Papua [Nestapa] yang Istimewa

EDITORIAL

Racun Kebhinekaan dalam Ruang Sosial Masyarakat Papua

Separatis, terbelakang, rusuh, dan keras, merupakan sejumlah kata yang tak
jarang kita dengar dan bahkan menjadi stigma yang “dilegalkan” bagi rakyat Bumi
Cendrawasih. Tak ayal, stigma inilah yang kemudian membuat celah terbentuk-
nya diskriminasi sosial dan ketidakadilan dalam ruang-ruang sosial masyarakat ter-
khusus bagi masyarakat Papua. Beberapa puncak gambaran mengenai diskriminasi
terhadap masyarakat Papua pun dapat kita lihat dari beberapa kasus yang pernah
terjadi sebelumnya. Pertama, prahara pada tahun 2018 yang menjadi konflik panas
antara sekelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan mahasiswa penghuni
asrama Papua di kota Surabaya. Konflik ini disebabkan atas anggapan dari sekelom-
pok Ormas mengenai mahasiswa Papua yang dinilai melanggengkan aksi separa-
tisme. Selain itu, pada tahun 2021 lalu, terjadi penangkapan mahasiswa Papua
yang ikut dalam aksi International Women’s Day di kota Malang. Akankah konflik-
konflik serupa akan terus terjadi kedepannya hingga menjadi sebuah suguhan
hangat bagi masyarakat yang konon hidup dalam kebhinekaan? Atau sebaliknya?
Tak kalah menarik dengan buletin edisi sebelumnya, buletin edisi kali ini akan
membahas mengenai ragam permasalahan, duka, dan nestapa yang dialami oleh
masyarakat Papua. Isu-isu penting dan krusial dalam buletin edisi 2 ini diantaranya
meliputi stigma dan diskriminasi sosial yang dialami masyarakat Papua di tanah
rantau, ketimpangan pendidikan di Papua, serta kemunculan konflik baru sejalan
dengan adanya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Buletin ini juga turut
dilengkapi dengan adanya liputan khusus yang akan mengulik bagaimana seruan
kemerdekaan rakyat Papua yang menjadi sebuah kemelut stigmatisasi separatisme.
Melalui isu-isu tersebut, ragam seruan dan aspirasi yang kian hari kian tenggelam
akan menjadi sebuah cerita nestapa yang istimewa bagi Ibu Pertiwi.

2 BULETIN PERSPEKTIF

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG Redaksi berkenan menerima karya
berupa tulisan ilmiah populer, kolom,
Tuhan YME esai, maupun artikel di bidang sosial,
PENANGGUNG JAWAB ekonomi, politik, budaya, dan agama.
Juga ilustrasi karikatur dan karya foto.
Dekan FISIP UB Naskah dikirim ke Redaksi LPM Pers-
DEWAN PENASIHAT pektif. Kiriman harap disertai identitas
lengkap. Redaksi berhak menyunting
Wakil Dekan III tulisan tanpa mengurangi maksud dan
Dewan Alumni tujuan tulisan.
PIMPINAN UMUM
Alamat: Sekretariat Lembaga Semi
Dhesia Rohmatul Otonom (LSO) Fakultas Ilmu Sosial dan
PIMPINAN REDAKSI Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP
UB), Jalan Veteran, Malang, 65145
Gratio Ignatius Email: [email protected]
REDAKTUR PELAKSANA Website: www.lpmperspektif.com
Line:@lpmperspektif
• Rosatin Nur • Cornelia Talita Twitter: @lpmperspektif
EDITOR Instagram: @lpmperspektif
Youtube & Facebook:
• Rosatin Nur • Annisa Dzata LPM Perspektif FISIP UB
• Ulina Artha • Darul Adinawa

REPORTER

• Afiqoh Azizyah • Febryana R.
• Yasmin N. • Ghilan H. • Zahin H.
• Fina F. • Cornelia Talita • Dinda Maria

LITBANG

• Fajar R. • Adam M. • Romi A. • Ferry K.
KONTRIBUTOR

• Febryana R. • Danu Eko • Putri G.
TATA LETAK DAN ARTISTIK

Agmelia Nadya
ILLUSTRATOR

• Natasya Viresta • Safira El
INFOGRAFIS

Tiara Nur Laily
DESAIN SAMPUL

• Dayinta Ayuning • Nabila Nur

BULETIN PERSPEKTIF 3

DAFTAR ISI

02 EDITORIAL SASTRA
03 SUSUNAN REDAKSI
04 DAFTAR ISI 33 Menu.
34 Tindas Identitas
LAPORAN UTAMA
RESENSI
05 Jerat Stigma dan Diskriminasi Sosial
35 The Help: Representasi Maraknya
di Tanah Rantau Rasisme di Amerika pada Tahun 60-an

11 Ketimpangan Pendidikan Jadi advertorial

Masalah Serius di Papua 37 Sambut Perkuliahan Luring, Temukan
Solusi Kebutuhan Atribut Organisasimu
15 Revisi UU Otsus Papua: Munculnya
Disini!
Konflik Baru Bukan Otonomi Baru
LENSA
INFOGRAFIS
Buletin
19 Kilas Balik Pepera Papua Barat 1969 Perspektif

LAPORAN KHUSUS Edisi 2
Tahun 2022
20 Kemelut Stigmatisasi Separatisme Desain sampul:
Dayinta Ayuning
kepada Rakyat Papua Nabila Nur

OPINI

25 Epidemi bagi Ibu Pertiwi

RISET

29 Eksploitasi Itu Bernama Food Estate

4 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022

Jerat Stigma dan Diskriminasi Sosial
di Tanah Rantau

Malang, PERSPEKTIF – Peris- tahun 2018-2021 pertengahan ter-

tiwa di Surabaya pada tahun 2019 dapat beberapa laporan yang masuk

menjadi salah satu momen tak ter- yakni mengenai persekusi, pembera-

lupakan bagi masyarakat Papua. Di ngusan ruang demokrasi, pembuba-

mana di tahun itu, media dengan ran diskusi, serta adanya ancaman

santer memberitakan kasus diskri- terhadap masyarakat Papua.

minasi terhadap masyarakat Papua di Menjadi etnis minoritas di tengah

Surabaya. Kasus yang diduga dipicu masyarakat Jawa membuat beberapa

karena perusakan Bendera Merah Pu- mahasiswa Papua mengaku tersisih.

tih di depan sebuah asrama di Sura- Adanya perbedaan perlakuan ini ten-

baya itu berbuntut panjang. Mengutip tunya menciptakan kesenjangan an-
CNNIndonesia.com, saat itu bahkan tara mahasiswa Papua dengan maha-

terjadi pengepungan oleh beberapa siswa Jawa.

aparat dan juga Ormas (Organisasi “Yaitu dulu di kampusku misal-

Masyarakat), namun pada akhirnya nya dalam kepengurusan misalnya

tidak pernah terbukti terjadi peru- aku yang datang duluan diabaikan,

sakan bendera oleh mahasiswa Papua. yang lain sudah diutamakan baru

Peristiwa tersebut hanyalah satu aku,” ujar P, salah seorang mahasiswa

dari sekian kasus diskri- Papua yang sedang menge-

minasi yang dialami nyam pendidikan di

oleh masyarakat sebuah universi-

Papua di Pulau tas swasta Kota

Jawa. Menurut Malang.

pengakuan Bukan ha-

Daniel Alex- nya dari segi

ander Sia- akademik,

gian, Kepala menurut

Kantor LBH pengakuan

Surabaya Simeon

Pos Malang, Ilustrasi: Natasya Martinus
sepanjang Okpit Minip-

BULETIN PERSPEKTIF 5

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

ko dari Solidaritas Generasi Muda terbelakang, dan lain sebagainya.
Papua (SGM-P), mahasiswa Papua Seperti salah seorang pemilik kos
cenderung lebih sulit mencari tempat
tinggal. Banyak penyewa kamar kos di Malang yang mengatakan bahwa
yang tidak menerima mereka dikare- orang dari Timur cenderung kurang
nakan latar belakangnya yang berasal tertib di jalan jika dibandingkan de-
dari Papua. ngan orang-orang dari Jawa.

“Dan juga kasus yang sering kami “Kalau mereka (orang Papua, red)
jumpai itu seperti misalnya teman- mungkin ga pakai helm sudah bia-
teman Papua mencari tempat tinggal sa. Kalau saya kurang memperhati-
seringkali dibatasi, atau tidak terima kan juga si, tapi kok ya kurang tertib
orang Papua,” ujarnya (28/6). di jalan, tapi ya tadi adanya pemak-
luman,” imbuhnya (16/6).
Melekatnya Stigma Negatif pada
Masyarakat Papua Berbuntut Menurut Dhanny Septimawan
Diskriminasi Sutopo, Akademisi Jurusan Sosiologi
di Universitas Brawijaya (UB), per-
Tidak dapat dipungkiri, kesenjang- bedaan latar belakanglah yang pada
an sosial antara masyarakat Papua akhirnya memicu munculnya stig-
dan Jawa masih terasa hingga seka- ma-stigma pada etnis tertentu.
rang. Bukan hanya dari masyarakat
Jawa, namun mereka yang berasal “Unsur dari perbedaan itulah yang
dari luar Papua cenderung menstig- pada akhirnya memicu atau merang-
makan orang-orang Papua sebagai sang munculnya stigma-stigma, bisa
negatif bisa positif. Kalau misal stig-
“orang yang berwatak keras, pemabuk, ma negatif ya pasti ada kecenderung-
... diskriminasi tersebut an, kenapa? Karena ada konstruksi
ada ketika bangsa Eropa bahwa Papua itu berbeda secara fisik
melakukan hal dengan orang Jawa, bagi orang Jawa
serupa kepada orang kan begitu. Terus kemudian ada un-
Afrika dan bangsa sur-unsur lain yang sifatnya mungkin
Aborigin di Australia bisa terlihat maupun tidak terlihat.
sehingga terjadi stereotip Seperti apa yang terlihat, misalnya
yang sama pada dari sisi sikap, dari sisi dialek atau ba-
orang Papua. hasa,” tutur Dhanny (23/6).

