43 10. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pendidikan, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya tentang kemantapan pelayanan bimbingan dan konseling (Prayitno & Amti, 2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 60 secara tegas disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi adalah pemberian derajat penilaian kondisi kelayakan program studi dan satuan pendidikan. C. Lisensi Profesi BK Dalam Mungin (2018), Lisensi (Licensure) adalah pemberian izin kewenangan kepada tenaga profesi konseling untuk melakukan praktik pelayanan konseling pada jenjang dan setting tertentu, khususnya untuk praktik mandiri (privat). Lisensi hanya dapat diperoleh jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga lisensi berdasarkan uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Fretz & Mills (1980:7) dalam (Mungin, 2018), mendefinisikan lisensi sebagai sebuah “proses yang berundangundang di mana lembaga pemerintah (negara) memberikan izin kepada seseorang yang memenuhi syaratsyarat, yang ditentukan untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu atau menggunakan gelar tertentu, serta melakukan fungsi atau tugas tertentu”. Begitu persyaratan lisensi disahkan, seseorang tidak akan dapat melakukan praktik secara legal sebelum mendapatkan lisensi. Proses lisensi hampir sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah negara bagian dan negara bagian yang memiliki hak untuk memberikan lisensi juga mempunyai tanggungjawab untuk membentuk dewan yang mengeluarkan lisensi.
44 Di Indonesia proses lisensi konselor dilakukan oleh organisasi profesi yaitu ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Lisensi penting karena melindungi publik maupun kaum profesionalnya. Lisensi dianggap vital untuk sejumlah praktik konselor profesional dalam lingkup lembaga komunitas dan praktik pribadi karena biaya yang ditarik dari klien itulah yang harus bisa memastikan kesejahteraannya terpenuhi. D. Arah dan Sasaran, Penilaian dan Prosedur, Masa Berlaku, serta Otoritas Kredensialisasi Profesi BK 1. Arah dan Sasaran Dalam Nursalim (2015), Sertifikasi, akreditasi, dan lisensi diberikan kepada perorangan, kelompok, atau lembaga pengembangan, dan/atau pelaksana konseling. Di bawah ini akan dijelaskan pemberian sertifikasi, akreditasi, dan lisensi yang dimaksud. a. Sertifikasi kepada Sarjana Bimbingan dan Konseling (S1 BK) untuk bekerja pada setting pendidikan. b. Lisensi kepada Konselor (umum dan spesialis) lulusan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor (PPG BK/K) untuk membuka praktik mandiri (privat). c. Sertifikasi kepada Magister (S2) dan Doktor (S3) Bimbingan dan Konseling untuk menyelenggarakan kegiatan akademik (seperti mengajar, melatih, dan meneliti) dalam bidang bimbingan dan konseling. d. Sertifikasi kepada alumni pelatihan konseling tertentu untuk kegiatan-kegiatan khusus dalam bidang konseling, misalnya sertifikasi tes psikologi. e. Akreditasi kepada lembaga pendidikan bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan pendidikan S1 BK dan Pendidikan Profesi Guru BK/Konselor, baik yang bersifat prajabatan maupun dalam jabatan. f. Akreditasi kepada lembaga pelayanan konseling mandiri di masyarakat untuk melakukan praktik
45 pelayanan kepada masyarakat luas, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Arah dan sasaran kredensialisasi tersebut berlaku terhadap tenaga dan/atau lembaga dari dalam negeri maupun asing sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Penilaian dan Prosedur Dalam penyelenggaraan sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dilakukan penilaian melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berkewenangan bersama organisasi profesi (dalam hal ini ABKIN). a. Penilaian terhadap kemampuan dan kewenangan pelayanan konseling dilakukan dengan menggunakan instrumen dan teknik standar. b. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan tanda bukti sertifikasi, akreditasi, dan lisensi berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan. c. Penyelenggaraan penilaian, penerapan kriteria standar, dan penetapan bukti sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dilaksanakan menurut prosedur yang ditetapkan. 3. Masa Berlaku Dalam Nursalim (2015), Suatu tanda bukti sertifikasi, akreditasi, dan lisensi hanya berlaku untuk kurun waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa tanda bukti tersebut setiap kali harus diperbarui. Tuntutan untuk diperbaruinya bukti kemampuan ini mengarah kepada penyegaran serta peningkatan kemampuan tenaga profesi dan juga menjaga serta meningkatkan keprofesionalan profesi yang dimaksud. Dengan cara tersebut, belajarsepanjang hayat (life long learning) bagi tenaga profesi dapat terus ditumbuhkan, yang semuanya itu seiring dengan perkembangan ilmu teknologi dalam bidang konseling. Untuk penilaian kembali kemampuan tenaga profesi konseling, perlu diperhatikan dua hal pokok berikut. a. Penilaian dan pertimbangan ulang dilakukan untuk memperoleh tanda bukti sertifikasi, akreditasi, dan
46 lisensi baru. Penilaian dan pertimbangan ulang ini terfokus kepada data tentang perkembangan dan peningkatan kemampuan tenaga profesi yang bersangkutan, seperti peningkatan kualifikasi pendidikan, penelitian, akses kepada jurnal profesi, kegiatan kolaboratif profesi, kegiatan kreatif dan dinamis dalam profesi, partisipasi aktif dalam organisasi profesi, dan ketaatan kepada kode etik profesi. b. Masa berlakunya suatu tanda bukti sertifikasi, lisensi, dan akreditasi serta cara memperolehnya kembali diatur oleh pihak yang berwenang bersama ABKIN. 4. Otoritas Nursalim (2015), Otoritas yang dapat melakukan kegiatan sertifikasi, lisensi, dan akreditasi adalah otoritas yang sesuai dengan arah dan sifat kemampuan serta kewenangan yang melekat pada sertifikasi, lisensi, dan akreditasi tersebut. Dengan demikian, otoritas yang dapat memberikan kredensialisasi kepada profesional di bidang bimbingan dan konseling adalah: a. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta perangkat struktur organisasinya. b. Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling (PB ABKIN). c. Tim yang diberi kewenangan khusus E. Organisasi Profesi BK Mungin (2018), Organisasi profesi merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi seluruh spesifikasi yang ada dalam profesi dimaksud. Organisasi profesi adalah himpunan orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Prayitno (2004: 350) dalam (Mungin, 2018), menyatakan bahwa tujuan organisasi profesi dapat dirumuskan ke dalam “Tridharma Organisasi Profesi”, yaitu: (1) pengembangan ilmu, (2) pengembangan pelayanan dan (3) penegakkan kode etik profesional.
47 Ketiga darma organisasi profesi itu saling bersangkutan, yang satu menunjang yang lain. Peningkatan keilmuan jelas menunjang praktek di lapangan, dan pengalaman praktek di lapangan dianalisis dan disusun menjadi unsur-unsur keilmuan yang secara terus menerus menambah khasanah keilmuan. Rumusan kode etik tidak terlepas dari dasar-dasar keilmuan dan acuan kepraktisannya di lapangan. Sebaliknya, sisi keilmuan dan pelayanan menuntut agar kode etik benar-benar dijalankan. Oleh karena itu organisasi profesi benar-benar mantap secara bersama, menyelenggarakan dengan baik ketiga darmanya itu. Di Indonesia, organisasi profesi bimbingan dan konseling didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975 dan diberi nama Ikatan Bimbingan dan Konseling Indonesia (IPBI), dan selanjutnya pada tanggal 15-17 Desember 2001 dalam Kongres IPBI ke IX di Lampung berubah nama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). ABKIN (2014) dalam (Mungin, 2018), dinyatakan bahwa tujuan ABKIN ialah: 1. Aktif program dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah; 2. Mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersipakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi; 3. Mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional konselor agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Abkin bersifat keilmuan, profesional, dan mandiri.
