DPPT RUHUI RAHAYU,SIDODADI

LAPORAN

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT)
KAWASAN KARANG MUMUS 1 SEGMEN RUHUI RAHAYU
KELURAHAN SIDODADI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SAMARINDA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan sebagai
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
Kawasan Karang Mumus 1 Segmen Ruhui Rahayu

Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, Agustus 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Samarinda

Ir. H. Dadang Airlangga N.MMT
NIP. 19640315 199203 1 014

i

RESUME DOKUMEN

Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
diwajibkan membuat rencana pengadaan Tanah yang didasarkan pada RTRW dan prioritas
pembangunan. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) ditetapkan oleh pimpinan
instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya disampaikan
kepada Gubernur (Sesuai UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

Rencana Penataan Kawasan Kumuh Kawasan Karang Mumus 1 Segmen Ruhui Rahayu –
Kelurahan Sidodadi sejalan dengan:

 UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018

Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
 Peraturan Daerah Kota Samarinda No.9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034

Total jumlah bangunan terdampak adalah sebanyak 99 unit bangunan. Total kebutuhan
luas lahan/tanah untuk penataan kawasan kumuh Kawasan Karang Mumus 1 Segmen Ruhui
Rahayu – Kelurahan Sidodadi adalah seluas 15.929 m2 yang merupakan tanah yang dikuasai
masyarakat dan harus dibebaskan.

Alas hak penguasaan/kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya
berupa sertifikat, SPPHT/PPAT, akta jual beli dan bukti lainnya.

Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan tanah Kawasan Kumuh
Kawasan Karang Mumus 1 Segmen Ruhui Rahayu – Kelurahan Sidodadi, diperkirakan
membutuhkan waktu ± 13 Bulan dengan perkiraan biaya pengadaan tanah senilai Sebesar.
Rp.11.083.053.646,- (Sebelas Miliyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam
Ratus Empat Puluh Enam).

ii

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................................. i
RESUME DOKUMEN .................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Maksud Dan Tujuan ..................................................................................................... 3

B1. Maksud .................................................................................................................. 3
B2. Tujuan .................................................................................................................... 3
BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH ............................................................................... 4
A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang.................................................................... 4
A1. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional................................. 4
A2. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur .... 8
A3. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ..................... 10
B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah.................... 13
B1. Rencana Pembangunan Daerah ............................................................................ 13
B2. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur................................. 14
B3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Samarinda.................................................. 14
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH ....................................................... 15
A. Program Pembangunan ............................................................................................... 15
B. Program Prioritas......................................................................................................... 15
BAB IV LETAK LOKASI PENGADAAN TANAH............................................................................. 23
A. Wilayah Administrasi ................................................................................................... 23
B. Titik Koordinat Batas Bidang........................................................................................ 25
BAB V LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN................................................................................. 26
A. Perkiraan Kebutuhan Luas Tanah per Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan............ 26
B. Perkiraan Kebutuhan Luas Tanah Keseluruhan........................................................... 26

iii

BAB VI GAMBARAN UMUM STATUS TANAH ........................................................................... 34
BAB VII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH.......................... 37
BAB VIII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ............................... 42
BAB IX PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN ............................................................................ 43
BAB X RENCANA PENGANGGARAN .......................................................................................... 46
BAB XI PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN ....................................................................... 52

iv

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan permukiman adalah kawasan inti yang seringkali mendominasi dalam suatu
kawasan perkotaan. Kawasan ini menjadi pusat berawalnya kegiatan yang keberadaannya
seringkali mengikuti perkembangan kawasan lainnya. Setiap kawasan fungsional yang
dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi
perkembangan masyarakat yang beraktifitas di dalam kawasan yang dikembangkan
tersebut.

Adanya permintaan perumahan yang cukup tinggi tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan
lahan pengembangan kawasan permukiman yang memadai, menyebabkan perkembangan
kawasan permukiman ini menjadi salah satu penyumbang terjadinya fenomena urban
sprawl. Selain itu berbagai persoalan pembangunan juga banyak muncul dari kawasan
permukiman yakni persoalan perumahan liar dan permukiman kumuh. Persoalan ini juga
berdampak lebih lanjut terhadap meningkatnya tingkat kesenjangan di masyarakat,
tingginya angka kriminalitas dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai
permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh seringkali berada pada suatu
ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi
permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk
kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya
(squatters). Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk
membeli dan atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan
yang cukup tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada.
Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi
rumah yang tidak layak huni dengan tingkat kepadatan tinggi serta mengancam kesehatan
penghuni.

