93 Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi membuat semuanya terwadahi dalam semboyan empiris yang unik bagi Indonesia, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika." B. HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945 Gambar 7. 2:Keterkaitan pembukaan UUD dengan Batang Tubuh UUD https://1.bp.blogspot.com/- 9wpDdJzvB5c/X1v0Kf3m54I/AAAAAAAAAYA/8fodbOL17m0w7r_Pv9zn8qZTG6rd dvpAACLcBGAsYHQ/s633/Piramida%2BHubungan%2BPancasila%2Bdengan%2B UUD%2B1945.jpg keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan Pancasila pada bagian batang tubuh UUD 1945 memiliki sifat kausal atau kausatif serta memiliki sifat organis. a. Keterkaitan Kausal Hubungan kausal umumnya menjelaskan mengenai sebab akibat yang ada dalam suatu konsep atau fenomena.
94 Yang berarti dalam hal ini keterkaitan Kausal antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 memiliki pengertian bahwa pembukaan UUD 1945 adalah penyebab dari keberadaaan Batang Tubuh dari UUD 1945 b. keterkaitan Organis Keterkaitan Organis berarti pembukaan dan batang tubuh dari UUD 45 adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan . Kedudukan pembukaan UUD 1945 memuat 4 konsep utama yang selanjutnya di tuangkan di Pasal-pasal struktur utama Batang Tubuh UUD. Sedangkan Struktur utama Batang Tubuh UUD 1945 merupakan tempat tertuangkannya 4 pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya pembukaan UUD 1945 memiliki derajat hukum yang tinggi dari pada struktur utama batang tubuh UUD 1945 (Wreksosuhardjo, 2001, p. 7). Konsep utama pertama dari UUD 45 menggarisbawahi perlindungan negara terhadap seluruh negeri Indonesia serta tumpah darah Indonesia melalui kesatuan, untuk menciptakan keadilan sosial pada semua rakyat.yang menunjukkan komitmen negeri untuk memberi perlindungan pada seluruh warga Indonesia. Kedua, fokus utama kedua adalah mencapai keadilan sosial bagi semua rakyat. Ini mencerminkan tekad negara untuk memastikan bahwa semua warga Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam Upaya menciptakan kesetaraan sosial dalam kehidupan bersama. Kemudian, konsep utama ketiga adalah menekankan kedaulatan bagi warga negara, di mana negara berdiri atas
95 prinsip demokrasi dan musyawarah perwakilan. Ini mengindikasikan sistem negara yang dibentuk harus didasarkan pada kehendak dan partisipasi aktif rakyat serta konsultasi perwakilan mereka. Konsep utama keempat yakni menyoroti pentingnya kepercayaan kepada Tuhan YME serta prinsip kemanusiaan yang adil dan ber-adab sebagai dasar negara. 7 Hal ini mencerminkan pentingnya memelihara moralitas tinggi dan menghormati hak-hak manusia untuk menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan negeri. C. KETERKAITAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 45 DAN PANCASILA Gambar 7. 3: Lambang negara RI https://uici.ac.id/wpcontent/uploads/2023/06/png_20230609_084003_0000.png Secara keseluruhan, UUD 1945 dan Pancasila saling terkait dan mengikat, dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat di UUD 1945 mencerminkan poin-poin Pancasila.