48 Fungsi ABKIN yaitu: (dalam Mungin, 2018) 1. Sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi; 2. Sebagai wadah peran serta profesional bimbingan dan konseling dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional; 3. Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Untuk melaksanakan fungsinya, organisasi profesi ABKIN melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi: (dalam Mungin, 2018) 1. Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling, 2. Peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling, 3. Penegakkan kode etik bimbingan dan konseling indonesia, 4. Pendidikan dan latihan profesional, 5. Pengembangan dan pembinaan organisasi, 6. Pertemuan organisasi dan pertemuan-pertemuan ilmiah, 7. Publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, dan 8. Advokasi layanan profesi
49 BAB 5 KEKUATAN DAN KELEMAHAN PERSONAL DAN PROFESIONAL BK A. Gambaran Umum Kepribadian Konselor Di dalam proses konseling, konselor adalah orang yang amat bermakna bagi seorang konseli. Konselor menerima konseli apa adanya dan bersedia dengan sepenuh hati membantu konseli mengatasi masalahnya sekalipun dalam situasi yang kritis. Keadaan seperti itulah yang menjadi alasan semua ahli konseling menempatkan peran konselor pada posisi yang amat strategis dalam upaya “menyelamatkan” konseli dari keadaan yang tidak menguntungkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Semua pendekatan dan ahli konseling menganggap bahwa konselor adalah pihak yang amat menentukan bagi keberhasilan proses konseling. Mengingat pentingnya peran yang diemban konselor, maka untuk menopang tugasnya konselor harus memiliki kualifikasi kepribadian yang memadai, yaitu pribadi yang penuh pengertian dan selalu mendorong orang lain untuk bertumbuh. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan ketrampilan terapetik. Ketika titik tumpu ini kuat, pengetahuan dan ketrampilan bekerja secara seimbang dengan kepribadian akan berpengaruh pada perubahan perilaku positif dalam konseling. Keberhasilan konseling lebih bergantung pada kualitas pribadi konselor dibanding kecermatan teknik. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PERSONAL DAN PROFESIONAL BK
50 Leona E Tyler (1969) menyatakan “…success in counseling depend more upon personal qualities than upon correct use of specified techniques“. Pribadi konselor yang amat penting mendukung efektifitas peranannya adalah pribadi yang altruistis-rela berkorban untuk kepentingan orang lain yaitu kepentingan konseli (Pietrofesa, 1978). Brammer (1985) kekhasan pribadi konselor pada umumnya meliputi awareness of self and values; awareness of cultural experience; ability to analyze the helper’s own feeling; ability to serve as model and influencer; altruism; strong sense of ethics; responsibility. Ketika konselor menyetujui peranannya untuk membantu konseli, sekaligus konselor menyetujui untuk mencurahkan segenap energi dan kemampua nnya membantu konselinya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Karena itu konselor merupakan “pribadi yang esensial dalam kehidupan konseli (Pietrofesa, 1978). Comb dalam George dan Christiani (1991) mengungkapkan bahwa faktor personal konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata tetapi dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan membantu konselinya (self instrument). Untuk menopang peran sebagai konselor yang efektif, dia perlu mengetahui apa dan siapa “pribadinya”. Kesadaran konselor terhadap personalnya akan menguntungkan konseli. Dimensi personal yang harus disadari konselor dan perlu dimiliki adalah spantanitas; fleksibilitas; konsentrasi; keterbukaan; stabilitas emosi; berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah; komitmen pada rasa kemanusiaan; kemauan membantu konseli mengubah lingkungannya; pengetahuan konselor; totalitas. B. Keterbatasan Kode Etik Remley (1985:81) mencatat bahwa kode etik itu umum dan idealistis; kurang menjawab pertanyaan yang spesifik. Selain itu, beliau juga menunjukkan bahwa dokumen seperti itu tidak dibahas “dilema professional yang dapat diprediksi”. Alih-
51 alih kode etik memberikan pedoman, berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai, tentang bagaimana seharusnya tingkah laku konselor. Dalam banyak cara, standar etik mewakili kumpulan kebijaksanaan dari seorang profesi dalam kurun waktu tertentu. Ada sejumlah batasan spesifik dalam kode etik. Di bawah ini beberapa batasan yang paling sering disebutkan (Beymer,1971; Corey, Corey, & Callanan, 2007; Talbutt,1981), sebagai berikut: 1. Beberapa masalah tidak dapat diputuskan dengan kode etik. 2. Pelaksanaan kode etik merupakan hal yang sulit. 3. Standar-standar yang diuraikan dalam kode etik ada kemungkinan saling bertentangan. 4. Beberapa isu legal dan etis tidak tercakup dalam kode etik. 5. Kode etik adalah dokumen sejarah. Sehingga praktik yang diterima pada suatu kurun waktu mungkin saja dianggap tidak lagi etis di kemudian hari. 6. Terkadang muncul konflik antara peraturan etik dan peraturan legal. 7. Kode etik tidak membahas masalah lintas budaya. 8. Tidak semua kemungkinan situasi dibahas dalam kode etik. 9. Sering kali sulit menampung keinginan semua pihak, yang terlibat dalam perbincangan etik secara sitematis. 10. Kode etik bukan dokumen proaktif untuk membantu konselor dalam memutus ka n apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi baru. Jadi, kode etik sangat berguna dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki keterbatasan. Konselor harus berhati-hati karena tidak semua petunjuk yang mereka butuhkan dapat selalu ditemukan dalam dokumen ini. Meskipun begitu, kapanpun masalah etik timbul dalam konseling, yang pertama kali harus dilakukan konselor adalah memeriksa kode etik untuk melihat apakah ada pembahasan mengenai situasi tersebut. C. Kekuatan dan Kelemahan Konselor Sebagai Personal Dalam proses konseling konselor adalah orang yang sangat bermakna bagi seorang konseli. Konselor menerima
52 konseli apa adanya dan dengan sepenuh hati membantu konseli mengatasi masalahnya sekalipun dalam situasi yang kritis. Menurut Carlekhuff, ada 9 ciri kepribadian konselor yang dapat menumbuhka n orang lain, diantaranya: 1. Empati Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain dan mengkomunikasikan persepsinya. Orang yang memiliki tingkat empati tinggi akan menampakkan sifat bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungannya dengan orang lain, sementara mereka yang rendah empatinya menunjukkan sifat yang secara nyata dan berarti merusak hubungan antar pribadi. Karakteristik kepribadian seorang keonselor adalah salah satunya terletak pada kemampuannya berempati, konselor yang telah menguasai kompetensi kepribadian secara baik tentunya dapat berkomunikasi dengan klien dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien dengan baik. 2. Rasa hormat Menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Konselor menerima kenyataan bahwa setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusan sendiri. 3. Keaslian Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam tanpa purapura, tidak bermain peranan dan tidak mempertahankan diri. Konselor yang demikian selalu tampak keaslian pribadinya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakana dan apa yang ia lakukan. Tingkah lakunya sederhana, lugu dan wajar. 4. Konkret Kekongkretan menyatakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang konselor yang memiliki kekongkretan tinggi selalu
53 memelihara hubungan khusus dan selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana dari sesuatu yang ia hadapi. Konselor yang memiliki kekongkretan selalu memelihara keserasian dalam hubungannya dengan orang lain dan mencegah konseli melahirkan diri dari masalah yang dihadapinya. 5. Konfrontasi Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan dengan apa yang dikatakan konseli dengan apa yang ia alami, atau antara yang ia katakana pada suatu saat dengan apa yang dikatakan sebelum itu. Variable ini tidak dikontrol sepenuhnya oleh konselor, tetapi hal ini dapat dilaksanakan jika konselor merasakan cocok untuk dikonfrontasikan. Dalam situasi konseling umpamanya terdapat banyak macam kemungkinan untuk konfrontasi. 6. Membuka diri (self disclosure) Membuka diri adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalamanpengalaman pribadi konselor unuk kebaikan konseli. Konselor mengungkapkan diri sendiri dan membagikan dirinya kepada konseli dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang bersangkutan dengan masalah konseli. Pada tingkat pengungkapan diri yang rendah, konselor tidak pernah menampilkan dirinya dan bahkan membuat batas untuk menutupi diri sendiri atau menetralisir. 7. Kesanggupan Wolf, 1970 (dalam Gunawan, 2001: 239) dinyatakan sebagai karisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Konselor yang memiliki sifat potensi ini selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. Ia dengan jelas tampak menguasai dirinya dan ia mampu menyalurkan kompetensinya dan rasa aman kepada konseli. 8. Kesiapan Kesiapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan diantara konseli dengan konselor pada waktu kini
54 dan disini. Tingkat kesiapan yang tinggi terdapat pada diskusi dan analisis yang terbuka mengenai hubungan antarpribadi yang terjadi antara onselor dan konseli dalam situasi konseling. Hal ini sangat penting karena variable ini menyediakan kesempatan untuk menggarap berbagai masalah kesukaran konseli dalam proses hubungan, sehingga konseli dapat mengambil manfaat atau keuntungan melalui pengalaman ini. Konseli dapat belajar mengatur kembali hubungan antar pribadinya dan menemukan dirinya bahwa situasi konseling memungkinkan ia mengadakan konfrontasi, menunjukkan dirinya sendiri dan mengekspresikan. 9. Aktualisasi diri Konselor yang mampu mengaktualisasikan dirinya dirinya memiliki kemampua n mengadakan hubungan social yang hangat, intim, dan secara umum mereka sangat efektif dalam hidupnya. Dengan kepribadian yang dimiliki konselor sebagai personal, maka akan ada kelebihan dan kelemahannya diantaranya: Kelebihan • Memiliki rasa kepedulian • Mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek • Mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya • Memiliki keberanian untuk tidak sempurna Kelemahan • Memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah • Berpegang pada satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah • Egoisme konselor • Memiliki keterbatasan dalam membentengi diri terhadap masalah yang dihadapi konseli.
