MODUL KWU

ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN USAHA

Disusun oleh :
ISBANDI RAHARJA

Nama Siswa :

Kelas / Program Keahliah :

ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN USAHA

Disusun oleh :
ISBANDI RAHARJA

Nama Siswa :

Kelas / Program Keahliah :

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini.

Modul Produk Kreatif dan Kewirausahaan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam
belajar Administrasi dalam Pengelolaan Usaha secara mudah , terstruktur dan mandiri serta
memberikan gambaran riil tentang dokumen usaha yang diperlukan dalam merintis suatu usaha
bisnis.

Penyusun berharap modul ini dapat menjadi acuan bagi siswa untuk mempelajari Administrasi
dalam Pengelolaan Usaha beserta dokumen dan cara pengurusannya.

Penyusun menyadari modul Produk Kreatif dan Kewirausahaan tentang Administrasi dalam
Pengelolaan Usaha masih banyak kekurangan sehingga masih memerlukan perbaikan dan
penyempurnaan untuk dapat lebih baik lagi. Penyusun sangat berharap terhadap kritik dan saran
yang bersifat membangun dalam melengkapi modul ini dimasa yang akan datang.

Semoga modul yang jauh dari sempurna ini menjadi bentuk pelayanan penyusun kepada Tuhan
Yang Maha Esa , kiranya kasih dan karunia Tuhan memberkati kita semua , Amin

Surakarta , Januari 2022
Penyusun ,

ISBANDI RAHARJA

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................................i
KATA PENGANTAR .........................................................................................................ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................iii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ............................................................................iv
ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN USAHA ...................................................1
A. ADMINISTRASI USAHA...........................................................................................1

1. Pengertian Administrasi Usaha ................................................................................1
2. Ciri-Ciri Administrasi...............................................................................................2
3. Fungsi Administrasi..................................................................................................3
4. Maksud dan Tujuan Administrasi Usaha .................................................................3
5. Pengaturan dan Pelaksanaan Administrasi Usaha ....................................................4
6. Ruang Lingkup Administrasi ...................................................................................4
7. Aspek Administrasi dalam pengelolaan Usaha ........................................................4
B. MANAJEMEN DOKUMEN USAHA ...................................................................................50
1. Penggolongan Dokumen Usaha ..........................................................................................50
2. Jenis Sistem/Penataan Dokumen Usaha..............................................................................51
3. Tata Cara Pengelolaan Dokumen/Surat ..............................................................................53
ZONA AKTIFITAS ...............................................................................................................59
A. Uji Pengetahuan.................................................................................................................60
B. Uji Ketrampilan .................................................................................................................60
C. Tugas Mandiri Terstruktur .................................................................................................61
RANGKUMAN......................................................................................................................62
UJIAN AKHIR.......................................................................................................................64

iii

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
1. Keberhasilan belajar tergantung dari kedisiplinan dan ketekunan peserta didik dalam

memahami dan mematuhi langkah – langkah belajarnya.
2. Belajar dengan modul ini dilakukan secara mandiri atau kelompok, baik disekolah maupun

luar sekolah.
3. Dalam modul ini semua materi dijelaskan secara rinci dan merupakan sumber belajar.
4. Langkah–langkah berikut perlu kalian ikuti secara berurutan dalam mempelajari modul ini :

a. Baca dan pahami benar – benar tujuan yang tedapat dalam modul ini.
b. Perhatikan uraian materi yang terdapat dalam modul
c. Bila dalam mempelajari modul tersebut mengalami kesulitan , diskusikan dengan teman –

teman yang lain. Dan apabila belum terpecahkan sebaiknya tanyakan pada guru.
d. Rangkumlah materi yang telah dipelajari dengan bahasamu sendiri agar lebih mudah dalam

mengingat kembali materi yang telah diulas dan dipelajari.

iv

MODUL
ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN USAHA

KOMPETENSI DASAR :
3.1 Menganalisis kegiatan keprotokolan
4.3 Membuat dokumen usaha
PENDAHULUAN :
Saat ini Anda akan mempelajari tentang berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam membuka
sebuah usaha. Pernahkah Anda melihat, memiliki atau mengurus dokumen usaha ? Coba bacaan mengenai
jenis-jenis dokumen usaha !

MATERI
A. ADMINISTRASI USAHA

Dalam sebuah usaha, perlu adanya administrasi usaha. Administrasi mengandung arti sempit, yaitu
sebagai ketatausahaan yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyusunan berbagai bentuk
keterangan secara sistematis dan pencatatan seluruh kegiatan yang diperlukan dengan maksud untuk
memperoleh ikhtisar tentang keterangan tersebut dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu
dengan lainnya. Dengan demikian, administrasi adalah kegiatan tulis menulis, menyimpan keterangan,
dan mengirim.

1

Secara umum, kata administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk
melayani, membantu, mengarahkan dan mengatur seluruh kegiatan dari perusahaan atau organisasi
dalam mencapai tujuan secara efisien dan tertib.

1. Pengertian Administrasi Usaha
Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat,
pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
Adapun dalam arti luas, administrasi usaha merupakan suatu proses yang terdapat di seluruh usaha
kelompok negara, sipil, swasta, atau militer, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya. Berikut
adalah pengertian administrasi menurut para ahli :
a. George R. Terry
Menurut George R. Terry, pengertian administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian,
dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya
agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Arthur Grager
Menurut Arthur Grager, pengertian administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap
komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi.
c. Sondang P. Siagian
Menurut Sondang P. Siagian, arti administrasi adalah segala bentuk dari proses kerjasama antara
dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan
sebelumnya.
d. Ulbert Silalahi
Menurut Ulbert, dalam artian luas arti administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data/
informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan
keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun
seluruhnya. Sedangkan defenisi administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha.
e. Willam Lefffingwell dan Edwin Robinson
Menurut Willam Lefffingwell dan Edwin Robinson, pengertian administrasi adalah suatu bagian
dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien,
kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan.

2. Ciri-Ciri Administrasi
Dari pengertian administrasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat kita ketahui
bahwa administrasi mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

2

1) Terdapat sekelompok orang
2) Adanya kerja sama dari sekelompok orang
3) Adanya tujuan yang harus dicapai
4) Adanya proses kegiatan usaha
5) Adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.

3. Fungsi Administrasi
Pembinaan terhadap penyelenggaraan buku-buku Administrasi perusahaan harus lebih
ditingkatkan dan dikerjakan secara continue. Maka dari itu, administrasi memang harus dibuat dan
diatur sebaik – baiknya dengan fungsi yang sudah ditentukan yaitu:
1) Menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik
dan teratur.
2) Mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan-kegiatan usaha ke dalam buku-buku
daministrasi.
3) Mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
4) Memelihara buku–buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar.

4. Maksud dan Tujuan Administrasi Usaha
Maksud dan tujuan adanya administrasi usha, yaitu agar seorang wirausaha sebagai pemilik usaa
mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. Agar seorang usaha bisa memonitoring suatu kegiatan administrasi perusahaannya
b. Agar seorang pengelola usaha bisa mengamankan suatu kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi
perusahaan
c. Agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian
perusahaan
d. Agar seorang pengelola usaha bisa menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu
kegiatan pengorganisasian
e. Menunjukkan adanya bukti kegiatan dari usaha yang dijalankan
f. Mengambil keputusan dalam hal untuk pengembangan dan pengendalian dari usaha yang
dijalankan

3

5. Pengaturan dan Pelaksanaan Administrasi Usaha
pengaturan dan pelaksanaan administrasi usaha mencakup pengaturan catatan dan dokumen
diantaranya:
a. Pengaturan catatan dan dokumen para konsumen atau pelanggan atau pembeli.
b. Pengaturan catatan dan pengarsipan dokumen-dokumen perusahaan.
c. Pengaturan catatan dan dokumen inventaris barang dagangan dan sebagainya.
d. Pengaturan catatan dan dokumen personalia perusahaan.
e. Pengaturan catatan dan dokumen transaksi usaha.
f. Pengaturan catatan dan dokumen pemasaran dan penjualan produk.

