Etika Profesi Bimbingan dan Konseling

93 pelanggaran kode etik. Namun dalam praktik sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas yang tertanam kuat dalam diri anggota-anggota profesi, seorang professional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Jika penerapan self-regulatian di antara sesama teman sejawat saja sulit diterapkan, apakah mungkin hal itu dapat dilakukan kepada atasan atau pimpinan organisasi profesi yang mempunyai pengaruh terhadap kelancaran karir profesinya. Seorang profesional sejatinya akan teruji manakala ia mampu menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain seperti pengaruh jabatan, kekeluargaan/ kekerabatan, pertemanan, hubungan yang bersifat simbiosismutualism (timbal balik yang salingmenguntungkan), keuntungan finansial dan sebagainya. E. Pihak yang Berwenang Menindak Pelanggaran Kode Etik Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan dinilai dan ditindak oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik. Dewan Pertimbangan Kode Etik profesi konselor berkedudukan pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi.69 Susunan Dewan Pertimbangan Kode Etik baik ditingkat Pengurus Besar maupun di tingkat Pengurus Daerah sebanyak-banyaknya terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota.70 Personalia Dewan Pertimbangan Kode Etik dijabat oleh para ahli bimbingan dan konseling, dan khusus untuk Ketua dan Sekretaris harus dijabat oleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2 (Master/Magister).71 Apabila di suatu propinsi tidak ada tenaga yang memenuhi ketentuan maka Dewan Pertimbangan Kode Etik dapat dirangkap oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik di daerah lain yang terdekat.72 Dengan demikian, Dewan Pertimbangan Kode Etik profesi konselor di tingkat daerah (Provinsi) harus ada meskipun dijabat rangkap oleh personil dari daerah lain yang terdekat. Keberadaan Dewan Pertimbangan Kode Etik di tingkat provinsi sangat penting untuk mempermudah akses layanan pengaduan tindak

94 pelanggaran kode etik di tingkat cabang (kabupaten/kota). Dewan Pertimbangan Kode Etik mempunyai tiga fungsi pokok. Pertama, menegakkan penghayatan dan pengamalan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kedua, mem- berikan pertimbangan kepada Pengurus Besar dan Pengurus Daerah ABKIN atas adanya perbuatan melanggar Kode Etik oleh anggota melalui penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab. Ketiga, bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan permasalahan kode etik profesi. F. Mekanisme Penerapan Sanksi Pihak yang berwewenang menangani pelanggaran kode etik adalah Dewan Kode Etik Pengurus Daerah ABKIN setempat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Dewan Kode Etik Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Apabila seorang konselor diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut: 1) Menyampaikan atau mengadukan adanya pelanggaran kode etik oleh rekan profesi yang mengetahui atau konseli yang merasa diperlakukan tidak etis. 2) Pengaduan disampaikan kepada dewan kode etik ABKIN di tingkat daerah. 3) Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan maka penyelesaiannya dilakukan oleh dewan kode etik di tingkat daerah. 4) Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat. 5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh dewan kode etik daerah terbukti kebenarannya maka pemberian sanksi ditetapkan. Jika yang bersangkutan mendapat lisensi, maka keputusan sanksi disampaikan tembusannya kepada lembaga pemberi lisensi atau sertifikasi. Pemberian sanksi ringan yaitu teguran lisan dan teguran tertulis (SP 1, 2 dan 3) dapat dilakukan oleh dewan Kode Etik Pengurus Daerah ABKIN (PD ABKIN).

95 Jika pemberian ke dua sanksi tersebut tidak efektif dalam upaya penyadaran dan ketaatan konselor pada kode etik, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu melaporkan ke Dewan Kode Etik Pengurus Besar ABKIN (PB ABKIN) disertai langkahlangkah yang sudah ditempuh. Dewan Kode etik PB ABKIN melapor ke PB ABKIN baru langkah ke 3 dan 4 ditempuh. Jika ada pelanggaran pidana dan atau perdata, dapat dikaitkan dengan status kepegawaian yang bersangkutan. Jika ia sebagai Pegawai Negeri Sipil akan dikeluarkan, dan bagi non PNS tentu dapat mengacu pada aturan setempat.

96 BAB 11 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PROFESI BK A. Undang-Undang dalam BK Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) tempo dahulu. UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) disahkan bulan Maret 1989 di lingkungan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB). Timbul berbagai kegusaran dan rasa was-was mengenai status tenaga bimbingan dalam UUSPN, juga kekhawatiran mengenai implikasi dari pernyataan dalam UUSPN terhadap masa depan jurussan PPB, nasib para lulusannya dan profesi bimbingan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ada inkonsistensi antara Pasal 1 ayat 8 dengan Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 1 (8): "Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik". (catatan: disini kata membimbing disebut lebih dahulu). Pasal 27 (1): "Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan". Pasal 27 (2): "Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar". Pasal 27 (3): "Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen". Berbagai dugaan dan tafsiran muncul, ada yang mengatakan PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT PROFESI BK