96 Pancasila bukan hanya sebagai landasan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan bentuk struktur kekuasaan formal dalam negara Republik Indonesia. Ideologi hukum tercantum di empat konsep utama yang terdapat di UUD 1945 yang sama esensinya dengan Pancasila, yakni: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Keadilan Sosial, serta Kedaulatan Rakyat. Pembukaan UUD 1945 merupakan titik awal semangat dan harapan dalam perjuangan serta tekat bangsa Indonesia yang menjadi akar dari cita-cita mulia, oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 menjadi tertib hukum yang paling tinggi serta memberikan kepentingan utama pada kepatuhan terhadap hukum diIndonesia. Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 sendiri diumumkan melalui kabar RI tahun 11 Nomor 7 pada 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Intinya, segala faktor pengaturan pemerintah negeri yang berlandaskan pada Pancasila dapat jumpai pada Alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, dengan resmi dan legal, Pancasila diakui sebagai landasan filosofis negeri RI bertepatan dengan diumumkannya pembukaan UndangUndang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila dan Pembukaan UUD 45 mempunyai hubungan yang saling memengaruhi, baik dari segi formal maupun materi. a. Hubungan secara formal atau Resmi Dimasukkannya Pancasila secara resmi didalam Pembukaan UUD 1945, pancasila mendapatkan status menjadi aturan hukum konkrit yang mendasar. Oleh sebab
97 itu, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya berdasarkan asa-asas ekonomi, politik, dan sosial, namun juga memuat aspek-aspek budaya, agama dan kebijakan negara yang tersirat dalam Pancasila. Oleh karena itu, dari tempatnya dalam UUD 1945, bisa diambil kesimpulan yaitu: ➢ Rumusan Pancasila selaku Dasar NRI terdapat didalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945. ➢ Pembukaan UUD 1945, menurut interpretasi ilmiahnya, merupakan prinsip dasar bangsa yang mendasar, dan dalam kerangka hukum Indonesia, memiliki dua peran: pertama, selaku dasar, sebab pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengaruniai aspek-aspek esensial untuk tatanan hukum diIndonesia, dan kedua, sebagai bagian dari tatanan hukum sebagai hukum tertinggi ➢ Selain menjadi Mukaddimah dan UUD 1945 dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, juga memiliki eksistensi tersendiri, dengan hakikat hukum yangg berbeda dari pasal-nya ➢ Esensi dari Pembukaan UUD 1945, yaitu Pancasila,memiliki posisi yang sangat kuat serta tidak bisa dirubah. b. Hubungan Secara Material Disaat sidang ke 1 pembukaan UUD 1945, BPUPKI membahas mengenai fondasi filsafat negeri, baru kemudian terciptalah Piagam Jakarta yang menjadi bentuk pertama dari pembukaan UUD 1945. Mengacu pada susunan hukum diIndonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan selaku hukum ter-tinggi.
98 Sebagai prinsip dasar, hukum diIndonesia bersumber dari pancasila, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila membentuk substansi hukum Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi juga materi, wujud, dan sifat dari hukum diIndonesia. Dalam kaitannya dengan esensi serta posisi Pembukaan UUD 1945 selaku landasan fundamental negeri, inti dari pokok hukum tersebut sebenarnya adalah Pancasila. D. KETERKAITAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN Gambar 7. 4: Teks Proklamasi https://umsu.ac.id/artikel/wp-content/uploads/2023/08/Teks-Proklamasi.jpg Pada tap MPRS No. XX / MPRS / 1966 lalu dinyatakan berjalan oleh tap MPR No. V / MPR/ 1973 dinyatakan secara tegas keterkaitan antara Pembukaan 9 dan Proklamasi ialah: Pembukaan UUD 1945 selaku pernyataan yang rinci tentang cita-cita mulia dari proklamasi kemersekaan tangal 17 agustus tahun 1945, dan karenanya tidak dapat dimodifikasi oleh siapapun, termasuk oleh MPR yang terpilih melalui pemilu.
