Ang.III - Klp.III - Rancangan Aktualisasi - SIDUPPA - Sari Damayanti, SH

RANCANGAN AKTUALISASI

NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
CALON ANALIS KEBIJAKAN

SISTEM INFORMASI DATA INDUK PEGAWAI (SIDUPPA)
PADA BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

OLEH :
NAMA : SARI DAMAYANTI, SH

NIP : 198707162020122006

Peserta Latihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan III

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MAKASSAR

TAHUN 2021

i

LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS

CALON ANALIS KEBIJAKAN

SISTEM INFORMASI DATA INDUK PEGAWAI (SIDUPPA)
PADA BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

NAMA : SARI DAMAYANTI, SH
NIP : 198707162020122006

Telah Disetujui
Pada Hari Kamis, Tanggal 16 September 2021

Mentor, Coach/Pembimbing,

Dr.H. Saprillah, S.Ag.,M.Si Tri Karyanto, SE, M.Adm.SDA
NIP. 197702102005011001 NIP. 197412282009011006

Mengetahui
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Makassar

Kementerian Agama RI

Juhrah, S.Sos., M.AP
NIP.196512311994032006

i

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS

CALON ANALIS KEBIJAKAN

SISTEM INFORMASI DATA INDUK PEGAWAI (SIDUPPA)
PADA BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

NAMA : SARI DAMAYANTI, SH
NIP : 198707162020122006

Telah diuji didepan Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 20 September 2021

Penguji

Juhrah, S.Sos., M.AP
NIP.196512311994032006

Mengetahui
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Makassar

Kementerian Agama RI

Juhrah, S.Sos., M.AP
NIP.196512311994032006

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi
nilai-nilai dasar ASN Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, dengan judul “Sistem Informasi
Data Induk Pegawai (SIDUPPA) pada Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Agama Makassar”.

Penulisan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini disusun sebagai salah
satu persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Angkatan III Kementerian Agama Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar sebagai bentuk pemahaman konseptual
dan internalisasi nilai-nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan dan
menjadikan kebiasaan yang baik di tempat kerja pada Balai Litbang Agama Makassar.

Dalam menyelesaikan laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN ini, penulis ingin
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Juhrah, S.Sos.,M.AP, selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan

Makassar yang memfasilitasi Pelatihan Dasar CPNS.
2. Bapak Dr.H.Saprillah, S.Ag.,M.Si selaku Kepala Balai Litbang Agama Makassar

sekaligus bertindak selaku mentor yang telah memberi semua arahan, motivasi,
dukungan, masukan dan bimbingan selama tugas rancangan aktualisasi.
3. Bapak Tri Karyanto, SE,M.Adm.SDA, selaku Coach/Pembimbing yang telah dengan
sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun
rancangan aktualisasi selama proses pelatihan dasar CASN Gol. III Angkatan III.
4. Bapak dan Ibu para Widyaiswara yang telah memberikan ilmu, bimbingannya serta
dukungan selama kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan III tahun
2021.
5. Bapak dan Ibu para Panitia LATSAR CPNS Gol.III dari Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keagamaan Makassar yang telah memfasilitasi kami.
6. Bapak, Ibu, Suami dan Anak-anakku Kakak Adha Althafunnisa dan Dede Arsya
Ilman Ramadhan yang memberi doa, semangat dan dukungan sehingga semua
kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dapat terselesaikan dengan baik
7. Keluarga besar Balai Penelitian Agama Makassar, terkhusus rekan rekan CPNS yang
selalu memberi semangat.
8. Seluruh Peserta Latsar Golongan III Angkatan III tahun 2021 atas kekompakan,
dukungan dan semangat.

iii

Penulis menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang
ada dalam rancangan aktualisasi ini serta sadar bahwa rancangan aktualisasi ini masih
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik
dan saran yang membangun untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi ini.

Makassar, 12 September 2021
Penulis,

Sari Damayanti, SH

iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN …………………………………………………………………... i
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………………...… ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………….. iii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………….… v
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………….……... vi
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………...…… vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………………………...…………... 1
B. Tujuan dan Manfaat……………………………………………………………...……... 4
C. Ruang Lingkup……………...………………………………………………...…………. 5

BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Organisasi …………..........................................………………………….. 6
1. Profil Organisasi………………………………………..………............................. 6
2. Visi, Misi, Nilai-nilai Organisasi ……………………………………...…………..… 7
3. Struktur Organisasi………………………….………………………………………. 8
B. Deskripsi Isu ………..…………………………………………………………………… 9
C. Analisis Isu …………………………...………………………………………………. 11
D. Argumentasi terhadap Core Issue Terpilih …………………………………………… 16
E. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS ……………………..…………………………………... 18
1. Akuntabilitas ……………………………………………………………................... 18
2. Nasionalisme ……………………………………………………………………....... 19
3. Etika Publik ………………………………………………………………………...... 21
4. Komitmen Mutu ……………………………………………………………………... 22
5. Anti Korupsi ………………………………………………………………………….. 23
F. Matrix Rancangan …………………………………………………………….. ……… 28
G. Jadwal Kegiatan ……………………………………………………………………..…. 61
H. Kendala dan Atisipasi ………………………………………………………………….. 63

BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………………… 64
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………… 65

v

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Identifikasi Isu ………………………………………………………………………….... 10
Tabel 2.2 Parameter APKL…………………………………………………………………………. 11
Tabel 2.3 Identifikasi Isu dengan Metode APKL ………………………………….……………... 12
Tabel 2.4 Keterangan Pemberian Skor…………………….…………………………………..…. 13
Tabel 2.5 Tabel Penjelasan USG…………………….…………………….……………..………. 14
Tabel 2.6 Identifikasi Isu dengan Metode USG…………………….…………………….…….... 15
Tabel 2.7 Rancangan Kegiatan Aktualisasi…………………….…………………….…………... 28
Tabel 2.8 Matriks Habituasi Nilai-nilai Dasar ASN…………………….………………………… 59
Tabel 2.9 Matriks Habituasi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI………………………... 60

vi

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Fishbone Diagram ………………………………………………..………..…… 16

vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN
mempunyai peran di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu Bangsa. Dalam
melaksanakan peran-peran tersebut ASN dituntut untuk bekerja secara profesional
sehingga ASN mampu memenuhi standar kompetensi jabatan untuk melaksanakan tugas
jabatannya secara efektif dan efisien.