6. Ruang Lingkup Administrasi
Ruang lingkup administrasi di perusahaan adalah pelayanan di sekitar perusahaan yang berwujud.
Berikut adalah ruang lingkup administrasi usaha.
a. Menghimpun
Yaitu suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan secara detail
kemudian disimpan untuk tujuan agar nanti bisa digunakan jika diperlukan.
b. Mencatat
Yaitu kegiatan lanjutan dari menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca, atau dikirim.
c. Mengelola
Yaitu menganalisis suatu bentuk data administrasi yang telah ada atau yang sudah ada, guna
mendapatkan hasil dari data yang dihimpun.
d. Mengirim
Yaitu kegiatan berbagi data atau file ke pihak lain baik dari dalam organisasi ataupun dari luar
organisasi.
e. Menyimpan
Yaitu kegiatan mengamankan dokumen atau mendokumentasikan data dengan berbagai cara
untuk nantinya digunakan kembali jika diperlukan.

7. Aspek Administrasi dalam Pengelolaan Usaha
Dalam pengelolaan usaha, ada salah satu aspek yang perlu kita pelajari, yaitu aspek administrasi
dalam pengelolaan usaha. Materi ini meliputi perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan barang
dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak. Kita awali dari aspek Perijinan Usaha , karena
ini adalah hal yang mendasar sekali dalam menjalankan suatu usaha

4

a. Perijinan Usaha
Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung operasional usaha, baik usaha perorangan, Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) maupun usaha skala besar. Apabila usaha sudah memiliki izin,
maka kita tidak perlu khawatir akan mendapat resiko adiministratif dari pemerintah dalam
dalam menjalankan usaha.

Adapun bidang usaha yang memerlukan izin tersebut adalah sebagai berikut :
1) Usaha perdagangan memerlukan SIUP dari Departemen Perdagangan
2) Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan izin usaha dari departemen kebudayaan dan

pariwisata
3) Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dari

Departemen Pekerjaan Umum
4) Usaha di bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh

Departeman Perindustrian

Selain menyiapkan berbagai dokumen di atas, pengusaha juga perlu menyiapkan berbagai
perijinan sebagai berikut :
1) Akta Pendirian Usaha

Akta Pendirian Perusahaan benar-benar sangat butuh untuk satu perusahaan yang baru
dibuat. Dengan memperoleh akta pendirian untuk perusahaan itu, kita akan memperoleh izin
dalam menjalankan usaha perdagangan. Akta pendirian untuk perusahaan ini berisi satu
profile perusahaan yang kita punya serta dibuat pendiri usaha dengan notaris dibarengi saksi
yang kita daftarkan pun ke Pengadilan Negeri ditempat.

Sedang beberapa macam perusahaan seperti perorangan hanya terbatas atau PT, perusahaan
perseroan terbuka atau TBK serta perusahaan pereorangan. Akta pendirian untuk satu
perusahaan ini adalah dokumen hukum yang dilegalisasi oleh notaris yang menuturkan arah
pendirian serta ketentuan basic dari satu perusahaan.

Dalamnya berbentuk profile perusahaan yang dibikin oleh pendiri usaha dengan notaris.
Karenanya ada saksi yang di daftarkan ke pengadilan negeri, didalamnya berisi tanggal
pendirian, nama beberapa pendiri, alamat tempat usaha, arah pendirian usaha, besar modal
usaha, bentuk serta nama perusahaan. Diluar itu ada pula kepengurusan serta tanggung jawab
dari anggota pendiri usaha.

5

Sedang untuk prasyarat pembuatan akta dari mulai:
a) Foto copy KTP pendiri minimum 2 orang
b) Foto copy KK penanggung jawab
c) Cocok photo penanggung jawab
d) Foto copy PBB di tahun paling akhir
e) Foto copy surat kontrak
f) Surat info bertempat perusahaan
g) Photo kantor
Contoh :

Sumber : https://apankzhy.blogspot.com/2016/10/akta-pendirian-usaha.html

6

Dalam Akta Pendirian tercantum :
a) Tanggal pendirian perusahaan
b) Bentuk dan nama perusahaan
c) Nama para pendiri
d) Alamat tempat usaha
e) Tujuan pendirian usaha
f) Besar modal usaha
g) Kepengurusan dan tanggung jawab anggota pendiri usaha
h) Tahun buku, dll.

2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Surat Izin Tempat Usaha atau disingkat SITU adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah setempat. Fungsi surat ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu
tempat usaha, perusahaan, atau perkantoran. Tujuannya agar terhindar dari gangguan pihak
lain yang dapat menimbulkan kerugian. Surat ini diperlukan dalam menyelenggarakan
usaha yang memadai dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, mkaa
diperlukan SITU.

Pemerintah mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha untuk menjaga ketertiban, memberi
kesempatan yang sama untuk peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan demi
terwujudkan keindahan tata kota. SITU merupakan Surat resmi yang mempunyai dasar
hukum yaitu terdapat dalam peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan.
Peraturan SITU ini terdapat dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah, begitupun
dengan sanksi hukumnya juga diatur berdasarkan pemerintah di tiap daerah, karena itu
biasanya sanksinya berbeda-beda di tiap daerah. Namun kebanyakan dari kasus-kasus
terdahulu, sanksinya adalah ditutup/dihentikan kegiatan usahanya, atau bahkan tidak bisa
mendapat izin-izin lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan operasional
usahanya.

Mengingat pentingnya surat izin untuk tempat usaha, pastikan untuk mengurusnya sesuai
dengan prosedur yang berlaku. Adapun prosedur pembuatan SITU, antara lain sebagai
berikut.
a) Formulir SITU harus dilengkapi lampiran surat keterangan izin tertulis dari tetangga

sekitar lokasi usaha. Baik di bagian kiri, kanan, belakang, maupun depan. Izin tersebut

7

harus berupa tanda tangan disertai pernyataan tidak keberatan dengan usaha yang akan
dijalankan pembuat SITU.
b) Formulir SITU harus diserahkan dan disahkan oleh petugas kelurahan dan kecamatan
setempat.
c) Formulir SITU yang sudah disahkan kemudian harus diurus ke tingkat kabupaten.
d) Melakukan pembayaran izin usaha.
e) Melakukan daftar ulang.
f) Proses selesai. Formulir yang lolos verifikasi akan segera diterbitkan menjadi SITU.

Sementara syarat pembuatan SITU, antara lain:
a) Membuat Surat Izin Tempat Usaha yang dilengkapi materai Rp. 6000,00 dan cap

perusahaan tersebut.
b) Melampirkan fotokopi KTP pemohon yang menjabat sebagai pemilik, direktur, ataupun

penanggung jawab yang masih berlaku. Sementara warga negara asing harus
melampirkan kartu identitas dan surat izin khusus.
c) Menyertakan surat kuasa dan foto kopi KTP penerima kuasa. Hal ini hanya dilakukan
jika pemohon meminta bantuan pihak ketiga, diserahkan pada orang lain. Contohnya,
saudara atau penanggung jawab perusahaan.
d) Menyertakan foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih berlaku dan
sesuai kegiatan usaha.
e) Menyertakan foto kopi evidensi penguasaan hak tanah. Surat ini terdiri dari sertifikat,
perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian lain yang berkaitan
dengan proses pembuatan SITU.
f) Menyertakan foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun terakhir.
g) Menyertakan foto kopi akta pendirian tempat usaha, perusahaan, atau kantor serta
perubahannya dan pengesahannya.
h) Menyertakan bukti persetujuan dari lingkungan sekitar yang dikenal oleh kepala desa,
RT/RW, atau camat. Warga harus berjarak paling jauh dua ratus meter dari lokasi
tempat usaha.
i) Melampirkan surat keterangan domisili usaha.

