SPI KPK

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022























































































Pemerintah KabuPaten Klaten









www.kpk.go.id i

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022












Laporan SPI 2022:

Pemerintah Kabupaten Klaten







Tim Penyusun Survei Penilaian Integritas 2022:



Agung Yudha Wibowo
Moch. Agung Sasongko

Tri Gamarefa
Wahyu Dewantara Susilo

Timotius Hendrik Partohap
Dimas Marasoma Sumarsono

Sitti Rachmawati
Dicky Ade Alfarisi

Bekti Ayu Selawati
Ganther Rizki Ariotejo

Arrum Retnosari
Vika Vres Ceria





Diterbitkan oleh:

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Cetakan Pertama, Desember 2022





Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950

Telp. 021-2557-8300
www.kpk.go.id













ii www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022














Kata Pengantar





orupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan
suatu negara. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mewujudkan
Kpemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus dilakukan, baik di
tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Namun, upaya-upaya
tersebut belum memiliki indikator capaian atas dampak yang dihasilkan di tingkat
lembaga, yang lantas dirasakan oleh pegawai dan masyarakat secara luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Survei Penilaian Integritas
(SPI) sejak 2016, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei
Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur
keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta
pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD). SPI terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan
hingga pada 2021, survei dihelat secara elektronik melalui saluran daring dan tatap
muka (Computer Assisted Personalized Interview/CAPI) terhadap 96 kementerian/
lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 504 pemerintah kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Hasil survei terhadap lebih dari 250 ribu responden pegawai
K/L/PD, masyarakat, pelaku usaha, eksper, dan berbagai pemangku kepentingan
tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu
diselesaikan oleh KPK dan K/L/PD secara bersama-sama.


Pada 2022 ini, SPI kembali dilaksanakan terhadap 99 kementerian/lembaga (K/L),
34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota menggunakan
metode yang sama dengan metode pada 2021. Harapannya, hasil SPI 2022 yang
disajikan dalam laporan ini dapat bermanfaat untuk memandu K/L/PD dalam
memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian keberhasilan pemberantasan
serta pencegahan korupsi di instansi peserta SPI 2022. Dengan demikian, laporan
ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi di setiap
K/L/PD untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan SPI 2022. Kami juga
mengharapkan masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan serupa
di masa datang.





Tim Penyusun
Survei Penilaian Integritas 2022












www.kpk.go.id iii

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Daftar Isi





Ringkasan Eksekutif 1 Hasil Survei Penilaian
Integritas 25
Pendahuluan 5 Profil Responden 25
Latar Belakang 5 Profil Responden Internal 25
Rumusan Masalah 5 Profil Responden Eksternal 26
Tujuan 6 Profil Responden Eksper 27
Manfaat 6
Ruang Lingkup 6 Hasil SPI 2022 28
Indeks Integritas Nasional 28
Metodologi 7 Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi

Tinjauan Literatur 7 Internal 28
Metode Pengumpulan Data 9 Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Pemilihan Sampel 9 Eksternal 40
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Pemilihan Unit Kerja 10 Eksper 44
Pemilihan Sampel Internal 11 Perbaikan Situasi Integritas (Pegawai, Pengguna,
Pemilihan Sampel Eksternal 11 Eksper) 46
Pemilihan Sampel Eksper 12 Faktor Koreksi 47
Catatan Pelaksanaan SPI 47
Perhitungan Indeks Integritas 13
Skema Perhitungan Indeks Integritas 13 Kesimpulan dan Saran 48
Variabel Yang Digunakan 14 Kesimpulan 48
Saran 49
Variabel dalam Penilaian Internal 14
Variabel dalam Penilaian Eksternal 15 Daftar Pustaka 51
Variabel dalam Penilaian Eksper 15

Penyetaraan Skala Variabel 15
Bobot Komponen Kompleks 16
Penghitungan Indeks 16
Penilaian Internal 16
Penilaian Eksternal 16
Penilaian Eksper 17
Faktor Koreksi 17
Analisis Risiko Korupsi dan Upaya
Pencegahan 17
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Internal 18
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksternal 22
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksper 22




















iv www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Daftar Gambar Daftar Tabel





Gambar 3.1 Tabel 4.1
Skema Penghitungan Indeks Integritas 13 Risiko Korupsi Aspek Perdagangan Pengaruh 29
Gambar 3.2 Tabel 4.2
Rumus Penghitungan Indeks Integritas 14 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan SDM 30
Gambar 3.3 Tabel 4.3
Contoh Skala Pertanyaan Negasi 15 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran 31
Gambar 3.4 Tabel 4.4
Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman 16 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Pengadaan
Gambar 3.5 Barang dan Jasa 33
Rumus Penghitungan Penilaian Internal 16 Tabel 4.5
Gambar 3.6 Risiko Korupsi Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas 35
Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal 16 Tabel 4.6
Gambar 3.7 Upaya Pencegahan Korupsi Aspek Transparansi 37
Rumus Penghitungan Penilaian Eksper 17 Tabel 4.7
Gambar 3.8 Upaya Pencegahan Korupsi dalam bentuk
Rumus Penghitungan Faktor Koreksi 17 Sosialisasi Antikorupsi 39
Gambar 4.1 Tabel 4.8
Profil Responden Internal 25 Risiko Korupsi dari Transparansi dan
Gambar 4.2 Keadilan Layanan 40
Profil Responden Eksternal 26 Tabel 4.9
Gambar 4.3 Risiko Korupsi dari sisi Integritas Pegawai 41
Profil Responden Eksper 27 Tabel 4.10
Gambar 4.4 Situasi Sistem Antikorupsi/Upaya
Perubahan Situasi Integritas menurut Jenis Pencegahan Korupsi 43
Responden 46 Tabel 4.11
Gambar 4.5 Risiko Korupsi Eksper 45
Faktor Koreksi 202 47






























www.kpk.go.id v

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022






Ringkasan Eksekutif






urvei Penilaian Integritas (SPI) dibangun yaitu 99 kementerian/lembaga, 34 pemerintah
untuk memetakan risiko korupsi dan provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/
Skemajuan upaya pencegahan korupsi kota. Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI
yang dilakukan kementerian/lembaga/ rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di
pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI angka 71.94. Dari nilai tersebut, berikut adalah
dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi rangkuman terkait integritas yang ditemukan
peningkatan upaya pencegahan korupsi di di Pemerintah Kabupaten Klaten.
masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik
dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan Berdasarkan temuan permasalahan
rekomendasi tersebut, K/L/PD diharapkan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi
mampu menindaklanjuti dengan menyusun agar Pemerintah Kabupaten Klaten dapat
rencana aksi pencegahan korupsi di instansi melakukan beberapa upaya pencegahan
masing-masing dan menjadikannya sebagai Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:
gerakan perubahan. Secara berkelanjutan, • Secara umum, pelaksanaan tugas di
hasil SPI di tahun berikutnya akan menjadi alat instansi ini masih menghadapi beberapa
ukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas
perubahan tersebut. kantor untuk kepentingan pribadi, adanya
konflik kepentingan yang dipengaruhi
Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha oleh suku, agama, hubungan kekerabatan,
menangkap penilaian persepsi dan almamater, dan sejenisnya, adanya atasan
pengalaman berbagai pemangku kepentingan yang memberi perintah tidak sesuai aturan,
di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya
layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini
dari beragam kalangan. Dimensi penilaian harus diantisipasi agar tidak meningkat.
mencakup transparansi, integritas dalam • Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/
(trading in influence), pengelolaan anggaran, pemerasan ketika berhubungan dengan
pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), instansi selama 12 bulan relatif rendah.
pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi Meskipun demikian, risiko ini harus tetap
di setiap instansi. diantisipasi agar tidak terjadi di masa
mendatang.
Hasil survei yang berbentuk angka indeks • Risiko terkait adanya penyalahgunaan
menunjukkan level integritas instansi, dengan pengelolaan anggaran diyakini masih
skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka ada dalam skala menengah. Risiko ini
integritas sebuah instansi, maka sistem yang perlu diantisipasi di masa mendatang,
berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan karena biasanya terjadi pada penggunaan
menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas, penerimaan
di K/L/PD tersebut pun semakin baik. honor/uang transport lokal/perjadin tidak
sesuai dengan SPJ yang ditandatangani,
Sama seperti pada 2021, kuesioner elektronik dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh
SPI 2022 diisi secara self-administered pejabat.
(pengisian sendiri) dengan dua jenis • Risiko terjadinya penyalahgunaan
pengiriman kuisioner, melalui elektronik pengelolaan pengadaan barang/jasa
(whatsapp blast dan email blast) maupun diyakini masih ada dalam skala menengah.
melalui tatap muka secara CAPI di gawai Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat
enumerator. SPI dilakukan pada 636 instansi terjadi dalam berbagai bentuk, seperti









1 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







pengaturan tender untuk memenangkan melaksanakan tugas.
vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat • Meskipun upaya pencegahan korupsi
dengan pemenang PBJ, kemahalan harga di instansi ini sudah sangat baik,
(tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko namun masih dapat ditingkatkan agar
gratifikasi/suap dari vendor pemenang pengguna layanan/pihak eksternal dapat
tender, maupun hasil PBJ yang tidak menerapkan perilaku antikorupsi ketika
bermanfaat. berhubungan dengan instansi. Selain
• Risiko tidak adanya objektivitas itu, instansi dapat meningkatkan sistem
pengelolaan SDM saat promosi/mutasi antikorupsi melalui penyediaan media
diyakini masih terjadi dengan skala sedang pengaduan/pelaporan masyarakat terkait
(kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi,
muncul karena konflik kepentingan yang dan memberi kepastian bahwa laporan
dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu
kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan meyakinkan pengguna layanan/pihak
almamater/golongan/organisasi. eksternal bahwa pegawai yang bekerja/
• Risiko perdagangan pengaruh (trading in melayani menjungjung tinggi kejujuran dan
influence) berada dalam tingkat sedang. menjalankan tugas sesuai aturan..
Risiko ini perlu diantisipasi di masa
mendatang, terutama karena rawan Berdasarkan temuan permasalahan tersebut,
terjadi saat penentuan program/kegiatan, KPK merumuskan rekomendasi agar
penentuan pemenang tender, perizinan, Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan
pemberian sanksi/denda, rekrutmen beberapa upaya pencegahan korupsi dengan
pegawai, dan pemberian/penyaluran fokus prioritas sebagai berikut:
bantuan. • Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
• Sosialisasi antikorupsi telah banyak aturan mengenai sistem merit dan
dilakukan di instansi ini, dan berdampak pengelolaan benturan kepentingan dalam
cukup efektif terhadap pembentukan pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan
perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi di instansi.
perlu tetap dirancang agar efektif • Mempertahankan, menginovasikan, dan
untuk menjadikan kalangan pegawai memonitor secara berkala upaya yang
dapat menghindari konflik kepentingan, telah dilakukan, hingga tidak ada lagi
melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan pegawai yang menerima suap/gratifikasi
melaporkan tindak pidana korupsi yang dari pengguna layanan di instansi.
dilihat/didengar/diketahui. • Intensifikasi, sosialisasi, serta
• Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator kampanye penegakan aturan mengenai
transparansi berada pada angka yang pengelolaan benturan kepentingan serta
relatif baik (di atas rata-rata nasional), penyalahgunaan perjalanan dinas, mark
terutama terkait informasi yang memadai up anggaran, penyalahgunaan pengadaan
dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. barang dan jasa, hingga penyalahgunaan
• Kalangan eksternal menilai setidaknya ada honor kegiatan.
satu aspek dalam indikator transparansi • Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
dan keadilan layanan yang masih memiliki (jika sudah ada) mengenai upaya
risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut pencegahan yang telah dilakukan kepada
mencakup kejelasan informasi terkait seluruh pemangku kepentingan baik
standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ internal maupun eksternal, khususnya
layanan, kemudahan standar/prosedur, yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1)
memastikan tidak ada perlakukan Proses dan alur dari perencanaan hingga
istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
dan menghindari konflik kepentingan yang sesuai peraturan perundang-undangan
dilakukan dalam memberikan layanan/ yang berlaku. (2) Peran dan independensi









www.kpk.go.id 2

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







unit kerja pengadaan barang dan jasa menganggap penyediaan informasi sudah
sesuai peraturan perundang-undangan baik.
yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme • Perbaikan mendasar dan menyeluruh
probity audit berkala untuk mendeteksi terhadap upaya pencegahan korupsi yang
adanya masalah dalam proses pengadaan sudah dilakukan dengan memastikan hal-
barang dan jasa. (4) Penggunaan vendor hal berikut: (1) Memasukkan larangan
management system. (5) Kebijakan, dan sanksi terkait pelaksanaan tugas
regulasi, dan mekanisme penanganan dalam kode etik di instansi dan/atau
benturan kepentingan dalam proses regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi
pengadaan. (6) Proses pengadaan dan melalui pelatihan dan komunikasi rutin
pembayaran secara elektronik yang sudah dengan pegawai/pimpinan di instansi
disiapkan sesuai peraturan perundang- untuk menciptakan perilaku baru untuk
undangan yang berlaku. melaksanakan tugas. (3) Menyusun
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kebijakan, regulasi, dan mekanisme
aturan mengenai sistem merit dan penanganan benturan kepentingan di
pengelolaan benturan kepentingan dalam instansi. (4) Menyusun program/kegiatan
pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi
di instansi. untuk meningkatkan integritas dan
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki
(jika sudah ada) mengenai upaya sebelum menjabat. (5) Membangun
pencegahan yang telah dilakukan kepada mekanisme pengawasan internal untuk
seluruh pemangku kepentingan baik mendeteksi intervensi dan benturan
internal maupun eksternal, khususnya kepentingan sebelum, saat, dan setelah
yang berkaitan dengan hal-hal berikut: pimpinan menduduki jabatan.
(1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran dalam pelaksanaan tugas
dan intervensi yang tidak sesuai aturan
berdasarkan kode etik dan/atau regulasi
internal lainnya. (2) Adanya larangan
pelaksanaan tugas yang tidak sesuai
aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan
di instansi disertai contoh dari pimpinan.
(3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
penanganan benturan kepentingan di
instansi. (4) Upaya peningkatan integritas
bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan
deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki
sebelum menjabat dan secara tahunan.
(5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi dan
benturan kepentingan sebelum, saat, dan
setelah pimpinan menduduki jabatan.
• Mempertahankan upaya internalisasi
kesadaran dan perilaku untuk melaporkan
LHKPN, meskipun sebagian besar
responden menganggap tingkat kepatuhan
pelaporan LHKPN tinggi.
• Mempertahankan penyediaan informasi
tentang pelaksanaan tugas yang memadai,
meskipun sebagian besar responden