97 bahwa tidak dicantumkannya pembimbing dalam UUSPN semata-mata karena terlupakan dan bukan kesengajaan. Tetapi berdasarkan pengakuan anggota DPR RI, keterlupaan itu sangat kecil kemungkinannya sebab setiap kata, kalimat, istilah, bahkan sampai titik dan koma serta huruf besar atau kecil dibahas secara rinci beserta implikasi dan kemungkinan tafsirannya yang bisa timbul. Lagi pula tidak mungkin ada keterlupaan massal. Namun ada tafsiran yang lebih optimistik yaitu bahwa tenaga bimbingan secara implisit masuk dalam pengertian tenaga kependidikan (Pasal 27) menurut rincian Pasal 1 ayat 8. Secara logika memang harus demikian tafsirannya sebaliknya jika tidak, maka ada inkonsistensi antar kedua Pasal ini. Ada juga tafsiran bahwa pengertian Pasal 1 ayat 8, kata membimbing tidak mengacu kepada tenaga pembimbing, melainkan menunjuk pada pekerjaan bimbingan sebagai fungsi dari tugastugas keguruan. Dalam hal ini disebut guru pembimbing (teacher counselor), pembimbing guru (counselor teacher) dan pembimbing penuh (full counselor). Guru-pembimbing (teacher counselor) adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya mengajar (guru) tetapi melakukan fungsi-fungsi bimbingan. Selama menempuh preservice training mereka disiapkan menjadi untuk guru, tetapi juga secara minimal dibekali oleh keterampilan membimbing, Bisa juga mereka pernah mengikuti penataran bimbingan sehingga dipercaya oleh kepala sekolah untuk melaksanakan bimbingan. Dalam hierarki penguasaan keprofesian bimbingan dan dilihat dari latar belakang pendidikan akademiknya, guru pembimbing termasuk klasifikasi “unprofessional". Pembimbing-guru (counselor teacher) adalah pembimbing yang melaksanakan tugas keguruan, namun secara akademik mereka disiapkan sebagai tenaga bimbingan tapi mereka berdwifungsi dengan mengajar sebagai tugas lain dari membimbing. Tenaga macam ini adalah lulusan PPB atau BP jenjang S1 atau D3. Pembimbing penuh (full counselor) adalah mereka yang secara khusus disiapkan menjadi tenaga bimbingan dan memang di sekolah bertugas secara penuh dalam layanan

98 bimbingan. Mereka itulah yang disiapkan oleh jurusan PPB atau BP yang disebutkan secara eksplisit dalam UUSPN. Apa pun yang dikatakan UUSPN, bagaimana pun tafsiran orang kepadanya dan sebanyak apa pun kritik yang dilontarkan kepada petugas BP, namun sesungguhnya sumbangan yang telah diberikan dalam bidang pendidikan cukup banyak. Sumbangan itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan siswa baik dari segi belajar, emosional dan faktor lingkungan lainnya. Pada siswa, masalah seperti ini perlu penanganan khusus oleh tenaga khusus (pembimbing) dan bekerjasama dengan guru. Diakui bahwa selama ini banyak petugas bimbingan yang belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, namun hal ini tidak bisa digeneralisasikan sebagai kelemahan korps pembimbing secara keseluruhan karena jika kita fair menilai kelemahan yang ditemukan dalm bimbingan juga dihadapi oleh tenaga kependidikan yang lain. B. Bimbingan dan Konseling dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ( UUSPN) Tempo Sekarang Dengan disahkannya UU NO 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan makna tersendiri bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling, dan melahirkan berbagai Peraturan Pemerintah sebagai peletakan dasar pelaksanaan Undang- undang tersebut. PP no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 mengatur tata laksana Pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta mengakui sepenuhnya tenaga guru dan tenaga lain yang berperan dalam dunia pendidikan, selain guru. Peluang lain yang memberikan angin baru badi pengembangan bimbingan dan konseling adalah SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/1989, yang menyatakan, "adanya pekerjaan bimbingan dan konseling yang berkedudukan seimbang dan sejajar dengan kegiatan belajar". PP tersebut memberikan legalisasi yang cukup mantap bagi keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

99 Aspek legal keberadaan konselor juga dipeyung UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 yang menyatakan, “Pendidik adalah tenaga kepandidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke khususannya, serta bepartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan" (PB ABKIN, 2005: 3-4) UU No. 20/2003 1. Tentang Sistem Pendidikan Nasional Secara yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan totur" Tanggapan Pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara kualifikasi tenaga pendidik satu denganyang lainnya itu, temyata tidak dilanjutkan dengan spesifikasi konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang lebih cermat, karena yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya hanyalah konteks tugas dan ekspektasi kinerja dari mayoritas pendidik yang mengunakan materi pembelajaran sebagai kontek layanan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22/2006 Stándar isi juga dikaji secara khusus karena dalam Peraturan Menteri yangn mengatur isi Pendidikan itu, ditemukan komponen pengembangan Diri yang dinyatakan berada di luar kelompok mata pelajaran dan dikaitkan dengan konseling", sehingga timbal kesan bahwa konselur hádala juga Pendidik yangndiamanati menyampaikan materi kurikuler dalam hal ini materi Pengenbangan Diri yang harus dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling serta dipertanggungjawbkan melaui penilaian pada akhir tiap kegiatan penyampaian, sehingga berdampak menyamakanekspektasi kinerja konselor yang secara hakiki tidak menggunakan materipembelajaran sebagai konteks layanan itu, dengan ekspektasi kinerja guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.

100 Tanggapan Jika tidak secepatnya diluruskan, maka pemahaman yang menyamakan ekspektasi kinerja konselor dengan ekspektasi kinerja guru itu tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi eksistensi dan posisi layanan Bimbingan dan Konseling, karena mengaburkan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. 3. UU No. 14/2005 "Guru dan Dosen, atau ketentuan perundangundangan yang diberlakukan lebih kemudian, tidak ditemukan pengaturan tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Tanggapan : Saya mendukung upaya Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ABKIN) untuk mengisi kevakuman legal ini dengan melakukan Penataan Pendidikan Profesinal Konselor dan Penataan Pedoman Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalar Pendidikan Formal. 4. Pasal 5 ayat (1) PP No. 19/2005 "Di samping melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan sebagaimana yang lazim dipahami selama ini, secara substantif Materi Pengembangan Diri itu juga mengamanatkn kepada konselor, penyelenggaraan layanan yang meliputi nyaris keseluruhan misi satuan pendidikan. Tanggapan Layanan Bimbingan dan Konseling ditampilkan semakin menjadi menyerupai layanan ahli keguruan, sehingga semakin merancukan eksistensi Bimbingan dan Konseling sebagai layanan profesional yang unik, dengan layanan ahli keguruan yang juga bersifat unik, meskipun keduanya harus bekerja bahu-membahu untuk saling mengisi (komplementer) dalam jalur pendidikan formal dalam rangka mengahsilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, yang terwujud sebagai karakter yang kuat, kemampuan dan kebiasaan menghormati keragaman sebagai ciri khas jati diri individu warga masysrakat Indonesia yang memperkokoh integarsi

101 bangsa, serta menguasai hard skill dan soft skill sehingga umum. 5. Per Mendiknas No. 23/2006 Wilayah layanan konselor sebagai pendidik yang tidak menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan, didorong kedalam wilayah layanan guru yang juga merupakan pendidik, namun yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan, yaitu dengan mengamanatkan kepada konselor, tugas untuk menyampaikan Materi Pengenbangan Diri kepada peserta didik, melalui "layanan bimbingan dan konseling" lengkap dengan mekanisme tagihan pada akhir tiap tahap layanan, sehingga pelayanan konselor dalam pelaksanaan tugasnyaitu menjadi menyerupai layanan guru yang menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan.