Dalam rangka membentuk sosok ASN yang profesional maka diperlukan kegiatan
pembinaan ASN berupa Pelatihan Dasar (Latsar). Hal ini sesuai dalam Peraturan Lembaga
Administrasi Negara (PerLAN) Nomor nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Golongan III,
ditetapkan bahwa salah satu jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang strategis untuk
mewujudkan ASN yang profesional adalah Latsar.

Salah satu bagian penting dalam menilai kompetensi Latihan Dasar bagi CPNS
adalah kemampuan seorang peserta Latihan dasar (Latsar) dalam mendesain sebuah
Rancangan Aktualisasi pada unit kerja atau organisasi dimana CPNS tersebut ditempatkan
dan mewujudkannya dalam sebuah kegiatan Aktualisasi dengan menempatkan nilai-nilai
dasar ASN, Etika dan Kode Etik Profesi sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan
Rancangan kegiatan Aktualisasi tersebut.

Kompetensi ASN yang akan dibangun dan dikembangkan pada penyelenggaraan
Latsar CPNS adalah :
1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan
3. Mengaktualusasikan kedudukan dan peran PNS dalam Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia
4. Menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan

Keempat butir kompetensi yang dikembangkan dalam sebuah pelaksanaan Latsar
CPNS dilakukan secara terintegrasi dan terpadu termasuk dalam agenda Rancangan
Aktualusasi yang akan melahirkan sebuah Aktualisasi kegiatan yang menampakkan sikap
perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dan

1

2

Penguasaan kompetensi teknis bidang melalui penguasaan materi pembelajaran
(knowledge), Keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (Skill) dan
sikap perilaku (attitude) dalam menerapkan nilai-nilai dasar seorang Aparatur Sipil Negara
yang profesional.

Kompetensi Mendesaian Rancangan Aktualisasi menjadi Aktuakusasi kegiatan
dapat dilihat pada kemampuan peserta mengubah teori menjadi praktek, konsep menjadi
konstruk dan gagasan menjadi kegiatan. Dalam mendesain Rancangan Aktualisasi
tersebut, maka keselurahan materi latsar mulai dari agenda orientasi, sikap dan perilaku
bela negara, nilai-nilai dasar ASN, Kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dan Habituasi
akan digunakan sebagai kerangka Acuan dalam melakukan praktek merancang kegiatan
Aktualisasi, mengubah konsep-konsep pengembangan kompetensi ASN dan pelayanan
publik menjadi sebuah Konstruksi dan mengimplementasikan gagasan atau ide
penyelesaian masalah menjadi kegiatan kegiatan solutif.

Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya
suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait
dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, Sebagai salah satu CASN yang nantinya
akan mengabdi di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar (BLAM) maka
Calon ASN yang nantinya akan berprofesi sebagai Analis Kebijakan berusaha untuk
mencari isu dan menemukan solusi dari isu tersebut.

Salah satu dasar atau referensi penting dalam penetapan sebuah kebijakan di
bidang kepegawaian adalah Manajemen Sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia
(SDM) merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada
organisasi. Keterkaitan konsep inipun sejalan dengan konsep yang ada dalam kitab suci
umat islam yaitu Alqur’an yang menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh ciptaan Allah
yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia.
Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah Swt.:

‫َﻭ َﺳ ﱠﺧ َﺭ َﻟ ُﻛ ْﻡ َﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َﻭﺍ ِﺕ َﻭ َﻣﺎ ِﻓﻲ ﺍﻷ ْﺭ ِﺽ َﺟ ِﻣﻳﻌًﺎ ِﻣ ْﻧﻪُ ﺇِ ﱠﻥ ِﻓﻲ ﺫَ ِﻟ َﻙ‬
‫ﻵ َﻳﺎ ٍﺕ ِﻟ َﻘ ْﻭ ٍﻡ َﻳﺗَ َﻔ ﱠﻛ ُﺭﻭ َﻥ‬

Terjemahan:
Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Al-Jatsiyah:
13)

3

Oleh karena itu sumber daya yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu
merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Untuk
mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang
pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sunber daya yang ada salah satunya dari setiap
satuan kerja adalah terkait data pegawai yang berupa data individu masing-masing
pegawai lengkap dengan riwayatnya. Kegiatan administrasi kepegawaian akan
berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun secara keseluruhan.
Namun seringkali perubahan – perubahan yang terjadi tidak segera diketahui para
pelaksana administrasi yang lain.

Manajemen data pegawai membutuhkan dukungan data yang akurat, sehingga
perlu diterapkan sistem manajemen data pegawai yang tepat lewat sistem informasi
manajemen dengan dukungan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi tersebut
sangat penting karena penyelenggaraan pemerintahan, khususnya manajemen data
pegawai, merupakan persoalan yang cukup kompleks, seperti manajemen pengadaan
pegawai, proses riwayat pegawai, dan proses pembuatan laporan pegawai yang akan
diserahkan kepada pemangku kepentingan di badan atau organisasi yang bersangkutan.
Manajemen pegawai yang dilaksanakan secara manual dengan cara konvensional akan
memakan waktu dan tenaga serta tidak efisien karena pengelolaan data pegawai harus
melalui input data kembali

Isu utama dari rancangan aktualisasi ini adalah aspek informasi digital pegawai
Balai Litbang Agama Makassar (BLA Makassar) yang merupakan manajemen data
pegawai belum tergeneralisasi dalam sistem informasi secara terpadu, update,
sistematis dan menyeluruh.

Solusi yang ditawarkan adalah pengoptimalan aplikasi yang berbasis Web yang
dinamakan Sistem Informasi Data Induk Pegawai (SIDUPPA). Siduppa kemudian
diterjemahkan dalam Bahasa aplikasi yang secara teknis memuat segala aspek informasi
digital pegawai BLA Makassar, dalam menunjang sistem kerja dan sistem administrasi
kepegawaiannya, mulai dari kepangkatan, penugasan, masa bakti, dan surat-surat
elektronik yang melekat pada pegawai yang bersangkutan.