3 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022


































































































www.kpk.go.id 4

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022






Pendahuluan






Latar Belakang nasional pada K/L/PD merupakan salah satu
pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya
raktik-praktik korupsi seperti penyuapan, korupsi. Di Indonesia upaya tersebut telah
pemerasan, gratifikasi, hingga diinisiasi oleh berbagai K/L/PD. Inisiasi tersebut
Ppenyalahgunaan wewenang untuk antara lain berupa pencanangan pembangunan
kepentingan pribadi masih rawan terjadi di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
kementerian/lembaga/pemerintah daerah Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan
(K/L/PD), yang dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Negara (LHKPN), Monitoring
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Center for Prevention (MCP), dan sebagainya.
Namun, capaian upaya pemberantasan korupsi
Permasalahan korupsi dialami hampir tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.
semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostik
Korupsi menjadi ancaman serius yang dapat yang mampu membantu organisasi publik
membahayakan perkembangan sendi-sendi untuk memetakan persoalan integritas,
kehidupan bangsa karena menggerogoti mengembangkan program pencegahan dan
pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di penindakan, serta mengukur keberhasilan
Indonesia, korupsi secara langsung merusak strategi pencegahan korupsi.
pertumbuhan ekonomi di tingkat pemerintahan
daerah (Alfada, 2019). Dalam perkembangannya, Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPK
korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas
dilakukan secara sistematis. Tidak berlebihan (SPI). Sejak awal membangun instrumen SPI,
jika korupsi dianggap sebagai extraordinary yaitu pada 2016, KPK dibantu oleh BPS. BPS
crime (kejahatan luar biasa) seperti terorisme dinilai mampu membangun instrumen untuk
dan narkotika, sehingga penanganannya perlu mengidentifikasi permasalahan integritas
diprioritaskan. dalam organisasi dan mengumpulkan data
dengan lebih objektif. Namun, sejak 2020, KPK
Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 telah melaksanakan survei secara mandiri
Tahun 2006, ikut meratifikasi United Nations dengan dibantu oleh pihak ketiga. Dalam jangka
Convention Against Corruption (Konvensi panjang, mekanisme penilaian integritas akan
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, dilakukan secara mandiri oleh masing-masing
UNCAC) 2003. Undang-undang tentang K/L/PD, sebagai alat pemetaan risiko korupsi
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.
didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam pemberantasan korupsi juga Rumusan Masalah
menjadi wujud keseriusan pemerintah Indonesia
untuk meminimalisir korupsi. Penindakan Berbagai upaya perbaikan sistem untuk
yang tegas, pendidikan anti-korupsi kepada mencegah korupsi sudah banyak dilakukan
seluruh masyarakat sejak usia dini, serta dan diinisiasi oleh kementerian/lembaga/
upaya pencegahan yang efektif diharapkan pemerintah daerah di Indonesia seperti
dapat mempercepat pemberantasan korupsi di reformasi birokrasi, sosialisasi dan kampanye
Indonesia. nilai antikorupsi, monitoring center for
prevention, zona integritas, wilayah bebas
Integritas di level individu, organisasi, dan korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani,









5 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







hingga strategi nasional pencegahan korupsi. 1. Memberikan informasi capaian upaya
Namun, upaya yang dapat mengukur sejauh pencegahan korupsi dan aktivitas
apa langkah tersebut berdampak dalam antikorupsi yang sudah dilakukan
pencegahan korupsi serta memperlihatkan Pemerintah Kabupaten Klaten.
peta risiko korupsi yang masih terjadi di suatu 2. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan
instansi, belum banyak dilakukan. yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar
menyusun kebijakan dalam bentuk rencana
Survei ini dikembangkan untuk dapat mengukur aksi dalam upaya pencegahan korupsi pada
risiko korupsi yang masih terjadi di K/L/PD Pemerintah Kabupaten Klaten.
sekaligus mengukur dampak (outcomes) dari 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam
berbagai upaya perbaikan untuk mencegah peningkatan integritas dan kepercayaan
korupsi yang sudah dilakukan. Hasil survei juga (trust) publik pada Pemerintah Kabupaten
dikembangkan untuk memberikan rekomendasi Klaten secara umum.
perbaikan oleh K/L/PD sebagai bagian dari 4. Melihat kesiapan Pemerintah Kabupaten
upaya pencegahan korupsi. Klaten dalam pelaksanaan survei secara
elektronik, baik dari sisi ketersediaan data
Tujuan populasi, maupun pelaksanaan survei
elektronik.

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya
untuk memetakan risiko korupsi dan capaian Bagi publik secara umum, SPI 2022 dapat
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan digunakan sebagai alat untuk melihat kesesuaian
Pemerintah Kabupaten Klaten. Sehingga tujuan ekspektasi dan persepsi masyarakat dengan
dari SPI adalah menyediakan ukuran dampak upaya yang dilakukan oleh instansi terkait
upaya perbaikan/pencegahan korupsi yang dengan korupsi di instansi tersebut. Melalui
telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di perbandingan ini, masyarakat dapat turut serta
instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut, KPK dalam pemberantasan korupsi di instansi. Jika
kemudian menjadikan hasil pemetaan sebagai semua pihak dapat bersama-sama melihat hasil
dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan survei yang terukur, perbaikan pemberantasan
sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. korupsi di lembaga dapat diperkuat sehingga
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Klaten kebijakan yang diambil pemerintah akan makin
menyusun rencana aksi yang sesuai dengan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
karakteristik instansi dan berdasarkan hasil SPI Selanjutnya, pelayanan publik yang diterima
2022. masyarakat juga akan makin bebas dari korupsi.


Manfaat Ruang Lingkup


Hasil SPI 2022 memiliki banyak manfaat Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022
baik bagi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada 636 K/L/PD dengan jumlah
menjadi lokus survei maupun publik secara sampel di yang berbeda-beda di setiap K/L/
umum. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, SPI PD sesuai dengan jumlah populasi pegawai
2022 memiliki manfaat antara lain: dan pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas. Secara agregat, Survei
Penilaian Integritas 2022 mendapatkan lebih
dari 370,000 responden.














www.kpk.go.id 6

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Metodologi





Tinjauan Literatur 5. Menjadi alat untuk mendorong adanya
intervensi yang berdasarkan pada bukti
erbagai upaya pencegahan korupsi telah empiris.
dilakukan, baik secara kolektif maupun
Bsecara individual oleh kementerian/ SPI merupakan adaptasi dari Integrity
lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Namun, Assessment yang dikembangkan oleh Anti-
Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)
Index atau CPI) negeri ini menunjukkan Korea Selatan sejak 2002 (ACRC, 2015). Untuk
pertumbuhan yang melambat dalam 10 tahun mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan
terakhir. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sudut pandang internal, eksternal, dan eksper/
2003–2012 meningkat sebesar 13 poin, ahli untuk menilai berbagai dimensi sebagai
sedangkan 2012 hingga 2021 hanya naik 6 poin bentuk triangulasi data. Dengan cara ini,
(Transparency International, 1995; 2022). survei memungkinkan untuk bisa menangkap
perspektif berbeda dari berbagai pihak yang
Sepanjang 27 tahun pengukuran CPI di menghadapi risiko korupsi berbeda-beda
Indonesia, K/L/PD di Indonesia masih kesulitan (Graycar & Smith, 2011). Metode triangulasi
menindaklanjuti hasil CPI. Lantaran absennya data juga memungkinan untuk mendapatkan
rekomendasi khusus yang perlu dilakukan oleh pengukuran risiko yang lebih tepat (UNDP, 2008).
instansi yang bersangkutan, sebagai panduan Pendekatan persepsi juga dikombinasikan
perbaikan atas hasil CPI. Itu sebab, berbagai dengan pengalaman dari responden internal
negara kini berupaya mengembangkan dan eksternal. Metode kombinasi ini digunakan
bentuk pengukuran risiko korupsi agar dapat dalam SPI karena persepsi dan pengalaman
memberikan gambaran yang lebih spesifik. memiliki gap dalam mengukur risiko korupsi
melalui survei (Rose & Mishler, 2007).
Survei Penilaian Integritas merupakan alat ukur
yang dikembangkan oleh KPK sejak 2007 dan Risiko korupsi diukur dari berbagai dimensi
mencoba memetakan risiko korupsi dengan pertanyaan seperti perdagangan pengaruh
pendekatan multidimensi dan multi perspektif. (trading in influence), pengelolaan pengadaan
Tujuan KPK mengembangkan SPI adalah barang/jasa, pengelolaan anggaran, pengelo-
agar pemerintah Indonesia memiliki alat ukur laan sumber daya manusia (SDM), integritas
yang dapat menggambarkan area yang perlu dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi
diperbaiki untuk dapat mencegah korupsi antikorupsi, dan transparansi di setiap
(UNDP, 2008). instansi. Pengelompokan dimensi dilakukan
berdasarkan hasil analisis SPI 2022 di mana
Dalam proses mengembangkan alat ukur setiap variabel memiliki kecenderungan saling
tersebut, KPK melakukan kajian terhadap alat berkorelasi tinggi ketika dikumpulkan ke dalam
ukur korupsi yang dikembangkan dan digunakan satu dimensi tersendiri.
di berbagai negara. Graycar dan Smith (2011)
menjabarkan beberapa kesamaan fitur Beberapa dimensi dalam SPI adalah antara
metodologi berbagai pengukuran risiko korupsi lain integritas pelaksanaan tugas, perdagangan
yang dikembangkan oleh banyak negara, yaitu: pengaruh dari eksternal, dan sosialisasi
1. Dimiliki oleh negara itu sendiri nilai-nilai antikorupsi. Dimensi-dimensi ini
2. Pendekatan partisipatif merupakan bagian dari budaya suatu organisasi
3. Fokus pada proses interaksi berbagai pihak yang sangat penting dibangun integritasnya
dalam suatu K/L/PD untuk menciptakan lingkungan agar suatu
4. Triangulasi data organisasi dapat membangun kepatuhan dan








7 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







budaya integritas (Torsello, 2018). Meskipun pegawai publik yang tidak sesuai dan tidak
hubungan antara budaya organisasi dan korupsi dilakukan secara objektif serta menjunjung
tidak dapat langsung dilihat secara kasat mata, tinggi meritokrasi (berdasarkan prestasi atau
namun hal tersebut dapat diidentifikasi melalui performa), berpengaruh terhadap masih
tiga pendekatan (Torsello, 2018). tingginya tingkat korupsi. Pengelolaan SDM
yang lemah di sektor publik dapat menyebabkan
Pertama, pendekatan dengan melihat layanan publik tidak kompeten (Chêne, 2015).
kecenderungan perilaku korupsi sebagai Pengelolaan yang lemah, struktur insentif, serta
tindakan atau keputusan individu dalam etos kerja yang tidak baik, akan membuat sektor
pelaksanaan tugas yang dapat membebani publik yang kuat, efisien, dan akuntabel, lebih
organisasi. Sebagai contoh, individu yang sulit dicapai (Chêne, 2015).
memutuskan untuk melakukan suap/gratifikasi,
hingga menyalahgunakan fasilitas organisasi Korupsi dan pengelolaan anggaran hingga
untuk kepentingan pribadi. Kedua, pendekatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, tidak
yang melihat korupsi sebagai pola kolusi dapat dipisahkan. Dalam dua dekade terakhir,
antara individu dengan lingkungan kerjanya. berbagai institusi internasional, donor, hingga
Perilaku korupsi serupa ini biasanya melibatkan akademisi mendorong agar pengelolaan
manajemen tingkat menengah hingga tinggi anggaran dan proses pengadaan di sektor publik
di suatu organisasi, dengan menciptakan dapat diakses oleh masyarakat luas (Cimpoeru
sistem yang korup. Contohnya, nepotisme, & Cimpoeru, 2015). Secara empiris, berdasarkan
konflik kepentingan, keberadaan calo, hingga studi terhadap data 59 negara di dunia,
penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) menemukan
Ketiga, pendekatan dengan melihat hubungan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan
perilaku korupsi dan budaya organisasi, yang dapat mendorong kemajuan ekonomi yang
saling dipengaruhi dengan budaya asal individu lebih cepat di sebuah negara. Sebab, berbekal
tersebut. Berdasarkan tiga pendekatan ini, informasi anggaran yang transparan, para
Torsello (2018) menyampaikan pentingnya pelaku ekonomi dapat bertindak lebih tepat.
melihat integritas individu dan budaya organisasi Transparansi anggaran dan pengadaan barang/
dengan melibatkan aspek sosiokultural. jasa dilihat sebagai alat yang vital untuk
menekan angka keuntungan yang ilegal dan
Secara empiris, kepemimpinan, kendali, dan korup yang diperoleh para pelakunya.
sistem yang dibangun di sebuah organisasi
dapat mempengaruhi prevalensi korupsi di Dalam menganalisis data terkait dengan
sebuah organisasi (Hechanova, et al., 2014). pengalaman, SPI menggunakan prinsip “one
Studi kuantitatif di Filipina menunjukkan, sistem is too many”. Artinya, setiap responden yang
antikorupsi serta transparansi yang bekerja menyatakan mereka melihat atau mendengar
dengan baik dapat memperkecil prevalensi adanya kejadian korupsi di instansinya, maka
korupsi di sebuah organisasi. Sistem antikorupsi bobot jawaban yang akan diberikan cukup
yang diuji secara empiris ini meliputi sosialisasi tinggi. Hal ini didasari prinsip bahwa korupsi
norma dan nilai integritas, tindak lanjut terhadap merupakan kejahatan yang tersembunyi, seperti
laporan korupsi dan perlindungan terhadap gunung es. Dengan demikian, ketika ada satu
pelapornya, transparansi proses pemberian saja responden yang berani mengungkapkan
layanan dan/atau pelaksanaan tugas, hingga kejadian korupsi di instansinya, memberikan
cara lingkungan organisasi memberi contoh sinyal bahwa kejadian korupsi bisa lebih banyak
pelaksanaan norma serta nilai integritas. daripada informasi yang diungkapkan oleh
sebagian kecil responden.
Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga
menjadi faktor yang berkaitan erat dengan Perhitungan yang dilakukan dalam menyusun
korupsi. Penelitian empiris di Departemen Pajak indeks penilaian integritas juga menggunakan
di Yunani, Antonakas, et al. (2014) menemukan data objektif sebagai faktor koreksi. Data
fakta bahwa rekrutmen, penilaian, dan promosi objektif tersebut terdiri dari angka pengaduan