Jika ingin memperpanjang SITU, maka syarat yang dibutuhkan adalah:
a) Fotokopi IMB

8

b) Fotokopi SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang lama
c) Fotokopi STTS PBB dan SPPT tahun terakhir
d) Fotokopi akta pendirian usaha khususnya bagi perseroan terbatas (PT) segera mungkin

dan melampirkan pengesahan atas pendirian perusahaan atau kantor dari HAM atau
menteri hukum.
e) Adanya surat keterangan domisili usaha dari kecamatan setempat.
Manfaat dari Surat Izin Tempat Usaha (SITU) antara lain :
a) Mempermudah permohonan SIUP
b) Memperoleh jaminan perlindungan keamanan
c) Dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal ke bank
d) Menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami
penggusuran atau pemindahan lokasi.
Contoh :

Sumber : https://pangrangoprint.blogspot.com/2017/01/pengertian-dan-contoh-situ-surat-izin.html

9

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Apabila Anda ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan, salah satu langkah awal yang
harus Anda lakukan adalah mendaftarkan keberadaan kegiatan usaha Anda tersebut dan
mendapatkan izin dalam menjalankan bisnis perdagangan. Izin untuk menjalan usaha
perdagangan ini dinamakan Surat Izin Usaha Perdagangan, atau disingkat SIUP. SIUP
merupakan dokumen yang diperlukan dan diwajibkan bagi orang perseorangan maupun
badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan.

Meskipun Anda hanyalah pedagang regional dalam skala kecil, maka Anda juga sebaiknya
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP ini, karena pemegang SIUP tidak harus
selalu pedagang berskala besar yang lingkup perdagangannya hingga mencapai lintas
negara melainkan semua jenis pedagang. Sebelum masuk ke pembahasan tentang cara
pembuatan SIUP, Anda perlu mengetahui dahulu jenis-jenisnya.

SIUP dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan besarnya modal yang digunakan
dalam pendirian usaha, yaitu:
a) SIUP Besar: untuk perusahaan dengan modal di atas Rp. 500.000.000,00
b) SIUP Menengah: untuk perusahaan dengan modal berkisar antara Rp. 200.000.000,00

– Rp. 500.000.000,00
c) SIUP Kecil: untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih pemilik lebih kecil

atau sama dengan Rp. 200.000.000,00

Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), seperti juga pengurusan pelbagai surat
izin usaha lainnya, dapat dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten atau
kotamadya atau di Kantor Pelayanan Perizinan setempat (di beberapa daerah ada Kantor
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T). Sebelum mengurus pembuatan SIUP,
Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai syarat
administrasi. Persyaratan administrasi untuk pembuatan SIUP ini dibedakan berdasarkan
jenis atau bentuk usaha yang Anda jalankan. Pembagiannya sebagai berikut :

a) Untuk Perseroan Terbatas (PT)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab
Perusahaan atau pemegang sahamnya
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan

10

- Fotokopi NPWP
- Surat Keterangan Domisili atau SITU
- Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan

HAM
- Surat Izin Gangguan (HO)
- Izin Prinsip
- Neraca perusahaan
- Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran

4 x 6 (2 lembar)
- Materai Rp. 6.000
- Izin teknis dari instansi terkait jika diminta

b) Untuk Koperasi
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
Koperasi
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
- Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
- Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)
- Neraca koperasi
- Materai senilai Rp6.000
- Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4
x 6 (2 lembar)
- Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus
memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah)
setempat.

c) Untuk Perusahaan Perseorangan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
- Fotokopi NPWP
- Surat keterangan domisili atau SITU
- Neraca perusahaan
- Materai senilai Rp6.000

11

- Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6
cm (2 lembar).

- Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.
d) Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung
Jawab/pemilik perusahaan

- Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
- Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan

status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan
HAM
- Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang
bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-
LKTP) tahun buku terakhir
- Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran
4 x 6 cm (2 lembar)
Contoh Formulir SIUP :

Sumber : https://www.cermati.com/artikel

12

Contoh SIUP :

Sumber : https://bills.alterra.id/cara-buat-dan-contoh-surat-izin-usaha-perdagangan/

13

4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak,
NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah
terakses oleh DJP. Segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan seperti
pelaporan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa wajib menyertakan NPWP.

Bagi Wajib Pajak, NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini
karena satu nomor NPWP hanya berlaku untuk satu Wajib Pajak. Sehingga dapat
dipastikan bahwa tidak mungkin ada NPWP yang sama untuk lebih dari satu orang di
seluruh Indonesia. Selain itu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam
administrasi perpajakan sehingga memungkinkan Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan
kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Manfaat NPWP antara lain :
a) Dengan memiliki NPWP, maka Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Karena

bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan UU KUP (memiliki NPWP), akan
terkena sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39.
b) Memiliki NPWP akan membuat Wajib Pajak terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20%
untuk pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa besarnya tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi yaitu sebesar
20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
Sedangkan untuk PPh Pasal 22 , PPh Pasal 23 , kenaikan tarif yang berlaku bagi yang
tidak memiliki NPWP adalah 100%.

14

Contoh NPW Perusahaan :

Sumber : https://expedisimobil.wordpress.com/legalitas/npwp-perusahaan/

NPWP terdiri dari 15 digit nomor. Berikut adalah struktur dari dan penjelasan arti kode NPWP
adalah sebagai berikut:
a) Dua digit yang pertama merupakan identitas Wajib Pajak, yaitu 01 sampai dengan 03

adalah Wajib Pajak Badan. Kemudian, angka 04 dan 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, 05
adalah Wajib Pajak Karyawan. Sedangkan 07, 08, 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
b) Enam digit selanjutnya merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh
Kantor Pusat DJP kepada KPP.
c) Satu digit selanjutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi
pemalsuan dan kesalahan NPWP.
d) Dan tiga digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini dulunya dapat berubah
jika Wajib Pajak mengajukan pindah NPWP, namun sejak berlakunya NPWP Tetap, maka
kode ini akan selalu sama atau tidak berubah.
e) Selanjutnya, tiga digit terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang).
000 untuk status Wajib Pajak Tunggal/Pusat, sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib
Pajak Cabang.

Syarat NPWP Badan Perusahaan Profit Oriented
Badan Perusahaan Profit Oriented adalah PT, CV, UD, Koperasi, Yayasan, dan lainnya.
Berikut syaratnya:
- Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan
- Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi bentuk usaha tetap BUT)
- Fotokopi KTP direktur atau salah satu pengurus
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direktur atau salah satu pengurus

15

- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang

- Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-
kurangnya Lurah atau Kepala Desa lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti
pembayaran listrik.

- Isi Formulir pendaftaran NPWP - Surat Kuasa bermaterai Rp6.000 jika pengurusan NPWP
bukan direktur atau pengurus

Syarat NPWP Badan Perusahaan non-Profit Oriented
Badan perusahaan non-profit oriented adalah seperti perkumpulan, ormas, organisasi dan
lainnya. Berikut syaratnya:
- Akta pendirian (jika ada)
- Fotokopi KTP Ketua atau salah satu pengurus badan / organisasi
- Fotokopi NPWP Ketua atau salah satu pengurus badan / organisasi
- Surat keterangan domisili dari Kelurahan
- Isi Formulir pendaftaran NPWP

Syarat NPWP Badan Perusahaan Joint Operation
Badan Perusahaan Joint Operation adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua perusahaan
dalam melakukan sebuah proyek. Kedua perusahaan harus sudah memiliki NPWP masing-
masing, dan NPWP atas Joint Operation akan dibuat NPWP baru dengan nama penggabungan
dua perusahaan ini. Berikut persyaratannya:
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint

Operation);
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama

operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan

anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat
keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau
Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang atau surat keterangan tempat - Kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah
sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 jika pengurusan NPWP bukan direktur atau pengurus.