99 Oleh sebab itu, Pembukaan UUD 1945 adalah susunan yang tidak terpisahkan dari prokllamasi kemerdekaaan. Pada hakeekatnya proklamasi kemerdekaan merupakan pencetus segala sentiment yang sedalamdalamnya dari rakyat negeri Indonesia. ProklamasiKemerdekaan dan Pembukaaan UUD 1945 adalah gambaran yang mencerminkan visi, misi, filsafat, dan hakikat keberadaan kita sebagai sebuah bangsa. Berdasarkan pada isi dari yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 terlebih pada alinea ke-tiga yang juga mengandung pernyataan kemerdekaan serta alinea keempat mengandung hal-hal yang harus dilakukan setelah ada-nya negara, lalu dapat disimpulkan sifat dan letak keterkaitan antara Proklamasi sengan Pembukaan UUD 1945, yakni : ➢ Pada alinea ke-tiga Pembukaan UUD 1945 menampilkan bahwasannya antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah suatu susuan yang tak terpisahkan. ➢ Ditentukannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan ditentukannya UUD, Presiden, dan Wakil Presiden merupakan pelaksanaan dari bagian kedua Proklamasi. ➢ Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya adalah ekspresi terinci dari deklarasi kemerdekaan. Dokumen ini mengandung prinsipprinsip yang menjadi semangat utama di balik pencapaian kemerdekaan, yaitu mendirikan negeri
100 Indonesia yang bebas, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, dengan dasar pada poin-poin Pancasila. Mengikuti sifat keterkaitan antara Proklamasi kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 yang bukan hanya menguatkan serta menjabarkan, namun juga memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi tersebut. Oleh karena nya, hubungan ini tidak sekadar fungsional organisasi, namun juga memiliki sifat 10 monitis organisasi, yang berarti antara Proklamasi atau deklarasi dan Pembukaan UUD 1945 membentuk kesatuan yang kokoh. Isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai pesan suci dari Proklamasi atau deklarasi 17 Agustus tahun 1945. LATIHAN SOAL 1. Jelaskan secara mendalam konsep "Pancasila sebagai Dasar atau Asal dari Segala Hukum." Bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana Pembukaan UUD 1945 mempengaruhi proses pembentukan Batang Tubuh UUD 1945? Sebutkan elemenelemen dalam Pembukaan yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Batang Tubuh! 3. Mengapa urutan penulisan Pembukaan UUD 1945 terletak sebelum Batang Tubuh? Bagaimana urutan ini mencerminkan struktur dan logika penyusunan konstitusi Indonesia?
101 4. Bagaimana Pembukaan UUD 1945 mencerminkan atau menggambarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila? 5. Mengapa Pancasila dianggap sebagai landasan filosofis Pembukaan UUD 1945? Berikan contoh konkret dari teks Pembukaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila! 6. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan bagaimana hal tersebut menjadi landasan untuk penyusunan Pembukaan UUD 1945! 7. Apa dampaknya jika terdapat perbedaan interpretasi antara Pembukaan UUD 1945 dan sila-sila Pancasila? 8. Mengapa Pembukaan UUD 1945 dianggap memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila? 9. Apa dampaknya jika ada ketidaksesuaian antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945? 10. Apa yang menjadi alasan utama penyertaan Pembukaan UUD 1945 sebelum Batang Tubuh dalam Konstitusi Indonesia? 11. Apa fungsi Pembukaan UUD 1945 dalam konteks Konstitusi Indonesia? 12. Bagaimana Pancasila sebagai "Dasar atau Asal dari Segala Hukum" memengaruhi interpretasi hukum di Indonesia? 13. Apa dampaknya jika terdapat isi undang-undang indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? 14. Apa yang menjadi dasar filosofis bagi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia?
102 15. Apa hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan sila Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila?
103 DAFTAR PUSTAKA Huzaeni, Muhamad Roky. (2022). KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: Jurnal Keindonesiaan, 2(1), 114-125. Herlina, Ning. (2018).CITA HUKUM PANCASILA DAPAT BERKEMBANG DALAM BATANG TUBUH UNDANGUNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 673-679. Hadiwijono, August. (2016). PENDIDIKAN PANCASILA, EKSISTENSINYA BAGI MAHASISWA: Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), 82-97. Kurnisar. (2020). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia: Media Komunikasi Fpips,10(2), 243-253. Mei Susanto. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pembelajaran Dari Tren Global. Legislasi Indonesia, 18(2), 184–203. N, Susilawati. (2021). MEMANTAPKAN PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL: Jurnal Prajaiswara, 2(1), 215-224. S, Laurenius Arliman. (2019). Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia. Yogyakarta: Books-Google
104 Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Rudi Santoso. Nizham, 8(1), 125–135. Widisuseno, Iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara: Jurnal Humanika, 20(2), 62-66 Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia (The Importance Wisdom Principle Based On Pancasila In Indonesian Law And Democracy): Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), 134-148.
105 BAB VIII KEDUDUKAN DAN SIFAT UUD 1945
106 A. SEJARAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentusaja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdkaan Inddonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang dikenal dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang beranggotakan 21 orang. Diketahui Ir. Soekarno, Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari jawa, 3 orang dari Sumatera dan masingmasing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan sunda kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, Mr. Latuharhari, Mr. Pudja, AH. Hamidan, R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Muhammad Hasan.