55 D. Sifat yang harus Dimiliki Konselor dalam Keterbatasan Personal dan Profesional Dalam keterbatasan personal dan professional ada 7 sifat yang harus di miliki oleh konselor yaitu: 1. Tingkah laku yang etis Sikap dasar seorang konselor harus mengandung ciri etis, karena konselor harus membantu manusia sebagai pribadi dan memberikan informasi pribadi yang bersifat sangat rahasia. Konselor harus dapat merahasiakan kehidupan pribadi konseli dan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu memecahkan kesukaran konseli. 2. Kemampuan intelektual Konselor yang baik harus memiliki kemampuan intelektual untuk memahami seluruh tingkah laku manusia dan masalahnya serta dapat memadukan kejadian- kejadian sekarang dengan pengalaman-pengalamannya dan latihanlatihannya sebagai konselor pada masa lampau. Ia harus dapat berpikir secara logis, kritis, dan mengarah ke tujuan sehingga ia dapat membantu konseli melihat tujuan, kejadian- kejadian sekarang dalam proporsi yang sebenarnya, memberikan alternatif- alternatif yang harus dipertimbangkan oleh konseli dan memberikan saran-saran jalan keluar yang bijaksana. Semua kecakapan yang harus dimiliki seorang konselor di atas membutuhkan tingkat perkembangan intelektual yang cukup baik. 3. Keluwesan (fleksibelity) Hubungan dalam konseling yang bersifat pribadi mempunyai ciri yang supel dan terbuka. Konselor diharapkan tidak bersifat kaku dengan langkah-langka h tertentu dan sistem tertentu. Konselor yang baik dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi konseling dan perubahan tingkah laku konseli. Konselor pada saat-saat tertentu dapat berubah sebagai teman dan pada saat lain dapat berubah menjadi pemimpin. Konselor bersama konseli dapat dengan bebas membicarakan masalah masa lampau, masa kini, dan masa
56 mendatang yang berhubungan dengan masalah pribadi konseli. Konselor dapat dengan luwes bergerak dari satu persoalan ke persoalan lainnya dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam proses konseling. 4. Sikap Penerimaan (acceptance) Seorang konseli diterima oleh konselor sebagai pribadi dengan segala harapan, ketakutan, keputus-asaan, dan kebimbangannya. Konseli datang pada konselor untuk meminta pertolongan dan minta agar masalah serta kesukaran pribadinya dimengerti. Konselor harus dapat menerima dan melihat kepribadian konseli secara keseluruhan dan dapat menerimanya menurut apa adanya. Konselor harus dapat mengakui kepribadian konseli dan menerima konseli sebagai pribadi yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri. Konselor harus percaya bahwa konseli mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sikap penerimaan merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan pada setiap konseling. 5. Pemahaman (understanding) Seorang konselor harus dapat menangkap arti dari ekspresi konseli. Pemahaman adalah mengkap dengan jelas dan lengkap maksud yang sebenarnya yang dinyatakan oleh konseli dan di pihak lain konseli dapat merasakan bahwa ia dimengerti oleh konselor. Konseli dapat menangkap bahwa konselor mengerti dan memahami dirinya, jika konselor dapat mengungkapkan kembali apa yang diungkapkan konseli dengan bahasa verbal maupun nonverbal dan disertai dengan perasaannya sendiri. 6. Peka terhadap rahasia pribadi Dalam segala hal konselor harus dapat menunjukkan sikap jujur dan wajar sehingga ia dapat dipercaya oleh konseli dan konseli berani membuka diri terhadap konselor. Jika pada suatu saat seorang konseli mengetahui bahwa konselornya menipunya dengan cara yang halus, konseli
57 dapat langsung menunjukkan sikap kurang mempercayai dan menutup diri yang menghilangkan sikap baik antara dirinya dan konselornya. Konseli sangat peka terhadap kejujuran konselor, sebab konseli telah berani mengambil risiko dengan membuka diri dan khususnya rahasia hidup pribadinya. 7. Komunikasi Komunikasi merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Dalam komunikasi konselor dapat mengekspresikan kembali pernyataan- pernyataan konseli secara tepat. Menjawab atau memantulkan kembali pernyataan konseli dalam bentuk perasaan dan kata-kata serta tingkah laku.
58 BAB 6 BENTUK KERJASAMA DENGAN TEMAN SEJAWAT DAN ANGGOTA PROFESI LAIN A. Kolaborasi dengan Ahli Lain Menurut Gray (1989) memandang bahwa kolaborasi sebagai proses berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Menurut Kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Menurut CIFOR/PILI (2005) kolaborasi merupakan suatu bentuk tindakan kerjasama, berinteraksi, berkompromi dari beberapa elemen yangterkait baikitu individu,lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang menerima ganjarannya. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang beragam, dan melibatkan beberapa pihak dalam segala untuk mencapai tujuan bersama. BENTUK KERJASAMA DENGAN TEMAN SEJAWAT DAN ANGGOTA PROFESI LAIN
59 B. Elemen Kunci Efektifitas Kolaborasi Kerjasama menghargai pendapat konseli dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan. 1. Asertivitas merupakan hal yang penting ketika konseli dalam tim mendukung pendapat mereka dengan keyakinan. Tindakan asertif menjamin bahwa pendapatnya benar-benar didengar dan konsensus untuk dicapai. 2. Tanggung jawab mendukung suatu keputusan yang diperoleh dari hasil konsensus dan harus terlibat dalam pelaksanaannya. Komunikasi setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai isu yang terkait. 3. Konsep dengan arti yang sama mutualitas dimana individu mengartikannya sebagai suatu hubungan yang memfasilitasi proses dinamis antara orang-orang yang ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan kepuasan setiap anggota. Kepercayaan konsep umum untuk semua elemen kolaborasi. Tanpa rasa pecaya, kerjasama tidak akan ada, asertif menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab, terganggunya komunikasi C. Tujuan Kolaborasi dengan Ahli Lain secara Umum 1. Menjalin hubungan baik antar konselor, konseli serta pihak lain sehingga ketika terjadi permasalahan yang membutuhkan pihak ahli konselor dapat dengan mudah melakukan penanganan. 2. Konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. 3. Memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli lain.
60 D. Prinsip Kerjasama Profesi Bimbingan dan Konseling Konselor profesional akan memperhatikan kinerjanya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan konseli dan kepercayaan masyarakat. Sistem nilai yang diyakini konselor merupakan penentu dalam perilaku etis. Prinsip-prinsip etis yang didasarkan kepada nilai- nilai sosial dalam profesi konseling antara lain: 1. Tanggung jawab Konselor memiliki tanggung jawab untuk melakukan performa dan standar layanan profesi yang terbaik. 2. Kompetensi Konselor perlu memelihara standar kompetensi profesi yang terbaik 3. Standar moral dan legal Publik akan sangat peka terhadap kualitas layanan yang diberikan para konselor 4. Kerahasiaan Melindungi infomasi konseli dari pihak yang tidak semestinya 5. Kesejahteraan konseli Konselor menghormati dan melindungi kesejahteraan konseli. Konseli juga harus memiliki kebebasan memilih untuk memperoleh kesejahteraannya. 6. Hubungan professional Konselor harus memberikan hak, kompetensi, dan kewajiban-kewajiban sejawat, profesional lain dan organisasi profesi tempat mereka bernaung. 7. Penggunaan instrument Konselor menggunakan instrument yang relevan untuk mengembangkan dan menggunakan teknik-teknik pengukuran yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan konseli.