Sistem manajemen data bisa menjadi lebih optimal, aktual dan akurat akibat
penggunaan sistem manajemen data yang terkomputerisasi dengan konsep database.
Rancangan sistem informasi ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cepat,
tepat, akurat, dan efisien mengenai daftar pegawai, daftar tanda jasa, daftar kegiatan atau
pelatihan, daftar jabatan, daftar golongan, daftar transaksi serta laporan-laporan
berdasarkan periode tertentu sehingga memudahkan manajemen mengambil keputusan.
Melalui Siduppa inilah segala kebutuhan sistem informasi dan kepegawaian, serta hal-hal

4

teknis lainnya yang belum termuat dalam SIMPEG dilengkapi. Sehingga dalam sistem
penerapannya sebagai sebuah budaya kerja menjadi saling bersinergi satu sama lain.

B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I diharapkan mampu untuk

mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA dan mengimplementasikan kedudukan dan
peran profesi ASN pada unit kerja masing- masing.

Adapun tujuan Sistem Informasi Data Induk Pegawai (SIDUPPA) ini adalah
secara teknis memuat segala aspek informasi digital pegawai BLA Makassar, dalam
menunjang sistem kerja dan sistem administrasi kepegawaiannya, mulai dari
kepangkatan, penugasan, masa bakti, dan surat-surat elektronik yang melekat pada
pegawai yang bersangkutan. Siduppa kemudian dihadirkan dalam rangka mendukung
kebijakan pemerintah Jokowi Paperless Office dimana penggunaan kertas dalam bentuk
hardcopy sedapat mungkin dikurangi. Melalui Siduppa inilah segala kebutuhan sistem
informasi dan kepegawaian, serta hal-hal teknis lainnya yang belum termuat dalam
SIMPEG dilengkapi. Sehingga dalam sistem penerapannya sebagai sebuah budaya kerja
menjadi saling bersinergi satu sama lain.

2. Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan aktualisasi ini adalah:

a. Manfaat bagi peserta Latsar
Melalui kegitan aktualisasi dan habituasi, peserta Latsar dapat
mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pembelajaran blanded
learning dalam kegiatan Latsar ini untuk selanjutnya diterapkan dalam menjalankan
tugas di satuan kerja dan dapat berkontribusi lebih pada saat telah menjalankan tugasnya
sebagai ASN di satuan kerjanya.
b. Manfaat bagi unit kerja / organisasi
Dengan adanya kegiatan aktualisasi dan habituasi di masing-masing unit kerja,
maka ASN akan berupaya memberikan nilai lebih dari hasil Latsar yang telah diperoleh.
Selain itu, dengan adanya proses internalisasi nilai-nilai dasar ANEKA yang telah
dipelajari dapat menjadikan ASN tersebut menjadi change agent di satuan kerja masing-
masing dalam penerapan nilai dasar ASN yang seharusnya. Aktualisasi dan habituasi
peserta latsar akan memberikan output kepada organisasi dalam hal ini adalah Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Output yang dimaksud yakni

5

suatu sistem informasi terpadu yang sistem penerapannya sebagai sebuah budaya kerja
yang saling bersinergi satu sama lain.

c. Manfaat bagi stakeholder
Siduppa dapat menjadi database pegawai BLA Makassar yang terinternalisasi
secara kompleks karena memuat data Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bisa
terus dilakukan update secara online oleh masing-masing user BLA Makassar.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup atau Batasan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan selama
30 hari kerja terhitung dari tanggal 22 September 2021 – 27 Oktober 2021 adalah sebagai
berikut :

1. Nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

2. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI mencakup tiga unsur , yaitu : Manajemen
ASN, Pelayanan Publik, Dan Whole Of Government.

3. Nilai nilai budaya kerja Kementerian Agama terdiri dari Integritas, Profesional,
Inovasi, Tanggung jawab, dan Keteladanan.

4. Subjek penerapan aktualisasi ini adalah di Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Makassar (BLAM).

5. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sesuai dengan Rancangan
Aktualisasi yang telah dibuat yaitu sebanyak 6 (enam) kegiatan.

BAB II
RANCANGAN AKTUALISASI

A. DESKRIPSI ORGANISASI
1. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Demi mendukung pembangunan keagamaan masyarakat yang berkualitas, maka
pemerintah dalam hal ini Departemen Agama memerlukan sebuah lembaga penelitian yang
bertugas untuk menyediakan sumber data dan informasi yang mampu mendorong lahirnya
kebijakan publik yang berbasis realitas. Dalam konteks tersebut, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama (KMA) No.13 tanggal 16 Maret 1978 maka lahirlah yang lazim
disebut dengan Balai II. Balai II ini merupakan salah satu dari tiga balai (Semarang dan
Jakarta) pada Balai Litbang Departemen Agama sebagai unit Pelaksana Teknis di bidang
Kelekturan. Untuk menyambut KMA tersebut dengan atas bantuan Rektor IAIN Alauddin
Ujungpandang, Balai II Ujungpandang ini mendapatkan pinjaman tiga ruangan sebagai
sarana untuk melakukan aktifitas kelembagaan, pada saat itu karyawannya hanya
berjumlah empat orang dengan komposisi Kepala Balai; personalia, Kepala Sub Bagian
Tata Usaha, Kepala Urusan Kepegawaian dan Bendahara. Balai II yang bertempat di IAIN
Alauddin Ujungpandang diresmikan oleh Kepala Balai Litbang Departemen Agama Drs
Ahmad Loedjito pada tanggal 26 Februari 1980.

Namun seiring dengan penambahan pegawai setiap tahunnya, maka fasilitas
rungan yang disediakan oleh IAIN Ujungpandang tidak lagi memadai, Hal ini kemudian
memaksa Balai II untuk berpindah tempat dengan mengontrak rumah di Jalan Beruang
(tertanggal 7 Juni 1981), lalu kemudian berpindah lagi ke jalan Nuri No. 43 pada tanggal 13
Maret 1982 hingga tahun 1985. Berdasarkan kenyataan ini Balai II mengusulkan kepada
Balai Litbang Pusat agar segera difasilitasi gedung kantor yang depenitif dan sebagai
realisasi dari usulan tersebut maka pada hari kamis, 31 Oktober 1985 sebuah kantor yang
bertempat di Jalan A.Pangerang Pettarani diresmikan yang kemudian menjadi tempat
dimana seluruh aktifitas Balai Lektur Agama Ujungpandang yang pada tahun 2004 berubah
menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dipusatkan hingga
sekarang.

