Petunjuk PPRG

Papua Barat




Papua




NTB

Jawa Timur NTT





PEDOMAN TEKNIS


PENYUSUNAN

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)


DAN

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)




Berikut Contoh Beberapa SKPD




Penulis:
Ismi Dwi Astuti Nurhaeni
Konsultan Gender untuk Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation



Editor:
Chandra Sugarda

Gender Specialist untuk Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation

Buku Pedoman ini diterbitkan oleh:


Australia Indonesia Partnership for Decentralisation
(AIPD)




























Untuk informasi lebih jauh mengenai program-program AIPD dapat menghubungi:


Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)
Cyber 2 Tower 18th Floor, Suite M.35,

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13
Jakarta 12950
Phone: +62 21 5799 8999, 5799 8932
Web www.aipd.or.id
Email: [email protected]

PEDOMAN TEKNIS

PENYUSUNAN


GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DAN


GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)



Berikut Contoh Beberapa SKPD
















Penulis:
Ismi Dwi Astuti Nurhaeni
Konsultan Gender untuk Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation



Editor:
Chandra Sugarda
Gender Specialist untuk Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation

DISCLAIMER





Pandangan dan pendapat dalam laporan Pro!l Gender ini

bersumber dari tim penyusun, dan tidak serta merta menggambarkan
pandangan pemerintah Australia.


Untuk keterangan lebih lanjut mengenai buku pedoman ini,
silakan hubungi:

Chandra Sugarda
([email protected])
dan

Layanan Informasi AIPD
([email protected])



























Australian aid - managed by Cardno
on behalf of the Australian Government

Kata Pengantar
Direktur Program AIPD


Pemerintah Australia mendukung usaha Pemerintah Indonesia untuk memperkuat implementasi
kebijakan desentralisasi di Indonesia, terutama melalui program Australia Indonesia Partnership
for Decentralisation (AIPD). Program AIPD bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan publik,
khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, melalui pengelolan keuangan daerah yang lebih
baik dan responsif gender.


Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan pengarusutamaan gender
dengan mengeluarkan Surat Edaran No.270/M.PPN/11/2012; No.SE-33/MK.02/2012;
No.050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG). Surat Edaran ini merupakan lanjutan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap
pengarusutamaan gender yang pernah dituangkan dalam Inpres Nomer 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam konteks desentralisasi,
pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.


Buku pedoman ini disusun sebagai bahan pelengkap dari modul/panduan mengenai Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang sudah disusun oleh pemerintah, seperti
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bappenas. Buku ini berusaha
menguraikan dan menjawab beberapa kesulitan pemerintah daerah dalam memahami
langkah-langkah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,
diantaranya dengan cara menyajikan contoh-contoh Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender
Budget Statement (GBS) dari beberapa SKPD.


Kami berharap buku Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender
Budget Statement (GBS) ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya para perencana
di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan bagi
aparatur pemerintah daerah lainnya, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta
pemerhati gender dan pembangunan daerah.


Direktur Program AIPD






Jessica Ludwig-Maaroof
















i

PRAKATA




Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender
belum menunjukkan hasil optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal tata cara
pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah
daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang repsonsif gender,
yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Selain itu,
peraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan perencanaan responsif gender, dengan
memperkenalkan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) dan metode
analisis lain, yang hasilnya digunakan untuk menyusun Gender Budget Statement (GBS). GBS
merupakan dokumen resmi perencanaan dan penganggaran yang menjadi bagian tak terpisahkan
dengan dokumen RKA/DPA SKPD.


Selain Permendagri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Bappenas juga sudah mengeluarkan panduan/modul pelatihan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG) serta melakukan pelatihan di seluruh wilayah Indonesia. Kurang
berhasilnya pelatihan tentang PPRG ditandai dengan ketidakmampuan peserta pelatihan atau
perencana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengimplementasikan PPRG di
unit kerjanya. Ada beberapa penyebab kegagalan ini. Pertama, kekurangmampuan penyelenggara
pelatihan dalam merancang materi sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kedua, kekurangtepatan
memilih metode sesuai dengan tingkat kemampuan peserta pelatihan. Ketiga, ketidakmampuan
memilih nara sumber sesuai dengan kebutuhan calon peserta pelatihan. Keempat, pengaturan
ruang dan fasilitas yang kurang mendukung tujuan pelatihan. Kelima, ketidaktepatan sasaran
pelatihan sesuai target yang ingin dicapai. Akibatnya, (1) isu-isu yang disampaikan tidak dianggap
penting karena tidak sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan (perencana SKPD) sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD-nya; (2) peserta pelatihan tidak dapat menyerap materi
pelatihan dengan baik; (3) peserta pelatihan ada di tempat pelatihan sekedar karena penugasan
tanpa ada motivasi untuk mengimplementasikan di SKPD-nya.


Buku ini berusaha untuk menjawab keterbatasan-keterbatasan tersebut dengan cara menyajikan
panduan dan kisi-kisi pengisian dokumen analisa gender, GAP dan GBS yang mudah untuk diikuti.
Beberapa contoh dokumen GAP dan GBS dari SKPD pun disajikan pada buku ini, untuk memberi
gambaran yang jelas mengenai cara pengisiannya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan
para aparatur perencana di SKPD dalam membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender.


Semoga bermanfaat.


Penulis










ii

DAFTAR ISI
Kata Pengantar Direktur Program AIPD i
Prakata ii
Daftar Isi iii
Daftar Singkatan v
1
Sesi 1 Strategi Integrasi Isu Gender dalam Kebijakan Daerah
Pokok Bahasan 1: Perbedaan Perempuan dan Laki-laki 2
Pokok Bahasan 2: Perbedaan Kebutuhan Perempuan dan Laki-laki 4
Pokok Bahasan 3: Isu-isu Gender 6
Pokok Bahasan 4: Integrasi Gender Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender Maupun
Af!rmative Action 8
Pokok Bahasan 5: Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 9


Sesi 2 Pengenalan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 13
Pokok Bahasan 1: Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 14
Pokok Bahasan 2: Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 17
Pokok Bahasan 3: Kategori Anggaran Responsif Gender 17

Sesi 3 Pengenalan Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) 23
Pokok Bahasan 1: Pengertian Gender Analysis Pathway (GAP) 24
Pokok Bahasan 2: Tujuan Pelaksanaan GAP 24
Pokok Bahasan 3: Langkah-langkah GAP 24
Pokok Bahasan 4: Alur Kerja GAP 26
Pokok Bahasan 5: Format GAP 27

Sesi 4 Tahapan Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) 31
Pokok Bahasan 1: Analisis Kebijakan Responsif Gender 32
Pokok Bahasan 2: Formulasi dan Rencana Aksi ke depan 43
Pokok Bahasan 3: Pengukuran Hasil 47


Sesi 5 Gender Budget Statement (GBS) 51
Pokok Bahasan 1: Pengertian dan Format Gender Budget Statement (GBS) 52
Pokok Bahasan 2: Langkah-langkah Merumuskan GBS 54

Sesi 6 Penutup 59


Daftar Pustaka 60


LAMPIRAN
LAMPIRAN 1: Contoh-contoh Gender Analysis Pathway 61
LAMPIRAN 2: Contoh-contoh Gender Budget Statement 81

















iii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Ciri Isu Strategis Gender 5
Gambar 2.1. Kategori Anggaran 18
Gambar 3.1. Alur Kerja GAP 26
Gambar 4.1. Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi X 2005 - 2010 34
Gambar 4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia dan Provinsi X periode 2009 - 2013 35
Gambar 4.3. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi X per-100.000 Kelahiran Hidup, 2009 - 2012 36


DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Perbedaan Biologis Perempuan dan Laki-laki 2
Tabel 1.2. Perbedaan Peran, Fungsi, Tanggungjawab, Sikap dan Perilaku sebagai Hasil
Konstruksi Sosial Dan Budaya 4
Tabel 1.3. Perbedaan Kebutuhan antara Perempuan dan Laki-laki 5
Tabel 1.4. Contoh Isu Strategis Gender Bidang Pendidikan 7
Tabel 1.5. Contoh Isu Strategis Gender Bidang Kesehatan 8
Tabel 1.6. Contoh Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Af!rmative Action 9
Tabel 1.7. Tugas Pokja PUG di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 10
Tabel 1.8. Fungsi Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota 10
Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Timur, NTB, NTT,
Papua dan Papua Barat, 2012 14
Tabel 2.2. Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jawa Timur, NTB, NTT,
Papua, dan Papua Barat, 2012 15
Tabel 2.3. Contoh Analisis Gender 16
Tabel 2.4. Perbedaan Anggaran Khusus Target Gender, Anggaran Pelembagaan Kesetaraan
Gender dan Anggaran Kesetaraan Gender 21
Tabel 3.1. Langkah-langkah Gender Analysis Pathway (GAP) 24
Tabel 3.2. Format GAP (portrait) 27
Tabel 3.3. Format GAP (landscape) 29
Tabel 4.1. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 1 33
Tabel 4.2. Disparitas Gender dan Indeks Paritas Gender Angka Melek Huruf (AMH)
Provinsi X Tahun 2005-2010 34
Tabel 4.3. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 2 38
Tabel 4.4. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 3 40
Tabel 4.5. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 4 42
Tabel 4.6. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 5 43
Tabel 4.7. Contoh Refolmulasi Tujuan 43
Tabel 4.8. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 6 44
Tabel 4.9. Contoh Pola Perencanaan Rencana Aksi Responsif Gender 45
Tabel 4.10. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 7 47
Tabel 4.11. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 8 48
Tabel 4.12. Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 9 49
Tabel 5.1. Format Gender Budget Statement 52
Tabel 5.2. Transformasi GAP ke dalam GBS 53
Tabel 5.3. Contoh GBS pada Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 54


DAFTAR KOTAK
Kotak 4.1. Contoh Visi Misi Provinsi X 32
Kotak 4.2. Contoh Integrasi Gender Sebagai Bagian Tugas dan Fungsi SKPD Inspektorat 41




iv

DAFTAR SINGKATAN


4T Terlalu tua, Terlalu muda, Terlalu sering melahirkan, Terlalu banyak anak

AKB Angka Kematian Bayi
AKI Angka Kematian Ibu
APK Angka Partisipasi Kasar
APKM Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat

APM Angka Partisipasi Murni
APS Angka Partisipasi Sekolah
APTs Angka Putus Sekolah
ARG Anggaran Responsif Gender

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS Badan Pusat Statistik
EFA Education For All

FGD Focus Group Discussion
GAP Gender Analysis Pathway
GBS Gender Budget Statement
GDI Gender-related Development Index

GEM Gender Empowerment Measure
GFP Gender Focal Point
HDI Human Development Index
HIV/AIDS Human Immunode!ciency Virus infection/Acquired Immunode!ciency Syndrome

IDG Indeks Pemberdayaan Gender
IPG Indeks Pembangunan Gender
KAP Knowledge Attitude Practice
KB Keluarga Berencana

KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIA Kesehatan Ibu dan Anak
KKG Kesetaraan dan Keadilan Gender
KPPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MDGs Millenium Development Goals
Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nakes Tenaga Kesehatan
NUPTK Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Ormas Organisasi Kemasyarakatan
PKM PONED Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar








v

PLPG Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

PNS Pegawai Negeri Sipil
Pokja Kelompok Kerja
PONED Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PPGDON Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Obstetric dan Neonatal

PPP Purchasing Power Parity
PPRG Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Protap Prosedur Tetap
PUG Pengarusutamaan Gender

PUS Pendidikan Untuk Semua
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat
Renja Rencana Kerja
Renstra Rencana Strategis

RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD Sekolah Dasar
SDKI Survey Demogra! dan Kesehatan Indonesia

SDM Sumber Daya Manusia
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP Sekolah Menengah Pertama
TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah

UNDP United Nations Development Programme
UNFPA United Nations Population Fund





































vi

SESI 1




STRATEGI INTEGRASI ISU GENDER

DALAM KEBIJAKAN DAERAH










Tujuan [1] Aparatur pemerintah daerah memahami perbedaan perempuan
dan laki-laki secara biologis dan konstruksi sosial budaya
[2] Aparatur pemerintah daerah memahami perbedaan kebutuhan
antara perempuan dan laki-laki
[3] Aparatur pemerintah daerah memahami isu-isu gender sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD
[4] Aparatur pemerintah daerah memahami strategi integrasi isu
gender dalam kebijakan daerah melalui Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan af!mative action
[5] Aparatur pemerintah daerah memahami optimalisasi peran
Kelompok Kerja (Pokja) PUG

Output Aparatur pemerintah daerah mampu merumuskan isu strategis
gender sesuai dengan kebijakan daerah















RINGKASAN

Perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya maupun dari konstruksi
sosial budayanya. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan kebutuhan antara
keduanya. Dalam upaya agar pembangunan mampu merespons perbedaan kebutuhan
antara laki-laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi dalam
program-program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
Integrasi gender dapat dilakukan melalui strategi pengarusutamaan gender maupun
af!mative action. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang paham tentang gender untuk selanjutnya
menjalankan peran sebagai aktivis gender melalui kelompok kerja Pengarusutamaan
Gender (Pokja PUG) maupun Gender Focal Point (GFP)















STRATEGI)INTEGRASI)ISU)GENDER)DALAM)KEBIJAKAN)DAERAH 1

1PLPL #BIBTBO PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI r $JQUBBO 5VIBO ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan ciptaan
Tuhan dan karena itu tidak seorangpun di dunia ini yang berkemampuan untuk
Perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan perempuan dan laki-laki dapat di mengubahnya.
kelompokkan ke dalam perbedaan biologis dan perbedaan sebagai hasil konstruksi r #FSTJGBU LPESBU ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan sesuatu
sosial budaya. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki biasa disebut yang given, atau terberi pada setiap manusia sejak lahir sehingga bersifat
sebagai seks (jenis kelamin). Perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai kodrat.
hasil konstruksi sosial budaya biasa disebut sebagai gender.
1.2. 1FSCFEBBO 1FSFNQVBO EBO -BLJ MBLJ TFCBHBJ )BTJM ,POTUSVLTJ 4PTJBM
1.1. 1FSCFEBBO #JPMPHJT 1FSFNQVBO EBO -BLJ MBLJ Budaya

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari ciri-ciri Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, sikap
biologis antara keduanya, baik ciri-ciri yang bersifat primer (selalu ada dan perilaku sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Hal ini biasa dikenal
pada jenis kelamin tertentu) dan ciri-ciri yang bersifat sekunder (cenderung dengan istilah gender. Perbedaan ini dibentuk melalui proses pembiasaan
ada pada jenis kelamin tertentu tetapi tidak selalu ada pada jenis kelamin secara terus menerus sehingga terinternalisasi pada diri setiap orang, setiap
tersebut). Perbedaan ciri biologis perempuan dan laki-laki digambarkan keluarga, setiap masyarakat. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui:
pada tabel 1.1. r ,FMVBSHB keluarga seringkali melakukan pembagian peran antara laki-laki dan
perempuan secara tradisisonal, dimana perempuan cenderung dibiasakan
Tabel 1.1: Perbedaan Biologis Perempuan dan Laki-laki
melakukan peran domestik (kerumahtanggaan) dan laki-laki dibiasakan melakukan
PEREMPUAN LAKI-LAKI peran publik. Pembiasaan peran ini dilakukan secara terus menerus dari hari ke hari,
sejak seseorang lahir hingga dewasa sehingga akhirnya membentuk ideologi gender.
Ciri Primer: Ciri Primer:
r Memiliki Vagina r Memiliki Penis r .BTZBSBLBU masyarakat mengukuhkan pembagian peran antara laki-laki dan
r Memiliki Ovarium (Indung Telur) r Memiliki Kantung Zakar perempuan sebagaimana yang biasa dilakukan di tingkat keluarga, sehingga
r Memproduksi Ovum (Sel telur) r Memiliki Buah Zakar ketika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan peran yang tidak biasa
r Memiliki Uterus (Rahim) r Memproduksi Sperma dianggap aneh.
r Mengalami Menstruasi r Prostat r /FHBSB negara mengukuhkan pembagian peran perempuan dan laki-laki melalui
r Memiliki Kromosom: XX r Memiliki Kromosom: XY
berbagai regulasi yang dihasilkannya.
Ciri Sekunder: Ciri Sekunder: r 4FLPMBI sekolah seringkali mentransformasi nilai-nilai yang bias gender melalui
r Kulit Halus r Bulu Dada contoh-contoh bahan ajar maupun proses pembelajaran di sekolah.
r Suara Halus r Jakun r Tempat Kerja: tempat kerja seringkali memberikan peran kepada perempuan dan
r Dada Besar r Suara Berat
r Berkumis laki-laki secara berbeda sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya. Laki-laki
seringkali mendapat pekerjaan yang dianggap memerlukan rasio, kecepatan
mengambil keputusan maupun inovatif. Sedangkan perempuan seringkali
Perbedaan biologis perempuan dan laki-laki melahirkan perbedaan fungsi reproduksi
biologis antara keduanya yang bersifat kodrati, yaitu: mendapatkan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan perasaan seperti
r Perempuan : Menstruasi, Hamil, Melahirkan dan Menyusui dengan ASI. menjadi sekretaris, perawat, guru TK/SD.
r Laki-laki : Membuahi (spermatozoa) r .FEJB .BTTB media massa seringkali memperkuat anggapan tentang perem-
puan dan laki-laki melalui pemberitaan yang dibuatnya. Perempuan seringkali
Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebut sebagai perbedaan yang ditampilkan menarik karena !siknya seperti cantik, seksi sedangkan laki-laki
sifatnya kodrati karena: seringkali ditampilkan menarik karena prestasinya.
r 5JEBL EBQBU CFSVCBI EBSJ XBLUV LF XBLUV perempuan dari jaman dahulu hingga r *OUFSQSFUBTJ BHBNB agama sesungguhnya menempatkan perempuan dan
sekarang mempunyai fungsi reproduksi biologis yang sama yaitu menstruasi, hamil, laki-laki sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan kewajiban-
melahirkan dan menyusui dengan ASI. Fungsi reproduksi biologis ini bersifat “given”, kewajiban yang sifatnya dogmatis bagi penganutnya. Namun, pemahaman
terberi oleh Tuhan dan tidak seorangpun di dunia ini yang mampu mengubahnya. terhadap agama yang keliru seringkali membuat masyarakat merancukan antara
r Tidak dapat ditukar: sehebat apapun perkembangan teknologi kita, fungsi reproduksi aturan agama dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, karena
biologis perempuan dan laki-laki tidak bisa saling dipertukarkan. Hanya perempuan imam sholat adalah laki-laki, maka dalam kehidupan sehari-hari pun pemimpin
yang bisa mengandung karena perempuan mempunyai sel telur dan rahim, dan hanya masyarakat harus laki-laki. Padahal imam sholat sifatnya dogmatis, sedangkan
laki-laki yang memproduksi sperma. pemimpin masyarakat mestinya didasarkan atas kompetensi yang dimiliki oleh
r #FSMBLV TFQBOKBOH [BNBO fungsi reproduksi biologis berlaku sepanjang masa dari masing-masing jenis kelamin tanpa melihat apakah seseorang berjenis kelamin
jaman dahulu hingga sekarang. perempuan atau laki-laki.
r #FSMBLV EJ NBOB TBKB ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki berikut fungsi reproduksi r %BO MBJO MBJO
biologisnya berlaku dimana saja seperti di Indonesia, Amerika, Australia, Eropa, dll.
r #FSMBLV CBHJ LFMBT EBO XBSOB LVMJU BQB TBKB apapun kelas dan warna kulit seseorang,
ciri biologis dan fungsi reproduksi biologis perempuan dan laki-laki berbeda.



