SOP HRD

MANAGER HRD

Seiring dengan Visi & Misi PT KTI menjadi Pelopor Retail Accessories Handphone, Accessories
Komputer dan alat penunjang lainnya. PT KTI berperan mempersiapkan karyawan dan kader-kader
yang professional.
Untuk itu, seluruh insan PT KTI harus menjadi role model dalam penanaman nilai-nilai perusahaan.
Hal ini harus menjadi sikap Insan PT KTI agar dapat bersaing dan menjadi center of excellence.
Maka, dengan komitmen yang kuat, Human Resource Development (HRD) membuat Pedoman
Standar Operasional Prosedur guna menjalankan manajemen perusahaan yang baik dan
bertanggung jawab. Human Resource Development (HRD) juga harus turut mewarnai budaya
Perusahaan berpondasikan heartware (people, leadership, culture) untuk “Menciptakan lingkungan
kerja yang nyaman, inovatif, kreatif, integritas dan profesional.”
Disamping itu, pedoman Penerapan Standar Operasional Prosedur ini merupakan cermin dari arah
dan kebijakan perusahaan yang dilandasi berbagai ketentuan yang berlaku di perusahaan yang
akan memudahkan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik.
Pedoman ini merupakan bagian yang terpenting yang harus dilaksanakan dengan seksama dan
konsisten agar PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia dapat menjadi Perusahaan yang bersih,
sehat dan berkembang.

Tangerang, 10 April 2022

Manager HRD & Operasional

( A.Alpian )
I

KATA PENGANTAR

PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia merupakan Perusahaan yang berfokus pada bidang
penjualan accessories handphone, accessories komputer dan perlengkapan penunjang lainnya.
Perusahaan memiliki visi : “ Menjadi Pelopor Retail Accessories Handphone, Accessories Komputer
dan alat penunjang lainnya” dan untuk menjadi pilihan utama dan kebanggaan pelanggan,
karyawan dan stakeholder dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang handal.
Sedangkan misi perusahaan : “ Menjadi pilihan utama dan kebanggaan pelanggan dalam
menyediakan produk-produk berkualitas “.
Untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Perusahaan, Human Resource Development (HRD)
memiliki peranan penting dan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai Visi dan Misi
Perusahaan.
Maka dari itu, diperlukannya SOP yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, serta menciptakan
lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, mewujudkan insan perusahaan yang fokus pada
pelanggan, berintegritas, inovatif, kompeten, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta
memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan.
Seiring dengan hal tersebut dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai
etika yang berlaku umum, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur yang merujuk pada Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik.
Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka Pedoman Standar
Operasional Prosedur yang disusun oleh Perusahaan selalu disesuaikan dengan kondisi internal
maupun eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambungan selalu dilakukan sebagai upaya
mencapai standar kerja yang terbaik bagi perusahaan.
Dengan adanya Buku Pedoman Standar Operasional Prosedur ini diharapkan Direksi, Komisaris dan
seluruh karyawan dapat berkarya sesuai dengan Buku Pedoman tersebut demi kepentingan
bersama dan kemajuan Perseroan.

II

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara
menerapkan Standar Operasional Prosedur yang baik.

Penerapan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang baik (SOP) merupakan pedoman bagi
seluruh insan PT KTI dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral
yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan
adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)
secara konsisten.

Adanya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang baik (SOP) yang konsisten
memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Sebuah perusahaan yang
telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik akan memiliki pandangan jangka panjang
dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan pengelolaan risiko,
menemukan peluang-peluang dan mengalokasikan modal untuk memberikan manfaat yang terbaik
bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab,
sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, pertanggungjawaban
kepada pasar dan komunitas serta pencapaian kinerja keuangan yang sehat dan
berkesinambungan.

III

B. TUJUAN
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus pada suatu

pekerjaan.
3. Menciptakan ukuran standar kerja yang dapat memberikan karyawan sebuah cara untuk

meningkatkan kinerja.
4. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru dalam melakukan

tugasnya.
5. Sebagai pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
6. Memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui pelaksanaan

prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran agar
perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.
7. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, mewujudkan insan perusahaan
yang fokus pada pelanggan, berintegritas, inovatif, kompeten, bangga kepada perusahaan
dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan.
8. Berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia
agar mampu menciptakan kepemimpinan tingkat nasional pada setiap levelnya, sehingga
dapat berkontribusi menghasilkan karya nyata “Signature” yang dapat menjadi bagian dari
masa depan, kebanggaan dan kebahagian bangsa Indonesia.
9. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efisien, serta
mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Dewan Komisaris, dan Direksi.
10. Menjadi acuan pengelolaan Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dan kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
Meningkatkan stakeholders value dengan memperhatikan stakeholders lainnya.
11. Meningkatkan corporate value, melalui peningkatan kinerja dan meminimalisasi resiko
keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
12. Meningkatkan daya saing Perseroan, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat
mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