102 BAB 12 KETERAMPILAN PERILAKU ETIS KONSELOR A. Pengertian Keterampilan Perilaku Etis Konselor 1) Keterampilan Keterampilan adalah kemampuan yang didapatkan melalui tahap belajar atau perlatihan untuk melakukan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. 2) Perilaku Etis Sikap dasar seorang Konselor harus mengandung ciri etis karena konselor harus membanru manusia sebagai pribadi dan memberikan informasi pribadi yang bersifat sangat rahasia. Konselor harus dapat merahasiakan kehidupan pribadi konseli dan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu memecahkan kesukaran konseling. 3) Konselor Konselor merupakan seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada orang lain (klien) yang mengalami kesulitan atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan klien dan apabila menunjukkan persetujuan atau penerimaan akan sangat dihargai oleh klien. Yang mana konselor tersebut bertugas secara profesional yaitu memang benar-benar telah dipersiapkan serta dididik secara khusus untuk menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling baik dalam pengetahuan, pengalaman, dan pribadinya dalam bimbingan dan konseling. KETERAMPILAN PERILAKU ETIS KONSELOR

103 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan “Konselor adalah pendidik” dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan “Konselor adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah” Konselor yang terampil adalah yang mengetahui dan memahami sejumlah keterampilan tertentu dan mampu mengimplementasikan dalam proses konseling. Secara umum proses konseling terbagi atas tiga tahap yaitu: pertama, tahap awal (tahap identifikasi masalah). Kedua, tahap pertengahan (tahap kerja dengan masalah tertentu). Ketiga, tahap akhir (action). Konselor adalah orang yang membimbing dan arah kehidupan klien, termasuk orang yang membimbing klien untuk merencanakan kehidupan. B. Jenis Keterampilan Perilaku Etis Konselor 1. Kepribadian Konselor a. Memiliki Kepribadian Yang Kuat. Tanda kepribadian Yang tidak sehat, misalnya dalam hidup setiap hari sering dijumpai hal Yang anehaneh, antara Iain bila bertemu dengan seseorang terus merasa atau sebaliknya terus merasa simpati, Juga dasar pengalaman Yang aneh- aneh, misalnya sewaktu dia dulu anakanak pernah dipukul Oleh orang Yang tampangnya kurus, tinggi, dan berkumis. Pengalaman ini terpendam. Setiap kali dia bertemu dengan orang Yang kurus, tinggi, dan berkumis, dia terus terpancing. Ini semua tanda kepribadian Yang tidak sehat. Seorang konselor harus mampu mengontrol gejala seperti ini di dalam dirinya sendiri. b. Bersikap menerima seseorang sebagaimana adanya. Menerima seseorang sebagaimana adanya. Apabila klien datang (masuk) dengan celana pendek, misalnya, alau memaki-maki, atau tersenyum, jangan terus terpengaruh Oleh kemampuan Menerima seseorang sebagaimana adanya adalah Ciri pendekatan.

104 c. Empati (Emphaty). Seorang konselor harus menanamkan perasaan empati di dalam dirinya. Empati ialah mampu merasakan problem seseorang seperti orang itu merasakannya. Namun konselor tidak bisa hanyut dalam perasaan konseli d. Jaminan-Emosional. Seorang konselor harus mempunyai jaminan emosional (emotional security). Apabila klien menangis, misalnya, konselor tidak usah ikut menangis. Apabila konseli tertawa, konselor tidak perlu ikut tertawa. Seandainya klien mengharapkannya, cukuplah tersenyum saja. Tujuan kita berbuat demikian agar kita (konselor) berfungsi sebagai cermin bagi klien, agar dia melihat dirinya sendiri melalui sikap kita (konselor). e. Menghindari nasehat Memberikan nasihat-nasihat adalah pekerjaan Yang Paling mudah. akan tetapi Yang paling sulit adalah menolong. Konselor harus menahan diri untuk tidak memberikan atau menjejali nasehat nasehat kecuali di akhir layanan dan itupun bila diperlukan Menasihati berarti konselor yang terus berbicara. Cara ini tidak baik. Keadaan klien jangan kita tinjau dari sudut moral dan lantas kita memarahinya (misalnya, bagaimana klien telah mencuri uang ibunya, dan lain-lain). Jangan memberikan penilaian moral (moral evaluation) dalam konseling agar yang bersangkutan tidak takut. f. Ilmu jiwa-dalam atau psikologi dan psikotcrapi. Konselor seharusnya telah mendapatkan latihanlatihan konseling dan memahami ilmu jiwa-dalam, Penyakit gangguan jiwa ditentukan Oleh ada atau tidaknya rasa rendah diri Yang tidak wajar (MC) scbagai hasil persaingan ketika dia kalah. Belajarlah tentang psikotcrapi, dan sebaiknya seorang konselor pernah dikonseling (dianalisis).

