40 KEWIRAUSAHAAN 3 4 5 2. Berdasarkan video profil pelaku usaha, lakukan analisis terhadap usaha tersebut tentang rencana usaha yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Setelah itu, silakan isi formulir berikut ini kemudian dipresentasikan. PELUANG BISNIS TERPILIH 1. Nama Pelaku Usaha : 2. Lokasi Usaha : 3. Jenis usaha yang dijalankan : 4. Barang yang akan di jual : 5. Sasaran usaha : 6. Layanan konsumen : 7. Analisis SWOT terhadap Peluang/ide bisnis anda: Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 8. Produk dan harga jual produk Karakteristik Jenis Produk 1 2 3 4 5 Harga produk Harga pesaing
KEWIRAUSAHAAN 41 BAB IV KEUANGAN Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK 4 Mengimplementasikan Konsep-konsep Keuangan dalam Kewirausahaan S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri S10 Menginternalisasibsemangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan S12 Menunjukkan sikap sebagai Mediator Budaya (integritas, indenpendensi, kejujuran, dan professional dalam bidang keahlian kewirausahaan secara mandiri. KK10 Mampu menciptakan wirausaha mandiri dalam berbagai bidang ilmu melalui personal dan interpersonal skill serta group skill KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan/implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian
42 KEWIRAUSAHAAN berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi dan data P3 Menguasai konsep teoritis secara mendalan tentang perhitungan dan pengendalian biaya produk, perencanaan, dan penganggaran manajemen berbasis aktivitas, pengukuran, dan penilaian kerja P5 Menguasai nilai-nilai kebudiutamaan dalam pendidikan matematika untuk membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama P11 Menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen strategi, pengendalian internal dan lingkungan bisnis Sub CPMK Sub CPMK 10 Mahasiswa mampu memahami manajemen keuangan Sub CPMK 11 Mahasiswa mampu memahami laporan keuangan (arus kas) Sub CPMK 12 Mahasiswa mampu menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) 4.1 Manajemen Keuangan Keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pelaku usaha dalam melangsungkan usahanya. Perlu adanya pengelolaan atau manajemen keuangan yang baik agar pelaku usaha mengetahui perkembangan usahanya. Manajemen keuangan diperlukan
KEWIRAUSAHAAN 43 sehubungan dengan fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund). Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan sumber modal tersebut dengan efektif, efisien, dan produktif untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kesejahteraan. Dengan kata lain, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh pelaku usaha. Manajemen keuangan menjadi tanggungjawab manajer keuangan. Semua pengambilan keputusan dalam perusahaan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan karena tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai saham perusahaan. Jadi, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan seperti memperoleh dana dengan biaya murah, menggunakan dana efektif dan efisien, menganalisis laporan keuangan, dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Selain itu, tugas manajer keuangan yaitu: a. Merencakan dan memperkirakan dengan cara bekerja sama dengan manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. b. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. c. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan atau pasar modal.
44 KEWIRAUSAHAAN Keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam tiga jenis berikut ini: a. Keputusan investasi (investment decision). Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan yang dinilai paling menguntungkan. b. Keputusan pembelanjaan (financing decision). Menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia yang menimbulkan biaya paling murah. c. Keputusan deviden (dividend decision) Menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham-saham. Adapun fungsi manajemen keuangan sebagai berikut: a. Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. b. Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. c. Pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. d. Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. e. Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. f. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. g. Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal (manajer dan supervisor) agar tidak terjadi penyimpangan.
KEWIRAUSAHAAN 45 Sedangkan tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, bukan memaksimalkan profit. Artinya pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan mempunyai arti memaksimalkan nilai sekarang semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan dan lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pelaku usaha bukan berarti mengingkari adanya kewajiban sosial karena: a. Keberhasilan memaksimalkan nilai perusahaan akan memberikan sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara keseluruhan b. Pengaruh (dampak) lingkungan eksternal seperti polusi, keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan. c. Kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. d. Perusahaan harus dapat memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dalam kendala legal dan sosial dan bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan. 4.2 Lingkungan Keuangan Aspek lingkungan keuangan yang harus dipahami manajer keuangan meliputi : pasar keuangan, lembaga keuangan dan instrumen keuangan. a. Pasar keuangan, menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran
46 KEWIRAUSAHAAN b. Lembaga keuangan, lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediari dengan mempertemukan unit surplus dengan unit defisit. Contoh lembaga keuangan dalam sistem moneter adalah bank pencipta uang giral atau bank umum, lembaga keuangan. Sedangkan di luar sistem moneter adalah bank bukan pencipta uang giral atau BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga di bidang pasar modal. b. Instrumen keuangan, contohnya adalah uang, saham, hutang, dan surat berharga di pasar uang dan pasar modal lainnya. 4.3 Aktivitas Manajemen Keuangan a. Aktivitas Bisnis/Operasi Aktivitas bisnis adalah kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa efisiensi biaya yang akan menghasilkan laba. Aktivitas ini dapat dilihat dari laporan laba rugi, yang terdiri dari unsur : pendapatan (sales atau revenue), beban (expenses) dan laba-rugi (profit-loss). b. Aktivitas Pembiayaan Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal baik sumber eksternal maupun internal untuk membiayai kegiatan. Sumber eksternal meliputi: modal pemilik atau modal sendiri atau modal saham, utang, atau hibah. Sedangkan sumber internal meliputi: laba ditahan, penyusutan, amortisasi, dan deplesi, atau penjualan harta tetap yang tidak produktif.