1

Salah satu kawasan kumuh terbesar di Kota Samarinda berada pada Sepanjang Bantaran
Sungai Karang Mumus yang juga ditetapkan dalam SK Walikota Samarinda. Dimana banyak
terlihat bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai hingga di atas sungai
disertai dengan kebiasaan penghuni yang cenderung memiliki perilaku membuang sampah
di Sungai yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat aliran air
Sungai Karang Mumus itu sendiri.

Untuk mengembalikan kawasan bantaran Sungai Karang Mumus sesuai dengan
peruntukannya kembali, maka pola penanganan Permukiman Kembali atau Relokasi
sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan hal tersebut diharapkan permasalahan
banjir dan permukiman kumuh dikawasan tersebut akan teratasi. Dan juga selama ini
masyarakat bantaran sungai Karang Mumus menggunakan air sungai sebagai sumber utama
untuk kegiatan aktifitas sehari-sehari tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dimana ini
akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan mereka.

Penataan kembali Bantaran Sungai Karang Mumus di Kelurahan Sidodadi Kecamatan
Samarinda Ulu diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Ruang terbuka Publik
(RTP) sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada, selain mengubah wajah kawasan
menjadi lebih rapi dan indah juga mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung
yang juga berdampak terhadap perekonomian warga sekitar. RTH atau RTP ini juga secara
tidak langsung bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Kota Samarinda pada
umumnya dan bisa menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kota Samarinda.

Untuk penataan tersebut Pemerintah perlu mempercepat proses pengadaan tanah, dengan
merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Lahan untuk
Kepentingan Umum. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pembebasan lahan
diharapkan selesai dalam waktu satu tahun. Apabila pembebasan lahan dapat selesai, maka
konstruksi dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2021 Permen ATR No 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden No.62 Tahun 2018

2

tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah
Untuk Pembangunan Nasional yang bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tahan bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, dilaksanakan melalui tahap : (1) Perencanaan; (2) Persiapan; (3) Pelaksanaan; (4)
Penyerahan hasil. Pada tahap Perencanaan Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum diwajibkan membuat rencana pengadaan tanah
yang didasarkan pada RTRW dan Prioritas Pembangunan.
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah ditetapkan oleh Kepala Dinas Instansi yang
memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

B. Maksud Dan Tujuan

B.1. Maksud
Sacara umum, maksud Pengadaan tanah ini untuk melakukan Relokasi atau Permukiman
Kembali Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi ini guna mengembalikan
kawasan bantaran Sungai Karang Mumus sesuai peruntukannya.
B.2. Tujuan
Adapun tujuan Pengadaan tanah ini ini antara lain adalah untuk mengurangi luasan kawasan
kumuh, memperlancar aliran sungai Karang Mumus dalam mengatasi banjir pada saat
musim penghujan dan air pasang di Kawasan Kota Samarinda.

3

BAB II
KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH

A. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus
Kelurahan Sidodadi menjadi salah satu prioritas yang disebut dalam peraturan daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036 dan Peraturan Daerah kota
Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Samarinda Tahun 2014-2034.

A.1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaL
Berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW, menegaskan bahwa Kota Samarinda
termasuk dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga,
Muara Jawa, Balikpapan (KAPET SASAMBA), Kota Samarinda dalam kawasan KAPET
SASAMBA. Untuk arah Kebijakan Penataan Ruang KAPET SASAMBA, adalah:

 Pengembangan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor industri pengolahan, dan
sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan
setempat;

 Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana
pendukung kapet; dan

 Pengembangan pengelolaan ekonomi kawasan yang terpadu untuk menciptakan daya
saing produk unggulan wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, juga menegaskan
bahwa Kota Samarinda termasuk di dalam Kawasan Andalan Bontang – Samarinda -
Tenggarong, Balikpapan - Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dengan sektor
unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Dalam
Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Kota Samarinda ditetapkan
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

4

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Samarinda, serta merujuk
kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi
Kota Samarinda sebagai berikut:

Kebijakan penataan ruang Kota Samarinda, meliputi:

1) Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan
Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan–Tenggarong–
Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba.

2) Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam
menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian.

3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan
yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.

4) Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian,
perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata.

5) Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota
yang berkelanjutan.

6) Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya
saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kota Samarinda, terdiri atas:

a. Strategi untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan kota dan regional serta pusat
pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhierarki, meliputi:
1. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK),
Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan Kota (PL) secara
merata dan berhierarki;
2. Penambahan sarana dan prasarana kota untuk pelayanan regional dan
internasional;
3. Penambahan sarana dan prasarana kota di kawasan yang belum terlayani oleh
pusat pertumbuhan; dan

5

4. Penguatan pusat-pusat pelayanan kota agar lebih kompetitif dan lebih efektif
dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;

b. Strategi perwujudan pusat-pusat pelayanan kota dalam menunjang perkembangan
fungsi daerah sebagai kota tepian, meliputi:
1. Menetapkan struktur ruang berdasarkan hierarki dan fungsi sistem pusat pelayanan
kota;
2. Menghubungkan antar sub pusat pelayanan kota dan antara masing-masing sub
pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan kota melalui jaringan jalan
berjenjang dengan pola pergerakan merata;
3. Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau
administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan
lingkungan secara merata; dan
4. Pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala
nasional yang terpadu dengan sistem regional;

c. Segi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur
perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota, meliputi:
1. Peningkatan dan penambahan jaringan infrastruktur perkotaan; dan
2. Pengembangan dan pemantapan sistem transportasi yang memadai dan
terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan pelayanan dan
perekonomian;

d. Strategi peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian,
perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata, meliputi:
1. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang
terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
2. Mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya;
3. Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
4. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
5. Mengembangkan dan memantapkan integrasi kawasan budidaya pertanian dan
perikanan;

e. Strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan
kota yang berkelanjutan, meliputi:

6

1. Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung; dan

2. Menetapkan RTH publik dengan luasan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH
privat dengan luas minimal 10% dari luas wilayah kota.

f. Strategi pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai
keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
1. Mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budidaya
secara terpadu sesuai daya dukung lingkungan; dan
2. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap
wilayah beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan
kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan
dan wilayah sekitarnya;

g. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
1. Mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan negara;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan
strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun
disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan
kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan turut
serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan
daerah.

Rencana Tata Ruang Kota Samarinda

Nama Struktur Ruang Pola Ruang Tata Guna Lahan
Kecamatan Kota
Hutan Kota, Hutan Hutan, Perkebunan
Palaran PPL, Pelabuhan Rakyat, Resapan Air
Permukiman, Kaw. Permukiman Teratur/Tdk
Samarinda Ilir PPK, PPL, Rawan Longsor, RTH Teratur, Dermaga
Pelabuhan Pemukiman, Kaw.
Samarinda Kota Rawan Longsor, RTH Permukiman Teratur/Tdk
Sambutan PPK, PPL Permukiman, Hutan Teratur, Taman Kota
Hutan, Sema`k,
PPL

7

Nama Struktur Ruang Pola Ruang Tata Guna Lahan
Kecamatan Kota
Rakyat, Pertanian, Pertambangan
Samarinda PPL Permukiman, Cagar
Seberang PPK, PPL Budaya, Kaw. Sekitar Permukiman Teratur/Tdk
Teratur, Dermaga
Loa Janan Ilir Sungai
Kaw. Sekitar Sungai, Hutan Kota, Industri,
Sungai Kunjang PPL Dermaga
Permukiman
Samarinda Ulu PPL Permukiman Teratur/Tdk
Permukiman, Hutan Teratur, Hutan Kota,
Samarinda Utara Renc. Bandara, Rakyat, Cagar Alam Dermaga
Renc. Ring Road
Permukiman, Resapan Hutan, Hutan Kota, TPS
Sungai Pinang PPL Air, Hutan Rakyat
Resapan Air, Kaw. Hutan, Hutan Kota,
Rawan Banjir, Perkebunan,
Permukiman Pertambangan
Kaw. Rawan Banjir,
Permukiman, RTH Hutan Kota, Permukiman
Teratur/Tdk Teratur

A.2. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Timur

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengadaaan Tanah Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai
Karang Mumus Kelurahan Bandara-Temindung ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah
Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-
2036.

Adapun hasil analisis mengenai tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur terkait dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah
Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan
Bandara-Temindung ini tercantum dalam peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2036, BAB VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Bagian 2 Paragraf 2
adalah sebagai berikut :

Pasal 50 Ayat 1

8

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaiman dimaksud dalam pasal 49
ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutang lindung;
b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya;
c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya;
d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya;
e. Indikasi arahan peraturan zonasi rawan bencana alam; dan
f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

Pasal 50 Ayat 3
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;

Pasal 50 Ayat 5
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, meliputi :

a. Pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
b. Pengijinan untuk kegiatan hutan rakyar;
c. Pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki

kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. Pengijinan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak

mengubah bentang alam; dan
e. Penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada.

Pasal 50 Ayat 6
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;

9

b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan Sungai;
c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk;
d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air; dan
e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota.

Pasal 50 Ayat 8
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, meliputi :

a. Pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100
meter diluar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman, kecuali
untuk fasilitasi kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber
daya air, fasilitasi jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan
kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenaga listrikan;

b. Pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas
sungai;

c. Pengijinan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu
kualitas air sungai; dan

d. Kegiatan yang dilakukan di sempadan sungai harus memperhatikan teknis
keamanan dan keamanan pengguna wisata.