16

Perizinan usaha lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut :
1) NRP (Nomor Register Perusahaan)

NRP (Nomor Register Perusahaan) atau TDP ( Tanda Daftar Perusahaan) adalah berkas
yang menerangkan bahwa suatu perusahaan telah mendaftarkan diri pada lembaga terkait.
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan NRP adalah :
- Fotokopi identitas (KTP) dari penanggung jawab atau pemilik.
- Fotocopi akta pendirian perusahaan yang terakhir dari notaris bagi perusahaan yang

berbadan hukum.
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan lainnya dari instansi yang

berwenang.
- Fotokopi NPWP

2) NRB (Nomor Rekening Bank)
NRB merupakan nomor rekening dalam buku bank yang diberikan oleh bank untuk
kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank.
Dokumen yang diperlukan untuk mengurus NRB anatara lain :
- Fotokopi KTP atau SIM penanggung jawab atau pemilik.
- Kartu contoh tanda tangan pimpinan perusahaan
- Tanda setoran
- Lembar pemberitahuan setoran

3) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Secara umum, Pengertian AMDAL ini merupakan suatu kajian untuk mengetahui
dampak lingkungan yang disebabkan oleh karena adanya sebuah kegiatan atau aktivitas
yang direncanakan, misalnya ialah proyek baru.

AMDAL ini mempunyai banyak sekali fungsi, dibawah ini merupakan beberapa
diantaranya sebagai berikut :
a) Sebagai acuan di dalam mengambil keputusan tentang kelayakan sebuah rencana

usaha atau juga kegiatan terhadap lingkungan hidup.
b) Sebagai masukan di dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana serta kegiatan.
c) Sebagai masukan di dalam menyusun rencana pengelolaan serta pemantauan

lingkungan hidup.

17

d) Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak yang mungkin itu terjadi dari
rencana usaha atau juga kegiatan.

e) Sebagai acuan atau rekomendasi ijin usaha/ kegiatan.
f) Sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal.
g) Sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Pada dasarnya AMDAL ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak
yang akan ditimbulkan oleh adanya sebuah rencana usaha atau aktivitas/kegiatan tertentu.
Dengan kita tau dampaknya, maka pelaksana usaha atau aktivitas/kegiatan tersebut bisa
atau dapat itu membuat perencanaan lebih matang supaya kemudian nantinya kegiatan
atau aktivitas tidak berdampak yang buruk pada lingkungan atau juga merugikan banyak
pihak. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999
tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.

Terdapat beberapa dasar hukum serta peraturan yang dibuat tentang amdal, namun untuk
saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dasar hukum itu diantaranya sebagai berikut :
a) Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang amdal.
b) Keputusan mentri negara danjuga lingkungan hidup No 8 thn 2006 tentang pedoman

penyusunan amdal.
c) Keputusan mentri negara danjuga lingkungan hidup No 11 thn 2006 tentang jenis

rencana usaha, serta juga segala jenis kegiatan atau aktivitas yang wajib dilengkapi
dengan amdal.

AMDAL ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak, termasuk juga masyarakat, pelaku
usaha, dan juga pemerintah. Sesuai dengan pengertian AMDAL, dibawah ini merupakan
beberapa manfaat AMDAL diantaranya sebagai berikut :
1) Manfaat AMDAL Bagi Pemerintah

- Dengan adanya AMDAL pemerintah ini bisa atau dapat menjalankan pembangunan
berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya.

- Membantu pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan.
- Memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan serta prinsip pembangunan

berkelanjutan.

18

- Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah di dalam upaya mengelola lingkungan
hidup.

- Melalui analisis tersebut masyarakat juga akan terhindar dari konflik lingkungan.
2) Manfaat AMDAL Bagi Pelaku Usaha

- Kegiatan atau aktivitas usahanya lebih aman serta terjamin.
- Lebih mudah berinteraksi itu dengan masyarakat disebabkan karna tidak memberikan

dampak buruk.
- Bentuk usahanya saat ini juga bisa atau dapat dijadikan referensi apabila ingin membuat

usaha baru supaya lebih dipercaya pemerintah investor atau juga masyarakat.
3) Manfaat AMDAL Bagi Masyarakat

- Masyarakat mengetahui sejak dini tentang dampak suatu rencana usaha atau kegiatan.
- AMDAL akan memberikan ketenangan disebabkan karna terdapat upaya menjaga

lingkungan tetap aman serta bersih.
- Masyarakat bisa atau dapat turut berpartisipasi di dalam melakukan perawatan serta

mengontrol kegiatan tersebut.

Di dalam proses AMDAL itu terdapat beberapa komponen penting di dalamnya. dibawah ini
merupakan beberapa komponen AMDAL diantaranya sebagai berikut:
1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

PIL ini merupakan sebuah bentuk ilmu pra proyek yang mana nantinya itu pihak perencana
tersebut kemudian akan melakukan kajian terkait lingkungan disekitaran lokasi tersebut
akan berjalannya suatu aktivitas atau kegiatan. Studi pra lingkungan ini mencakup seluruh
aspek baik kimia, fisika, sosial, biologi, ekonomi serta juga budaya di sekitarnya.
2. Kerangka Acuan (KA)
Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola tersebut kemudian akan
membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar di dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kerangka acuan tersebut berupa hasil laporan dari studi pra lingkungan.
3. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Komponen AMDAL ini berikutnya adalah bagian utama yakni melakukan analisis dampak
lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola itu harus mengutamakan
keamanan serta kesehatan lingkungan dan juga mengurangi dampak buruk yang akan
terjadi. Pada tahapan tersebut juga nantinya keputusan mengenai proyek tersebut akan
dilakukan.

19

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Komponen AMDAL ini melingkupi segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya
proyek, mulai dari saat pembangunan sampai pada selesai. Pemantauan tersebut harus
dilakukan dengan secara berkelanjutan sehingga bisa atau dapat berjalan sesuai dengan
aturan sebenarnya.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Selain melakukan pemantauan, seluruh pihak yang terlibat itu juga harus turut didalam
melakukan pengelolaan terhadap suatu proyek. Pengelolaan inimemiliki tujuan didalam
mempertahankan fungsi lingkungan serta juga menghindari penyimpangan.

Prosedur AMDAL ini biasanya terdiri dari beberapa poin, diantaranya sebagai berikut :
1. Proses penapisan atau screening atau wajib AMDAL

Proses penapisan pada amdal (proses seleksi wajib amdal) ini merupakan suatu proses di
dalam menentukan, apakah rencana kegiatan atau aktivitas ini wajib menyusun amdal atau
juga tidak. Di indonesia, proses penapisan tersebut biasanya dilakukan dengan sistem
penapisan hanya 1 langkah saja. Ketentuan di dalam suatu rencana kegiatan atau aktivitas
yang perlu menyusun dokumen amdal atau juga tidak, dapat atau bisa dilihat dari keputusan
Menteri Negara LH nomor 17 tahun 2001 mengenai jenis rencana usaha atau kegiatan yang
memang wajib untuk dilengkapi dengan adanya amdal.
Yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penapisan biasanya mengacu kepada dasar
pertimbangan, di suatu kegiatan atau aktivitas di dalam menjadi wajib amdal di dalam
Keputusan Mentri Negara LH nomor 17 tahun 2001. Yang isinya meliputi :
a) Keputusan BAPEDAL nomor 064 tahun 1994 mengenai pedoman pada dampak

penting, yang mengulas mengenai ukuran dari dampak penting di dalam suatu kegiatan.
b) Referensi internasional yang isinya tentang aktivitas atau kegiatan wajib amdal yang

telah / sudah diterapkan oleh beberapa negara.
c) Ketidakpastian di dalam kemampuan teknologi yang telah atau sudah tersedia untuk

menanggulangi dampak negatif, merupakan hal yang juga penting.
d) Beberapa studi yang telah atau sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang di dalamnya

ada hubungannya dengan wajib amdal.
e) Adanya masukan serta atau usulan dari segala macam sektor teknis yang terkait.