KEWIRAUSAHAAN 47 c. Aktivitas Investasi Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan resiko yang sekecil-kecilnya. Aktivitas itu meliputi modal kerja atau harta lancar, harta keuangan (investasi pada saham dan obligasi, harta tetap (tanah, gedung, atau peralatan), harta tidak berwujud (hak paten, hak pengelolaan hutan, hak pengelolaan tambang, good will). 4.4 Laporan Keuangan (Arus Kas) Laporan arus kas merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk (penerimaan) dan kas yang keluar (pengeluaran) dari suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan arus kas memiliki tujuan untuk: a. Memprediksi arus kas di periode berikutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas di periode saat ini. b. Menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai kemampuan perusahaan. c. Sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. d. Sebagai pelaporan terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan Adapun manfaat laporan arus kas yaitu : memberikan informasi berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusun strategi keuangan di periode berikutnya dan mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar deviden, serta membayar kewajiban seperti menggaji karyawan. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk tiga aktivitas utama dalam bisnis yaitu: a. Aktivitas Operasi atau Bisnis Terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau
48 KEWIRAUSAHAAN bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Sebagai contoh seperti, penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier dan beban operasional lainnya seperti : penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan kas dari langganan (piutang), pengeluaran untuk membayar utang langganan, pengeluaran untuk membayar utang jangka pendek, dan pengeluaran untuk pembelian perlengkapan b. Aktivitas Pendanaan Merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi dan penerbitan saham atau penerimaan dari penambahan investasi, penerimaan hasil penjualan saham, pengeluaran untuk penarikan saham, pengeluaran untuk pembayaran utang jangka panjang dan lain-lain. c. Aktivitas Investasi Berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari satu tahun. Contohnya, pembelian/penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya seperti penerimaan hasil penjualan tanah, penerimaan hasil penjualan peralatan, pengeluaran untuk pembelian peralatan, dan pengeluaran untuk pembelian gedung.
KEWIRAUSAHAAN 49 Terdapat dua metode untuk pelaporan arus kas dari operasi, yaitu: a. Metode tidak langsung Laba bersih disesuaikan dengan pos penghasilan (beban) nonkas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan metode ini adalah adanya rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dengan arus kas operasi. Rekonsiliasi ini dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi arus kas melalui prediksi laba yang kemudian disesuaikan untuk jarak antara laba besih dengan arus kas – aktual nonkas. b. Metode langsung Metode ini menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual terkait, sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk (keluar) operasi. Untuk membuat laporan kas ada dua sumber data yang dibutuhkan yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung dan neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Adapun cara membuat laporan arus kas sebagai berikut: a. Menghitung kenaikan dan penurunan kas berdasarkan neraca b. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional c. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow d. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan e. Hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas kas
50 KEWIRAUSAHAAN Berikut ini contoh penghitungan arus kas: a. Menyiapkan laporan laba rugi tahun 2019 Gambar 4.1 Laporan Laba Rugi Tahun 2019 Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/ b. Mengumpulkan neraca tahun 2018 dan 2019 Gambar 4.2 Neraca tahun 2018 Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/
KEWIRAUSAHAAN 51 Gambar 4.3 Neraca tahun 2019 Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/ c. Membandingkan kedua neraca Gambar 4.4 Perbandingan Neraca Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/
