DPPT RUHUI RAHAYU,SIDODADI

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelepasan Hak Objek
Pengadaan Tanah.
Mengacu pada tahap kegiatan tersebut di atas, perkiraan kebutuhan waktu dalam
kondisi normal adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

N Tahapan dan Uraian Kegiatan Perkiraan Waktu Yang Ket.
o. Diperlukan (Hari Kerja)
4
12 3

I Perencanaan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tidak Diatur Sesuai Kebutuhan
Pengadaan Tanah

II Persiapan

1. Pembentukan Tim Persiapan 5 Hari Kerja Sejak DPPT diterima
6 Hari Kerja
2. Pemberitahuan Rencana Pembangunan 30 Hari Kerja Sejak Pembentukan Tim
dan Sosialisasi Persiapan
60 Hari Kerja Sejak pemberitahuan
3. Pendataan Awal Lokasi Rencana pembangunan
Pembangunan 30 Hari Kerja Sejak TTD Daftar Pihak
14 Hari Kerja yang berhak dan Objek
Konsultasi Publik 14 Hari Kerja Pegadaan Tanah
4. 10 Hari Kerja Sementara
Sejak Berita Acara
● Konsultasi Publik Ulang (keberatan -1) Kesepakatan Lokasi
● Lapor keberatan -2 kepada Gubernur
5. Penetapan Lokasi Pembangunan Sejak diterima keberatan
6. Pengumuman Penetapan Lokasi
Berlaku 3 tahun, dan
dapat diperpanjang 1 kali

III Pelaksanaan 5 Hari kerja Sejak hasil inventarisasi
30 Hari Kerja dan identifikasi
1. Penyiapan Pelaksana 14 Hari Kerja
14 Hari Kerja 39
2. Inventarisasi dan identifikasi
Pengumuman Hasil Inventarisasi dan
Identifikasi

3. ● Keberatan

● Verifikasi dan Perbaikan 14 Hari Kerja diumumkan
Sejak diajukan keberatan
4. Pengadaan jasa penilai 30 Hari Kerja Sesuai ketentuan
peraturan di bidang
5. Pelaksanaan Tugas Penilai 30 Hari Kerja pengadaan barang/jasa
30 hari Kerja pemerintah
Musyawarah Penetapan Bentuk 3 Hari Kerja
4 Hari Kerja Setelah penerbitan
Kerugian validasi
14 Hari Kerja Sejak Ttd BA hasil
● Validasi data pembayaran ganti 30 Hari Kerja Musyawarah

kerugian 14 Hari Kerja Sejak Penyampaian Hasil
30 Hari Kerja Validasi
6 ● Pelepasan Hak/Pemberian Ganti 3 Hari Kerja
Kerugian 17 Hari Kerja

● Keberatan Ganti Kerugian ke

Pengadilan Negeri

1. Masa Sanggah

2. Keputusan pengadilan negeri

● Keberatan -2 Ganti Kerugian ke MA :

1. Pengajuan ke MA

7 2. Keputusan MA

● Penyerahan hasil Pengadaan Tanah

(setelah pelepasan hak)

8 Pemberian Ganti Kerugian

Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pengadaan 451 Hari Kerja
Tanah

40

Tabel 7.2 Perkiraan Jadwal Kegiatan S

Serta Perkiraan Waktu Pelaksanaannya
41

BAB VIII
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 dalam perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan meliputi 2 hal diantaranya adalah :
a. Perkiraaan Waktu Pelaksanaan Pembangunan,
b. Waktu pelaksanaan

Perkiraan waktu pelaksanaan pembanguan adalah menguraikan perkiraan waktu yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Sedangkan waktu pelaksanaan yang
dimaksud adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan
pembangunan.

Tabel 8.1 Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pembangunan

42

BAB IX
PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN

Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak
atas tanah atas beralihnya hak tersebut. Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2012
menyatakan ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang
berhak dalam proses Pengadaan Tanah.

Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,
negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Bentuk dan ganti kerugian yang ditawarkan dalam penyelenggaraan tanah seharusnya tidak
hanya terhadap ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian
non fisik yang ditimbulkan akibat adanya pengadaan tanah, seperti pemulihan kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang dipindahkan kelokasi yang baru.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk Kepentingan umum pada pasal 33 menjelaskan bahwa Penilaian besarnya nilai Ganti
Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan menurut
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No: 19 Tahun 2021 dilakukan per bidang tanah atau objek pengadaan tanah ,
meliputi:

a. tanah
b. ruang atas tanah dan bawah tanah
c. bangunan
d. tanam tumbuh
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai

43

Perkiraan nilai ganti kerugian obyek pengadaan dihitung berdasarkan standar penilaian nilai
ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (SPI 204
Tahun 2018) atau standar penilaian tanah lainnya; dan penilaian dapat melibatkan penilai
publik, instansi terkait, atau lembaga lainnya yang berkompeten dalam penilaian tanah.

Dalam menentukan indikasi Nilai Pergantian Wajar atau Nilai Ganti Kerugian, maka objek
penilaian yang dimaksud akan diganti rugi mencakup kerugian Fisik dan Non Fisik. Kerugian
Fisik yang dimaksud, meliputi :
A. Tanah

Perkiraan nilai ganti kerugian atas tanah diperoleh berdasarkan hasil tumpang susun
antara peta rencana lokasi pemangunan dengan peta nilai tanah yang ada di Kantor
Pertanahan setempat atau dengan menggunakan metode lain yang relevan
B. Ruang atas tanah dan bawah tanah
Perkiraan nilai ganti kerugian atas ruang atas tanah dan bawah tanah berisi mengenai
pekiraan nilai penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dan bawah tanah
C. Bangunan
Perkiraan nilai ganti kerugian atas bangunan diperoleh berdasarkan hasil tumpang susun
antara peta rencana lokasi pembangunan dengan peta pajak bumi dan bangunan (PBB)
setempat atau dapat dengan mengguakan metode lain yang relevan
D. Tanam tumbuh
Perkiraan nilai ganti kerugian atas tanam tumbuh atau tanama yang ada diperoleh
berdasarkan standard nilai yag berlaku pada Dinas Pertanian setempat
E. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai
Perkiraan nilai ganti kerugian atas benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian
lain yang dapat dinilai dapat diperoleh antara lain melalui penilai publik
Termasuk alih profesi (dengan memperlihatkan UU No.2 Tahun 2012 Pasal 33 huruf f)
F. Dampak sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan pengadaan tanah tersebut (Non
Fisik)
Perkiraan nilai ganti kerugian terhadap dampak sosial yang mungkin timbul terhadap
kegiatan pengadaan tanah dapat diperoleh berdasarkan analisa biaya Dampak Sosial.
Dalam penggantian ini dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

44

1. Kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi
2. Biaya transaksi, dapat meliputi biaya pindah, pajak dan notaris ses

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat 2 dalam Peraturan
Republik Indonesia No: 19 Tahun 2021 Penilai atau Penilai Publik me
Salinan DPPT. Adapun Daftar Perkiraan Nilai Tanah seperti yang dimaksu

Tabel 9.1 Daftar Pe

Perkira

Kelurahan Tanah Ruang atas Bangunan
tanah dan
bawah tanah

Sidodadi Rp4.650.384.000 - Rp558.726.000
TOTAL PERKIRAAN NILAI GANT

i dimana ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait,
suai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

n Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
elakukan tugas berdasarkan peta bidang tanah, daftar nominatif, dan
ud dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut :
erkiraan Nilai Tanah

aan Nilai (Rp.)

Tanam tumbuh Benda yang Dampak sosial yang Jumlah
berkaitan dengan mungkin timbul
tanah; dan/atau Rp10.380.313.646
Rp10.380.313.646
kerugian lain
yang dapat

dinilai

0 Rp3.150.000 - Rp5.168.053.646

TI RUGI TANAH

45

BAB X
RENCANA PENGANGGARAN

Dalam rencana Penganggaran akan menguraikan tentang besaran dana; sumber dana;
rincian alokasi biaya operasional dan biaya pendukung; biaya penilai pertanahan; biaya ganti
kerugian; rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan
hasil, administrasi dan pengelola serta sosialisasi; dan biaya biaya penanganan sengketa
dan perkara di pengadilan.