20

2. Proses pengumuman
Segala rencana aktivitas yang dilakukan sertajuga diwajibkan didalammembuat amdal,
maka akan wajib untuk kemudian mengumumkan segala sesuatu rencana kegiatannya
tersebut kepada masyarakat dari sebelum pemrakarsa itu dengan melakukan penyusunan
amdal. Pengumuman tersebutharus dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan
juga oleh pemrakarsa aktivitas/kegiatan. Tata cara danjuga bentuk pengumuman serta tata
cara didalam penyampaian pendapat, saran, serta juga tanggapan itu harus diatur didalam
Keputusan Kepala BAPEDAL NO 08 thn 2000. Yang isinya mengenai keterlibatan
masyarakat dan juga keterbukaan informasi di dalam proses amdal.

3. Proses pelingkupan (scaping)
Pelingkupan itu ialah proses awal di dalam menentukan lingkup permasalahan dan juga
mengidentifikasi, dampak penting yang terkait itu dengan sebuah rencana kegiatan. Tujuan
dari pelingkupan tersebut ialah untuk menetapkan suatu batas wilayah studi,
mengidentifikasi dampak penting lingkungan, serta juga menetapkan tingkat kedalaman
studi. Tujuan lainnya ialah menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan atau aktivitas lain
yang telah terkait dengan rencana kegiatan atau aktivitas yang sudah dikaji. Hasil akhir dari
proses pelingkupan tersebutialah dokumen KA-ANDAL. Saran serta juga masukan dari
masyarakat tersebutharus menjadi suatu bahan pertimbangan, di dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
Apabila KA-ANDAL selesai disusun maka kemudian pemrakarsa pun dapat atau bisa
mengajukan dokumen kepada komisi penilai amdal untuk kemudian dinilai. Dengan
berdasarkan peraturan yang ada, waktu maksimal di dalam penilaian KA-ANDAL ini yakni
75 hari. Waktu itudihitung di luar yang telah atau sudah dibutuhkan penyusun untuk
memperbaiki atau juga menyempurnakan dokumennya.

5. Penyusunan serta penilaian pada ANDAL, RKL, dan juga RPL
Penyusunan ANDAL, RKL, serta RPL itu dilakukan dengan mengacu kepada KA-ANDAL
yang telah atau sudah disepakati bersama. Hal tersebut bisa atau dapat dilihat dari hasil
penilaian komisi amdal. Setelah seluruh itu selesai disusun, pemrakarsa baru kemudian
boleh mengajukan dokumen kepada komisi penilai amdal untuk kemudian dilakukan
penilaian kembali. Dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, lamanya waktu penilaian
amdal ini yakni sekitar 75 hari. Sama halnya dengan RKL serta RPL, seluruhnya di luar
waktu yang dibutuhkan oleh penyusun di dalam memperbaiki atau juga menyempurnakan
kembali dokumen tersebut.

21

Sumber : http://indrarmcf.blogspot.com/2014/10/prosedur-analisa-mengenai-dampak.html

Syarat-syarat pengajuan AMDAL yaitu sebagai berikut :
a. Fotocopy identitas (KTP) penanggung jawab perusahaan
b. Fotocopy akta pendirian perusahaan
c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
d. Fotocopy NPWP
e. Fotocopy NRP
f. Fotocopy denah lokasi yang menimbulkan dampak lingkungan nomor register perusahaan

disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

22

Contoh dari AMDAL :

Sumber : http://www.ecostargrp.com/index.php/about/sertifikasi

23

Contoh analisa kasus AMDAL :

Ada banyak contoh kasus amdal di Indonesia, misalnya kasus TPA, Bantar Gebang,
Bekasi. Yang jika disusun dalam bentuk amdal akan menjadi seperti berikut ini :

1. Latar belakang masalah
 Apa dampak sampah yang ada di TPA Bantar Gebang bagi lingkungan dan
masyarakat sekitar.
 Bagaimana sistem pengelolaannya dan kebijakan dari pemerintah dalam
menanggulangi sampah yang ada di daerah Bantar Gebang Bekasi dan
sekitarnya.

2. Data dan fakta yang ada di lapangan
Faktanya menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar TPA tersebut
banyak yang terkena penyakit. Seperti penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia,
infeksi dan alergi kulit, Asma, Reumatik, Hipertensi, dan masih banyak lagi. Hal
itu menunjukkan bahwa TPA Bantar Gebang menimbulkan dampak yang buruk
bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Sedangkan menurut data yang ada, jumlah sampah domestik yang berasal dari
rumah tangga adalah sekitar 2.915.263.800/ton. Sedangkan untuk lumpur dari
septi tanc jumlahnya mencapai 60.363,41 ton per tahunnya. Untuk sampah yang
berasal dari industri pengolahan jumlahnya mencapai 8.206.824,03 ton per
tahunnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampah yang ada di TPA Bantar
Gebang tersebut, sudah melewati batas maksimal. Sehingga menimbulkan
beragam penyakit di lingkungan sekitar, dan hal itu harus ditanggulangi
secepatnya. Karena jumlah sampah yang menumpuk tersebut akan sangat
berbahay bagi kehidupan manusia.
Ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah sampah tersebut melonjak setiap
tahunnya. Misalnya saja karena kegiatan operasional yang buruk, sehingga
menimbulkan pencemaran di badan air yang ada di sekitar TPA. Serta air tanah
yang diakibatkan oleh limbah dan munculnya kebakaran karena terbakarnya gas
methan.

Dinas kebersihan sudah melakukan hal-hal berikut ini, untuk menanggulangi
masalah sampah di TPA Bantar Gebang tersebut. diantaranya yaitu :
1) Menambah fasilitas unit dalam pengolahan limbah dan meningkatkan efisiensi

pengolahan sampah, agar kualitas limbah memenuhi syarat untuk kemudian
dibuang.
2) Meningkatkan sekaligus memperbaiki penanganan sampah agar sesuai dengan
prosedur yang ada, yaitu sanitary landfill.
3) Membantu masyarakat sekitar yang tinggal tak jauh dari TPA, dengan
menyediakan air bersih, puskesmas, dan juga ambulance.
4) Mengatur para pemulung yang biasa berkeliaran di TPA agar tidak
mengganggu kegiatan operasional para petugas.

24
3. Hasil analisa

a. Bagaimana dampak sampah bagi lingkungan masyarakat
Jumlah sampah yang melimpah dan kondisi TPA yang buruk akan

Tanah yang tadinya bersih akan tercampur dengan limbah atau sampah yang
ada di sana. Maka potensi pencemaran tanah yang dilihat secara fisik akan
berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.
b. Bagaimana sistem pengelolaan sampah dan kebijakan yang diberikan oleh
pemerintah.
Ada banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah menjadi buruk dan
memberi dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya faktor internal, yang
mencakup SDM yang kurang atau tidak berkualitas dalam mengelola sampah
dan TPA. Faktor lainnya yaitu faktor eksternal yaitu minimnya lahan untuk
TPA yang ada di kota besar.

Sehingga jumlah sampah yang masuk tidak sebanding dengan ukuran lahan
TPA yang ada. Alasan eksternal lainnya yaitu penolakan dari masyarakat
sekitar tentang adanya TPA yang berada tak jauh dari tempat tinggal mereka.
Sedangkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam menanggulangi
sampah di TPA Bekasi tersebut adalah :
 Menentukan siapa yang akan mengelola TPA dan bagaimana cara

pengelolaan yang harusnya dilakukan.
 Akan diterapkan beberapa aturan dalam cara pengelolaan yang tepat, dan

teknologi apa saja yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan aturan
yang ada mengenai kondisi dan pengelolaan suatu TPA.
 Teknologi yang akan digunakan akan disesuaikan dengan jumlah anggaran
yang ada, terutama kemampuan pemilik proyek mengenai biaya yang
dimiliki.