A.3. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda
Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengadaaan Tanah Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai
Karang Mumus Kelurahan Sidodadi ini dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samrinda Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2024-2034.
Berikut adalah hasil analisis dari peraturan Daerah Kota Samrinda Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2024-2034 adalah sebagai
berikut :

Bab I Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pasal 1
Pasal 1 Ayat 19

10

Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh,
Rapi, Aman dan Nyaman adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan
air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarindadengan
acuan waterfront city development (konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi
pantai, sungai ataupun danau) karena selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area
pariwisata.

Bab II Tujuan, kebijakan dan Strategi Penataan Ruang wilayah Kota Samarinda Bagian
Kedua Pasal 4
Pasal 4 Ayat 4
Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan,
perdagangan/jasa, dan pariwisata.

Pasal 4 Ayat 5
Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang
berkelanjutan.

Bab IV Rencana Pola Ruang Kota Bagian Kedua Pasal 34
Pasal 34 Ayat 1
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

a. Sempadan sungai;
b. Kawasan sempadan waduk sekitar embung.

Pasal 34 Ayat 2
Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kawasan sempadan Sungai Mahakam dengan lebar 15 meter dari kaki tanggul
terluar terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda Seberang, Sambutan dan
Palaran;

b. kawasan sempadan Sungai Karang Mumus dengan lebar 10 meter dari kaki tanggul
terluar terdapat di Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir; dan

c. kawasan sempadan Sungai Karang Asam dengan lebar 5 meter dari kaki tanggul
terluar terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang.

11

Bab IV Rencana Pola Ruang Kota Bagian Ketiga Pasal 42
Pasal 42 Ayat 1
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:

a. kawasan pariwisata alam;
b. kawasan pariwisata budaya;
c. kawasan pariwisata religius; dan
d. kawasan pariwisata buatan.

Pasal 42 Ayat 4
Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang;
b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang;
c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus;
d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan;
e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara;
f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota;
g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara;
h. Kolam Renang/Wat er Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang;
i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara;
j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan
k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.

Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 56
Pasal 56 Ayat 3
Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Program pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian
lingkungan;

b. Program penataan ruang kawasan sekitar sempadan Sungai Mahakam dan anak
sungainya;

c. Program penataan ruang kawasan sekitar sempadan waduk/danau dan mata air
lainnya yang potensial;

12

d. Program konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang berpotensi erosi
dan longsor;

e. Program pengendalian kegiatan budi daya di sepanjang sempadan sungai yang
tersebar di Kota Samarinda; dan

f. Program pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tepi jurang atau kemiringan
lahan di atas 40 (empat puluh) persen untuk mencegah rawan bencana longsor.

B. Kesesuaian dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah
B.1. Rencana Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah dalam hal ini adalah yang terkait dengan Relokasi atau
Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi, dimana
lokasi wilayah administrasi menurut provinsi untuk Relokasi atau Permukiman Kembali
lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi terletak di Provinsi Kalimantan
Timur, sedangkan wilayah administrasi berdasarkan Kota/Kabupaten terlotak di Kota
Samarinda.

Rencana pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD), dimana
dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan
daerah, RTRWD merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai mata ruang RPJPD untuk
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) disuatu daerah
dalam periodesasi yang telah ditentukan. RPJPD menjadi pedoman dalam penyususunan
RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sedangkan RPJMD digunakan
untuk menyusu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
B.2. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Pembangunan daerah khususnya untuk kegiatan Relokasi atau Permukiman
Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi di Provinsi Kalimantan
Timur tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
Hal ini menunjukkan bahwa rencana untuk Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi
Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi telah terencana dengan baik dan
memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya di daerah Provinsi Kalimantan Timur.

13

B.3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Samarinda
Rencana Pembangunan daerah khususnya untuk kegiatan Relokasi atau Permukiman
Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi di Kota Samarinda
tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034. Hal ini menunjukkan bahwa
rencana untuk Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus
Kelurahan Sidodadi telah terencana dengan baik dan memiliki payung hukum dalam
pelaksanaannya di Kota Samarinda.

14

BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH

A. Program Pembangunan
Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda bertujuan
untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam RPJMD
Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

B. Program Prioritas
Program prioritas walikota dan wakil walikota Kota Samarinda merupakan program kerja
walikota dan rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026. Program unggulan
ini salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2021 - 2026,
meliputi:

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang

Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu

playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (start up)

15

Tabel 3.1 Rencana Implementasi Pro

ogram Unggulan Daerah Tahun 2021 – 2026
16



17



18



19



20



21

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat
strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas
pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota
Samarinda, meliputi:
1. Infrastuktur
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pemberdayaan ekonomi
5. Tata kelola pemerintahan yang baik
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah
ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan
akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Samarinda dalam rangka
pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan fokus
RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar berikut ini.