105 2. Keterampilan yang Dimiliki Oleh Konselor Tujuan dari keterampilan konselor adalah mengeksplorasi keterampilan dari kualitas Yang berkaitan dengan konseling Yang efektif. Pendekatan keterampilan sangat berhastrat untuk menemukan Cara alternative memahami perilaku konselor. Jenis Keterampilan Dasar Konseling, yang harus dimiliki Oleh konselor Sebagai fasilitator penyelenggaraan konseling, seorang konselor harus memiliki berbagai keterampilan dasar konseling agar mencapai tujuan konseling Yang efektif • Keterampilan Atending Keterampilan atending merupakan usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam proses konseling. Keterampilan dasar ini harus dikuasai Oleh konselor karena keberhasilan membangun kondisi awal akan menentukan proses dan hasil konseling Yang diselenggarakan. Penciptaan dan pengembangan atending dimulai dari upaya konselor menunjukkan sikap empati, menghargai, wajar dan mampu mengetahui atau Paling tidak mengantisipasi kebutuhan yang dirasa klien. • Keterampilan Konfrontasi Konfrontasi dalam wawancara konseling dimaknai sebagai pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari klien. Konfrontasi yang efektif tidak menyerang klien, tetapi merupakan tanggapan khusus dan terbatas tentang perilaku klien yang tidak konsisten. Penggunaan keterampilan ini mensyaratkan beberapa tingkat kepercayaan dalam hubungan konseling yang telah dikembangkan melalui keterampilan-keterampilan lain. Nada suara, cara mengintroduksi konfrontasi, sikap badan dan ekspresi wajah, serta tanda-tanda non verbal lainnya merupakan faktor-faktor utama dalam menerapkan keterampilan ini.

106 • Keterampilan Refleksi Perasaan Refleksi perasaan merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kemampuan ini akan mendorong dan merangsang klien untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya, Merefleksi perasaan klien merupakan suatu teknik yang ampuh, karena melalui tindakan keterampilan tersebut akan terwujud suasana keakraban dan sekaligus pemberian empati darİ konselor kepada klien. Esensi dari keterampilan ini adalah untuk mendorong dan merangsang klien agar dapat mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang sedang dialami. • Keterampilan Mengundang Pembicaraan Terbuka Keterampilan ini digunakan ketika konselor melakukan wawancara dengan klien. Ajakan terbuka untuk berbicara memberi kesempatan klien agar mengeksplorasi dirinya sendiri dengan dukungan pewawancara. Pertanyaan terbuka membuka peluang klien untuk mengemukakan ide pemsaan dan arahnya tanpa harus menyesuaikan dengan setiap kategori yang telah ditentukan oleh pewawancara. • Keterampilan komunikasi Keterampilan komunikasi terdiri dua yakni keterampilan non verbal dan keterampilan komunikasi verbal. Gibson dan Mitchell membagi komunikasi non verbal atas keterampilan yakni : 1) Percakapan anggota tubuh dan Nada suara 2) Gaya berbicara dan Posisi ruangan konseling • Keterampilan Diagnostic Keterampilan ini mensyaratkan konselor terampil dalam mendiagnosa dan memahami klien, memperhatikan klicn, dan pengaruh lingkungan relevan.

107 • Keterampilan Memotivasi Tujuan konseling biasanya untuk membantu perubahan perilaku dan sikap klien. Untuk memenuhi tujuan ini. seorang konsclor harus mempunyai keterampila memotivasi klien. • Keterampilan Manajemen Keterampilan manajemen adalah perhatian terhadap lingkungan dan pengaturan fisik • Ketampilan eksplorasi ketrampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Ketrampilan ini penting karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam seribu bahasa atau tidak mampu mengemukakan pendapatnnya secara terus terang. Melalui ketramppilan ini, akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. • Interpretasi Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. Sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukan kedalam interpretasi. Untuk menentukan alternatif pilihan dalam mengambil kePutusan, seorang klien sering kebingungan karena kurangnya rujukan atau referensi. Karena itu konselor yang profesional harus menjadi rulukan klien. • Mengarahkan Directing adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkan agar berbuat sesuatu. Kemampuan mengarahkan klien juga menjadi poin penting dalam teknik konseling. Konselor harus memiliki kemampuan ini agar dapat mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Inti dari tujuan tersebut adalah

108 agar klien bersedia melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor, atau mengkhayalkan sesuatu. • Menyimpulkan Sementara Keterempilan menyimpulkan sementara adalah suatu kemampuan konselor bersama klien untuk menyampaikan kemajuan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas focus wawanvara konseling. • Keterampilan Focusing seorang konselor harus membantu kliennya agar memusatkan perhatiannya pada pokok pembicaraan. Upaya konselor ini dapat terlaksana jika menggunakan teknik memfokuskan pembicaraan. • Keterampilan paraphrase Keterampilan paraprase adalah suatu keterampilan dasar dalam konseling yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi esensi dari keterampilan ini adalah pengulangan kata-kata atau pemikiran pemikiran kunci dari klien yang dirumuskan oleh konselor sendiri Terdapat tiga perangkat keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap konselor, yakni keterampilan antar pribadi, intervensi, dan integrasi. Ini merupakan keterampilanketerampilan yang ditemukan dalam hampir setiap pendekatan dalam bidang konseling. 1. Keterampilan antarpribadi Keterampilan ini merupakan keterampilan inti dalam konseling. Termasuk dalam keterampilan ini adalah semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Relasi yang penuh kepercayaan antara konselor dan klien akan membentuk penghargaan, keterbukaan, pemahaman, dan partisipasi klien dalam proses konseling. Keterampilan antarpribadi mendasar mencakup teknik-teknik wawancara yang

109 mempermudah komunikasi antar konselor dengan klien. Secara umum keterampilan antarpribadi dikelompokan menjadi tiga. Pertama adalah keterampilan verbal, mencangkup tanggapantanggapan verbal, kualitas vocal yang memadai, dan alur verbal. Kedua adalah keterampilan nonverbal yang berpusat pada bahasa tubuh dan yang terakhir adalah keterampilan mengamati klien, yaitu menekankan kemampuan konselor untuk menggunakan pengamatan terhadap klien untuk tujuan terapeustis. 2. Keterampilan Intervensi Keterampilan dasar intervensi adalah kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Ada beragam strategi dan cara yang diusulkan oleh berbagai aliran konseling. Cangkupannya dapat membentang dari psikodinamis sampai pada pendekatan eksistensial; dari pendekatan Rogerian yang berpusat pada klien sampai dengan terapi emotif rasional, analisis transaksional, terapi perilaku, terapi keluarga, dan terapi realitas. Baiknya adalah konselor menguasai satu pendekatan dasar dan kemudian berusaha memadukan cara-cara yang bermanfaat dari berbagai aliran lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah klien. Konselor yang mengetahui berbagai strategi akan memiliki persediaan keterampilan yang dapat diterapkan pada setiap masalah dan situasi. 3. Keterampilan Integrasi Konseling tidak dapat dipraktikkan tanpa sungguhsungguh memperhitungkan konteks budaya dan sosioekonomis klien. Setiap klien hadir dengan cara pikir tertentu yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem nilai dan sistem budayanya. Hal ini tampak jelas di Asia khususnya Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Disini konselor dituntut untuk siap menangguhkan bias-bias budaya dan terbuka dalam dunia klien.