4. Kesimpulan
a. TPA yang letaknya tak jauh dari lokasi atau tempat tinggal penduduk, atau
masyarakat sekitar maka hal itu akan menyebabkan dampak buruk bagi
kesehatan orang-orang yang tinggal di sana.
b. Sistem pengelolaan yang digunakan sudah ketinggalan zaman sehingga tidak
mencapai hasil yang maksimal. Maka dari itu pemerintah harus membuat
kebijakan baru baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu
kesadaran dari masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan.

Sedangkan faktor eksternal biasanya meliputi minimnya lahan pembuangan
sampah di suatu daerah, dan tidak ketatnya pemerintah dalam membuat aturan
mengenai sampah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pengertian amdal, kepanjangan amdal, tujuan amdal, manfaat amdal, contoh amdal,
dasar hukum amdal, prosedur amdal, dll.

25

b. Surat Menyurat
Terdapat beberapa jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha yang sering disebut
dengan surat niaga. Surat niaga adalah surat yang umumnya digunakan untuk kepentingan
bisnis atau perdagangan. Oleh karena itulah, surat niaga juga biasa disebut dengan surat bisnis.
Surat niaga ini dikelarkan oleh perusahaan atau badan usaha lainnya untuk mempermudah
kegiatan usahanya. Berikut adalah jenis surat niaga :
1) Surat Perkenalan
Surat perkenalan adalah surat yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan
memperkenalkan usahanya baik barang maupun jasa kepada perusahaan atau pihak lain
yang dituju. Surat perkenalan biasanya berisi tentang produk yang ditawarkan,
keunggulan produk, perurahaan yang telah menggunakan produk tersebut, harga produk,
bahkan promo.
2) Surat Penawaran
Surat penawaran adalah surat yang dibuat oleh penjual yang bertujuan untuk menawarkan
produknya baik barang maupun jasa. Surat penawaran biasanya dibuat atas inisiatif
perusahaan atau untuk membalas surat permintaan penawaran.
3) Surat Permintaan Penawaran
Surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perussahaan penjual yang berisi tentang
permintaan untuk menawarkan produk yang dimiliki perusahaan tersebut. surat ini
biasanya berisikan permintaan secara merinci mengenai katalog produk, harga, promo,
dan lain sebagainya.
4) Surat Pesanan
Surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual
yang berisi tentang produk atau layanan yang akan dibeli oleh calon pembeli. Simak
contoh surat di contoh surat pesanan.
5) Surat Konfirmasi Pesanan
Surat konfirmasi pesanan adalah surat yang dibaut oleh penjual yang ditujukan kepada
calon pembeli untuk memastikan barang/jasa apa saja yang dipesan, harga total
pemesanan, cara pembayaran, dan detail pengiriman.
6) Surat Pemberitahuan Pengiriman Barang
Surat pemberitahuan pengiriman barang dibuat oleh penjual setelah penjual dan pembeli
setuju dengan aturan pemesanan yang dilakukan. Surat ini memberitahukan kepada

26

pembeli bahwa barang siap untuk dikirim dan pemberitahuan mengenai kondisi barang
dan asuransi juga ada.
7) Surat Penolakan Pesanan
Surat penolakan pesanan dibuat oleh penjual apabila penjual tidak dapat menyetujui
permintaan dari pembeli karena alasan tertentu.

8) Surat Penagihan
Surat penagihan dibuat jika proses jual-beli barang/jasa bersifat utang. Surat ini diuat oleh
penjual untuk memberitahukan kepada pembeli saat pembayaran atau waktu pembayaran
jatuh tempo. Simak lebih lanjut di contoh surat penagihan.

9) Surat Pengiriman Pembayaran
Surat pengiriman pembayaran dibuat oleh pembeli seelah menerima barang yang dipesan.
Surat disertai dengan jumlah uang yang dibayarkan, metode pembayaran, dan bukti
pembayaran.

10) Surat Pengangguhan Pembayaran
Surat penangguhan pembayaran dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim
penjual. Surat ini biasanya dibuat karena pembeli tidak bisa membayar dalam waktu
tertentu atau penjelasan lain yang mengakibatkan kegiatan pembayaran belum terlaksana.

11) Surat Jawaban Pengangguhan Pembayaran
Surat jawaban penangguhan pembayaran dibuat oleh penjual atas surat penangguhan
pembayaran dari pembeli. Surat ini dapat berisi penolakan penangguhan, atau persyaratan
pembayaran yang baru.

12) Surat Pengaduan/Komplain
Surat pengaduan dibuat oleh pembeli karena produk yang didapat mengalami cacat atau
tidak sesuai dengan pesanan.

13) Surat Jawaban Pengaduan
Surat jawaban pengaduan dibuat oleh penjual sebagai balasan atas surat pengaduan dari
pembeli. Surat ini berisi tentang permintaan maaf dan pemecahan masalah tersebut.

c. Pencatatan Transaksi Barang /Jasa
Pencatatan transaksi merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada suatu usaha. Dengan
melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan maka wirausahawan akan terhindar
dari kekeliruan karena sifat alami manusia yaitu lupa. Pencatatan transaksi merupakan bukti

27

tertulis dari segala transaksi yang dilakukan. Dengan adanya pencatatan transaksi dapat
dihindari terjadinya kesalahan dalam administrasi atau jika terjadi kesalahan dapat dirunut asal
terjadinya kesalahan tersebut, dengan cara mencocokkan dengan bukti-bukti transaksi yang
telah dilakukan.

Kegiatan mencatat transaksi keuangan bukanlah tanpa tujuan. Dari kegiatan ini, perusahaan
dapat :
1) Memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal

perusahaan, serta kewajiban.
2) Memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya

aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan.
3) Mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang

relevan kepada pengguna laporan.
4) Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan

potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kedepannya.

Dalam suatu kegiatan usaha terdapat berbagai macam transaksi. Transaksi-transaksi tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern. Bukti transaksi
juga dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan transaksinya, yaitu bukti transaksi intern
dan bukti transaksi ekstern.
1) Bukti Transaksi Internal

Bukti transaksi intern adalah segala bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern
perusahaan. Contoh bukti transaksi intern antara lain bukti kas masuk, bukti kas keluar,
dan bukti memo.
a) Bukti kas masuk adalah suatu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang

secara tunai.
b) Bukti kas keluar adalah suatu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang

tunai.
c) Bukti memo, berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk

melakukan pencatatan. Misalnya, bukti memo untuk mencatat terjadinya utang gaji,
dan penarikan cek.