Gambar 3.1 Fokus RPJMD Tahun 2021-2026

22

BAB VI
GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

Gambaran Umum mengenai status tanah akan menguraikan beberapa hal, yakni :

1. Data awal tekstual dan spasial mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan atas tanah pada rencana lokasi pengadaan tanah

2. Data awal tekstual dan spasial mengenai penguasaan dan pemilikan bangunan dan tanam
tumbuh pada rencana lokasi pengadaan tanah

3. Data awal yang berisi jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai pada rencana lokasi
pengadaan tanah

Gambaran umum mengenai status tanah dalam Kegiatan Relokasi atau Permukiman
Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi dapat dilihat pada tabel
Daftar Gambaran Umum Status tanah dan Peta Gambaran Umum Status Tanah dalam
Gambar 5.1, berikut.

Adapun Rekapitulasi jumlah unit bangunan yang legal, ilegal, dan lainnya, dapat dilihat pada
-*tabel 5.1 berikut:

Gambar 6.1 Rekapitulasi Status Legalitas Lahan Unit Bangunan

STATUS LAHAN JUMLAH PERSENTASE
BANGUNAN (%)
Hak Milik Bersertifikat
Hak Milik SPPHT/PPAT & HGB (UNIT) 4,03
Tanah Negara 19,19
Lainnya 4 61,62
19 15,15
TOTAL 100
61

15
99

34

Gambar 6.1 Peta Gambaran Umum Status Tanah

35

Gambar 6.2 Peta Gambaran Umum Status Tanah

36

BAB V
LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN

A. Perkiraan Kebutuhan Luas Tanah per Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan
Kegiatan Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus
Kelurahan Sidodadi yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu berada di lokasi RT 30, RT 31,
RT 33, RT 34, RT 35, RT 36 Kelurahan Sidodadi. Kegiatan relokasi atau permukiman kembali
ini membutuhkan lahan seluas 15.929 m2 yang terdapat di 6 RT tersebut. Adapun total
kebutuhan luas tanah per RT di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Kebutuhan Luas Tanah

Kelurahan Lokasi RT Luas Lahan Luas Bangunan
Terdampak (m2) Terdampak (m2)
RT030
4524,1 1790,9
RT031 905,2 1413
65,6 150
Sidodadi RT033 1936,2 1589
RT034 2165,1 1684
6332,8 3167
RT035 15.929 9.794

RT036

TOTAL KEBUTUHAN LUAS

B. Perkiraan Kebutuhan Luas Tanah Keseluruhan
Pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa kebutuhan luas tanah untuk relokasi atau
permukiman kembali per RT dengan total 15.929 m2. Total Kebutuhan luas tanah
sebagaimana yang dimaksud adalah untuk pengadaan lahan tanah yang dibutuhkan untuk
relokasi atau permukiman kembali. Berikut adalah total kebutuhan luas tanah untuk
pengadaan lahan berdasarkan kegunaannya:

26

Tabel 5.2 Data Sementara Pemilik Tanah Yang Terdampak Relokasi atau Permukiman
Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi

No. Nama Luas Tanah Surat Tanah

1 Dewi RT 30
2 Agus Nordiansyah
3 Kasmani 40 Kwitansi Jual Beli
4 Sudirman Nuntji
5 Chairul Shalih Nuntji 120 Surat Keterangan Pemilikan Rumah
6 Helmy Sulaiman
7 Sanianto 60 Tidak ada surat
8 Nanni
9 Moh. Yaub Abdullah Satriyo 42,9 Tidak ada surat
10 Saiman
38,69 Bukti PBB
11 Rahmadi Abdullah
77 Surat Jual Beli dan PBB
12 Masniah
13 Suwito 72 Tidak ada surat
14 Alex Setiawan
15 Halifah 78 Kwitansi Jual Beli
16 Hj. Marhamah
17 Taufik Hidayat 75 Surat Jual Beli
18 Henny Rusdyana
19 Saladri Atung 58 Tidak ada surat
20 Ridallah
21 Yuli Astuti 32 Surat Pemindahan Hak Atas Bangunan
Rumah dan PBB
22 Jamilah Andayani
45 Bukti PBB
23 Anto Darsono
140 Tidak ada surat
24 Lego
140 Tidak ada surat