52 KEWIRAUSAHAAN d. Menyusun laporan arus kas 1) Arus kas kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi Gambar 4.5 Arus Kas Kegiatan Operasional Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/ Gambar 4.6 Arus Kas Kegiatan Pendanaan Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoharus-kas/ Tabel 4.1 Arus Kas Kegiatan Investasi Kenaikan kendaraan 6.000.000 Kenaikan Gedung 0 Kenaikan tanah 0 Total 6.000.000 Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/ Tabel 7.2 Laporan Arus Kas PT. Sukses Berkarya Bersama Laporan Arus Kas Tahun 2019 A Arus Kas dari Kegiatan Operasional 7.000.000
KEWIRAUSAHAAN 53 B Arus Kas dari Kegiatan Investasi 6.000.000 C Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan 9.000.000 D Total Aktivitas Kas (A+B+C) 4.000.000 E Saldo Awal Kas (Dari Neraca 2018) 8.000.000 F Saldo Kas Seharusnya (E+D) 4.000.000 G Saldo Akhir Kenyataan (Dari Neraca 2019) 4.000.000 H Selisih (F-G) 0 Sumber : https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/ 4.5 Harga Pokok Penjualan Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi atau menjual suatu produk atau jasa. HPP merupakan total biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Biaya produksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik seperti listrik dan air. HPP memiliki peran penting bagi pelaku usaha dalam: a. Menetapkan harga yang kompetitif Pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang kompetitif dan relevan di pasaran dengan HPP sehingga bisnis dapat bersaing dengan pesaing dan menarik konsumen. b. Mengukur profitabilitas HPP membantu menghitung laba kotor, yang merupakan indikator awal profitabilitas suatu bisnis. Dengan mengontrol dan mengoptimalkan HPP maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan terhindar dari kerugian.
54 KEWIRAUSAHAAN c. Pengambilan keputusan strategis Memahami HPP memungkinkan pemilik bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai investasi, ekspansi, dan strategi pemasaran. Informasi mengenai HPP juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan. d. Efisiensi operasional Analisis HPP yang baik dapat mengungkapkan inefisiensi dalam proses produksi atau pengadaan barang. Dengan mengatasi inefisiensi ini, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba. e. Pengendalian biaya Mengetahui HPP setiap produk memungkinkan perusahaan untuk memonitor dan mengendalikan biaya yang terkait dengan produksi atau pembelian barang. Hal ini membantu bisnis mengurangi pemborosan dan meningkatkan keuntungan. f. Manajemen risiko Memahami HPP juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko fluktuasi harga bahan baku dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi biaya produksi. g. Perencanaan keuangan Memahami HPP akan memudahkan perencanaan keuangan perusahaan, termasuk proyeksi laba dan rugi, serta penetapan anggaran untuk biaya produksi atau pengadaan barang selama periode akuntansi perusahaan. HPP memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu: a. Persediaan Awal Barang Dagang Ini adalah jumlah persediaan barang yang ada di gudang atau toko pada awal periode pelaporan (misalnya, awal bulan atau
KEWIRAUSAHAAN 55 awal tahun). Komponen persediaan awal barang dagang adalah persediaan yang mencakup produk yang sudah ada sebelum periode pelaporan dimulai dan belum dijual kepada konsumen. Persediaan awal ini akan digunakan sebagai titik awal dalam menghitung HPP. Komponen berupa stok barang ini merupakan salah satu komponen HPP yang harus diperhitungkan dengan baik, karena biaya penyimpanan stok dapat mempengaruhi besarnya HPP. Semakin besar stok barang yang disimpan, semakin besar pula biaya penyimpanannya. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mengatur stok barang dengan baik agar tidak terjadi pemborosan biaya. b. Pembelian Bersih Pembelian bersih merupakan jumlah total barang yang dibeli atau diproduksi selama periode pelaporan, dikurangi retur pembelian, potongan harga, dan diskon yang diberikan oleh pemasok. Komponen ini mencerminkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang akan dijual selama periode tersebut. Pembelian bersih akan ditambahkan ke persediaan awal barang untuk menghitung persediaan total yang tersedia untuk dijual. c. Persediaan Akhir Barang Dagang Persediaan barang akhir adalah jumlah persediaan yang tersisa di gudang atau toko pada akhir periode pelaporan. Persediaan barang akhir mencakup barang yang belum terjual saat periode pelaporan berakhir. Ini akan dikurangkan dari jumlah persediaan total yang tersedia untuk dijual (persediaan awal ditambah pembelian bersih) untuk menghitung HPP. d. Penjualan Bersih Penjualan bersih merupakan jumlah total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang selama periode pelaporan