28

2) Bukti Transaksi Eksternal
Bukti transaksi ekstern adalah bukti,transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Jadi,
transaksi yang dilakukan antara perusahaan tersebut dengan pihak luar. Contoh bukti
transaksi ekstem adalah faktur, kuitansi, nota, nota debet, nota kredit, dan cek.
a) Faktur
Yaitu bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat rangkap sesuai
kebutuhan, lembar pertama untuk pembell, lembar kedua untuk penjual, dan lembar
ketiga untuk arsip.
Jenis-jenis faktur antara lain :
- Faktur Penjualan (Sales Invoice)
Faktur Penjualan atau dalam istilah asingnya yaitu Sales Invoice adalah lembar
bukti tagihan atau bukti transaksi kepada pelanggan atas pembelian suatu barang/
jasa. Faktur Penjualan biasanya dikirim oleh pemasok bersamaan dengan atau
setelah pengiriman barang/ jasa.
Faktur penjualan juga memiliki banyak manfaat, seperti:
- Sebagai sebuah informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- Sebagai informasi mengenai nilai tagihan dan termin pembayaran yang harus
diproses pembayarannya oleh pembeli
- Sebagai dasar bukti, jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang yang
dilakukan oleh penjual dan agar pembeli dapat melakukan perbaikan kepada
penjual
- Sebagai rujukan jika barang atau jasa kan dijual lagi ke pihak lainnya
Contoh Faktur Penjualan :

Sumber : https://zahiraccounting.com/id/blog/faktur-penjualan-bukti-otentik-suatu-transaksi/

29

- Faktur Pembelian (Invoice)
Faktur pembelian adalah faktur atau invoice yang diterima oleh konsumen atau
pembeli dari penjual. Faktur pembelian merupakan istilah untuk faktur penjualan
di mana barang atau jasa yang dibeli sudah diterima. Jadi, dengan kata lain faktur
pembelian sebenarnya sama dengan faktur penjualan tetapi beda sudut
pandangnya saja.
Adapun beberapa manfaat dari faktur pembelian adalah sebagai berikut:
- Sebagai bukti yang nyata, karena akan tertampil detail barang atau jasa beserta
harganya
- Sebagai bukti nilai tagihan pembayaran yang harus dilunasi oleh pembeli
- Sebagai bukti informasi saat melakukan penagihan
- Dokumen yang sah untuk dapat melakukan pembukuan dalam akuntansi
- Dokumen yang sah saat melakukan klaim dari pihak pembeli kepada penjual
jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai pesanan
- Sebagai dokumen yang dapat menunjukan keadaan persediaan barang terbaru
setelah dilakukan pembelian.
Contoh Faktur Pembelian :

Sumber : https://zahir.info/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1038/14/faktur-pembelian-
setengah-halaman-a5-zahir-accounting-6

30

b) Kuitansi
Yaitu bukti penerlmaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan
diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut.
Contoh Kuitansi :

Sumber : http://www.gresnews.com/berita/konsultasi_hukum/72221-kuitansi-sebagai-bukti/

c) Nota Kontan
Nota kontan merupakan bukti transaksi untuk pembelian barang atau penjualan barang
secara tunai, nota dapat dibuat menjadi 2 lebar, yaitu pada lembar pertama yang
diserahkan kepada pembeli sedangkan lembar kedua atau salinan disimpan oleh
penjual untuk merekam bahan pada laporan atau toko keuangan perusahaan.
Contoh :

Sumber : https://dodirullyandapgsd.blogspot.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-kuintansi-faktur.html

31

d) Nota debet (Debet Memorandum)
Pengertian Nota debet adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan
harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang
pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan (rusak). Nota debet
merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirimkan suatu perusahaan atau
badan usaha kepada konsumennya, bahwa akunnya telah di debet dengan jumlah
nominal tertentu. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli.

Sumber : https://dodirullyandapgsd.blogspot.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-kuintansi-faktur.html

e) Nota kredit (Credit Memorandum)
Nota Kredit adalah sebuah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau
pengambilan barang. Nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual, salah satu fungsi dari
nota kredit ini adalah sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan
pengurangan harga yang diminta oleh pihak pembeli karena barang yang diterima
mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli.

Sumber : https://guruakuntansi.co.id/wp-content/uploads/2018/12/Nota-Kredit.jpg

32

f) Cek (Cheque)
Pengertian Cek bisa diartikan sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak
yang mempunyai rekening di suatu bank, dengan tujuan agar bank tersebut
membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau
yang namanya tertulis di surat cek tersebut.

Sumber : https://guruakuntansi.co.id/wp-content/uploads/2018/12/ceque.jpg

d. Pencatatan Transaksi
Setiap wirausaha tentunya mengharapkan usahanya berhasil, artinya bisa memperoleh
pendapatan dari usahanya. Jadi suatu usaha pasti berhubungan dengan uang, oleh karena itu
ketika menjalankan suatu usaha harus melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan
yang baik juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Pencatatan keuangan disebut juga
pembukuan. Pembukuan atau tata buku atau akuntansi adalah tindakan mengadakan
pencatatan secara teratur dan sistematis segala transaksi keuangan dan segala akibat yang
ditimbulkan oleh adanya transaksi bisnis.

1) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Beberapa tujuan dilakukannya penyusunan pencatatan transakasi keuangan, sebagai
berikut.
a. Memberikan informasi maupun informasi lain mengenai sumber-sumber ekonomi,
kewajiban, serta modal perusahaan.
b. Memberikan informasi mengenai perubahan dalam sumber ekonomi karena adanya
aktivitas usaha untuk memperoleh laba.
c. Memberikan informasi keuangan sehingga dapat diperkirakan potensi perusahaan untuk
memperoleh laba di masa yang akan datang.

33

b. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan dalam
memperkirakan potensi untuk menghasilkan laba

2) Syarat Penyusunan Keuangan
Suatu laporan keuangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
a. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan maksud penggunaannya
sehingga bisa bermanfaat.
b. Mudah dimengerti, dalam membuat suatu laporan keuangan haruslah menggunakan
bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang yang membaca laporan.
c. Daya uji, laporan keuangan suatu perusahaan dapat diuji kebenarannya oleh pengukur
independen.
d. Netral, laporan keuangan tidak memihak pada salah satu pengguna, namun ditujukan
kepada tujuan umum pengguna.
e. Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan sedini mungkin.
f. Daya banding, laporan harus dapat dibandingkan dengan laporan pada periode
sebelumnya, atau dengan laporan sejenis pada periode yang sama.
g. Lengkap, laporan keuangan menyajikan fakta keuangan yang panting serta
menyajikannya dengan cara yang tepat.

3) Jenis-Jenis Laporan Keuangan
Laporan keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :
a) Laporan arus kas (Cash Flow)
Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan
digunakan perusahaan dalam satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya.
Aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penyusunan arus kas dapat
dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut :
- Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan
untuk menghasilkan produk, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya
menjuai produk tersebut.
- Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan.

34

Contoh aktivitas investasi adalah penjualan atau pembelian gedung, mesin,
kendaraan, dan lain-lain.
- Aktivitas Pembiayaan/Pendanaan
Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk
mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dari berbagai
sumber beserta konsekuensinya.
Contoh laporan arus kas :

Sumber : https://dosenakuntansi.com/laporan-arus-kas

b) Laporan perubahan modal/ekuitas
Sesuai dengan namanya, laporan perubahan modal menggambarkan informasi jumlah
modal yang dimiliki bisnis Anda selama beberapa tahun tertentu. Laporan ini
menunjukkan besarnya perubahan modal yang telah terjadi, lengkap dengan penyebab
perubahannya. Untuk membuat laporan perubahan modal, Anda membutuhkan data
tentang jumlah modal pada awal tahun, jumlah rugi atau laba bersih selama tahun
tersebut, dan pengambilan dana pribadi oleh pemilik untuk tahun yang bersangkutan.
Itulah mengapa Anda harus menyusun laporan laba rugi terlebih dulu sebelum membuat
laporan perubahan modal.

35

Contoh laporan perubahan modal :

Sumber : https://cpssoft.com/blog/akuntansi/pengertian-laporan-perubahan-modal/

c) Neraca
Jika belum pernah mendengar tentang laporan neraca, mungkin Anda menyebutnya
dengan balance sheet. Keduanya sama saja, yakni laporan yang menunjukkan kondisi,
informasi, atau posisi keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Melalui laporan neraca,
Anda bisa melihat jumlah aktiva berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan
ekuitas yang merupakan modal perusahaan.