IV

DAFTAR ISI

MANAGER HRD .............................................................................................................................................. I
KATA PENGANTAR......................................................................................................................................... II
PENDAHULUAN............................................................................................................................................ III
DAFTAR ISI.....................................................................................................................................................V
PERMINTAAN KARYAWAN BARU .................................................................................................................. 1
FORMULIR EVALUASI WAWANCARA ............................................................................................................ 3
KONTRAK KERJA ............................................................................................................................................ 4
PENJELASAN DETAIL MENGENAI KONTRAK KERJA ....................................................................................... 6
PERATURAN KERJA...................................................................................................................................... 15
PEMBERIAN NIK (NOMOR INDUK KARYAWAN).......................................................................................... 16
PEMBUATAN BADGE/ID KARYAWAN.......................................................................................................... 17
BENTUK DAN UKURAN BADGE.................................................................................................................... 18
TAHAPAN PERMINTAAN BADGE ................................................................................................................. 20
DOKUMENTASI............................................................................................................................................ 21
TAHAPAN DOKUMENTASI........................................................................................................................... 22
LAPORAN DATA KARYAWAN....................................................................................................................... 23
DATA KARYAWAN ....................................................................................................................................... 24
IZIN PADA JAM KERJA ................................................................................................................................. 25
TAHAPAN PERMOHONAN IZIN PADA JAM KERJA....................................................................................... 26
PELATIHAN KARYAWAN .............................................................................................................................. 28
FORMULIR TRAINING UJI KOMPETENSI KARYAWAN.................................................................................. 30
CUTI KARYAWAN......................................................................................................................................... 31
TAHAPAN PERMOHONAN IZIN CUTI........................................................................................................... 33
IZIN SAKIT.................................................................................................................................................... 35
TAHAPAN PERMOHONAN IZIN SAKIT ......................................................................................................... 36
LEMBUR KARYAWAN .................................................................................................................................. 38
TUKAR SHIFT ............................................................................................................................................... 41
TAHAPAN PERMOHONAN TUKAR SHIFT..................................................................................................... 42
MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN ................................................................................................... 44

V

TAHAPAN MUTASI/PROMOSI/DEMOSI KARYAWAN .................................................................................. 45
PENILAIAN KARYAWAN DALAM MASA TRAINING ...................................................................................... 47
FORMULIR KPI TRAINING 3 (TIGA) BULAN.................................................................................................. 48
PENILAIAN KARYAWAN............................................................................................................................... 49
TAHAPAN PENILAIAN KARYAWAN .............................................................................................................. 50
FORMULIR PENILAIAN KINERJA KARYAWAN .............................................................................................. 51
KARYAWAN MENINGGAL DUNIA ................................................................................................................ 56
TAHAPAN KARYAWAN MENINGGAL DUNIA ............................................................................................... 57
PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN............................................................................................................... 58
TAHAPAN PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI ........................................................................................ 59
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ................................................................................................................ 62
TAHAPAN PHK KARYAWAN......................................................................................................................... 64
PHK MASSAL KARYAWAN ........................................................................................................................... 67
TAHAPAN PHK MASSAL............................................................................................................................... 68
PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN....................................................... 69
TAHAPAN PENGUNDURAN DIRI KARYAWAN KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN...................................... 70
SURAT PERINGATAN KARYAWAN ............................................................................................................... 71
TAHAPAN MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN KARYAWAN ...................................................................... 72
PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

VI

PERMINTAAN KARYAWAN BARU

Dalam membuat SOP rekruitmen karyawan baru, sebuah perusahaan akan melakukan beberapa
tahapan yang meliputi penyeleksian, pelatihan, evaluasi, dan hal-hal lain yang menyangkut ke dalam
bidang pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan SOP perekrutan
karyawan baru di PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia :

I. TUJUAN
Perusahaan membutuhkan karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
yang berlaku di perusahaan sehingga dapat membantu meningkatkan hasil kerja perusahaan
di masa depan.

II. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi penentuan jumlah karyawan, pengumuman perekrutan karyawan,
pelaksanaan perekrutan karyawan hingga penentuan karyawan baru yang telah lolos tahap
penyeleksian.

III. TOLAK UKUR
Mendapatkan karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh perusahaan dan mampu melaksanakan tugas serta bertanggung jawab
terhadap pekerjaan, sesuai dengan deskripsi setiap pekerjaan yang telah ditentukan.

IV. PROSEDUR
Syarat untuk mengajukan penambahan karyawan baru, Dewan Direksi harus mengevaluasi :
1. Omzet dan Laba
2. Traffic jumlah transaksi penjualan
3. Skala toko/luas toko

Urutan proses kerja yang harus dilaksanakan :
a. Pihak penanggung jawab yang berasal dari Pejabat Toko di perusahaan tersebut dapat

mengajukan permintaan penambahan karyawan baru dengan jumlah dan kriteria
karyawan baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kepada Manager
HRD.
b. Manager HRD akan meninjau dan mempertimbangkan tentang permintaan
penambahan karyawan baru yang telah diajukan para penanggung jawab dari berbagai
macam bidang tersebut dan segera melaporkannya kepada Direktur Utama
Perusahaan.
c. Direktur Utama meminta diadakannya rapat direksi untuk membahas dan memberikan
keputusan disetujui atau tidaknya permintaan penambahan karyawan baru tersebut
pada rapat direksi dan memberitahukannya ke Manager HRD.
d. Manager HRD akan mengumumkan hasil keputusan yang diberikan oleh Direktur
Utama Perusahaan tersebut kepada pihak penanggung jawab (Pejabat Toko) yang telah
mengajukan permintaan penambahan karyawan baru.