A. Sumber Dana
Sumber dana dari penganggaran bisa terdiri dari :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Anggaran Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara yang mendapat
penugasan khusus
4. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Adapun sumber dana dari Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai
Karang Mumus Kelurahan Bandara-Temindung bersumber dari APBN,APBD Provinsi
Kalimantan Timur dan APBD Kota Samarinda

B. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Biaya yang diperlukan untuk penyelengaraan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum menurut PMK No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang mengalami perubahan seperti yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/PMK.02/2016.
Estimasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) adalah sebesar
Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Interval Biaya Operasional dan
Biaya Pendukung (BOBP) mengacu PMK RI No. 10/PMK.02/2016 bisa dilihat pada tabel
berikut ini:

46

Tabel 10.1 Interval Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) mengacu PMK RI
No. 10/PMK.02/2016

NO INTERVAL NILAI TANAH BOBP (Rp.)
1 s.d Rp. 10 M 400.000.000
2 > 10 M s.d 15 M 550.000.000
3 > 15 M s.d 30 M 850.000.000
4 > 30 M s.d 50 M
5 > 50 M s.d 100 M 1.050.000.000
6 > 100 M s.d 250 M 1.300.000.000
7 > 250 M s.d 500 M 1.675.000.000
8 > 500 M 2.175.000.000
3.628.984.523

Untuk perhitungan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) dalam kegiatan
pengadaan tanah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10.2 Nilai Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BBOP)

No Kota NPW (Rp.) Interval Nilai BBOP(Rp.)
Tanah

1 Kota Samarinda 10.380.313.646 >10 s.d 15 M 550.000.000

Total BBOP 550.000.000

C. Biaya Penilai Pertanahan
Penetapan besarnya ganti kerugian, PPT melibatkan Penilai Pertanahan. Penilai
Pertanahan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 juncto Pasal 1
angka 14 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2021 merupakan orang perseorangan
yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin
praktik penilaian dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara untuk menghitung nilai/ harga objek pengadaan tanah. Penilai dalam
Relokasi atau Permukiman Kembali lokasi Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan
Sidodadi dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dengan biaya penilai
pertanahan berdasar Pedoman Standar Imbalan jasa Penilaian Tahun 2017 untuk Biaya
langsung Personil sekitar adalah senilai Rp.123.600.000 (Seratus Lima Juta Enam Ratus

47

Ribu Rupiah) Belum termasuk biaya langsung non personil dan Biaya Transportasi dan
Akomodasi.
D. Biaya Ganti Kerugian
Nilai ganti rugi ditentukan oleh penilai independen yang berlisensi (berdasarkan SK
Kementerian ATR/BPN tentang penilai pertanahan) dimana seluruh kerugian yang
ditimbulkan akibat pengadaan tanah dinilai, sehingga tidak mengurangi kualitas hidup
masyarakat yang terdampak. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang
terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh penilai harus
dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Standar Penilaian Indonesia
sehingga independensi penilai tetap terjaga dan tidak berpihak pada satu sisi saja.
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Penilaian besarnya nilai ganti Kerugian oleh Penilai
dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat
dinilai. Adapun estimasi besaran nilai biaya ganti rugi seperti terdapat dalam Tabel 8.1
Daftar Perkiraan Nilai Tanah yakni senilai Rp 10.380.313.646,- (Sepuluh Miliyar Tiga
Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam).
E. Rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil,
administrasi dan pengelola serta sosialisasi
Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah meliputi :
1. Kegiatan pada tahapan perencanaan, terdiri atas:

- penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang,
prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana
strategis, dan rencana kerja pemerintah;

- koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- membuat analisa rencana pembangunan;
- melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
- melakukan kajian oleh lembaga profesional;
- merumuskan rencana pengadaan tanah;
- melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
- merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana

pembangunan;
- mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;