56 KEWIRAUSAHAAN setelah dikurangi retur penjualan, potongan harga, dan diskon yang diberikan kepada pelanggan. Penjualan bersih mencerminkan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan barang setelah dikurangi pengurangan yang terkait dengan penjualan tersebut. Contoh: Suatu toko memiliki data sebagai berikut: Persediaan awal barang: Rp 10.000.000, pembelian bersih selama periode pelaporan (setelah retur, potongan harga, dan diskon): Rp 20.000.000, persediaan akhir barang: Rp 5.000.000, penjualan bersih selama periode pelaporan (setelah retur, potongan harga, dan diskon): Rp 40.000.000. HPP = Persediaan Awal Barang + Pembelian Bersih – Persediaan Barang Akhir HPP = Rp 10.000.000 + Rp 20.000.000 – Rp 5.000.000 HPP = Rp 30.000.000 – Rp 5.000.000 HPP = Rp 25.000.000 Laba Kotor = Penjualan Bersih – HPP Laba Kotor = Rp 40.000.000 – Rp 25.000.000 Laba Kotor = Rp 15.000.000 Harga Pokok Penjualan = Persediaan Awal Barang + Pembelian Bersih – Persediaan Barang Akhir
KEWIRAUSAHAAN 57 Selanjutnya dapat ditentukan laba bersih dengan cara laba kotor dikurangi dengan pajak atau biaya operasional seperti biaya iklan, gaji karyawan, atau ongkos kirim. Perbedaan harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan. Tabel 7.3 Perbedaan HPP Produksi dan Penjualan Pembeda Harga Pokok Produksi Harga Pokok Penjualan Faktor biaya Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik Biaya produksi ditambah dengan biaya lain-lain seperti biaya distribusi atau penjualan Faktor proses produksi Biaya yang berhubungan dengan produksi Biaya yang berhubungan dengan proses produksi dan penjualan Tujuan perhitungan Menghitung nilai persediaan produk jadi Menghitung laba kotor Contoh: Suatu perusahaan memproduksi 1000 unit produk dengan biaya produksi sebesar Rp 10.000.000, maka Harga Pokok Produksi setiap produk adalah Rp 10.000. Jika perusahaan tersebut menjual seluruh produknya dengan harga Rp 15.000 per unit maka Harga Pokok Penjualan (HPP) akan mencakup biaya produksi ditambah biaya distribusi dan penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
58 KEWIRAUSAHAAN Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini : a. Bahan Baku Harga bahan baku akan mempengaruhi HPP. Jika harga bahan baku naik maka biaya produksi akan meningkat dan berdampak pada kenaikan HPP. b. Biaya Produksi Biaya produksi meliputi berbagai macam hal seperti biaya listrik, biaya air, biaya sewa gedung dan lain-lain. Semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula besarnya HPP. c. Tingkat Produksi: Pengaruh Tingkat Produksi terhadap HPP Jika tingkat produksi meningkat maka biaya produksi per unit produk akan menurun dan HPP akan turun. Sebaliknya, jika tingkat produksi menurun, maka biaya produksi per unit produk akan meningkat dan HPP akan naik. d. Tingkat Persediaan Jika persediaan barang terlalu banyak maka biaya penyimpanan barang akan meningkat dan berdampak pada kenaikan HPP. Sebaliknya jika persediaan barang terlalu sedikit maka biaya pemesanan barang akan meningkat dan berdampak pada kenaikan HPP juga.
KEWIRAUSAHAAN 59 LATIHAN 4 LEMBAR KERJA MAHASISWA I. Tujuan Mahasiswa mampu memahami manajemen , laporan keuangan dan mampu menentukan harga pokok penjualan II. Alat dan Bahan Modul Kewirausahaan Laptop / Gadget Internet III. Cara Kerja Buatlah suatu produk atau jasa sesuai dengan rencana bisnis anda. IV. Isilah Pertanyaan di bawah ini. 1. Deskripsikan proses produksi produk atau jasa anda! Nama : NIM : Tanggal :
60 KEWIRAUSAHAAN 2. Buatlah anggaran produksi usaha anda! Tentukan harga pokok penjualan dari produk atau jasa yang sudah anda ciptakan! Berapa harga jual setiap unit produk atau jasa anda?