1

e. Apabila Direktur Utama Perusahaan menyetujui permintaan penambahan karyawan
baru tersebut, bagian personalia akan menindaklanjuti hasil keputusan tersebut.

f. Manager HRD akan segera membuat pengumuman tentang perekrutan karyawan baru
yang dibutuhkan oleh perusahaan.

g. Pengumuman perekrutan karyawan baru akan diberitahukan kepada publik dalam
bentuk iklan yang dipasang di berbagai macam media massa, seperti social media, radio
dan surat kabar.

h. Melakukan penerimaan berkas lamaran yang masuk ke perusahaan.
i. Melakukan proses seleksi berkas lamaran yang masuk ke perusahaan.
j. Manager HRD kemudian akan melakukan penyeleksian berkas lamaran tersebut sesuai

dan kriteria yang dibutuhakan oleh perusahaan yang didasari oleh pedoman standar
kompetensi karyawan.
k. Manager HRD akan memanggil para pelamar yang lolos tahap seleksi berkas lamaran
untuk melakukan test.
l. Manager HRD akan memberikan keputusan mengenai proses test yang akan
dilaksanakan, baik itu test psikologi, test tulis dan wawancara.
m. Manager HRD kemudian akan melakukan pengawasan saat proses test berlangsung.
n. Manager HRD akan memeriksa hasil test dan memberikan keputusan mengenai
pelamar yang lolos test.
o. Manager HRD akan menghubungi calon karyawan yang lolos test.
p. Manager HRD kemudian akan memberitahukan hasil keputusan tersebut kepada
Direktur Utama Perusahaan dan segera melakukan pengangkatan calon karyawan
menjadi karyawan di perusahaan.

2

FORMULIR EVALUASI WAWANCARA

3

KONTRAK KERJA

I. PENGERTIAN KONTRAK KERJA
1. Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
2. Menurut Pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang
kurangnya harus memuat :
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
f. Syarat2 kerja yang memuat hak & kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat & di tanda tangan para pihak
dalam perjanjian kerja

II. SYARAT KONTRAK KERJA YANG DIANGGAP SAH
Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib
untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa :
Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
 Kesepakatan kedua belah pihak
 Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
 Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
 Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku

III. JENIS KONTRAK KERJA MENURUT BENTUKNYA
a. Berbentuk Lisan/Tidak tertulis
Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap
bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut.
Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu apabila ada
beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena
tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja.

4

b. Berbentuk Tulisan
Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis
apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti
dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan
yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. Dibuat dalam rangkap 2
(dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing buruh dengan
pengusaha harus mendapat dan menyimpan Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat 3 UU
13/2003).

IV. PERJANJIAN KERJA MENURUT WAKTU BERAKHIRNYA
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjanya sering disebut karyawan
kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan
kerja yang bersifat tetap. Pekerjanya sering disebut karyawan tetap.

5

PENJELASAN DETAIL MENGENAI KONTRAK KERJA

MASA KERJA BERDASARKAN STATUS
1. Tenaga Kerja Training :

Masa kerja Tenaga Kerja Training adalah 3 (tiga) Bulan sejak masuk di hari pertama
kerja.
2. Tenaga Kerja Kontrak :
Masa kerja Tenaga Kerja Kontrak di perbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali sejak
tanggal kontrak terakhir kadaluarsa.

Notes :
 Tandatangan kontrak tidak bisa diwakilkan
 Wajib menyertakan materai 10 (sepuluh) Ribu x 2 (dua)
 Manager HRD dan pihak karyawan wajib menanda tangani Surat Perjanjian

Kontrak Kerja di atas materai
 Manager HRD dan pihak karyawan wajib menyimpan Surat Perjanjian

Kontrak Kerja
 Apabila ada satu hal diatas tidak terpenuhi, maka kontrak dianggap tidak

berlaku

6

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138

021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
Nomor : 001/KC/HRD/SPKK/MAR/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.Alpian
Jabatan : Manager HRD & Operasional
Alamat : JL.Pandan Raya No.27 Kel. Cibodasari

Dalam hal ini bertindak atas nama Pimpinan Keranjang Cellular yang berkedudukan di JL. Pandan Raya
No.27 Kel. Cibodasari Kec. Tangerang - Tangerang dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : __________________________
Tempat dan Tanggal Lahir : __________________________
Pendidikan Terakhir : __________________________
Jenis Kelamin : __________________________
Agama : __________________________
Alamat : __________________________
No. KTP / SIM : __________________________
Telepon : __________________________
No. Rekening : __________________________
Alamat Email : __________________________

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

7

PASAL 1
MASA KERJA

Ayat 1
PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak (waktu tertentu) di
perusahaan Keranjang Cellular yang berkedudukan di JL. Pandan Raya No.27 Kel. Cibodasari Kec.
Tangerang - Tangerang dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya.

Ayat 2
Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) Bulan, terhitung sejak tanggal (____ / ____ /
____) dan berakhir pada tanggal (____ / ____ / ____).

Ayat 3
Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan
pemberitahuan secara tertulis minimal 7 (tujuh) Hari sebelumnya.

PASAL 2
TATA TERTIB PERUSAHAAN

Ayat 1
PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib
perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Ayat 2
Hal yang dilarang :

1. Tidak diperkenankan menggunakan Narkotika dan Obat-obatan terlarang. Baik didalam maupun
diluar lingkungan kerja.

2. Tidak memanfaatkan Fasilitas perusahaan untuk mengajukan pinjaman dana/barang/jasa dari
orang lain untuk digunakan oleh diri sendiri.