Lantas stigma yang melekat pada
etnis Papua ini tidak serta merta mun-
cul begitu saja. Tentunya ada pemicu
mengapa masyarakat Papua kerap
dilabeli sebagai orang berwatak keras
dan lain sebagainya. P, satu seorang
mahasiswa Papua di sebuah universi-
tas swasta Malang mengatakan bahwa
diskriminasi tersebut ada ketika bang-

6 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022

sa Eropa melakukan hal serupa kepa- sudah berbeda ya saudara kita ma-
da orang Afrika dan bangsa Aborigin hasiswa Papua yang lain yang ada di
di Australia sehingga terjadi stereotip Jawa itu secara fisik sudah terlihat
yang sama pada orang Papua. berbeda kan gitu. Unsur dari per-
bedaan itulah yang pada akhirnya
“Tetapi diskriminasi itu selalu memicu atau merangsang munculnya
diwariskan oleh seperti orang Jawa stigma-stigma, bisa negatif bisa posi-
terhadap orang Papua menimbulkan tif,” jelasnya (23/6).
stereotip orang Papua itu terbodoh
terbelakang, termiskin, dan lainnya. Dari stigma-stigma yang muncul
Nah, diskriminasi ini secara siste- dan melekat pada masyarakat Pa-
matis bukan secara ucapan, kalau pua ini maka timbul juga perlakuan
aku menyebutnya secara ethnocide, berbeda yang mengakibatkan ma-
dilakukan secara sistematis jadi mu- syarakat Papua tersisih ketika berada
lut kita menolak diskriminasi tapi tin- di luar Pulau Papua. Perlakuan berbe-
dakan kita menunjukkan bahwa kita da ini adalah akar di mana munculnya
mendiskriminasi,” jelasnya. diskriminasi etnis. Diskriminasi yang
terjadi ini menurut salah seorang
Sementara itu, menurut Johan mahasiswa Papua adalah terbangun
Wahyudi, Dosen Hak Asasi Manusia karena adanya ego super power atau
(HAM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu paling tinggi dan tidak ada yang boleh
Politik (FISIP) UB beranggapan bah- melebihi dari mereka.
wa persoalan stigma masih ada hing-
ga sekarang karena masyarakat secara “Sebenarnya mendapat perlakuan
umum masih belum bisa menerima diskriminasi sering, bukan hanya
masyarakat Papua sebagai bagian dari saya, tapi banyak kasus dari teman-
NKRI. teman yang lain entah dari verbal
atau secara langsung. Jadi lebih ke
“Ini saya kira persoalan kesadaran persekusi.” tutur Simeon, perwakilan
kolektif kita yang memang belum apa SGM-P.
ya ‘belum rela’ gitu ‘belum ikhlas’ un-
tuk menerima saudara-saudara kita di Perlakuan diskriminasi yang di-
Papua,” tutur Johan (6/6). alami oleh mahasiswa Papua rupa-
nya tidak hanya secara verbal, namun
Bagi Dhanny mustahil untuk juga secara kebijakan dan sistem yang
menghilangkan stigma yang memang dilakukan oleh pemerintah. Diskrimi-
sudah tertanam lama di masyarakat. nasi ini tidak hanya terjadi di luar Pu-
Hal ini dikarenakan fisik yang berbe- lau Jawa, tapi bahkan menjalar sam-
da antara masyarakat Papua dan luar pai ke tanah Papua itu sendiri.
Papua terlalu mencolok, namun stig-
ma yang muncul ini bisa positif dan “Yang pertama kita mendapat-
juga negatif. kan diskriminasi secara sistem, dari
sistem yang kita alami adalah akses
“Saya kira itu ada tidak bisa dihi- untuk mendapatkan pendidikan, un-
langkan. Kenapa? Karena memang tuk pelayanan yang cepat itu jarang
dari fisiknya yang bisa terlihat itu

BULETIN PERSPEKTIF 7

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

sekali kita mendapatkan itu. Bahkan gambaran kecil dari realitas, tapi ini
banyak yang saya alami itu diribut- diulang oleh media dan dijadikan
kan atau dipersulit soal akses-akses suatu kebenaran yang umum,” ujar-
sistem itu. Yang kedua misalnya un- nya (10/6).
tuk Aparatur Sipil Negara (ASN) se-
perti kepolisian,” jelas P. Narasi atau realitas yang diba-
ngun tersebut terus saja dilanggeng-
Peran Media dalam Pemberian kan oleh media tanpa adanya niatan
Stigma untuk mengubah hal tersebut menja-
di lebih baik. Hal inilah yang akhir-
Stigma tumbuh tidak hanya dari nya membenarkan stigma negatif
perbedaan budaya saja, tetapi juga yang ada tersebut menjadi melekat di
media yang secara terus-menerus masyarakat secara luas. Abdul Wahid
membangun narasi atau realitas ter- pun menambahkan bahwa ada dua
kait stigma tersebut menjadi sebuah faktor yang menyebabkan hal tersebut
kebenaran umum yang akhirnya masih saja dilanggengkan oleh me-
dipercaya oleh banyak masyarakat. dia, yaitu kepentingan ekonomi poli-
Hal ini seperti yang dikatakan oleh tik media tersebut serta pengetahuan
Abdul Wahid, Dosen Studi Media dan wartawan secara personal terkait stig-
Budaya UB mengenai media yang me- ma tersebut.
mang menjadi jembatan dari realitas
tersebut. “Kemungkinannya ya, kalau tidak
dari ekonomi politik media ya penge-
“Karena media memang seperti tahuan wartawan secara personal.
itu, dia menjadi jembatan atas realitas Dari sisi ekonomi politik, berita yang
punya nilai diyakini bisa mendapat-
“yang kompleks [...] Stigma memang kan rating yang tinggi, perhatian yang
Banyak dari masyarakat tinggi itu kemungkinan juga bisa.
yang masih menutup Yang kedua dari individu di mana
mata dari dampak angle yang dibangun oleh wartawan
yang akan ditimbulkan menentukan output berita yang di-
jika stigma dan hasilkan,” tambahnya.
diskriminasi ini
masih terus Sementara itu, menurut Simeon
terjadi tanpa ada yang stigma yang terbangun tersebut ada-
menghentikan. lah akibat dari media yang meliput
aksi-aksi dan tindakan yang terjadi di
Papua tanpa tahu menahu dasar dari
aksi tersebut.

“Stigma itu terbangun karena ak-
si-aksi dan tindakan yang terjadi di
sana (Papua, red) itu diliput. Sehingga
yang belum pernah ke sana, belum li-
hat langsung situasi di sana, membuat

8 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022

kesimpulan yang mereka buat dari UB bahwa setiap manusia pasti mem-
apa yang mereka lihat di media dan punyai hostile feelings atau perasaan
mereka membenarkan hal itu. Jadi ya benci di dalam dirinya yang akan
memang (media, red) pengaruhnya menyebabkan konflik jika hal tersebut
sangat luas dan sangat penting dalam disentil sedikit.
menjaga ataupun memperkeruh situ-
asi,” tuturnya. “Dampak yang paling krusial dari
stigma itu kalau tidak segera dibong-
Dapat dilihat di sini bahwa media kar adalah kebencian, akhirnya kon-
secara tidak langsung dapat meng- flik masuknya. Karena manusia itu
ubah ataupun memperkuat stigma pada hakekatnya di dalam dirinya itu
yang ada di masyarakat tersebut. Se- ada hostile feelings, perasaan benci,”
lain itu, media juga dapat mengubah jelas Dhanny.
pola hidup bahkan tatanan dalam
menggerakkan atau memberhentikan Bukan hanya berdampak pada ne-
suatu daerah untuk bertindak. Hal gara saja, melainkan akan berdampak
ini menyebabkan media menjadi alat juga pada individu masyarakat Papua
yang cocok untuk mengontrol stigma itu sendiri jika hal ini terus saja terja-
tersebut. di. Seperti yang dituturkan oleh Dan-
iel, Kepala Kantor LBH Surabaya Pos
“Dalam perspektif kekuasaan, me- Malang bahwa dampak yang ditimbul-
dia bukan hanya membangun kesada- kan dapat berupa kekerasan fisik dan
ran publik tapi sebagai alat kontrol psikis, verbal, kekerasan ekonomi,
yang menjadikan konten seragam, pembatasan hak-hak sipil politiknya,
sarat kepentingan, dan bias,” pungkas sampai dengan pembatasan hak-hak
Wahid. ekonomi-sosial nya orang asli Papua
itu sendiri.
Dampak dari Stigma dan Dis-
kriminasi jika Terus Terjadi Upaya dalam Mengurangi Stig-
ma dan Diskriminasi
Banyak dari masyarakat yang ma-
sih menutup mata dari dampak yang Dengan banyaknya cerita dan
akan ditimbulkan jika stigma dan laporan terkait diskriminasi rasial
diskriminasi ini masih terus terjadi tersebut, serta terus munculnya pem-
tanpa ada yang menghentikan. Bu- beritaan media terkait aksi-aksi di
kan tidak mungkin jika hal tersebut Papua itu seakan menunjukkan bah-
akan mengulang kisah lama tentang wa permasalahan stigma di Indonesia
tindakan yang hampir menimbulkan ini masih menjadi ‘Pekerjaan Rumah’
perpecahan di Indonesia ini kembali yang tak pernah kunjung selesai. An-
menyeruak. Bahkan, rasa kebencian caman-ancaman dan resiko masih te-
antar suku mungkin akan timbul aki- rus menghantui kebhinekaan di ne-
bat dari tindakan tersebut. gara yang penuh dengan kebera-
gaman ini.
Hal ini didukung pula dengan per-
nyataan Dhanny, Akademisi Sosiologi Oleh karena itu, perlu adanya upa-

BULETIN PERSPEKTIF 9

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

ya yang harus dilakukan untuk me- dan ikut berbaur dengan mengikuti
ngurangi ancaman-ancaman dan berbagai kegiatan kelembagaan yang
resiko tersebut. Salah satunya ada- ada.
lah dengan menanamkan nilai atau
tradisi kebhinekaan di lingkungan “Kelompok kami mengupayakan
sekolah. Hal ini dikarenakan lingku- pelan-pelan untuk mendobrak pers-
ngan sekolah adalah lingkungan pektif nusantara melihat orang Papua.
kedua setelah keluarga yang sangat Dalam arti, kami yang di lembaga ini
berpengaruh terhadap pandangan kami berbaur dengan Omek (Orga-
atau stigma yang dibentuk. nisasi Ekstra Kampus), teman-teman
aktivis, LSM (Lembaga Swadaya Ma-
Seperti yang disampaikan Stanis- syarakat), dan lembaga apapun. Kami
laus Tricahyono, Wakil Kepala Seko- membuka diri dan berelasi keluar,”
lah Bidang Kesiswaan SMAK Kolese tuturnya.
Santo Yusup bahwa sekolah yang baik
adalah sekolah yang mempunyai tra- Ia juga menambahkan bahwa upa-
disi yang saling menghargai. ya lain yang seharusnya dilakukan
adalah dengan aksi nyata serta men-
“Jadi kuncinya itu tradisi, seko- jaga kebhinekaan yang ada dengan
lah yang baik itu kan harus punya mengurangi kegiatan yang menga-
tradisi yang baik dan juga tentunya tasnamakan satu daerah saja.
kan mengikuti teknologi. Tradisi yang
baik itu contohnya seperti tradisi sa- “Kita sudahi diskusi, sudahi ber-
ling menghargai,” ucap Tri kepada bicara, kita lakukan aksi nyata. Kita
Tim Perspektif (10/6). berusaha membuka wawasan serta
menjaga kebhinekaan yang ada de-
Sementara itu, menurut Simeon, ngan mengurangi kegiatan yang ha-
masyarakat Papua khususnya maha- nya mengatasnamakan satu daerah,”
siswa Papua yang tinggal di Jawa juga imbuhnya. (afi/fy/uaep)
sudah berupaya untuk beradaptasi

10 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022

Ketimpangan Pendidikan Jadi
Masalah Serius di Papua

“ Pendidikan adalah hal yang krusial dalam
mensejahterakan bangsa dan semua orang,
tanpa terkecuali, berhak mendapat pendidikan
yang layak dan berkualitas.
”
Malang, PERSPEKTIF – Pada Menurut data dari Kementerian
akhir tahun 2021 lalu, Badan Pusat Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-
Statistik (BPS) merilis nilai Indeks dikbud) tahun 2021, persentase guru
Pembangunan Manusia (IPM) di layak mengajar di Papua pun masih
Papua yaitu sejumlah 60,62. Nilai ini rendah, khususnya pada jenjang Se-
sekaligus menjadikan Papua sebagai kolah Dasar (SD) yaitu 86,93. Kedua,
provinsi dengan IPM terendah tahun terkait infrastruktur dimana terdapat
2021. Tidak sampai di situ, selama 3 setengah ruang kelas yang mengalami
tahun terakhir Papua juga telah men- kerusakan, khususnya pada tingkat
duduki posisi yang sama dengan nilai Sekolah Menengah Atas (SMA). Keru-
60,44 pada tahun 2020 dan 60,84 sakan ini terjadi karena buruknya pe-
pada tahun 2019. rencanaan, usia yang sudah tua, dan
bencana alam.
Salah satu kriteria yang menjadi
penilaian IPM adalah tingkat pendi- Kemudian, BPS juga memberikan
dikan. Selama bertahun-tahun pendi- catatan serupa yang menyorot tentang
dikan masih menjadi masalah serius kesiapan belajar siswa di jenjang Se-
di Papua yang terbilang hingga saat kolah Dasar. Pada tahun yang sama,
ini masih belum tertangani dengan data menunjukkan bahwa hanya ter-
baik. Terdapat beberapa catatan yang dapat 3-4 dari 10 anak yang duduk
ditinggalkan terkait kurangnya kuali- di kelas 1 SD yang memiliki kesiapan
tas pendidikan di sana. belajar.