61 E. Bentuk-Bentuk Kolaborasi dengan Ahli Lain 1. Dengan Pejabat Stuktural Pejabat struktural merupakan seseorang yang diberikan suatu tanggug jawab untuk mengelola secara keseluruhan program pendidikan pada setiap institusi pendidikan dalam berbagai aspeknya. Contoh pejabat struktural yaitu seperti kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi, wakil kepala sekolah bidang pengajaran dan wakil sekolah bidang pembinaan siswa. Bagi para pekabat struktural tersebut, konselor sekolah merupakan narasumber yang sangat berarti karena konselor sekolah mengetahui banyak tentang populasi siswa. Namun peranan konselor sekolah sebagai konsultan bagi pejabat struktural tidak tinggal terbatas pada menjadi narasumber saja. Dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut jalannya kehidupan sekolah, seorang pejabat struktural akan menghubungi konselor sekolah untuk membicarakan permasalahn yang belum terselesaikan secara tuntas atau membahas garis-garis kebijaksanaan yang sebaiknya diambil. Oleh karena itu, pembicaraan antara konselor sekolah lebih berfokus pada permasalahan yang dihadapi, namun tidak berarti bahwa konsultan dapat mengabaikan aspek komunikasi antarpribadi. Hasil pembicaraan konsultatif antara pejabat struktural dan konselor sekolah dapat mempunyai dampak yang luas, karena setiap perubahan positif dalam lingkungan institusi sekolah mempengaruhi populasi siswa, bahkan staf tenaga kependidkan yang lain. Seorang Konselor sekolah dapat menghubungi pejabat structural atas inisiatifnya, apabila Ia mengetahui ada suatu permasalahan yang menyangkut suasana lingkungan sekolah yang menimbulkan efek negatif. Dalam hal ini konselor sekolah harus mengutarakan fakta yang diketahui secara objektif,tanpa membuka rahasia pribadi siswa dan menyatakan kerelaan untuk ikut membantu menyelesaikan seandainya pejabat struktural minta saran/ide.
62 Dengan demikian konselor sekolah tidak mengambil oper tanggung jawab dari pejabat structural dan tidak ingin menggantikan kedudukan pejabat itu, tetapi hanya menyampaikan rasa keprihatinannya. Pembicaraan ini dapat menjadi titik awal dari proses perubahan terhadap system sosial sekolah di mana konselor sekilah terlibat sebagai konsultan. 2. Kolaborasi dengan Psikiater Berdasarkan situasi kritis, konselor perlu menerima situasi dan menciptakan keseimbangan pribadi dan penguasaan diri. Situasi-situasi krisis dapat berupa masalahmasalah percobaan bunuh diri, kehamilan yang tidak dikehendaki, kematian dan narkoba. Hal demikian diperlukan tipe sikap dasar yang menyakinkan dari konselor seperti meredakan kecemasan klien. Konselor dapat mengatasi situasi sementara itu dan selanjutnya klien dalam kancah develommental. Sehingga dibutuhkan suatu kolaborasi dengan psikiater melalui dukungan tinggi dan konseli harus menerima pengobatan yang lebih dalam. 3. Kolaborasi dengan Lembaga Kesehatan Pihak sekolah terutama konselor melakukan hubungan dengan lembaga kesehatan. Hal itu dilakukan agar siswa-siswi mengetahui pentingnya menjaga kesehatan serta kebersihan baik lingkungan maupun diri sendiri. Hal itu diperlukan sesegera mungkin agar siswa dapat mengntisipasi berbagai penyakit yang kemungkinan menyerang siswa. Selain itu bagi beberapa pihak kesehatan yang memiliki pengalaman lebih mampu berbagi cerita sehingga siswa-siswi memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai mimpinya. 4. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang (polisi) Pada awal masa sekolah, seorang konselor sekolah mulai memberitahukan peratiran-peraturan yang ada. Kemudian melakukan kerjasama atau kontak dengan polisi untuk memberikan penjelasan bahaya yang timbul saat siswa melanggar peraturan yang berhubungan dengan tindak
63 kriminal seperti mencuri, minum-minuman keras, menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Selain itu polisi juga bisa memberikan penjelasan kenakalan remaja yang berada diluar lingkungan yang harus diwaspadai. Saat terjadi permasalahan di sekolah yang berkaitan dengan tindak kriminal seorang konselor dapat memberitahukan pada polisi. Dengan kolaborasi tersebut siswa dapat memahami dan menjadi lebih waspada terhadap berbagai pergaulan di masyarakat serta peraturan yang berlaku. 5. Kolaborasi dengan DEPNAKER (Dapartemen Tenaga Kerja) Kerjasama dengan pihak DEPNAKER (Dapartemen Tenaga Kerja) bertujuan untuk membantu konseli dalam bimbingan karir.Dengan kerjasama ini konselor mengetahui lowongan-lowongan kerja di berbagai daerah dan mengetahui perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja serta hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu siswa mendapatkan pekerjaan.Selain itu untuk siswa terutama SMK dapat mengembangkan keterampilannya dengan optimal dan siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Hal demikian perlu diberikan sesegera mungkin agar siswa mampu memutuskan pilihan karirnya dan mampu mengembangkan karir yang menjadi pilihannya. Sehingga kedepannya siswa tidak salah dalam memilih pekerjaan. F. Hubungan Kolaborasi dengan Berbagai Aspek 1. Hubungan Dengan Aspek Pribadi-Sosial a. Awal untuk mereferal (mengalihtangankan) siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. b. Memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dalam bentuk; mengembangkan pola- pola perilaku sosial berdasarkan prinsip kesamaan (equality), menghayati nilai-nilai kesamaan (equality) sebagai dasar berinteraksi dalam kehidupan masyarakat luas, memelihara nilai-nilai
64 persahabatan dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain. c. Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. d. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. e. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. f. Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan yang lebih luas. 2. Hubungan dengan Aspek Akademik a. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching; b. Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa; c. Memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif. d. Pihak sekolah mengetahui kegiatan ekstrakurikuler yang dibina sekolah mengandung pedagogis yang besar asal tidak berada diluar jangkauan kemampuan ekonomis siswa dan tidak terlalu jauh berbeda dengan kegiatankegiatan yang disukai anak remaja 3. Hubungan dengan Aspek Karir a. Memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja). b. Memberikan informasi tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan orang tua, sehingga akan membantu dalam proses pemilihan karir. c. Memiliki wawasan informasi yang terkait dengan perencanaan dan pilihan karir dan kesiapan karir. d. Memelihara penguasaan perilaku, nilai dan kompetensi yang mendukung pilihan karir.
65 e. Mengenal kemampuan, bakat, dan minatr serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. G. Bentuk Pelaksanaan Kolaborasi dengan Ahli Lain 1. Perencanaan Perencanaan merupakan hal-hal yang di perlukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Sehingga saat konselor akan melakukan kolabrasi dengan ahli lain maka dibutuhkan suatu rancangan untuk menunjang terlaksananya layanan yang diberikan. Ada beberapa rencana yang perlu disiapkan untuk membantu mencapai keberhasilan tersebut. a. Melakukan komunikasi dengan pihak sekolah b. Menyiapkan anggaran dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan c. Memilih intansi yang akan dijadikan narasumber d. Melakukan komunikasi dengan ahli-ahli lain, saat akan megadakan acara seperti seminar e. Menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat seminar f. Melakukan kesepakatan waktu pengadaan kegiatan 2. Pelaksanaan a. Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan b. Mencari berbagai informasi yang bekaitan dengan apa yang dibutuhkan konseli yang membutuhkan penjelasan dari ahli lain 3. Evaluasi Evaluasi adalah cara yang ditempuh oleh pembimbing untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Dengan kata lain penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan Bimbingan dan Konseling ditujukan untuk menilai kesesuaian program, pelaksanaan yang dilakukan oleh para petugas Bimbingan, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut.