3. Tidak memanfaatkan Jabatan/Amanah perusahaan untuk merugikan orang lain.

Ayat 3
Apabila PIHAK KEDUA terlibat tindakan pidana atau bermasalah dengan hukum, diluar jam kerja dan
diluar lingkungan kerja, maka PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban apapun terhadap PIHAK
KEDUA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

8

Ayat 4
Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA
dijatuhi:

1. Surat Peringatan, atau
2. Skorsing, atau
3. Pemutusan Hubungan Pra-Kerja (PHK), atau
4. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Ayat 5
Apabila terjadi pelanggaran berat dari Pihak Kedua, maka Pihak kesatu berhak memutuskan kontrak
kerja sebelum waktu yang di sepakati.

PASAL 3
JAM KERJA

Ayat 1
Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 48
(empat puluh delapan) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 6 (enam) hari setiap minggu.

Ayat 2
1. Jam masuk dan pulang sesuai shift kerja sbb :
Shift 1 : jam 08.00 – 16.00 wib
Shift 2 : jam 14.30 – 22.30 wib
2. Jam Istirahat disesuaikan dengan jadwal Shift Mingguan yang dikirim Kepala Toko.

Ayat 3
1. Libur 1x dalam seminggu, Libur tidak boleh di ujung minggu/ weekend. Kecuali ada izin
sebelumnya kepada Kepala Toko/Pimpinan Terkait.
2. Libur Hari Raya tidak harus mengikuti hari libur yang di tentukan Pemerintah, kecuali ada
kesepakatan tertentu dengan Kepala Toko/ Pimpinan Terkait.
3. Pengajuan tukar libur wajib di ajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelumnya.

9

PASAL 4
PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Ayat 1
PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan sebagai (PRAMUNIAGA)

Ayat 2
Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Tugas dan Tanggung Jawab Pramuniaga sesuai SOP (terlampir)
2. ---------------------------------------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------------------------------
4. ---------------------------------------------------------------------------------------
5. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ayat 3
PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain
sesuai dengan kebutuhan toko.

PASAL 5
PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Ayat 1
Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA
masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

Ayat 2
Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 (dua) ternyata PIHAK PERTAMA masih membutuhkan
PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan melanjutkan perpanjangan kontrak 6 (enam) Bulan
berikutnya pada perusahaan dengan melakukan pertimbangan dari kontrak kerja sebelumnya.

Ayat 3
Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 (dua) ternyata PIHAK KEDUA tidak diajukan untuk
melanjutkan perpanjangan kontrak oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir
bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

Ayat 4
Kontrak kerja bisa di putus sewaktu–waktu seperti bunyi pada Pasal 2 Ayat 5.

10

Ayat 5
Merahasiakan semua informasi mengenai PIHAK PERTAMA yang diterima atau diketahui olehnya – baik
karena jabatannya, atau karena sebab lain – baik selama ia bekerja pada PIHAK PERTAMA maupun
setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.

PASAL 6
GAJI POKOK

Ayat 1
PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta
Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap
bulan.

PASAL 7
LEMBUR

Ayat 1
PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan
atau bersifat mendesak (urgent).

Ayat 2 (ADA YG HARUS DIPERTANYAKAN)
Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp.
70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 8 (delapan) jam lembur.
Apabila kurang dari 8 (delapan) jam kerja maka dihitung sesuai prorata.

Ayat 3
Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK KEDUA
pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 8
CUTI

Ayat 1
Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja minimal selama 1 (satu) Tahun

11

Ayat 2
Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan
cuti selama 10 (sepuluh) hari setiap tahun, yang terdiri dari:

1. Cuti pribadi selama 5 (lima) hari.
2. Cuti bersama selama 5 (lima) hari pada saat Hari Raya Islam.

Ayat 3
Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu
secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dengan mendapat pengesahan berupa
tanda tangan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan.

PASAL 9
KERJA RANGKAP

Ayat 1
Selama masa berlakunya Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan
kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun juga.

Ayat 2
Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sangsi
sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

PASAL 10
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Ayat 1
Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, PIHAK
PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.

Ayat 2
Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan barang-
barang yang selama itu dipercayakan padanya, yaitu :

1. Seragam
2. Name Tag
3. Lain – lain

Ayat 3
PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan,
seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA.

12

PASAL 11
PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1
Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji
dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya.

Ayat 2
Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sesuai Pasal 1
ayat 3 perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu
pengunduran dirinya berlaku.

3. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan
juga telah menyelesaikan admnistrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti
yang tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 perjanjian ini.

Ayat 3
PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta PIHAK KEDUA untuk meninggalkan
perusahaan lebih awal di karenakan suatu masalah, dan PIHAK PERTAMA melakukan
pembayaran upah selama masa kerja pada bulan tersebut.

Ayat 4
Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk berturut-turut selama 3 (tiga) hari dan tanpa surat izin, maka PIHAK
KEDUA dianggap mengundurkan diri. Dan PIHAK PERTAMA tidak wajib memberikan upah masa kerja.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan
sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia.

13

PASAL 13
KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti :
bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang
mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Ayat 1
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.

Ayat 2
Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum.