110 C. Sikap Kemampuan Profesional Konselor 1. Konselor harus menunjukkan adaptasi yang luwes sekali terhadap klien, terutama sekali dalam pembicaraan yang pertama, jadi seorang konselor harus selalu berusaha menempatkan diri kedalam situasi klien dan berusaha mengerti klien 2. Konselor jangan sekali-kali mengambil norma-norma moral dengan maksud agar norma tersebut berlaku untuk klien. Jadi tidak pantaslah seorang klien disalahkan atau di benarkan tindakannya. 3. Tiap-tiap hubungan yang diadakan antara konselor dengan klien meninggalkan kesan yang baik bagi klien. Kesan merupakan bagian inhtegral dari hubungan konseling yang diadakan itu. 4. Konselor harus mempertahankan pembicaraan dengan teguh. Tiap-tiap sikap yang verbal haruslah mencerminkan integrasi yang teguh. Konselor harus sopan santun, penuh perhstian dan berkewibawaan. Mengarahkan seseorang dalam mengatasi peliknya kehidupan klien 5. Seorang konselor harus menawan hati, memilki kemampuan bersikap tenang ketika bersama klien dan memiliki kapasitas untuk berempati. D. Perilaku Tidak Etis Beberapa tingkah laku tidak etis yang paling sering dalam konseling (ACA,2005; Herlihny &Corey,2006): 1) Pelanggaran kepercayaan 2) Melampaui tingkat kompetensi profesional seseorang 3) Kelalaian dalam praktik 4) Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki 5) Memaksakan nilai-nilai konselor kepada klien 6) Membuat klien bergantung 7) Melakukan aktivitas seksual dengan klien 8) Konflik kepentingan, seperti hubungan ganda yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan professional

111 9) Persetujuan finansial yang kurang jelas, seperti mengenakan bayaran tambahan (suap- menyuap) 10)Pengiklanan yang tidak pantas 11)Plagiarisme

112 BAB 13 ORIENTASI ORGANISASI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING A. Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling 1. Sejarah Singkat Organisasi Bimbingan Konseling di Indonesia Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yang disingkat ABKIN adalah organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia yang beranggotakan konselor atau guru bimbingan dan konseling baik yang bertugas di semua jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi maupun yang bertugas di luar latar persekolahan, seperti konselor di perusahaan- perusahaan, di klinik-klinik maupun di lingkungan pendidikan nonformal. Sebelum menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia disingkat IPBI. Berdasarkan konvensi bimbingan dan konseling pertama di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah disepakati oleh forum yang terdiri atas utusan dari seluruh tanah air dibentuklah organisasi profesi bimbingan dan konseling yang diberi nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Akhirnya sesuai perkembangan zaman, di mana istilah bimbingan dan penyuluhan berubah menjadi bimbingan dan konseling, maka berubah pula nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia disingkat ABKIN. Perubahan nama organisasi ini disepakati pada saat Kongres IX IPBI yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada tahun 2001. ORIENTASI ORGANISASI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

113 2. Bentuk Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling Susunan organisasi ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konseling meliputi Organisasi Tingkat Nasional, Organisasi Tingkat Provinsi, dan Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Organisasi Tingkat Nasional disebut PENGURUS BESAR (PB) ABKIN yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi, yang bertanggung jawab kepada Kongres ABKIN. Organisasi Tingkat Provinsi disebut PENGURUS DAERAH (PD) ABKIN yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat provinsi, yang bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah (Konferda). Sementara Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota disebut PENGURUS CABANG (PC) ABKIN yang merupakan pelaksana organisasi tingkat kabupaten/kota, yang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang (Konfercab) (PB-ABKIN, 2018). Di samping sebagai organisasi induk, ABKIN memiliki divisidivisi organisasi di bawahnya sebagai anak lembaga. Devisidivisi tersebut terdiri atas empat divisi, yaitu (1) Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi (IBKPT). (2) Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS). (3) Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (IIBKIN). (4) Ikatan Konselor Indonesia (IKI). 3. Asas dan Tujuan Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasiABKIN bab II pasal 2 dinyatakan bahwa Asosiasi Bimbingan dan KonselingIndonesia berasaskan Pancasila. Sementara tujuan oraganisasi ABKIN dinyatakandalam bab yang sama pasal 3 adalah:(1) Aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya dibidang pendidikan, dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran danmendukung pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah (2) Mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu danprofesi yang bermartabat dalam rangka