www.kpk.go.id 8

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







masyarakat yang sudah terverifikasi terkait ke server pusat ketika terhubung dengan
tindak pidana korupsi di suatu instansi melalui jaringan internet. Metode CAPI dilakukan
KPK, serta angka penyidikan kasus korupsi di beberapa daerah dengan infrastruktur
yang terungkap. Upaya yang dapat mengurangi telekomunikasi terbatas dan digunakan untuk
reliabilitas dan validitas hasil survei juga menjamin kerahasiaan jawaban dari setiap
dihitung ke dalam faktor koreksi. Data objektif responden. Dengan demikian, responden dapat
serta upaya pengarahan digunakan untuk memberikan jawaban secara objektif. Selain itu,
dapat menormalisasi jarak dan mengurangi CAPI juga dilakukan di beberapa daerah karena
inkonsistensi hasil survei dengan fakta korupsi ketiadaan atau ketidaklengkapan data populasi
yang terjadi (ACRC, 2017). baik data internal (pegawai) maupun eksternal
(pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas/fungsi). Ketidaklengkapan
Metode Pengumpulan Data dapat disebabkan oleh ketiadaan data kontak
pegawai dan/atau pengguna layanan, sehingga
Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan penyebaran kuesioner tidak dapat dilakukan
menggabungkan data primer dan data sekunder. melalui whatsapp maupun e-mail.
Data primer didapatkan dari survei terhadap
pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan Survei ini dilakukan terhadap pegawai,
dari K/L/PD tersebut, hingga eksper/ahli/ pengguna layanan dalam satu tahun terakhir,
pemangku kepentingan lainnya. Responden ahli dan responden eksper/ahli pada setiap K/L/PD
yang dipilih, adalah responden yang mengerti yang menjadi peserta SPI. Dalam penentuan
mengenai kondisi integritas, risiko korupsi sampling secara acak, margin of error ditentukan
dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan dengan target 5% dan tidak lebih dari 10%
korupsi yang dilakukan oleh instansi sesuai dengan jumlah populasi masing-masing
bersangkutan. Selanjutnya, data primer menjadi K/L/PD. Hasil survei berbentuk angka skala 1
penyusun indeks integritas yang disesuaikan hingga 100. Semakin tinggi angka integritas
dengan faktor koreksi. Kemudian, faktor koreksi sebuah instansi, maka sistem yang berjalan di
dijadikan pengurang besaran indeks dengan K/L/PD dalam mendeteksi risiko korupsi dan
menggunakan beberapa data sekunder. Antara menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi,
lain berupa laporan pengaduan masyarakat juga semakin baik.
ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus
dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat
Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online Pemilihan Sampel
dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian
pengarahan yang dilakukan instansi sebelum Pemilihan Unit Kerja
pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi
pelaksanaan survei di suatu instansi. Pemilihan unit kerja pada SPI 2022
mempertimbangkan karakteristik umum dan
Pengambilan data dilakukan secara self- spesifik pada K/L/PD peserta. Secara umum,
administered, responden mengisi sendiri terdapat tiga jenis unit kerja yang tidak masuk
kuesioner secara daring. Metode penyebaran dalam sampling SPI yaitu:
kuesioner dilakukan melalui dua pendekatan.
Pertama, full online; penyebaran link kuesioner 1. Unit kerja Pengawas Internal/Inspektorat.
melalui whatsapp blast dan email blast Langkah ini diambil karena unit kerja
terhadap responden terpilih. Pendekatan tersebut merupakan mitra strategis KPK
kedua menggunakan metode CAPI (Computer- dalam melaksanakan SPI.
Assisted Personal Interview), yaitu enumerator 2. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan
mendatangi responden terpilih secara Layanan Umum Daerah (BLUD).
langsung/tatap muka. Kemudian, responden Alasannya, unit tersebut memiliki tujuan
tersebut mengisi sendiri kuesionernya melalui yang spesifik yaitu keuntungan/profit dan
gadget enumerator yang dapat dikirimkan pengelolaannya sudah dilakukan secara








9 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







‘semi swasta’. kemudian dilakukan pengacakan secara
3. Unit kerja non-induk. Unit kerja non-induk proporsional, berdasarkan distribusi jumlah
merupakan unit dengan ukuran organisasi sampling unit kerja tersebut. Distribusi secara
yang besar yang jika dimasukkan dalam proporsional mempertimbangkan unit eselon
populasi akan membutuhkan representasi I yang menaunginya dan berdasarkan wilayah
jumlah sampling yang besar. Contoh unit geografis (jika dibutuhkan). Dengan demikian,
kerja non-induk adalah Unit Pengelola tidak seluruh unit kerja pada Klaster A akan
Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah menjadi sampling SPI. Hanya unit kerja yang
(UPT/UPTD), Satuan Pendidikan, Pusat terpilih secara acak yang menjadi sampling
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), SPI. Sedangkan untuk klaster B dan C, seluruh
Rumah Sakit, Kelurahan, dll. SPI 2022 unit kerja menjadi sampling dalam SPI dan
hanya mengambil unit kerja induk seperti pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan
Ditjen Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan, secara acak.
Dinas Kesehatan, Kecamatan, dll.
4. Khusus untuk pemerintah daerah, Sementara untuk pemerintah daerah, seluruh
meskipun Sekretariat Dewan Perwakilan unit kerja menjadi sampling dalam SPI dan
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan
satu OPD pada Pemda, namun dikeluarkan secara acak dengan penekanan tambahan data
dari sampling SPI 2022 karena sulit eksternal dari beberapa bidang (a.l. Unit Kerja
memisahkan citra sekretariat DPRD dengan Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ).
lembaga politis DPRD secara keseluruhan.
Pemilihan dilakukan secara random sampling
Secara khusus, pemilihan unit kerja pada untuk memastikan bahwa setiap pegawai dan
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah pengguna layanan yang memenuhi kriteria
daerah (Pemda) adalah sebagai berikut: memiliki peluang yang sama untuk dapat
terpilih sebagai responden. Sehingga, kondisi
Kementerian/lembaga dibagi menjadi tiga secara utuh suatu instansi dapat diwakilkan
kelompok klaster sesuai dengan ukuran oleh responden yang terpilih secara acak
organisasi dan wilayah kerjanya. Klaster tersebut. Dengan demikian, angka yang
A merupakan kementerian/lembaga yang dihitung sebagai indeks suatu kementerian/
memiliki unit kerja di berbagai wilayah di lembaga/pemerintah daerah merupakan indeks
Indonesia dengan cakupan pelaksanaan tugas/ yang menggambarkan instansi tersebut secara
layanan seluruh Indonesia. Klaster B merupakan keseluruhan dan tidak hanya di unit yang rawan/
kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit nihil korupsi saja.
kerja di luar wilayah kantor pusat kementerian/
lembaga tersebut, dengan cakupan pelaksanaan Pemilihan Sampel Internal
tugas/layanan di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian/lembaga klaster C berlaku untuk Cakupan responden internal pada setiap lokus
kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit adalah pegawai pada unit kerja di eselon II.
kerja di luar wilayah kantor pusat dan cakupan Alokasi sampel internal dilakukan secara
pelaksanaan tugas/layanan yang terbatas. proporsional berdasarkan basis data jumlah
pegawai di masing-masing lokus dengan
Untuk menjamin keterwakilan distribusi sampel mengikuti ketentuan sebagai berikut:
berdasarkan unit kerja, khususnya di K/L besar
seperti klaster A, pemilihan sampling unit kerja
dilakukan secara systematic random sampling 1. Pegawai yang dijadikan sampel minimal
dengan perhitungan MoE 5% untuk menentukan sudah bekerja selama satu tahun di K/L/
jumlah unit kerja yang menjadi sampling. Tabel PD (baik ASN maupun non-ASN) dan
sampling frame unit kerja terlebih dahulu melakukan tugas dan fungsi utama
disiapkan oleh K/L yang bersangkutan untuk dari K/L/PD. Dengan demikian, pegawai









www.kpk.go.id 10

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







honorer dapat masuk dalam daftar Secara umum, ketentuan pemilihan sampel
populasi pegawai. Namun pegawai yang eksternal adalah sebagai berikut:
tidak melakukan tugas dan fungsi utama
dikeluarkan dari daftar sampling, contohnya 1. Alokasi sampel responden eksternal
resepsionis, pengamanan, pramusaji, supir, dihitung berdasarkan proporsi jumlah
teknisi, tenaga kebersihan, dll. pengguna layanan selama 12 bulan terakhir
2. Pegawai yang berada pada unit kerja yang pada masing-masing unit kerja yang
tidak menjadi sampling (misalnya, unit menjadi sampling di instansi yang mengikuti
kerja tidak terpilih secara acak pada K/L kegiatan SPI 2022.
klaster A, pengawas internal/inspektorat, 2. Pengguna layanan pada kementerian/
BLU atau BLUD, dan unit kerja non-induk) lembaga mencakup penerima manfaat
juga dikeluarkan dari daftar sampling. pelaksanaan tugas dan fungsi dari
3. Pemilihan responden internal dilakukan kementerian/lembaga tersebut, seperti
secara random dari data populasi yang perizinan, koordinasi, pengadaan barang
dikirimkan oleh Inspektorat/Satuan dan jasa, konsultasi, koordinasi, dsb.
Pengawas Internal masing-masing K/L/PD. 3. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna
4. Responden yang terpilih secara acak, layanan yang merupakan internal/pegawai
akan menerima pesan melalui whatsapp dari instansi K/L/PD tersebut.
dan/atau e-mail untuk mengisi kuesioner 4. Untuk K/L/PD yang hingga menjelang akhir
melalui platform daring. penutupan kegiatan survei masih belum
5. Karena ketiadaan data populasi yang mencapai target responden sesuai dengan
diberikan oleh instansi, untuk instansi proporsi pengguna layanan di unit kerja
yang melaksanakan metode secara tersebut, jumlah sampel yang dikumpulkan
CAPI, akan dilakukan dengan terlebih menjadi 30 orang responden.
dahulu mendatangi OPD-OPD untuk 5. Data pengguna layanan didapat dari
meminta daftar pegawai. Selanjutnya, database pengguna layanan yang dikirimkan
dilakukan penyamplingan langsung sesuai oleh Inspektorat/Pengawas Internal kepada
target sampling yang ditetapkan secara KPK.
proporsional. Setelah sampling terpilih, 6. Untuk instansi yang melaksanakan metode
enumerator akan mendatangi responden secara CAPI, karena ketiadaan data populasi
pegawai terpilih atau membuat perjanjian yang diberikan oleh instansi, maka pemilihan
jadwal pengisian kuesioner di kantor OPD, responden eksternal dilakukan sebagai
agar dapat mengisi kuesioner secara CAPI berikut:
di gadget enumerator. • Jika pada lokus survei hanya terdapat
pelayanan loket saja, maka semua target
sampel eksternal dialokasikan pada
Pemilihan Sampel Eksternal pelayanan loket, misalnya; Dukcapil,
PTSP, dst.
Responden eksternal merupakan para pengguna • Jika terdapat pelayanan loket dan
layanan atau mitra kerjasama dari K/L/PD.
nonloket, maka target sampel eksternal
diprioritaskan pada pelayanan loket.
Namun, bila target sampel belum
terpenuhi dapat dialihkan untuk
responden nonloket. Sebagai contoh,
vendor yang mengikuti proses lelang PBJ
pada instansi tersebut maupun layanan
non loket lainnya.
• Jika hanya terdapat pelayanan non