KEWIRAUSAHAAN 61 BAB V LEGALITAS USAHA Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK 5 Membuat Legalitas Usaha S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri S10 Menginternalisasibsemangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan S12 Menunjukkan sikap sebagai Mediator Budaya (integritas, indenpendensi, kejujuran, dan professional dalam bidang keahlian kewirausahaan secara mandiri. KK10 Mampu menciptakan wirausaha mandiri dalam berbagai bidang ilmu melalui personal dan interpersonal skill serta group skill KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan/implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan
62 KEWIRAUSAHAAN etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi dan data P3 Menguasai konsep teoritis secara mendalan tentang perhitungan dan pengendalian biaya produk, perencanaan, dan penganggaran manajemen berbasis aktivitas, pengukuran, dan penilaian kerja P5 Menguasai nilai-nilai kebudiutamaan dalam pendidikan matematika untuk membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama P11 Menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen strategi, pengendalian internal dan lingkungan bisnis Sub CPMK Sub CPMK 13 Mahasiswa mampu memahami legalitas usaha Sub CPMK 14 Mahasiswa mampu membuat merek Sub CPMK 15 Mahasiswa mampu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) Sub CPMK 16 Mahasiswa mampu memahami halal Indonesia
KEWIRAUSAHAAN 63 5.1 Legalitas Usaha Suatu usaha harus memiliki legalitas sebagai bagian krusial dari suatu perusahaan atau industry dalam menjalankan usahanya secara aman dan nyaman. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku agar dapat bersaing di era pasar bebas. Legalitas ini merupakan sarana untuk membina, menertibkan, mengarahkan, dan mengawasi izin usaha perdagangan sebagai jati diri pelaku usaha yang sah sesuai dengan hukum atau undangundang yang berlaku. Adapun manfaat legalitas usaha antara lain sebagai perlindungan hukum, kepatuhan hukum, sarana promosi, dan pengembangan usaha. Legalitas atau perizinan berusaha tertuang pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha dalam undang-undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Tingkat resiko terdapat dalam pasal 7 ayat (5) meliputi jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya dan atau risiko volatilitas. Ada tiga macam kegiatan usaha berdasarkan resiko yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah meliputi nomor induk berusaha (NIB) sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi NIB dan sertifikat standar (SS). Sertifikat ini merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan
64 KEWIRAUSAHAAN usaha oleh Peiaku Usaha dan dilakukan sebelum komersialisasi produk. Selanjutnya, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa NIB dan izin. Izin disini merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya berupa pemenuhan standar usaha dan standar produk. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Dalam UU Nomor 20 tahun 2008 disebutkan jenis-jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
KEWIRAUSAHAAN 65 maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5.2 Merek Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sangat penting didaftarkan secara resmi agar pelaku usaha mempunyai dasar hukum ketika brand usahanya di pakai atau di salahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilik merek tidak dapat mengajukan gugatan atau tuntutan secara hukum jika merek dagangnya belum terdaftar secara resmi. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek memiliki fungsi sebagai berikut: a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
66 KEWIRAUSAHAAN atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya b. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya c. Jaminan atas mutu barangnya d. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan. Merek perlu didaftarkan karena memiliki fungsi yatu: a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan b. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya c. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. Merek yang tidak didaftarkan memiliki akibat antara lain: a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi e. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
KEWIRAUSAHAAN 67 Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut: a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut: a. Etiket/Label Merek b. Tanda Tangan Pemohon c. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) jika melalui dinas. d. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil
68 KEWIRAUSAHAAN Pendaftaran Merek dapat dilakukan secara mandiri melalui https://merek.dgip.go.id sesuai dengan alur pada gambar berikut ini. Gambar 5.1. Alur Pendaftaran Merek Pendaftaran merek juga harus memperhatikan kelas merek yang dapat dilihat dalam https://skm.dgip.go.id/ mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 45. Gambar 5.2. Pencarian kelas merek Adapun langkah-langkah membuat akun pendaftaran merek setelah log in pada https://merek.dgip.go.id/ sebagai berikut: 1. Pilih ‘Permohonan Online’ 2. Pilih tipe permohonan 3. Masukkan Data Pemohon 4. Diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
KEWIRAUSAHAAN 69 5. Diisi jika memiliki hak prioritas 6. Masukkan Data Merek 7. Masukkan Data Kelas dengan klik ‘Tambah’, 8. Klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan 9. Pembuatan Kode Billing Pembayaran (Lakukan pembayaran PNBP melalui ATM/internet banking/m-banking) 10. Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar) 11. Cetak Tanda Terima 12. Klik ‘Selesai’ Selanjutnya, kepastian Merek yang sudah terdaftar dapat dicek dalam https://pdki-indonesia.dgip.go.id kemudian ketikkan merek yang ingin di cek seperti contoh berikut ini. Gambar 5.3 Status Merek Berikut ini contoh sertifikat merek yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
70 KEWIRAUSAHAAN Gambar 5.4. Sertifikat Merek Banaina 5.3 Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS terdiri dari 13 digit angka. NIB diterbitkan sesuai dengan bidang usaha yang terdapat pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menghasilkan output berupa barang atau jasa. NIB dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui OSS atau Online Single Submission dengan link https://oss.go.id . OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.