114 mempersiapkan sumber daya manusiayang berkualitas tinggi. (3) Memperluas kesadaran, sikap dan kemampuan profesional anggota agarberhasil guna dan berdayaguna dalam menjalankan tugasnya. 4. Sifat dan Fungsi Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling Pada Bab III pasal 4 AD/ART ABKIN dinyatakan bahwa Asosiasi Bimbingandan Konseling Indonesia bersifat keilmuan, profesional, dan independen. Sementarafungsi organisasi ABKIN dinyatakan dalam pasal 5 bab III adalah sebagai berikut:(1) Sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam upayamencapai tujuan organisasi, (2) Sebagai wadah peran- serta profesi bimbingan dankonseling dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional, dan (3) Sebagai saranapenyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial timbal balik antar organisasikemasyarakatan dan pemerintah. Secara lengkap rumusan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ABKIN dapat dilihat dalam lampiran 1. B. Orientasi Bimbingan dan Konseling Dewasa ini ilmu pendidikan terus menerus mengalami perkembangan. Cara mendidik anak terus dikembangkan seiring kebutuhan pendidikan yang semakin tinggi untuk menghadapi tuntutan zaman. Aspek-aspek inti beserta aspek pendukung terus dikembangkan demi terciptanya pendidikan yang ideal untuk generasi penerus bangsa. Aspek-aspek tersebut salah satunya adalah aspek bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah sebuah ilmu yang dikembangkan demi terciptanya pendidikan yang ideal. Bimbingan dan konseling sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses menuntun dari seseorang untuk membantu seseorang untuk dapat memahami suatu masalah serta dapat memahami dirinya. Seperti pendapat Surya (1988) mengutip pendapat Crow & Crow (1960) (Tohirin, 2011, hal. 17) menyatakan bahwa:

115 Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Sementara konseling menurut Mortensen (1964) menyatakan bahwa “Konseling merupakan proses hubungan antarpribadi dimana orang yang satu membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya” (Tohirin, 2011, hal. 22). Jadi konseling adalah proses pemberian pandangan seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut lebih mampu memahami masalah yang sedang dihadapinya. Sementara arti bimbingan konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan berupa tuntunan dan pemberian pendapat ataua pandangan dari seorang konselor kepada seseorang agar dapat lebih memahami suatu masalah serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Bimbingan dan konseling pun memiliki instrumeninstrumen agar ilmu ini layak digunakan sebagai salah satu aspek pembangun pendidikan yang baik. Seperti aspek orientasi dan ruang lingkup. Jika berbicara orientasi berarti kita sedang berbicara sudut pandang atau titik berat. Sebagai contoh di sebuah desa dengan orientasi pendidikan, maka dalam desa tersebut akan melihat strata pendidikan seseorang untuk menentukan kehormatannya dalam masyarakat desa tersebut. Menurut Sukardi dan Kusmawati (2008, hal 56) menyatakan bahwa: Layanan orientasi yaitu layanan Bimbingan dan Konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik (terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah) yang baru dimasuki peserta didik, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik dilingkungan yang baru ini.

116 C. Macam – Macam Orientasi Bimbingan Dan Konseling 1. Orientasi perorangan Dalam orientasi perseorangan adalah suatu layanan bimbingan konseling yang menghendaki seorang konselor menitikberatkan pandangannya terhadap setiap individu yang ada. Contoh ketika seorang konselormemasuki sebuah kelas, sebuah kelas pasti terdiri dari sejumlah siswa, maka seorang konselor harus mampu menitikberatkan pandangannya kepada masing-masing siswa. Tetapi pandangan terhadap kelompokpun tidak boleh di pandang sebelah mata. Konselor harus lebih menitikberatkan kepada individu sebagai pandangannya. Maksudnya adalah mengutamakan individu dan kelompok atau kelas adalah faktor yang mampu berpengaruh dalam hal tertentu pada individu. Dengan begitu, maka kelompok atau kelas dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan individu tersebut. Menurut pendapat Prayitno dan Erman (2004, hal. 234) ada sejumlah kaidah yang berkaitan dengan orientasi perorangan dalam bimbingan dan konseling dapat dicatat sebagai berikut : a. Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan bagi penigkatan perwujudan diri sendiri setiap individu yang menjadi sasaran layanan. b. Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhankebutuhannya, motivasi- memotivasinya dan kemampuan-kemampuan potensialnya, yang semuanya unik, serta untuk membantu individu agar dapat menghargai kebutuhan, motivasi, dan potensinya itu kearah pengembangannya yang optimal, dan pemanfaatannya yang sebesarbesarnya bagi diri dan lingkungannya.

117 c. Setiap klien harus diterima sebagai indvidu dan harus ditangani secara individual (Rogers, dalam McDaniel,1956). d. Menjadi tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan, dan perasaan klien serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan klien setepat mungkin. Dalam hal itu, penyelenggaraan program yang sistematis untuk mempelajari individu merupakan dasar yang tak terelakkan bagi berfungsinya program bimbingan (McDaniel, 1956). Sejumlah kaidah yang berkaitan dengan orientasi perorangan dalam bimbingan konselingsosial adalah sebagai berikut : a. Semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelayanan BK diarahkan pada peningkatan perwujudan diri sendiri. b. Kegiatan disini berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhan- kebutuhan pemanfaatan bagi diri sendiri dan lingkungannya. c. Setiap individu harus diterima sebagai individu yang harus ditangani secara individual. d. Tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan yang terelakkan bagi berfungsinya individu. 2. Orientasi perkembangan Orientasi perkembangan merupakan bimbingan konseling yang menitikberatkan pada pentingnya perkembangan yang ada dalam individu. Orientasi ini memandang keseluruhan proses perkembangan yang ada). Dengan kata lain, peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya. Pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung dan dipusatkan untuk menunjang kemampuan intern individu bergerak menuju kematangan dalam perkembangannya.

118 Ivey dan Rigazio Digilio (dalam Mayers,1992) menekankan bahwa: Orientasi perkembangan justru merupakan ciri khas yang menjadi inti gerakan bimbingan. Perkembangan merupakan konsep inti dan terpadukan, serta menjadi tujuan dari segenap layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ditegaskan bahwa, praktek bimbingan dan konseling tidak lain adalah memberikan kemudahan yang berlangsung perkembangan yang berkelanjutan. Permasalahannya yang dihadapi oleh individu harus diartikan sebagai terhalangnya perkembangan, dan hal itu semua mendorong konselor dan klien bekerjasama untuk menghilangkan penghalang itu serta memperngaruhi lajunya perkembangan klien. Orientasi ini lebih menekankan pentingnya peranan yang terjadi pada individu dan sekaligus bertujuan mendorong konselor dan klien menghilangkan problem yang menjadkan laju perkembangan klien. Adapun hambatan (Thomson & Rudolph) yang dimaksudkan adalah: a. Hambatan Egosentrisme ketidakmampuan melihat kemungkinan lain diluar apa yang dipahaminya. b. Hambatan Konsentrasi ketidakmampuan memusatkan perhatian pada lebih dari satu aspek tentang suatu hal. c. Hambatan Reversibilitas ketidakmampuan menelusuri alur yang terbalik dari alur yang dipppahami semula. d. Hambatan Transformasi ketidakmampuan meletakkan sesuatu pada suasana urutan yang ditetapkan. 3. Orientasi permasalahan Bimbingan dan konseling pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Jika dipandang demikian, maka bimbingan dan konseling tentu sangat berkaitan dengan masalah. Untuk itu orientasi permasalahan dalam bimbingan konseling adalah bimbingan konseling yang menitikberatkan pada masalah yang sedang terjadi pada individu.