Secara umum, neraca terdiri dari tiga unsur utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika
ketiganya dihubungkan dengan persamaan akuntansi, maka akan terbentuk seperti
berikut:

Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-
akun aktiva, modal serta kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu. Nilai modal
yang ada pada neraca nilai yang tercantum dalam laporan perubahan modal. Pada
umumnya, neraca ini terbagi dalam dua macam, yaitu
- Bentuk vertikal (stafel)
- Bentuk horizontal (skontro)
Kedua bentuk ini bisa diterapkan oleh siapapun.Namun, ada yang harus diperhatikan
dalam penyusunannya supaya bisa disesuaikan dengan jumlah pos akun yang dipakai
perusahaan. Jika akun yang digunakan banyak, neraca bentuk stafel lebih efektif.
Sedangkan bentuk neraca skontro lebih mudah diterapkan di perusahaan yang punya
akun dan jumlah nominalnya sedikit, seperti bisnis UKM.

36

Contoh neraca bentuk Stafel :

Sumber : https://pakar.co.id/wp-content/uploads/2020/01/Bentuk-Laporan-Neraca-.jpg
Contoh neraca bentuk skontro :

Sumber : https://pakar.co.id/wp-content/uploads/2020/01/Bentuk-Laporan-Neraca-1-1.jpg

Dari contoh neraca skontro di atas, bisa dilihat posisi sebelah kiri laporan terdiri dari
Aktiva (kekayaan perusahaan), yang terbagi menjadi dua komponen yaitu Aktiva lancar

37

dan Aktiva tetap. Komponen aktiva ini termasuk dalam kelompok investasi pada
manajemen keuangan perushaan. Sementara pada posisi sebelah kanan, terdiri dari
kewajiban (hutang) dan modal (ekuitas) perusahaan. Keduanya merupakan sumber dana
bagi perusahaan di dalam manajemen keuangan.

d) Laporan laba rugi
Disebut juga dengan income statement atau profit and lost statement, laporan laba rugi
menjabarkan tentang unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan untuk mengetahui
laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Fungsi utama dari laporan laba rugi adalah
menyajikan informasi performa bisnis, yang diperlukan untuk memprediksi kondisi
ekonomi internal perusahaan di masa depan. Informasi tersebut juga bisa digunakan
untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber
daya yang ada.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia,
laporan laba rugi yang ideal setidaknya harus mencakup aspek pendapatan, laba rugi
usaha, beban pinjaman, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,
pos luar biasa, hak minoritas, laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, serta bagian
dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diberlakukan menggunakan
metode ekuitas. Pos luar biasa mengacu pada pendapatan, keuntungan, biaya, atau
kerugian yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang tidak biasa dan jarang terjadi.
Sementara itu, hak minoritas adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham kecil.

Jenis laporan laga rugi, antara lain :
- Laporan Laba Rugi Single Step

Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori
pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi
pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan
profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas.Laporan ini bersifat sederhana, tidak
berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut dan biasanya
dipakai oleh perusahaan rintisan atau UKM. Contoh laporan single step adalah
seperti di bawah ini :

38

Sumber : https://accurate.id/akuntansi/laporan-laba-rugi/

- Laporan laba rugi Multiple Step
Pada laporan Multiple step atau multi-langkah, akuntan harus memisahkan akun
biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan
berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional
dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba
bersih.

Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan
untuk pelaporan keuangan perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki banyak
pemangku kepentingan, seperti kreditor dan investor. Contoh laporan laba rugi
multiple step adalah seperti di bawah ini :

39

Sumber : https://accurate.id/akuntansi/laporan-laba-rugi/

e. Pajak
Pajak merupakan suatu iuran yang berasal dari rakyat dan diserahkan kepada kas negara
dengan berdasarkan pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik yang
berlangsung dan dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

40

Berikut adalah istilah-istilah dalam perpajakan.
1) Wajib Pajak (WP)

Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Seseorang dinyatakan sebagai Wajib Pajak
(WP) ialah apabila telah mempunyai penghasilan dalam satu tahun yang melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Adapun pengelompokkan wajib pajak, sebagai berikut :

Kelompok Kategori Keterangan
Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak belum menikah, dan
orang pribadi (Induk) suami sebagai kepala keluarga
Hidup Berpisah Wanita kawin yang dikenai pajak
Wajib Pajak (HB) secara terpisah karena hidup
badan Pisah Harta (PH) berpisah berdasarkan putusan hakim
Suami-istri yang dikenai pajak
Memilih Terpisah secara terpisah karena menghendaki
(MT) secara tertulis berdasarkan
perjanjian pemisahan harta dan
Warisan Belum penghasilan secara tertulis
Terbagi (WBT) Wanita kawin, selain kategori Hidup
Berpisah dan Pisah Harta, yang
Badan dikenai pajak secara terpisah karena
memilih melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan
terpisah dari suaminya
Sebagai satu kesatuan merupakan
subjek pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak,
yaitu ahli waris
Sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha

41

Joint Operation Bentuk kerja sama operasi yang
melakukan penyerahan Barang Kena
Kantor Perwakilan Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas
Perusahaan Asing nama bentuk kerja sama operasi
Wajib Pajak perwakilan dagang
Bendahara asing atau kantor perwakilan
perusahaan asing (representative
Penyelenggara office/liaison office) di Indonesia
Kegiatan yang bukan Bentuk Usaha Tetap
(BUT)
Bendahara pemerintah yang
membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dan
diwajibkan melakukan pemotongan
atau pemungutan pajak
Pihak selain empat Wajib Pajak
badan sebelumnya yang melakukan
pembayaran imbalan dengan nama
dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pelaksanaan
kegiatan

2) Objek Pajak
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek
pajak adalah :
a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini;
b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c) laba usaha;
d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

42

- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n) premi asuransi;
o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;

43

r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s) surplus Bank Indonesia.

3) Surat Pemberitahuan (SPT)
Adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT dapat
berbentuk dokumen elektronik atauformulir kertas (hardcopy), dan jenis-jenis formulir
SPT dapat dilihat di web www.pajak.go.id

Sebagai Wajib Pajak, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam
bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat.

SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:
- SPTTahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
- SPTTahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.

4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

NPWP terdiri atas 15 angka sebagai kode unik yang diacu para wajib pajak agar tidak
tertukar satu sama lain. Setiap angka mempunyai arti sendiri misal untuk 12.345.678.9-
012.000. Maka, 012 adalah kode unik Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jika baru tempat
pendaftaran, jika wajib pajak lama sebagai kode tempat wajib pajak saat ini. Sementara

44

000 adalah status wajib pajak, jika angka terakhir 0 berarti status pusat, jika angka lain
berarti status urutan cabang.

Adapun syarat-syarat untuk mendaftar membuat NPWP adalah :
a) Wajib Pajak (WP) Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- Fotokopi KTP (Warga Negara Indonesia/WNI)
- Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal

Tetap (KITAP) (Warga Negara Asing/WNA).

b) Wajib Pajak (WP) Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- Fotokopi KTP (WNI).
- Fotokopi paspor, KITAS atau KITAP (WNA).
- Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan instansi berwenang atau
surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat
Pemerintah Daerah (Pemda) minimal setingkat Lurah atau Kepala Desa atau
lembar tagihan listrik/bukti pembayaran listrik.
- Surat pernyataan di atas materai bahwa WP benar-benar menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.

c) Wajib Pajak (WP) Pribadi wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya
terpisah
- Fotokopi KTP (WNI)
- Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP (WNA)
- Fotokopi Kartu NPWP suami
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi dokumen perpajakan luar negeri jika suami WNA
- Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan
menghendaki hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban
perpajakan suami

5) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah salah satu komponen penting dalam
penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Saat menghitung pajak, PTKP digunakan sebagai
komponen pengurang atas penghasilan bruto (penghasilan kotor) yang diperoleh wajib
pajak. Dari hasil pengurangan tersebut, Anda akan mendapatkan besaran Penghasilan

45