Kehadiran Balai Litbang Agama Makassar selama kurun waktu 35 tahun
(19802015) telah menghasilkan sejumlah penelitian tentang berbagai sudut kehidupan
keberagamaan masyarakat dalam cakupan wilayah kerja yang telah ditentukan. Hasil-hasil
penelitian ini tentu saja diharapkan mampu menghasilkan apllied research yang berkualitas
dan menjadi suppLier data-data yang kongkrit bagi terciptanya kebijakan strategis

6

7

pemerintah (Kementerian Agama).
Balai Litbang Agama Makassar sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis di

lingkungan kementrian Agama, melaksanakan penelitian dan pengembangan keagamaan
pada wilayah kerja Kawasan Timur Indonesia yang meliputi 12 Provinsi yakni: Sulawesi
Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kalimantan
Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

2. Visi Misi dan Nilai Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Makassar

Visi :
Terwujudnya kehidupan kelitbangan yang kreatif, dinamis dan terpercaya
Misi :
1. Membangun dan mengembangkan sistem, proses dan produk yang relevan serta

kontributif bagi pengembangan kehidupan beragama masyarakat.
2. Menjalin koordinasi dan kerjasama secara internal dan eksternal dengan lembaga

terkait
3. Menyiapkan bahan kebijakan bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama

Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama

Berikut Penjabaran 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama

1. INTEGRITAS : Keselarasan Antara Hati, Pikiran, Perkataan Dan Perbuatan Yang
Baik Dan Benar

2. PROFESIONALITAS : Bekerja Secara Disiplin, Kompeten Dan Tepat Waktu Dengan
Hasil Terbaik

3. INOVASI : Menyempurnakan Yang Sudah Ada Dan Mengkreasi Hal Baru Yang Lebih
Baik

4. TANGGUNG JAWAB : Bekerja Secara Tuntas Dan Konsekuen
5. KETELADANAN : Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Orang Lain

8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

9

B. DESKRIPSI ISU

Secara umum isu diartikan sebagai suatu ketidaksesuaian antara pengharapan
publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi
organisasi (Payudi, Manajemen Isu:Pendekatan Publik Relation;2008:36). Penulis
merupakan calon Analis Kebijakan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
Makassar. Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu atau
problematika yang ditemukan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar,
isu-isu yang diidentifikasi bersumber dari :

a. Manajemen ASN
b. Pelayanan Publik
c. Whole of Government (WoG)

Adapun isu-isu yang ditetapkan yaitu :
1. Manajemen data pegawai belum tergeneralisasi dalam sistem informasi secara

terpadu, update, sistematis dan menyeluruh.
2. Akses dan Pengelolaan terhadap Big Data & Analytical terhadap seluruh hasil

penelitian yang belum terekam dalam aplikasi / media penyempanan pusat BLA
Makassar.
3. Belum adanya Knowledge Management terkait Analisis Kebijakan di BLA Makassar.
4. Belum adanya penerapan Policy Review terhadap model proposal penelitian BLA
Makassar.
5. Kurangnya minat Pegawai terhadap perubahan menuju Budaya Digitalisasi dan
Budaya Paperless Office.

Tabel 2.1. I

No. Isu Sumber Isu Kondisi S

12 3

1 Manajemen data pegawai belum Manajemen a) Kondisi

tergeneralisasi dalam sistem ASN dilakuka

informasi secara terpadu, update, dilakuka

sistematis dan menyeluruh orang.

b) Setiap p

melaku

harus m

c) Arsip s

keberad

d) Data ke

melalui

2 Akses dan Pengelolaan terhadap Pelayanan Hasil pen

Big Data & Analytical terhadap Publik bidang m

seluruh hasil penelitian yang belum sampai ke

terekam dalam aplikasi / media

penyimpanan pusat BLA Makassar

3 Belum adanya Knowledge WoG Belum ada

Management terkait Analisis terkait an

Kebijakan di BLA Makassar mendapatk

lainnya.

4 Belum adanya penerapan Policy WoG Dalam me
Review terhadap model proposal didasarkan
penelitian BLA Makassar kebijakan

5 Kurangnya minat Pegawai Manajemen Pegawai B

terhadap perubahan menuju ASN mendukun

Budaya Digitalisasi dan Budaya

Paperless Office

10

Identifikasi Isu

Saat Ini Kondisi Yang Diharapkan

4 5

i pengelolaan manajemen data pegawai tidak Proses manajemen data
an update secara berkala karena pengisian hanya pegawai secara keseluruhan
an oleh admin kepegawaian yang dihandle oleh 1 dapat tergeneralisasi dalam
sistem informasi secara
pegawai yang membutuhkan data pribadinya untuk terpadu, update, sistematis
ukan pengurusan kenaikan pangkat, e-peneliti, dll dan menyeluruh melalui suatu
melakukan scan secara pribadi. aplikasi yang dinamakan
surat tugas dan SPPD tercecer dan tidak diketahui
daannya karena tidak dikelola dengan baik. Siduppa.
epegawaian untuk Non Pegawai ASN tidak terekam
i sistem informasi terpadu BLA Makassar memiliki Big
nelitian yang telah selesai hanya disimpan oleh
masing-masing sehingga proses publikasi tidak Data & analytical terhadap
e publik seluruh hasil penelitian yang

anya standar baku terkait knowledge management terekam dalam aplikasi/media
nalisis kebijakan di BLAM sehingga untuk
kan pengetahuan AK harus mencari ke instansi penyimpanan pusat

embuat proposal penelitian di BLA Makassar tidak Adanya standar baku terkait
n telebih dahulu pada policy review terkait
yang ada saat ini knowledge management

BLAM belum sepenuhnya memiliki keinginan untuk terkait analisis kebijakan di
ng budaya digitalisasi dan budaya paperless office
BLAM sehingga JFAK di

BLAM memiliki patokan dalam

menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya

Proposal penelitian yang

dibuat harus didahului policy
review yang berlandaskan
kebijakan

Terjadi perubahan budaya

kerja menuju budaya

digitalisasi dan paperless

office

11

C. ANALISIS ISU

a. Penetapan Isu Menggunakan Analisis AKPL
Penentuan isu dilakukan melalui analisis dengan menggunakan alat bantu

penetapan kriteria isu. Analisis isu bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan
menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatan
yang dilakukan. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan
proses pemilihan isu dengan analisis kriteria Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan
Kelayakan (AKPL).