119 Jenis masalah yang (mungkin) diderita oleh individu amat bervariasi. Roos L. Mooney (dalam Prayitno, 1987) mengidentifikasikan 330 masalah yang digolongkan kedalam sebelas kelompok masalah, yaitu kelompok masalah yang berkenaan dengan: a. Perkembangan jasmani dan kesehatan (PJK) Masalah ini biasanya terjadi pada individu yang memiliki masalah pada gaya hidupnya. Mereka yang memiliki gaya hidup yang buruk cenderung memiliki masalah pada kesehatan tubuhnya. Masalah ini biasanya terjadi pada usia-usia lanjut, namun dewasa ini juga banyak yang masih terlihat muda yang memiliki masalah kesehatan yang serius. b. Keuangan, keadaan lingkungan dan pekerjaan (KLP) Dalam masalah ini, motif ekonomi merupakan titikberat pandangan dalam masalah ini. Masalah ini biasanya terjadi pada mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap dan keadaan ekonomi yang stabil. c. Kegiatan sosial dan reaksi (KSR) Manusia adalah individu yang akan selalu berhubungan dengan individu lainnya. Dan sebagai makhluk sosial, hubungan tidak selalu berjalan baik. Masalah ini biasa terjadi pada suatu kelompok masyarakat. d. Hubungan muda-mudi, pacaran da perkawinan (HPP) Cinta adalah hal indah yang setiap orang ingin dapatkan. Dewasa ini hubungan tentang ini adalah antara pacaran dan perkawinan atau pernikahan. Namun hubungan seperti ini juga tak selalu berjalan baik, ada saja masalah yang terjadi didalamnya. Seperti perselisihan pendapat maupun masalah yang terjadi karena faktor lain. e. Hubungan sosial kejiwaan (HSK) Kejiwaan merupakan bagian dari individu yang tidak bisa terlepaskan. Jika kejiwaan seseorang sedang terganggu, maka secara otomatis pribadi tersebut

120 bermasalah. Sosial kejiwaan adalah masalah kejiwaan yang diakibatkan karena hubungan sosial yang tidak baik. Ini biasanya sangat berkaitan dengan faktor lingkungan. f. Keadaan pribadi kejiwaan (KPK) Sedangkan kejiwaan secara pribadi merupakan jiwa yang terbentuk akibat pribadi individu tersebut. Sifat-sifat dan kebiasaan biasanya dapat menimbulkan masalah kejiwaan secara pribadi. g. Moral dan agama (MDA) Manusia selalu butuh kepercayaan atau agama. Namun terkadang agama memerlukan penjelasan lebih. Dan sesuatu yang menimbulkan ketidakpahaman itu biasanya menimbulkan masalah. h. Keadaan rumah dan keluarga (KRK) Masalah ini meliputi tentang urusan rumah tangga, seperti masalah anak atau istri. i. Masa depan pendidikan dan pekerjaan (MPP) Setiap individu yang sedang sekolah atau universitas, ketika sudah menyelesaikan belajarnya pasti punya rencana kedepan. Namun terkadang mereka juga bingung tentang masa depan tersebut. Kebingungan ini yang menimbulkan masalah. j. Penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah (PTS) Sekolah atau kuliah pastilah memiliki tugas-tugas yang harus dikerjakan. Namun terkadang tugas itu memiliki kendala yang tak terduga. k. Kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran (KPP) Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki kurikulum atau prosedur pembelajaran. Masalah ini meliputi bagaimana menciptakan kurikulum atau prosedur pembelajaran yang terbaik agar materi pembelajaran mampu tersampaikan. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan berkembang itu resiko, agar tujuan tercapai dengan baik maka resiko yang mungkin menimpa kehidupan harus diwaspadai, nah kewaspadaan yang menimbulkan hambatan dan rintangan

121 itu melahirkan kosep orientasi permasalahan dalam bimbingan konseling. Dalam kaitannya dengan fungsinya Orientasi ini mengarah kepencegahan pengentasan permasalahan agar individu terhindar dari beban didalam dirinya, pemahaman memungkinkan individu memahami informasi dan aspek lingkungan yang berguna mencegah timbulnya masalah pada diri klien. Berdasarkan rumusan konseling social islami yang dikemukakan diatas, maka tujuan bimbingan konseling social islami adalah untuk : 1) Membantu individu mencegah timbulnya problemproblem yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat melalui: kepercayaan yang diyakini, memahami manfaat hidup bermasyarakat. 2) Membantu individu memelihara situasi, kondisi kehidupan agar tetap baik dan jauh lebih baik melalui: • problem yang semula dihadapi telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali. • mengembangkan situasi yang mulanya baik itu agar bertambah baik. Adapun methode bimbingan dan konseling social islami melalui: 3) Metode langsung : dimana pembimbing melakukan secara tatap muka melalui : • metode individual percakapan pribadi, kunjungan kerumah, observasi kerja. • metode kelompok dengan diskusi kelompok, karyawisata, dramagroup teaching. 4) Metode tidak langsung : dilakukan melalui komunikasi media masa hal ini dapat dilakukan secara. • individual melalui surat, telepon. • Kelompok dengan surat kabar, brosur, media audio, TV. 5) Metode tidak langsung : disamping itu metode yang kita dalam melaksaanakan bimbingan dan konseling social islami tergantung pada; • masalah yang sedang dihadapi. • tujuan penggarapan masalah.