11 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







loket, semua target sampel eksternal Pemilihan Sampel Eksper
dialokasikan pada pelayanan non loket
dengan memaksimalkan sumber daya Kerangka sampel eksper/ahli terdiri atas ahli/
yang ada. tokoh yang dipandang mengetahui keadaan
• Pemilihan sampel eksternal loket pemerintahan di wilayah sampel. Pemilihan
dilakukan pada waktu tersibuk dalam responden merujuk pada daftar ahli/tokoh di
pemberian layanan. Informasi terkait setiap lokus survei yang bisa dijadikan sampel,
waktu tersibuk dapat ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
berdasarkan informasi dari penanggung Teknik ini dikenal sebagai targeting sampling
jawab lokus. atau metode pengambilan sampel dengan
• Responden yang memenuhi syarat pertimbangan target populasi yang ditetapkan.
adalah pengguna layanan loket yang
sudah selesai mengakses pelayanan Target responden dari survei eksper/ahli yang
atau responden yang sudah pernah harus dicapai minimal adalah 10 ahli/tokoh
mengakses pelayanan sampai selesai, untuk setiap K/L/PD dari berbagai kriteria yang
dalam kurun waktu maksimal pelayanan ditetapkan oleh KPK. Kriteria ahli/tokoh yang
12 bulan terakhir. bisa dijadikan sampel eksper/ahli, yaitu:
• Loket yang memenuhi syarat adalah
loket yang memberikan pelayanan dari • Pensiunan maksimal lima tahun terakhir
pertama sampai akhir. Jika proses (pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi
pelayanan melalui beberapa loket, yang atau eselon III untuk kabupaten/kota)
dipilih sebagai loket yang memenuhi • Auditor BPK
syarat adalah loket yang terakhir • Auditor BPKP
memberikan pelayanan. • Perwakilan Ombudsman
▶ Jika loket yang memenuhi syarat • Penanggung jawab program pencegahan
hanya satu, target responden pada korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK,
Dit. Monitoring); Instansi lain yang terkait
loket tersebut adalah sama dengan (Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam
target sampel eksternal loket untuk Negeri, Kementerian PPN/Bappenas)
lokus tersebut. • Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI,
▶ Jika loket yang memenuhi syarat lebih APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
dari satu, target sampel responden • DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua
setiap loket adalah jumlah target komisi yang membidangi pemerintahan
sampel eksternal loket per hari, dibagi (diutamakan Komisi A))
secara proporsional berdasarkan • Advokat
jumlah rata-rata pengguna layanan • Saber Pungli Polres
pada masing-masing loket yang • Saber Pungli Kejari
memenuhi syarat • Saber Pungli Pengadilan Negeri
• Setelah target per loket ditentukan, • Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang
bereputasi
selanjutnya dengan mempertimbangkan • LSM yang fokus pada kinerja instansi atau
aspek operasional lapangan, pemilihan antikorupsi
sampel dilakukan dengan prinsip • Akademisi bidang hukum atau politik/
random sampling. Artinya, sampel pemerintahan/sektor terkait/lokal setempat.
diambil sedemikian rupa sesuai daftar • Advisor dari lembaga donor yang membantu
konsumen berdasarkan kedatangan program pemerintah di instansi terkait
responden di setiap loket pada jam atau • Penyuluh antikorupsi pada level madya dan
waktu pelayanan yang sudah ditetapkan utama
terlebih dahulu. • Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan
KPK.







www.kpk.go.id 12

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022






Perhitungan Indeks Integritas






Skema Perhitungan Indeks pengaduan masyarakat ke KPK yang telah
Integritas diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi
yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya
erhitungan Indeks Integritas dilakukan Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum,
dengan menggabungkan penilaian dari jumlah kejadian pengarahan yang dilakukan
Ptiga sudut pandang, yaitu penilaian instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan
internal, penilaian eksternal, dan penilaian hasil observasi pelaksanaan survei.
eksper/ahli. Penilaian internal dihitung
berdasarkan penilaian pegawai pada masing- Penentuan bobot pada masing-masing
masing lokus survei terkait integritas unit kerja perspektif, dimensi, hingga variabel dalam
dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan survei dihitung menggunakan metode Principal
untuk penilaian eksternal berasal penilaian Component Analysis (PCA) yang ditetapkan
para pengguna layanan publik di lokus survei. pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus
Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung untuk melihat pengelompokan variabel yang
berdasarkan penilaian beberapa narasumber ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama.
atau eksper/ahli yang dianggap memiliki Pembobotan menggunakan PCA memiliki
pengetahuan komprehensif terkait masalah keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal
integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan
perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih
Perhitungan Indeks Integritas juga tepat digunakan untuk menganalisis multivariat
memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang komprehensif, karena dapat mengukur
yang tidak terpisahkan dalam pembentukan seberapa penting sebuah variabel dan dimensi
Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya
menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari (Wu et al., 2011; Kurek et al., 2022).
penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli
sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD. Sementara itu, data sekunder terkait Laporan
Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang Pengaduan Masyarakat ke KPK untuk keperluan
besaran indeks dengan menggunakan perhitungan faktor koreksi disediakan oleh KPK.
beberapa data sekunder, seperti laporan KPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki




Penilaian Internal + Penilaian Ekternal + Penilaian Eksper - Faktor Koreksi
(0.305) (0.328) (0.367) (0.2)



Perdagangan Pengelolaan Transparansi dan Keadilan Prevalensi Korupsi
Pengaruh PBJ Layanan 0.58050351
Pengelolaan Pengelolaan Upaya Pencegahan Integritas
SDM Anggaran Korupsi
Pelaksanaan SPI
0.41949649
Sosialisasi Transparansi Integritas Pegawai
Antikorupsi
Integritas dalam
Pelaksaanaan Tugas

Gambar 3.1 Skema Penghitungan Indeks Integritas






13 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







pemahaman mendalam mengenai seluk- masing penilaian pada tiga dimensi utama,
beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian
dalam memberikan judgement bobot faktor bobot dari faktor koreksi. Secara visual, rumus
koreksi sebesar 20 persen berdasarkan hasil perhitungan indeks dapat dilihat pada Gambar
eksperimen ekonomi yang dilakukan lembaga 3.2. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala
itu pada 2017. 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati
100 menunjukkan suatu lembaga makin
Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan berintegritas.
menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-


Indeks Integritas 2022

0,305 X + 0,328 X + 0,367 X - 0,20 (0,58X + 0,42X )
1 2 3 4 5
dimana:
X1 Indeks Penilaian Internal
X2 Indeks Penilaian Eksternal
X3 Indeks Penilaian Eksper
X4 Prevalensi Korupsi
X5 Integritas Pelaksanaan SPI

Gambar 3.2 Rumus Penghitungan Indeks Integritas

Variabel Yang Digunakan 2. Integritas dalam pelaksanaan tugas: yang
mencakup konflik kepentingan pegawai
Proses penentuan variabel dalam perhitungan yang menggunakan fasilitas kantor,
indeks mengacu pada kerangka kerja yang nepotisme dalam pelaksanaan tugas,
telah dijelaskan sebelumnya. Dari proses penyelewengan jabatan oleh atasan,
seleksi tersebut didapat 67 variabel terpilih yang ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai
terdiri atas 43 variabel penilaian internal yang menerima pemberian dalam melaksanakan
dikelompokkan dalam tujuh dimensi, 12 variabel tugas.
penilaian eksternal yang dikelompokkan dalam 3. Perdagangan pengaruh (trading in
tiga dimensi, dan 12 variabel penilaian eksper/ influence): terkait adanya intervensi dari
ahli yang tergabung dalam satu dimensi. pihak tertentu terkait penentuan program/
kegiatan, pemberian izin, negosiasi terkait
Variabel dalam Penilaian Internal sanksi/denda, kebijakan pengelolaan SDM,
dan kebijakan bantuan program pemerintah.
Penilaian Internal tersusun atas 7 (tujuh) 4. Pengelolaan anggaran: mencakup
dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam penyelewengan anggaran, perjalanan dinas,
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh pemotongan honor/transport lokal maupun
(trading in influence), pengelolaan anggaran, perjalanan dinas.
pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi 5. Pengelolaan PBJ: meliputi penyelewengan
antikorupsi di setiap instansi. Ketujuh indikator dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.
tersebut terbentuk dari 43 variabel, yang 6. Pengelolaan SDM: terkait hal-hal negatif
meliputi: dalam seleksi penerimaan pegawai dan
1. Transparansi: terkait penyediaan informasi praktik KKN dalam peningkatan karir
yang memadai, pemberian kemudahan pegawai.
akses layanan/pelaksanaan tugas, pelaku 7. Sosialisasi antikorupsi: terkait dampak/
korupsi diproses sesuai ketentuan, keteladan efektifitas dari pelaksanaan sosialisasi
pencegahan korupsi dari pimpinan dan antikorupsi yang dilakukan.
atasan langsung.






www.kpk.go.id 14

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Variabel dalam Penilaian Eksternal Berikut adalah ilustrasi proses transformasi
variabel pada proses penyusunan indeks.
Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga)
indikator yaitu transparansi dan keadilan 1. Pertanyaan yang bersifat negasi
layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas Pertanyaan yang disusun pada kuesioner SPI
pegawai. Ketiga variabel tersebut terbentuk dari merupakan pertanyaan kombinasi antara skala
12 variabel, yaitu: dengan arah jawaban positif dan skala dengan
1. Transparansi dan keadilan layanan: meliputi arah jawaban negatif. Dengan demikian
adanya kejelasan informasi layanan, dilakukan penyesuaian arah skala agar dapat
kemudahan memahami prosedur layanan, diolah dengan makna yang sama, yaitu skala 1,
ketidakadilan layanan, nepotisme dalam 2, dan 3 bermakna negatif dan sebaliknya skala
pemberian layanan/pelaksanaan tugas. 4, 5, dan 6 bermakna positif. Sebagaimana
2. Upaya pencegahan korupsi: meliputi terlihat pada Gambar 3.3 merupakan ilustrasi
keberadaan kampanye/himbauan anti- perbedaan arah skala.
korupsi, keberadaan media pengaduan/
pelaporan masyarakat, upaya perbaikan Interval Skor dari Variabel Normal
untuk pencegahan korupsi, dan persepsi Eksternal_R403 Eksternal_R404
terhadap integritas pegawai. 1 1
3. Integritas pegawai: meliputi risiko 2 2
penerimaan gratifikasi, suap, dan 3 3
pemerasan. 4 4
5 5
6 6
Variabel dalam Penilaian Eksper

Interval Skor dari Variabel Negasi
Penilaian eksper/ahli tersusun atas 12 variabel, Eksternal_R405 Eksternal_R406
yang meliputi transparansi, mengedepankan 1 1
kepentingan umum, taat pada prosedur 2 2
yang berlaku, pemberian perlakuan khusus, 3 3
penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap, 4 4
dan sebagainya.
5 5
6 6
Penyetaraan Skala Variabel Gambar 3.3 Contoh Skala Pertanyaan Negasi


Penyesuaian variabel merupakan transformasi 2. Variabel Pengalaman
nilai dari variabel yang digunakan supaya dapat Pada variabel yang berkaitan dengan aspek
diproses dengan metode statistik tertentu. pengalaman berlaku prinsip one is too many.
Proses transformasi ini diarahkan pada Artinya, setiap ada kejadian yang berkaitan
penyesuaian skala masing-masing variabel dengan pelanggaran integritas dan/atau
penyusun, menjadi skala 1-6. Namun, proses ini korupsi, walaupun hanya terjadi satu kali,
tidak dilakukan pada semua variabel penyusun, maka akan dilakukan transformasi dengan
melainkan lebih difokuskan pada: mengubah skor menjadi skor terendah, yaitu
• Pertanyaan yang bersifat negasi (1). Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya
• Variabel-variabel yang berkaitan dengan kejadian serupa, akan dilakukan transformasi
aspek pengalaman. untuk mendapatkan skor tertinggi, yaitu (6).