KEWIRAUSAHAAN 71 Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh NIB antara lain: a. Bentuk Usaha Pahami dulu bentuk usaha anda sebelum mendaftar NIB. Agar proses pembuatan NIB bisa berjalan dengan mudah, pahami apakah bentuk usaha anda berupa perorangan, UMKM atau usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing. b. Persyaratan Dokumen 1. Kartu Tanda Penduduk 2. Untuk badan usaha berbentuk PT, atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata perlu pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melaluim. AHU Online. 3. Untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh atau lembaga penyiaran perlu menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. 4. Menyertakan bukti pendaftaran kepesertaan BPJamsostek atau BPJS Kesehatan 5. Jika anda berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing, anda diwajibkan memiliki Surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dalam penerbitan NIB, pelaku usaha perseorangan akan diminta untuk memberikan data berikut ini: a. Nama & NIK b. Alamat Tinggal c. Bidang Usaha d. Lokasi Penanaman Modal e. Besaran Rencana Penanaman Modal
72 KEWIRAUSAHAAN f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja g. Nomor Kontak Usaha h. NPWP Pelaku Usaha perseorangan i. Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya Sedangkan pelaku usaha non-perorangan akan diminta untuk memberikan data berikut ini agar NIB dapat diterbitkan: a. Nama badan usaha b. Jenis bidang usaha c. Status penanaman modal d. Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya e. Alamat korespondensi f. Besaran Rencana Penanaman Modal g. Data pengurus dan pemegang saham h. Negara Asal Penanaman Modal, jika terdapat penanaman modal asing i. Maksud dan tujuan badan usaha j. Nomor telepon badan usaha k. Alamat email badan usaha l. NPWP badan usaha OSS telah terintegrasi dengan beberapa sistem Kementerian lainnya, seperti Ditjen AHU (Kemenkumham) dan KSWP (Ditjen Pajak). Oleh karena itu, pendaftaran NIB harus memperhatikan halhal sebagai berikut: a. Uraian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 atau KBLI 2020. KBLI ini dapat ditelusuri dalam https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko
KEWIRAUSAHAAN 73 b. Tempat usaha memiliki izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan IMB c. Laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi d. Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya, NIB dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan izin komersial dan perasional diberikan kepada usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS. Izin ini akan berlaku setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Berikut ini laman beranda dari https://oss.go.id. Pelaku usaha dapat mendaftar terlebih dahulu agar memiliki akun untuk mengajukan NIB. Gambar 5.5 Beranda https://oss.go.id
74 KEWIRAUSAHAAN Adapun contoh NIB yang sudah diperoleh dari OSS dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Gambar 5.6 NIB 5.4 Halal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pendorong agar pada tanggal 17 Oktober 2024 produk yang dimiliki oleh pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Salah satu produk yang harus memilikinya adalah produk makan dan minuman. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam atau sesuai Proses Produk Halal (PPH). PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,
KEWIRAUSAHAAN 75 pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Adapun persyaratan Sertifikasi Halal didasarkan pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait g. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini h. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya i. Tidak menggunakan bahan berbahaya j. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal k. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal l. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
76 KEWIRAUSAHAAN m. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan n. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL( https://ptsp.halal.go.id/ ). Selanjutnya, Pelaku Usaha mengikuti alur pendaftaran sertifikasi halal sebagai berikut: a. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id. Gambar 5.7 Beranda SIHalal b. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH). c. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH. d. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL. Berikut ini digitalisasi dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal yang harus didiapkan oleh Pelaku Usaha.
KEWIRAUSAHAAN 77 Tabel 5.1 Dokumen Persyaratan Pengajuan Sertifikat Halal No. Jenis Dokumen Keterangan 1 Surat permohonan sertifikat halal Tersedia di SIHalal (terbentuk secara system) 2 Aspek illegal : NIB Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM) 3 Dokumen penyelia halal Penetapan Penyelia Halal Salinan KTP Daftar Riwayat Hidup Tersedia di SIHalal (terbentuk secara system) Diunggah di SIHalal Diisi di SIHalal 4 Nama produk Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk 5 Daftar nama bahan Diisi di SIHalal 6 Proses produk halal Proses produk halal berupa deskripsi proses produk halal 7 Izin edar atau SLHS (jika ada) Diunggah di SIHalal 8 SJPH Tersedia di SiHalal (terbentuk secara system) 9 Akad / ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses halal Tersedia di SiHalal (terbentuk secara system) Selanjutnya, jika sudah selesai proses sertifikasi akan diperoleh sertifikat halal seperti di bawah ini.