PASAL 15
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan
bermaterei cukup dan berkekuatan hukum tetap. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya
untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat dalam keadaan sehat walafiat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tangerang, _____, _____, 20___

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Manager HRD & Operasional Karyawan

() ()

14

PERATURAN KERJA

I. TUJUAN
1. Untuk Mengatur cara peraturan kerja karyawan.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang disiplin dan memiliki loyalitas yang tinggi
terhadap perusahaan.

II. RUANG LINGKUP
Seluruh karyawan PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia.

III. TOLAK UKUR
1. Seluruh karyawan PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia memiliki tigkat loyalitas yang
tinggi.
2. Seluruh karyawan PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia memiliki tingkat disiplin yang
tinggi.

IV. PROSEDUR
JAM OPERASIONAL TOKO
1. Buka toko Pukul 08.00 wib setiap hari kerja.
2. Tutup toko Pukul 22.30 wib (kecuali ada surat edaran dari pemerintah/pengurus RT RW
setempat untuk tutup lebih awal) dengan persetujuan pihak Management.
3. Istirahat 15-30 menit di waktu senggang secara bergantian sesuai kondisi toko.
4. Tukar libur wajib dengan persetujuan Pejabat Toko (minimal izin 7 (tujuh) hari
sebelumnya), selanjutnya Pejabat Toko wajib memberikan informasi ke Manager HRD
untuk dokumentasi absensi bulanan.
5. Libur 1 (satu) hari wajib diambil setiap minggu, tidak boleh di gabungkan di minggu-
minggu selanjutnya. Apabila karyawan tetap masuk di hari libur mingguan dan tidak ada
arahan lembur dari Pejabat toko dan HRD maka dianggap masuk kerja biasa.

15

PEMBERIAN NIK (NOMOR INDUK KARYAWAN)

I. TUJUAN
1. Setiap Karyawan PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia harus mempunyai NIK.
2. NIK sebagai dasar pengelolaan administrasi karyawan/Master Data.

II. RUANG LINGKUP
Departement Sumber Daya Manusia (HRD) bertanggung jawab mencatat karyawan baru dan
memberikan NIK.

III. TOLAK UKUR
Kemudahan dan kelancaran proses administrasi karyawan di Personalia.

IV. PROSEDUR

Urutan proses kerja yang harus dilaksanakan :

1. Departement HRD akan memberikan NIK segera setelah calon karyawan diterima

sebagai karyawan.

2. NIK dan data-data karyawan diInformasikan kepada bagian penggajian untuk diproses

dan merupakan dasar pengelolaan administrasi keryawan tersebut pada bagian

penggajian.

3. SISTEM PENOMORAN

Untuk memudahkan dan kelancaran administrasi, NIK diatur sebagai berikut :

 NIK terdiri atas 10 (sepuluh) digit yang terdiri atas angka-angka.

( contoh; 2022011001 )
 Pengaturan digit tersebut sebagai berikut :

 Empat angka pada digit pertama, untuk tahun masuk

 Dua angka pada digit kelima dan keenamuntuk bulan lolos training/Masa

Percobaan

 Satu angka pada digit ketujuhuntuk posisi/jabatan

1 - Posisi Komisaris Utama 5 - Posisi Kepala Toko

2 - Posisi Direktur Utama 6 - Posisi Wakil Kepala Toko

3 - Posisi Manager 7 - Posisi Staff Toko

4 - Posisi Asisten Manager 8 - Posisi Staff Gudang

 Tiga angka pada digit kedelapan, kesembilan dan kesepuluhuntuk nomor

urut masuk pada tahun itu

16

PEMBUATAN BADGE/ID KARYAWAN

I. TUJUAN
1. Bukti Pengakuan perusahaan atas keberadaan karyawan.
2. Memudahkan mengenal identitas dan status karyawan.

II. RUANG LINGKUP
1. Departement HRD bertanggung jawab atas pembuatan badge karyawan, baik bagi
karyawan baru maupun lama atas permintaan dari setiap bagian melalui Pejabat Toko.
2. Karyawan yang bersangkutan bertanggung-jawab atas keamanan badge dan
memakainya pada saat jam kerja dan atau berada dalam lingkungan perusahaan.

III. TOLAK UKUR
Badge sebagai identitas diri karyawan wajib dipakai saat jam kerja/berada dalam lingkungan
perusahaan.

IV. PROSEDUR
1. Surat permohonan pembuatan badge dari kepala Departemen karyawan yang
bersangkutan.
2. Badge karyawan dibedakan berdasarkan :
 Departemen
 Karyawan Trainee (Masa Percobaan)

V. URUTAN KERJA (PROSES)
1. Pembuatan Badge Karyawan Baru.
Department HR membuat badge untuk diberikan dan dipakai oleh karyawan baru.
Pembuatan ini atas permintaan dari setiap bagian dan ditandatangani oleh Pejabat
Toko.
2. Penggantian Badge.
Penggantian badge hanya boleh dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :
 Hilang
 Rusak (dengan menunjukkan bukti)
 Mutasi antar depatemen
 Lulus Masa Percobaan
3. Dalam hal penggantian badge tersebut, yang bersangkutan harus mengisi formulir yang
telah disediakan oleh HRD Departmen, dan harus ditandatangani oleh Pejabat Toko dan
Manager HRD. Khusus untuk penggantian Badge karena hilang, dikenakan denda
Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Potong Gaji.
4. Selama dalam proses pembuatan badge, yang bersangkutan akan diberikan Badge
sementara.