48

- melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah
yang meliputi: Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah, Pelaksanaan
pengadaan tanah, Penyerahan hasil pengadaan tanah, dan Pelaksanaan
pembangunan;

- melakukan kegaiatan survey/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan
pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;

- melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya dan kajian
analisa mengenai dampak lingkungan;

- melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah
dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;

- melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

- menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;
- melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan,

persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan dan
sosialisasi;
- melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan;
- melakukan analisa dan manfaat pembangunan
2. Kegiatan pada tahapan persiapan, terdiri atas:
- pemberitahuan rencana pembangunan;
- pendataan awal lokasi;
- konsultasi publik/konsultasi publik ulang;
- penetapan lokasi;
- pengumuman penetapan lokasi;
- menerima keberatan pihak yang berhak;
- melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;
- menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;
- proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatan
- proses beracara di Mahkamah Agung atas keberatan dari pihak yang berhak;
3. Kegiatan pada tahapan pelaksanaan, terdiri atas:
- penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
- pemberitahuan kepada pihak yang berhak;

49

- inventarisasi aspek fisik;

- identifikasi aspek yuridis;

- publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;

- keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas;

- penunjukan jasa penilai atau penilai publik oleh Badan Pertanahan Nasional dan

pengumuman penilai;

- menilai dan membuat berita acara penilaian;

- musyawarah dengan masyarakat;

- persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;

- proses beracara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung;

- penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang;

4. Kegiatan pada tahapan penyerahan hasil, terdiri atas:

- penyerahan hasil pengadaan tanah;

- pemantauan dan evaluasi; dan

- sertifikasi;

5. Dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum dibentuk :

- tim persiapan pengadaan tanah;

- tim kajian keberatan;

- pelaksana pengadaan tanah;

- satuan tugas;

Tim-tim tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, dimana

struktur dan besaran honorarium diatur dalam PMK RI No. 10/PMK.02/2016. Adapun

rincian dari honorarium tim tersebut adalah :

Tabel 10.3 Estimasi Biaya Honorarium Tim dan Satuan Tugas

No Uraian Satuan Harga Satuan Jumlah Orang/ Bln Jumlah BOP
(Rp) Paket Paket

I Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 Miliar

1 Ketua Merangkap Anggota OB per Paket 1.600.000 1,00 1,00 13,00 20.800.000

2 Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket 1.300.000 1,00 1,00 13,00 16.900.000

3 Anggota OB per Paket 1.100.000 1,00 4,00 13,00 57.200.000

4 Sekretariat OB per Paket 800.000 1,00 1,00 13,00 10.400.000

JUMLAH I 105.300.000

II Tim Kajian Keberatan

1 Ketua Merangkap Anggota OB per Paket 1.100.000 1,00 1,00 13,00 14.300.000

2 Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket 800.000 1,00 1,00 13,00 10.400.000

3 Anggota OB per Paket 750.000 5,00 1,00 13,00 48.750.000

JUMLAH I 73.450.000

JUMLAH I + II 178.750.000

Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah 50

F. Estimasi Total Biaya Anggaran Pengadaan Tanah
Estimasi Total Biaya Anggaran Pengadaan Tanah Untuk kegiatan penataan kawasan

kumuh Kawasan Karang Mumus 1 Segmen Ruhui Rahayu, Kelurahan Sidodadi
Rp.11.083.053.646,- (Sebelas Miliyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam
Ratus Empat Puluh Enam) dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 10.4 Rekapitulasi Perkiraan Anggaran Biaya Pengadaan Tanah

No. Uraian Biaya Jumlah Biaya
1 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BBOP) 400.000.000
2 Biaya Penilai Pertanahan (Apraisal) 123.990.000
3 Biaya Ganti Kerugian
4 Biaya Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian 10.380.313.646

Keberatan, Pelaksana Pengadaan Tanah, dan Satuan Tugas 178.750.000
11.083.053.646
JUMLAH TOTAL