2

r $JQUBBO 5VIBO ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan ciptaan
Tuhan dan karena itu tidak seorangpun di dunia ini yang berkemampuan untuk
mengubahnya.
r #FSTJGBU LPESBU ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan sesuatu
yang given, atau terberi pada setiap manusia sejak lahir sehingga bersifat
kodrat.


1.2. 1FSCFEBBO 1FSFNQVBO EBO -BLJ MBLJ TFCBHBJ )BTJM ,POTUSVLTJ 4PTJBM
Budaya

Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, sikap
dan perilaku sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Hal ini biasa dikenal
dengan istilah gender. Perbedaan ini dibentuk melalui proses pembiasaan
secara terus menerus sehingga terinternalisasi pada diri setiap orang, setiap
keluarga, setiap masyarakat. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui:
r ,FMVBSHB keluarga seringkali melakukan pembagian peran antara laki-laki dan
perempuan secara tradisisonal, dimana perempuan cenderung dibiasakan
melakukan peran domestik (kerumahtanggaan) dan laki-laki dibiasakan melakukan
peran publik. Pembiasaan peran ini dilakukan secara terus menerus dari hari ke hari,
sejak seseorang lahir hingga dewasa sehingga akhirnya membentuk ideologi gender.
r .BTZBSBLBU masyarakat mengukuhkan pembagian peran antara laki-laki dan
perempuan sebagaimana yang biasa dilakukan di tingkat keluarga, sehingga
ketika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan peran yang tidak biasa
dianggap aneh.
r /FHBSB negara mengukuhkan pembagian peran perempuan dan laki-laki melalui
berbagai regulasi yang dihasilkannya.
r 4FLPMBI sekolah seringkali mentransformasi nilai-nilai yang bias gender melalui
contoh-contoh bahan ajar maupun proses pembelajaran di sekolah.
r Tempat Kerja: tempat kerja seringkali memberikan peran kepada perempuan dan
laki-laki secara berbeda sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya. Laki-laki
seringkali mendapat pekerjaan yang dianggap memerlukan rasio, kecepatan
mengambil keputusan maupun inovatif. Sedangkan perempuan seringkali
mendapatkan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan perasaan seperti
menjadi sekretaris, perawat, guru TK/SD.
r .FEJB .BTTB media massa seringkali memperkuat anggapan tentang perem-
puan dan laki-laki melalui pemberitaan yang dibuatnya. Perempuan seringkali
Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebut sebagai perbedaan yang ditampilkan menarik karena !siknya seperti cantik, seksi sedangkan laki-laki
sifatnya kodrati karena: seringkali ditampilkan menarik karena prestasinya.
r 5JEBL EBQBU CFSVCBI EBSJ XBLUV LF XBLUV perempuan dari jaman dahulu hingga r *OUFSQSFUBTJ BHBNB agama sesungguhnya menempatkan perempuan dan
sekarang mempunyai fungsi reproduksi biologis yang sama yaitu menstruasi, hamil, laki-laki sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan kewajiban-
melahirkan dan menyusui dengan ASI. Fungsi reproduksi biologis ini bersifat “given”, kewajiban yang sifatnya dogmatis bagi penganutnya. Namun, pemahaman
terberi oleh Tuhan dan tidak seorangpun di dunia ini yang mampu mengubahnya. terhadap agama yang keliru seringkali membuat masyarakat merancukan antara
r Tidak dapat ditukar: sehebat apapun perkembangan teknologi kita, fungsi reproduksi aturan agama dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, karena
biologis perempuan dan laki-laki tidak bisa saling dipertukarkan. Hanya perempuan imam sholat adalah laki-laki, maka dalam kehidupan sehari-hari pun pemimpin
yang bisa mengandung karena perempuan mempunyai sel telur dan rahim, dan hanya masyarakat harus laki-laki. Padahal imam sholat sifatnya dogmatis, sedangkan
laki-laki yang memproduksi sperma. pemimpin masyarakat mestinya didasarkan atas kompetensi yang dimiliki oleh
r #FSMBLV TFQBOKBOH [BNBO fungsi reproduksi biologis berlaku sepanjang masa dari masing-masing jenis kelamin tanpa melihat apakah seseorang berjenis kelamin
jaman dahulu hingga sekarang. perempuan atau laki-laki.
r #FSMBLV EJ NBOB TBKB ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki berikut fungsi reproduksi r %BO MBJO MBJO
biologisnya berlaku dimana saja seperti di Indonesia, Amerika, Australia, Eropa, dll.
r #FSMBLV CBHJ LFMBT EBO XBSOB LVMJU BQB TBKB apapun kelas dan warna kulit seseorang, Perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya
ciri biologis dan fungsi reproduksi biologis perempuan dan laki-laki berbeda. digambarkan pada tabel 1.2.



STRATEGI)INTEGRASI)ISU)GENDER)DALAM)KEBIJAKAN)DAERAH 3

Tabel 1.2.:
Perbedaan Peran, Fungsi, Tanggungjawab, Sikap dan Perilaku sebagai Hasil Konstruksi Sosial dan Budaya


PEREMPUAN LAKI-LAKI

Perbedaan




Sektor domestik (kerumahtanggaan): Peran Sektor publik:
memasak, mencuci, menyeterika bekerja mencari nafkah di luar rumah
Pencari nafkah tambahan FVOHTJ Pencari nafkah utama
Ibu Rumah Tangga TBOHHVOH +BXBC Kepala Keluarga

Feminin Sikap Maskulin

Emosional, Ragu-ragu, Pasif, Lemah Perilaku Rasional, Tegas, Agresif, Kuat


Perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap dan perilaku antara perempuan dan
laki-laki merupakan hasil konstruksi sosial budaya, oleh karena itu:
r %BQBU CFSVCBI peran domestik dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.
Asal ada kemauan untuk belajar dan biasa melakukannya, maka peran domestik
maupun publik antara perempuan dan laki-laki dapat diubah.
r %BQBU EJUVLBS peran domestik perempuan sesungguhnya dapat pula dilakukan
oleh laki-laki. Demikian pula sebaliknya, peran di ranah publik dapat pula dilakukan
oleh perempuan.
r #FSHBOUVOH XBLUV pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dapat berbeda
pada waktu yang berbeda. Dulu perempuan dianggap tabu menempuh pendidikan
yang tinggi dan karena itu peran-peran yang dapat dilakukan terbatas pada aktivitas
domestik ataupun aktivitas untuk bertahan hidup saja. Sekarang perempuan
dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin sehingga peran yang dapat
dilakukan pun bergeser dari sekedar peran domestik (kerumahtanggaan) ke peran
publik (diantaranya sebagai manajer/direktur/CEO).
r #FSHBOUVOH CVEBZB pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bergantung
pada budaya yang berbeda. Misalnya pekerjaan menolong persalinan di suatu
masyarakat tertentu dilakukan oleh perempuan, sedangkan pada masyarakat lain
dilakukan oleh laki-laki. Kegiatan mengemudikan perahu di suatu masyarakat
biasa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan di masyarakat lain biasa dilakukan oleh
perempuan.
r #FSCFEB BOUBS LFMBT EBO XBSOB LVMJU
r #VBUBO NBOVTJB
r 5JEBL CFSTJGBU LPESBU



1PLPL #BIBTBO PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI


Perbedaan biologis dan perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, sikap dan perilaku
antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya
melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Perbedaan kebutuhan tersebut
dapat diklasi!kasikan sebagai kebutuhan spesi!k, kebutuhan praktis dan kebutuhan
strategis. Perbedaan ketiga jenis kebutuhan tersebut digambarkan dalam tabel 1.3.







4

Tabel 1.3.: Perbedaan Kebutuhan antara Perempuan dan Laki-laki r 1FSFNQVBO CVUVI
ruang laktasi untuk
,FCVUVIBO ,FCVUVIBO 4USBUFHJT menyusui bayinya di
,BUFHPSJ ,FCVUVIBO TQFTJàL
1SBLUJT (FOEFS Gender fasilitas publik
r -BLJ MBLJ CVUVI LIJUBO
1FOHFSUJBO r ,FCVUVIBO TQFTJàL r ,FCVUVIBO QSBLUJT r ,FCVUVIBO ZBOH CFSBXBM r -BLJ MBLJ CVUVI
(khas) sesuai dengan seseorang supaya dari posisi sub-ordinat pemeriksaan kanker
jenis kelaminnya dapat melaksanakan perempuan yang tidak prostat
tugas dan fungsinya menguntungkan dalam r 1FSFNQVBO CVUVI
dengan baik sesuai masyarakat pemeriksaan dini
peran gender r .FOJOHLBULBO QPTJTJ kanker payudara dan
perempuan terutama di pemeriksaan dini
sektor publik. Contoh: kanker rahim
adanya pembedaan upah
bagi perempuan untuk
pekerjaan yang sama
dengan laki-laki harus
diatasi melalui advokasi
kepada Pimpinan
Perusahaan/Organisasi
dan Serikat Pekerja,
perubahan regulasi
perusahaan/organisasi,
dll.
'PLVT r 1FSFNQVBO EBO r 1FSFNQVBO r 3FMBTJ QFSFNQVBO EBO
laki-laki laki-laki
Cara r %JGPSNVMBTJLBO EBSJ r %JGPSNVMBTJLBO EBSJ r %JGPSNVMBTJLBO EBSJ
NFOHJEFOUJàLBTJ fungsi reproduksi kondisi konkrit yang posisi perempuan yang
LFCVUVIBO biologis perempuan diperlukan laki-laki dan subordinat, yang
dan atau laki-laki perempuan untuk disebabkan oleh
memenuhi tugasnya konstruksi sosial budaya
baik dalam keluarga
maupun masyarakat
Tujuan r .FMJOEVOHJ GVOHTJ r .FNFOVIJ LFCVUVIBO r .FNFOVIJ LFCVUVIBO
reproduksi perempuan dasar saat ini yang jangka panjang, termasuk
dan atau laki-laki dapat langsung perubahan pola pikir dan
r .FMJOEVOHJ IBSLBU dinikmati perilaku serta nilai-nilai
martabatnya sebagai r .FOJOHLBULBO LPOEJTJ r .FOJOHLBULBO QPTJTJ
manusia perempuan perempuan dan atau
r .FOJOHLBULBO laki-laki, terutama pada
kemampuan sektor publik
perempuan untuk r .FNCFSEBZBLBO
menjalankan tugasnya perempuan dan atau
laki-laki untuk mengambil
keputusan terbaik bagi
dirinya tanpa terkendala
oleh jenis kelaminnya.

$POUPI r 1FSFNQVBO CVUVI [BU r 5VOHLV IFNBU FOFSHJ r 1FNCBHJBO UBOHHVOH
besi lebih banyak r "OHLVUBO BOUBS KFNQVU jawab antara perempuan
pada saat menstruasi, pekerja malam, dan laki-laki
hamil dan melahirkan, r "JS CFSTJI r .FOHVBULBO BUVSBO
r 1FSFNQVBO CVUVI r 3VBOH HBOUJ QBLBJBO EJ untuk melawan hukum
pembalut wanita pada sekolah yang tidak adil, dll
saat menstruasi r 1FOPMPOH QFSTBMJOBO
r 1FSFNQVBO CVUVI terlatih
penolong persalinan r 5FNQBU QFOJUJQBO
di saat hamil dan anak, dll.
melahirkan






STRATEGI)INTEGRASI)ISU)GENDER)DALAM)KEBIJAKAN)DAERAH 5

r 1FSFNQVBO CVUVI
ruang laktasi untuk
menyusui bayinya di
fasilitas publik
r -BLJ MBLJ CVUVI LIJUBO
r -BLJ MBLJ CVUVI
pemeriksaan kanker
prostat
r 1FSFNQVBO CVUVI
pemeriksaan dini
kanker payudara dan
pemeriksaan dini
kanker rahim






1PLPL #BIBTBO ISU-ISU GENDER



Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan
laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan ini diperoleh dengan
membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi
gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif). (KPPPA, 2012: xviii)


Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami
perubahan yang signi!kan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini
ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi,
kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh
budaya dan kebijakan. Relasi/kondisi laki-laki dan perempuan yang timpang ini
biasa disebut sebagai JTV HFOEFS.

$JSJ JTV HFOEFS BOUBSB MBJO
r .FOZBOHLVU SFMBTJ LPOEJTJ MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO
r "EBOZB LFUJNQBOHBO LPOEJTJ QFSCFEBBO BLTFT QBSUJTJQBTJ LPOUSPM EBO NBOGBBU
BOUBSB MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO
r "EBOZB SBTB LFUJEBLBEJMBO ZBOH EJBMBNJ MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO ZBOH EBQBU
berbentuk marginalisasi, sub ordinasi, stereotype, beban kerja maupun
kekerasan.
r "EBOZB VOTVS QFOHBSVI CVEBZB EBO LFCJKBLBO

Dalam upaya untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan-kebijakan publik,
maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merumuskan isu
strategis gender yang menggambarkan situasi kesenjangan antara perempuan dan
r 1FSFNQVBO CVUVI [BU
besi lebih banyak laki-laki, sebagai dasar bagi perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus
pada saat menstruasi, dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.
hamil dan melahirkan,
r 1FSFNQVBO CVUVI $JSJ JTV TUSBUFHJT HFOEFS BOUBSB MBJO
pembalut wanita pada r "EB LFUJEBLBEJMBO HFOEFS
saat menstruasi
r 1FSFNQVBO CVUVI r .FOEFTBL VOUVL TFHFSB EJTFMFTBJLBO EBMBN LPOUFLT LFXJMBZBIBO
penolong persalinan r #FSFGFL EPNJOP LBMBV EJTFMFTBJLBO CFSEBNQBL QPTJUJG QBEB JTV HFOEFS MBJO
di saat hamil dan r #FSPSJFOUBTJ QBEB QFSVCBIBO TJTUFNJL ZBLOJ QFSVCBIBO SFMBTJ IVCVOHBO BOUBSB
melahirkan laki-laki dan perempuan.
r "EB QFOHBSVI CVEBZB EBO LFCJKBLBO




6

Gambar 1.1.: Ciri isu strategis gender
Ada
Ketidakadilan



Ada
Berorientasi pengaruh
perubahan budaya dan
sistemik kebijakan








Cakupan luas
Efek dan mendesak
Domino
diselesaikan





Perumusan Isu Gender dan Isu Strategis Gender dapat dilakukan terhadap:

r Satu program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan
QFNFSJOUBI EBFSBI
r %JBXBMJ EFOHBO JEFOUJàLBTJ GBLUB EBO GFOPNFOB LFTFOKBOHBO HFOEFS
r %JMBOKVULBO EFOHBO JEFOUJàLBTJ GBLUPS QFOZFCBC LFTFOKBOHBO HFOEFS
r %JMBOKVULBO EFOHBO JEFOUJàLBTJ GBLUPS QFOEVLVOH UFSLBJU EFOHBO VSVTBO UFSTFCVU
r %JSVNVTLBO EBMBN LBMJNBU OFHBUJG



Tabel 1.4. Contoh Isu Strategis Gender Bidang Pendidikan

PSPHSBN 1FSMVBTBO "LTFT EBO 1FNFSBUBBO 1FOEJEJLBO

DATA/INFORMASI CONTOH ISU

Fakta r -BLJ MBLJ NFOEBQBU QSJPSJUBT NFMBOKVULBO TUVEJ LFUJLB LFTVMJUBO
ekonomi
r "OBL QFSFNQVBO EJQFSEBHBOHLBO LBSFOB LFUFSCBUBTBO BLTFT
informasi dan pendidikan yang tidak memadai
r 5FSKBEJ LFIBNJMBO UBL EJLFIFOEBLJ LBSFOB SFOEBIOZB QFOEJEJLBO

'BLUPS 1FOHVBU r 4JTUFN EBUB QJMBI QFOEJEJLBO UJEBL NFNBEBJ
,FTFOKBOHBO r ,VSBOHOZB LFNBNQVBO BQBSBU EBMBN NFNBIBNJ QFSTQFLUJG HFOEFS
r Pelaksanaan aturan yang tidak sesuai kebutuhan/tidak memecahkan
masalah (prinsip pemerataan per kelas/sekolah)

Faktor Penyebab r Faktor kultural dalam masyarakat: anak perempuan cepat
dinikahkan
r Faktor struktural: regulasi-regulasi yang ada cenderung merugikan
perempuan, misalnya, perempuan hamil diluar nikah harus
dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orangtuanya
r Faktor ekonomi: kemiskinan memaksa anak perempuan keluar
sekolah

*TV 4USBUFHJT r 1FSMVOZB KBNJOBO QFOEJEJLBO CBHJ XBSHB NJTLJO EJ EBFSBI UFSQFODJM
berkesetaraan




STRATEGI)INTEGRASI)ISU)GENDER)DALAM)KEBIJAKAN)DAERAH 7

Keadilan gender (gender equity) bermakna perlakuan adil bagi perempuan dan
Tabel 1.5. Contoh Isu Strategis Gender Bidang Kesehatan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan
1SPHSBN 1FOJOHLBUBO ,FTFIBUBO *CV .FMBIJSLBO EBO "OBL mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan
sebagai perempuan dan laki-laki.