17

BENTUK DAN UKURAN BADGE

18

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138

021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

FORMULIR PERMINTAAN BADGE
Nomor : 001/KC/HRD/FPB/MAR/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : __________________________

N I K : __________________________

Jabatan : __________________________

Lokasi Kerja : __________________________

Dengan ini mohon dapat dibuatkan Badge, karena Badge yang lama:

Hilang : Bayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (potong gaji)
Lulus Masa Training : Ada Bukti (Surat Kerja Antar Waktu)
Mutasi/ Promosi : Ada Bukti (Surat Mutasi/Promosi)
Rusak : Seluruhnya/Gantungan/Plastik (Ada Bukti)

Demikian untuk menjadikan periksa. Atas kerja-samanya yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya Pejabat Toko Tangerang, _____, _____, 20___
Manager HRD & Operasional

( )( ) ( )
19

TAHAPAN PERMINTAAN BADGE

SELEKSI

PELAMAR SURAT
MENERIMA PERJANJIAN

PENEMPATAN KERJA

NIK

BADGE / ID CARD

20

DOKUMENTASI

I. DOKUMEN PRIBADI
1. Surat Lamaran Kerja
2. Curriculum Vitae
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Foto copy Surat Pengalaman Kerja
6. Foto copy KTP
7. Foto copy SIM (untuk driver)
8. Foto copy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian
9. Pas Photo Terakhir (3X4)

II. DOKUMEN KESEHATAN
Dokumen yang dibuat oleh Dokter Perusahaan atau yang ditunjuk untuk itu pada saat test
fisik/kesehatan.

III. SURAT PERJANJIAN
1. Calon karyawan yang dinyatakan dapat diterima akan diproses dengan diterbitkan Surat
Perjanjian Kontrak Kerja yang intinya berisi hal-hal sebagai berikut :
 Posisi/Jabatan
 Upah
 Tanggal penerimaan
 Hak dan Kewajiban
2. Surat Perjanjian Kontrak Kerja disiapkan oleh HRD Depatment dan ditandatangani oleh
Manager HRD.

IV. PROSEDUR
Urutan proses kerja yang harus dilaksanakan :

21

TAHAPAN DOKUMENTASI

JABATAN TANGGUNG JAWAB
Training Human Resource Development
Karyawan Biasa Human Resource Development
Pejabat Toko Human Resource Development
Manager Director
Director Chairman

Dokumen tersebut diatas harus disimpan sebagai arsip sejak karyawan baru bergabung dengan
ketentuan:

1. Dokumen untuk Manager Kebawah disimpan oleh Human Resources Development
2. Dokumen untuk Manager Keatas disimpan oleh Human Resources Development tembusan

Director

22

LAPORAN DATA KARYAWAN

I. TUJUAN
1. Akurasi data sesuai dengan perkembangan/perubahan.
2. Laporan data karyawan dikelompokan sesuai dengan Departemen.
3. Rekapitulasi profile data karyawan.
4. Daftar penambahan dan pengurangan karyawan.

II. RUANG LINGKUP
1. Manager HRD bertanggung-jawab atas pemeliharaan akurasi pencatatan/pelaporan
data karyawan.
2. Manager HRD bertanggung-jawab melaporkan posisi perubahan/keadaan tenaga kerja
setiap bulan.
3. Dewan Direksi bertanggung-jawab memberikan masukan dan koreksi bila terdapat
kekeliruan dalam Laporan bulanan yang difeedbackkan oleh Manager HRD.

III. TOLAK UKUR
Mendukung kegiatan operasional dalam memenuhi kebutuhan data karyawan secara
Akurat, Komplit dan Tepat Waktu.

IV. PROSEDUR
1. Pelaporan Data dilakukan setiap bulan dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5
(lima), pada bulan berikutnya.
2. Data tersebut disiapkan oleh Manager HRD.
3. Manager HRD akan mengirimkan data perDepartment ke masing-masing Pejabat Toko
sebagai bahan informasi.

23

DATA KARYAWAN

24

IZIN PADA JAM KERJA

I. TUJUAN
Untuk menjaga disiplin kerja, tata tertib dan keselamatan karyawan.

II. RUANG LINGKUP
Manager HRD/Pejabat Toko yang bersangkutan bertanggung jawab memberikan
pertimbangan dan mengeluarkan Surat Izin.

III. TOLAK UKUR
1. Tertib Hukum
2. Tertib Administrasi

IV. PROSEDUR
1. Karyawan yang karena alasan-alasan tertentu (mendasar) sehingga harus meninggalkan
pekerjaan sebelum waktu yang telah ditetapkan baik akan kembali bekerja atau tidak
pada hari kerja tersebut, wajib memberitahukan kepada Manager HRD/Pejabat Toko.
2. Atas pertimbangan Pejabat Toko dan Manager HRD, yang bersangkutan izin pada jam
kerja dapat diberikan.
3. Karyawan yang pada hari kerja dan atau jam kerja yang akan keluar lokasi kerja karena
keperluan tertentu, mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Toko dan Manager
HRD yang bersangkutan.
4. Manager HRD/Pejabat Toko yang bersangkutan mempertimbangkan dan memutuskan
pemberian izin.
5. Karyawan yang telah mendapat izin dapat meninggalkan lokasi kerja dengan melapor
pada Manager HRD dengan menyerahkan Surat Izin yang sudah ditandatangani oleh
Manager HRD dan Pejabat Toko yang bersangkutan.
6. Menyerahkan Form Surat Izin Meninggalkan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh
Manager HRD.
7. Manager HRD mencatat dan membuat rekap setiap bulan dan melaporkan ke Dewan
Direksi.