66 Penilaian tersebut berkaitan dengan 3 aspek, yaitu 1) Penilaian terhadap program layana 2) Penilaian terhadap proses pelaksanaan program layanan 3) Penilaian terhadap hasil (Product) dari pelaksanaan kegiatan pelayanan Salah satu model yang dapat digunakan dalam kegiatan penilaian adalah model penilaian Stufflebeam’s yang terdiri atas empat kategori penilaian yaitu : 1) Evaluasi konteks yakni berkaitan dengan penyediaan informasi dan penetapan tujuan yang baik, lingkungan yang relevan, dan identifikasi masalah yang berhubungan dengan program atau kegiatan. 2) Evaluasi input yakni berkaitan dengan penentuan memanfaatkan input dalam mencapai tujuan. 3) Evaluasi proses yakni berkaitan dengan pemberian umpan balik secara periodik dalam pelaksanaan program, dan 4) Evaluasi hasil yakni berkaitan dengan pengukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hal tersebut evaluasi yang dilakukan setelah melakukan layanan kolaborasi dengan ahli lain diberikan adalah kelancaran kegiatan, kesulitan-kesulitan yang terjadi, serta perbaikan yang dilakukan untuk menghadapi kegiatan selanjutnya.
67 BAB 7 ETIKA GURU BK/KONSELOR SEKOLAH DALAM BEKERJA DI LINGKUNGAN TUGASNYA BEKERJA, TERMASUK ORANG TUA SISWA A. Etika Guru BK/Konselor Sekolah Dalam Bekerja Di Lingkungan Tugasnya Dasar kode etik profesi konseling di Indonesia adalah 1. Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab, dan 2. Tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Disamping rumusan tersebut, berikut ini dikemukakan rumusan kode etik bimbingan dan konseling yang dirumuskan oleh Syahril dan Riska Ahmad, yaitu: 1. Pembimbing/konselor menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. 2. Pembimbing/konselor menempatkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi pembimbing/konselor sendiri. 3. Pembimbing/konselor tidak membedakan klien atas dasar suku bangsa, warna kulit, kepercayaan atau status sosial ekonominya. 4. Pembimbing/konselor dapat menguasai dirinya dalam arti kata berusaha untuk mengerti kekurangan-kekurangannya dan prasangkaprasangkanya yang ada pada dirinya yang dapat mengakibatkan rendahnya mutu layanan yang akan diberikan serta merugikan klien. ETIKA GURU BK/KONSELOR SEKOLAH DALAM BEKERJA DI LINGKUNGAN TUGASNYA BEKERJA, TERMASUK ORANG TUA SISWA
68 5. Pembimbing/konselor mempunyai serta memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib dan percaya pada paham hidup sehat. 6. Pembimbing/konselor terbuka terhadap saran atau pandangan yang diberikan kepadanya, dalam hubungannya dengan ketentuanketentuannya tingkah laku profesional sebagaimana dikemukakan dalam kode etik bimbingan dan konseling. 7. Pembimbing/konselor memiliki sifat tanggung jawab, baik terhadap lembaga dan orang-orang yang dilayani maupun terhadap profesinya. 8. Pembimbing/konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin. Dalam hal ini dia perlu meguasai keterampilan dan menggunakan teknik-teknik dan prosedurprosedur khusus yang dikembangkan atas dasar ilmiah. 9. Pembimbing/konselor menguasai pengetahuan dasar yang memadai tentang hakikat dan tingkah laku orang, serta tentang teknik dan prosedur layanan bimbingan guna memberikan layanan dengan sebaik-sebaiknya. 10. Seluruh catatan tentang diri klien merupakan informasi yang bersifat rahasia, dan pembimbing menjaga kerahasiaan ini. Data ini hanya dapat disampaikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya, dan hanya dapat diberikan atas dasar persetujuan klien. 11. Sesuatu tes hanya boleh diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. 12. Testing psikologi baru boleh diberikan dalam penanganan kasus dan keperluan lain yang membutuhkan data tentang sifat atau diri kepribadian seperti taraf intelegensi, minat, bakat dan kecenderungankecenderungan dalam diri pribadi seseorang. 13. Data hasil tes psikologi harus diintegrasikan dengan informasi lainnya yang diperoleh dari sumber lain, serta harus diperlakukan setaraf dengan informasi lainnya itu.
69 14. Konselor memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes psikologi dan hubungannya dengan masalah yang dihadapi klien. 15. Hasil tes psikologi harus diberitahukan kepada klien dengan disertai alasan-alasan tentang kegiatannya dan hasil tersebut dapat diberitahukan kepada pihak lain, sejauh pihak yang diberi tahu tidak ada hubungannya dengan usaha bantuan pada klien dan tidak merugikan klien sendiri. Serangkaian peraturan, berupa norma asas secara tertulis yang telah disepakati dan dipatuhi oleh setiap guru BK. Kode etik itu merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku guru BK dalam menjalankan tugasnya. Misalnya guru BK harus menjaga kerahasiaan apa saja yang dikatakan oleh peserta didik kepada guru BK sewaktu proses konseling. Guru BK tidak boleh membuka rahasia atau mempublikasikan informasi yang diterimanya dalam proses konseling tanpa persetujuan peserta didik atau klien. Rahasia pribadi dan menjaga sesuatu yang bersifat rahasia adalah suatu hal yang penting. B. Etika Guru BK/Konselor Sekolah Dalam Bekerja Sama Dengan Orang tua Semua guru memang berperan sebagai pembimbing siswa, artinya mereka semua bertanggung jawab untuk memberikan bantuan terhadap anak-anak, untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun demikian, guru BK sering kali diserahi tanggung jawab yang lebih besar untuk menangani anak-anak yang bermasalah, karena guru BK dianggap sebagai pihak yang lebih kompeten dalam memberikan pengarahan dan bimbingan yang lebih mendalam dan khusus sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi, keberhasilan dalam membimbing anak didik tetap membutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh personel sekolah yang lain, khususnya wali kelas, guru bidang studi, tenaga administrasi, dan orang tua.
70 Untuk itu, seorang guru BK harus memiliki kemampuan lebih dibanding guru bidang studi dalam melakukan pendekatan, bimbingan, dan pengarahan terhadap para siswa. Sehubungan dengan peranannya yang penting ini, guru BK harus: 1. Memiliki data tentang siswa dan keluarganya, 2. Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari, 3. Mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus, 4. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memperoleh saling pengertian tentang pendidikan anak, 5. Bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa, 6. Membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik, 7. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu, 8. Bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa, 9. Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya, dan 10. Meneliti kemajuan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. C. Etika Ataupun Cara Bekerja Sama Dengan Orang Tua Meskipun peran utama guru adalah untuk bekerja dengan siswa, guru menemukan beberapa alasan pentingnya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid. Dan guru juga dapat memperoleh sejumlah manfaat dari interaksi dengan orang tua, banyak guru menunjukkan bahwa kontak orang tua itu sulit dan merupakan aspek dari pengajaran yang relatif tidak diharapkan. Ketidaknyamanan guru dalam bekerja disebabkan oleh beberapa faktor: salah satunya yaitu karna menjalin kontak dengan orang tua sering menghabiskan waktu dan emosi. a. Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan murid baru. Dalam kesempatan itu kepala sekolah dan para guru-guru untuk mengadakan pertemuan
71 dengan para orang tua siswa. Selain pada waktu untuk pendaftaran, yang dapat juga dipakai untuk menanyakan segala sesuatu tentang anak didik. Dalam pertemuan itu kepala sekolah dan guru-guru dapat merencanakan apa-apa yang perlu dibicarakan. Umpanya, tentang perlunya kerjasama dalam mendidik agar jangan sampai timbul salah paham. b. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. Surat menyurat itu perlu diadakan, terutama pada waktuwaktu yang sangat di butuhkan untuk perbaikan pendidikan anak-anak. Seperti surat peringatan tentang tingkah laku anak yang sering membolos dan lain sebagainya. Sebab banyak yang terjadi anak-anak menunjukan tingkah laku yang berlawanan antara di rumah dan sekolah. c. Kunjungan guru ke rumah orang tua murid, atau sebaliknya kunjungan orang tua murid kes ekolah. Hal itu lebih menguntungkan dari pada hanya mengadakan surat menyurat saja. Tentu saja kunjungan guru kerumah orang tua murid itu bilamana di perlukan. Misalnya, untuk membicarakan kesulitan-kesulitan yang dialami di sekolah terhadap anak-anaknya atau kunjungan guru kepada murid yang lagi sakit dan lain sebagainya. Umumnya, orang tua akan merasa senang atas kunjungan guru karena ia merasa anaknya sunguh diperhatikan. Demikian pula sekolah dapat member surat kepada orang tua murid untuk datang kesekolah bila mana ada satu tentang anaknya, yang perlu dibicarakan disekolah atau bersama dengan guru. Dari penjelasan diatas banyak cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kerjasama antara guru bimbingan konseling dan orang tua demi untuk membangun hubungan yang lebih erat antara guru dan orang tua. Kerjasama guru bimbingan konseling dan orangtua sangat di butuhkan dalam mendidik anak-anak.