15 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Penilaian Internal
Interval Skor dari Variabel Normal
Variabel Asal (R405 A) Variabel Baru
1 1 Penilaian internal dihitung dari rata-rata
2 6 tertimbang yang ada pada seluruh skor
dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot
Gambar 3.4 Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman standarnya. Secara visual, rumus penghitungan
dapat dilihat pada rumus di Gambar 3.5. Dalam
Bobot Komponen Kompleks hal ini, penilaian internal menggunakan skala 0
sampai dengan 100. Semakin mendekati angka
Indeks integritas merupakan sebuah indeks 100, menunjukkan penilaian internal terhadap
komposit yang dihitung dengan menggunakan integritas lembaga semakin bagus.
beberapa variabel interdependensi yang
signifikan secara statistik. Oleh karena itu, Indeks Penilaian Internal
dibutuhkan metode analisis statistik yang 0,1707 X + 0,1619 X + 0,1288 X + 0,1396 X +
2
3
1
4
mampu menangani interdependensi antar- 0,1184 X + 0,1602 X + 0,1204 X 7
6
5
variabel, sekaligus memberikan besaran bobot dimana:
bagi setiap variabel yang signifikan secara X 1 : Indikator Perdagangan Pengaruh (Trading in
statistik. Secara umum, perhitungan bobot Influence)
Indeks Integritas menggunakan metode PCA X 2 : Indikator Pengelolaan PBJ
X 3 : Indikator Pengelolaan Anggaran
(Principal Component Analysis). X 4 : Indikator Pengelolaan SDM
X 5 : Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
X 6 : Indikator Sosialisasi Antikorupsi
Penghitungan Indeks X 7 : Indikator Transparansi
Gambar 3.5 Rumus Penghitungan Penilaian Internal
Perhitungan indeks integritas dilakukan untuk
lokus survei di 99 K/L, 34 pemerintah provinsi
dan 503 pemerintah kabupaten/kota yang Penilaian Eksternal
menjadi peserta SPI 2022.
Penilaian eksternal dihitung dari rata-rata
Sejumlah kementerian/lembaga tidak tertimbang pada seluruh skor dalam variabel
digabungkan dalam perhitungan Indeks secara penyusun, setelah dikali bobot standarnya.
keseluruhan karena perbedaan metodologi Rumus penghitungan dapat dilihat pada
pelaksanaan survei. Kementerian/lembaga Gambar 3.6. Penilaian eksternal menggunakan
tersebut melakukan pemilihan sampel sendiri skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati
dan/atau menggunakan mekanisme yang 100, menunjukkan penilaian eksternal terhadap
berbeda dalam menghubungi responden yang integritas lembaga semakin bagus.
terpilih, baik secara keseluruhan maupun secara
parsial dibandingkan dengan kementerian/ Indeks Penilaian Eksternal
lembaga peserta SPI 2022 lainnya. 0,3285 X + 3115 X + 3599 X 3
1
2
Secara rinci, indeks dari masing-masing dimana: : Indikator Upaya Pencegahan Korupsi
X
kementerian/lembaga tersebut tercantum X 1 2 : Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan
dalam lampiran. Sementara itu ada beberapa X 3 : Integritas Pegawai
pemerintah daerah yang perhitungan indeksnya Gambar 3.6 Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal
tidak dapat dilakukan akibat kondisi keamanan
di daerah tersebut yang tidak memungkinkan
untuk melangsungkan survei secara kondusif.








www.kpk.go.id 16

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Penilaian Eksper Gambar 3.7. Penilaian eksper/ahli juga
menggunakan skala 0 sampai dengan 100.
Penilaian eksper/ahli dihitung dari rata-rata Semakin mendekati angka 100 menunjukkan
tertimbang pada seluruh skor dalam variabel penilaian para ahli terhadap integritas lembaga
penyusun, setelah dikali bobot standarnya. semakin bagus.
Rumus penghitungan dapat dilihat pada

Indeks Penilaian Eksper

0,0817 X + 0,0814 X + 0,0832 X + 0,0845 X + 0,0763 X + 0,0863 X + 0,0881 X +
1 2 3 4 5 6 7
0,0859 X + 0,0872 X + 0,0804 X + 0,0888 X + 0,0762 X
8 9 10 11 12
dimana:
X 1 : Variabel penilaian tentang keberadaan suap
X 2 : Variabel penilaian tentang keberadaan pungli
X 3 : Variabel penilaian tentang keberadaan konflik kepentingan
X 4 : Variabel penilaian tentang transparansi layanan publik
X 5 : Variabel penilaian tentang Intervensi dari pihak lain
X 6 : Variabel penilaian tentang transparansi anggaran
X 7 : Variabel penilaian tentang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
X 8 : Variabel penilaian tentang objektivitas kebijakan SDM
X 9 : Variabel penilaian tentang sistem deteksi kasus korupsi pihak internal
X : Variabel penilaian tentang penerapan pesan-pesan antikorupsi
10
X : Variabel penilaian tentang integritas pegawai
11
X : Variabel penilaian tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi
12
Gambar 3.7 Rumus Penghitungan Penilaian Eksper
Faktor Koreksi Analisis Risiko Korupsi dan Upaya
Pencegahan
Penghitungan indeks integritas juga
memasukkan faktor koreksi sebagai bagian Sebagai salah satu bentuk pemetaan risiko
yang tidak terpisahkan dalam pembentukan korupsi, angka SPI juga memiliki analisis risiko
indeks integritas. Sama dengan tahun berupa pengelompokan risiko sangat tinggi,
sebelumnya, faktor koreksi dihitung dengan tinggi, sedang, hingga rendah. Pengelompokan
memanfaatkan 2 (dua) komponen, yaitu dilakukan dengan dasar kalkulasi kuartil
prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan dari hasil SPI 2022 di setiap masing-masing
SPI. Masing-masing data tersebut disetarakan dimensinya sebagai baseline nilai SPI. Dalam
dengan menggunakan skala 0-100, kemudian analisis, dimensi penilaian dari internal
diberi bobot yang sama. dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu risiko
korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
Faktor Koreksi

0,5805 X + 0,4194 X 2 Risiko korupsi internal dalam organisasi dinilai
1
dimana: pada berbagai dimensi yaitu integritas dalam
X : Indeks Prevalensi Korupsi pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
1
X : indeks Integritas Pelaksanaan SPI (trading in influence), pengelolaan anggaran,
2
pengelolaan PBJ dan pengelolaan SDM.
Gambar 3.8 Rumus Penghitungan Faktor Koreksi Sementara itu, upaya pencegahan korupsi diukur
dari aspek transparansi serta pelaksanaan
dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap
instansi. Tingkat risiko dengan masing-masing
kelompoknya juga akan mempengaruhi kadar
rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh
K/L/PD yang menjadi peserta SPI 2022.





17 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian (lima) dimensi di antaranya merupakan terkait
Internal dengan risiko korupsi dari internal.

Sudut pandang internal (pegawai ASN/non- Untuk dimensi perdagangan pengaruh (trading
ASN yang menjalankan tugas dan fungsi pokok in influence), pengelompokan risiko korupsinya
dari instansi) terdiri dari 7 (tujuh) dimensi, 5 menjadi:



































Untuk dimensi pengelolaan SDM memiliki
referensi nilai risiko sebagai berikut:









































www.kpk.go.id 18

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Untuk dimensi pengelolaan anggaran memiliki
referensi nilai risiko sebagai berikut:
































Untuk dimensi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa memiliki referensi nilai risiko sebagai
berikut:


















































19 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Dimensi integritas dalam pelaksanaan tugas,
memiliki rentang nilai risiko sebagai berikut:























































































www.kpk.go.id 20

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi, menjadi di atas atau di bawah rata-rata dari
dimensi transparansi dan sosialisasi antikorupsi seluruh KLPD yang menjadi peserta SPI 2022.
memiliki pengelompokan yang berbeda. Sehingga, referensi rata-rata untuk dimensi
Penilaian dimensi transparansi dikelompokkan transparansi adalah sebagai berikut:



















Sedangkan untuk upaya sosialisasi antikorupsi, nilai yang dijadikan referensi pengelompokan
pengelompokan nilai terdiri dari Rendah, dimensi sosialisasi antikorupsi adalah sebagai
Kurang, Sedang, dan Tinggi. Sehingga, rentang berikut:



























































21 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi, seluruh KLPD yang menjadi peserta SPI 2022.
dimensi transparansi dan sosialisasi antikorupsi Sehingga, referensi rata-rata untuk dimensi
memiliki pengelompokan yang berbeda. transparansi adalah sebagai berikut:
Penilaian dimensi transparansi dikelompokkan
menjadi di atas atau di bawah rata-rata dari

































Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian pernah ikut lelang PBJ di instansi/penerima
Eksternal bantuan pemerintah) terdiri dari 3 (tiga) dimensi
dari 12 variabel penilaian. Untuk dimensi
Sudut pandang eksternal (masyarakat transparansi dan keadilan layanan, landasan
pengguna layanan publik/penerima manfaat pengelompokan risiko korupsinya menjadi:
pelaksanaan tugas dan fungsi/vendor yang






































www.kpk.go.id 22

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Sedangkan penilaian untuk dimensi Integritas untuk dimensi integritas pegawai berdasarkan
Pegawai berdasarkan sudut pandang eksternal sudut pandang eksternal adalah sebagai berikut:
adalah sebagai berikut: Sedangkan penilaian






















Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi, Rendah, Kurang, Sedang, dan Tinggi. Dengan
dimensi Sistem antikorupsi dari penilaian demikian, rentang nilai yang dijadikan referensi
eksternal memiliki pengelompokan yang sama pengelompokan dimensi sistem antikorupsi
dengan penilaian dimensi sosialisasi antikorupsi sebagai berikut:
dari internal. Pengelompokan nilai terdiri dari






















































23 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian menjadi satu penilaian dari eksper/narasumber
Eksper ahli. Dengan demikian, seluruh variabel dari
eksper memiliki rentang nilai risiko/upaya
Sudut pandang eksper tidak terbagi kembali pencegahan sebagai berikut:
ke dalam berbagai dimensi. Sehingga seluruh
variabel memiliki bobot masing-masing untuk
















































































www.kpk.go.id 24

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Hasil Survei Penilaian Integritas




S ecara garis besar, responden SPI Profil Responden Pemerintah

Kabupaten Klaten
dikelompokkan
dapat
berdasarkan
jenis instrumen pengumpulan data
yang dilakukan. Kelompok pertama berasal Profil Responden Internal Pemerintah
dari responden internal yang merupakan Kabupaten Klaten
aparatur sipil negara (ASN) pada lokus survei.
Kelompok kedua berasal dari responden
eksternal yang merupakan para pengguna Total sampel internal untuk Pemerintah
layanan pada lokus survei. Sedangkan Kabupaten Klaten yang eligible yakni sebanyak
kelompok ketiga berasal dari beberapa ahli/ 477 responden, sementara terdapat sejumlah 6
tokoh masyarakat yang menguasai betul responden non-eligible yang tidak dimasukkan
kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh ke dalam analisis. Gambar 4.1 menampilkan
instansi pada lokus bersangkutan. profil responden internal berdasarkan jenis




















































Gambar 4.1 Profil Responden Internal Pemerintah Kabupaten Klaten






25 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







kelamin, usia responden jabatan responden, Profil Responden Eksternal Pemerintah
dan pendidikan terakhir responden. Mayoritas Kabupaten Klaten
responden internal berjenis kelamin Laki-
laki, dengan proporsi sebesar 57.2 persen. Eligible respondent adalah pengguna layanan
Kemudian, sebagian besar responden berusia yang sudah pernah mengalami pelayanan
45 hingga 54 tahun dengan persentase
sebesar 36.7 persen. Sementara untuk tingkat yang diberikan oleh dinas terkait dari awal
pendidikan, sekitar 45.1 persen responden sampai dengan selesai dalam kurun waktu
internal berstatus pendidikan Setingkat S1. maksimal pelayanan 12 bulan terakhir.
Sampel eksternal yang termasuk sebagai
eligible respondent dalam survei ini adalah
sebanyak 551 responden, sementara terdapat
54 responden yang non-eligible dan tidak
dimasukkan ke dalam analisis.

Gambar 4.2 adalah profil responden eksternal
berdasarkan usia responden, jenis kelamin,
frekuensi berurusan dan jenis kepentingan
responden. Sekitar 55.5 persen responden
eksternal berjenis kelamin Laki-laki.


















































Gambar 4.2 Profil Responden Eksternal Pemerintah Kabupaten Klaten





www.kpk.go.id 26

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Kemudian, sebagian besar responden berusia targeting sampling atau metode pengambilan
25 hingga 34 tahun dengan persentase sampel dengan pertimbangan target populasi
sebesar 55.5 persen. Berdasarkan persentase, yang ditetapkan.
46.3 persen responden pernah berurusan
dengan salah satu unit kerja di Pemerintah Realisasi responden eksper yang memberi
Kabupaten Klaten sebanyak 1 kali. Sementara penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten
itu, sekitar 57.4 persen responden eksternal Klaten adalah sebanyak 17. Gambar 4.3
berhubungan dengan unit kerja dalam rangka adalah profil responden eksper berdasarkan
Kepentingan pekerjaan/ kantor tempat jenis kelamin responden, usia responden, dan
bekerja (bukan perantara/biro jasa). pendidikan terakhir responden.