BULETIN PERSPEKTIF 11

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

Akar Ketimpangan Pendidikan faktor-faktor lain yang juga perlu
di Papua
diperhatikan oleh pemerintah. Ia juga

Kekayaan yang dimiliki Tanah menyebutkan bahwa masalah ketim-

Papua diperkuat dengan keberadaan pangan pendidikan ini harus melihat

tambang emas terbesar di Indonesia dari sejarah awalnya terlebih dahulu

yaitu PT Freeport Indonesia. Ditam- untuk menemukan dimana letak ma-

bah lagi pada tahun 2018 lalu, Presi- salahnya.

den Joko Widodo resmi menyatakan “Kita juga harus melihat bagaima-

bahwa Indonesia telah memiliki 51% na sejarah kewilayahan Papua ber-

sahamnya. Namun, hal sama NKRI. Dari situ boleh dibilang

ini tidak sejalan itu fakta bahwa ada keterlambatan

dengan kondisi untuk mempraktikkan pendidikan

pendidikan di nasional secara masif di Pa-

Papua yang pua,” tutur alumni Antropologi

hingga saat Universitas Cende-

ini masih ba- rawasih ini.

nyak ditemu- Lebih lan-

kan ketim- jut, ia menya-

pangan di takan bahwa

dalamnya. infrastruktur

Johan di sana pun

Wahyudi, dinilai ma-

Akademisi sih kurang

Ilmu Politik memadai,

Universitas dan seharus-

Brawijaya nya metode

(UB) menya- Ilustrasi: Natasya pendidikan
takan bahwa masalahnya yang diberikan juga dapat

terletak pada tata kelola dikhususkan untuk ma-

pemerintah, sehingga anggaran yang syarakat Papua.

didapat tidak sampai ke masyarakat. “Lalu kedua, ditunjang lagi de-

“Sejauh ini yang saya ketahui me- ngan metode pendidikan. Karena di

mang ada persoalan tata kelola di Pa- Papua itu punya kekhususan tertentu,
pua yang belum begitu baik. Tata kelo- treatment pendidikannya pun ya

la yang dimaksud ini adalah bagaima- boleh dibilang versi nasional lah. Se-

na pengelolaan anggaran negara yang hingga bisa dibayangkan orang-orang

begitu besar itu untuk menghadirkan di Papua untuk mengikuti ini kan

kesejahteraan di Papua,” ujar Johan. akan susah sekali. Dan yang ketiga se-

Dhanny Septimawan Sutopo, cara infrastruktur,” tambahnya.

salah satu dosen Jurusan Sosiolo- Sementara itu, mahasiswa Papua

gi UB menyebutkan bahwa terdapat yang sedang menempuh pendidikan

12 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022

di salah satu universitas swasta di salah satu mahasiswa Papua yang se-
Kota Malang yaitu P, menilai ketim- dang berkuliah di pulau Jawa.
pangan tersebut disebabkan karena
kurangnya Sumber Daya Manusia Dapat disimpulkan bahwa fasili-
(SDM) yang berkualitas. tas hanya dijadikan sebagai pemenuh
kriteria pendidikan layak tanpa konsi-
“Kualitas pendidikan di sana me- derasi atau pertimbangan akan kua-
mang tertinggal atau orang bilang litas pendidikan itu sendiri. Fasilitas
terbelakang. Bisa saja dari pemerin- yang disediakan tidak diimbangi de-
tah daerahnya atau pembangunan- ngan pendidik dan kurikulum yang
nya, tapi mereka tidak menyediakan bernilai bagi para pelajar di Papua.
namanya kesediaan Sumber Daya Ma- Hal ini sering memicu para pelajar
nusia, maka pembangunan semacam untuk keluar dari Papua dan merintis
apapun, pendidikannya pasti akan pendidikan yang lebih berkualitas di
tetap terbelakang,” ujarnya. pulau Jawa.

Model Pendidikan yang Diharap- “Karena bagiku di sana akses pen-
kan didikan soal fasilitas, kualitas, itu
istilahnya sangat terbelakang atau
Pendidikan adalah hal yang kru- tertinggal. Jadi kalau kita bertahan
sial dalam mensejahterakan bangsa di kondisi itu, kita tidak akan pernah
dan semua orang, tanpa terkecuali, maju, sehingga kita harus memilih
berhak mendapat pendidikan yang keluar. Ini jadi acuan atau pembelaja-
layak dan berkualitas. Bagi ma- ran buat kita untuk mencari ilmu yang
syarakat Papua, hal ini masih berupa bermanfaat. Hal itu yang menjadi
angan dan harapan semata mengingat suatu pilihan buat saya. Saya memi-
bahwa pemerintah masih memiliki lih keluar untuk mencari pengalaman
sejumlah “Pekerjaan Rumah” yang saya,” jelas P kepada Tim Perspektif.
harus diselesaikan sebagai upaya
meningkatkan pendidikan di tanah P merasa bahwa diperlukan kuri-
Papua. Masih terdapat banyak kenda- kulum khusus yang disesuaikan bagi
la insan Papua dalam perjuangan me- masyarakat Papua, mengingat bah-
rintis pendidikan. wa kondisi dan deteriorasi (baca:
penurunan mutu) pendidikan yang
“Fasilitas pendidikan aku bilang sudah berlangsung lama. Perlu per-
kurang memadai, pertama itu. Khu- hatian khusus untuk merubah ke-
susnya fasilitas fisik, seperti gedung biasaan, generalisasi, dan stigma
itu. Gedung ada, tapi untuk fasilitas bahwa pelajar Papua harus diperlaku-
dalamnya seperti jaringan. Jadi bagi kan dengan keras agar sesuai dengan
kami pikiran biasa kami kadang ber- watak mereka.
bicara, bukan berarti kami harus, tapi
harus disertakan dengan akses data “Bagiku pendidikan yang tepat
diri seperti yang aku bilang,” ujar P, itu ya akses harus dibuka dan jangan
menggunakan pendidikan yang sama

BULETIN PERSPEKTIF 13

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

untuk orang Papua. Karena itu yang harui. Jangan lagi menunjukkan atau
sekarang diterapkan di Papua. Kondi- menonjolkan stigma-stigma yang
si Papua itu wataknya keras, harus negatif meskipun itu secara halus,”
melawan hidup keras. Jadi doktrin ujar Johan.
atau ajaran yang salah itu harus dibe-
tulkan,” ujarnya. Saran tentang pembaruan kuri-
kulum ternyata juga didukung oleh
Menanggapi hal tersebut, dalam Simeon Martinus Okpit Minipko,
segi akademis Johan Wahyudi mem- perwakilan dari Solidaritas Generasi
berikan saran pada pemerintah agar Muda Papua (SGM-P). Ia menyebut-
melakukan pembaruan kurikulum kan bahwa kurikulum pembelajaran
secara nasional karena saat ini ma- seharusnya disesuaikan dengan bu-
sih dapat dijumpai beberapa hal yang daya lokal setempat supaya dapat le-
muncul dalam buku ajar berkaitan bih mudah untuk dipahami.
dengan diskriminasi yang mengarah
pada suku Papua. “Jadi kan mereka saat ini sudah
belajar ilmu alam, belajar otodidak
“Kalau misalkan di dalam kuriku- melalui pengalaman langsung bersen-
lum kita masih ada potensi atau pem- tuhan dengan alam. Nah itu yang kita
bahasan-pembahasan yang belum tinggal akomodir. Kita tinggal lanjut-
komprehensif dalam melihat problem kan keahlian mereka,” ujarnya kepada
di Papua, itu mungkin bisa diperba- Perspektif. (feb/ct/rsa)

14 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022

Revisi UU Otsus Papua:
Munculnya Konflik Baru Bukan Otonomi Baru

Malang, PERSPEKTIF – Isu ngan adanya pemekaran daerah maka

mengenai Undang-Undang Otonomi diharapkan akses-akses publik ma-

Khusus (UU Otsus) Papua sudah men- syarakat lebih mudah dijangkau.

jadi isu yang banyak diperbincangkan Namun, selama proses perumu-

oleh masyarakat dalam waktu yang sannya, revisi UU Otsus mengalami

lama terutama di daerah Papua sendi- beberapa permasalahan. Ada banyak

ri. Undang-Undang Otsus yang salah konflik dan perbedaan pandangan

satu isinya mengatur mengenai isu antara pemerintah dan masyarakat

Daerah Otonomi Baru Papua ini ter- umum. Pertentangan yang terjadi dari

tera di dalam UU Nomor 21 Tahun sebagian besar rakyat Papua sendiri

2001. Undang-Undang tersebut ber- sebagai respon mereka atas revisi UU

laku selama 20 tahun sampai tahun Otsus tersebut. Dosen Desentralisasi

2021 kemarin. Sejak 2021, isu sema- Universitas Brawijaya, Rizqi Bachtiar

kin berkembang dikarenakan adanya memberikan pandangannya menge-

revisi terhadap UU Otsus nai revisi UU Otsus ini.

yang akhirnya di- “Justru UU Oto-

sahkan oleh De- nomi Khusus

wan Perwakilan yang sekarang,

Rakyat pada kewenangan

15 Juli 2021 daerah ditarik

lalu. ke atas atau

Dalam We- ke pemerintah

binar Desen- pusat,” jelas-

tralisasi “Eks- nya.

pektasi VS Realita” Meskipun begitu,

pada 13 April, Direktur ia menjelaskan bahwa
Fasilitasi Kepala Daerah Ilustrasi: Natasya pada kenyataannya UU

dan DPRD, Direktorat Jen- Otonomi Khusus ini cu-

deral Otonomi Daerah, Kementerian kup membantu rakyat Papua dari segi

Dalam Negeri, Andi Bataralifu me- banyaknya injeksi yang meningkat

ngatakan bahwa tujuan revisi UU setiap tahun yang berkaitan dengan

Otsus dan pemekaran daerah adalah dana otonomi khusus. Dana ini juga

untuk mempermudah pelayan dan disertai dengan alokasi umum, khu-

mempercepat pembangunan. De- sus, dan dana bagi hasil. Namun, hal

BULETIN PERSPEKTIF 15

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

terpentingnya adalah bagaimana uang yang bertentangan dengan UU Pe-
tersebut dimanfaatkan untuk kese- merintahan Daerah Nomor 23 Tahun
jahteraan rakyat Papua. 2014 yang membahas tentang taha-
pan daerah atau transisi selama tiga
Menilik Polemik Revisi Un- tahun persiapan sebelum menjadi
dang-Undang Otonomi Khusus daerah DOB. Namun, transisi DOB di
Papua justru dihilangkan.
Hasil revisi dari Undang-Undang
Otonomi Khusus kini telah disah- Sementara itu, Rizqi Bachtiar
kan. Salah satu poin penting dari un- menjelaskan bahwa UU Otsus ini
dang-undang ini adalah adanya ke- dapat menjadi sarana untuk disu-
bijakan pemekaran Daerah Otonomi supi oleh kepentingan-kepentingan
Baru (DOB) di Papua dengan dalih tertentu. Indikasi ini muncul karena
untuk menciptakan kesejahteraan UU Otsus Papua lebih mengarah ke
bagi masyarakat, tetapi justru bebe- unsur politik karena adanya permin-
rapa poin dari undang-undang ini te- taan pemekaran yang datang dari DPR
lah menyimpang dari cita-cita awal- sebagai lembaga politik yang dapat
nya dan belum berjalan secara efektif. mengatasnamakan aspirasi rakyat.

Terdapat beberapa catatan pen- Selain beberapa permasalahan di
ting dari Herman Suparman selaku atas, pendekatan yang dilakukan oleh
Direktur Komite Pemantauan Pelak- pemerintah juga masih belum tepat
sana Otonomi Daerah (KPPOD), yaitu sasaran karena kondisi setiap dae-
daerah otonomi baru di era reformasi rah berbeda-beda. Contohnya adalah
belum menunjukkan kinerja baik. daerah seperti Papua yang seharus-
Hal ini dapat dilihat dari indeks kese- nya dilakukan pendekatan secara
jahteraan, pembangunan manusia, pe- khusus. Akan tetapi, inti masalah dari
layanan publik, dan adanya korupsi. UU Otonomi Khusus mengenai DOB
ini adalah masyarakat masih kurang
“Evaluasi terhadap UU tidak dilak- dilibatkan dan pembicaraan masih
sanakan secara serius oleh pemerin- kurang intensif.
tah pusat. Wacana pemekaran yang
disetujui DPRD (Dewan Perwakilan “Pertanyaan pokok terhadap revisi
Rakyat Daerah) juga tidak melalui UU Otsus Papua, mengapa DPRP (De-
proses akuntabel, tidak aspiratif, dan wan Perwakilan Rakyat Papua) dan
tidak transparan,” jelasnya MRP (Majelis Rakyat Papua) masuk
dalam situasi opsional dalam proses
Herman lanjut menjelaskan bah- pemekaran. Padahal jelas syarat ad-
wa pemerintah dalam melakukan ke- ministrasi pemekaran adalah persetu-
bijakan tidak konsisten atau dengan juan DPRD dan MRP. Mengapa dalam
kata lain pada kebijakan awal, mereka revisi UU ada kalimat ‘dapat melalui
memberlakukan moratorium DOB, persetujuan DPRP dan MRP’. Kata
tetapi justru di UU Otsus mereka ‘dapat’ ini bisa disusupi oleh kepen-
memberi ruang untuk terlaksananya tingan-kepentingan tertentu. Tapi ini
DOB di Papua. Adapun hasil revisi

16 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN UTAMA EDISI 2 TAHUN 2022
masih indikasi,” jelas Herman.
Tanggapan Rakyat Papua
... inti masalah dari
“Setelah disahkannya Undang-Un- UU Otonomi Khusus

dang Otonomi Khusus dan menim-
bulkan banyak konflik, rakyat Papua
mengenai DOB ini
sebagai sasaran utama pembangunan adalah masyarakat
juga memiliki pandangan sendiri ter- masih kurang
hadap proses yang telah dilaksanakan dilibatkan dan
dalam regulasi Daerah Otonomi Baru pembicaraan
masih kurang
di Papua. Bagi mereka, tujuan awal
adanya DOB di Papua memang un-
tuk kemajuan daerah Papua. Akan
tetapi, Majelis Rakyat Papua sebagai
representasi masyarakat Papua masih intensif.

belum dilibatkan dalam pembahasan

UU Otsus ini. rakyat Papua sebenarnya sudah di-
“Sekarang sudah ada UU revisi catat dan didengarkan oleh negara.
Hal-hal tersebut antara lain menge-
tetapi tidak ada kajian atau evaluasi nai banyaknya kejahatan serta konflik
komprehensif dari UU Otsus sebe- yang ingin untuk segera diakhiri di
lumnya. Belum ada korelasi posi- Papua, seperti perang, genosida, dan
tif terhadap tujuan utama UU untuk kejahatan HAM. Namun, negara be-
meningkatkan kesejahteraan Papua. lum menjawab permintaan-permin-
Sehingga hal ini menunjukkan bahwa taan itu dan malah memberi otonomi
jauh dari semangat Otsus yang awal” khusus di Papua.
ujar Elvira Rumkabu, akademisi Uni-
versitas Cendrawasih. “Otonomi khusus hadir di atas
penderitaan dan bukan murni atas
Ia menambahkan bahwa un- aspirasi dari rakyat Papua sendiri.
dang-undang ini lebih fokus pada Kebijakan otonomi khusus dan DOB
pemerataan pertumbuhan saja, pa- di Papua menjadi permasalahan yang
dahal penyelesaian permasalahan tidak pernah berakhir,” imbuhnya.
HAM dan resolusi konflik jauh lebih
penting dilakukan terlebih dahulu. Sementara itu, Simeon Martinus
UU ini juga masih jauh dari harapan Okpit Minipko dari Solidaritas Gene-
masyarakat karena adanya kendali rasi Muda Papua (SGM-P) menyoroti
kelompok-kelompok tertentu yang DPR RI yang tidak melibatkan maha-
dapat membuka kesempatan bagi elit- siswa Papua sebagai kaum intelektual
elit pusat. muda bagi masyarakat.

Menurut P, salah seorang maha- “Tidak ada sosialisasi ke kami
siswa Papua di sebuah universitas mahasiswa Papua. Jadi kami maha-
swasta Kota Malang, permintaan dari siswa selaku penggerak masyarakat di

BULETIN PERSPEKTIF 17

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN UTAMA

bawah yang mempunyai keterbatasan malah sentralistik karena segala hal
pengetahuan dan pendidikan pun ti- yang ada di Papua dikendalikan oleh
dak diberikan kejelasan mengenai ke- negara.
bijakan dan anggaran pada UU Otsus
hasil revisi ini. Jadi menurut kami ti- Pendapat yang sama juga disam-
dak fair,” jelasnya. paikan oleh Simeon bahwa selama
ini UU Otsus tidak bisa maksimal
Menerka Langkah Tepat ter- karena banyak kepentingan elit pusat
hadap Otonomi Khusus Papua melalui partai politik menempatkan
kader-kadernya sebagai kepala dae-
Peran pemerintah pusat dalam hal rah di Papua. Walaupun kepala daerah
ini sangat penting agar masyarakat tersebut merupakan orang asli Papua,
Papua dapat melihat keseriusannya tapi mereka harus melayani kepen-
dalam menciptakan kesejahteraan tingan elit partai di pusat. Ia berharap
bagi mereka. Maka dari itu, peme- agar nanti bisa ada partai politik lokal
rintah seharusnya melakukan dialog di Papua sehingga segala kepentingan
dengan menempatkan rakyat Papua rakyat Papua bisa diakomodir tanpa
dalam posisi setara. Paradigma lama ada intervensi dari pusat.
yang mengatakan pemerintah jauh
lebih mengetahui segalanya diban- Meskipun begitu, Simeon menya-
dingkan rakyat harus ditinggalkan. takan bahwa DOB secara prinsip me-
mang perlu karena beberapa tempat
Hal ini selaras dengan perkata- seperti Provinsi Papua yang mempu-
an P bahwa UU DOB harus ditunda nyai 24 Kabupaten/Kota sangat luas
dulu karena ada hal yang lebih dahulu sehingga dapat dibagi tiga. Tapi ia
diselesaikan oleh negara seperti kasus memberi catatan harus ada regulasi
diskriminasi dan sejarah kelam Pa- yang bisa melindungi hak-hak ma-
pua. syarakat Papua dari kepentingan di
luar wilayah Papua itu sendiri.
“Untuk mengakhiri itu semua,
negara harus melihat sejarah Papua Elvira lalu menambahkan jika pe-
dengan benar dan meluruskannya. mekaran daerah lebih baik dihenti-
Jika negara tidak bisa melihat sejarah kan saja. DOB sudah banyak menim-
Papua dengan lurus dan benar, ma- bulkan demonstrasi dari masyarakat
salah tidak akan pernah bisa diakhiri,” Papua yang menolaknya. Menurut-
uangkapnya. nya, penyelesaian HAM yang seharus-
nya diselesaikan lebih dahulu. Elvira
Ia lanjut menjelaskan bahwa per- juga memberikan pernyataan bahwa
cuma DOB dihadirkan namun kekhu- DOB itu justru menimbulkan konflik
susannya tidak bisa diwujudkan da- baru bukannya otonomi baru. (nva/
lam pelaksanaannya. Menurutnya, di dmk/los)
Papua bukan desentralisasi namun

18 BULETIN PERSPEKTIF

INFOGRAFIS EDISI 2 TAHUN 2022

BULETIN PERSPEKTIF 19

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

Kemelut Stigmatisasi Separatisme
kepada Rakyat Papua

Ilustrasi: Safira El

Malang, PERSPEKTIF – Ka- stereotip ini yang kemudian memicu
sus pelanggaran Hak Asasi Manusia konflik pelanggaran Hak Asasi Manu-
(HAM) di tanah Papua masih menja- sia (HAM) yang dialami rakyat Papua.
di persoalan pelik yang tak kunjung
menemukan titik terang dalam upa- “Ketika diletakkan dalam perspek-
ya penyelesaiannya. Berbagai kon- tif HAM, kita bisa sebut itu seba-
flik kemanusiaan yang terus terjadi gai pelanggaran hak asasi karena
seakan-akan luput dari perhatian pe- mengandaikan orang atau etnis lain
merintah Indonesia. Mengulik kem- itu berbeda itu tidak sama dengan kita.
bali akar permasalahannya, Johan Kecenderungan yang selama ini meng-
Wahyudi, dosen Politik Identitas Uni- anggap etnis lain berbeda inilah yang
versitas Brawijaya (UB) menyatakan saya kira menyebabkan keberlang-
bahwa konflik yang terjadi di tanah sungan konflik,” jelas Johan (9/6).
Papua berakar dari adanya stereotip
yang menganggap bahwa etnis Papua Di sisi lain, Elvira Rumkabu, aka-
berbeda dari orang Indonesia, adanya demisi Universitas Cendrawasih (Un-
cen) mengatakan setidaknya ada tiga
konteks kasus pelanggaran HAM yang

20 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 2 TAHUN 2022

terjadi di tanah Papua, yaitu pelang- yang santer digaungkan oleh rakyat
garan HAM di masa lalu, pelanggaran Papua tak lain merupakan ungka-
HAM yang terjadi saat ini, dan poten- pan kemarahan rakyat Papua dan
si pelanggaran HAM yang akan terjadi sudah selayaknya ungkapan kekece-
di masa depan. waan tersebut menjadi bahan evalu-
asi pemerintah untuk dengan segera
“Pelanggaran yang dari dulu be- menyelesaikan berbagai konflik yang
lum diselesaikan ada banyak, yang ada di tanah Papua.
on going sampai saat ini masih te-
rus terjadi, juga potensi pelanggaran “Kemerdekaan pun tuntutan kare-
HAM di masa depan karena pemba- na luapan emosi atau marah atas apa
ngunan eksploitatif. Jadi bisa di- yang dilakukan negara terhadap kita,
prediksi justru kedepannya itu akan itu yang harus negara ketahui sebagai
semakin banyak pelanggaran HAM.” pelajaran buat negara. Jangan sam-
ungkap Elvira (11/6). pai karena negara sudah melakukan
intimidasi kekerasan di sana, karena
Elvira juga menambahkan bahwa kami kecewa kami menuntut merdeka
pengabaian yang terus dilakukan dan juga turut dihukum karena menyu-
tidak dipenuhinya kewajiban mema- arakan itu. Kalau tidak mau itu disu-
jukan HAM oleh pemerintah Indo- arakan, akhiri konflik, akhiri berbagai
nesia membuat penyelesaian kasus diskriminasi yang ada di Papua supaya
pelanggaran HAM di tanah Papua ungkapan itu tidak dikeluarkan oleh
mengalami kemunduran. anak-anak Papua.” jelasnya (25/6).

“Pelanggaran HAM di Papua itu “
menurut saya jadi semakin mundur
dari segi penyelesaian oleh pemerin- Kemunduran terkait
tah pusat. Padahal HAM itu kan bu- penyelesaian berbagai
kan secara konseptual, tapi itu kan kasus pelanggaran HAM
hak asasi manusia itu yang dilindungi ini menyulut
oleh negara. Negara punya kewajiban kekecewaan rakyat
untuk memajukan HAM, melindungi Papua yang kemudian
HAM, tetapi pada kenyataannya seka- diekspresikan lewat
rang yang terjadi adalah pengabaian, ungkapan kemerdekaan.
pengabaian akan berbagai kasus pe-
langgaran HAM,” jelas Elvira (11/6).

Kemunduran terkait penyelesaian
berbagai kasus pelanggaran HAM ini
menyulut kekecewaan rakyat Papua
yang kemudian diekspresikan lewat
ungkapan kemerdekaan. Salah satu
mahasiswa Papua di sebuah univer-
sitas swasta di Malang, berinisial P,
menyatakan bahwa kemerdekaan

BULETIN PERSPEKTIF 21

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

Polemik Stigmatisasi Separa- benarnya bicara soal HAM tapi bisa
tisme diplesetkan menjadi soal separatisme.
Jadi beberapa jurnalis rentan dise-
Upaya untuk menyuarakan ka- rang, akademisi rentan diserang, ak-
sus pelanggaran HAM yang terjadi di tivis apalagi mereka rentan diserang
tanah Papua tak jarang terhalang oleh ketika bicara HAM tapi ada tiba-tiba
adanya stigmatisasi yang berkembang kampanye atas nama mereka yang
di khalayak umum. Aksi-aksi yang bicara hal lain yang tidak pernah me-
dilakukan oleh masyarakat Papua reka bicarakan seolah-olah mereka ini
untuk menyuarakan konflik kemanu- separatis mendukung Papua merdeka
siaan yang mereka alami seringkali dan lain-lain, ” papar Elvira (11/6).
dikaitkan dengan upaya separatisme.
Adanya stigmatisasi ini berdampak Buntut Panjang Dari Stigmatisa-
pada semakin sempitnya ruang-ruang si
untuk berekspresi bagi masyarakat
Papua. Elvira mengatakan bahwa stig- Stigmatisasi soal separatis Papua
matisasi yang ada merupakan imbas yang berkembang di tengah masya-
dari adanya konstruksi NKRI Harga rakat tidak hanya berhenti dalam
Mati versus Papua Merdeka yang ada membentuk pola pikir masyarakat
dalam setiap isu yang terjadi di tanah saja, tetapi rakyat papua yang seha-
Papua. rusnya memiliki kesamaan hak dan
juga kebebasan dalam berpendapat
“Menurut saya karena memang seperti masyarakat Indonesia lain-
dari dulu isu Papua itu selalu diba- nya pun terkena imbasnya. Artinya,
ngun dua gitu, NKRI Harga Mati ver- stigma yang terbentuk ini berdampak
sus Papua Merdeka. Itu selalu yang pada tercekal nya kebebasan ber-
ada dan itu di-mindset semua orang pendapat masyarakat papua dalam
bahkan di Papua sendiri ada mindset menyampaikan isu-isu kemanusiaan
seperti itu,” ungkap Elvira (11/6). yang terjadi di tanah Papua, khusus-
nya di Malang.
Elvira menambahkan bahwa me-
dia sosial juga turut memberi peran- Berkaca pada pembubaran dan
an dalam terbentuknya stigmatisasi penangkapan kelompok mahasiswa
tersebut dan diperparah dengan ada- Papua saat peringatan International
nya buzzer di media sosial yang Women’s Day (IWD) atau hari perem-
bergerak dalam setiap isu yang terjadi puan pada 8 Maret 2021 lalu yang da-
di Papua. lam aksinya juga menyuarakan hak-
hak masyarakat Papua. Daniel Alexan-
“Terus kedua itu yang tadi soal der Siagian, Kepala Kantor Lembaga
buzzer. Menurut saya buzzer yang Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pos
ada itu kan sekarang semakin ba- Malang menceritakan kembali peris-
nyak di media, kami di Papua sangat tiwa tersebut.
merasakan hal tersebut. Jadi, itu akan
sangat membantu men-stigmatisasi “Jadi teman-teman Papua, kawan
beberapa gerakan-gerakan yang se-

22 BULETIN PERSPEKTIF

LAPORAN KHUSUS EDISI 2 TAHUN 2022

aliansi mahasiswa Papua itu menga- represifitas dan stigmatisasi separa-
dakan aksi demonstrasi memperi- tisme yang dialami para massa aksi
ngati IWD, International Women’s tersebut melalui nomor WhatsApp
Day ini dibubarkan dengan dalil pro- yang tertera pada akun Instagram
tokol kesehatan, dengan dalil ini mau @polrestamalangkotaofficial, tapi ti-
mengibarkan bintang kejora, dengan dak ada balasan sampai berita ini di-
dalil bahwa mereka itu pro separatis, tulis.
dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sementara itu, menurut salah satu
Ia lanjut menjelaskan bahwa pada mahasiswa Papua di sebuah universi-
peristiwa tersebut secara gamblang tas swasta Kota Malang berinisial P,
menunjukan unfair trial system di dampak dari stigmatisasi ini adalah
prosedur penangkapannya. tertutupnya ruang diskusi di kampus
bagi mahasiswa Papua yang ingin
“Pembubaran represifitas kasus menyampaikan isu di tanah Papua.
IWD kemarin itu menyalahi HAM
juga karena penggunaan ‘kekuatan “Jadi salah satu ruang yang un-
yang berlebihan’, mereka ditarik se- tuk kita bisa menyampaikan ke ru-
cara nggak manusiawi, dan lain se- ang publik, kita bisa demo karena
bagainya itu kan sangat menyalahi bagi kami itu jika menyampaikan di
HAM,” jelas Daniel. kampus itu punya konsekuensi untuk
di DO (Drop Out). Itu konsekuensi
Ia kemudian mengatakan bah- seperti itu terjadi kepada mahasiswa
wa tindakan pembubaran massa aksi Papua, ketika kita bicara soal kondi-
dengan menggunakan represifitas si Papua nah kadang konsekuensi itu
oleh aparat tersebut sangat berla- tidak diambil banyak orang memper-
wanan dengan asas kebebasan ber-
pendapat yang ada dalam konstitusi. “timbangkan itu.” jelas P (25/6).

“Isu ini sudah memiliki kepastian Adanya stigmatisasi
hukum atau belum, yang pasti yang ini berdampak
kita lihat adalah adanya pembera- pada semakin sempitnya
ngusan ruang demokrasi yang kalau ruang-ruang untuk
kita lihat sendiri di Pasal 28 C Ayat (3) berekspresi bagi
terkait Kemerdekaan berserikat, ber- masyarakat
kumpul, dan mengeluarkan pendapat Papua.
itu kan sesuatu yang pasti. Tapi teknis
di lapangannya terkadang, jaminan
kebebasan berpendapat itu seringkali
dilegitimasi, seringkali dikesamping-
kan atas dalil keamanan, sekuritas,
dan stigmatisasi,” papar Daniel (9/6).

Tim Perspektif sendiri telah ber-
upaya untuk meminta tanggapan dari
pihak kepolisian mengenai tindakan

BULETIN PERSPEKTIF 23

EDISI 2 TAHUN 2022 LAPORAN KHUSUS

Upaya Untuk Melawan Stigmati- “Memberikan edukasi baik kepada
sasi Separatisme teman-teman yang lain bahwa kami
selama ini terjebak dalam doktrinisa-
Adanya stigmatisasi kepada ma- si. Jangan karena selama ini terjebak
syarakat Papua tersebut tentu sangat dalam doktrinisasi bahwa OPM (Or-
memojokkan masyarakat Papua, ter- ganisasi Papua Merdeka) dinaikkan
utama bagi mereka yang sedang me- levelnya menjadi terorisme, semua
rantau atau sedang menuntut ilmu di mahasiswa Papua yang ada di Indone-
luar kampung halaman mereka. Oleh sia ini juga ikut dicap teroris, sehingga
karenanya, butuh penanganan khusus ketika kita melakukan demo atau aksi
untuk memerangi stigmatisasi ini. kita dicap teroris padahal kita masya-
rakat sipil biasa.” jelas P (25/6).
Almasih, dari Sekretariat Kota
Organisasi Pembebasan Malang me- Selain itu, Simeon Martius Okpit
nuturkan bahwa dengan memberi- Minipko selaku perwakilan dari Soli-
kan akses kebebasan kepada Pers dan daritas Generasi Muda Papua (SGM-
jurnalis untuk meliput kondisi yang P) mengatakan bahwa dengan ada-
sebenarnya terjadi di Papua dapat nya keterwakilan etnis Papua dalam
menjadi salah satu upaya untuk me- lembaga legislatif seperti Dewan Per-
merangi stigmatisasi yang terjadi, wakilan Rakyat (DPR) atau Dewan
dengan harapan agar rakyat bisa kem- Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
bali terbuka matanya untuk melihat akan menciptakan keseimbangan
kondisi secara objektif. konstitusi dan mengurangi potensi
konflik.
“Nah seharusnya kita melakukan
agitasi dan provokasi kepada kawan- “Kalau di Papua orang Jawa bisa
kawan organisasi gerakan yang ada di naik di kursi DPR dan DPD kenapa
Indonesia hari ini sehingga mampu kami tidak bisa di sini? Padahal kami
melihat kondisi objektif, semisal kita berada di dalam undang-undang kon-
menuntut kepada rezim hari ini untuk stitusi yang sama. Artinya belum ada
menarik militer dan aparat sipilnya keseimbangan kebijakan secara kon-
dari tanah papua, kemudian membe- stitusi. Maksudnya dalam arti apabila
rikan kebebasan jurnalis untuk bebas orang Jawa bisa naik kursi DPR kare-
meliput di tanah papua itu bisa men- na ada rumpun guyub orang Jawa,
jadi salah satu upaya dalam menghen- mereka usung supaya bisa menga-
tikan stigmatisasi ini.” papar Almasih komodir mereka di Papua, kami pun
(12/6). begitu. Kami di sini ada guyup rukun
Papua, kami usung supaya punya fi-
Hal tersebut dikuatkan dengan gur. Instrumen-instrumen lainnya pun
argumen P yang mengatakan bahwa akan mengikuti bila ada keterwakilan
upaya memberantas stigmatisasi ini kita di legislatif.” ujar Simeon (28/6).
harus dimulai dari memberikan pe- (gh/yn/ads)
mahaman kepada masyarakat umum
mengenai kondisi nyata yang terjadi
di Papua.

24 BULETIN PERSPEKTIF

OPINI EDISI 2 TAHUN 2022

Epidemi bagi Ibu Pertiwi

Ilustrasi: Safira El

Konflik identitas menjadi sebab stan ‘menggerogoti’ integrasi bangsa
mendasar atas ragam problematika Indonesia. Penyakit ini tidak hanya
Papua, yang sudah seperti epidemi mewabah pada satu daerah, tetapi
juga ditemukan di berbagai daerah
Mbagi Indonesia. di Indonesia. Ini layaknya epidemi
embaca tajuk di atas, ba- sebuah penyakit yang menimbulkan
rangkali yang terlintas di banyak korban dalam populasi ma-
pikiran pembaca, bahwa tulisan ini syarakat luas. Penyakit yang saya
akan membahas isu seputar dunia me- maksudkan tersebut adalah konflik
dis atau kesehatan. Saya meminjam identitas.
diksi ilmiah ‘epidemi’ untuk meng-
gambarkan kompleksitas problema- Konflik dan Identitas
tika yang ada di Indonesia mengenai Berbicara tentang konflik, tentu
Papua, dari dulu hingga sekarang.
Diskriminasi, marginalisasi, separa- penyebabnya tidak akan jauh dari per-
tisme, konflik vertikal dan horizontal, bedaan tentang suatu hal. Termasuk
serta berbagai problematika lain, yang di dalamnya adalah tentang identi-
seolah tidak kunjung terselesaikan tas. Saya ingat sekali ketika mengikuti
hingga menjadi ‘penyakit’ yang kon- mata kuliah Komunikasi Antarbu-

BULETIN PERSPEKTIF 25

EDISI 2 TAHUN 2022 OPINI

daya, ada satu bab yang membahas inilah yang menjadikan konflik iden-
tentang identitas etnis dan budaya. titas.

Berdasarkan rangkuman pendapat Konflik identitas ini yang menjadi
dari pakar cultural studies, saya me- sumber utama dari segala problema-
mahami bahwa identitas adalah ben- tika yang terkait dengan Papua. Sejak
tuk konstruksi refleksif kita sendi- awal menjadi bagian dari Ibu Pertiwi,
ri, dan persepsi orang lain tentang para pendiri bangsa telah memiliki
“siapakah diri kita?”. perbedaan pandangan tentang inte-
grasi Papua yang saat itu masih ber-
Jadi, identitas tidak lahir dari pe- nama Irian Barat. Perbedaan tersebut
mikiran kita seorang, tapi lahir se- tentu menyoal tentang isu identitas
bagai bentuk konsekuensi atas inter- mereka sebagai Melanosoid. Mereka
aksi kita dengan orang lain. Maka dari berbeda ciri fisik dari rakyat Indone-
itu, budaya mempengaruhi kita untuk sia kebanyakan. Salah satu tokoh yang
mengidentifikasi diri sendiri, baik da- menyuarakan fakta tersebut adalah
lam lingkup personal maupun sosial. Mohammad Hatta.

Perlu diketahui bahwa identitas itu Bukan tanpa alasan, beberapa
beragam, kompleks, dan ‘beririsan’. pendiri bangsa menyoal hal tersebut.
Keberagaman ini seringkali membawa Mereka tidak ingin terjadi disintegrasi
kita pada kognisi tidak konsisten (diso- bagi Indonesia. Mereka sadar bahwa
nansi) yang apabila saling bertemu, isu perbedaan identitas sangat rawan
bisa menyebabkan benturan pema- membawa masyarakat pada situasi
haman dan ketegangan. Fenomena konflik. Benar saja, konflik yang terja-
di di Papua seolah tidak berkesudahan
“ hingga sekarang. Namun, bukan ber-
Orang non-Papua arti sebuah negara harus dihuni oleh
juga harus paham bahwa mereka yang se-identitas saja. Banyak
mereka tidak bisa dengan contoh negara yang memiliki multidi-
mensi identitas, seperti Amerika Se-
seenaknya menekankan rikat, Australia, Malaysia, Singapura,
pada supremasi dan masih banyak lagi lainnya.
etnisnya,
Bangsa Indonesia sejak awal
lantas menganggap pendiriannya memang merupakan in-
etnis lain lebih rendah tegrasi dari berbagai etnis dan wilayah
derajatnya dalam bingkai berdaulat yang sudah ada terlebih da-
satu bangsa Indonesia. hulu sebelum menjadi Indonesia. Dari
sisi genealogi pun, agak riskan untuk
melabeli etnis atau ras tertentu se-
bagai ‘orang asli’ Indonesia. Manusia
yang mendiami Indonesia sekarang
adalah campuran dari berbagai gene-

26 BULETIN PERSPEKTIF

OPINI EDISI 2 TAHUN 2022

tika.
Oleh karena itu, memarginalkan

etnis tertentu yang berbeda dengan

“kita, apalagi menganggap mereka
bukan bagian dari bangsa Indone- Keberagaman ini
sia, adalah tindakan yang tidak boleh seringkali membawa kita
dilakukan. Ini bisa menimbulkan pada kognisi
konflik identitas yang menambah tidak konsisten (disonansi)

daftar problematika bangsa.

Contoh kasus terbaik adalah pada yang apabila
stereotip tentang Papua yang seolah saling bertemu, bisa
menjadi epidemi bagi bangsa Indone-
sia ini. Banyak perbedaan dari identi- menyebabkan benturan
tas yang melekat pada diri kita, bukan pemahaman dan
berarti kita tidak bisa bersatu menjadi ketegangan.
bagian dari bangsa Indonesia.

Pancasila is the Vaccine non-Papua juga harus paham bahwa
Pancasila sebagai sistem filsafat mereka tidak bisa dengan seenaknya
menekankan pada supremasi etnis-
memuat tiga dimensi (ontologis, epis- nya, lantas menganggap etnis lain le-
temologis, dan aksiologis). Dimensi bih rendah derajatnya dalam bingkai
ontologis mengajak kita pada hakikat satu bangsa Indonesia. Akhirnya, sa-
Pancasila sebagai falsafah kehidupan ling memahami menjadi penyembuh
bangsa, dengan konsekuensi bahwa terbaik saat terjadi konflik identitas.
sila-sila Pancasila dijadikan pedoman Persatuan bangsa lebih penting, un-
bertingkah laku setiap warga nega- tuk terciptanya kesejahteraan.
ra. Perlu dipahami bahwa kebebasan
yang kita miliki itu dibatasi oleh kebe- Dimensi epistemologis, membuat
basan orang lain. Kita memang ber- Pancasila dijadikan sistem keper-
hak bebas melakukan apapun, tetapi cayaan berupa ideologi negara yang
orang lain juga berhak punya kebe- menyatu dalam diri warga negaranya.
basan pula. Setiap sila Pancasila, saling menjiwai.
Pembangunan untuk rakyat Indo-
Jika menjiwai filsafat Pancasila, nesia, termasuk untuk Papua, harus
setiap warga negara seharusnya pa- memperhatikan nilai-nilai, aturan,
ham bahwa kebebasan berpendapat dan norma yang ada pada bangsa In-
harus dapat dipertanggungjawab- donesia. Pancasila harus dijadikan
kan secara moral dan yuridis. Orang cara berpikir untuk menangani ragam
Papua sepatutnya memaklumi bah- problematika Papua.
wa stereotip negatif tentang Papua
yang beredar di masyarakat luas, ti- Aksiologis Pancasila terbentuk
dak dapat begitu saja hilang. Orang sebagai sistem nilai atau norma yang
diterapkan. Perwujudannya berben-

BULETIN PERSPEKTIF 27

EDISI 2 TAHUN 2022 OPINI

tuk aturan konstitusi, mulai dari UUD problematika Papua akan dapat ter-
NRI 1945, hingga Peraturan Daerah. urai dengan baik. Pancasila ada untuk
Hak dan kewajiban asasi warga nega- menjadi vaksin bagi epidemi konflik
ra diatur dan dijamin dalam nilai in- identitas yang mendiskreditkan Pa-
strumental Pancasila, termasuk hak pua. Menjadi kewajiban kita untuk
dan kewajiban untuk saling menghar- memulihkan ibu pertiwi dari epidemi
gai dan menjauhi konflik identitas se- ini, dengan “vaksin” Pancasila yang
bagai bangsa Indonesia. memberikan kekebalan fisik dan ro-
hani bagi integrasi bangsa.
Dengan demikian, saya kira ragam

tentang penulis

Saya Danu Eko Pranoto, mahasiswa
Semester 4 Ilmu Komunikasi, Univer-
sitas Brawijaya. Menulis menjadikan
otak saya dapat berpikir kritis da-
lam menanggapi realitas yang saya
temui.

28 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 2 TAHUN 2022

Eksploitasi Itu Bernama

Food Estate

“ ... negara-negara sedang berkembang akan
kehilangan kesempatan untuk menikmati
keuntungan yang dapat dihasilkan dari
proses-proses produksi maupun penjualan
” sejumlah komoditas yang dihasilkan.

Terlepas dari ragam konflik nasional (Food Estate) merupakan
yang banyak diperlihatkan salah satu dari 10 program strategis
melalui media, Papua kaya dengan nasional dan 201 Proyek Strategis

ragam potensinya. Perjuangan masya- Nasional dengan nilai investasi sebe-

rakat Papua demi memperoleh ke- sar Rp 4.809,7 triliun, yang tertuang

daulatan dan hak sepenuhnya atas dalam Peraturan Presiden Nomor

segala sumber daya yang dimiliki se- 109 Tahun 2020. Program tersebut

lalu menemui jalan buntu, ragam akan direalisasikan pada tiga daerah

kebijakan eksploitatif selalu mem- yaitu Kalimantan Tengah, Papua, dan

bayang-bayangi kebebasan mereka. Sumatera Utara. Untuk pelaksanaan

Salah satu kebijakan yang kembali di papua, Berdasarkan pusaka.or.id

merebut hak masyarakat Papua ada- (2020) program tersebut akan berlo-
lah Food Estate.
kasi di Kabupaten Merauke, Mappi,

Pada Juni 2020 melalui Kemen- Boven, Digoel, dan Yahukimo dengan

terian Lingkungan Hidup dan Kehu- total luas 2.684,680,68 hektar dan

tanan Republik Indonesia, Direktorat 243,379,46 hektar diantaranya me-

Pengukuhan dan Penatagunaan Ka- rupakan kawasan hutan lindung.

wasan Hutan dan Tata Lingkungan Program pemerintah tersebut di-

meluncurkan program dengan judul gadang-gadang mampu melindungi

besar proyek “Pemulihan Ekonomi masyarakat Indonesia dari ancaman

Nasional (PEN) Food Estate”. Pro- krisis pangan dan ekonomi akibat
gram peningkatan penyediaan pangan wabah dunia Covid-19. Program food

BULETIN PERSPEKTIF 29

EDISI 2 TAHUN 2022 RISET

“Penetapan tersebut akan nan tidak perlu mengajukan ijin dan
mengulang masalah hutan-hutan yang dulunya dilindungi
lama dan praktik akan diubah menjadi KHKP (Kawasan
militerisme yang terjadi Hutan untuk Ketahanan Pangan). Izin
ini bisa berlaku selama 20 tahun dan
di bidang pertanian. bisa diperpanjang. Selanjutnya pro-

gram ini hanya mengizinkan konversi
ke perkebunan industri, bukan untuk
petani lokal.

Masalah lain muncul lantaran pro-

gram ini ditugaskan kepada menteri

estate sendiri akan dilakukan dengan pertahanan, seperti dijelaskan (The
pengembangan perbenihan dan bu- Jakarta Post, 2020) bahwa penun-
didaya komoditas, seperti budidaya jukkan Menteri Pertahanan untuk
tanaman pangan, budidaya tana- memimpin program Food Estate dan
man hortikultura, budidaya tanaman bukannya Menteri Pertanian nampak
perkebunan, dan budidaya peter- tidak konsisten. Penetapan tersebut
nakan (Walhi, 2021). Demi memu- akan mengulang masalah lama dan
luskan jalan dari program tersebut, praktik militerisme yang terjadi di
selanjutnya aturan lain diterbitkan bidang pertanian. Tidak hanya repre-
yakni Permen LHK No: P.24/MEN- sifitas aparat yang dikhawatirkan,
LHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 ten- sejak era orde baru bahkan sebelum-
tang Penyediaan Kawasan Hutan un- nya, tentara terlibat di banyak bidang
tuk Pembangunan Food Estate, yang bisnis dengan keuntungan besar ter-
membolehkan penyelenggaraan food masuk proyek agrobisnis sebagai alat
estate dalam kawasan hutan, dan untuk memperkaya diri sendiri.
diperkuat dengan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Kemunculan program ini akan
tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjadi legitimasi baru pemerin-
yang menjadikan Food Estate sebagai tah untuk melakukan eksploitasi dan
daerah strategis. menyingkirkan Orang Asli Papua yang
hidup dan bergantung pada alam.

Peraturan baru tersebut meng- Mengulang Kesalahan yang
izinkan pembukaan kawasan hutan Sama
yang selama ini dilindungi dan dikon-
versikan menjadi lahan pertanian. Proyek yang sama persis pernah
Kawasan hutan di Indonesia yang dilakukan di tempat yang sama pula,
dilarang untuk perkebunan kecuali proyek bernama Merauke Integrated
kementerian mengeluarkan izin kon- Food and Energy Estate (MIFEE).
versi hutan untuk dibuat lahan per- Proyek tersebut dilaksanakan pada
tanian. Tapi di bawah peraturan yang kepemimpinan presiden Susilo Bam-
baru (Pasal 19), operator perkebu- bang Yudhoyono, dengan luas da-

30 BULETIN PERSPEKTIF

RISET EDISI 2 TAHUN 2022

erah proyek sekitar 1,283 juta hektar. an dan pangan yang relatif kondusif
Dijelaskan (R. Yando, dkk. 2011) dari di Indonesia. Namun, isu krisis pa-
proyek MIFEE banyak dampak negatif ngan merupakan isu global, khusus-
yang ditimbulkan. Diantaranya meru- nya bagi kelompok-kelompok mar-
sak tatanan lahan, perekonomian, ginal. Terdapat beberapa faktor yang
serta kebutuhan pangan masyarakat mempengaruhi krisis tersebut, me-
lokal yang turut terganggu. Selain itu, nurut laporan National Geographic
pada realitasnya di lapangan peme- (2009) dalam sepuluh tahun tera-
rintah tidak dapat memenuhi janji khir masyarakat dunia lebih banyak
yakni pemenuhan tenaga kerja, pada melakukan konsumsi pangan daripa-
nyatanya banyak tenaga kerja pen- da memproduksinya. Dari kondisi de-
datang dibanding masyarakat lokal. mikian, maka jumlah pangan tidak se-
Dan yang pasti terjadi banyak eksploi- banding dengan jumlah populasi yang
tasi hutan yang secara status menjadi kemudian menyebabkan kelangkaan
hutan budaya dari masyarakat adat dan harga yang mahal. Lebih jauh
Malind. Pengamat pertanian, Khudori lagi dalam penelitian yang dilakukan
(dalam Kontan, 2020) menjelaskan International Food Policy Research
kegagalan dari proyek Merauke Inte- Institute dan Consultative Group on
grated Food and Energy Estate (MI- International Agricultural Research
FEE). Proyek yang pada awalnya akan (2009), menjelaskan bahwa kondisi
mengelola 1,23 juta ha tanah, yang krisis ini terjadi lantaran moderni-
bertahan sampai saat ini hanya 400 sasi pada sektor pertanian, penggu-
ha. naan pestisida dan perubahan iklim
berperan besar menciptakan kondisi
Dalam laporan TAPOL (2022) tersebut.
tercatat terdapat beberapa program
perluasan pertanian di Papua yaitu Daniel dan Mittal (2009), men-
(2006-2007) Merauke Integrated jelaskan di level internasional upaya
Rice Estate (MIRE) – padi, (2007) dalam mengatasi ancaman krisis pa-
Rencana Nasional Bahan Bakar Na- ngan dan energi, memicu terjadi feno-
bati (BBN) – kelapa sawit, (2010) mena yang disebut land grabbing.
Merauke Integrated Food and Ener- Tren perampasan lahan merujuk pada
gy Estate (MIFEE) – padi, (2011) proses peralihan hak penguasaan atas
Proyek Tanah Merah – kelapa sawit, lahan yang terjadi dengan cepat, baik
(2015) Merauke Food Estate – padi, melalui mekanisme jual-beli maupun
dan yang terakhir (2020) Food Estate sewa, dari negara-negara berkem-
versi terbaru. bang yang miskin ke negara-negara
kaya yang pengadaan bahan pangan-
Mengenal Isu Pangan nya tidak pasti dan melalui penana-
Pembahasan terkait isu pangan man modal oleh perusahaan-perusa-
haan swasta dari negara-negara kaya
mungkin sebagian orang di Indonesia tersebut untuk menghasilkan bahan
tidak relate, lantaran kondisi pertani-

BULETIN PERSPEKTIF 31

EDISI 2 TAHUN 2022 RISET

pangan yang akan diekspor kembali dan membenahi masalah pada sek-
menuju negara-negara kaya. tor lingkungan, negara telah melaku-
kan perselingkuhan dengan korpora-
Dari fenomena tersebut, Aarts si-korporasi internasional di tengah
(2009) menjelaskan jika tidak dikelo- kepentingan masyarakat banyak.
la dengan baik, investasi besar-besar-
an di sektor pertanian tersebut dapat Ancaman yang Nyata
mengabaikan “hak untuk memperoleh Melihat program problematis ter-
sumber kehidupan yang berkesinam-
bungan di daerah pedesaan”, dan per- sebut, tentu terdapat banyak potensi
soalan ini akan melahirkan fenome- konflik yang dihadapi oleh masya-
na “penjajahan baru”, karena nega- rakat. Berikut ragam masalah dari
ra-negara kaya mengatur, menikmati program food estate: Hilangnya hak
akses, dan menggunakan sumber daya atas tanah dan hutan bagi masyarakat,
secara leluasa, sementara negara-ne- masalah tersebut jelas terjadi lantaran
gara sedang berkembang akan kehi- regulasi diatur untuk mendukung
langan kesempatan untuk menikma- adanya pembukaan hutan. Selanjut-
ti keuntungan yang dapat dihasilkan nya adalah masalah resentralisasi, hal
dari proses-proses produksi maupun ini terjadi lantaran pemegang kekua-
penjualan sejumlah komoditas yang saan dilakukan sepenuhnya oleh
dihasilkan. negara, serta sangat minim pelibatan
masyarakat lokal.
Dengan begitu jelas kita meli-
hat keberpihakan dan orientasi dari Masalah lainnya adalah ancaman
deforestasi dan bencana ekologis. Hal
“negara, alih-alih menyembuhkan tersebut lantaran pembukaan lahan
... negara-negara kaya terjadi pada hutan-hutan primer yang
mengatur, menikmati akses, memiliki fungsi besar pada kelestari-
dan menggunakan sumber an. Dan permasalahan lain menjadi
paradoks dari proyek food estate ini
daya secara leluasa, adalah hilangnya ketahanan pangan
sementara lokal, lantaran masyarakat lokal yang
bergantung pada hutan akan kehilang
negara-negara sumber penghidupan mereka.
sedang berkembang
Permasalahan food estate ini ada-
akan kehilangan lah masalah yang kompleks, mulai da-
kesempatan untuk ri isu awal yakni pangan, ekonomi, yang
menikmati keuntungan. kemudian membawa masalah lain,
politik, militerisme, lingkungan, bu-
daya, hak masyarakat, kebebasan, kes-
ejahteraan, dan ragam masalah lain
yang akan terus mengancam. (Lit-
bang)

32 BULETIN PERSPEKTIF

SASTRA EDISI 2 TAHUN 2022

Menu.

Ilustrasi: Safira El

“Pak, boleh lihat menunya?”

Bapak pemilik warung makan segera menyodorkan
kertas berisi menu makanan dengan judul,

“Menu khusus perantau dari Bumi Cendrawasih”

“Sebenarnya percuma. Isinya hanya pisang. Mau
berapa sisir?”

BULETIN PERSPEKTIF 33

EDISI 2 TAHUN 2022 SASTRA

Tindas Identitas

“Jangan blok cahayanya, nanti dia enggak kelihatan. Kulitnya kan
gelap sekali”
“Hati-hati dia ngamuk”
“Benar juga. Di sana kan masih hutan, pasti ganasnya masih sama
seperti binatang.”

Angsuran tawa yang membahana
memancing kepalan tangannya
mengeras, membentuk cetak urat-urat
nadi yang tampak jelas.
Di sebelah kirinya tampak mereka yang
berdiri seolah paling
berkelas, mencemooh dirinya
hingga koyak sudah di hatinya
membekas.

Ilustrasi: Safira El

Mengapa tindas perbedaan identitasnya tak pernah berkesudahan?

Penulis bernama Putri Gemilang Hutajulu, mahasiswa Ilmu Komu-
nikasi 2020 yang sekarang aktif di LPM Perspektif Divisi Sastra.

34 BULETIN PERSPEKTIF

RESENSI EDISI 2 TAHUN 2022

The Help: Representasi Maraknya Rasisme
di Amerika pada Tahun 60-an

Judul Film : The Help

Durasi : 2 jam 26 menit

Distributor : Disney+

Tahun Rilis : 2011

Sutradara : Tate Taylor

Produser : Chris Columbus, Michael

Barnathan, dan Brunson

Green

Penulis Naskah : Tate Taylor

Pemeran : Emma Stone, Jessica

Chastain, Viola Davis, Bryce

Dallas Howard, Allison

Janey, Octavia Spencer

Sumber foto: imdb.com

Resensi Oleh : Febryana Rizka Damayanti

“ Tak ada yang pernah menanyakanku bagaimana rasanya
menjadi diriku. Namun, setelah kuberitahukan kebenarannya,
aku merasa bebas.
– Aibileen

Film yang diadaptasi dari buku lain berkulit hitam lainnya juga meng-
berjudul sama karya Kathryn alami hal serupa.
Stockett ini mengangkat sebuah isu
kontroversial yang terjadi di Amerika Dalam film ini kita dapat melihat
pada saat itu yaitu rasisme yang dialami berbagai perlakuan rasis yang dialami
orang berkulit hitam. Dikisahkan da- oleh Aibileen dan kawan-kawannya
lam film ini, seorang pembantu rumah membuat penonton menggelengkan
tangga berkulit hitam, Aibileen, yang kepala karena sangat tidak manu-
bekerja pada orang berkulit putih se- siawi. Di kota tempat Aibileen bekerja
lama bertahun-tahun. Ketika bekerja, terdapat sebuah peraturan yang meng-
ia seringkali mendapat perilaku yang atur bagaimana seharusnya orang
tidak pantas dari majikannya. Ternya- berkulit hitam diperlakukan. Bebera-
ta peristiwa ini tidak terjadi pada pa diantaranya adalah buku pelajaran
dirinya saja, melainkan pembantu orang kulit hitam dan kulit putih ha-
rus dibedakan, toilet yang digunakan

BULETIN PERSPEKTIF 35

EDISI 2 TAHUN 2022 RESENSI

harus dipisah karena orang berkulit mirip seperti tahun 60-an. Misalnya
putih menduga bahwa orang berku- pemilihan palet warna yang didomi-
lit hitam adalah pembawa penyakit, nasi warna coklat, pilihan baju yang
hingga orang yang menuntut kese- digunakan setiap karakternya, hingga
taraan akan ditangkap dan dikenai mobil khas pada zamannya yang di-
hukuman. gunakan Skeeter mampu membuat
penonton seperti masuk ke tahun 60-
Setelah dijelaskan bagaimana bu- an.
ruknya masyarakat di kota itu, mun-
cul karakter baru bernama Skeeter. Namun, ada beberapa catatan
Ia adalah wanita muda berkulit pu- yang menjadi kekurangan film ini.
tih yang bekerja sebagai penulis di Pertama, alur yang lambat. Terdapat
suatu perusahaan surat kabar. Meli- beberapa adegan yang tidak perlu di-
hat adanya peristiwa yang menurut- masukkan ke dalam film seperti status
nya tidak benar ini, ia berkeinginan Skeeter yang lajang sebenarnya cukup
untuk mengangkat kisah Aibileen dan digambarkan dengan omelan ibunya
kawan-kawan menjadi sebuah buku. yang menyuruhnya segera mencari
Awalnya Aibileen tidak mau mene- pasangan. Tidak perlu diperjelas de-
rima tawaran Skeeter karena ia ta- ngan bagaimana kisah cintanya de-
kut mendapat masalah. Namun, ia ngan laki-laki sebelumnya. Kedua, ter-
berubah pikiran ketika melihat teman- lalu banyak alur emosi yang dimuncul-
nya, Minny, dipecat karena ketahuan kan. Memang benar The Help adalah
menggunakan toilet milik majikan- film yang emosional, hanya saja Taylor
nya. terlalu banyak menampilkan hal itu ke
dalam film sehingga penonton tidak
Keunggulan yang ditunjukkan da- merasakan klimaks permasalahan-
lam film The Help ini adalah Taylor nya.
mampu menggabungkan berbagai ki-
sah dari setiap karakternya dengan Secara keseluruhan, The Help sa-
baik, sehingga di akhir film penon- ngat layak untuk ditonton. Terlepas
ton dapat merasakan emosi yang dari kekurangannya, ending yang di-
kuat dibarengi dengan perlawanan suguhkan sangat melegakan. Kita da-
yang dilakukan Aibileen dan Minny. pat melihat Aibileen akhirnya bisa
Kemampuan akting dari semua karak- lepas dari siksaan yang terus meng-
ter sangat berkelas, terutama peme- hantui hidupnya selama bertahun-
ran antagonisnya yaitu Hilly yang tahun. Selain itu, isu yang diangkat
mampu membuat penonton kesal de- dalam film ini sangat dekat dengan
ngan segala perilaku rasisnya. Jika masyarakat khususnya di Amerika.
dilihat secara visual, Taylor sangat Walapun film ini terbilang sederhana,
berbakat dalam membuat film ini tetapi kualitasnya jauh di atas standar.

Penulis bernama Febryana Rizka Damayanti, mahasiswa
Psikologi 2021. Saat ini ia aktif di LPM Perspektif Divisi Redaksi.

36 BULETIN PERSPEKTIF

ADVERTORIAL EDISI 2 TAHUN 2022

Sambut Perkuliahan Luring, Temukan Solusi
Kebutuhan Atribut Organisasimu Disini!

Malang, PERSPEKTIF – Me- kehidupan normal perkuliahan se-
masuki masa peralihan dari era pan- perti saat sebelum pandemi Covid-19
demi Covid-19 menuju kehidupan mewabah di Indonesia.
normal, kegiatan masyarakat yang
semula dilakukan secara mandiri di Dalam menyambut era endemi
dalam rumah dengan bantuan konek- seperti saat ini, tentu saja banyak
si internet perlahan mulai dijalankan persiapan yang dilakukan oleh maha-
dengan konsep hybrid. Tak terkecua- siswa terutama bagi mereka yang ter-
li dengan aktivitas mahasiswa dalam gabung dalam sebuah komunitas atau
berorganisasi. Saat ini, kegiatan or- organisasi. Persiapan ini terutama
ganisasi mahasiswa mulai dijalankan berkaitan dengan kebutuhan atribut
dengan membagi sebagian anggota- organisasi atau komunitas yang dapat
nya untuk melakukan tugas dari ru- menjadi identitas pembeda antara
mah (online) dan sebagiannya lagi satu kelompok dengan yang lainnya
melakukannya bersama dengan ber- serta memberikan simbol solidaritas
kumpul secara langsung (offline). dan kebanggaan antar anggota karena
Meskipun merupakan budaya baru, telah belajar dan mengabdi pada satu
namun sistem hybrid nampaknya atap organisasi yang sama.
mampu menjadi pemantik semangat
bagi mahasiswa untuk menyambut Salah satu atribut yang sering di-
pakai untuk menunjukkan identitas
mahasiswa sebagai bagian dari se-

BULETIN PERSPEKTIF 37

EDISI 2 TAHUN 2022 ADVERTORIAL

buah organisasi adalah pakaian se- lebih dari 14 tahun telah melayani dan
ragam atau sering dikenal dengan is- mendapat kepercayaan tak hanya oleh
tilah PDL (Pakaian Dinas Lapangan). mahasiswa malang, tetapi juga oleh
Biasanya PDL akan dikenakan dalam mahasiswa di seluruh Indonesia dari
kegiatan-kegiatan tertentu, terutama Aceh hingga Papua dalam menye-
pada saat kegiatan luar ruangan. Maka diakan berbagai kebutuhan atribut
dari itu, pembuatan pakaian seragam organisasi. Menurut pengakuan Zu-
organisasi harus diperhatikan dengan lfa selaku koordinator Inot Produc-
sungguh-sungguh terutama dalam tion, kepercayaan konsumen terse-
hal pemilihan bahan pakaian. Hal ini but didapatkan karena adanya upaya
dikarenakan bahan pakaian tersebut tim Inot Production dalam menjaga
akan bersinggungan langsung de- kualitas produksi, bahan baku, serta

ngan kenyamanan pengguna. Apalagi komitmen dalam memberikan har-
jika pakaian tersebut digunakan aktif ga terjangkau dan ketepatan waktu
ketika melaksanakan kegiatan di luar pengerjaan.
ruangan.
Berbeda dengan kegiatan usa-
Menjawab kebutuhan tersebut, hanya di awal pendirian yang hanya
saat ini banyak sekali tersebar usa- menerima pesanan produk konveksi,
ha konveksi yang menawarkan jasa saat ini Inot Production telah mele-
pembuatan atribut organisasi maha- barkan kiprahnya dalam berbagai
siswa dengan berbagai penawaran sektor bisnis seperti konveksi, desain,
harga, pelayanan, serta kualitas yang dan printing. Produk andalan yang
tentu akan berbeda-beda. Bahkan tak dihasilkan antara lain banner, buku,
sedikit pelaku usaha konveksi yang brosur, packaging, stiker, bloknote,
mengembangkan usahanya dengan sertifikat, kalender, poster, pin, mug,
menerima pesanan pembuatan kartu pulpen, dan berbagai jenis produk
identitas atau produk-produk mer- printing lainnya. Lebih luas lagi, Inot
chandise lain yang dapat menunjang Production juga melayani konsultasi
kebutuhan kegiatan organisasi maha- branding bagi pelaku usaha kecil dan
siswa. menengah yang membutuhkan jasa
branding untuk memasarkan produk
Inot Production merupakan salah mereka.
satu usaha konveksi asal Malang yang

38 BULETIN PERSPEKTIF

ADVERTORIAL EDISI 2 TAHUN 2022

“Inot Production selalu memberi- konsumen tanpa dipungut biaya. Se-
kan garansi pada semua produk yang lain desain, mahasiswa juga dapat
kami produksi. Setiap bulannya, kami memanfaatkan jasa konsultasi bahan
rutin mengadakan promo pada saat yang disediakan. Penawaran menarik
momen-momen tertentu. Kami juga berupa potongan harga senilai 2.5%
secara khusus akan memberikan sam- juga akan diberikan untuk peme-
pel produk serta layanan desain gratis sanan produk clothing diatas 50 pcs.
sebagai bentuk service kami. Untuk (cf/vny)
mahasiswa, kami tidak pernah ragu
untuk memberikan harga atau diskon INOT PRODUCTION
khusus serta bersedia memberikan
support acara dalam bentuk sponsor- Jl. Batujajar No.24 Kota Malang
ship” ucap Zulfa kepada tim Perspek-
tif (7/7). Email : [email protected]

Bersama dengan Inot Produc- Telp/WA : 085105363366,
tion, mahasiswa tidak perlu pusing
memikirkan desain pakaian seragam 085815972579
atau merchandise yang ingin dibuat
karena tim Inot Production secara ak- IG : inotproduction (http://
tif akan membantu memberikan kon-
sultasi desain yang dapat dimanfaat- instagram.com/inotproduction)
kan secara gratis oleh
ID Line : @inotproduction

Open Hour: Senin- Sabtu pukul

08.00- 16.00

“Disclaimer: Artikel komunikasi bisnis merupakan advertori-
al yang disajikan oleh Tim Marketing Komunikasi dengan tidak
meninggalkan kaidah-kaidah jurnalistik. Bagi Anda yang in-
gin mempromosikan produk dan jasa tertentu silahkan hubungi
[email protected]”

BULETIN PERSPEKTIF 39

LENSA

The Last Memory
– Karina

LENSA

Tremor
– Aurellia

LENSA

Empty Seats
– Karina