140 Bukti PBB

140 Bukti PBB

110 Kwitansi Jual Beli dan PBB

128 Kwitansi Jual Beli dan PBB

128 Bukti PBB

18 Surat Jual Beli

25 Surat Jual Beli

48 Surat Keterangan Lurah Kepemilikan Hak
Tanah dan Bangunan, PBB

54 Surat Keterangan Lurah Kepemilikan Hak
Tanah dan Bangunan, PBB

120 Surat Jual Beli dan PBB

27

No. Nama Luas Tanah Surat Tanah

1 Parijem RT 31
2 Hj. Yusniar
3 Amir Suyono 125 Tidak ada surat
4 Agus Supardi
5 Sabariah 1737 SPPHT/PPAT
6 Tajudin Noor
7 Supai 242 Surat Keterangan Perwatasan
8 Sulasmi Widyawati 238 Sertipikat
9 Mariyam 184 Tidak ada surat
187 Tidak ada surat
No. Nama
Luas Tanah Surat Tanah
1 Sudartik
RT 33
No. Nama
75 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan
1 Suratno Kwitansi pembelian
2 Bonirin
3 Kasdi Luas Tanah Surat Tanah
4 Aliah Hastuti
5 Bambang Supiarno RT 34
6 Paniah
7 Yayuk Dwi Handayani 144 Surat Keterangan Penguasaan dan
8 Agus Purnomo Pemilikan Bangunan
9 Sumantri
142,5 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
10 Sri Kanti
112,5 Bukti PBB
11 Hendro Susanto
12 Parti 205 Surat Keterangan Pemilik Rumah

90 Surat Keterangan Perwatasan

112 Bukti PBB

80 Surat jual beli

105 Tidak ada surat

135 Surat Pernyataan Penguasaan
Tanah/SPPHT

202,5 Surat Pernyataan Penguasaan
Tanah/SPPHT

126 Surat Pernyataan Penguasaan
Tanah/SPPHT dan Kwitansi Pembelian

144 Sertipikat

28

No. Nama Luas Tanah Surat Tanah

1 Satuni RT 35
2 H. Sulaiman
3 Sarwinda 120 Surat Jual Beli Rumah
4 Sartikanofa
5 Rositah 156 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
6 Masykur
7 Hj. Ernawati 120 Kwitansi Jual Beli
8 Safi’i
9 Andi Abrianto 287 Surat Jual Beli

10 Masiah 100 Surat Jual Beli

11 Bastiar Talebbe 142 Surat Jual Beli
12 Achmad Ridwan
13 Supangat 81 Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan
14 Eko Wahyudi
15 Jusnah 53 Bukti PBB
16 Nuriyati
40 Bukti PBB
No. Nama
63 Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak
1 Imam Supriono Atas Tanah
2 Tuti Siami
3 Anda Dharmawan 91 Bukti PBB
4 Sunarti
5 Sugito 120 Tidak ada surat
6 Mu’alim
48 Surat Jual Beli dan PBB
7 Fathul Aswan
45 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
8 Samari
150 SPPHT/PPAT
9 Misran
68 Sertipikat
10 Adasia
11 Nurhayati Luas Tanah Surat Tanah
12 Nur Suaedi
13 Mila Aslamawati RT 36
14 H. Haya
44 Surat jual beli tanah

85 Tidak ada surat

93 Tidak ada surat

104 Tidak ada surat

83 Tidak ada surat

199 Sertipikat

56,25 Surat Keterangan untuk Pemecaan Hak
Atas Tanah

56,25 Surat Keterangan untuk Pemecaan Hak
Atas Tanah

56 Surat Keterangan Pembelian Sebidang
Tanah

72 Surat Jual Beli

15 Surat Jual Beli

55 Tidak ada surat

56 Surat Jual Beli

288 Tidak ada surat

29

15 Sunarti 208 Tidak ada surat
16 Selamat Madinah 170 SPPHT/PPAT
17 Mugeni 36 Tidak ada surat
18 Rabiatul Adawiyah 40 Surat Hibah
19 Salmani 24 Surat Jual Beli
20 Abdul Mujib Imron 20 Tidak ada surat
21 Hj. Siti 28 Tidak ada surat
22 Hj. Deprah 77 Tidak ada surat
23 H. Jurjani 100 SPPHT/PPAT
24 Syarwani 100 SPPHT/PPAT
25 Umi Nasoha 187,5 SPPHT/PPAT
26 Aspian Noor 135 Tidak ada surat
27 Lukki Sufiyanto 42 Tidak ada surat
28 Sidi 59 Surat Jual Beli
29 H. Udin 29 Tidak ada surat
30 Muhadi 123 Tidak ada surat
31 Sabri 57 Tidak ada surat
32 Sidi 123 Surat Jual Beli
33 Laminem 62 Tidak ada surat
34 Bayu Hadi Kusuma 35 Tidak ada surat
35 Sudarnoto 49 Tidak ada surat
36 Ilham 48 Tidak ada surat
37 Faisal 93 Tidak ada surat

Tabel 5.3 Data Sementara Tanaman dan Bangunan Yang Terdampak Relokasi atau
Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi

No. Nama Pemilik Rincian Tanaman dan Bangunan
Jenis Tanaman Jumlah Bangunan Jumlah
1 Dewi
2 Agus Nordiansyah RT 30
3 Kasmani - - Rumah Tinggal 1
4 Sudirman Nuntji - - Rumah Usaha 1
5 Chairul Shalih Nuntji - - Rumah Tinggal 1
6 Helmy Sulaiman - - Rumah Tinggal 1
7 Sanianto - - Rumah Tinggal 1
8 Nanni - - Rumah Tinggal 1
Rumah Tinggal 1
- - Rumah Tinggal 1

30

9 Moh. Yaub Abdullah Satriyo - - Rumah Tinggal 1
10 Saiman - - Rumah Tinggal 1
11 Rahmadi Abdullah - - Rumah Tinggal 1
12 Masniah - - Rumah Tinggal 1
13 Suwito - - Rumah Usaha 1
14 Alex Setiawan - - Rumah Usaha 1
15 Halifah - - Rumah Tinggal 1
16 Hj. Marhamah - - Rumah Tinggal 1
17 Taufik Hidayat Musiman 1 Rumah Tinggal 1
18 Henny Rusdyana - - Rumah Tinggal 1
19 Saladri Atung - - Rumah Tinggal 1
20 Ridallah - - Rumah Tinggal 1
21 Yuli Astuti Musiman 1 Rumah Tinggal 1
22 Jamilah Andayani - - Rumah Tinggal 1
23 Anto Darsono - - Rumah Tinggal 1
24 Lego - - Rumah Tinggal 1

No. Nama Pemilik Rincian Tanaman dan Bangunan

1 Parijem Jenis Tanaman Jumlah Bangunan Jumlah
2 Hj. Yusniar
3 Amir Suyono RT 31
4 Agus Supardi
5 Sabariah - - Rumah Tinggal 1
6 Tajudin Noor
7 Supai - - Rumah Tinggal 1
8 Sulasmi Widyawati
9 Mariyam - - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

Musiman 3 Rumah Tinggal 1

Musiman 2 Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

No. Nama Pemilik Rincian Tanaman dan Bangunan
1 Sudartik Jenis Tanaman Jumlah Bangunan Jumlah

RT 33
- - Rumah Tinggal 1

31

No. Nama Pemilik Rincian Tanaman dan Bangunan

1 Suratno Jenis Tanaman Jumlah Bangunan Jumlah
2 Bonirin
3 Kasdi RT 34
4 Aliah Hastuti
5 Bambang Supiarno - - Rumah Usaha 1
6 Paniah
7 Yayuk Dwi Handayani - - Rumah Usaha 1
8 Agus Purnomo
9 Sumantri Musiman 1 Rumah Usaha 1
10 Sri Kanti
11 Hendro Susanto - - Rumah Tinggal 1
12 Parti
- - Rumah Tinggal 1
No. Nama Pemilik
- - Rumah Usaha 1
1 Satuni
2 H. Sulaiman - - Rumah Tinggal 1
3 Sarwinda
4 Sartikanofa Musiman 1 Rumah Tinggal 1
5 Rositah
6 Masykur - - Rumah Usaha 1
7 Hj. Ernawati
8 Safi’i - - Rumah Tinggal 1
9 Andi Abrianto
10 Masiah - - Rumah Tinggal 1
11 Bastiar Talebbe
12 Achmad Ridwan - - Rumah Tinggal 1
13 Supangat
14 Eko Wahyudi Rincian Tanaman dan Bangunan
15 Jusnah
16 Nuriyati Jenis Tanaman Jumlah Bangunan Jumlah