78 KEWIRAUSAHAAN Gambar 5.8 Sertifikat Halal
KEWIRAUSAHAAN 79 LATIHAN 5 LEMBAR KERJA MAHASISWA I. Tujuan Mahasiswa mampu membuat merek dan nomor induk berusaha dan menganalisis produk halal I. Tujuan Mahasiswa mampu membuat etiket merek dan nomor induk berusaha serta menganalisis produk halal II. Alat dan Bahan Modul Kewirausahaan Laptop / Gadget Internet III. Cara Kerja 1. Bacalah artikel ilmiah dengan judul Cokelat CHACHA Delfi dari Swiss Kalah Lawan Merek Cha-Cha Lokal di MA RI. Silakan telusuri pada link berikut ini: https://news.detik.com/berita/d-6692142/cokelat-chachadelfi-dari-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal-di-ma-ri 2. Bacalah artikel tentang halal dalam link berikut ini.https://kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaranbpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo Nama : NIM : Tanggal :
80 KEWIRAUSAHAAN IV. Isilah Pertanyaan di bawah ini. 3. Berdasarkan artikel di atas, apa yang dapat anda pahami tentang merek? Mengapa terjadi penolakan merek? Apa yang akan anda lakukan jika merek anda ditolak? Jelaskan jawaban anda! 4. Silakan membuat etiket merek produk atau jasa dari usaha anda! 5. Silakan analisis artikel halal di atas! Mengapa sertifikat halal bias ditarik dari pelaku usaha? Langkah apa yang akan anda lakukan agar dapat mempertahankan sertifikat halal anda! 6. Untuk memenuhi salah satu persyaratan pengurusan hahal maka buatlah Nomor Induk Beruasaha (NIB) dari usaha anda!
KEWIRAUSAHAAN 81 BAB VI PELABELAN Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK 6 Membuat Label Usaha S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri S10 Menginternalisasibsemangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan S12 Menunjukkan sikap sebagai Mediator Budaya (integritas, indenpendensi, kejujuran, dan professional dalam bidang keahlian kewirausahaan secara mandiri. KK10 Mampu menciptakan wirausaha mandiri dalam berbagai bidang ilmu melalui personal dan interpersonal skill serta group skill KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan/implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan
82 KEWIRAUSAHAAN etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi dan data P3 Menguasai konsep teoritis secara mendalan tentang perhitungan dan pengendalian biaya produk, perencanaan, dan penganggaran manajemen berbasis aktivitas, pengukuran, dan penilaian kerja P5 Menguasai nilai-nilai kebudiutamaan dalam pendidikan matematika untuk membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama P11 Menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen strategi, pengendalian internal dan lingkungan bisnis Sub CPMK Sub CPMK 17 Mahasiswa mampu membedakan label dengan kemasan Sub CPMK 18 Mahasiswa mampu membuat label usaha 6.1 Label dan Kemasan Pelabelan artinya mencantumkan segala informasi yang dibutuhkan pada kemasan. Kemasan merupakan bahan yang digunakan sebagai wadah atau bungkus pangan baik yang secara langsung bersentuhan dengan pangan atau tidak. Kemasan akan melindungi produk dari kontaminasi luar sehingga dapat menjamin keamanan pangan, memelihara kuaitas, dan meningkatkan masa simpan. Kemasan harus dapat melindungi pangan dari pengaruh
KEWIRAUSAHAAN 83 lingkungan seperti cahaya, oksigen, kelembaban, mikroorganisme, serangga, debu, emisi gas, atau tekanan. Kemasan adalah kunci utama keunggulan kompetitif dalam industry pangan memiliki fungsi utama sebagai wadah, pelindung, sarana promosi dan informasi serta untuk kenyamanan konsumen. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 82 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan kemasan pangan yang tidak membahyakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Sehingga pelabelan yang baik akan mengurangi risiko barang rusak dan hilang serta memberikan informasi lengkap kepada pembeli dan konsumen akhir. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Oleh karena itu, label adalah bagian dari produk yang memuat keterangan berupa gambar atau kata-kata sebagai informasi produk dan penjualan produk. Secara sederhana, label memiliki fungsi untuk mengenalkan produk, informasi produk, branding, dan promosi. Sedangkan tujuan pemberian label adalah: a. Memberikan informasi mengenai isi produk tanpa harus membuka kemasannya b. Sarana komunikasi kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui konsumen seperti komposisi produk dan legalitasnya. c. Memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen agar memperoleh manfaat yang maksimal dari produk d. Sarana mengiklankan produk e. Memberi rasa aman bagi konsumen Berikut ini contoh label dan kemasan produk keripik pisang.