107 Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya Yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut: ➢ Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannnya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 juni 1945. ➢ Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 juni 1945. ➢ Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir.Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs.Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi komite nasional. Pada tanggal 22 juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah
108 dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa siding kedua Badan Penyelidik Usaaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Masa siding kedua tanggal 10-17 juli 1945, sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Gambar 8. 1: sejarah undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi di indonesia. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id B. PENGERTIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah Hukum dasar tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari
109 dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan mengatur berbagai aspek penting seperti sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan tata kelola negara Beberapa poin penting dari UUD 1945 antara lain: ➢ Mengikat seluruh unsur negara di Indonesia, sehingga semua pemerintah, lembaga masyakarat, dan warga negara harus patuh pada peraturan yang ada di dalam UUD 1945 ➢ Mengandung prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai ketentuan lain yang menjadi pijakan bagi tata kelola negara Indonesia ➢ UUD 1945 mengalami empat amandemen (revisi) terhadap konstitusi itu sendiri pada tahun 1999- 2002 C. FUNGSI UNDANG-UNDANG Telah dijelaskan bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia. Gambar 8. 2 : Pembukaan UUD
110 https://imgx.sonora.id/crop/0x0:0x0/700x465 Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut diatas. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundang undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan Pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hirarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat control, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan Negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban Negara, aparat Negara, dan warga Negara.
111 D. PERUBAHAN (AMANDEMEN) UNDANG-UNDANG Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sejak tahun 1999. Amandemen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Beberapa hasil amandemen UUD 1945 antara lain meliputi pembatasan kekuasaan presiden, perluasan otonomi daerah, desentralisasi, penegakan hak asasi manusia, demokratisasi proses pemilihan, pemisahan struktur TNI dan Polri, serta pembentukan lembagalembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi UUD 1945 memiliki kedudukan yang tetap, dan melekat bagi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR sesuai dengan sifat konstitusinya pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 berarti meniadakan Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan Pembukaan UUD 1945 merupakan: ➢ Sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. ➢ Sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan Internasional dan Nasional. Tujuan Perubahan UUD 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan Negara, kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia, Pembagian kekuasaan, eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pada
112 saat UUD 1945 diamandemen dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, akan tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas system pemerintahan Presidensial Gambar 8. 3: perubahan (amandemen) UUD 1945. https://cdnwpedutorenews.gramedia.net/wp-content E. TUJUAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG 1945 ➢ Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. ➢ Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. ➢ Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan Peradaban umat manusia yang menjadi syarat Negara hukum.
113 ➢ Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan Negara yang sanagt penting bagi eksistensi Negara dan perjuangan Negara mewujudkan demokrasi. ➢ Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Gambar 8. 4: susunan lembaga negara RI sebelum dan sesudah di rubah (amandemen). https://www.dictio.id LATIHAN SOAL 1. Apa perbedaan UUD 1945 dengan konstitusi RIS? 2. Apa perbedaan UUD 1945 dengan UUD Sementara 1950? 3. Apa saja sifat UUD 1945 yang ada di Indonesia?
114 4. Apa hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945? 5. Apa hubungan Piagam Jakarta dengan UUD 1945?
115 DAFTAR PUSTAKA Beni Ahmad Saebani & Ai Waty, 2016, Perbandingan Hukum Tata Negara, Pustaka Setia, Yogyakarta. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi & Ni’matul Huda, 2013, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta. Joeniarto, 2001, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, Hukum Tata Negara dalam Teori & Prakteknya di Indonesia, Laboratorium Hukum UMY, Yogyakrta. Soetomo, 1993, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya. Sri Soemantri, 2014, Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan, Remaja Rosdakarya. Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahan Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, Bandung, Remaja Rosdakarya. Hendra Kurniawan, Konstitusi bagi Hidup Bernegara, Kedaulatan Rakyat,18 Agustus 2014.