72 BAB 8 ETIKA GURU BK/KONSELOR SEKOLAH DALAM BEKERJASAMA DENGAN ORGANISASI PROFESI LAIN A. Pengertian Etika Profesi BK Kata “etika” dalam bahasa Inggris “ethics” artinya ilmu pengetahuan tentang asas- asas akhlak; hal tingkah laku dan kesusilaan. Dalam bahasa Yunani kuno “Ethos” berarti timbul dari kebiasaan adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.1 Namun dalam bahasa Indonesia etik dan etika diartikan berbeda. Kata “etik” mempunyai dua arti yaitu 1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak; 2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Arti etika telah banyak dikemukakan beberapa ahli berikut. Pertama, etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk); Kedua, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri; Ketiga, etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkahlaku manusia; Keempat, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran; Kelima, menurut Van Hoose & Kottler, 1985 dalam Gladding (2012:66) mendefinisikan etika (ethics) sebagai ilmu ETIKA GURU BK/KONSELOR SEKOLAH DALAM BEKERJASAMA DENGAN ORGANISASI PROFESI LAIN
73 filsafat mengenai tingkah laku manusia dan pengambilan keputusan moral. Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata profesi dalam bahasa Inggris yaitu “profession” yang memiliki beberapa arti yaitu: 1) pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pendidikan pada perguruan tinggi (misal sarjana hukum, dokter, arsitek, konselor dan sebagainya); 2) pernyataan; pengakuan; Pendapat lain dikemukakan George dalam Daryl Koehn, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan keahlian. Sedangkan kata profesional merupakan kata sifat dari profesi yang artinya 1) ahli; 2) berkenaan dengan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan mendapat pengakuan serta pembayaran dari pekerjaan tersebut. Berikut dikemukakan pengertian kode etik profesi dari dua sumber. Pertama, kode etik adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kedua, kode Etik merupakan aturan-aturan susila, atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota, yang tergabung dalam suatu kumpulan atau organisasi (organisasi profesi). Oleh karena itu, kode etik merupakan suatu bentuk persetujuan bersama, yang timbul secara murni dari diri pribada para anggota atau dengan kata lain kode etik merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi. B. Pengertian Kerja Sama Kolaborasi adalah kerjasama. Sedangkan Kolaborator adalah orang yang bekerjasama dan Kolaboratif adalah secara
74 bersama-sama atau bersifat kerjasama.38Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kolaborasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak kolaborator atau lebih, baik yang memiliki kedudukan yang sejajar maupun tidak sejajar dan saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi. Dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi atau kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah suatu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja, bukan pengkotakan kerja akan tetapi sebagai suatu kesatuan yang semuanya terarah pada penyampaian suatu tujuan.39 Jadi dalam berkolaborasi diperlukan adanya hubungan yang harmonis, kesatuan arah kerja, serta kemampuan dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama diantara pihakpihak kolaborator yang terkait. Dalam membentuk persekutuan yang baik, memerlukan pemahaman yang jelas mengenai layanan yang diperlukan, serta pengetahuan mengenai tipe-tipe layanan yang ditawarkan di masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, professional yang bekerja dalam agen masyarakat, departemen kesehatan, pusatpusat keluarga dan organisasi atau lembaga lain seperti BNN perlu mengetahui peran dan pelatihan konselor sekolah. Dengan memperoleh pemahaman timbal balik mengenai peran dan fungsi profesi masing-masing, konselor sekolah dan para praktisi masyarakat dapat mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan para siswa, guru, dan keluarga seperti halnya hubungan kolaboratif tersebut. Hubungan kolaboratif ini tidak terbatas hanya pada professional di sekolah dan di masyarakat, tetapi juga termasuk dan mungkin dimulai dengan asosiasi kooperatif yang diciptakan oleh konselor sekolah dari keberhasilan program konseling sekolah pada setiap tingkat. Dengan demikian, konselor sekolah harus berupaya untuk mengembangkan garis komunikasi dengan rumah, mengundang orang tua untuk
75 merencanakan tujuan pendidikan bagi anak mereka, menawarkan layanan program konseling sekolah, dan bila memungkinkan, melibatkan orang tua dalam mempelajari masalah-masalah kritis anak dan remaja mereka. Kolaborasi merupakan aspek penting dari semua hubungan konsultasi yang dibentuk oleh konselor sekolah. C. Kerja Sama BK dengan Organisasi Profesi Lain Pada umumnya personil organisasi Bimbingan dan Konseling terdiri dari : 1. Unsur Kandepdiknas atau instansi pemerintah adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. 2. Kepala Sekolah (bersama Wakil Kepala Sekolah) adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK) secara keseluruhan, termasuk penenggung jawab dalam pembuatan kebijakan pelaksanaan pelayanan Bimbingan dan Konseling. • Tugas masing masing personil tersebut khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan konseling adalah sebagai berikut : Menurut Marsidin (2019) Kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Berhasil atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan khususnya pada satuan pendidikan dan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki kepala sekolah tersebut. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, sebagai berikut:
76 1) Memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling. 2) Menentukan staf yang memadai, baik segi profesinya maupun jumlahnya menurut keperluannya. 3) Ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya. 4) Mendelegasikan tanggung jawab kepada “guidance specialist” atau konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling. 5) Memperkenalkan peranan para konselor kepada guruguru, murid-murid, orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid atau dalam bulletinbuletin bimbingan dan konseling. 6) Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor, guru dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan bimbingan dan konseling. 7) Menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. 8) Memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif. 9) Memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan penggunaan waktu belajar untuk pengalamanpengalaman bimbingan dan konseling, baik klasikal, kelompok maupun individual. 10)Penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memberdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah laku siswa, namun bukan sebagai penegak disiplin.