Teknik AKPL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan
kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat pendekatan AKPL yaitu Aktual,
Kekhalayakan, Problematik dan Layak. Analisis AKPL merupakan alat bantu untuk
menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual,
problematik, kekhalayakan dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja.
Setelah diperoleh analisis AKPL, maka dipilih isu yang menjadi prioritas utama yang
selanjutnya akan diidentifikasi.

Tabel 2.2. Parameter AKPL

No Indikator Keterangan
1 Aktual ( A )
Isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang
hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.

2 Kekhalayakan ( K ) Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang
banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau
sekelompok kecil

3 Problematik ( P ) Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga
perlu dicarikan segera solusinya

4 Layak ( L ) Isu yang masuk akal, pantas dan realistis serta relevan untuk
dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya

Berikut ini beberapa isu yang ada pada Balai Litbang Agama Makassar, yang akan
ditentukan kelayakannya menggunakan metode AKPL, untuk lebih jelasnya lihat tabel
berikut ini:

Tabel 2.3. Identifikasi

No Pokok Bahasan Isu Identifikasi Isu

1. Manajemen data pegawai Belum optimalnya pro
belum tergeneralisasi
manajemen data pegawai y
dalam sistem informasi
tergeneralisasi dalam sis
secara terpadu, update,
informasi secara terp
sistematis dan menyeluruh
update, sistematis

menyeluruh sehingga pro

pengelolaan inform

mengenai manajemen

pegawai ASN dan NPASN

BLA Makassar menjadi t

optimal

2. Akses dan Pengelolaan Belum adanya akses
terhadap Big Data &
pengelolaan big data
Analytical terhadap seluruh
analytical terhadap selu
hasil penelitian yang belum
hasil penelitian BLA Maka
terekam dalam aplikasi /
sehingga informasi terkait h
media penyimpanan pusat
penelitan tidak sampai ke pu
BLA Makassar
secara menyeluruh.

3. Belum adanya Knowledge Tidak tersedianya Knowle
terkait
Management Management terkait JFAK

Analisis Kebijakan di BLA BLA Makassar sehingga J

Makassar di BLA Makassar tidak mem

panduan terkait tugas

tanggung jawab yang mem

mengenai fungsi dari JFAK

sendiri.

Isu dengan Metode APKL 12
Ket.
oses Aktual Pemilihan Isu Layak 20
yang 5 Khalayak Problematik 5
stem 17
padu, 5 55 4 15
dan 4 4
oses 44
masi
data 34
N di
tidak

dan
dan
uruh
assar
hasil
ublik

edge
K di
JFAK
miliki

dan
madai

K itu

No Pokok Bahasan Isu Identifikasi Isu

4. Belum adanya penerapan Policy Review merupa
Policy Review terhadap dasar penetapan kebija
model proposal penelitian sebelum membuat prop
BLA Makassar penelitian, dengan tidak ada
Policy Review tersebut p
5. Kurangnya minat Pegawai model proposal penelitian B
terhadap perubahan Makassar membuat kon
kebijakan menjadi t
menuju Budaya Digitalisasi terdeskripsikan dengan run
dan menyeluruh.
dan Budaya Paperless
Perubahan menuju bud
Office Digitalisasi dan bud
paperless office merupa
suatu keharusan yang men
visi misi pemerintah saat
namun dengan ada
perubahan tersebut memb
Sebagian pegawai A
maupun NPASN yang t
peka menjadi terhambat da
pelaksanaan tugas sehari h

Tabel 2.4. Kete

Skala Aktual Skala Proble

(A) (P)
5= sangat aktual
4= aktual 5=sangat probl
3= cukup aktual 4= problematik
2= kurang aktual 3= cukup proble
1= tidak aktual 2= kurang prob
1= tidak problem

akan Aktual Pemilihan Isu Layak 13
akan 5 Khalayak Problematik 3 Ket.
posal 16
anya 44
pada 13
BLA
nsep
tidak
ntun

daya 4 3 3 3
daya
akan
njadi
t ini
anya
buat
ASN
tidak
alam
hari.

erangan pemberian skor

ematik Skala Kekhalayakan Skala Layak

lematik (K) (L)
5= sangat khalayak 5= sangat layak
ematik 4= khalayak 4= layak
blematik 3= cukup khalayak 3= cukup layak
matik 2= kurang khalayak 2= kurang layak
1= tidak khalayak 1= tidak layak

14

b. Penetapan Kualitas Isu Menggunakan Analisis USG

Analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti adalah
menggunakan Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Adapun indikator analisis
USG adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Tabel penjelasan USG

No Komponen Keterangan

12 3
1 Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut dibahas dikaitkan dengan waktu
yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk
memecahkan masalah yang menyebabkan isu

2 Seriousness Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat
yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang
menimbulkan isu tersebut atau akibat yang ditimbulkan masalah-
masalah lain kalu masalah penyebab isu tidak dipecahkan (bisa

mengakibatkan masalah lain)

3 Growth Seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan
kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika
dibiarkan.

Berdasarkan analisis APKL seperti table diatas, diperoleh tiga isu utama yang
memenuhi syarat antara lain:

1. Manajemen data pegawai belum tergeneralisasi dalam sistem informasi secara
terpadu, update, sistematis dan menyeluruh

2. Akses dan Pengelolaan terhadap Big Data & Analytical terhadap seluruh hasil
penelitian yang belum terekam dalam aplikasi / media penyimpanan pusat BLA
Makassar

3. Belum adanya penerapan Policy Review terhadap model proposal penelitian
BLA Makassar

15

Dari hasil analisis AKPL didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi kriteria, yang
kemudian isu-isu tersebut dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis USG.
Analisis USG merupakan alat analisis yang dilakukan untuk menentukan prioritas isu
melalui tingkat kegawatan, keseriusan, dan tingkat pertumbuhan suatu isu atau masalah.
Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan
ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan
dengan akibat yang ditimbulkan. Growth artinya seberapa besar kemungkinan
memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Analisis USG dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang antara 1 sampai
5 dengan ketentuan nilai 1 berarti sangat kecil, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti
sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. Isu dengan total skor
tertinggi merupakan isu prioritas yang akan ditetapkan untuk diselesaikan dengan kegiatan-
kegiatan yang diusulkan.