No. Nama Pemilik RT 35

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Usaha 1

- - Rumah Tinggal 1

- - Rumah Tinggal 1

Rincian Tanaman dan Bangunan
Jenis Tanaman Jumlah Bangunan Jumlah

32

1 Imam Supriono RT 36 - Rumah Tinggal 1
2 Tuti Siami - - Rumah Tinggal 1
3 Anda Dharmawan - - Rumah Tinggal 1
4 Sunarti - - Rumah Usaha 1
5 Sugito - - Rumah Tinggal 1
6 Mu’alim - - Rumah Tinggal 1
7 Fathul Aswan - - Rumah Tinggal 1
8 Samari - - Rumah Tinggal 1
9 Misran - - Rumah Tinggal 1
10 Adasia - - Rumah Usaha 1
11 Nurhayati - - Rumah Tinggal 1
12 Nur Suaedi - - Rumah Tinggal 1
13 Mila Aslamawati - - Rumah Tinggal 1
14 H. Haya - - Rumah Tinggal 1
15 Sunarti - - Rumah Tinggal 1
16 Selamat Madinah - - Rumah Tinggal 1
17 Mugeni - - Rumah Tinggal 1
18 Rabiatul Adawiyah - - Rumah Tinggal 1
19 Salmani - - Rumah Tinggal 1
20 Abdul Mujib Imron - - Rumah Tinggal 1
21 Hj. Siti - - Rumah Tinggal 1
22 Hj. Deprah - - Rumah Tinggal 1
23 H. Jurjani - - Rumah Tinggal 1
24 Syarwani - - Rumah Tinggal 1
25 Umi Nasoha - - Rumah Tinggal 1
26 Aspian Noor - - Rumah Tinggal 1
27 Lukki Sufiyanto - - Rumah Tinggal 1
28 Sidi - - Rumah Tinggal 1
29 H. Udin - - Rumah Tinggal 1
30 Muhadi - - Rumah Tinggal 1
31 Sabri - - Rumah Tinggal 1
32 Sidi - - Rumah Tinggal 1
33 Laminem - - Rumah Tinggal 1
34 Bayu Hadi Kusuma - - Rumah Tinggal 1
35 Sudarnoto - - Rumah Tinggal 1
36 Ilham - - Rumah Tinggal 1
37 Faisal - - Rumah Tinggal 1
-

33

34

BAB VI
GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

Gambaran Umum mengenai status tanah akan menguraikan beberapa hal, yakni :

1. Data awal tekstual dan spasial mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan atas tanah pada rencana lokasi pengadaan tanah

2. Data awal tekstual dan spasial mengenai penguasaan dan pemilikan bangunan dan tanam
tumbuh pada rencana lokasi pengadaan tanah

3. Data awal yang berisi jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai pada rencana lokasi
pengadaan tanah

Gambaran umum mengenai status tanah dalam Kegiatan Relokasi atau Permukiman
Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Sidodadi dapat dilihat pada tabel
Daftar Gambaran Umum Status tanah dan Peta Gambaran Umum Status Tanah dalam
Gambar 5.1, berikut.

Adapun Rekapitulasi jumlah unit bangunan yang legal, ilegal, dan lainnya, dapat dilihat pada
-*tabel 5.1 berikut:

Gambar 6.1 Rekapitulasi Status Legalitas Lahan Unit Bangunan

STATUS LAHAN JUMLAH PERSENTASE
BANGUNAN (%)
Hak Milik Bersertifikat
Hak Milik SPPHT/PPAT & HGB (UNIT) 4,03
Tanah Negara 4 19,19
Lainnya 19 61,62
61 15,15
TOTAL 15 100
99

34

Gambar 6.1 Peta Gambaran Umum Status Tanah

35

Gambar 6.2 Peta Gambaran Umum Status Tanah

36

BAB VII
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 serta turunannya dari
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 terkait tentang
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
disebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil . Sedangkan yang dimaksud dengan “Pihak yang
Berhak “ adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Dan “objek
pengadaan tanah” yang dimaksud adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah terdiri dari :
a. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran
b. Jadwal Kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya

Tahapan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 , terdiri dari 4 tahap, yaitu :

a. Tahap Perencanaan; penyiapan dokumen perencanaan oleh instansi yang memerlukan
tanah.
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Pengadaan Tanah agar menyusun dokumen
perencanaan pengadaan tanah, yang sedikitnya memuat:
a. Maksud dan tujuan pembangunan;
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c. Prioritas pembangunan nasional/daerah;
d. Letak tanah;
e. Luas tanah yg dibutuhkan;
f. Gambaran umum status tanah;
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
h. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
i. Perkiraan nilai tanah;
j. Rencana penganggaran.
37

k. Preferensi bentuk Ganti Kerugian
b. Tahap persiapan; dalam rangka penerbitan SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi

Proyek) oleh gubernur/ bupati/walikota dan instansi yang memerlukan tanah. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) PP Pengadaan Tanah, Gubernur
membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak dokumen
perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur. Adapun tugas tim
persiapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengadaan
Tanah adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah
c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan
d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
e. Mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum
f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk kepentingan umumyang ditugaskan oleh gubernur.

3. Tahap pelaksanaan; pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh menteri.
Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh epala Kantor Wilayah selaku ketua
pelaksana pengadaan tanah. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah
meliputi :
a. Penyiapan Pelaksanaan;
b. Inventarisasi dan Identifikasi;
c. Penetapan Penilai;
d. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian;
e. Pemberian ganti kerugian;
f. Pelepasan Objek Pengadaan tanah;
g. Pendokumetasian Data Administrasi Pengadaan Tanah;

4. Tahap penyerahan hasil; pada tahapan ini Ketua pelaksana Pengadaan Tanah
menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah disertai
data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 PP No 19 Tahun 2021,

38