77 • Wakil kepala sekolah Wakil kepala sekolah memiliki peran selain sebagai pembantu kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Juga berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah, dan melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 3. Koordinator Bimbingan dan Konseling (bersama Guru Pembimbing/Konselor) adalah pelaksanaa utama pelayanan Bimbingan dan Konseling.Guru pembimbing/konselor sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan tugas-tugas dari konselor yaitu: a) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling (terutama kepada siswa). b) Merencanakan program bimbingan dan konseling bersama kordinator BK. c) Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. d) Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya (melaksanakan layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem). e) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. f) Menganalisis hasil evaluasi. g) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian. h) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. i) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing atau kepada kepala sekolah. j) Menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak mulia (seperti taat beribadah, jujur; bertanggung jawab;
78 sabar; disiplin; respek terhadap pimpinan, kolega, dan siswa). k) Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 4. Guru (Mata Pelajaran/Praktik), adalah pelaksana pengajaran dan praktik/latihan. Guru Mata Pelajaran dan guru praktik di sekolah, memililki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan konstribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Bahkan dalam batasbatas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. 5. Wali Kelas Wali kelas adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi (seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran siswa) satu kelas tertentu. Wali kelas sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling tentunya wali kelas memiliki peranan penting bagi kemajuan muridnya. 6. Orangtua Kerjasama merupakan suatu interaksi sosial, dalam istilah admistrasi kerjasama diartikan suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja, bukan pengkotakan kerja, akan tetapi sebagai suatu satu kesatuan yang semuanya terarah pada satu tujuan. Menurut Abdulsyini kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama saling bantu membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Oleh karena itu kerjasama selalu berhubungan dengan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing
79 untuk mencapai tujuan besama. Begitu juga adanya kerjasama antara instansi sekolah dengan orang tua. 7. Komite Sekolah Komite sekolah adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat, yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat, yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. 8. Kerjasam dengan pihak BNN Hubungan kolaborasi antara Guru Bimbingan dan Konseling dengan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut : a. Kolaborasi formal Kolaborasi formal yaitu kerjasama yang diatur dalam bentuk mekanisme kerja antar unit kerja yang berhubungan secara administratif dan konsulidatif. b. Kolaborasi informal Kolaborasi informal yaitu kerjasama yang tidak diatur, tetapi dapat dilaksanakan dan dikembangkan antar personal guna meningkatkan efisiensi kerja suatu organisasi. Hubungan kolaborasi dapat dibentuk sebagai berikut : 1) Saling memberikan informasi berupa data, keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dan lain-lain melalui konsultasi, rapat, diskusi dan lainlain. 2) Koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan tugastugas tertentu yang harus dikerjakan bersama-sama dalam bentuk membagi tugas antara dua atau lebih unitkerja sesuai dengan bidangnya yang bilamana digabungkan akan merupakan satu kesatuan beban kerja. 3) Membentuk wadah kolaborasi yang bersifat non struktural, antara lain dalam bentuk panitia, tim atau
80 bentuk-bentuk lain yang bersifat insidentil sesuai keperluan. Dalam hal ini, kolaborasi dilakukan dengan sejumlah personil yang mewakili unit kerja masingmasing. Kolaborasi guru Bimbingan dan Konseling dengan Badan Narkotika Nasional adalah bentuk kolaborasi yang sama-sama saling menguntungkan dan merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan pendidikan dan kesehatan. Tidak terlepas dari kolaborasi dengan guru Bimbingan dan Konseling, Badan Narkotika Nasional juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar.
81 BAB 9 ETIKA GURU BK/KONSELOR SEKOLAH DALAM BEKERJA SAMA DENGAN MASYARAKAT LUAS A. Pengertian Kolaborasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Konseling Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis. B. Tujuan Kolaborasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Konseling 1. Menjalin hubungan baik antar konselor, konseli serta pihak lain sehingga ketika terjadi permasalahan yang membutuhkan pihak ahli konselor dapat dengan mudah melakukan penanganan. 2. Konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik 3. Memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli lain C. Bentuk Kolaborasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Konseling Berbagai bentuk kolaborasi disajikan oleh beberapa ahli dalam usaha mencapai tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Diantaranya yang dikemukakan oleh Stone dan Dahir ETIKA GURU BK/KONSELOR SEKOLAH DALAM BEKERJA SAMA DENGAN MASYARAKAT LUAS
82 melalui CASTT a Wider net, Colllaboration Inclusion Models oleh Clark dan Bremen, serta Collaborative Culturally Competent Schools oleh Simcox, Nuijens dan Lee (Dollarhide & Saginak, 2012:166-170). 1. Model CASST Model CASTT yang merupakan akronim dari Community, Administrators, Students, Teachers, and Technology merupakan usaha kerjasama lebih luas yang dapat dilakukan oleh guru BK/konselor dengan masyarakat, administrator, siswa, guru dan teknologi untuk membantu siswa mencapai kesuksesan dan prestasi baik dalam bidang pribadi sosial, akademik maupun dalam bidang karir. Lebih lanjut, dalam CASTT tersebut, Dahir & Stone (2012:401) mengemukakan bahwa kerjasama dapat dilakukan dengan pihak di sekolah dan luar sekolah. Di pihak sekolah, guru BK/konselor dapat bekerjasama dengan: a. Administrator, kolaborasi dengan para administrator dapat menguatkan tim kepemimpinan dalam sekolah. Hubungan antara guru BK/konselor dengan administrator dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan siswa dengan berbagai aktifitas seperti penyediaan informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan data siswa yang lebih luas, saling berbagi data yang dibutuhkan untuk membangun program sekolah dan program BK yang saling melengkapi dan membantu terciptanya iklim sekolah yang kondusif untuk terciptanya kesuksesan; b. Guru lain, kerjasama yang baik dengan guru lain dapat membantu penguatan manajemen kelas, menciptakan kondisi yang nyaman bagi siswa, konsultasi, alih tangan kasus, promosi program dan perlakuan bagi siswa yang memerlukan perhatian khusus seperti remedial; Siswa, kerjasama dengan siswa dapat dilakukan dalam bentuk layanan teman sebaya seperti peer helper, peer facilitator, peer mediator, peer tutor dan peer supporters. Di lingkungan luar sekolah, lebih lanjut Dahir & Stone (2012:397) mengemukakan terdapat enam pihak yang dapat
83 dimanfaatkan oleh guru BK/konselor dalam pelaksanaan kerjasama/kolaboratif yaitu dengan : a. Orangtua, yang tidak hanya bisa menjadi sponsor utama berkenaan dengan masalah keuangan pelaksanaan program sekolah akan tetapi juga berperan lebih dalam membantu kesuksesan program bimbingan dan konseling sekolah, seperti sebagai tutor, mentor, konsultasi, berperan dalam kelompok bimbingan, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta dapat juga suatu ketika dijadikan objek layanan untuk membantu ketercapaian tujuan program; b. Profesi kemanusiaan lainnya, kerja sama dapat dilakukan untuk mencapai kesuksesan akademik siswa dan juga dapat mempengaruhi orangtua untuk bisa membantu siswa mencapai kesuksesan akademiknya. c. Kelompok/rukun tetangga, kelompok ini juga bisa dimanfaatkan oleh guru BK/konselor untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan program yang biasanya berminat dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan, housing, rekreasi dan peningkatan/kemajuan masyarakat yang lebih luas. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa lingkungan masyarakat disekitar yang mendukung perkembangan anak akan menjadi modal penting dalam usaha pencapaian perkembangan optimal anak; a. Perusahaan, kerja sama dapat dilakukan dalam usaha pendidikan dan Latihan berkenaan dengan karir. Selain itu perusahaan dapat diminta pertolongan untuk mendukung secara finansial (sponsor) kegiatan sekolah; b. Perguruan tinggi, kerjasama dapat dilakukan dalam hal pendidikan dan latihan baik bagi siswa maupun bagi peningkatan kompetensi guru BK/konselor dalam bentuk magang, praktikum dan berbagi pengalaman. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam penelitian untuk mengukur pengaruh program yang diterima siswa.