DATA/INFORMASI CONTOH ISU
Dengan demikian, kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan
Fakta r "OHLB ,FNBUJBO *CV ",* NFMBIJSLBO NBTJI UJOHHJ dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan
keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan
'BLUPS 1FOHVBU r 4JTUFN QFOEBUBBO ",* CFMVN NFNBEBJ
,FTFOKBOHBO r ,VSBOHOZB LFNBNQVBO BQBSBU EBMBN NFNBIBNJ QFSTQFLUJG HFOEFS kebutuhan dan karena itu kebutuhan tersebut harus dipenuhi.
dalam kasus AKI
r 1FMBLTBOBBO BUVSBO ZBOH UJEBL TFTVBJ LFCVUVIBO UJEBL
memecahkan masalah (relasi gender yang tidak seimbang tidak
dipertimbangkan sebagai salah satu penyebab terjadinya AKI)

Faktor Penyebab r Terlambat mengambil keputusan
r 5FSMBMV TFSJOH NFMBIJSLBO
r 5FSCBUBTOZB GBTJMJUBT MBZBOBO LFTFIBUBO JCV IBNJM EBO
melahirkan
r #FMVN NFSBUBOZB EJTUSJCVTJ EPLUFS
r 5FSCBUBTOZB LBQBTJUBT CJEBO

*TV 4USBUFHJT r 1FSMVOZB QFOJOHLBUBO LVBMJUBT MBZBOBO JCV NFMBIJSLBO EJ XJMBZBI
kepulauan
Af!rmative action adalah pengembangan program khusus yang memihak terhadap
satu pihak (jenis kelamin) yang tertinggal dibandingkan pihak (jenis kelamin) lain
untuk meningkatkan kesetaraan gender. Apabila perempuan yang tertinggal, maka
1PLPL #BIBTBO INTEGRASI GENDER MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN program yang dikembangkan SKPD harus memihak perempuan dan apabila yang
GENDER MAUPUN AFFIRMATIVE ACTION tertinggal adalah laki-laki maka program yang dikembangkan SKPD harus memihak
kepada laki-laki. Misalnya, di bidang kesehatan reproduksi, akseptor KB laki-laki
sangat kecil dan tidak lebih dari 3%, sementara itu tidak setiap perempuan selalu
Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, cocok menjadi akseptor KB. Menanggapi hal tersebut, SKPD yang menangani
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, masalah KB perlu mengembangkan program KB khusus bagi laki-laki. Demikian
program, dan kegiatan pembangunan. (KPPPA: 2012: xxi) halnya apabila yang tertinggal adalah perempuan, maka perlu ada
kebijakan/program/kegiatan yang memihak kepada perempuan. Contohnya,
karena representasi perempuan sebagai pemimpin jauh lebih rendah dibandingkan
Af!rmative Action adalah pengembangan program khusus (pemberdayaan
1
perempuan) dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang laki-laki, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.
pekerjaan dan pembangunan. (KPPPA, UNFPA dan BKKBN, 2004)
Dalam upaya percepatan pengarusutamaan gender, maka pemerintah mengeluarkan
Integrasi gender dalam kebijakan, program ataupun kegiatan SKPD dapat dilakukan 4VSBU &EBSBO /PNPS . 11/ /PNPS 4& .,
melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) dan atau af!mative action. Melalui PUG, Nomor 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional
maka gender terintegrasi sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pembahasan tentang integrasi gender
dan kegiatan pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran publik akan dibahas pada sesi
kesetaraan dan keadilan gender. selanjutnya.

Kesetaraan gender (gender equality) bermakna kesamaan kondisi dan posisi bagi
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.


1 Af!rmative Action adalah diskriminasi positif atau aksi a!rmatif kepada individu/kelompok yang berada dalam keadaan
lebih tertinggal dibandingkan individu atau kelompok lainnya, baik karena ras, suku, jenis kelamin, usia, agama. Dalam
konteks gender, maka af!rmative action/tindakan a!rmatif dilakukan dengan melakukan pemihakan kepada salah satu
jenis kelamin yang tertinggal. Biasanya perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki


8

Keadilan gender (gender equity) bermakna perlakuan adil bagi perempuan dan
laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan
mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan
sebagai perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian, kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan
dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan
keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan
kebutuhan dan karena itu kebutuhan tersebut harus dipenuhi.


Tabel 1.6. Contoh Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Af!rmative Action

$POUPI 16( $POUPI A!rmative Action:


r 1FNCFSJBO CFBTJTXB LFQBEB TJTXB NJTLJO r 1FMBUJIBO LFQFNJNQJOBO CBHJ QFSFNQVBO
dengan memperhitungkan Angka Putus yang potensial menduduki jabatan
Sekolah laki-laki dan perempuan. struktural
r Penyediaan ruang laktasi pada fasilitas r Penetapan jumlah minimal bagi
publik sudah dipertimbangkan saat perempuan atau laki-laki untuk duduk
kegiatan pembangunan gedung fasilitas pada kepengurusan tertentu
publik (misal: terminal, stasiun, pasar, dll)


Af!rmative action adalah pengembangan program khusus yang memihak terhadap
satu pihak (jenis kelamin) yang tertinggal dibandingkan pihak (jenis kelamin) lain
untuk meningkatkan kesetaraan gender. Apabila perempuan yang tertinggal, maka
program yang dikembangkan SKPD harus memihak perempuan dan apabila yang
tertinggal adalah laki-laki maka program yang dikembangkan SKPD harus memihak
kepada laki-laki. Misalnya, di bidang kesehatan reproduksi, akseptor KB laki-laki
sangat kecil dan tidak lebih dari 3%, sementara itu tidak setiap perempuan selalu
cocok menjadi akseptor KB. Menanggapi hal tersebut, SKPD yang menangani
masalah KB perlu mengembangkan program KB khusus bagi laki-laki. Demikian
halnya apabila yang tertinggal adalah perempuan, maka perlu ada
kebijakan/program/kegiatan yang memihak kepada perempuan. Contohnya,
karena representasi perempuan sebagai pemimpin jauh lebih rendah dibandingkan
laki-laki, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.


Dalam upaya percepatan pengarusutamaan gender, maka pemerintah mengeluarkan
Integrasi gender dalam kebijakan, program ataupun kegiatan SKPD dapat dilakukan 4VSBU &EBSBO /PNPS . 11/ /PNPS 4& .,
melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) dan atau af!mative action. Melalui PUG, Nomor 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional
maka gender terintegrasi sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pembahasan tentang integrasi gender
dan kegiatan pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran publik akan dibahas pada sesi
kesetaraan dan keadilan gender. selanjutnya.

Kesetaraan gender (gender equality) bermakna kesamaan kondisi dan posisi bagi 1PLPL #BIBTBO KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Agar pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan secara efektif dan e!sien
pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. perlu dibentuk kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok Kerja (Pokja) PUG
maupun Gender Focal Point. Kelompok Kerja (Pokja) PUG adalah wadah konsultasi
bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender (PUG) dari berbagai
instansi/lembaga di daerah. Tugas dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) PUG
digambarkan pada tabel 1.7. dan tabel 1.8.



STRATEGI)INTEGRASI)ISU)GENDER)DALAM)KEBIJAKAN)DAERAH 9

Tabel 1.7. Tugas Pokja PUG di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

POKJA PUG PROVINSI POKJA PUG KABUPATEN/KOTA


1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG 1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG
L F Q B E B N B T J O H N B T J O H 4 , 1 % L F Q B E B N B T J O H N B T J O H 4 , 1 %
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG 2. Menyusun program kerja Pokja PUG
L F Q B E B 1 F N F S J O U B I , B C V Q B U F O , P U B T F U J B Q U B I V O
3. Menyusun program kerja Pokja PUG 3. Mendorong terwujudnya perencanaan
T F U J B Q U B I V O dan penganggaran yang responsif gender
4. Mendorong terwujudnya perencanaan E J T F U J B Q 4 , 1 % , B C V Q B U F O , P U B
dan penganggaran yang responsif gender 4. Merumuskan rekomendasi kebijakan
di setiap SKPD dan Pemerintahan L F Q B E B # V Q B U J 8 B M J L P U B
% B F S B I , B C V Q B U F O , P U B 5. .FOZVTVO 1SPàM (FOEFS ,BCVQBUFO ,PUB
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan 6. Melakukan pemantauan pelaksanaan
L F Q B E B ( V C F S O V S 1 6 ( E J 4 , 1 % , B C V Q B U F O , P U B
.FOZVTVO 1SPàM (FOEFS 1SPWJOTJ .FOFUBQLBO UJN UFLOJT 1PLKB 16(
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG 8. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA)
E J 4 , 1 % 1 S P W J O T J E B O , B C V Q B U F O , P U B 1 6 ( E J 1 S P W J O T J E B O
.FOFUBQLBO UJN UFLOJT 1PLKB 16( 9. Mendorong dilaksanakannya pemilihan
9. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) dan penetapan Gender Focal Point di
1 6 ( E J 1 S P W J O T J E B O masing-masing SKPD.
10.Mendorong dilaksanakannya pemilihan
dan penetapan Gender Focal Point di
masing-masing SKPD.




Tabel 1.8. Fungsi Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota

POKJA PUG PROVINSI POKJA PUG KABUPATEN/KOTA

1. Mengidenti!kasi dan mengkaji isu-isu 1. Mengidenti!kasi dan mengkaji isu-isu
gender pada seluruh bidang pembangunan gender pada seluruh bidang pembangunan
E B O N B T J O H N B T J O H M F N C B H B E B O N B T J O H N B T J O H M F N C B H B
2. Mengembangkan komunikasi, informasi, 2. Mengembangkan komunikasi, informasi,
dan edukasi untuk pengarusutamaan dan edukasi untuk pengarusutamaan
H F O E F S H F O E F S
3. Mengembangkan model pembangunan 3. Mengembangkan model pembangunan
responsif gender di berbagai bidang responsif gender di berbagai bidang
pembangunan dan masing-masing pembangunan dan masing-masing
M F N C B H B M F N C B H B
4. Menyediakan bahan masukan bagi 4. Menyediakan bahan masukan bagi
perumusan kebijakan pengarusutamaan perumusan kebijakan pengarusutamaan
H F O E F S L F Q B E B ( V C F S O V S H F O E F S L F Q B E B # V Q B U J 8 B M J L P U B
5. Melaksanakan implementasi program 5. Melaksanakan implementasi program
dan kegiatan pengarusutamaan gender dan kegiatan pengarusutamaan gender
E J T F U J B Q M F N C B H B E J T F U J B Q M F N C B H B
6. Fasilitasi dan advokasi program dan 6. Fasilitasi dan advokasi program dan
kegiatan pengarusutamaan gender. kegiatan pengarusutamaan gender.



Focal Point Pengarusutamaan Gender atau Gender Focal Point adalah
individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/
organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender
ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan di wilayah masing-masing (KPPPA, 2012: xvi).






10

Optimalisasi peran Pokja PUG dan Gender Focal Point dapat dilakukan dengan
cara:


2
1. Membangun kesadaran kritis setiap Sumber Daya Manusia (SDM) pada SKPD
untuk mewujudkan visi dan misi daerah (provinsi/kabupaten/kota).
3
2. Penguatan kapasitas lembaga driver PUG, agar dapat memfasilitasi seluruh
SKPD dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender.
3. Mendorong seluruh SKPD mengintegrasikan gender dalam proses dan dokumen
perencanaan dan penganggarannya.
4. Menetapkan indikator makro gender dan target.
5. Mengembangkan collaborative governance.


































































2 Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah pembuat keputusan dan perencana serta implementor program
atau kegiatan di lapangan
3 Lembaga Driver adalah lembaga yang menjadi motor penggerak PUG dan PPRG, terdiri dari Badan Pemberdayaan
Perempuan, Bappeda, Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah. Lembaga ini bertanggungjawab untuk memfasilitasi
agar SKPD siap dan dapat mengimplementasikan PUG dan PPRG sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.


STRATEGI)INTEGRASI)ISU)GENDER)DALAM)KEBIJAKAN)DAERAH 11

12

SESI 2




PENGENALAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER










Tujuan [1] Aparatur pemerintah daerah memahami konsep perencanaan
dan penganggaran responsif gender
[2] Aparatur pemerintah daerah memahami tujuan perencanaan
dan penganggaran responsif gender
[3] Aparatur pemerintah daerah memahami kategori anggaran
responsif gender

Output Aparatur pemerintah daerah dapat membuat contoh anggaran
responsif gender sesuai tugas dan fungsi SKPD-nya













RINGKASAN


Pembangunan di Indonesia selama ini memberikan kemanfaatan yang belum adil dan setara.
Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan
laki-laki, dan dalam bidang pembangunan lainnya, keadaan laki-laki lebih rendah dibandingkan
perempuan. Secara makro, hal ini bisa dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender
(IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
atau Gender Empowerment Measure (GEM). Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dilakukan untuk menjamin agar pembangunan memberi manfaat secara
adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Melalui perencanaan responsif gender dapat
dihasilkan anggaran responsif gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran
disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Untuk itu, ARG harus didahului dengan analisis situasi pada suatu program/kegiatan
dengan lensa gender sehingga dapat teridenti!kasi kebutuhan perempuan dan laki-laki.
ARG tidak berarti adanya penambahan dana khusus untuk program perempuan dan bukan
pula merupakan anggaran yang hanya ada dalam program khusus pemberdayaan
perempuan. Selain itu, tidak semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar
menjadi responsif gender














PENGENALAN)PERENCANAAN)DAN)PENGANGGARAN)RESPONSIF)GENDER 13

Pokok Bahasan 1: KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER (PPRG)


Pembangunan seringkali memberikan manfaat yang berbeda terhadap perempuan
dan laki-laki. Hal ini terlihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau
Gender-related Development Index (GDI) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1
atau Gender Empowerment Measure (GEM) pada setiap daerah. Contoh sederhana
2
dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1.
Indeks Pembangunan Gender 2012
Provinsi Jawa Timur, NTB, NTT, Papua & Papua Barat

Angka Angka Rata-rata Sumbangan Indeks
Provinsi/ Harapan Hidup Melek Huruf Lama Sekolah Pendapatan Pembangunan
Wilayah
(AHH) (AMH) Gender
L P L P L P L P


JAWA 67,93 71,90 93,40 84,81 7,96 6,88 66,48 33,52 66,56
TIMUR

NUSA
TENGGARA 65,83 69,80 91,03 87,00 7,34 6,86 59,71 40,29 65,99
TIMUR
NUSA
TENGGARA 60,59 64,33 88,59 78,66 7,80 6,59 69,85 30,15 57.58
BARAT

PAPUA 66,91 70,89 81,72 72,00 7,44 5,92 64,64 35,36 63,06




PAPUA 66,87 70,86 98,30 92,79 9,79 8,22 76,34 23,66 60,02
BARAT


INDONESIA 67,72 71,69 95,78 90,67 8,48 7,64 65,30 34,70 68,52


Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemenneg PP&PA 2013

Data pada tabel 2.1. menunjukkan adanya kesenjangan gender pada capaian variabel
Indeks Pembangunan Gender, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf
(AMH), Rata-rata Lama Sekolah dan Sumbangan Pendapatan. Tabel 2.1. menunjukkan
AHH laki-laki pada 5 provinsi lebih tertinggal dibandingkan perempuan. Sedangkan
pada AMH, rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan, keadaan perempuan
lebih tertinggal dibandingkan laki-laki.


1 Gender-related Development Index (GDI) adalah indeks komposit pembangunan manusia yang dihitung dari beberapa
variabel. Kesehatan: diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan: diukur berdasarkan rata-rata lama
sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan ekonomi/standar hidup: diukur dengan pengeluaran
per kapita (PPP rupiah). Komponen-komponen GDI sama dengan komponen HDI (Indeks Pembangunan Manusia). Hal yang
membedakan adalah bahwa GDI sudah memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam
ketiga variabel tersebut. Nilai indeks GDI maupun HDI berkisar antara 0-100. Semakin mendekati angka 100 semakin baik
,
(lihat BPS, BAPPENAS, dan UNDP 2004:206).
2 Gender Empowerment Measure (GEM) adalah indeks komposit yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam
proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. GEM dihitung berdasarkan tiga indikator:
persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan di lingkungan pekerjaan profesional, teknis, tenaga
kepemimpinan dan ketata laksanaan, serta sumbangan perempuan sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks berkisar
antara 0-100 (lihat BPS, BAPPENAS, dan UNDP 2004:206)
,
14

Dibandingkan dengan capaian nasional, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan dan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah
laki-laki pada provinsi-provinsi diatas, kecuali Jawa Timur, lebih rendah dari AHH mewajibkan penggunaan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan
3
nasional. Sementara untuk Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, capaian kebijakan operasional (KPPPA, 2010: 1).
nasional berada dibawah Papua Barat. Namun capaian sumbangan pendapatan laki-laki
dan perempuan pada provinsi-provinsi diatas terlihat variatif bila dibandingkan dengan
sumbangan pendapatan nasional.