Tabel 2.6. Identifikasi Isu dengan Metode USG

Pemilihan Isu

No Pokok Bahasan Isu US G Total Peringkat

Manajemen data pegawai belum 5 5 5 15 I

tergeneralisasi dalam sistem
1.

informasi secara terpadu, update,

sistematis dan menyeluruh

Akses dan Pengelolaan terhadap Big 5 4 3 12 II

Data & Analytical terhadap seluruh

2. hasil penelitian yang belum terekam
dalam aplikasi / media penyimpanan

pusat BLA Makassar

Belum adanya penerapan Policy 5 4 2 11 III

3. Review terhadap model proposal
penelitian BLA Makassar

16

Dari hasil analisis APKL dan USG, ditetapkan isu yang dipilih dan ditindaklanjuti
dengan gagasan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut. Hasil
perumusan isu yang terpilih adalah “Manajemen data pegawai belum tergeneralisasi
dalam sistem informasi secara terpadu, update, sistematis dan menyeluruh.”
D. ARGUMENTASI TERHADAP CORE ISSUE TERPILIH

a. Analisis Fishbone Diagram
Fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan

sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut cause and effect diagram. Fishbone diagram
digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Kategori fishbone
yang digunakan adalah 4P yaitu People (orang), Product (produk/jasa), Place (tempat),
Process (proses). Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari
satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming.
Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia,
material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya.

Untuk mematangkan analisis core isu yang telah dipilih maka diterapkan analisis isu
dengan menggunakan Teknik analisis fish bone

Gambar 2.1. Fishbone Diagram

17

b. Dampak Bila Isu Tidak Diselesaikan
Dampak bila isu “Manajemen Data Pegawai belum tergeneralisasi dalam sistem

informasi secara terpadu, update, sistematis dan menyeluruh”, tidak diselesaikan adalah
antara lain :

1) Manajemen data pegawai yang terdiri atas data individu pegawai, data administrasi
kegiatan pegawai, serta data NPASN BLA Makassar tidak terdokumentasikan secara
terintegrasi dalam sistem informasi secara terpadu.

2) Proses pengarsipan data pegawai akan dilakukan secara manual sehingga proses
budaya digitalisasi dan paperless office tidak dapat tercapai.

3) BLA Makassar tidak memiliki suatu aplikasi internal sebagai wujud ikut sertanya
BLAM dalam mendukung terbentuknya budaya kerja yang bersinergi satu sama lain
dengan budaya kerja Kementerian Agama.

4) Dapat mengganggu kestabilan informasi karena pengarsipan cara manual akan
meyebabkan arsip-arsip di Balai Litbang terancam hilang dan tercecer.

c. Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan uraian di atas maka judul gagasan pemecahan isu prioritas adalah

“Sistem Informasi Data Induk Pegawai (SIDUPPA) pada Balai Litbang Agama
Makassar.”

Selanjutnya dalam proses pemecahan isu ini, akan diadakan 6 (Enam) kegiatan,
yaitu:

1. Melakukan perencanaan terkait proses implementasi Sistem Informasi Data Induk
Pegawai (SIDUPPA) pada Balai Litbang Agama Makassar.

2. Membuat Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Informasi Data Induk
Pegawai (SIDUPPA)

3. Melakukan Analisis Rancangan dan Desain Sistem Aplikasi Prototype SIDUPPA
4. Melakukan pengelolaan arsip / dokumen manajemen data pegawai
5. Melakukan Proses Scan dan Upload dokumen Manajemen Data Pegawai
6. Melakukan Sosialisasi Implementasi Aplikasi SIDUPPA

18

E. NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS

Nilai-nilai dasar ASN atau yang disingkat ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun inti dari penjelasan terkait nilai-
nilai ANEKA sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab.
Namun pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas
adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban
pertanggungjawaban yang harus dicapai sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban
pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap
individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi
amanahnya.

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu untuk
menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); dan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: akuntabilitas
vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas
horisontal. (pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Untuk memenuhi terwujudnya
organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus
mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses,
akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan terwujud
apabila tidak ada alat akuntabilitas berupa: Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan
Laporan Kinerja.

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari
nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepemimpinan: Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.

b. Transparansi: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan
oleh individu maupun kelompok/instansi.

c. Integritas: adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

d. Tanggung Jawab: adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga
berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

19

e. Keadilan: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik
menyangkut benda atau orang.

f. Kepercayaan: Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas.

g. Keseimbangan: Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka
diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan
dan kapasitas.

h. Kejelasan: Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran
yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.

i. Konsistensi: adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu
sampai pada tercapai tujuan akhir.

2. Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak hanya
sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan
nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir
mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara.

Nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus
dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi
sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan
wawasan kebangsaannya. Nasionalisme dalam arti sempit merupakan sikap yang
meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana
mestinya.

Dalam arti luas, nasionalisme berarti pandangan tentang rasa cinta yang wajar
terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila
merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan
tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Indikator dari nilai-nilai dasar
nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan YME menjadikan Indonesia
bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat.
Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan masyarakat
dan berpolitik. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai-nilai
ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka (inklusif),
membebaskan dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan.