84 c. Alumni, kerjasama dapat dilakukan salah satunya dengan mengundang alumni berbagi pengalaman mereka terhadap berbagai karir dan pengalaman hidup yang dijalaninya untuk dibagi kepada siswa sehingga mereka memiliki pemahaman baru berkenaan dengan pekerjaan dan dapat juga memberi dampak pada motivasi belajar siswa untuk mencapai kesuksesan akademiknya. 2. Collaborative inclusion model Clark dan Bremen menciptakan model kolaboratif untuk konselor dan guru yang merepresentasikan berbagai praktik konsultasi. Model ini merekomendasikan Enam Langkah inklusif dalam proses intervensi dimana guru dan konselor secara bersama merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi semua intervensi dalam ruang kelas dimana semua siswa bisa memperoleh manfaat. Enam langkah yang direkomendasikan itu adalah: a. Klien dapat diperoleh dari alihtangan guru, administrator, orangtua atau atas inisiatif sendiri oleh siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan layanan oleh konselor, b. Indentifikasi masalah dengan memperoleh dan menggali informasi dari berbagai catatan, berbicara dengan mitra seperti guru, orangtua dan administrator, c. Merencanakan intervensi dalam kelas untuk mencari jawaban atas tujuan yang akan dicapai secara bersama, d. Melaksanakan intervensi dan memodifikasinya sebagai kebutuhan. Langkah ini juga termasuk di dalamnya infusi melalui tutor/mentor sebaya untuk memberikan dukungan kepada siswa yang berkelanjutan, e. Mengembangkan sebuah rencana untuk membiarkan guru dan siswa untuk menindaklanjuti kegiatan setelah konselor menyelesaikan intervensi dalam ruang kelas. Pada tahap ini termasuk di dalamnya adalah memberikan penguatan, sistem umpan balik dan diikuti dengan panduan-panduan yang memungkinkan, dan
85 f. Evaluasi dan monitor intervensi. Konselor dapat melakukan pengawasan kepada guru dan siswa secara periodik atau observasi terhadap pelaksanaan intervensi dalam ruang kelas. 3. Collaborative Culturally Competent Schools Model ini dikembangkan oleh Simcox, Nuijens dan Lee dengan mengemukakan sebuah model kolaboratif yang sensitif secara kultural dan ekologis antara konselor sekolah dan psikolog sekolah untuk meningkatkan kompetensi budaya di sekolah. Model ini mengedepankan hubungan kerjasama antara konselor sekolah dan psikolog sekolah dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi segala tindakan pada empat tingkatan utama pelayanan terhadap siswa, orangtua dan keluarga, pendidik dan masyarakat. Berikut disajikan secara ringkas ke empat tingkatan yang dimaksud yaitu : a. Intervensi yang berpusat pada siswa, merupakan bentuk intervensi yang dilakukan terhadap siswa dengan memfasilitasi siswa untuk sukses dalam bidang akademik, pribadi-sosial, dan karir melalui intervensi individual, kelompok kecil dan konsultasi; b. Penguatan keluarga, intervensi pada tingkatan ini fokus pada penguatan peran keluarga melalui berbagai penyajian topik dan forum pertemuan termasuk dalamnya topik yang berkenaan dengan kurikulum sekolah, asesmen dan penempatan, hubungan antara guru dan orangtua dan pendidikan administrasi; c. Konsultasi kolegial, tingkatan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan pengembangan profesional bagi staf pendidik dan profesional dengan cara mempromosikan sensitivitas budaya, respon dan kompetensi sekolah. Workshop dan seminar dapat dilakukan untuk menciptakan kompetesi dalam praktik dan strategi pendidikan; d. Pemanfaatan sumber komunitas, sekolah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mencapai kesuksesan sekolah
86 pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Kolaborasi pada tingkatan ini dapat berupa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program sekolah dan pendidikan serta dapat juga secara Bersama mengembangkan program pendidikan berbasis kemasyarakatan. D. Hubungan Kolaborasi Konseling dengan Berbagai Aspek Hubungan dengan Aspek Pribadi-Sosial • Awal untuk mereferal (mengalihtangankan) siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing • Memiliki kesadaran tanggung jawab social dalam bentuk; mengembangkan pola-pola perilaku sosial berdasarkan prinsip kesamaan (equality), menghayati nilai-nilai kesamaan (equality) sebagai dasar berinteraksi dalamkehidupan masyarakat luas, memelihara nilai-nilai persahabatan dankeharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain • Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. • Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Hubungan dengan Aspek Akademik • Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching; • Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa; • Memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif. • Pihak sekolah mengetahui kegiatan ekstrakurikuler yang dibina sekolah mengandung pedagogis yang besar asal tidak berada diluar jangkauan kemampuan ekonomis siswa dan
87 tidak terlalu jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang disukai anak remaja Hubungan dengan Aspek Karir • Memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja) • Memberikan informasi tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan orang tua, sehingga akan membantu dalam proses pemilihan karir • Memiliki wawasan informasi yang terkait dengan perencanaan dan pilihan karir dan kesiapan karir • Memelihara penguasaan perilaku, nilai dan kompetensi yang mendukung pilihan karir • Mengenal kemampuan, bakat, dan minatr serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. E. Elemen Kunci Efektifitas Kolaborasi Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Konseling 1. Kerjasama menghargai pendapat konseli dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan. 2. Asertivitas merupakan hal yang penting ketika konseli dalam tim mendukung pendapat mereka dengan keyakinan. Tindakan asertif menjamin bahwa pendapatnya benar-benar didengar dan konsensus untuk dicapai. 3. Tanggung jawab mendukung suatu keputusan yang diperoleh dari hasil konsensus dan harus terlibat dalam pelaksanaannya. 4. Komunikasi setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai isu yang terkait. 5. Konsep dengan arti yang sama mutualitas dimana individu mengartikannya sebagai suatu hubungan yang memfasilitasi proses dinamis antara orang-orang yang ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan kepuasan setiap anggota.
88 6. Kepercayaan konsep umum untuk semua elemen kolaborasi. Tanpa rasa percaya, kerjasama tidak akan ada, asertif menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab, terganggunya komunikasi.
89 BAB 10 KASUS-KASUS DALAM ETIKA PROFESI BK A. Kode Etik Profesi Konselor 1. Pengertian Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya. Aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidahkaidah periaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberi layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kaidahkaidah perilaku yang dimaksud adalah : a. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebangai manusia; dan mendapatkan layanan konseling tampa melihat suku bangsa, agama, atau budaya. b. Setiap orang/individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. c. Setiap orang memiiki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. d. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. e. Hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik (etika profesi). KASUS-KASUS DALAM ETIKA PROFESI BK
90 Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. 2. Dasar kode etik bimbingan dan konseling a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru B. Kasus-Kasus yang Sering Terjadi Di Lingkungan Profesi Bimbingan dan Konseling 1. Memaparkan bahwa sekolah dan guru tidak lagi percaya dan dipercaya sebagai pendidik dan pengajar. Tugas mereka telah digantikan dengan bimbingan belajar atau bimbel. Menurutnya, fenomena bimbel di sekolah menunjukkan kenyataan, kepentingan siswa telah diperalat demi kepentingan lain terutama demi kepentingan bisnis. Etika profesi pun digadaikan demi uang. Tugasmendidik dan mengajar merupakan hak dan kewajiban yang menjadi monopoli seorang guru. Ketika tugas tersebut diserahkan oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan profesi,
91 maka etika profesi mulai tidak berada pada jalurnya. Dalam hal ini tugas mendidik dan mengajar guru dilakukan secara tidak profesional. 2. Wacana yang belakangan mengemuka, persoalan pelanggaran etika keilmuan/profesi sering hanya ditujukan kepada praktik-praktik plagiarisme, yaitu penjiplakan, penggandaan, pengutipan, atau penyaduran, manipulasi data, menjiplak, mengutip dari karya keilmuan/profesi orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Pelanggaran etika keilmuan/profesi hanya dipersepsi sebagai persoalan “plagarisme” semata. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, etika keilmuan/profesi mencakup enam wilayah, dan dari berbagai sumber yang sempat diakses, pelanggaran etika keilmuan/profesi banyak jenisnya. 3. Seorang konselor yang dengan sengaja mempublikasikan data pribadi klien kepada semua orang. 4. Ketika melakukan proses konseli, konselor yang mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi klien C. Bentuk Pelanggaran yang Sering Terjadi Secara umum bentuk pelanggaran kode etik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 1. Bentuk Pelanggaran terhadap Konseli, misalnya: a) Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. b) Melakukan perbuatan amoral seperti pelecehan seksual, mengkonsumsi barang haram (minuman keras, napza). c) Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli. d) Kesalahan dalam melakukan pratek profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut). 2. Bentuk Pelanggaran terhadap Organisasi Profesi, misalnya: a) Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
92 b) Mencemarkan nama baik profesi (menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelom-pok). 3. Bentuk Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain yang Terkait a) Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik (penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan) b) Melakukan referal kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli atau sebaliknya tidak melakukan referal meskipun kasus klien di luar kewenangannya. D. Sebab Pelanggaran Kode Etik Sistem nilai, norma, aturan yang ditulis secara jelas, tegas dan terperinci dalam kode etik profesi terkadang tidak selalu dapat diterapkan secara mulus oleh anggota profesi sehingga banyak terjadi pelanggaran. Beberapa sebab terjadi pelanggaran kode etik antara lain : 1. Tidak adanya sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan adanya pelanggaran sehingga kontrol dan pengawasan dari masyarakat tidak berjalan 2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri 3. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran etis dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. 4. Pengaruh hubungan kekeluargaan/kekerabatan antara pihak berwenang dengan pelanggar kode etik. 5. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir atau takut melakukan pelanggaran. Selain itu pelanggaran kode etik juga disebabkan masih lemahnya kemampuan menerapkan self-regulation sebagaian anggota profesi. Idealnya, teman sejawat mestinya berada di garda terdepan dalam mengontrol dan atau melaporkan adanya