84 KEWIRAUSAHAAN Gambar 6.1 Label Banaina Sumber : Dokumen pribadi Welas Listiani Gambar 6.2 Macam-macam Kemasan Sumber : Dokumen pribadi Welas Listiani 6.2 Pembuatan Label Label pangan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Kriteria label harus memuat : nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang
KEWIRAUSAHAAN 85 memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. Secara detil berikut ini data-data yang dapat dimasukkan dalam label pangan: a. Nama Produk Nama produk memberikan keterangan tentang identitas produk yang menunjukkan sifat dan keadaan produk yang sebenarnya. b. Daftar Bahan Bahan yang digunakan diurutkan mulai dari yang paling banyak digunakan. Bahan tambahan atau pengawet juga harus dicantumkan dalam label. c. Komposisi dan Nilai Gizi Komposisi dan nilai gizi haru diuiji ke laboratorium yang memiliki kode Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Daftar laboratorium yang terakreditasi KAN dapat dilihat pada link berikut ini: https://www.indonesiana.id/read/141465/inilahdaftar-laboratorium-pengujian-terakreditasi-kan-yang-perlukamu-ketahui Contoh: Gambar 6.3 Informasi Nilai Gizi Sumber : Dokumen pribadi Welas Listiani
86 KEWIRAUSAHAAN d. Berat bersih Satuan berat berish dapat ditulis dalam kg, g, ml, atau l untuk kilogram, gram, mililiter, dan liter. e. Nama dan alamat pabrik Label harus memuat nama dan alamat pabrik atau produsen yang memproduksi, memasukkan dan mengedarkan ke wilayah Indonesia. f. Tanggal kadaluwarsa Tanggal kadaluwarsa menunjukkan akhir suatu produk pangan dijamin mutunya selama mengikuti petunjuk penyimpanan. Ditulis dengan “baik digunakan sebelum”. g. Kode produksi Kode produksi menunjukkan kode batch produksi suatu produk berupa tanggal, bulan dan tahun produksi. h. Penyajian dan penyimpanan Keterangan petunjuk penggunaan atau penyimpanan perlu dicantumkan jika produk bukan produk sekali makan i. Izin edar Izin edar pangan seperti B-POM, P-IRT, atau halal Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat label sebagai berikut: a. Warna, berperan mempengaruihi target pasar untuk membeli suatu produk b. Nama dan produk perusahaan, menjadi petunjuk bagi konsumen untuk mengenali suatu produk c. Bahan pembuatan label, bahan dasar berwarna putih, cream, emas atau perak akan lebih menonjolkan suatu produk dan lebih mudah dikenali.
KEWIRAUSAHAAN 87 LATIHAN 6 LEMBAR KERJA MAHASISWA I. Tujuan Mahasiswa mampu membuat label kemasan V. Alat dan Bahan Modul Kewirausahaan Laptop / Gadget Internet VI. Cara Kerja Perhatikan rencana bisnis atau usaha anda pada bab sebelumnya! VII. Isilah Pertanyaan di bawah ini. 1. Buatlah desain label produk atau jasa anda! 2. Jelaskan kekurangan dan kelebihan dari label usaha anda! Nama : NIM : Tanggal :
88 KEWIRAUSAHAAN 3. Apa jenis kemasan yang akan anda gunakan untuk penjualan produk atau jasa anda! Kemukakan alasan anda!
KEWIRAUSAHAAN 89 BAB VII PEMASARAN Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK 7 Mengimplementasikan Konsep-konsep Pemasaran dalam Kewirausahaan S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri S10 Menginternalisasibsemangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan S12 Menunjukkan sikap sebagai Mediator Budaya (integritas, indenpendensi, kejujuran, dan professional dalam bidang keahlian kewirausahaan secara mandiri. KK10 Mampu menciptakan wirausaha mandiri dalam berbagai bidang ilmu melalui personal dan interpersonal skill serta group skill KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan/implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai