SPI KPK

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022








Perbaikan Situasi Integritas (Pegawai,
Pengguna, Eksper)

Survei Penilaian Integritas 2022 juga menangkap
persepsi responden mengenai perubahan
situasi integritas yang terjadi di Pemerintah
Kabupaten Klaten selama satu tahun terakhir
dibandingkan dengan kondisi integritas tahun
lalu. Pertanyaan ini diajukan kepada responden
internal beserta eksper.

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden
internal dan eksper, mayoritas responden
internal (63 persen) menyatakan bahwa situasi
korupsi tidak mengalami perubahan, yakni
masih tidak terjadi praktik korupsi. Sementara
itu, mayoritas responden eksper (59 persen)
paling banyak menyebutkan bahwa tidak
mengalami perubahan, yakni praktik korupsi
relatif masih rendah.




































Gambar 4.4 Perubahan Situasi Integritas Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Jenis Responden

















www.kpk.go.id 46

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Faktor Koreksi Pemerintah Kabupaten integritas pelaksanaan SPI. Untuk tahun 2022,
Klaten faktor koreksi Pemerintah Kabupaten Klaten
adalah sebagai berikut:
Skor indeks integritas untuk setiap peserta SPI
2022, termasuk Pemerintah Kabupaten Klaten,
akan dikurangi dengan suatu faktor koreksi.
Faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan
2 (dua) komponen, yaitu prevalensi korupsi dan

























Gambar 4.5 Faktor Koreksi Pemerintah Kabupaten Klaten

Catatan Pelaksanaan SPI 2022 depan.

Pelaksanaan SPI 2022 di Pemerintah Selain catatan terkait kerangka sampel, KPK
Kabupaten Klaten memiliki tambahan catatan. juga melakukan analisis terkait anomali data
Mengingat kerangka sampel yang digunakan survei yang didapatkan dari responden. Anomali
merujuk pada daftar pegawai dan pengguna merujuk pada keadaan dimana jawaban
yang diberikan instansi peserta SPI, kualitas responden berpotensi tidak merepresentasikan
dari hasil survei juga dapat dipengaruhi oleh situasi integritas di Pemerintah Kabupaten
kerangka sampel. Dari data yang diterima dari Klaten secara akurat. KPK tidak mendeteksi
Pemerintah Kabupaten Klaten ,terdapat sebesar adanya praktik yang tidak sesuai dengan
63.1 persen dari data populasi pegawai yang integritas pelaksanaan SPI pada Pemerintah
memiliki informasi memadai untuk masuk Kabupaten Klaten. Meski demikian, Pimpinan
sebagai kriteria sampel. Ini merupakan angka dan Satuan Pengawas Internal diharapkan
yang termasuk cukup, meskipun demikian tetap untuk tetap mempertahankan integritas dalam
perlu membenahi sistem pendataan pegawai pelaksanaan survei SPI agar mendapatkan
Sementara itu, untuk data pengguna layanan, gambaran risiko korupsi secara kredibel pada
terdapat sebesar 60 persen dari data populasi survei mendatang.
pengguna layanan yang memiliki informasi
memadai untuk masuk sebagai kriteria sampel.
Angka tersebut merupakan angka yang
termasuk cukup, meskipun demikian tetap
perlu membenahi sistem pendataan pengguna
layanan untuk pelaksanaan survei di masa








47 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022







Kesimpulan dan Saran






Kesimpulan (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko
gratifikasi/suap dari vendor pemenang

Menyimpulkan paparan dari bab 4 di atas, tender, maupun hasil PBJ yang tidak
berikut adalah rangkuman terkait integritas yang bermanfaat.
ditemukan di Pemerintah Kabupaten Klaten: • Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan
SDM saat promosi/mutasi diyakini masih
• Secara umum, pelaksanaan tugas di terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-
instansi ini masih menghadapi beberapa rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena
risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas konflik kepentingan yang dipengaruhi
kantor untuk kepentingan pribadi, adanya oleh hubungan kekerabatan, kedekatan
konflik kepentingan yang dipengaruhi dengan pejabat, dan kesamaan almamater/
oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, golongan/organisasi.
almamater, dan sejenisnya, adanya atasan • Risiko perdagangan pengaruh (trading in
yang memberi perintah tidak sesuai aturan, influence) berada dalam tingkat sedang.
risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya Risiko ini perlu diantisipasi di masa
pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini mendatang, terutama karena rawan
harus diantisipasi agar tidak meningkat. terjadi saat penentuan program/kegiatan,
• Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko penentuan pemenang tender, perizinan,
pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/ pemberian sanksi/denda, rekrutmen
pemerasan ketika berhubungan dengan pegawai, dan pemberian/penyaluran
instansi selama 12 bulan relatif rendah. bantuan.
Meskipun demikian, risiko ini harus tetap • Sosialisasi antikorupsi telah banyak
diantisipasi agar tidak terjadi di masa dilakukan di instansi ini, dan berdampak
mendatang. cukup efektif terhadap pembentukan
• Risiko terkait adanya penyalahgunaan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi
pengelolaan anggaran diyakini masih perlu tetap dirancang agar efektif
ada dalam skala menengah. Risiko ini untuk menjadikan kalangan pegawai
perlu diantisipasi di masa mendatang, dapat menghindari konflik kepentingan,
karena biasanya terjadi pada penggunaan melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan
anggaran perjalanan dinas, penerimaan melaporkan tindak pidana korupsi yang
honor/uang transport lokal/perjadin tidak dilihat/didengar/diketahui.
sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, • Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator
dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh transparansi berada pada angka yang
pejabat. relatif baik (di atas rata-rata nasional),
• Risiko terjadinya penyalahgunaan terutama terkait informasi yang memadai
pengelolaan pengadaan barang/jasa dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
diyakini masih ada dalam skala menengah. • Kalangan eksternal menilai setidaknya ada
Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat satu aspek dalam indikator transparansi
terjadi dalam berbagai bentuk, seperti dan keadilan layanan yang masih memiliki
pengaturan tender untuk memenangkan risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut
vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat mencakup kejelasan informasi terkait
dengan pemenang PBJ, kemahalan harga standar dan prosedur pelaksanaan tugas/









www.kpk.go.id 48

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022








layanan, kemudahan standar/prosedur, penyalahgunaan pengadaan barang
memastikan tidak ada perlakukan dan jasa, hingga penyalahgunaan honor
istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, kegiatan.
dan menghindari konflik kepentingan yang • Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
dilakukan dalam memberikan layanan/ (jika sudah ada) mengenai upaya
melaksanakan tugas. pencegahan yang telah dilakukan kepada
• Meskipun upaya pencegahan korupsi di seluruh pemangku kepentingan baik
instansi ini sudah sangat baik, namun internal maupun eksternal, khususnya
masih dapat ditingkatkan agar pengguna yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1)
layanan/pihak eksternal dapat menerapkan Proses dan alur dari perencanaan hingga
perilaku antikorupsi ketika berhubungan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
dengan instansi. Selain itu, instansi dapat sesuai peraturan perundang-undangan
meningkatkan sistem antikorupsi melalui yang berlaku. (2) Peran dan independensi
penyediaan media pengaduan/pelaporan unit kerja pengadaan barang dan jasa
masyarakat terkait korupsi, perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan
pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme
bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. probity audit berkala untuk mendeteksi
Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/ adanya masalah dalam proses pengadaan
pihak eksternal bahwa pegawai yang barang dan jasa. (4) Penggunaan vendor
bekerja/melayani menjungjung tinggi management system. (5) Kebijakan, regulasi,
kejujuran dan menjalankan tugas sesuai dan mekanisme penanganan benturan
aturan. kepentingan dalam proses pengadaan. (6)
Proses pengadaan dan pembayaran secara
elektronik yang sudah disiapkan sesuai
Saran peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Berdasarkan pada temuan permasalahan • Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar aturan mengenai sistem merit dan
Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan pengelolaan benturan kepentingan dalam
beberapa hal upaya pencegahan korupsi pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan
sebagai berikut: di instansi.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya
aturan mengenai sistem merit dan pencegahan yang telah dilakukan kepada
pengelolaan benturan kepentingan dalam seluruh pemangku kepentingan baik
pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan internal maupun eksternal, khususnya
di instansi. yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
• Mempertahankan, menginovasikan, dan (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
memonitor secara berkala upaya yang telah pelanggaran dalam pelaksanaan tugas
dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai dan intervensi yang tidak sesuai aturan
yang menerima suap/gratifikasi dari berdasarkan kode etik dan/atau regulasi
pengguna layanan di instansi. internal lainnya. (2) Adanya larangan
• Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan
penegakan aturan mengenai pengelolaan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di
benturan kepentingan serta penyalahgunaan instansi disertai contoh dari pimpinan.
perjalanan dinas, mark up anggaran, (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme










49 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022








penanganan benturan kepentingan di
instansi. (4) Upaya peningkatan integritas
bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan
deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki
sebelum menjabat dan secara tahunan.
(5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi dan
benturan kepentingan sebelum, saat, dan
setelah pimpinan menduduki jabatan.
• Mempertahankan upaya internalisasi
kesadaran dan perilaku untuk melaporkan
LHKPN, meskipun sebagian besar
responden menganggap tingkat kepatuhan
pelaporan LHKPN tinggi.
• Mempertahankan penyediaan informasi
tentang pelaksanaan tugas yang memadai,
meskipun sebagian besar responden
menganggap penyediaan informasi sudah
baik.
• Perbaikan mendasar dan menyeluruh
terhadap upaya pencegahan korupsi yang
sudah dilakukan dengan memastikan hal-
hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan
sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode
etik di instansi dan/atau regulasi internal
lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan
dan komunikasi rutin dengan pegawai/
pimpinan di instansi untuk menciptakan
perilaku baru untuk melaksanakan
tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi,
dan mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi. (4) Menyusun
program/kegiatan bagi calon pimpinan/
pejabat di instansi untuk meningkatkan
integritas dan deklarasi konflik kepentingan
yang dimiliki sebelum menjabat. (5)
Membangun mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi dan
benturan kepentingan sebelum, saat, dan
setelah pimpinan menduduki jabatan.




















www.kpk.go.id 50

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022






Daftar Pustaka







ACRC, 2015. Integrity Assessment: A Practical Guide. Sejong: ACRC.
ACRC. (2017). A Practical Guide to Integrity Assessment. Anti-Corruption and Civil Rights Commission.
http://ethics.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchList
&menuId=0203160302
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia:
A threshold model. Heliyon, 5.
Antonakas, N. P., Konstantopoulos, N. & Seimenis, I., 2014. Human Resource Management’s role in the
public sector and the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, Volume 148, pp. 455 - 462.
Chêne, M., 2015. Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the
public sector, s.l.: U4.
Cimpoeru, M. V. & Cimpoeru, V., 2015. Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption.
Procedia Economics and Finance, Volume 27, pp. 579 - 586.
Graycar, A., & Smith, R. G. (Eds.). (2011). Handbook of Global Research and Practice in Corruption.
Edward Elgar.
Graycar, A. & Prenzler, T., 2013. Understanding and Preventing Corruption. Hampshire: Palgrave
Macmillan.
Hechanova, M. R. M., Melgar, I., Falguera, P. Z. & Villaverde, M., 2014. Organisational Culture and
Workplace Corruption in Government Hospitals. Journal of Pacific Rim Psychology, 8(2), pp. 62-70.
Heinrich, F. & Hodess, R., 2011. Measuring Corruption. Dalam: Handbook of Global Research and Practice
in Corruption. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 18 - 33.
KPK. (2021). Laporan SPI 2021: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi.
https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=290b0196
Kurek, K. A., Heijman, W., van Ophem, J., Gędek, S., & Strojny, J. (2022). Measuring local competitiveness:
comparing and integrating two methods PCA and AHP. Quality & Quantity, 56(June 2022), 1371–
1389. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01181-z
Mungiu-Pippidi, A., & Heywood, P. M. (Eds.). (2020). A Research Agenda for Studies of Corruption. Edward
Elgar Publishing.
Rose, R., & Mishler, W. (2007, October 25). Explaining the Gap between the Experience and Perception of
Corruption. Rose, Richard and Mishler, William, Explaining the Gap between the Experience and
Perception of Corruption (October 25, 2007). Centre for the Study of Public Policy, U. of Aberdeen:
Studies in Public Policy No. 432, Available at SSRN: https://ssrn.com/abs, 432. https://ssrn.com/
abstract=2559710
Torsello, D., 2018. Organizational Culture and Corruption. Dalam: Encyclopedia of Business and
Professional Ethics. Cham: Springer International Publishing, pp. 1 - 5.
Transparency International, 1995. 1995 TI Corruption Index, Berlin: Transparency International.
Transparency International, 2018. Corruption Perception Index 2018, Berlin: Transparency International.
UNDP. (2008). A User’s Guide to Measuring Corruption (1st ed.). United Nations Development Programme.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/users_guide_measuring_
corruption.pdf
Wu, D., Feng, X., & Wen, Q. (2011). The Research of Evaluation for Growth Suitability of Carya Cathayensis
Sarg. Based on PCA and AHP. Procedia Engineering, 15, 1879-1883. 10.1016/j.proeng.2011.08.350.
.








51 www.kpk.go.id

Survei Penilaian Integritas Tahun 2022


































































































www.kpk.go.id 52