Profil Responden Eksper Pemerintah Mayoritas responden eksper berjenis
Kabupaten Klaten kelamin laki-laki. Kemudian, sebagian besar
responden berusia 25 hingga 34 tahun dengan
Survei Eksper ini ditujukan untuk wawancara persentase sebesar 29.4 persen Sementara
kepada narasumber ahli yang memiliki untuk tingkat pendidikan, sekitar 64.7 persen
pengetahuan komprehensif terhadap responden eksper berstatus pendidikan
masalah integritas, korupsi dan lain-lain Setingkat S1.
terkait lokus survei. Pemilihan responden
dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan
calon Eksper yang kompeten dengan kriteria
yang ditetapkan. Teknik ini dikenal sebagai












































Gambar 4.3 Profil Responden Eksper Pemerintah Kabupaten Klaten






27 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Hasil SPI 2022 a. Perdagangan Pengaruh (Trading in
Influence)
Indeks Integritas Nasional
Perdagangan pengaruh diukur berdasarkan

SPI 2022 yang skornya dihitung dari 636 penilaian dan pemahaman responden internal
kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pegawai) terhadap keberadaan pengaruh dari
(K/L/PD) menghasilkan indeks sebesar pihak di luar organisasi dalam pengambilan
45.26 sampai dengan 88.32 dari skala berbagai keputusan strategis di unit kerja/
interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks organisasi. Dimensi ini mengukur berbagai
menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang variabel keputusan strategis tersebut dalam
semakin baik. Rata-rata indeks integritas dari bentuk keputusan terkait pemberian izin dan/
seluruh peserta SPI adalah sebesar 71.94. atau rekomendasi teknis yang dibutuhkan
Dari 636 peserta tersebut, skor tertinggi dalam mengurus perizinan hingga denda/
didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna
Boyolali sementara skor terendah didapatkan layanan, penetapan penerima program bantuan
oleh Pemerintah Kabupaten Waropen. dari pemerintah, keputusan terkait pengadaan
barang dan jasa di unit kerja/organisasi,
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan penentuan kegiatan/program di unit kerja/
Korupsi Internal organisasi, hingga keputusan-keputusan
pengelolaan SDM di unit kerja/organisasi seperti

Risiko korupsi internal di dalam organisasi rekrutmen dan promosi/mutasi.
dinilai pada berbagai dimensi yaitu integritas
dalam pelaksanaan tugas, perdagangan Secara umum, tingkat risiko korupsi terkait
pengaruh (trading in influence), pengelolaan dengan keberadaan perdagangan pengaruh
anggaran, pengelolaan PBJ dan pengelolaan (trading in influence) di Pemerintah Kabupaten
SDM. Sementara itu, upaya pencegahan Klaten adalah Sedang. Berikut adalah uraian dari
korupsi diukur dari aspek transparansi serta risiko korupsi tersebut berdasarkan komponen:
pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi
antikorupsi di setiap instansi. Penilaian 1. Sejumlah 20 persen responden menyatakan,
integritas menggunakan kombinasi pendekatan ada pihak lain (seperti oknum pejabat/
persepsi dan pengalaman (langsung maupun pegawai, organisasi lain, swasta, parpol,
tidak langsung) mengenai bagaimana dll) yang dapat mempengaruhi keputusan
organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat di Pemerintah Kabupaten Klaten, saat
publik melaksanakan tugas secara transparan, menentukan program/kegiatan (termasuk
akuntabel, dan antikorupsi. anggaran kegiatan). Meski risikonya rendah,
namun harus menjadi perhatian. Sementara

Berikut adalah uraian risiko korupsi yang terjadi itu, tahun ini, risiko perdagangan pengaruh
pada Pemerintah Kabupaten Klaten: di Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung
stagnan.
2. Masih ada 21 persen responden yang
meyakini bahwa pihak lain seperti oknum
pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta,
parpol, dll) dapat mempengaruhi keputusan
di Pemerintah Kabupaten Klaten untuk
menentukan pemenang tender/pengadaan
barang/jasa. Meski risikonya rendah, tidak










www.kpk.go.id 28

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







boleh diabaikan. Pada saat yang sama, diklat pegawai, dll di Pemerintah Kabupaten
dibanding tahun lalu, risiko pengaruh pihak Klaten. Meski berisiko rendah, seharusnya
lain terhadap penentuan pemenang tender, tidak diabaikan. Tetapi, risiko pengaruh
relatif tidak berubah. pihak lain dalam rekrutmen di Pemerintah
3. Beberapa responden atau 19 persen Kabupaten Klaten meningkat jika dibanding
meyakini, pihak lain seperti oknum pejabat/ tahun lalu.
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, 6. Sejumlah 20 persen responden percaya,
dll) dapat mempengaruhi keputusan di pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai,
Pemerintah Kabupaten Klaten dalam organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat
pemberian izin dan rekomendasi teknis. mempengaruhi penetapan penerima dan
Risikonya masih rendah, tapi tidak boleh penyaluran bantuan-bantuan program
dibiarkan. Sementara itu, risiko munculnya pemerintah di Pemerintah Kabupaten
perdagangan pengaruh di Pemerintah Klaten. Risikonya masih rendah, tapi tidak
Kabupaten Klaten, cenderung stagnan jika bisa dibiarkan. Pada saat yang sama, risiko
dibanding tahun lalu. pengaruh pihak lain dalam penentuan
4. Beberapa responden atau 13 persen penyaluran bantuan di Pemerintah
meyakini, pihak lain seperti oknum pejabat/ Kabupaten Klaten relatif sama jika dibanding
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, tahun lalu.
dll) dapat mempengaruhi negosiasi terkait
sanksi/denda pengguna layanan. Risikonya
masih rendah, tapi tidak boleh dibiarkan.
Pada saat yang sama, risiko pengaruh
pihak lain dalam negosiasi di Pemerintah
Kabupaten Klaten relatif sama jika dibanding
tahun lalu.
5. Masih ada 26 persen responden yang
percaya bahwa pihak lain seperti oknum
pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta,
parpol, dll) dapat mempengaruhi kebijakan
rekrutmen pegawai non-ASN, promosi
pegawai, rotasi pegawai, mutasi pegawai,


Tabel 4.1 Risiko Korupsi Aspek Perdagangan Pengaruh Pemerintah Kabupaten Klaten
































29 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







b. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Sumber dengan tahun lalu.
Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Klaten 2. Masih ada 19 persen responden yang
berpendapat bahwa faktor hubungan
Risiko korupsi dalam aspek pengeloalaan kekerabatan berpengaruh terhadap
SDM diukur dari penilaian, pemahaman, dan kebijakan promosi dan mutasi pegawai di
pengalaman pegawai terhadap nepotisme Pemerintah Kabupaten Klaten. Meskipun
dengan berbagai faktor dalam promosi/ berisiko rendah, tidak boleh diabaikan. Pada
mutasi pegawai hingga dugaan adanya jual/ saat yang sama, dibanding tahun lalu, risiko
beli jabatan dengan pemberian suap/gratifikasi tersebut di Pemerintah Kabupaten Klaten,
dalam promosi/mutasi di unit kerja/organisasi relatif tidak berubah.
tersebut. Penilaian dan pemahaman pegawai 3. Masih ada 27 persen responden yang
terkait keberadaan perlindungan terhadap berpendapat bahwa faktor kedekatan
pelapor korupsi di unit kerja/organisasi pegawai dengan pejabat berpengaruh terhadap
tersebut. kebijakan promosi dan mutasi pegawai di
Pemerintah Kabupaten Klaten. Meskipun
Secara umum, tingkat risiko korupsi yang berisiko rendah, tidak boleh diabaikan.
terkait dengan pengelolaan SDM di Pemerintah Sementara itu, tahun ini, risiko pengaruh
Kabupaten Klaten berada pada level Rendah, tersebut di Pemerintah Kabupaten Klaten,
dengan uraian per komponen sebagai berikut: relatif stagnan.
4. Ada 19 persen responden yang berpendapat
1. Beberapa responden, yaitu 28 persen bahwa kesamaan almamater/golongan/
mengatakan, jika ada pegawai melaporkan organisasi berpengaruh terhadap kebijakan
praktik korupsi di Pemerintah Kabupaten promosi dan mutasi pegawai di Pemerintah
Klaten akan mendapat respons negatif Kabupaten Klaten. Walaupun berisiko
(dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, rendah, tidak boleh dibiarkan. Sedangkan,
karier dihambat, dll). Kendati risikonya dibanding tahun lalu, risiko tersebut di
masih rendah, tapi tidak boleh diabaikan. Pemerintah Kabupaten Klaten relatif tidak
Sementara, pada tahun level risiko pelapor berubah.
korupsi mendapat respons negatif di 5. Sejumlah 9 persen responden sering
Pemerintah Kabupaten Klaten relatif sama mendengar bahwa seseorang di


Tabel 4.2 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan SDM Pemerintah Kabupaten Klaten


































www.kpk.go.id 30

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Pemerintah Kabupaten Klaten mendapat c. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran
promosi/mutasi karena faktor hubungan Pemerintah Kabupaten Klaten
kekerabatan, kedekatan dengan pejabat,
dan kesamaan almamater/golongan/ Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran
organisasi/dst. Meskipun berisiko rendah, diukur dari penilaian, pemahaman, dan
harus diperhatikan. Sementara, dibanding pengalaman pegawai terhadap pengelolaan
tahun lalu, risiko pengaruh tersebut di anggaran di lingkungan unit kerja/organisasi.
Pemerintah Kabupaten Klaten relatif tidak Dalam dimensi ini, variabel yang diukur
berubah. merupakan variabel terkait penyalahgunaan
6. Sebanyak 14 persen responden meyakini, anggaran dalam berbagai bentuk seperti
pemberian (uang, barang, ataupun fasilitas) membuat laporan perjalanan dinas yang tidak
berpengaruh terhadap kebijakan promosi sesuai dengan keadaan sesungguhnya hingga
dan mutasi pegawai di Pemerintah pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk
Kabupaten Klaten. Risikonya sedang, kepentingan pribadinya.
sehingga perlu kewaspadaan. Pada saat
yang sama, tingkat risiko tersebut di Tingkat risiko korupsi terkait dengan pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung anggaran di Pemerintah Kabupaten Klaten
sama dibanding tahun lalu. berada pada level Sedang. Berikut adalah uraian
risiko korupsi per komponen:


1. Masih ada 7 persen responden yang
percaya bahwa ada penyalahgunaan
anggaran di Pemerintah Kabupaten Klaten.
Meski risikonya rendah, seharusnya
tidak dibiarkan. Terlebih, dibanding tahun
lalu, risiko penyalahgunaan anggaran di
Pemerintah Kabupaten Klaten berkurang.
2. Masih terdapat 7 persen responen yang
menilai bahwa terjadi penyalahgunaan
anggaran dalam proses pengadaan barang/
jasa (pemilihan vendor pengadaan barang/
jasa) di Pemerintah Kabupaten Klaten.
Meskipun berisiko rendah, tidak boleh
diabaikan. Ditambah lagi, risiko pengelolaan
anggaran di Pemerintah Kabupaten Klaten
cenderung berkurang dibanding tahun lalu.
3. Sebesar 7 persen responden percaya,
ada pegawai di Pemerintah Kabupaten
Klaten yang membuat kuitansi hotel, biaya
transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb)
atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Risikonya sedang, dan harus diwaspadai.
Sementara itu, risiko tersebut di Pemerintah
Kabupaten Klaten relatif stagnan tahun ini.
4. Dalam 12 bulan terakhir, masih ada 3 persen
responden yang pernah melihat/mendengar









31 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







pegawai di Pemerintah Kabupaten Klaten 7. Sejumlah 4 persen responden yakin
membuat kuitansi hotel, biaya transportasi bahwa ada pejabat yang menggunakan
(sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain anggaran kantor untuk kepentingan
dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai pribadi di Pemerintah Kabupaten Klaten.
dengan kondisi sebenarnya. Risikonya kecil, Meski risikonya rendah, seharusnya tidak
tapi tetap harus dihilangkan. Sedangkan, dibiarkan. Bahkan, pada tahun ini, risiko
risiko tersebut di Pemerintah Kabupaten korupsi tersebut di Pemerintah Kabupaten
Klaten relatif stagnan tahun ini. Klaten lebih kecil jika dibanding tahun lalu.
5. Beberapa responden percaya, ada pegawai 8. Terdapat 1 persen responden yang
di Pemerintah Kabupaten Klaten yang sering melihat/mendengar ada pejabat
menerima honor/uang transport lokal/ yang menggunakan anggaran kantor
perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang untuk kepentingan pribadi di Pemerintah
mereka tanda tangani. Risikonya rendah, Kabupaten Klaten. Risikonya tergolong
tapi harus diatasi. Sementara, dibanding rendah, tapi tak bisa dibiarkan. Terlebih,
tahun lalu, risiko pegawai menerima honor/ jika dibanding tahun lalu, tahun ini ada
uang transport lokal/perjadin tidak sesuai penurunan risiko tersebut di Pemerintah
dengan spj di Pemerintah Kabupaten Klaten, Kabupaten Klaten.
cenderung sama.
6. Sebanyak 4 persen responden mengaku
sering melihat/mendengar ada pegawai
di Pemerintah Kabupaten Klaten yang
menerima honor/uang transport lokal/
perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang
mereka tanda tangani. Risikonya sedang,
harus ada tindakan serius. Akan tetapi,
pada tahun ini, risiko korupsi tersebut di
Pemerintah Kabupaten Klaten lebih kecil jika
dibanding tahun lalu.


Tabel 4.3 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten






































www.kpk.go.id 32

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







d. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan
Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
Kabupaten Klaten


Risiko korupsi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap pengelolaan
anggaran dalam bentuk Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan unit kerja/organisasi.
Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ
yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang
telah diatur untuk memenangkan penyedia
tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak-
pihak yang terkait dengan proses PBJ, hingga
hasil dari PBJ tersebut yang tidak bermanfaat.


Secara umum, tingkat risiko korupsi yang
terkait dengan pengelolaan PBJ di Pemerintah
Kabupaten Klaten berada pada level Sedang.
Berikut adalah uraian per masing-masing
komponen:

1. Terdapat ada 4 persen responden yang
sering melihat/mendengar bahwa dalam
12 bulan terakhir, ada pengaturan proses
pemilihan untuk memenangkan penyedia
barang/jasa tertentu di Pemerintah
Kabupaten Klaten. Berisiko sedang dan
harus segera diatasi. Pada saat yang sama,
tingkat risiko pengelolaan pengadaan di
Pemerintah Kabupaten Klaten tahun ini
relatif sama.
2. Dalam 12 bulan terakhir, sebesar 4 persen
responden pernah melihat/mendengar
adanya kualitas barang/jasa yang tidak
sesuai dengan harga (kemahalan) di
Pemerintah Kabupaten Klaten. Berisiko
sedang, sehingga perlu diwaspadai. Namun,
risiko barang/jasa kemahalan di Pemerintah
Kabupaten Klaten cenderung berkurang
dibanding tahun lalu.
3. Terdapat 6 persen responden yang
mengatakan, dalam 12 bulan terakhir pernah
mendengar/melihat ada penyedia barang/
jasa yang menjadi pemenang pengadaan
di Pemerintah Kabupaten Klaten, memiliki
hubungan kedekatan dengan pejabat









33 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







(kekeluargaan, organisasi, pendukung ini risiko hasil pengadaan tidak bermanfaat
politik/tim sukses dll). Risikonya sedang di Pemerintah Kabupaten Klaten, berkurang
dan harus diwaspadai. Sedangkan, risiko jika dibanding tahun lalu.
korupsi tersebut di Pemerintah Kabupaten
Klaten, relatif tetap jika dibanding tahun lalu.
4. Sejumlah 3 persen responden sering
melihat/mendengar pemenang paket
pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Kabupaten Klaten, merupakan peserta
yang memberikan sesuatu (uang, barang,
fasilitas, dan sejenisnya) kepada pihak
terkait. Meskipun berisiko rendah, harus
menjadi perhatian. Bahkan, pada tahun
ini, risiko korupsi tersebut di Pemerintah
Kabupaten Klaten lebih kecil jika dibanding
tahun lalu.
5. Beberapa responden, yaitu 2 persen yang
dalam 12 bulan terakhir pernah melihat/
mendengar ada hasil pengadaan barang/
jasa yang tidak bermanfaat di Pemerintah
Kabupaten Klaten. Walaupun berisiko
rendah, tidak boleh dibiarkan. Terlebih, tahun


Tabel 4.4 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten
















































www.kpk.go.id 34

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







e. Risiko Korupsi Aspek Integritas
Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten 1. Terdapat 5 persen responden yang mengaku
Klaten bahwa pegawai di Pemerintah Kabupaten
Klaten telah menggunakan fasilitas kantor
Risiko korupsi pada integritas dalam untuk kepentingan pribadi (termasuk teman,
pelaksanaan tugas diukur berdasarkan penilaian keluarga, dll). Meski risikonya rendah, tapi
dan pemahaman responden pegawai unit harus segera diatasi. Pada saat yang sama,
kerja/organisasi terkait dengan pelaksanaan dibanding tahun lalu, risiko penggunaan
tugas pegawai yang sesuai dengan aturan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi di
Pemerintah Kabupaten Klaten, relatif sama.
yang berlaku. Variabel yang diukur dalam 2. Masih ada beberapa, yaitu responden
dimensi ini terdiri dari penggunaan fasilitas 12 persen yang menjawab bahwa suku,
kantor untuk kepentingan pribadi, perintah dari agama, hubungan kekerabatan, almamater,
atasan dan tindakan dari pegawai yang tidak dan sejenisnya dapat mempengaruhi
sesuai dengan aturan yang berlaku, nepotisme pengambilan keputusan pelaksanaan tugas
dalam pelaksanaan tugas, hingga keberadaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Klaten.
penerimaan suap/gratifikasi dari pengguna Angka ini menunjukkan risiko yang rendah,
layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas namun tidak boleh dibiarkan. Sementara itu,
dari pegawai di unit kerja/organisasi. tingkat risiko ini di Pemerintah Kabupaten
Klaten, cenderung stagnan dibanding tahun
Tingkat risiko korupsi yang terkait dengan lalu.
integritas pelaksanaan tugas di Pemerintah 3. Sejumlah 3 persen responden di Pemerintah
Kabupaten Klaten pada tahun 2022 berada Kabupaten Klaten mengatakan, atasan
memberikan perintah yang tidak sesuai
pada tingkat Sedang. Berikut adalah uraian peraturan. Kendati risikonya rendah, kondisi
risiko korupsi per komponen: ini seharusnya tidak dibiarkan. Sedangkan,



Tabel 4.5 Risiko Korupsi Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Klaten












































35 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







tingkat risiko atasan memberi perintah tak lalu.
sesuai aturan di Pemerintah Kabupaten
Klaten, cenderung stagnan dibanding tahun
lalu.
4. Beberapa responden atau 4 persen
mengatakan, pegawai di Pemerintah
Kabupaten Klaten bertindak tidak sesuai
aturan, yang berarti berisiko rendah namun
perlu diperhatikan. Sementara, tingkat risiko
pegawai bertindak tak sesuai aturan di
Pemerintah Kabupaten Klaten, cenderung
stagnan dibanding tahun lalu.
5. Masih ada 11 persen responden yang
menjawab, besar kemungkinan pegawai
di Pemerintah Kabupaten Klaten akan
menerima pemberian (uang/barang/
fasilitas/dsb) dari pengguna layanan untuk
memperoleh kemudahan/keistimewaan.
Kondisi ini membutuhkan perhatian, meski
risikonya rendah. Pada saat yang sama,
risiko pegawai menerima pemberian di
Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung
tidak berubah dibanding tahun lalu.
6. Sejumlah 1 persen responden sering
mendengar/melihat pegawai di Pemerintah
Kabupaten Klaten menerima pemberian
dalam bentuk uang/barang/fasilitas
dari pengguna layanan. Kendati berisiko
rendah, tapi harus dihilangkan. Sementara
itu, dibanding tahun lalu, risiko pegawai
menerima pemberian di Pemerintah
Kabupaten Klaten relatif tidak berubah.
7. Seluruh responden pernah melihat/
mendengar kasus korupsi (suap,
gratifikasi, jual beli jabatan, pemerasan,
penyalahgunaan anggaran, dll) berhasil
diungkap di Pemerintah Kabupaten Klaten
atau berisiko rendah. Sedangkan, dibanding
tahun lalu, risiko tersebut di Pemerintah
Kabupaten Klaten relatif stagnan.
8. Terdapat 3 persen responden yang melihat/
mendengar pegawai di Pemerintah
Kabupaten Klaten memberikan sesuatu
(uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya)
dalam kebijakan promosi dan mutasi
pegawai. Risikonya sedang, dan harus
dihilangkan serta terus waspada. Sementara
itu, risiko tersebut di Pemerintah Kabupaten
Klaten cenderung sama dibanding tahun











www.kpk.go.id 36

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







f. Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah sama dibanding tahun lalu.
Kabupaten Klaten: Transparansi 2. Hanya ada 1 persen responden yang
menilai Pemerintah Kabupaten Klaten telah
Transparansi diukur berdasarkan penilaian, memberikan kemudahan akses bagi pihak
pemahaman, dan pengalaman responden eksternal yang terkait dengan pelaksanaan
internal (pegawai) terhadap pemberian tugas/pengguna layanan. Kondisi ini
informasi yang memadai dan mudah diakses menggambarkan tingkat transparansi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit yang masih rendah sehingga perlu
kerja/organisasi. Dimensi ini juga mengukur intervensi segera. Pada saat yang sama,
bagaimana pimpinan dan atasan langsung di upaya pencegahan tersebut di Pemerintah
masing-masing unit kerja memberikan teladan Kabupaten Klaten, cenderung tetap tahun
dalam pelaksanaan tugas yang transparan ini.
kepada pengguna layanan/penerima manfaat 3. Tercatat hanya 6 persen responden yang
dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/ berpendapat bahwa pegawai yang diduga
organisasi tersebut. Penilaian terhadap korupsi (suap, gratifikasi, jual beli jabatan,
informasi dari unit kerja/organisasi juga terkait pemerasan, penyalahgunaan anggaran,
dengan adanya informasi kepada seluruh dll) di Pemerintah Kabupaten Klaten
pegawai di unit kerja/organisasi mengenai akan diproses sesuai ketentuan. Kondisi
pelaku tindak korupsi yang diproses sesuai ini menunjukkan tingkat transparansi
ketentuan dalam 1 (satu) tahun terakhir. yang rendah dan harus ada intervensi.
Ditambah lagi, dibanding tahun lalu, upaya
Tingkat upaya pencegahan korupsi yang terkait pencegahannya di Pemerintah Kabupaten
dengan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung naik.
Klaten pada tahun 2022 berada pada tingkat 4. Upaya pencegahan korupsi di Pemerintah
Di atas rata-rata. Berikut adalah uraian upaya Kabupaten Klaten kurang dan perlu
pencegahan korupsi per komponen: intervensi, karena baru 14 persen
responden yang menilai pimpinan tertinggi
1. Transparansi di Pemerintah Kabupaten telah memberikan keteladanan untuk
Klaten rendah dan harus ada perbaikan mendorong pencegahan korupsi. Bahkan,
segera, karena hanya 2 persen responden upaya pencegahan melalui keteladanan
yang berpendapat bahwa sudah ada di Pemerintah Kabupaten Klaten relatif
informasi yang memadai bagi pegawai berkurang pada tahun ini.
untuk melaksanakan tugas yang diberikan. 5. Upaya pencegahan korupsi di Pemerintah
Sementara, upaya pencegahan dengan Kabupaten Klaten rendah dan harus ada
penyediaan informasi yang memadai di intervensi, karena hanya 9 persen responden
Pemerintah Kabupaten Klaten, cenderung yang menilai pimpinan/kepala telah



Tabel 4.6 Upaya Pencegahan Korupsi Aspek Transparansi Pemerintah Kabupaten Klaten























37 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







memberikan keteladanan untuk mendorong g. Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah
pencegahan korupsi. Pada saat yang sama, Kabupaten Klaten: Sosialisasi Antikorupsi
kondisi upaya pencegahan tersebut di
Pemerintah Kabupaten Klaten relatif tidak Upaya pencegahan korupsi dalam bentuk
berubah pada tahun ini. Sosialisasi Antikorupsi mengukur penilaian
dan pemahaman responden internal (pegawai)
terhadap frekuensi dari berbagai kegiatan
sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan
di unit kerja/organisasi selama 1 (satu) tahun
terakhir. Sosialisasi antikorupsi ini terdiri dari
berbagai hal yang terkait dengan tindakan
korupsi atau hal-hal yang dapat menjadi
pintu masuk dari tindak pidana korupsi itu
sendiri seperti mengelola konflik kepentingan,
menolak/melaporkan gratifikasi, melaporkan
LHKPN/LHKASN, hingga melaporkan tindak
pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui
oleh pegawai.

Tingkat upaya pencegahan korupsi melalui
sosialisasi antikorupsi di Pemerintah Kabupaten
Klaten pada tahun 2022 berada pada tingkat
Rendah. Berikut adalah uraian upaya
pencegahan korupsi per komponen:


1. Hanya 10 persen responden yang percaya
para pegawai di Pemerintah Kabupaten
Klaten melaporkan LHKPN/LHKASN,
yang menunjukkan sosialisasi antikorupsi
yang rendah. Perlu intervensi serius untuk
memperbaikinya. Bahkan, tahun ini, upaya
pencegahan tersebut di Pemerintah
Kabupaten Klaten, meningkat.
2. Menurut 34 persen responden, pegawai di
Pemerintah Kabupaten Klaten melaporkan/
menolak gratifikasi. Ini berarti upaya
sosialisasi antikorupsinya tergolong tinggi
sehingga sebaiknya dipertahankan. Terlebih,
dibanding tahun lalu, ada penurunan upaya
pencegahan dengan menolak gratifikasi di
Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Menurut 31 persen responden, pegawai di
Pemerintah Kabupaten Klaten melaporkan/
menolak suap yang berarti sosialisasi
antikorupsi tergolong sedang dan harus
ditingkatkan. Sementara, upaya pencegahan










www.kpk.go.id 38

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







tersebut di Pemerintah Kabupaten Klaten,
cenderung stagnan jika dibanding tahun
lalu.
4. Sebesar 59 persen responden menilai para
pegawai di Pemerintah Kabupaten Klaten
melaporkan tindak pidana korupsi yang
dilihat/didengar/diketahui. Upaya sosialisasi
antikorupsinya tergolong tinggi, sehingga
perlu dijaga. Pada saat yang sama, upaya
pencegahan dengan melaporkan tindakan
korupsi di Pemerintah Kabupaten Klaten,
relatif sama dibanding tahun lalu.
5. Menurut 33 persen responden berpendapat,
para pegawai di Pemerintah Kabupaten
Klaten menghindari konflik kepentingan.
Artinya, sosialisasi antikorupsi yang
dilakukan tergolong tinggi dan harus
dipertahankan. Sementara itu, tahun ini
upaya pencegahan untuk menghindari
konflik kepentingan di Pemerintah
Kabupaten Klaten, relatif tetap.



Tabel 4.7 Upaya Pencegahan Korupsi dalam bentuk Sosialisasi Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Klaten

















































39 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Kabupaten Klaten adalah Sangat Tinggi Secara
Korupsi Eksternal keseluruhan, aspek transparansi dan keadilan
layanan pada tahun 2022 dapat dijelaskan oleh
Integritas organisasi dalam pelayanan publik berbagai observasi berikut:
dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam
pelayanan publik, akuntabilitas penanganan 1. Terdapat 6 persen responden yang memberi
laporan korupsi, serta akuntabilitas pegawai. penilaian buruk terhadap kejelasan informasi
Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan tentang standar dan prosedur pelaksanaan
kombinasi pendekatan persepsi dan tugas/layanan di Pemerintah Kabupaten
pengalaman (langsung maupun tidak langsung) Klaten. Kondisi ini menunjukkan risiko tinggi,
oleh pihak eksternal tentang bagaimana dan membutuhkan langkah perbaikan
organisasi yang diwakili oleh pegawai atau segera. Ditambah lagi, risiko ketidakjelasan
pejabat publik melaksanakan tugas. informasi di Pemerintah Kabupaten Klaten
meningkat dibanding tahun lalu.
a. Risiko Korupsi dari sisi Transparansi dan 2. Harus ada penanganan segera, untuk
Keadilan Layanan mengatasi risiko tinggi di Pemerintah
Kabupaten Klaten, lantaran sebanyak 7
Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan persen responden menilai standar dan
mengukur bagaimana pegawai/petugas di unit prosedur terkait tugas/layanan yang
kerja/organisasi memberikan layanan yang ditetapkan, sulit diikuti. Sementara itu, angka
sifatnya transparan, mudah diakses, dan tidak risikonya di Pemerintah Kabupaten Klaten,
diskriminatif terhadap pengguna layanan/ relatif sama dibanding tahun lalu.
penerima manfaat dari pelaksanaan tugas 3. Ada risiko sangat tinggi dalam hal
dan fungsi unit kerja/organisasi tersebut. pemberian perlakuan istimewa/khusus
Transparansi dan keadilan layanan berkaitan yang tidak sesuai aturan untuk pengguna
erat dengan risiko korupsi yang terjadi di layanan/stakeholder/pihak tertentu pada
suatu lembaga, dimana apabila pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten, seperti
tidak dilakukan secara transparan dan adil disampaikan oleh 40 persen responden,
mengindikasikan kemungkinan adanya praktik sehingga perlu ditangani serius secepat
korupsi. mungkin. Ditambah lagi, risiko munculnya
perlakuan istimewa yang melanggar aturan
Secara umum, level risiko korupsi dari sisi di Pemerintah Kabupaten Klaten, cenderung
transparansi dan keadilan layanan di Pemerintah naik dibanding tahun lalu.


Tabel 4.8 Risiko Korupsi dari Transparansi dan Keadilan Layanan Pemerintah Kabupaten Klaten





























www.kpk.go.id 40

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







4. Menurut 33 persen responden, suku, b. Risiko Korupsi dari Sisi Integritas Pegawai
agama, kekerabatan, almamater, komunitas, Pemerintah Kabupaten Klaten
dan hubungan kedekatan lainnya dapat
mempengaruhi petugas di Pemerintah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit
Kabupaten Klaten tatkala melaksanakan kerja/organisasi, integritas pegawai menjadi
tugas atau memberikan pelayanan atau salah satu hal yang sangat penting karena
memproses perizinan. Risikonya tinggi pegawai tersebut merupakan representasi dari
dan harus ditangani secara serius. Bahkan, unit kerja/organisasi tersebut, baik terhadap
pada tahun ini risiko tersebut di Pemerintah pengguna layanan/penerima manfaat tertentu
Kabupaten Klaten meningkat dibanding maupun terhadap masyarakat umum secara
tahun lalu. luas. Semakin tinggi integritas dari pegawai di
Pemerintah Kabupaten Klaten, semakin rendah
juga risiko korupsi.


Secara umum, level risiko korupsi dari sisi
integritas pegawai di Pemerintah Kabupaten
Klaten adalah Rendah. Aspek integritas
pegawai di tahun 2022 dapat dijelaskan oleh
hasil observasi berikut:


1. Ada 3 persen responden yang mengaku
pernah mendengar/melihat pegawai di
Pemerintah Kabupaten Klaten menerima
pemberian (uang, barang, fasilitas) di luar
ketentuan saat melaksanakan tugas. Meski
masih rendah, risiko terhadap integritas
ini harus segera ditangani. Ditambah lagi,
risiko terhadap integritas di Pemerintah
Kabupaten Klaten lebih rendah dibanding
tahun lalu..
2. Terdapat 2 persen responden yang
mengaku pernah diminta sesuatu (uang,
barang, fasilitas) untuk alasan administrasi,




Tabel 4.9 Risiko Korupsi dari sisi Integritas Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten



























41 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, c. Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan
saat berurusan dengan petugas di Korupsi
Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam 12
bulan terakhir. Risiko terhadap integritas ini Unit kerja/organisasi dapat melakukan
harus diwaspadai. Bahkan, dibanding tahun berbagai upaya pencegahan korupsi, baik
lalu, ada penurunan risiko pegawai meminta dengan melakukan internalisasi budaya
barang atau uang di Pemerintah Kabupaten antikorupsi melalui berbagai mekanisme
Klaten.. sosialisasi/kampanye hingga membangun
3. Masih ada 1 persen responden yang sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan
mengaku telah memberikan sesuatu pengguna layanan/penerima manfaat
(uang, barang, fasilitas) pada pegawai pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/
di Pemerintah Kabupaten Klaten saat organisasi untuk ikut serta mengambil peran
mengurus layanan. Risiko terhadap secara aktif.
integritas ini harus dihilangkan. Ditambah
lagi, risiko terhadap integritas ini di Secara umum, level upaya pencegahan
Pemerintah Kabupaten Klaten lebih rendah korupsi menurut pihak eksternal di Pemerintah
dibanding tahun lalu. Kabupaten Klaten adalah Sedang. Aspek
integritas pegawai di tahun 2022 dapat
dijelaskan oleh hasil observasi berikut:


1. Sebesar 15 persen responden mengatakan
melihat kampanye/imbauan antikorupsi
seperti pemasangan spanduk, banner, stiker,
poster, website, video, dll di Pemerintah
Kabupaten Klaten, yang berarti upaya
pencegahan korupsi masih kurang dan
perlu ditingkatkan.
2. Hanya ada 18 persen responden yang
menilai kampanye/imbauan antikorupsi
seperti pemasangan spanduk, banner,
stiker, poster, website, video, di Pemerintah
Kabupaten Klaten berhasil membuat pihak
eksternal/pengguna layanan menerapkan
perilaku antikorupsi ketika berhubungan
dengan instansi. Upaya pencegahan korupsi
yang dilakukan masih kurang dan perlu
ditingkatkan.
3. Sedikit sekali, atau hanya 8 persen
responden yang berpendapat Pemerintah
Kabupaten Klaten telah banyak melakukan
upaya perbaikan untuk mencegah korupsi.
Artinya upaya pencegahannya masih
rendah dan harus digenjot. Sementara itu,
tahun ini, upaya pencegahan di Pemerintah
Kabupaten Klaten relatif tidak berubah.
4. Ada 30 persen responden yang melihat
adanya media pengaduan/pelaporan








www.kpk.go.id 42

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022








masyarakat terkait korupsi di Pemerintah yang menyatakan bahwa pegawai
Kabupaten Klaten. Kondisi ini menunjukkan yang bekerja/melayani di Pemerintah
langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Kabupaten Klaten menjalankan tugas
tergolong sedang dan perlu ditambah. sesuai aturan. Kondisi ini menunjukkan
5. Hanya sedikit, atau 9 persen responden langkah pencegahan korupsi yang sangat
yang menilai Pemerintah Kabupaten rendah dan perlu digenjot. Sedangkan, level
Klaten memberikan perlindungan kepada upaya pencegahan tersebut di Pemerintah
masyarakat yang melaporkan korupsi, yang Kabupaten Klaten, relatif tetap jika dibanding
berarti upaya pencegahan korupsinya masih tahun lalu.
rendah dan harus digenjot.
6. Hanya beberapa responden atau 10 persen
yang percaya bahwa laporan masyarakat
tentang korupsi di Pemerintah Kabupaten
Klaten akan ditindaklanjuti. Kondisi ini
menunjukkan upaya pencegahan korupsi
yang rendah sehingga harus diperbaiki
segera.
7. Hanya ada 9 persen responden yang menilai
bahwa semua pegawai yang bekerja/
melayani di Pemerintah Kabupaten Klaten
menjunjung tinggi kejujuran. Kondisi ini
menggambarkan upaya pencegahan
korupsi yang masih rendah sehingga harus
segera ditingkatkan. Sementara itu, tahun
ini upaya pencegahannya di Pemerintah
Kabupaten Klaten, relatif sama dengan
tahun lalu.
8. Sangat sedikit responden, yaitu 7 persen


Tabel 4.10 Situasi Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Klaten





































43 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022








Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Klaten, cenderung tidak berubah dibanding
Korupsi Eksper tahun lalu.
5. Tercatat 12 persen responden menjawab,
Integritas organisasi dalam pelayanan publik ada intervensi dari pihak lain terhadap
juga dinilai dari pandangan eksper yang ahli layanan di Pemerintah Kabupaten Klaten,
dan mengerti tentang instansi yang disurvei. yang menggambarkan risiko sedang serta
Hal ini dinilai berdasarkan pengamatan beserta perlu diwaspadai. Namun, dibanding tahun
pengalaman berinteraksi eksper terkait dengan lalu, risiko terjadinya intervensi pihak lain di
instansi selama satu tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Klaten berkurang.
6. Sebesar 12 persen responden memberi
Berikut adalah uraian mengenai risiko korupsi penilaian buruk terhadap kualitas
berdasarkan pandangan eksper di Pemerintah transparansi anggaran dalam setahun
Kabupaten Klaten: terakhir di Pemerintah Kabupaten Klaten.
Kondisi ini menggambarkan risiko sedang
1. Terdapat 12 persen responden yang dan perlu kewaspadaan tinggi. Sedangkan,
mengatakan, sering terjadi praktik suap di angka risiko terhadap kualitas transparansi
Pemerintah Kabupaten Klaten, yang berarti anggaran di Pemerintah Kabupaten Klaten,
risiko suap tergolong sedang, sehingga cenderung sama dibanding tahun lalu.
perlu diwaspadai. Sementara itu, dibanding 7. Sejumlah 6 persen responden menyebutkan,
tahun lalu, risiko praktik suap di Pemerintah dalam setahun terakhir kualitas transparansi
Kabupaten Klaten relatif tidak berubah. dan akuntabilitas pengadaan barang dan
2. Masih ada responden, yaitu 6 persen yang jasa di Pemerintah Kabupaten Klaten
menyatakan bahwa sering ada pungli bernilai buruk. Meski masih berisiko rendah,
di Pemerintah Kabupaten Klaten dalam tapi tidak boleh dibiarkan. Ditambah lagi,
setahun terakhir. Meski risiko pungli rendah, dibanding tahun lalu, kondisi risiko terhadap
tetap harus menjadi perhatian. Bahkan, kualitas transparansi dan akuntabilitas
risiko pungli di Pemerintah Kabupaten pengadaan barang dan jasa di Pemerintah
Klaten cenderung menurun dibanding tahun Kabupaten Klaten cenderung turun.
lalu. 8. Masih ada sekitar 6 persen responden yang
3. Sebanyak 18 persen responden meyakini, memberi penilaian buruk terhadap tingkat
sering terjadi konflik kepentingan pada objektivitas kebijakan SDM di Pemerintah
pejabat/pegawai di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Klaten, dalam setahun
Klaten dalam 12 bulan terakhir, yang terakhir. Meski risikonya rendah, tapi perlu
menunjukkan adanya risiko sedang dan diperhatikan secara serius. Bahkan, risiko
membutuhkan kewaspadaan. Terlebih, terhadap objektivitas kebijakan SDM di
dibanding tahun lalu, risiko konflik Pemerintah Kabupaten Klaten, lebih rendah
kepentingan di Pemerintah Kabupaten dibanding tahun lalu.
Klaten cenderung naik. 9. Terdapat 18 persen responden yang
4. Terdapat 6 persen responden yang menyatakan kemampuan pihak internal
memberi penilaian buruk terhadap kualitas di Pemerintah Kabupaten Klaten untuk
transparansi layanan publik di Pemerintah mendeteksi kasus korupsi, cukup buruk.
Kabupaten Klaten dalam setahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan risiko
Ini menunjukkan risiko sedang dan perlu sedang dan perlu kewaspadaan. Namun,
kewaspadaan tinggi. Pada saat yang risiko terhadap kemampuan Pemerintah
sama, risiko terhadap kualitas transparansi Kabupaten Klaten mendeteksi kasus
layanan publik di Pemerintah Kabupaten korupsi, cenderung berkurang dibanding









www.kpk.go.id 44

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022








tahun lalu. membuka akses pengaduan, transparansi
10. Sekitar 12 persen responden berpendapat, anggaran, transparansi layanan, dll. Kondisi
penerapan pesan-pesan sosialisasi ini menggambarkan risiko tinggi sehingga
antikorupsi di kalangan pegawai-pejabat harus ditangani dengan serius. Terlebih,
di Pemerintah Kabupaten Klaten cukup risiko tersebut di Pemerintah Kabupaten
rendah dalam 12 bulan terakhir. Angka Klaten meningkat dibanding tahun lalu.
tersebut menunjukkan risiko sedang yang
membutuhkan kewaspadaan. Meskipun
demikian, dibanding tahun lalu, risiko
tersebut di Pemerintah Kabupaten Klaten
lebih rendah.
11. Penilaian buruk terhadap integritas pegawai
di Pemerintah Kabupaten Klaten diberikan
oleh 6 persen responden, yang menunjukkan
risiko sedang dan perlu diwaspadai. Namun,
dibanding tahun lalu, risiko tersebut di
Pemerintah Kabupaten Klaten, cenderung
berkurang.
12. Sebesar 24 persen responden menyatakan
Pemerintah Kabupaten Klaten tidak cukup
memberi kesempatan kepada masyarakat
terlibat dalam pencegahan korupsi, seperti



Tabel 4.11 Risiko Korupsi Eksper Pemerintah Kabupaten Klaten















































45 www.kpk.go.id