Selain melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), kesenjangan gender dapat pula dilihat
dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measure (GEM).


Tabel 2.2.
Indeks Pemberdayaan Gender 2012
Provinsi Jawa Timur, NTT, NTB, Papua & Papua Barat

Keterlibatan Perempuan Sumbangan
Provinsi/ GEM Perempuan sebagai tenaga Pendapatan
Wilayah (IDG) di Parlemen manager



JAWA 69.29 69.29 46.81 33.52
TIMUR
NUSA TENGGARA 59.55 7.27 47.22 40.29
TIMUR
NUSA TENGGARA 57.90 10.91 40.92 30.15
BARAT

PAPUA 57.74 8.93 31.56 35.36

PAPUA BARAT 57.54 15.91 38.81 23.66



INDONESIA 70,07 18,04 45,22 34,70

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kemenneg PP&PA 2013

Data pada tabel 2.2. menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana keterlibatan
perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager serta sumbangan
pendapatan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menyadari bahwa kinerja
pembangunan memberikan manfaat yang tidak adil dan setara, maka dikembangkanlah
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).


PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif
gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif
gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang
dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2010: 4).
Perencanaan responsif gender dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan
gender bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat pembangunan. Perencanaan responsif gender diharapkan menghasilkan
anggaran responsif gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun dengan
mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki (KPPPA,
2012: 9). PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan
penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen
perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal



PENGENALAN)PERENCANAAN)DAN)PENGANGGARAN)RESPONSIF)GENDER 15

penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah
mewajibkan penggunaan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan
3
kebijakan operasional (KPPPA, 2010: 1).


Tabel 2.3. Contoh Analisis Gender


Analisis Analisis Kebutuhan PPRG:
Gender: Perempuan:

Perempuan secara biologis r 1JM BOUJ OZFSJ IBJE CBHJ r 1FOZFEJBBO QJM BOUJ OZFSJ IBJE
berbeda dengan laki-laki, yang membutuhkan) dan pembalut perempuan
karena: r 1FNCBMVU QFSFNQVBO pada Fasilitas Usaha
r .FNQSPEVLTJ TFM UFMVS r "JS EBMBN KVNMBI NFNBEBJ Kesehatan Sekolah (UKS)
r .FOTUSVBTJ KJLB UJEBL di kamar kecil r 1FOZFEJBBO TBNQBI UFSUVUVQ
dibuahi) r Tempat sampah tertutup dan jaminan ketersediaan air
r )BNJM KJLB EJCVBIJ r Mendapat tugas berbeda di bersih pada fasilitas kamar
r .FMBIJSLBO kelas ketika tidak bisa kecil
mengikuti pelajaran praktek r 1FOVHBTBO LFQBEB QFTFSUB
Olah Raga didik perempuan ketika tidak
r 1FNFSJLTBBO LFIBNJMBO ikut praktek Olah Raga
minimal K1 sd K5 r Penyediaan fasilitas
r 1FNFSJLTBBO QBQTNFBS kesehatan pemeriksaan
untuk deteksi dini kanker papsmear dan deteksi dini
leher rahim kanker payudara
r 1FNFSJLTBBO QBZVEBSB r 'BTJMJUBT QFNFSJLTBBO JCV
sendiri (sadari) untuk hamil
deteksi dini kanker payudara r 1FOZFEJBBO SVBOH MBLUBTJ
r 1FOPMPOH QFSTBMJOBO ZBOH
profesional
r #VUVI SVBOH MBLUBTJ EJ
fasilitas publik


Laki-laki secara biologis r *OGPSNBTJ UFOUBOH NJNQJ r Pembuatan media
berbeda dengan perempuan, basah komunikasi, informasi dan
karena: r 1FNFSJLTBBO EJOJ LBOLFS edukasi tentang kesehatan
r .FNJMJLJ QFOJT prostat reproduksi bagi perempuan
r .FNQSPEVLTJ TQFSNB dan laki-laki
r ,IJUBO
Data pada tabel 2.2. menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana keterlibatan r 1FNFSJLTBBO EJOJ LBOLFS
perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager serta sumbangan prostat
pendapatan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menyadari bahwa kinerja
pembangunan memberikan manfaat yang tidak adil dan setara, maka dikembangkanlah
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
PPRG merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat
aspek, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara
PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut
gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan dan
gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2010: 4). pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari
Perencanaan responsif gender dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan laki-laki. Penyusunan PPRG bukan tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka
gender bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerima manfaat
manfaat pembangunan. Perencanaan responsif gender diharapkan menghasilkan pembangunan. (KPPPA, 2012: 1-2).
anggaran responsif gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun dengan
mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki (KPPPA,
2012: 9). PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan 3 Analisis gender adalah identi!kasi secara sistemik tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan
penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis ini dilakukan karena pembedaan peran dan hubungan
perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal sosial tersebut berakibat pada perbedaan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan serta pembedaan akses, partisipasi, dan
manfaat pembangunan. (KPPPA, 2012: xv).


16

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka:
r 113( EJMBLVLBO EFOHBO NFNBTVLLBO QFSCFEBBO QFSFNQVBO EBO MBLJ MBLJ EBMBN
proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
r 113( EBQBU NFNQFSUBKBN BOBMJTJT LPOEJTJ EBFSBI LBSFOB UFSQFUBLBO LFTFOKBOHBO
dalam pembangunan manusia berdasarkan data terpilah.
r 113( NFNCBOUV NFNQFSUBKBN target group.
r 5JEBL TFMBMV CFSVQB QFOBNCBIBO QSPHSBN CBSV EBO CJBZB UBNCBIBO
r 1FNCFSEBZBBO QFSFNQVBO TFCBHBJ VSVTBO XBKJb tidak mampu menjawab semua isu
4
gender di berbagai bidang (KPPPA, 2011: 4).


Pokok Bahasan 2: TUJUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER


Para pengambil kebijakan seringkali beranggapan tidak perlu melakukan analisis
gender karena menambah rumit proses penyusunan perencanaan program dan
kegiatan. Akibatnya, perencanaan yang disusun tidak memperhitungkan perbedaan
kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, penyusunan PPRG
mempunyai tujuan:
r .FOJOHLBULBO LFTBEBSBO EBO QFNBIBNBO QBSB QFOHBNCJM LFQVUVTBO UFOUBOH
pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan pentingnya upaya untuk
mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing SKPD.
r .FNBTUJLBO CBIXB BMPLBTJ BOHHBSBO QFNCBOHVOBO EBO QFOHHVOBBO CFMBOKB
pengeluaran pembangunan akan menjamin adanya manfaat yang adil bagi
kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
r .FOJOHLBULBO FàTJFOTJ EBO FGFLUJWJUBT QFOHHVOBBO BOHHBSBO TFSUB NFNCBOHVO
transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan
kesetaraan (equity)
r .FNCBOUV NFOHVSBOHJ LFTFOKBOHBO HFOEFS EBO NFOHIBQVTLBO EJTLSJNJOBTJ
terhadap perempuan dan atau laki-laki dalam pembangunan.
r .FOJOHLBULBO QBSUJTJQBTJ NBTZBSBLBU CBJL MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO EBMBN
penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
r .FOKBNJO BHBS LFCVUVIBO EBO BTQJSBTJ MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO EBSJ CFSCBHBJ
kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat
diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran (lihat KPPPA, 2010: 9).



Pokok Bahasan 3: KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Perencanaan responsif gender diharapkan dapat menghasilkan anggaran respsonsif
gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi
kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.






4 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Nomenklatur program dan
kegiatan Pemberdayaan Perempuan adalah: (1) Program Keserasian Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan; (2)
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan;(4) Program Peningkatan Peranserta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Keempat program
ini berikut kegiatannya telah memiliki kode rekening sendiri untuk dasar alokasi pendanaan dalam APBD. Selain
melaksanakan urusan wajibnya, unit kerja yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan di daerah juga memfasilitasi SKPD
lainnya untuk mengimplementasikan percepatan PUG dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD (KPPPA, 2011: 50).
Dengan demikian, pemecahan isu-isu gender harus dilakukan oleh setiap SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi
masing-masing.


PENGENALAN)PERENCANAAN)DAN)PENGANGGARAN)RESPONSIF)GENDER 17

Dalam penerapannya, Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, difabel, korban kekerasan berbasis gender, korban pelecehan seksual, atau korban
yaitu: perdagangan orang.
1. Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan
spesi!k menurut jenis kelamin) adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan SKPD yang memiliki alokasi anggaran khusus target gender biasanya adalah unit
guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar kerja/bagian yang menangani pemberdayaan perempuan. Meski demikian, SKPD lain
khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. pun dapat memberikan alokasi anggaran khusus target gender sepanjang sesuai
2. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau anggaran untuk af!rmative dengan tugas pokok dan fungsinya.
action/tindakan a!rmasi) adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan
PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya Beberapa contoh alokasi anggaran khusus target gender antara lain:
manusia. r "OHHBSBO VOUVL CBOUVBO NPEBM CBHJ QFSFNQVBO EJGBCFM
3. Anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara umum) adalah alokasi r "OHHBSBO VOUVL LFHJBUBO ,# EFOHBO TBTBSBO MBLJ MBLJ
anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang r "OHHBSBO VOUVL QFOHVBUBO MBZBOBO UFSQBEV CBHJ LPSCBO QFSEBHBOHBO PSBOH
pembangunan termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol r "OHHBSBO VOUVL #JNUFL ,FXJSBVTBIBBO CBHJ EJGBCFM
dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan.
Contoh program atau kegiatan untuk alokasi anggaran khusus target gender antara lain:
r #BOUVBO NPEBM VOUVL QFSFNQVBO EJGBCFM
Gambar 2.1. r ,MJOJL ,# VOUVL MBLJ MBLJ
Kategori Anggaran r 4PTJBMJTBTJ QFODFHBIBO QFSEBHBOHBO PSBOH CBHJ XBSHB NJTLJO
r 1FMBUJIBO ,FXJSBVTBIBBO CBHJ EJGBCFM
Melalui alokasi anggaran khusus target gender diharapkan kebutuhan spesi!k
1 Anggaran Khusus 2 Kesetaraan Gender perempuan dan atau laki-laki, terutama pada kelompok rentan, dapat terpenuhi.
Anggaran Pelembagaan
Target Gender
(Spesi!k Gender) (Pengeluaran Tindakan
A!rmasi)





Anggaran Kesetaraan
3 Gender
(Pengeluaran
Secara Umum) Sumber: Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia, 2010





3.1. Anggaran Khusus Target Gender/Anggaran Spesi!k Gender


Perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Alokasi anggaran
yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau
kebutuhan dasar khusus laki-laki disebut sebagai anggaran khusus target gender atau
anggaran spesi!k gender. Penerima manfaat dari anggaran khusus target gender bisa
laki-laki saja atau perempuan saja atau perempuan maupun laki-laki tergantung pada
permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing jenis kelamin serta nama program
dan atau kegiatan SKPD. Apabila yang berada dalam keadaan termarginalkan adalah
perempuan maka penerima manfaat anggaran khusus target gender adalah
perempuan. Misalnya, alokasi anggaran khusus dengan target perempuan korban
kekerasan seksual, perempuan korban perdagangan orang, atau perempuan difabel.
Sebaliknya, apabila yang tertinggal adalah laki-laki, maka penerima manfaat anggaran
khusus target gender adalah laki-laki. Misalnya, alokasi anggaran khusus target
laki-laki untuk layanan KB pria. Pada umumnya, penerima manfaat anggaran khusus
target gender ini adalah individu ataupun kelompok rentan seperti orang miskin,




18

ek
k
berbasis
erasan
Dalam penerapannya, Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, difabel, korban kekerasan berbasis gender, korban pelecehan seksual, atau korban seksual, atau korban r "OHHBSBO VOUVL NFOEPSPOH SFHVMBTJ ,FTFUBSBBO EBO ,FBEJMBO (FOEFS ,,(

difabel,
orban
k
gender
,

k
pelecehan
orban
yaitu: perdagangan orang. perdagangan orang. seperti Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Uji Coba implementasi
1. Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan PPRG pada beberapa SKPD.
ang
biasan
SKPD
y
gender
khusus
anggaran
alokasi
target
memiliki
spesi!k menurut jenis kelamin) adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan SKPD yang memiliki alokasi anggaran khusus target gender biasanya adalah unit ya adalah unit r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO EBUB QJMBI
n
g
a
m
e
n
a
e
m
b
p
n
i

a
g
i
b
j
a
/
n
g

ya
a
n

e
M
e
s

a
n
.
e
m
i
d
k
i

a
n

ya
r
d
a
m
p
u
e
p
e
r
r
ke
guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar kerja/bagian yang menangani pemberdayaan perempuan. Meski demikian, SKPD lain kian, SKPD lain r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO NFEJB LPNVOJLBTJ JOGPSNBTJ EBO FEVLBTJ 16(
alokasi
anggaran
khusus
pun

memberikan
target
gender
dapat
khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. pun dapat memberikan alokasi anggaran khusus target gender sepanjang sesuai sepanjang sesuai r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO QFSBOHLBU BOBMJTJT HFOEFS
dengan tugas pok
2. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau anggaran untuk af!rmative dengan tugas pokok dan fungsinya.ok dan fungsinya. Contoh program/kegiatan untuk alokasi anggaran pelembagaan kesetaraan gender
action/tindakan a!rmasi) adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan antara lain:
PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya Beberapa contoh alokasi anggaran khusus target gender antara lain:Beberapa contoh alokasi anggaran khusus target gender antara lain: r 1FOEJEJLBO QPMJUJL CBHJ QFSFNQVBO
r
manusia. r "OHHBSBO VOUVL CBOUVBO NPEBM CBHJ QFSFNQVBO EJGBCFM "OHHBSBO VOUVL CBOUVBO NPEBM CBHJ QFSFNQVBO EJGBCFM r #JNUFL JNQMFNFOUBTJ SFHVMBTJ UFOUBOH 113(
"OHHBSBO VOUVL L
r
3. Anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara umum) adalah alokasi r "OHHBSBO VOUVL LFHJBUBO ,# EFOHBO TBTBSBO MBLJ MBLJFHJBUBO ,# EFOHBO TBTBSBO MBLJ MBLJ r 1FMBUJIBO 16( CBHJ 1PLKB 16(
BOBO UFS
Z
QBEV CBHJ L
r
"OHHBSBO VOUVL QFOHVBUBO MB
anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang r "OHHBSBO VOUVL QFOHVBUBO MBZBOBO UFSQBEV CBHJ LPSCBO QFSEBHBOHBO PSBOHPSCBO QFSEBHBOHBO PSBOH r 1FOZVTVOBO QFEPNBO 113(
"OHHBSBO VOUVL #JNUFL ,
F
r
pembangunan termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol r "OHHBSBO VOUVL #JNUFL ,FXJSBVTBIBBO CBHJ EJGBCFMXJSBVTBIBBO CBHJ EJGBCFM r 1FOZVTVOBO 4, #VQBUJ 8BMJLPUB (VCFSOVS UFOUBOH 6KJ $PCB 113(
dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan. pada beberapa SKPD
Contoh program atau kegiatan untuk alokasi anggaran khusus target gender antara lain:egiatan untuk alokasi anggaran khusus target gender antara lain: r 1FOZVTVOBO EBUB QJMBI HFOEFS QBEB CJEBOH QFOEJEJLBO
Contoh program atau k
r
r #BOUVBO NPEBM VOUVL QFSFNQVBO EJGBCFM #BOUVBO NPEBM VOUVL QFSFNQVBO EJGBCFM
Gambar 2.1. r ,MJOJL ,# VOUVL MBLJ MBLJ,MJOJL ,# VOUVL MBLJ MBLJ r 1FOZVTVOBO NFEJB LPNVOJLBTJ JOGPSNBTJ EBO FEVLBTJ 16(
r
Kategori Anggaran r 4PTJBMJTBTJ QFODFHBIBO QFSEBHBOHBO PSBOH CBHJ XBSHB NJTLJO4PTJBMJTBTJ QFODFHBIBO QFSEBHBOHBO PSBOH CBHJ XBSHB NJTLJO r 1FOZVTVOBO QFEPNBO NPOJUPSJOH EBO FWBMVBTJ .POFW 16( EBO 113(
r
F
r
1
r 1FMBUJIBO ,FXJSBVTBIBBO CBHJ EJGBCFMXJSBVTBIBBO CBHJ EJGBCFM
FMBUJIBO ,
diharapkan
Melalui alokasi anggaran khusus target gender diharapkan kebutuhan spesi!k ebutuhan spesi!k
Melalui
anggaran
alokasi
gender
khusus
target
k
elompok rentan,
utama pada k
perempuan dan atau laki-laki,
ter
1 Anggaran Khusus 2 Kesetaraan Gender perempuan dan atau laki-laki, terutama pada kelompok rentan, dapat terpenuhi. dapat terpenuhi.
Anggaran Pelembagaan
Target Gender
(Spesi!k Gender) (Pengeluaran Tindakan
A!rmasi) 3.2. Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender
Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok
Kerja (Pokja) Gender maupun Gender Focal Point (GFP). Hal mendasar yang harus
Anggaran Kesetaraan diperhitungkan agar PUG benar-benar terimplementasikan dengan baik adalah (1)
3 Gender adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan publik
(Pengeluaran yang mereka buat, (2) adanya dukungan regulasi, (3) terbentuknya kelembagaan PUG,
Secara Umum) Sumber: Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (4) adanya dukungan kapasitas SDM, (5) tersedianya data terpilah menurut jenis
Republik Indonesia, 2010 kelamin pada setiap SKPD secara valid dan akurat, (6) tersedianya tools/ perangkat
untuk analisis gender; serta (7) dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan
dan keadilan gender. Ketujuh hal tersebut merupakan prasyarat kunci keberhasilan
PUG. Alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG disebut sebagai anggaran
3.1. Anggaran Khusus Target Gender/Anggaran Spesi!k Gender
3.1. Anggaran Khusus Target Gender/Anggaran Spesi!k Gender pelembagaan kesetaraan gender atau anggaran untuk af!rmative action/tindakan
a!rmasi.
Perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Alokasi anggaran
Perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Alokasi anggaran
yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau
yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau Fungsi anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah untuk meningkatkan Indeks
kebutuhan dasar khusus laki-laki disebut sebagai anggaran khusus target gender atau
kebutuhan dasar khusus laki-laki disebut sebagai anggaran khusus target gender atau Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measure (GEM) serta
anggaran spesi!k gender. Penerima manfaat dari anggaran khusus target gender bisa
anggaran spesi!k gender. Penerima manfaat dari anggaran khusus target gender bisa memperkuat prasyarat kunci PUG. Karena itu, penerima manfaat dari anggaran
laki-laki saja atau perempuan saja atau perempuan maupun laki-laki tergantung pada
laki-laki saja atau perempuan saja atau perempuan maupun laki-laki tergantung pada pelembagaan kesetaraan gender antara lain perempuan pejabat, aparat pemerintah,
permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing jenis kelamin serta
permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing jenis kelamin serta nama program nama program organisasi nonpemerintah, maupun ormas. SKPD utamanya adalah bagian
dan atau kegiatan SKPD. Apabila yang berada dalam keadaan termarginalkan adalah
dan atau kegiatan SKPD. Apabila yang berada dalam keadaan termarginalkan adalah Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah. Meski
perempuan maka penerima manfaat anggaran khusus target
perempuan maka penerima manfaat anggaran khusus target gender adalah gender adalah demikian, SKPD lainpun dapat memberikan alokasi anggaran untuk penguatan
perempuan. Misalnya, alokasi anggaran khusus dengan target perempuan korban pelembagaan PUG sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
perempuan. Misalnya, alokasi anggaran khusus dengan target perempuan korban
kekerasan seksual, perempuan korban perdagangan orang, atau perempuan difabel.
kekerasan seksual, perempuan korban perdagangan orang, atau perempuan difabel. Contoh anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain:
Sebaliknya, apabila yang tertinggal adalah laki-laki, maka penerima manfaat anggaran r "OHHBSBO VOUVL QFOEJEJLBO QPMJUJL CBHJ QFSFNQVBO
Sebaliknya, apabila yang tertinggal adalah laki-laki, maka penerima manfaat anggaran
khusus target gender adalah laki-laki. Misalnya, alokasi anggaran khusus target khusus target r "OHHBSBO VOUVL Cimtek Peraturan Per-UU-an terkait Gender, Perdagangan Orang, dll.
khusus target gender adalah laki-laki. Misalnya, alokasi anggaran
laki-laki untuk layanan KB pria. Pada umumnya, penerima manfaat anggaran khusus r "OHHBSBO VOUVL LPPSEJOBTJ 16(
laki-laki untuk layanan KB pria. Pada umumnya, penerima manfaat anggaran khusus
target gender ini adalah individu ataupun kelompok rentan seperti
target gender ini adalah individu ataupun kelompok rentan seperti orang miskin, orang miskin, r "OHHBSBO VOUVL LPPSEJOBTJ 113(
PENGENALAN)PERENCANAAN)DAN)PENGANGGARAN)RESPONSIF)GENDER 19

r "OHHBSBO VOUVL NFOEPSPOH SFHVMBTJ ,FTFUBSBBO EBO ,FBEJMBO (FOEFS ,,( sebaliknya, apabila hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan gender
seperti Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Uji Coba implementasi dengan perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki, maka alokasi anggaran
PPRG pada beberapa SKPD. perlu memberi preferensi kepada perempuan. Alokasi anggaran ini biasanya berupa
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO EBUB QJMBI integrasi gender pada program-program pembangunan pada umumnya. Misalnya,
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO NFEJB LPNVOJLBTJ JOGPSNBTJ EBO FEVLBTJ 16( Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan pada kelompok usia 16-18 tahun dan
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO QFSBOHLBU BOBMJTJT HFOEFS 19-24 tahun lebih rendah daripada APS laki-laki pada kelompok usia yang sama.
Untuk itu maka alokasi anggaran beasiswa pendidikan perlu diberikan kepada
Contoh program/kegiatan untuk alokasi anggaran pelembagaan kesetaraan gender
antara lain: perempuan dan laki-laki, dengan target program lebih banyak perempuan daripada
r 1FOEJEJLBO QPMJUJL CBHJ QFSFNQVBO laki-laki. Dengan cara ini diharapkan kesenjangan APS 16-18 tahun dan APS 19-24
r #JNUFL JNQMFNFOUBTJ SFHVMBTJ UFOUBOH 113( tahun semakin mengecil hingga akhirnya terwujud kesetaraan dan keadilan gender.
r 1FMBUJIBO 16( CBHJ 1PLKB 16(
r 1FOZVTVOBO QFEPNBO 113( Karena alokasi anggaran ini berfungsi untuk mewujudkan kesetaraan gender di
r 1FOZVTVOBO 4, #VQBUJ 8BMJLPUB (VCFSOVS UFOUBOH 6KJ $PCB 113( berbagai bidang pembangunan, maka SKPD utamanya adalah seluruh SKPD sesuai
pada beberapa SKPD tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
r 1FOZVTVOBO EBUB QJMBI HFOEFS QBEB CJEBOH QFOEJEJLBO
r 1FOZVTVOBO NFEJB LPNVOJLBTJ JOGPSNBTJ EBO FEVLBTJ 16( Beberapa contoh anggaran kesetaraan gender antara lain:
r 1FOZVTVOBO QFEPNBO NPOJUPSJOH EBO FWBMVBTJ .POFW 16( EBO 113( r "OHHBSBO CFBTJTXB CBHJ SVNBI UBOHHB NJTLJO
r "OHHBSBO QFMBUJIBO UFOBHB LFSKB NJHSBO
r "OHHBSBO QFOZVTVOBO QFEPNBO JOUFHSBTJ HFOEFS EJ TFLUPS UFSUFOUV
3.3. Anggaran Kesetaraan Gender r "OHHBSBO VOUVL QFOJOHLBUBO LVBMJUBT EBO QSPEVLUJWJUBT UFOBHB LFSKB
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVMVIBO QFODFHBIBO QFOHHVOB OBSLPCB EJ LBMBOHBO HFOFSBTJ
Pemanfaatan anggaran untuk penyelenggaraan program-program pembangunan di muda
berbagai bidang seringkali masih menyisakan adanya kesenjangan gender. Dengan r "OHHBSBO VOUVL QFOEJEJLBO EBO QFMBUJIBO LFQFNJNQJOBO
3.2. Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender demikian, alokasi anggaran yang ada belum mampu menjamin kemanfaatannya bagi r "OHHBSBO VOUVL QFOJOHLBUBO LFUBIBOBO QBOHBO EJ EBFSBI SBXBO QBOHBO
perempuan dan laki-laki secara adil. Anggaran kesetaraan gender (atau anggaran r "OHHBSBO VOUVL QFOBOHBOBO QFOHVOHTJ BLJCBU EBNQBL CFODBOB
Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok untuk pengeluaran secara umum), merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi Contoh program/kegiatan untuk alokasi anggaran kesetaraan antara lain:
Kerja (Pokja) Gender maupun Gender Focal Point (GFP). Hal mendasar yang harus masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Misalnya, r 1SPHSBN LFHJBUBO QFNCFSJBO CFBTJTXB QFOEJEJLBO NFOFOHBI EBO QFOEJEJLBO
diperhitungkan agar PUG benar-benar terimplementasikan dengan baik adalah (1) pembangunan di bidang pendidikan mengembangkan Pendidikan Untuk Semua (PUS) tinggi bagi siswa dan siswi dari rumah tangga miskin
adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan publik atau Education for All (EFA) dan berkomitmen untuk: (1) Mencapai 50 persen r 1SPHSBN LFHJBUBO QFMBUJIBO UFOBHB LFSKB NJHSBO MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO
yang mereka buat, (2) adanya dukungan regulasi, (3) terbentuknya kelembagaan PUG, peningkatan dalam keaksaraan orang dewasa pada tahun 2015, khususnya bagi r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOZVTVOBO guidelines (panduan/pedoman) integrasi gender di
(4) adanya dukungan kapasitas SDM, (5) tersedianya data terpilah menurut jenis perempuan, serta akses ke pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi sektor tertentu
kelamin pada setiap SKPD secara valid dan akurat, (6) tersedianya tools/ perangkat semua orang dewasa secara adil; (2) Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOJOHLBUBO LVBMJUBT EBO QSPEVLUJWJUBT UFOBHB LFSKB
untuk analisis gender; serta (7) dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan anak, khususnya anak perempuan, yang dalam keadaan sulit, dan mereka yang r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOZVMVIBO QFODFHBIBO QFOHHVOB OBSLPCB EJ LBMBOHBO
dan keadilan gender. Ketujuh hal tersebut merupakan prasyarat kunci keberhasilan termasuk etnik minoritas, memiliki akses lengkap dan bebas ke wajib pendidikan generasi muda
PUG. Alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG disebut sebagai anggaran dasar yang berkualitas baik; (3) Menghilangkan perbedaan gender pada pendidikan r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOEJEJLBO EBO QFMBUJIBO LFQFNJNQJOBO
pelembagaan kesetaraan gender atau anggaran untuk af!rmative action/tindakan dasar dan menengah pada tahun 2015, dan mencapai kesetaraan gender dalam r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOJOHLBUBO LFUBIBOBO QBOHBO EJ EBFSBI SBXBO QBOHBO
a!rmasi. pendidikan. Meski komitmen tersebut merupakan kesepakatan global, namun hingga r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOBOHBOBO QFOHVOHTJ BLJCBU EBNQBL CFODBOB
saat ini masih terjadi kesenjangan gender. Salah satu contohnya adalah angka melek
Fungsi anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah untuk meningkatkan Indeks huruf perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki dan rata-rata lama Secara singkat, perbedaan anggaran khusus target gender, anggaran pelembagaan
Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measure (GEM) serta sekolah laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan demikian, kesetaraan gender dan anggaran kesetaraan gender digambarkan pada tabel 2.4.
memperkuat prasyarat kunci PUG. Karena itu, penerima manfaat dari anggaran pembangunan di bidang pendidikan belum berhasil memperkecil kesenjangan dibawah ini.
pelembagaan kesetaraan gender antara lain perempuan pejabat, aparat pemerintah, gender. Untuk itu alokasi anggaran di bidang pendidikan harus mampu memperkecil
organisasi nonpemerintah, maupun ormas. SKPD utamanya adalah bagian dan atau menghapus kesenjangan gender.
Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah. Meski
demikian, SKPD lainpun dapat memberikan alokasi anggaran untuk penguatan Fungsi anggaran kesetaraan gender adalah mengurangi kesenjangan Indeks
pelembagaan PUG sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender , dengan penerima manfaat
5
Contoh anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain: program adalah laki-laki dan perempuan. Apabila hasil pembangunan menunjukkan
r "OHHBSBO VOUVL QFOEJEJLBO QPMJUJL CBHJ QFSFNQVBO adanya kesenjangan gender dengan laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan,
r "OHHBSBO VOUVL Cimtek Peraturan Per-UU-an terkait Gender, Perdagangan Orang, dll. maka alokasi anggaran perlu memberi preferensi kepada laki-laki. Demikian pula
r "OHHBSBO VOUVL LPPSEJOBTJ 16(
r "OHHBSBO VOUVL LPPSEJOBTJ 113( 5 Jika nilai Indeks Pembangunan Gender sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berarti tidak terjadi kesenjangan
gender, tetapi sebaliknya jika nilai Indeks Pembangunan Gender lebih rendah dari nilai Indeks Pembangunan Manusia maka
terjadi kesenjangan gender (BPS, BAPPENAS, dan UNDP 2004:82).
,

20

r "OHHBSBO VOUVL NFOEPSPOH SFHVMBTJ ,FTFUBSBBO EBO ,FBEJMBO (FOEFS ,,( sebaliknya, apabila hasil pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan gender esenjangan gender
hasil
y
k
pembangunan
a
y
a,

sebalikn
apabila
adan
menunjukkan

ter
seperti Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang Uji Coba implementasi dengan perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki, maka alokasi anggaran alokasi anggaran
perempuan
lebih
laki-laki,
maka
dibandingkan
dengan
tinggal
anggaran
preferensi
ini
per
PPRG pada beberapa SKPD. perlu memberi preferensi kepada perempuan. Alokasi anggaran ini biasanya berupa biasanya berupa
perempuan.
k
lu
memberi
Alokasi
epada
pada
integrasi
program-program
umumn
gender
pada
pembangunan
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO EBUB QJMBI integrasi gender pada program-program pembangunan pada umumnya. Misalnya, ya. Misalnya,
ar
tisipasi
Angka
pada
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO NFEJB LPNVOJLBTJ JOGPSNBTJ EBO FEVLBTJ 16( Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan pada kelompok usia 16-18 tahun dan 16-18 tahun dan
P
(APS)
usia
k
Sek
perempuan
elompok
olah
elompok
lebih
rendah
daripada
pada
k
laki-laki
APS
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVTVOBO QFSBOHLBU BOBMJTJT HFOEFS 19-24 tahun lebih rendah daripada APS laki-laki pada kelompok usia yang sama. usia yang sama.
tahun
19-24
maka
anggaran
itu
alokasi
Untuk
beasisw
Untuk itu maka alokasi anggaran beasiswa pendidikan perlu diberikan kepada diberikan kepada
lu
per
a
pendidikan
Contoh program/kegiatan untuk alokasi anggaran pelembagaan kesetaraan gender
perempuan

target
lebih
ban
program
ak
laki-laki,
dan
y
dengan
antara lain: perempuan dan laki-laki, dengan target program lebih banyak perempuan daripada perempuan daripada
diharapkan
tahun
APS
esenjangan
k
Dengan
16-18
cara
ini
laki-laki.
r 1FOEJEJLBO QPMJUJL CBHJ QFSFNQVBO laki-laki. Dengan cara ini diharapkan kesenjangan APS 16-18 tahun dan APS 19-24 dan APS 19-24
a terwujud k
y
n
tahun semakin mengecil hingga akhir
esetaraan dan k
r #JNUFL JNQMFNFOUBTJ SFHVMBTJ UFOUBOH 113( tahun semakin mengecil hingga akhirnya terwujud kesetaraan dan keadilan gender. eadilan gender.
r 1FMBUJIBO 16( CBHJ 1PLKB 16(
alokasi
ini
Karena
berfungsi
anggaran
me
wujudkan
k
untuk
r 1FOZVTVOBO QFEPNBO 113( Karena alokasi anggaran ini berfungsi untuk mewujudkan kesetaraan gender di esetaraan gender di
pembangunan,
bidang
adalah
a
SKPD
berbagai
y
selur
utaman
maka

r 1FOZVTVOBO 4, #VQBUJ 8BMJLPUB (VCFSOVS UFOUBOH 6KJ $PCB 113( berbagai bidang pembangunan, maka SKPD utamanya adalah seluruh SKPD sesuai uh SKPD sesuai
tugas pok
y
ok dan fungsin
pada beberapa SKPD tugas pokok dan fungsinya masing-masing.a masing-masing.
r 1FOZVTVOBO EBUB QJMBI HFOEFS QBEB CJEBOH QFOEJEJLBO
Beberapa contoh anggaran k
r 1FOZVTVOBO NFEJB LPNVOJLBTJ JOGPSNBTJ EBO FEVLBTJ 16( Beberapa contoh anggaran kesetaraan gender antara lain:esetaraan gender antara lain:
"OHHBSBO CFBTJTX
B CBHJ S
r
r 1FOZVTVOBO QFEPNBO NPOJUPSJOH EBO FWBMVBTJ .POFW 16( EBO 113( r "OHHBSBO CFBTJTXB CBHJ SVNBI UBOHHB NJTLJOVNBI UBOHHB NJTLJO
r "OHHBSBO QFMBUJIBO UFOBHB LFSKB NJHSBO"OHHBSBO QFMBUJIBO UFOBHB LFSKB NJHSBO
r
"OHHBSBO QFO
r "OHHBSBO QFOZVTVOBO QFEPNBO JOUFHSBTJ HFOEFS EJ TFLUPS UFSUFOUVZVTVOBO QFEPNBO JOUFHSBTJ HFOEFS EJ TFLUPS UFSUFOUV
r
r
3.3.
Anggaran K
3.3. Anggaran Kesetaraan Genderesetaraan Gender r "OHHBSBO VOUVL QFOJOHLBUBO LVBMJUBT EBO QSPEVLUJWJUBT UFOBHB LFSKB"OHHBSBO VOUVL QFOJOHLBUBO LVBMJUBT EBO QSPEVLUJWJUBT UFOBHB LFSKB
PCB
L
r "OHHBSBO VOUVL QFOZVMVIBO QFODFHBIBO QFOHHVOB OBSLPCB EJ LBMBOHBO HFOFSBTJ LBMBOHBO HFOFSBTJ
QFODFHBIBO
VOUVL
QFOHHVOB
"OHHBSBO
OBS
QFO
ZVMVIBO
r
EJ
l
Pemanfaatan anggaran untuk penyelenggaraan program-program pembangunan di mbangunan di muda muda
Pe
e
t
a
u
u
n
n
k
e
ny
e
m

p
p
-
p
a
m
e

g
r
a
r
o
m
r
a
r
a
n
g
g
a
r
o
g
n

p
a
t
r


g
g
n
a
a
a
a
f
n
a
n
r
masih
berbagai bidang seringkali masih menyisakan adanya kesenjangan gender. Dengan gender. Dengan r "OHHBSBO VOUVL QFOEJEJLBO EBO QFMBUJIBO LFQFNJNQJOBO"OHHBSBO VOUVL QFOEJEJLBO EBO QFMBUJIBO LFQFNJNQJOBO
bidang
berbagai
yisakan
y
esenjangan
k
men
a
seringkali
adan
3.2. Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender demikian, alokasi anggaran yang ada belum mampu menjamin kemanfaatannya bagi emanfaatannya bagi r "OHHBSBO VOUVL QFOJOHLBUBO LFUBIBOBO QBOHBO EJ EBFSBI SBXBO QBOHBOFUBIBOBO QBOHBO EJ EBFSBI SBXBO QBOHBO
r
"OHHBSBO VOUVL QFOJOHLBUBO L
ang
ada
demikian,
belum
anggaran
mampu
alokasi

y
menjamin
k
r
esetaraan
adil.
perempuan dan laki-laki secara adil. Anggaran kesetaraan gender (atau anggaran (atau anggaran r "OHHBSBO VOUVL QFOBOHBOBO QFOHVOHTJ BLJCBU EBNQBL CFODBOB"OHHBSBO VOUVL QFOBOHBOBO QFOHVOHTJ BLJCBU EBNQBL CFODBOB
Anggaran
laki-laki
k
perempuan
dan
secara
gender
Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik berupa Kelompok untuk pengeluaran secara umum), merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi untuk mengatasi Contoh program/kegiatan untuk alokasi anggaran kesetaraan antara lain:esetaraan antara lain:
mer
anggaran
upakan

secara
umum),
untuk
pengeluaran
alokasi
ontoh program/k
egiatan untuk alokasi anggaran k
C
Kerja (Pokja) Gender maupun Gender Focal Point (GFP). Hal mendasar yang harus masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Misalnya, pembangunan. Misalnya, r 1SPHSBN LFHJBUBO QFNCFSJBO CFBTJTXB QFOEJEJLBO NFOFOHBI EBO QFOEJEJLBO EBO QFOEJEJLBO
gender
berbagai
k
esenjangan
masalah
bidang
dalam
r
QFNCFSJBO
QFOEJEJLBO
1SPHSBN L
CFBTJTX
FHJBUBO
NFOFOHBI
B
diperhitungkan agar PUG benar-benar terimplementasikan dengan baik adalah (1) pembangunan di bidang pendidikan mengembangkan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Untuk Semua (PUS) tinggi bagi siswa dan siswi dari rumah tangga miskinumah tangga miskin
endidikan
di
bidang
pendidikan
P
pembangunan
mengembangkan
tinggi bagi sisw
a dan siswi dari r
adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan publik atau Education for All (EFA) dan berkomitmen untuk: (1) Mencapai 50 persen ai 50 persen r 1SPHSBN LFHJBUBO QFMBUJIBO UFOBHB LFSKB NJHSBO MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBOFSKB NJHSBO MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO
for
p
n
F
a
m
Education
E
)
(
All
m
e
n
e
e
i
t
A
a
)
atau
k
k
n
M
d
c
:
r
u
n
o
1
t
u
b
(
1SPHSBN L
r
FHJBUBO QFMBUJIBO UFOBHB L
yang mereka buat, (2) adanya dukungan regulasi, (3) terbentuknya kelembagaan PUG, peningkatan dalam keaksaraan orang dewasa pada tahun 2015, khususnya bagi ususnya bagi r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOZVTVOBO guidelines (panduan/pedoman) integrasi gender di rasi gender di
a
a
a
k
k


n
e
n
t
h
g
d
e
a
s
a
l


a
ew
a
p
r
r
g
n
n
i
2
,

n

a
d
u
t
a
5
a
a
a

p
0
h
o
s
k
a

d
1
a
m
n
k
o
n
d
FHJBUBO
m
1SPHSBN L
a
a
p
n
QFO
a
ZVTVOBO
/
d
e
u
p
n
i
)
t
(
g
e
n
guidelines
r
(4) adanya dukungan kapasitas SDM, (5) tersedianya data terpilah menurut jenis perempuan, serta akses ke pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi elanjutan bagi sektor tertentusektor tertentu
perempuan,
dasar
pendidikan
e
ta
ser
k
dan
k
akses
pendidikan

ber
kelamin pada setiap SKPD secara valid dan akurat, (6) tersedianya tools/ perangkat semua orang dewasa secara adil; (2) Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua 2015 semua r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOJOHLBUBO LVBMJUBT EBO QSPEVLUJWJUBT UFOBHB LFSKBFHJBUBO QFOJOHLBUBO LVBMJUBT EBO QSPEVLUJWJUBT UFOBHB LFSKB
n

a
u
t
h

;
(
)
2
l

a
a
i
d
i
t
k
n
a
s
M

e
a
m
r
r
o
a
g
n

e
s
m
a
u
s

e
a
c
a
d

ew
s
a
p

a
b
h
a
a
w

d
a
r
1SPHSBN L
untuk analisis gender; serta (7) dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan anak, khususnya anak perempuan, yang dalam keadaan sulit, dan mereka yang mereka yang r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOZVMVIBO QFODFHBIBO QFOHHVOB OBSLPCB EJ LBMBOHBO EJ LBMBOHBO
khususn
ang
y


anak
sulit,
y
a

anak,
dan
perempuan,
dalam
eadaan
k
L
ZVMVIBO
1SPHSBN L
QFODFHBIBO
FHJBUBO
r
QFO
OBS
PCB
QFOHHVOB
dan keadilan gender. Ketujuh hal tersebut merupakan prasyarat kunci keberhasilan termasuk etnik minoritas, memiliki akses lengkap dan bebas ke wajib pendidikan ajib pendidikan generasi muda generasi muda
w
lengkap
akses
memiliki
bebas
ter

dan
etnik
e
k
masuk
minoritas,
PUG. Alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG disebut sebagai anggaran dasar yang berkualitas baik; (3) Menghilangkan perbedaan gender pada pendidikan pada pendidikan r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOEJEJLBO EBO QFMBUJIBO LFQFNJNQJOBOFHJBUBO QFOEJEJLBO EBO QFMBUJIBO LFQFNJNQJOBO
Menghilangkan
(3)
y
kualitas
perbedaan
ber
gender
dasar
baik;
ang
r
1SPHSBN L
pelembagaan kesetaraan gender atau anggaran untuk af!rmative action/tindakan dasar dan menengah pada tahun 2015, dan mencapai kesetaraan gender dalam gender dalam r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOJOHLBUBO LFUBIBOBO QBOHBO EJ EBFSBI SBXBO QBOHBOFUBIBOBO QBOHBO EJ EBFSBI SBXBO QBOHBO

k
pada
dan
tahun
dan
dasar
esetaraan
2015,
menengah
mencapai
FHJBUBO QFOJOHLBUBO L
r
1SPHSBN L
a!rmasi. pendidikan. Meski komitmen tersebut merupakan kesepakatan global, namun hingga namun hingga r 1SPHSBN LFHJBUBO QFOBOHBOBO QFOHVOHTJ BLJCBU EBNQBL CFODBOBFHJBUBO QFOBOHBOBO QFOHVOHTJ BLJCBU EBNQBL CFODBOB

esepakatan
global,
pendidikan.
omitmen
k
mer
Meski
ter
sebut
k
upakan
1SPHSBN L
r
masih
k
esenjangan
ini
gender
terjadi
Salah
saat
y
contohn
saat ini masih terjadi kesenjangan gender. Salah satu contohnya adalah angka melek adalah angka melek
satu
.
a
Fungsi anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah untuk meningkatkan Indeks huruf perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki dan rata-rata lama rata-rata lama Secara singkat, perbedaan anggaran khusus target gender, anggaran pelembagaan pelembagaan
uf
lebih
selalu
laki-laki
hur
dibandingkan
perempuan
dan
rendah
anggaran
anggaran
,
perbedaan
gender

singkat,

target
khusus
Secara
Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measure (GEM) serta sekolah laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan demikian, Dengan demikian, kesetaraan gender dan anggaran kesetaraan gender digambarkan pada tabel 2.4. da tabel 2.4.
cender
sek
dibandingkan
lebih
laki-laki
perempuan.
ung
tinggi
olah
a
r
p
a
d

d
a
e
g

ke
i
a
e
a
n
r
n
t
d
a
b
r

a
s

n
a
a
e
r
g
n

a
e
d
k
n
ke
e
t
a

a
g
e
s
n
g
g
r
n

n
m
a
a
r
memperkuat prasyarat kunci PUG. Karena itu, penerima manfaat dari anggaran pembangunan di bidang pendidikan belum berhasil memperkecil kesenjangan kesenjangan dibawah ini. dibawah ini.
pembangunan
k
ecil
di
bidang
belum
berhasil
memper
pendidikan
pelembagaan kesetaraan gender antara lain perempuan pejabat, aparat pemerintah, gender. Untuk itu alokasi anggaran di bidang pendidikan harus mampu memperkecil mampu memperkecil
di
alokasi
gender
bidang
anggaran
.
har
Untuk
itu
pendidikan
us
organisasi nonpemerintah, maupun ormas. SKPD utamanya adalah bagian dan atau menghapus kesenjangan gender. esenjangan gender. Tabel 2.4.
dan atau menghapus k
Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah. Meski Perbedaan Anggaran Khusus Target Gender,
demikian, SKPD lainpun dapat memberikan alokasi anggaran untuk penguatan Fungsi anggaran kesetaraan gender adalah mengurangi kesenjangan Indeks esenjangan Indeks Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender dan Anggaran Kesetaraan Gender
esetaraan
mengurangi
k
anggaran
gender
adalah
k
Fungsi
pelembagaan PUG sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender , dengan penerima manfaat , dengan penerima manfaat
Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender
5
5
hasil
Apabila
pembangunan
perempuan.
dan
laki-laki
program
adalah
Contoh anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain: program adalah laki-laki dan perempuan. Apabila hasil pembangunan menunjukkan menunjukkan Kategori Anggaran Khusus Anggaran Pelembagaan Anggaran Kesetaraan
a k
esenjangan gender dengan laki-laki lebih ter
y
adan
r "OHHBSBO VOUVL QFOEJEJLBO QPMJUJL CBHJ QFSFNQVBO adanya kesenjangan gender dengan laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan, tinggal dibandingkan perempuan, Anggaran Target Gender Kesetaraan Gender Gender
epada
k
preferensi
maka
alokasi
lu
memberi
per
anggaran
laki-laki.
r "OHHBSBO VOUVL Cimtek Peraturan Per-UU-an terkait Gender, Perdagangan Orang, dll. maka alokasi anggaran perlu memberi preferensi kepada laki-laki. Demikian pula Demikian pula Fungsi r .FNFOVIJ LFCVUVIBO r .FOJOHLBULBO *OEFLT r Mengurangi kesenjangan
r "OHHBSBO VOUVL LPPSEJOBTJ 16( spesi!k perempuan Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan
r "OHHBSBO VOUVL LPPSEJOBTJ 113( 5 Jika nilai Indeks Pembangunan Gender sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berarti tidak terjadi kesenjangan dan atau laki-laki r .FNQFSLVBU QSBTZBSBU Manusia dan Indeks
gender, tetapi sebaliknya jika nilai Indeks Pembangunan Gender lebih rendah dari nilai Indeks Pembangunan Manusia maka PUG Pembangunan Gender
terjadi kesenjangan gender (BPS, BAPPENAS, dan UNDP 2004:82).
,
PENGENALAN)PERENCANAAN)DAN)PENGANGGARAN)RESPONSIF)GENDER 21

Penerima Kelompok rentan r 1FSFNQVBO QFKBCBU r 1FSFNQVBO EBO
manfaat (korban kekerasan, r "QBSBU QFNFSJOUBI laki-laki SESI 3
difabel, orang miskin, r 0SHBOJTBTJ
korban perdagangan nonpemerintah
orang), terdiri dari: r 0SNBT PENGENALAN ANALISIS GENDER
r 1FSFNQVBO
r -BLJ MBLJ
SKPD Utamanya unit/bagian Utamanya unit/bagian Semua SKPD MODEL GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Utama yang menangani yang menangani
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Perempuan, Bappeda,
dan Badan Kepegawaian
Daerah
Contoh r "OHHBSBO VOUVL r Anggaran untuk r "OHHBSBO CFBTJTXB
anggaran program dan kegiatan kelompok perempuan bagi rumah tangga
pemberdayaan pada jabatan miskin
perempuan dengan publik/politik r "OHHBSBO QFMBUJIBO
sasaran perempuan r "OHHBSBO VOUVL tenaga kerja migran
r "OHHBSBO VOUVL koordinasi PUG dan r "OHHBSBO QFOZVTVOBO
program dan kegiatan PPRG pedoman integrasi Tujuan Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang
keluarga berencana r "OHHBSBO VOUVL gender di sektor analisis gender model Gender Analysis Pathway (GAP)
dengan sasaran mendorong regulasi tertentu
laki-laki Kesetaraan dan Output Aparatur pemerintah daerah dapat menyebutkan pengertian dan
r "OHHBSBO VOUVL Keadilan Gender (KKG) tujuan GAP
penguatan layanan r "OHHBSBO VOUVL
terpadu bagi korban penyusunan data
perdagangan orang pilah gender
r "OHHBSBO QFOZVTVOBO
alat analisis gender
Contoh r Sosialisasi r 1FOEJEJLBO QPMJUJL r #FBTJTXB QFOEJEJLBO
program dan penghapusan bagi perempuan menengah dan
kegiatan perdagangan orang r 1FMBUJIBO 16( CBHJ pendidikan tinggi bagi
r ,MJOJL ,# VOUVL Pokja PUG perempuan dan
laki-laki r 1FMBUJIBO 113( CBHJ laki-laki di rumah
r #BOUVBO NPEBM VOUVL Gender Focal Point tangga miskin
perempuan difabel r 1FOZVTVOBO QFEPNBO r 1FMBUJIBO UFOBHB
Anggaran Responsif kerja migran laki-laki
Gender dan perempuan RINGKASAN
r 1FOZVTVOBO EBUB
pilah gender sektor
Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat
digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010
gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan
menggunakan GAP para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat
,
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)
di daerah adalah: mengidenti!kasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender
1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output dengan issues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan
memperhitungkan relevansi antara komponen input dan output. yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.
2. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan untuk: (Bappenas, 2001)
a. Penugasan prioritas pembangunan nasional, pencapaian Millennium Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP.
Development Goals (MDGs) serta mendukung ketercapaian visi dan misi daerah Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang
b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) dan atau responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap
c. Pelembagaan PUG pengukuran hasil. Dengan analisis gender model GAP maka setiap SKPD dapat
3. ARG harus mampu menjawab kebutuhan setiap warga negara secara adil dan setara. merumuskan kebijakan/program/kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya.
4. ARG harus mampu memberi manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.





22

Penerima Kelompok rentan r 1FSFNQVBO QFKBCBU r 1FSFNQVBO EBO
manfaat (korban kekerasan, r "QBSBU QFNFSJOUBI laki-laki SESI 3
difabel, orang miskin, r 0SHBOJTBTJ
korban perdagangan nonpemerintah
orang), terdiri dari: r 0SNBT PENGENALAN ANALISIS GENDER
r 1FSFNQVBO
r -BLJ MBLJ
SKPD Utamanya unit/bagian Utamanya unit/bagian Semua SKPD MODEL GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Utama yang menangani yang menangani
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Perempuan, Bappeda,
dan Badan Kepegawaian
Daerah
Contoh r "OHHBSBO VOUVL r Anggaran untuk r "OHHBSBO CFBTJTXB
anggaran program dan kegiatan kelompok perempuan bagi rumah tangga
pemberdayaan pada jabatan miskin
perempuan dengan publik/politik r "OHHBSBO QFMBUJIBO
sasaran perempuan r "OHHBSBO VOUVL tenaga kerja migran
r "OHHBSBO VOUVL koordinasi PUG dan r "OHHBSBO QFOZVTVOBO
program dan kegiatan PPRG pedoman integrasi Tujuan Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang
keluarga berencana r "OHHBSBO VOUVL gender di sektor analisis gender model Gender Analysis Pathway (GAP)
dengan sasaran mendorong regulasi tertentu
laki-laki Kesetaraan dan Output Aparatur pemerintah daerah dapat menyebutkan pengertian dan
r "OHHBSBO VOUVL Keadilan Gender (KKG) tujuan GAP
penguatan layanan r "OHHBSBO VOUVL
terpadu bagi korban penyusunan data
perdagangan orang pilah gender
r "OHHBSBO QFOZVTVOBO
alat analisis gender
Contoh r Sosialisasi r 1FOEJEJLBO QPMJUJL r #FBTJTXB QFOEJEJLBO
program dan penghapusan bagi perempuan menengah dan
kegiatan perdagangan orang r 1FMBUJIBO 16( CBHJ pendidikan tinggi bagi
r ,MJOJL ,# VOUVL Pokja PUG perempuan dan
laki-laki r 1FMBUJIBO 113( CBHJ laki-laki di rumah
r #BOUVBO NPEBM VOUVL Gender Focal Point tangga miskin
perempuan difabel r 1FOZVTVOBO QFEPNBO r 1FMBUJIBO UFOBHB
Anggaran Responsif kerja migran laki-laki
Gender dan perempuan RINGKASAN
r 1FOZVTVOBO EBUB
pilah gender sektor
Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat
digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010
gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan
,
menggunakan GAP para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)
di daerah adalah: mengidenti!kasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender
1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output dengan issues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan
memperhitungkan relevansi antara komponen input dan output. yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.
2. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan untuk: (Bappenas, 2001)
a. Penugasan prioritas pembangunan nasional, pencapaian Millennium Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP.
Development Goals (MDGs) serta mendukung ketercapaian visi dan misi daerah Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang
b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) dan atau responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap
c. Pelembagaan PUG pengukuran hasil. Dengan analisis gender model GAP maka setiap SKPD dapat
3. ARG harus mampu menjawab kebutuhan setiap warga negara secara adil dan setara. merumuskan kebijakan/program/kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya.
4. ARG harus mampu memberi manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.





PENGENALAN)ANALISIS)GENDER)MODEL!GENDER!ANALYSIS!PATHWAY 23

Pokok Bahasan 1: PENGERTIAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
IV. MENEMUKENALI SEBAB r 5FNV LFOBMJ JTV HFOEFS EJ JOUFSOBM MFNCBHB
Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat KESENJANGAN INTERNAL Misalnya, terkait dengan produk hukum, kebijakan,
digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan atau pemahaman yang masih kurang diantara
gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan pengambil keputusan dalam internal lembaga
menggunakan GAP para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan V. MENEMUKENALI SEBAB r 5FNV LFOBMJ JTV HFOEFS EJ FLTUFSOBM MFNCBHB
,
dapat mengidenti!kasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan KESENJANGAN EKSTERNAL Misalnya, budaya (patriarki/matriarki), gender
gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana stereotipi (laki-laki selalu dianggap sebagai
kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil kepala keluarga)
atau menghapus kesenjangan gender tersebut. (Bappenas, 2001)

II. TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER

Pokok Bahasan 2: TUJUAN PELAKSANAAN GAP
VI. REFORMULASI TUJUAN r .FSVNVTLBO LFNCBMJ UVKVBO LFCJKBLBO QSPHSBN
Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan untuk: kegiatan yang responsif gender
1. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender. VII. RENCANA AKSI r .FOFUBQLBO SFODBOB BLTJ
2. Mengidenti!kasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol r 3FODBOB BLTJ EJIBSBQLBO NFOHBUBTJ LFTFOKBOHBO
dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan. gender yang teridenti!kasi pada langkah 3, 4 dan 5
3. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender.
4. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender.
5. Mengidenti!kasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan. III. TAHAP PENGUKURAN HASIL



Pokok Bahasan 3: LANGKAH-LANGKAH GAP VIII. DATA DASAR r .FOFUBQLBO EBUB EBTBS ZBOH EJQJMJI VOUVL NFOHVLVS
kemajuan (progress)
Langkah-langkah Gender Analysis Pathway (GAP) meliputi: r %BUB ZBOH EJNBLTVE EJBNCJM EBSJ EBUB QFNCVLB
wawasan yang telah diungkapkan pada langkah
2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan
output kegiatan
Tabel 3.1. : Langkah-langkah Gender Analysis Pathway (GAP)


LANGKAH-LANGKAH GAP PENJELASAN IX. INDIKATOR GENDER r .FOFUBQLBO JOEJLBUPS HFOEFS TFCBHBJ QFOHVLVSBO
hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif
I. TAHAP ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER



I. PILIH KEBIJAKAN/ r .FNJMJI LFCJKBLBO QSPHSBN LFHJBUBO ZBOH IFOEBL
PROGRAM/ KEGIATAN dianalisis
YANG AKAN DIANALISIS r .FOVMJTLBO UVKVBO LFCJKBLBO QSPHSBN LFHJBUBO

II. MENYAJIKAN DATA r .FOZBKJLBO EBUB QFNCVLB XBXBTBO ZBOH UFSQJMBI
PEMBUKA WAWASAN menurut jenis kelamin
r %BUB UFSQJMBI JOJ CJTB CFSVQB EBUB TUBUJTUJL ZBOH
kuantitatif atau kualitatif, misalnya hasil survei, hasil
FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan,
atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan
yang sedang dilakukan

III. MENGENALI FAKTOR r .FOFNVLFOBMJ EBO NFOHFUBIVJ BEB UJEBLOZB GBLUPS
KESENJANGAN GENDER kesenjangan gender, dari segi akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat (APKM)







24

Pokok Bahasan 1: PENGERTIAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
IV. MENEMUKENALI SEBAB r 5FNV LFOBMJ JTV HFOEFS EJ JOUFSOBM MFNCBHB
Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat KESENJANGAN INTERNAL Misalnya, terkait dengan produk hukum, kebijakan,
digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan atau pemahaman yang masih kurang diantara
gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan pengambil keputusan dalam internal lembaga
,
menggunakan GAP para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan V. MENEMUKENALI SEBAB r 5FNV LFOBMJ JTV HFOEFS EJ FLTUFSOBM MFNCBHB
dapat mengidenti!kasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan KESENJANGAN EKSTERNAL Misalnya, budaya (patriarki/matriarki), gender
gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana stereotipi (laki-laki selalu dianggap sebagai
kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil kepala keluarga)
atau menghapus kesenjangan gender tersebut. (Bappenas, 2001)

II. TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER

Pokok Bahasan 2: TUJUAN PELAKSANAAN GAP
VI. REFORMULASI TUJUAN r .FSVNVTLBO LFNCBMJ UVKVBO LFCJKBLBO QSPHSBN
Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan untuk: kegiatan yang responsif gender
1. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender. VII. RENCANA AKSI r .FOFUBQLBO SFODBOB BLTJ
2. Mengidenti!kasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol r 3FODBOB BLTJ EJIBSBQLBO NFOHBUBTJ LFTFOKBOHBO
dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan. gender yang teridenti!kasi pada langkah 3, 4 dan 5
3. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender.
4. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender.
5. Mengidenti!kasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan. III. TAHAP PENGUKURAN HASIL



Pokok Bahasan 3: LANGKAH-LANGKAH GAP VIII. DATA DASAR r .FOFUBQLBO EBUB EBTBS ZBOH EJQJMJI VOUVL NFOHVLVS
kemajuan (progress)
Langkah-langkah Gender Analysis Pathway (GAP) meliputi: r %BUB ZBOH EJNBLTVE EJBNCJM EBSJ EBUB QFNCVLB
wawasan yang telah diungkapkan pada langkah
2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan
output kegiatan
Tabel 3.1. : Langkah-langkah Gender Analysis Pathway (GAP)


LANGKAH-LANGKAH GAP PENJELASAN IX. INDIKATOR GENDER r .FOFUBQLBO JOEJLBUPS HFOEFS TFCBHBJ QFOHVLVSBO
hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif
I. TAHAP ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER



I. PILIH KEBIJAKAN/ r .FNJMJI LFCJKBLBO QSPHSBN LFHJBUBO ZBOH IFOEBL
PROGRAM/ KEGIATAN dianalisis
YANG AKAN DIANALISIS r .FOVMJTLBO UVKVBO LFCJKBLBO QSPHSBN LFHJBUBO

II. MENYAJIKAN DATA r .FOZBKJLBO EBUB QFNCVLB XBXBTBO ZBOH UFSQJMBI
PEMBUKA WAWASAN menurut jenis kelamin
r %BUB UFSQJMBI JOJ CJTB CFSVQB EBUB TUBUJTUJL ZBOH
kuantitatif atau kualitatif, misalnya hasil survei, hasil
FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan,
atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan
yang sedang dilakukan

III. MENGENALI FAKTOR r .FOFNVLFOBMJ EBO NFOHFUBIVJ BEB UJEBLOZB GBLUPS
KESENJANGAN GENDER kesenjangan gender, dari segi akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat (APKM)







PENGENALAN)ANALISIS)GENDER)MODEL!GENDER!ANALYSIS!PATHWAY 25

Pokok Bahasan 4: ALUR KERJA GAP





Gambar 3.1. : Alur Kerja GAP

ALUR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY



I: Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan
ANALISIS 1 dianalisis: Identifikasi dan tuliskan tujuan
KEBIJAKAN kebijakan/program/kegiatan pembangunan
YANG
RESPONSIF
GENDER

2 Sajikan data pembuka wawasan terpilah
menurut jenis kelamin: Kualitatif & Kuantitatif





*46 (&/%&3 "QB NFOHBQB EJNBOB CBHBJNBOB





3 Temukenali isu gender 4 Temukenali isu gender
pada proses perencanaan
pada internal lembaga
kebijakan/program/ dan/atau budaya
kegiatan pembangunan: organisasi
- Akses
- Partisipasi Temukenali isu gender
- Kontrol 5 pada eksternal lembaga
- Manfaat






II: Rumuskan kembali III: PENGUKURAN HASIL
KEBIJAKAN, 6 tujuan kebijakan/ Tetapkan
RENCANA program/ kegiatan 8 Baseline
AKSI KE pembangunan
DEPAN Susun Rencana Aksi
7 yang responsif gender 9 Tetapkan
indikator gender









MONITORING
PELAKSANAAN
DAN EVALUASI










26

Pokok Bahasan 5: FORMAT GAP


Format isian GAP dapat dibuat landscape ataupun portrait. Pilihan format
landscape atau portrait lebih mengacu pada kemudahan para perencana SKPD
dalam pengisian dan atau mengacu pada pedoman yang berlaku di masing-masing
daerah.


Contoh GAP format portrait:
Tabel 3.2. : Format GAP (portrait):

SKPD

Program ......................................................................................
Cara Mengisi:
r 1JMJI QSPHSBN ZBOH NBNQV NFOZFMFTBJLBO WJTJ EBO NJTJ LFQBMB
daerah


Kegiatan ......................................................................................
Pilih kegiatan yang relevan dengan program yang akan
dijalankan
KOLOM 1
Indikator ......................................................................................
Kinerja
Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk menunjukkan
adanya indikator ketercapaian tujuan program



Tujuan ......................................................................................
r 5VMJTLBO BQB IBTJM ZBOH EJIBSBQLBO EBSJ QFMBLTBOBBO QSPHSBN
kegiatan
r 5VKVBO ZBOH EJUVMJTLBO EJTJOJ BEBMBI UVKVBO ZBOH UFSUVBOH EBMBN
dokumen program/ kegiatan masing-masing SKPD


AKSES:
......................................................................................

Isikan data peluang memanfaatkan sumberdaya mencakup :
√ Sumberdaya alam
√ Sumberdaya manusia
√ Sumberdaya keuangan
√ Ketersediaan layanan pemerintah



PARTISIPASI:
Data ......................................................................................
Pembuka Isikan data yang menunjukan Knowledge, Attitude, Practice
Wawasan (KAP) dari seseorang, kelompok, masyarakat dalam kegiatan
KOLOM 2 (Data pembangunan sebagaimana sudah dipilih dalam kolom 1.
Pilah
Gender)
KONTROL:
......................................................................................

Isikan data yang menunjukan kemampuan seseorang dan atau
masyarakat untuk mengambil keputusan




PENGENALAN)ANALISIS)GENDER)MODEL!GENDER!ANALYSIS!PATHWAY 27

MANFAAT:
......................................................................................

Isikan data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat (terpilah
laki-laki dan perempuan)


Faktor Akses .....................
Kesenjangan/ Partisipasi 3VNVTLBO JTV HFOEFS sesuai data
Permasalahan Kontrol ketimpangan yang ada pada kolom 2.
KOLOM 3 Pilih data yang paling substantif
(Akses, Manfaat
Partisipasi menunjukkan adanya ketimpangan
gender.
Kontrol,
Manfaat)


Sebab .....................
ISU GENDER (di SKPD) √ Dana,
Kesenjangan
Isikan sebab kesenjangan yang berasal dari SKPD
KOLOM 4 Internal pengusul kegiatan, yaitu:
√ SDM,
√ 3FHVMBTJ
√ Koordinasi,
√ Sarpras, dll.


Sebab .....................
Kesenjangan Isikan sebab kesenjangan yang berasal dari luar SKPD
KOLOM 5 Eksternal seperti:
√ budaya,
√ norma, dll


Reformulasi .....................
Tujuan Formulasikan kembali tujuan sebagaimana tertuang
(jika sudah dalam kolom 1. Cara paling mudah adalah dengan
KOLOM 6
responsif gender copy paste tujuan sebagaimana tertulis dalam kolom
tidak perlu 1, seandainya sudah responsif gender tidak perlu
dirumuskan lagi) diubah, jika masih netral atau bias gender bisa
diperjelas agar menjadi responsif gender.

Rencana Aksi .....................
Isikan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan kegiatan
KOLOM 7 sebagaimana tertuang dalam kolom 1 dan pastikan
bahwa rincian aktivitas mampu menjawab isu gender
sebagaimana tertuang dalam kolom 3,4, 5


.....................
Pengukuran Hasil Output Rumusan Kinerja
Terpilih
KOLOM 8 Data Dasar Isikan data sebagaimana tertuang dalam kolom 2, pilih
(Baseline)
data yang secara langsung menjelaskan kesenjangan
gender


.....................
Sebutkan barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima
sasaran
sebagaimana
kelompok
oleh
dirumuskan dalam tujuan kegiatan telah
28

Indikator Kinerja
.....................

KOLOM 9 Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk
menunjukkan adanya indikator ketercapaian tujuan
kegiatan


Outcome Rumusan Kinerja
.....................
Isikan perubahan kondisi !sik mapun sosial sebagai
akibat dari output kegiatan. Pastikan bahwa rumusan
kinerja mampu menjawab tujuan program.

Indikator Kinerja
.....................
Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk
menunjukkan adanya indikator ketercapaian tujuan
kegiatan





Tabel 3.3. : Format GAP (Landscape):
Lembar Kerja Gender Analysis Pathway

Tahap I: Tahap II: Tahap III:
ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER FORMULASI KEBIJAKAN DAN PENGUKURAN HASIL
RENCANA AKSI KE DEPAN
Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7: Langkah 8: Langkah 9:
Isu Gender Kebijakan dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
Data Pembuka
Kebijakan/ Wawasan Faktor
Program/ Data Pilah Kesenjangan Sebab Sebab Reformulasi Data Dasar
Kegiatan Kesenjangan Kesenjangan Rencana Aksi Indikator Gender
Gender (Akses, Partisipasi, Internal Eksternal Tujuan Baseline
Kontrol, Manfaat)












































PENGENALAN)ANALISIS)GENDER)MODEL!GENDER!ANALYSIS!PATHWAY 29

30

SESI 4




TAHAPAN ANALISIS GENDER

MODEL GENDER ANALYSIS PATHWAY







Tujuan Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah untuk melakukan
analisis gender model GAP pada bidang pembangunan sesuai tugas
dan fungsi SKPD-nya, mencakup:
a. Kemampuan memilih dan menganalisis kebijakan/program
prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD untuk memecah
kan isu-isu gender
b. Kemampuan menyajikan dan menganalisis data terpilah
menurut jenis kelamin, mencakup : akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat;
c. Kemampuan menganalisis faktor penyebab isu gender dilihat
dari tahapan perencanaan, faktor internal dan faktor eksternal
d. Kemampuan merumuskan tujuan kebijakan/program
responsif gender
e. Kemampuan menyusun Rencana Aksi Responsif Gender sesuai
dengan faktor penyebab kesenjangan gender yang sudah
teridenti!kasi pada langkah 3,4,5
f. Kemampuan merumuskan kinerja dan indikator kinerja pada
output dan outcome.


Output Tersusunnya draft GAP sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD



RINGKASAN


Terdapat 9 (sembilan) langkah Gender Analysis Pathway (GAP). Langkah tersebut terbagi
dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap
formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil.

Pada tahap analisis kebijakan yang responsif gender, terdapat 5 langkah, yaitu:
1. Identi!kasi tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada saat ini.
2. Sajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin.
3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan.
4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/ budaya organisasi.
5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga.

Pada tahap formulasi dan rencana aksi ke depan, terdapat 2 (dua) langkah yang harus
dilakukan, yaitu:
1) Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
2) Susun rencana aksi yang responsif gender
Pada tahap pengukuran hasil terdapat 2 (dua) langkah yang harus dilakukan, yaitu:
1) Menetapkan baseline
2) Menetapkan indikator gender, baik indikator output maupun outcome.
Dengan analisis gender model GAP maka setiap SKPD dapat merumuskan kebijakan/
program/ kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya.


TAHAPAN)ANALISIS)GENDER)MODEL)GAP 31

Pokok Bahasan 1: ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER


Tahap analisis kebijakan responsif gender bertujuan menganalisis kebijakan
pembangunan yang ada dan mengidenti!kasi adanya kesenjangan dan
permasalahan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin.




Tahapan yang harus dilakukan:


Langkah 1: Pilih Kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis

Kebijakan/ program/ kegiatan yang dipilih hendaknya mempunyai daya ungkit yang
besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ataupun mendukung
kebijakan prioritas pemerintah seperti: Millennium Development Goals (MDGs),
Education for All (EFA), dll. Dengan cara ini, maka kebijakan/ program/ kegiatan
yang dipilih diharapkan mampu mewujudkan visi misi Kepala Daerah, program
prioritas nasional ataupun komitmen internasional seperti MDGs, EFA, dll.


Langkah berikut setelah memilih program adalah mengidenti!kasi tujuan
program/ kegiatan pembangunan yang ada. Pada tahap ini, analis perlu
mencermati dokumen kebijakan yang sudah ada seperti RPJMD/ Renstra SKPD/
Renja SKPD. Selanjutnya tuliskan tujuan program/ kegiatan ke dalam tabel
kerja GAP
.




Kotak 4.1. : Contoh Visi Misi Provinsi X



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi X tahun 2007 – 2025,
visi Provinsi X adalah: “Provinsi X Maju Dan Mandiri”.


Provinsi X Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat
untuk mewujudkan Provinsi X sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang
handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem
hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Provinsi X Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk
membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya
yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis,
serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk
semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.


Guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi X 2007 – 2025 di atas, maka
ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Provinsi X yang Handal
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Provinsi X yang Handal
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Provinsi X yang Amanah








32

Berdasarkan rumusan visi dan misi Provinsi X diatas, analis bisa memilih program
atau kegiatan yang berdaya ungkit cukup besar dalam mewujudkan visi dan misi
pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD-nya. Misalnya karena berasal
dari SKPD Pendidikan, analis memutuskan memilih untuk mewujudkan misi ke-2,
yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Provinsi X yang Handal. Selanjutnya,
cermati operasionalisasi dari misi ke-2. Dokumen RPJMD Provinsi X 2012-2017
menyebutkan:

“Mewujudkan Sumberdaya Manusia Provinsi X yang Handal adalah
pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang
meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan
iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi
secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual,
peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial
budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan
infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.”

Berdasarkan rumusan misi tersebut selanjutnya analis memilih salah satu program
yang berpotensi mewujudkan visi misi daerah. Misalnya Program Peningkatan
Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan.


Tabel 4.1. : Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 1


Tahap I:
ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER



Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3:



Data Pembuka
Kebijakan/ Wawasan
Program/ (Data Pilah
Kegiatan
Gender)



Program :
Peningkatan Kualitas
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan


Kegiatan:
Peningkatan kapasitas guru SD
dalam memperoleh serti!kasi



Tujuan:
Meningkatnya jumlah Guru SD
yang mampu memenuhi kriteria
lulus serti!kasi






TAHAPAN)ANALISIS)GENDER)MODEL)GAP 33

Langkah 2: Sajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin


Pengertian Data Terpilah

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) adalah data
kuantitatif atau data kualitatif berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan
peran dan kondisi umum mereka dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
Selain itu, data terpilah berdasarkan jenis kelamin dapat pula berupa data yang
menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin
seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kanker leher rahim, korban kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), korban perdagangan orang (trafficking). Tabel berikut adalah
contoh data terpilah menurut jenis kelamin.

Gambar 4.1. : Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi X 2005-2010





92 90,29 90,21
90 88,32 89,41 89,23 Laki-Laki
87,30
88
(%) 86 84,15 84,19 85,54
84 82,20 83,30 83,42 Perempuan
82
80
Tahap II: 78 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tahap III:
FORMULASI KEBIJAKAN DAN PENGUKURAN HASIL
RENCANA AKSI KE DEPAN

Berdasarkan data pada gambar 4.1 dapat dicermati:
Langkah 6: Langkah 7: Langkah 8: Langkah 9:

t 4JBQB ZBOH CFSBEB EBMBN LFBEBBO UFSUJOHHBM
Kebijakan dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
t "QBLBI LFUFSUJOHHBMBO UFSTFCVU TFNBLJO NFOHFDJM EBSJ UBIVO LF UBIVO BUBV
KVTUSV TFCBMJLOZB
Reformulasi Data Dasar
Indikator Gender
Rencana Aksi
Tujuan Ketertinggalan salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya dapat
Baseline
dihitung berdasarkan disparitas gender ataupun indeks paritas gender. Tabel 4.1
dibawah ini merupakan contoh penghitungan disparitas gender dan indeks paritas
gender yang dapat dicermati.

Tabel 4.2. : Disparitas Gender dan Indeks Paritas Gender Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi X
Tahun 2005-2010

Angka Melek Huruf Disparitas Indeks Paritas
NO Tahun
Laki-laki Perempuan Gender Gender

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 2005 87,30 82,20 -5,10 0,94

2. 2006 88,32 83,30 -5,02 0,94
3. 2007 89,41 83,42 -5,99 0,93
4. 2008 89,23 84,15 -5,08 0,94

5. 2009 90,29 84,19 -6,10 0,93
6. 2010 90,21 85,54 -4,67 0,94




34

Langkah 2: Sajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin Data pada tabel 4.1. menunjukkan adanya kesenjangan gender dengan Angka
Melek Huruf perempuan lebih tertinggal dibandingkan AMH laki-laki dengan
Pengertian Data Terpilah disparitas gender -5,10 pada tahun 2005 dan menurun menjadi -4,67 pada tahun
1
2010. Sedangkan Indeks Paritas Gendernya tidak mengalami perbaikan
2
Data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) adalah data
kuantitatif atau data kualitatif berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan
peran dan kondisi umum mereka dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Contoh lain penghitungan dan penggunaan data terpilah, dapat terlihat pada
Selain itu, data terpilah berdasarkan jenis kelamin dapat pula berupa data yang Gambar 4.2. dibawah ini. Gambar 4.2. menyajikan data insiden khusus berupa
menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin Angka Kematian Bayi pada tingkat nasional dibandingkan dengan Provinsi X.
seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kanker leher rahim, korban kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), korban perdagangan orang (trafficking). Tabel berikut adalah
contoh data terpilah menurut jenis kelamin. Gambar 4.2. : Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia dan Provinsi X periode 2009 - 2013

Gambar 4.1. : Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi X 2005-2010
Angka Kematian Bayi (AKB): Angka Kematian Bayi menurun.


Nasional
92 90,29 90,21 Provinsi X
90 88,32 89,41 89,23 Laki-Laki
87,30
88
(%) 86 84,15 84,19 85,54 31 30
84 82,20 83,30 83,42 Perempuan 30 29.1
82 29 28.9 28.2
80 28 27.5 28.2 27.4
Tahap II: 78 2005 2006 2007 2008 2009 2010 26.8 26.6
Tahap III:
FORMULASI KEBIJAKAN DAN PENGUKURAN HASIL 27 26.2
RENCANA AKSI KE DEPAN 26
25
Berdasarkan data pada gambar 4.1 dapat dicermati:
Langkah 6: Langkah 7: Langkah 8: Langkah 9: 24
2009 2010 2011 2012 2013
t 4JBQB ZBOH CFSBEB EBMBN LFBEBBO UFSUJOHHBM
Kebijakan dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
t "QBLBI LFUFSUJOHHBMBO UFSTFCVU TFNBLJO NFOHFDJM EBSJ UBIVO LF UBIVO BUBV
KVTUSV TFCBMJLOZB
Reformulasi Data Dasar Per 100.000 Kelahiran Hidup
Indikator Gender
Rencana Aksi
Tujuan Ketertinggalan salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya dapat
Baseline
dihitung berdasarkan disparitas gender ataupun indeks paritas gender. Tabel 4.1
dibawah ini merupakan contoh penghitungan disparitas gender dan indeks paritas
gender yang dapat dicermati. Bila dicermati, data pada gambar 4.2. menunjukkan adanya penurunan Angka

Tabel 4.2. : Disparitas Gender dan Indeks Paritas Gender Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi X Kematian Bayi (AKB) baik pada provinsi X maupun pada tingkat nasional. Meski
Tahun 2005-2010 demikian, AKB di Provinsi X masih lebih tinggi dibandingkan (AKB) di Indonesia.
Sementara data pada gambar 4.3. menunjukkan adanya penurunan Angka
Angka Melek Huruf Disparitas Indeks Paritas Kematian Ibu di Provinsi X dari 133/100.000 pada tahun 2009 menjadi
NO Tahun
Laki-laki Perempuan Gender Gender 118/100.000 pada tahun 2012.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 2005 87,30 82,20 -5,10 0,94

2. 2006 88,32 83,30 -5,02 0,94
3. 2007 89,41 83,42 -5,99 0,93 1 Disparitas Gender adalah selisih antara kinerja pembangunan pada perempuan dikurangi kinerja pembangunan
pada laki-laki. Jika disparitas gender = 0, berarti tidak ada kesenjangan gender; jika > 0 berarti ada
4. 2008 89,23 84,15 -5,08 0,94 kesenjangan gender dimana laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan; jika < 0 berarti ada kesenjangan
gender dimana perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki
5. 2009 90,29 84,19 -6,10 0,93 2 Indeks Paritas Gender adalah rasio kinerja pembangunan pada penduduk perempuan terhadap penduduk
6. 2010 90,21 85,54 -4,67 0,94 laki-laki. Jika indeks = 1 berarti tidak ada kesenjangan gender; jika indeks > 1 berarti ada kesenjangan gender
dimana laki-laki lebih tertinggal dibandingkan perempuan, jika indeks < 1 berarti ada kesenjangan gender
dimana perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki


TAHAPAN)ANALISIS)GENDER)MODEL)GAP 35

Gambar 4.3. : Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi X per-100.000 kelahiran hidup, 2009 - 2012



Angka Kematian Ibu (AKI): Angka Kematian Ibu menurun.

2009:113 per 100.000

kelahiran hidup
2010:143 per 100.000

kelahiran hidup
2011:121 per 100.000

kelahiran hidup
2012:118 per 100.000
kelahiran hidup





Kegunaan Data Terpilah

Data terpilah menurut jenis kelamin berguna untuk:

r Mengetahui perbedaan keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat
dan waktu yang berbeda.
r .FMJIBU hasil intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.
r .FNCFSJ input/masukan untuk melakukan analisis gender.
r .FOHJEFOUJàLBTJ NBTBMBI NFNCBOHVO opsi dan memilih opsi yang paling
efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.




Jenis Data Terpilah


Jenis data terpilah menurut jenis kelamin dapat dibedakan ke dalam:

t Data Time Series, yaitu data yang menggambarkan perbedaan keadaan
perempuan dan laki-laki dan atau keadaan insiden khusus berdasarkan
perbedaan waktu.
t %BUB 4QBTJBM yaitu data yang menggambarkan perbedaan keadaan
perempuan dan laki-laki dan atau keadaan insiden khusus berdasarkan
perbedaan wilayah.
t %BUB ZBOH CFSTJGBU LIVTVT yaitu data yang menunjukkan insiden khusus
seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kekerasan terhadap perempuan, korban
HIV/AIDs.
t %BUB IBTJM LFHJBUBO yaitu data yang menunjukkan hasil kegiatan seperti
peserta pelatihan/ kursus.

Data bisa disajikan secara:

r Data statistik kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka.
r %BUB LVBMJUBUJG TFQFSUJ EBUB ZBOH EJQFSPMFI EBSJ PCTFSWBTJ Focus Group
Discussion (FGD), wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif.











36

Gambar 4.3. : Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi X per-100.000 kelahiran hidup, 2009 - 2012 Sumber Data Terpilah


Sumber data pembuka wawasan bisa berupa:
Angka Kematian Ibu (AKI): Angka Kematian Ibu menurun.
r Hasil baseline study
2009:113 per 100.000 r )BTJM JOUFSWFOTJ LFCJKBLBO QSPHSBN LFHJBUBO ZBOH TFEBOH EBO TVEBI
dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal SKPD
kelahiran hidup
2010:143 per 100.000 tentang intervensi yang sudah dan sedang dilakukan

kelahiran hidup
Data terpilah yang disajikan pada Gender Analysis Pathway (GAP) langkah ke-2
2011:121 per 100.000 harus relevan dengan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianalisis. Contoh data
terpilah bidang pendidikan yang relevan dengan perluasan akses dan pemerataan
kelahiran hidup
2012:118 per 100.000 pendidikan antara lain:
r Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-24
kelahiran hidup
tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan.
r "OHLB 1BSUJTJQBTJ ,BTBS "1, 4% .* 4.1 .UT 4." ." 15 CBJL QBEB
laki-laki maupun perempuan.
Kegunaan Data Terpilah r "OHLB 1BSUJTJQBTJ .VSOJ "1. 4% .* 4.1 .UT 4." ." 15 CBJL QBEB
laki-laki maupun perempuan.
Data terpilah menurut jenis kelamin berguna untuk:
r "OHLB .FMFL "LTBSB CBJL QBEB MBLJ MBLJ NBVQVO QFSFNQVBO
r Mengetahui perbedaan keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat r "OHLB 1VUVT 4FLPMBI CBJL QBEB MBLJ MBLJ NBVQVO QFSFNQVBO
dan waktu yang berbeda. r "OHLB .FMBOKVULBO 4FLPMBI EMM
r .FMJIBU hasil intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.
r .FNCFSJ input/masukan untuk melakukan analisis gender.
r .FOHJEFOUJàLBTJ NBTBMBI NFNCBOHVO opsi dan memilih opsi yang paling
efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.




Jenis Data Terpilah


Jenis data terpilah menurut jenis kelamin dapat dibedakan ke dalam:

t Data Time Series, yaitu data yang menggambarkan perbedaan keadaan
perempuan dan laki-laki dan atau keadaan insiden khusus berdasarkan
perbedaan waktu.
t %BUB 4QBTJBM yaitu data yang menggambarkan perbedaan keadaan
perempuan dan laki-laki dan atau keadaan insiden khusus berdasarkan
perbedaan wilayah.
t %BUB ZBOH CFSTJGBU LIVTVT yaitu data yang menunjukkan insiden khusus
seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kekerasan terhadap perempuan, korban
HIV/AIDs.
t %BUB IBTJM LFHJBUBO yaitu data yang menunjukkan hasil kegiatan seperti
peserta pelatihan/ kursus.

Data bisa disajikan secara:

r Data statistik kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka.
r %BUB LVBMJUBUJG TFQFSUJ EBUB ZBOH EJQFSPMFI EBSJ PCTFSWBTJ Focus Group
Discussion (FGD), wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif.











TAHAPAN)ANALISIS)GENDER)MODEL)GAP 37

Tabel 4.3. : Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 2


Tahap I:
ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER


Langkah 1: Langkah 2:


Kebijakan/ Data Pembuka
Program/ Wawasan
Kegiatan (Data Pilah Gender)



DATA UMUM:
Jumlah guru SD :
r -BLJ MBLJ PSBOH
r 1FSFNQVBO PSBOH


Data Terpilah - Akses Partisipasi Kontrol
Manfaat

AKSES:
Adanya kesamaan akses guru SD
perempuan dan laki-laki terhadap informasi
serti!kasi


Jumlah guru SD mengikuti PLPG:
r - PSBOH
r 1 PSBOH


PARTISIPASI:
Jumlah guru SD tersertifikasi:
r - PSBOH
r 1 PSBOH

Jumlah guru SD yang belum memenuhi
persyaratan pendidikan untuk sertifikasi:
r - PSBOH
r 1 PSBOH
Proporsi guru SD berpengalaman mengajar
diatas 20 tahun ( yg telah memiliki
NUPTK):
L: 50.000 orang
P: 180.000 orang


KONTROL:
Jumlah pengawas SD:
L: 600 orang
P: 400 orang

Jumlah PNS eselon II:
L: 26 orang
P: 5 orang

MANFAAT:
Jumlah guru SD lulus sertifikasi:
r - PSBOH
r 1 PSBOH




38

Langkah 3: Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/ program/
kegiatan

Isu gender pada proses perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan dapat dilihat
pada aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat APKM.



Yang dimaksud dengan data akses, adalah data tentang peluang memanfaatkan
sumberdaya, mencakup: (1) sumberdaya alam; (2) sumberdaya manusia; (3)
sumberdaya keuangan; dan (4) ketersediaan layanan pemerintah. Contoh data
akses adalah:

r Proporsi laki-laki dan perempuan yang berpeluang mengolah hasil hutan
r 1SPQPSTJ MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO ZBOH NFOHJLVUJ QFMBUJIBO QFNBOGBBUBO IBTJM
hutan
r +VNMBI MBLJ MBLJ EBO QFSFNQVBO ZBOH NFOEBQBU BLTFT CBOUVBO NPEBM VTBIB
r +VNMBI JCV ZBOH NFMBIJSLBO EJ 3VNBI #FSTBMJO



Yang dimaksud dengan data partisipasi adalah data yang menunjukan Knowledge,
Attitude, Practice dari seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam aktivitas
pembangunan, mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi. Contoh data partisipasi adalah:

r Perencanaan: jumlah perempuan dan laki-laki peserta Musrenbang.
r 1FMBLTBOBBO KVNMBI QFSFNQVBO EBO MBLJ MBLJ TFCBHBJ LFUVB TJEBOH LPNJTJ
dalam Musrenbang.
r .POJUPSJOH EBO &WBMVBTJ KVNMBI QFSFNQVBO EBO MBLJ MBLJ ZBOH UFSMJCBU EBMBN
pendataan penduduk miskin.



Yang dimaksud dengan data kontrol adalah data yang menunjukan kemampuan
seseorang dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan
atau tidak melakukan sesuatu. Contoh data kontrol adalah:

r Individu, misalnya jumlah perempuan yang mampu memutuskan untuk
memanfaatkan bantuan modal usaha dalam pengembangan ekonomi kreatif.
r ,FMPNQPL BUBV NBTZBSBLBU NJTBMOZB KVNMBI QFSFNQVBO QFOHVSVT ,PQFSBTJ
Usaha Bersama.



Yang dimaksud dengan data manfaat adalah data dari manfaat hasil
pembangunan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh
masyarakat. Misalnya jumlah penerima bantuan sosial tahun tertentu, proporsi
petani perempuan yang meningkat pendapatannya setelah menerima bantuan alat
produksi pertanian, data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau
fenomena yang berkembang (seperti Indeks Pembangunan Gender) selama 3
(tiga) tahun atau data APK selama 3 tahun).














TAHAPAN)ANALISIS)GENDER)MODEL)GAP 39

Tabel 4.4. : Contoh Analisis Kebijakan Responsif Gender Dinas Pendidikan, Langkah 3


Tahap I:
ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER


Langkah 2: Langkah 3:

Data Pembuka Isu Gender
Wawasan
(Data Pilah Faktor Kesenjangan
Gender) (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)


AKSES:
r "EBOZB LFTBNBBO BLTFT HVSV 4% QFSFNQVBO
dan laki-laki terhadap informasi serti!kasi,
namun jumlah guru SD perempuan yang
mengikuti PLPG lebih renda dibandingkan
laki-laki, dengan perbandingan laki-laki 60
persen dan perempuan 20 persen


PARTISIPASI:
r Proporsi guru SD perempuan terserti!kasi lebih
rendah dibandingkan laki-laki dengan
perbandingan laki-laki 50 persen dan perempuan
15 persen

r (VSV 4% QFSFNQVBO ZBOH CFMVN NFNFOVIJ
persyaratan pendidikan untuk serti!kasi
lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan
perbandingan laki-laki 25 persen dan
perempuan 45 persen.


KONTROL:
Proporsi pengawas SD dan PNS yang menduduki
eselon II dan III dominasi laki-laki


MANFAAT:
Proporsi guru SD laki-laki lulus serti!kasi lebih
tinggi dibandingkan perempuan dengan
perbandingan 50 persen berbanding 15 persen
























40