122 • keadaan klien. • sarana prasarana yang tersedia. • administrasi dan biaya yang tersedia. 4. Pembinaan hubungan kelompok intern/ individu Telah di ketahui secara agamis, umat islam terikat keagamaannya sebagai suatu kelompok besar yang berbeda dengan kelompok lain. Kelompok ini bisa terdiri dari berbagai kelompok organisasi yang lebih kecil. Kesatuan umat islam itu di ikat oleh kesatu agamaan, emosional, yang di gariskan oleh-Nya untuk senantiasa menjadi satu kesatuan. • Dalam keluarga : mengenai bagaimana kehidupan • Masyarakat : bagaimana proses hubungan yang dapat menimbulkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang dilandaskan islam yaitu melalui kemanfaatan, kasih sayang, toleransi, menghargai, menumbuhkan rasa aman dll. Selain pembinaan rasa persatuan antar kelompok umat islam baik karena latar belakang budaya dan nilainilai islam sekaligus melestarikan keberadaan umat islam itu sendiri.

123 DAFTAR PUSTAKA Hunainah. 2016. Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling. Bandung : Rizky Press Isnanto.Rizal.2009.Etika Profesi.Universitas Diponegoro KastaminN., AnwarS., & AfifN. (2021). Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi terhadap Guru Profesional. Jurnal Dirosah Islamiyah, 3(3), 382-406. https://doi.org/10.47467/jdi.v3i3.483 Ernawati, Renatha. (2020). Profesionalisasi BK. Universitas Kristen Indonesia. Eko, sujadi. (2018). Kode Etik Profesi Konseling serta Permasalahan Dalam Penerapannya. Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 14, No. 02, pp 69-77. Nursalim, Mochamad. 2015. Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling. Jakarta: PenerbitErlangga. Wibowo, Mungin Eddy. 2018. Profesi Konseling Abad 21. Semarang: Unnes Press. Fatmawijaya, H. A. (2015). Studi Deskriptif Kompetensi Kepribadian Konselor yang Diharapkan Siswa. PSIKOPEDAGOGIA, 4(2), 124-132. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/295348746.pdf Hunainah. (2016). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling (Cetakan II ed.). Ledeng, Bandung,Jawa Barat, Indonesia: Rizqi Press. Retrieved Agustus 31, 2022 Salsadilla, T. D. (2020). Etika Profesi Bimbinan dan Konseling. Medan: Universitas NegeriMedan. M. Ngalim Purwanto. 2004. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Bandung :P.T Remaja Rosdakarya Zainal Aqib. 2014. Ikthisar Bimbingan & Konseling di Sekolah, Yrama Widya,Bandung.

124 Sri Setyawati. 2012. Kerja Sama Bimbingan Konseling Sekolah dan OrangTua. Edisi C3I: e-Konsel 295 - Bimbingan Konseling dan Orang Tua. SOLEH ARIYANTO, NIM. 12220025 (2016) KOLABORASI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA SISWA SMA N 4 YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Putri, F. A. (2019, December 7). Kerja sama guru BK dengan semua personil sekolah terhadappemberian layanan konseling kepada siswa di SMA. https://doi.org/10.31219/osf.io/8v3dy RAMDHAN SYAHRUL. (2017). Kerjasama Guru Bimbingan Konseling Dan Orang Tua DalamMenangani Kenakalan Siswa Di Man Kuta Baro Aceh Besar. Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Ranir. Anggara, W. (2014, Juni 5). Makalah Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Profesi BK. Bimbingan dan Konseling, p. 3. Fitriana, H. (2019). PERAN KETERAMPILAN KONSELOR (COUNSELOR SKILL) SEBAGAI PROBLEM SOLVING PADA PERMASALAHAN REMAJA (STUDI LITERATUR). Jurnal UIN Mataram, 18-28. Herawati, E. (2018, Januari 30). Identifikasi Keterampilan Konselor Menurut Beberapa Kasus Dalam Al-Quran. Bimbingan dan Konseling, p. 77. https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/3/17/krea tivitas-konselor.html https://www.slideshare.net/hanafieminence/etika-konseling https://id.scribd.com/document/508760339/KETRAMPILANPERILAKU-ETIS-KONSELOR http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/ 196211211984031-

125 DUDI_GUNAWAN/Orientasi_Bimbingan_Dan_Konselin g.pdf https://www.researchgate.net/publication/335977164_PROFESI_ BK/link/5d888098299bf1996f937edb/ download https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Perte muan_4TAR.3190319.pdf

126 TENTANG PENULIS Nindya Ayu Pristanti, S.Pd, M.Pd. lahir tanggal 14 September 1993 di Kota Medan, Menyelesaikan pendidikan SD tahun 2004, SMP Negeri 34 Medan tahun 2007, SMA Harapan Mandiri Medan Tahun 2010, menyelesaikan pendidikan S1 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Medan Tahun 2014 menyelesaikan pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017. Dosen PNS di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Rina Suryani, S.Pd, M.Pd. lahir tanggal 22 Juni 1991 di Kabupaten Pesisir Selatan, Menyelesaikan pendidikan SD tahun 2003, SMP tahun 2006 di kabupaten Pesisir Selatan, SMA Tahun 2009 di Sungai Penuh, menyelesaikan pendidikan S1 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Padang Tahun 2013 menyelesaikan pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang tahun 2017. Dosen PNS di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

127 Yeni Marito, M.Pd., M.Psi, Psikolog lahir tanggal 4 Agustus 1982 di Medan, Menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA di Kota Medan, menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi di Universitas Sumatera Utara Tahun 2005, menyelesaikan pendidikan S2 teknologi pendidikan di Universitas Negeri Medan tahun 2010 dan menyelesaikan S2 Magister Profesi Psikologi Kekhususan Psikologi Pendidikan Tahun 2015. Dosen ASN di Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.