116 BAB IX PANCASILA SEBAGAI KEHIDUPAN PARADIGMA BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
117 Bagi suatu negara, dasar negara merupakan hal yang sangat penting karena dasar negara merupakan pegangan atau pedoman bagi suatu negara untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga pedoman yang menentukan cara bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai berbagai macam tujuan negara, setiap negara pastinya mempunyai dasar negara masing-masing, yang nilai-nilainya sesuai dengan budaya atau kebiasaan dan kepribadian yang melekat di negara tersebut. Di Indonesia sendiri dasar negara yang di anut adalah Pancasila yang merupakan ideologi dasar bagi bangsa indonesi. Pancasila sebagai dasar negara berasal dari Bahasa sansakerta yaitu dari kata panca yang berarti lima dan sila berarti dasar, dari kata tersebut kita dapat definisikan bahwa Pancasila merupakan 5 nilai dasar yang menjadi landasan suatu negara nilai-nilai tersebutlah yang di jadikan sebagai pemecah dari berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu nilai-nilai Pancasila mencakup segala hal tentang kenegaraan, mengatur tingkah laku, norma-norma batasan dalam penyelenggaraan negara A. KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA, BERNEGARA Warga Indonesia pasti mengenal pancasila. Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, dan juga dapat di artikan sebagai ideologi negara Indonesia yang di gunakan untuk dasar pengaturan pemerintah negara. Di
118 dalam Negara Republik Indonesia pancasila di kenal mempunyai banyak makna. Salah satunya sebagai para paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Paradigma mempunyai arti yaitu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berfikir ( kognitif ), bersikap ( afektif), dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat di artikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Jadi paradigma dapat di simpulkan sebagai kerangka berfikir, sumber, acuan, arah dan tujuan. Maka dari itu Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara berarti pancasila menjadi sudut pandang serta acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN Gambar 9. 1: Persatuan Bangsa https://fahum.umsu.ac.id/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/
119 Istilah “paradigma” pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam kaitannya dengan filsafat ilmu. Secara istilah tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific Revolution” paradigma juga merupakan asumsi dasar dan asumsi teoritis umum (a source of value). Sumber hukum, metode, aplikasi yang menarik dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu itu sendiri (Susanto, 2019). Secara teoritis agar perkembangan ilmu pengetahuan mengkaji kembali paradigma ilmu pengetahuan atau dengan kata lain ilmu harus mengkaji landasan ontologisnya. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial, Ketika sebuah teori berdasarkan hasil penelitian didasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan ciri-ciri parsial, terukur, korelatif dan positivistik, ternyata hasil ilmu pengetahuan secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek penelitian. ilmu pengetahuan, yaitu manusia.(Amala,202) Pancasila sebagai paradigma terdapat beberapa bagian di dalamnya salah satunya yaitu pancasila sebagai pembangunan nasional. Dalam melakukan pembangunan nasional pancasila di jadikan landasan, acuan, kerangka berfikir, metode, serta tujuan yang harus di capai. Pembangunan sendiri mempunyai arti yaitu proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan
120 perbaikan ke arah tujuan yang di cita-citakan oleh suatu bangsa. C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN IPTEK Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada hakekatnya merupakan hasil kreatifitas Rohani (jiwa manusia). Atas dasar kreatifitas akalnya, manusia mengembangkan, IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang di ciptakan Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu, Tujuan dari IPTEK adalah untuk terwujud kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia, maka IPTEK pada hakekatnya tidak bebas nilai, namun ikatan nilai nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai. nilai dalam pengembangan IPTEK yaitu didasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila yang silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis, harus menjadi system etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Masyarakat. a. Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” Sila ini memadukan pengetahuan, mencipta sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan makna dan akibat merugikan orang di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan
121 sebagai pusat tetapi sebagai bagian sistematis dari alam yang diolah. b. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus beradab. Ilmu pengetahuan danteknologi merupakan hasil kebudayaan manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi oleh hakikat tujuan untuk kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk kesombongan, keangkuhan dan keserakahan manusia tetapi harus dikhususkan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. c. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” Pembangunan IPTEK diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan IPTEK harus mampu mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa bangsa yang luhur sebagai bagian dari umat manusia di dunia. d. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Artinya mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis.
122 Artinya setiap orang harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang juga harus menghormati kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritisi, direview dandibandingkan dengan temuan-temuan teori lain. e. Sila kelima “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas unggul benih padi Cillosari dari teknik penyinaran. Penemuan ini merupakan hasil karya anak bangsa. Diharapkan dalam pembangunan swasembada pangan ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah peningkatan jumlah produksi sehingga dalam perjalanan masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga terjangkau. D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLEKSOSBUD HANKAM a. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Dalam Bidang Politik Manusia Indonesia selaku warga negara harus di tempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekedar objek politik, pancasila harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai
123 paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia di kembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan dan moral keadilan. b. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi Pada aspek ekonomi, pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang dianggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan berlandaskan Pancasila. Itulah yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Menurut Yudi Latif (2015) perekonomian yang dikembangkan dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang liberalkapitalistik, dan juga bukan sistem ekonomi yang etatitik atau serba negara. c. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Dalam Bidang Hukum Dalam UUD 1945 telah di tegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan yang di tandai dengan beberapa unsur pokok seperti adanya pengakuan prinsipprinsip supremasi hukum dan konstitusi. Pembangunan nasional yang di lancarkan negara pada hakikatnya merupakan usaha modernisasi dalam
124 berbagai bidang kehidupan, dalam rangka mencapai pembangunan tersebut hukum harus menampakkan perannya. Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja hukum harus mampu tampil kedepan untuk memberikan arah pembaharuan kepada masyarakat yang di dasarkan atas adanya keteraturan dan ketertiban. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yaitu di gunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu dengan menciptakan pola-pola yang baru. E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia oleh karena itu Pancasila merupakan cetakan dasar dalam perubahan yang akan di lakukan. Gerakan reformasi itu sendiri dilakukan menuju keadaan yang lebih baik, perubahan yang dilakukan harus mengarahkan pada kehidupan rakyat yang lebih baik dalam semuanya aspek. Antara lain bidang ekonomi, social, budaya kehidupan keagamaan serta politik. Reformasi pada prinsipnya suatu perbaikan yang berlandaskan kepada dasar nilai-nilai ideal yang sebagai mana di cita-citakan rakyat. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk itu reformasi dilaksanakan sesuai dengan Pancasila yang sebagai mestinya dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Jika reformasi tidak akan berjalan dengan baik karena tidak mempunyai landasan hukum dan tidak akan sesuai dengan cita-cita bangsa dan mungkin saja akan berbeda dengan ideologi bangsa ini. Maka rakyat Indonesia sebaiknya menjadikan Pancasila sebagai aspek utama dalam
125 kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia dan dilakukan dalam berbagai hal termasuk dalam Gerakan reformasi. LATIHAN SOAL 1. Bagaimana konsep gotong royong dalam Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? 2. Apa makna dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia? 3. Bagaimana Pancasila mencerminkan prinsip persatuan dan kesatuan sebagai fondasi kehidupan berbangsa? 4. Sejauh mana nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila tercermin dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat? 5. Bagaimana Pancasila mendukung prinsip keberagaman budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat? 6. Apa peran Pancasila dalam menghargai dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? 7. Bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan hidup bersama? 8. Sejauh mana prinsip kemanusiaan adil dan beradab dalam Pancasila tercermin dalam kebijakan pemerintah? 9. Bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
126 10. Apa upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati kesejahteraan sesuai dengan Pancasila? 11. Bagaimana nilai-nilai moral dalam Pancasila dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari keluarga? 12. Sejauh mana Pancasila dapat menjadi panduan dalam menjaga harmoni sosial di tingkat lokal dan nasional? 13. Bagaimana konsep tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila? 14. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dalam Pancasila tercermin dalam hukum dan peraturan negara? 15. Bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia?
127 DAFTAR PUSTAKA Aldi, M.N. 2022. Pancasila, Paradigma Bermasyarakat Berbangsa dan Bernega. KALTIM POST Amala, A. C., Radheya, L., Saragih, R. A. D., Jennifer, J., & Fransisca, V. (2022). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1 (01). Hanum, F. F. 2019. Pancasila sebagai paradigma pembangunan industri 4.0. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 19 (1): 30-42. Latif, Yudi. 2015. Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan Susanto. 2019. Pancasila Sebagai Paradigma Berbangsa dan Bernegara. In Academia.Edu (IssueSeptember, p. 12). Septiyadi, R., Fitri, M., & nur adilah. 2019. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara. https://doi.org 10.31227/OSF.IO/7XTS6.
128