25

TAHAPAN PERMOHONAN IZIN PADA JAM KERJA

KARYAWAN PEJABAT TOKO MANAGER HRD

ISI FORM IZIN PERSETUJUAN PEJABAT PERSETUJUAN
MENINGGALKAN PEKERJAAN TOKO MANAGER HRD

KEMBALI KETEMPAT ditolak
KERJA
ditolak TANDA TANGAN DI
KOLOM MENGETAHUI

HASIL REKAP IZIN

DOKUMENTASI
LAPORAN

26

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138

021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

FORMULIR IZIN PADA JAM KERJA
Nomor : 001/KC/HRD/FIPJK/MAR/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : __________________________

N I K : __________________________

Jabatan : __________________________

Lokasi Kerja : __________________________

Dengan ini mengajukan IZIN PADA JAM KERJA Pada :

Jumlah hari : ………. Hari

Hari / Tanggal : ………., ………. / ………. /2022

Pukul : _______ s/d _______

Pada Bulan ini Pernah atau tidak pernah IZIN PADA JAM KERJA : PERNAH / TIDAK PERNAH

Alasan IZIN PADA JAM KERJA : ___________________________________________________________

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Tangerang, _____, _____, 20___

Hormat saya Pejabat Toko Manager HRD & Operasional

( )( ) ( )
27

PELATIHAN KARYAWAN

Pengertian
Dalam sebuah perusahaan, diperlukan adanya sebuah pedoman tentang fungsi, tugas,
tanggung jawab dan wewenang diantara divisi yang ada didalam perusahaan tersebut.
Dengan mengikuti modul pelatihan ini, semua karyawan diharapkan mampu meningkatkan
keterampilan, meningkatkan produktivitas, memahami job desc serta mampu meningkatkan
rasa percaya diri dalam lingkungan kerja.

I. TUJUAN
1. Meningkatkan keterampilan
Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, maka pelatihan diperlukan untuk
meningkatkan keterampilan karyawan sehingga selalu up to date dan tidak ketinggalan
zaman. Dan adanya pelatihan akan dapat mengembangkan diri serta bisa saja
memunculkan potensi-potensi yang selama ini belum terasah sebelumnya.
2. Meningkatkan Produktivitas
Setelah dilakukan pelatihan, maka diharapkan produktivitas kerja karyawan akan
semakin meningkat dan sudah pasti akan berimbas pada kemajuan perusahaan.
3. Lebih memahami Job Desc
Dengan adanya pelatihan, karyawan diharapkan mampu memahami seluk-beluk
pelaksanaan pekerjaan lebih detail sehingga dapat memahami target yang perlu
dipenuhi oleh perusahaan. Kesalahan atau kecelakaan karena kelalaian kerja dapat
dihindari juga tentunya.
4. Meningkatkan rasa percaya diri
Rasa percaya diri pasti akan terbentuk ketika 3 (tiga) manfaat di atas sudah tercapai
sebelumnya. Karyawan akan mempu memahami dan memiliki sikap serta perilaku yang
akan mendukung kebutuhan perusahaan.

II. RUANG LINGKUP
Mencakup kegiatan training yang diadakan secara internal dan eksternal bagi seluruh
karyawan PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia.

III. TOLAK UKUR
Mendapatkan karyawan yang memiliki tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mampu melaksanakan tugas
serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan deskripsi setiap pekerjaan yang
telah ditentukan.

28

IV. PROSEDUR
Urutan proses kerja yang harus dilaksanakan :
a. Manager HRD menganalisa kebutuhan training berdasarkan hasil evaluasi KPI dan
kriteria kompetensi. Hasil analisa kebutuhan training ini dibuat dalam bentuk kalender
training selama 1 (satu) tahun.
b. Di dalam kalender tersebut, sudah tertera peserta yang wajib mengikuti training dan
ketentuan apakah training diadakan secara internal atau eksternal.
c. Untuk pengajuan training yang melibatkan vendor eksternal, Manager HRD wajib
mengajukan internal memo kepada Direktur Utama agar training dapat dilakukan
dengan segera.
d. Manager HRD membuat undangan training minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan
pelatihan dan sudah menyiapkan peralatan dan dokumen kebutuhan training.
e. Peralatan training misalnya handout materi, peralatan ice breaking, speaker, setting
ruangan, dan sebagainya.
f. Dokumen kebutuhan training misalnya berupa Form Daftar Hadir, Form Evaluasi
Training atau laporan sharing knowledge.
g. Jika terdapat karyawan yang tidak hadir saat pelatihan, maka karyawan tersebut wajib
meminta izin kepada Manager HRD.
h. Hasil atau evaluasi pelatihan dilihat dari jenis pelatihan yang dijalankan.
i. Jika yang dijalankan berupa training untuk meningkatkan teknikal skill, maka yang
dievaluasi adalah kompetensi karyawan yang bersangkutan.
j. Jika yang dijalankan berupa training untuk meningkatkan soft skill, maka evaluasi
dilakukan berdasarkan penilaian internal trainer dan user.
k. Hasil evaluasi karyawan yang belum mencapai nilai standar 70 (tujuh puluh), maka
karyawan wajib mengikuti program training yang sama di batch berikutnya.
l. Pelaksanaan evaluasi hasil training dilakukan minimal 1 (satu) bulan setelah training
menggunakan Form Evaluasi Training untuk melihat perubahan antara sebelum dan
sesudah training. Evaluasi hasil training dilakukan oleh bagian HRD dengan bagian
terkait dan jika perubahan belum sesuai harapan, karyawan yang bersangkutan
dijadwalkan ulang untuk dapat mengikuti proses training berikutnya.