20

b. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila kedua memiliki konsekuensi
ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan
nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan
fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia, Semangat kebangsaan adalah mengakui manusia
dalam keragaman dan terbagi dalam golongan-golongan. Keberadaan bangsa
Indonesia terjadi karena memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam
jiwa rakyat sebelumnya, yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang
membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam
suatu wilayah geopolitik nyata. Selain kehendak hidup bersama, keberasaan
bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong
royongan itulah, Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah
darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau
bagian tertentu dari teritorial Indonesia.

d. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, Demokrasi permusyawaratan mempunyai dua
fungsi. Fungsi pertama, badan permusyawaratan/ perwakilan bisa menjadi ajang
memperjuangkan aspirasi beragam golongan yang ada di masyarakat. Fungsi
kedua, semangat permusyawaratan bisa menguatkan negara persatuan, bukan
negara untuk satu golongan atau perorangan. Permusyawaratan dengan landasan
kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan diharapkan bisa mencapai kesepakatan
yang membawa kebaikan bagi semua pihak.

e. Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia Dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Negara
merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan.
Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperative etis dari amanat pancasila
dan UUD 1945. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, antara lain
: (a) perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan; (b)
pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; (c) proses
fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan; dan (d)
dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua
orang.

21

3. Etika Publik

Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk
menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu,
mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang
baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang
dianut (Catalano, 1991). Konsep etika sering disamakan dengan moral. Padahal ada
perbedaan antara keduanya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang baik atau benar.
Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang
seharusnya dilakukan.

Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompokberdasarkan
nilai-nilai dan normanorma luhur. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah
laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada halhal prinsip
dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah
laku / etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis
yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Berdasarkan UU ASN, kode etik dan kode perilaku ASN adalah:
a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas.
b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.

c) Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.

d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
e) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan.
f) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.

g) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif
dan efisien.

h) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
i) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang

memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
j) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan

jabtannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri
atau untuk orang lain.
k) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

22

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang
tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Bidang apapun yang
menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal
agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu merupakan tindakan
untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ada empat indikator dari nilai-nilai
dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Efektif

Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target.
Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan,
baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya
diukur dari performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu
dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya
kebutuhan pelanggan.

b) Efisien

Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa
menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realiasi
penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat
diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi,
penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur.
c) Inovasi

Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga
akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang
diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya,
bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.
d) Mutu

Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia,
proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Mutu
mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai
dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan
salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi
salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga
kredibilitas institusi.

23

5. Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan,
kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena
dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi,
keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam
kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.
Ada 9 (sembilan) indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Jujur

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas
diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang
berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak
berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membentengi diri
terhadap godaan untuk berbuat curang.
b. Peduli

Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang.
Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di
mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan
uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri
dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian
penghasilannya untuk membantu sesama.
c. Mandiri

Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung
terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang
memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif.
Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat.

d. Disiplin

Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus
mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan
dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran
menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat
terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan
kekayaan dengan cara yang mudah.

24

e. Tanggung Jawab

Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan
dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama
manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan
dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara,
dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam
perbuatan tercela dan nista.
f. Kerja Keras

Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi
terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Mencurahkan daya pikir dan
kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya.
g. Sederhana

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan
berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Kekayaan
utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Sadar bahwa
mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan akan
selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.
h. Berani

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan
kebenaran dan menolak kebathilan. Tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan
berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Berani berdiri sendirian dalam kebenaran
walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang
menyimpang dari hal yang semestinya.
i. Adil

Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai
dengan jerih payahnya. Tidak menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah
upayakan. Seorang pimpinan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai
dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat
dan bangsanya.

25

Kedudukan dan Peran ASN

1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah suatu kegiatan yang lebih menekankan kepada
pengaturan pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi sumber daya Aparatur Sipil
Negara yang unggul dan selalu mengkuti perkembangan jaman. Pegawai ASN
berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini
dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat
memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan
kepadanya.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang
professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan bagi setiap
warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan
pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi
martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan
diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam
penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan
dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan
kesatuan bangsa (Kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya). Nilai-nilai dasar
yang terkandung dalam manajemen ASN antara lain:

a. Professional

b. Etika profesi

c. Netralitas

d. Bebas KKN

26

2. Pelayanan Publik
Pengertian pelayanan public menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi
penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan (pelanggan) yaitu, orang
masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan
atau diterima oleh penerima layanan.

Prinsip atau nilai dasar dalam pelayanan public adalah sebagai berikut:

a) Partisipatif

b) Transparan

c) Responsif

d) Ttidak diskriminatif

e) Mudah dan Murah

f) Efektif dan Efisien

g) Aksesibel

h) Akuntabel

i) Berkeadilan

3. Whole of Goverment (WOG)

Whole of Goverment (WOG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan
pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan
sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WoG menjelaskan
bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai
tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG
menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas
atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah
terhadap isu-isu tertentu.

WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan
perhatian dari pemerintah. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti
dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan

27

pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu
perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks
juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai
penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan
adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa
kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia,
keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya
mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal
berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan
menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.

Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Whole of Government adalah :

a. Kolaborasi
b. Kebersamaan
c. Kesatuan
d. Tujuan bersama
e. Mencakup seluruh sektor
f. Koordinasi

F. MATRIX RANCANGAN

Judul Rancangan : Sistem Informasi Data Induk

Unit Kerja : Analis Kebijakan Ahli Pertama,
Isu yang Diangkat : Manajemen Data Pegawai belu

Gagasan Pemecahan Isu sistematis dan menyeluruh
Tujuan Gagasan Pemecahan Isu : Mengimplementasikan “Sistem
: Terciptanya Manajemen Data P

update, sistematis dan menyelu

Tabel 2.7. Rancanga

NO KEGIATAN TAHAPAN OUTPUT/ HASIL
KEGIATAN

12 3 4

1 Melakukan Whole of Government (WoG)

perencanaan

terkait proses

implementasi

Sistem

Informasi Data

Induk Pegawai

(SIDUPPA)

28

Pegawai (SIDUPPA) pada Balai Litbang Agama Makassar

, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
um tergeneralisasi dalam sistem informasi secara terpadu, update,

m Informasi Data Induk Pegawai (SIDUPPA)
Pegawai yang tergeneralisasi dalam sistem informasi secara terpadu,
uruh

an Kegiatan Aktualisasi KONTRIBUSI PENGUATAN
TERHADAP VISI
KETERKAITAN MISI ORGANISASI NILAI
L SUBSTANSI MATA
6 ORGANISASI
PELATIHAN
Kegiatan ini sesuai 7
5 dengan
Melakukan
Dalam melakukan Visi BLA perencanaan
perencanaan terkait Makassar: terkait proses
proses impelementasi “Terwujudnya implementasi
SIDUPPA diperlukan kehidupan Sistem
adanya koordinasi, kelitbangan yang Informasi Data
tujuan bersama / kreatif, dinamis dan Induk Pegawai
sinergitas, kolaborasi terpercaya” (SIDUPPA),
agar kegiatan memberikan
selanjutnya bisa penguatan nilai
terkoordinasi dengan budaya
baik.

NO KEGIATAN TAHAPAN OUTPUT/ HASIL
KEGIATAN

12 3 4

a. Menyiapkan Tersedianya Bahan
bahan konsultasi Konsultasi
(dokumen)

b. Melakukan Hasil konsultasi
konsultasi dengan (dokumen)
pimpinan dan

mentor

29

KETERKAITAN KONTRIBUSI PENGUATAN

L SUBSTANSI MATA TERHADAP VISI NILAI

PELATIHAN MISI ORGANISASI ORGANISASI

5 67

n Akuntabilitas Misi BLA organisasi:

Saya akan menyiapkan Makassar : Tanggung jawab

bahan konsultasi, “membangun dan dan

memegang prinsip mengembangkan profesionalitas

tanggung jawab. sistem, proses dan

produk yang relevan

Komitmen Mutu serta

Dengan menyiapkan kontributif bagi
bahan/materi sebelum
melakukan konsultasi pengembangan
dengan pimpinan, kehidupan beragama
tercermin sikap kehati- masyarakat” dan
hatian untuk menjaga “menjalin koordinasi
mutu produk yang akan dan kerjasama secara
dihasilkan. internal dan eksternal
dengan lembaga terkait

Anti Korupsi
Saya dalam
menyiapkan bahan
konsultasi memegang
prinsip mandiri.

Nasionalisme
Berkomunikasi
dengan
menggunakan

bahasa Indonesia

yang baik

NO KEGIATAN TAHAPAN OUTPUT/ HASIL
12 KEGIATAN 4

3

c. Mencatat segala Tersedianya
masukan serta Catatan masukan

30

KETERKAITAN KONTRIBUSI PENGUATAN
L SUBSTANSI MATA TERHADAP VISI NILAI
MISI ORGANISASI
PELATIHAN ORGANISASI
6
5 7

Etika Publik
Dengan pelaksanaan
konsultasi, perlu adanya
etika yang baik. Hal ini
tercermin dari sikap

sopan dan santun
dalam berkomunikasi,
menghargai pimpinan.

Komitmen Mutu
Saya akan
melakukan kegiatan
ini, memegang nilai
dasar efektif dan

efisien.

Anti Korupsi

Saya akan melakukan
konsultasi dengan
pimpinan dan mentor
memegang prinsip
berani. Dalam hal ini,
berani dalam bertemu
dengan atasan dan
mengemukakan
pendapat.

Akuntabilitas
Mencatat segala

NO KEGIATAN TAHAPAN OUTPUT/ HASIL
12 KEGIATAN
4
3 (Dokumen berupa
notulensi)
menyimpulkan
hasil kegiatan
konsultasi

31

KETERKAITAN KONTRIBUSI PENGUATAN

L SUBSTANSI MATA TERHADAP VISI NILAI

PELATIHAN MISI ORGANISASI ORGANISASI

5 67

masukan yang
diperoleh serta
mendokumentasikan
kegiatan konsultasi
menggambarkan sikap

transparansi

Etika Publik
Saya akan
menjalankan kegiatan
ini, saya memberikan
informasi secara benar
dan jujur dalam

memberikan info
yang disimpulkan dari
hasil konsultasi
dengan atasan serta
tetap bersikap sopan
dan hormat dalam
berdiskusi.

Komitmen Mutu
Saya akan
melakukan kegiatan
ini, memegang nilai
dasar efektif dan

efisien.

Anti Korupsi
Bekerja dengan

NO KEGIATAN TAHAPAN OUTPUT/ HASIL
12 KEGIATAN 4

3

d. Membuat Jadwal Jadwal kegiatan
Kegiatan Implementasi
implementasi SIDUPPA

SIDUPPA

32

KETERKAITAN KONTRIBUSI PENGUATAN
L SUBSTANSI MATA TERHADAP VISI NILAI
MISI ORGANISASI
PELATIHAN ORGANISASI
6
5 7

memegang prinsip
kerja keras dan
cerdas.

Akuntabilitas
Saya akan membuat
jadwal kegiatan ini
dengan runtun dan
terjadwal sehingga
dalam hal ini ada nilai
kejelasan target dari
implementasi
SIDUPPA

Etika Publik
Saya akan membuat
jadwal kegiatan ini
terbuka, dalam hal ini
memberikan informasi
secara benar dan tidak
menyesatkan kepada
pihak lain

Anti Korupsi
Saya akan melakukan
kegiatan ini dengan
penuh tanggung jawab
dan memegang prinsip

kerja keras

NO KEGIATAN TAHAPAN OUTPUT/ HASIL
KEGIATAN

12 3 4

e. Berkoordinasi Dokumen
dengan rekan berupa
sejawat mengenai notulensi hasil
koordinasi
Implementasi dengan rekan
SIDUPPA sejawat
mengenai
Implementasi
SIDUPPA

33

KETERKAITAN KONTRIBUSI PENGUATAN
L SUBSTANSI MATA TERHADAP VISI NILAI
MISI ORGANISASI
PELATIHAN ORGANISASI
6
5 7

Akuntabilitas
Saya akan
melaksanakan
kegiatan ini dengan
berpedoman pada
nilai dasar kejelasan.

Nasionalisme
Berkomunikasi
dengan
menggunakan
bahasa Indonesia
yang baik

Etika Publik
Dalam pelaksanaan
koordinasi, perlu
adanya etika yang
baik. Hal ini tercermin
dari sikap sopan dan
santun dalam
berkomunikasi.

Komitmen Mutu
Saya akan
melakukan kegiatan
ini, memegang nilai
dasar efektif dan
efisien.