51

BAB
PREFERENSI BENTUK

Rencana Pengadaan Tanah di Kawasan Karang Mumus 1 Kota Samarin
Ulu, menggunakan preferensi bentuk ganti kerugian berdasarkan ket
digunakan sebagai bentuk ganti kerugian dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 11.1 Preferensi B

No. Ketentuan dan Hukum

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 18

Nomor 19 Tahun 2021 tentang 1) Pihak yang Be

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pasal 17 mel

Pembangunan untuk Kepentingan Umum badan sosial

Pusat, Peme

Bank Tanah,

usaha milik d

yang memilik

Tanah sesua

perundang-un

2) Pihak yang Be

ayat

(1) terdiri dari

a. pemegang

b. pemegang

c. nazhtr untu

d. pemegang

e. masyaraka

f. pihak yang

B XI
K GANTI KERUGIAN

nda Segmen Ruhui Rahayu – Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda
tentuan hukum yang berlaku saat ini. Adapun kajian preferensi yang
ut:

Bentuk Ganti Kerugian

Tentang Kategori Warga Terdampak

erhak sebagaimana dimaksud dalam Warga terdampak yang
liputi perseorangan, badan hukum, mempunyai bukti kepemilikan
l, badan keagamaan, Pemerintah Surat Tanah dan Bangunan
erintah Daerah, pemerintah desa, yang dianggap sah.
badan usaha miiik negara, badan
daerah, dan badan usaha milik desa
ki atau menguasai Objek Pengadaan
ai dengan ketentuan peraturan
ndangan.
Berhak sebagaimana dimaksud pada

i:
Hak Atas Tanah;
Hak Pengelolaan;
uk tanah wakaf;
alat bukti tertulis hak lama;
at hukum adat;
g menguasai Tanah Negara dengan

52

iktikad baik

g. pemegang

dan/atau

h. pemilik ba

yang berka

Pasal 115

Bentuk Kerugian

pasal 114 ayat (1

a. Uang;

b. Tanah Pen

c. Permukim

d. Kepemilik

e. Bentuk la

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Pasal 1

tahun 2018 tentang Penanganan Dampak 2) Penanganan

Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka adalah pen

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan pemberian

Nasiona masyarakat

digunakan un

Pasal 7

Dokumen renca

kemasyarakatan

(1) paling sedikit

a. Letak tan

diatas tan

b. Data mas

c. Gambaran

masyarak

Pasal 8

k;
dasar penguasaan atas tanah;

angunan, tanaman, atau benda lain
aitan dengan tanah.

n Sebagaimana dimaksud dalam
1), dapat berupa :

ngganti; Warga terdampak yang tidak
man Kembali; memiliki bukti kepemilikan
kan Saham; atau surat yang sah.
ain yang disetujui kedua belah pihak.

n Dampak Sosial Kemasyarakatan
nanganan masalah social berupa

santunan untuk pemindahan
yang menguasai tanah yang akan
ntuk pembangunan nasional.

ana penanganan Dampak social
sebagaimana dimaksud pada ayat
memuat :
nah dan luas tanah serta kondisi
nah yang dikuasai masyarakat
syarakat yang menguasai tanah
n umum situasi dan kondisi
kat yang menguasai tanah.

53

3) Besarnya nil
pada ayat
penlaian
memperhati
a. Biaya pe
berada di
b. Mobilisas
c. sewa rum
d. tunjungan
pemanfat

Pasal 15
1) Pendanaan y

dampak soc
dimaksud ala
a. APBD dala

tanah adal

lai santunan sebagaimana dimaksud
(2) huruf g dihitung berdasarkan
pihak independent dengan
ikan :
embersihan segala sesuatu yang
iatas tanah
si
mah paling lama 12 bulan; dan/atau
n kehilangan pendapatan dari
tan tanah
yang diperlukan dalam pelaksanaan
cial kemasyarakatan sebagaimana
am Pasal 3 ayat (1) bersumber dari :
am hal instansi yang memerlukan
lah pemerinah daerah; dan /atau.

54