29

FORMULIR TRAINING UJI KOMPETENSI KARYAWAN

30

CUTI KARYAWAN

Pengertian
Cuti karyawan adalah serangkaian kegiatan terencana yang merupakan hak untuk
memperoleh istirahat/libur bekerja dalam jangka waktu tertentu dalam hari kerja. Cuti
diberikan kepada karyawan dengan maksud agar karyawan dapat beristirahat,
melaksanakan kepentingan pribadinya atau berganti suasana setelah bekerja dalam waktu
yang cukup panjang. Sehingga dengan cuti tersebut, produktifitas kerja karyawan kembali
bergairah.

I. TUJUAN
1. Sebagai pedoman administrasi dalam pelaksanaan cuti untuk semua pegawai di PT
Keranjang Telekomunikasi Indonesia.
2. Untuk mempermudah pengecekan jumlah cuti bagi pegawai.

II. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai dilingkungan PT Keranjang Telekomunikasi
Indonesia.

III. TOLAK UKUR
Seluruh karyawan mendapatkan hak yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan.

IV. PROSEDUR
Urutan proses kerja yang harus dilaksanakan :
1. Karyawan yang mendapatkan jatah cuti tahunan dengan masa kerja minimal 1 (satu)
tahun, berhak mendapatkan jatah cuti tahunan sebanyak 10 (sepuluh) hari dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun.
2. Mekanisme pengambilan cuti tahunan dibagi menjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
dan dapat diambil maksimal 5 (lima) hari dalam 1 (satu) kali pengambilan cuti tahunan.
3. Menikah :
Karyawan yang menikah mendapatkan cuti/izin selama 3 (tiga) hari.
4. Menikahkan dan Mengkhitankan anaknya :
Karyawan yang Menikahkan dan Mengkhitankan anaknya, mendapatkan cuti selama 1
(satu) hari.
5. Istri melahirkan/keguguran :
Karyawan yang istrinya melahirkan ataupun keguguran mendapatkan waktu untuk
menemani istri selama 2 (dua) hari.

31

6. Menjalankan Perintah Agama :
Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya.
Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya
adalah melaksanakan kewajiban Ibadah Haji.

7. Keluarga meninggal :
Keluarga yang maksud adalah dalam kategori suami/istri, orang tua/mertua,
anak/menantu yang mana karyawan diberikan cuti selama 2 (dua) hari.

8. Kerabat meninggal
Kerabat yang dimaksud adalah apabila tinggal di dalam satu rumah maka karyawan
diberikan cuti selama 1 (satu) hari.

9. Apabila karyawan telah diberi kesempatan untuk cuti dan tidak ada kesepakatan
penangguhan serta tidak ada kepentingan perusahaan yang sangat membutuhkan
penanganan, maka jika cuti tidak diambil, hak cuti karyawan yang bersangkutan akan
gugur atau hangus dengan sendirinya.

32

TAHAPAN PERMOHONAN IZIN CUTI

KARYAWAN PEJABAT TOKO MANAGER HRD

KARYAWAN MENGAJUKAN IZIN PERSETUJUAN PEJABAT PERSETUJUAN
CUTI 3HARI SEBELUMNYA TOKO MANAGER HRD

CUTI DITOLAK KOORDINASI DENGAN CEK JATAH CUTI
TEAM DI LAPANGAN
TANDA TANGAN DI
ditolak KOLOM MENGETAHUI

ditolak

HASIL REKAP IZIN

DOKUMENTASI
LAPORAN

33

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138

021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

FORMULIR CUTI KARYAWAN
Nomor : 001/KC/HRD/FCK/MAR/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : __________________________

N I K : __________________________

Jabatan : __________________________

Lokasi Kerja : __________________________

Dengan ini mengajukan IZIN CUTI Pada :

Jumlah hari : ………. Hari

Hari / Tanggal : ………., ………. / ………. /2022

s/d Hari / Tanggal : ………., ………. / ………. /2022

Pada Bulan ini Pernah atau tidak pernah CUTI : PERNAH / TIDAK PERNAH

Alasan CUTI : __________________________________________

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Tangerang, _____, _____, 20___

Hormat saya Pejabat Toko Manager HRD & Operasional

( )( ) ( )
34

IZIN SAKIT

I. TUJUAN
1. Sebagai pedoman administrasi untuk semua pegawai di PT Keranjang Telekomunikasi
Indonesia.
2. Untuk mempermudah pengecekan jumlah izin sakit bagi pegawai di PT Keranjang
Telekomunikasi Indonesia.
3. Untuk mempermudah Pejabat Toko dan HRD dalam memberikan izin sakit.

II. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai dilingkungan PT Keranjang Telekomunikasi
Indonesia.

III. TOLAK UKUR
Seluruh karyawan mendapatkan hak yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan.

IV. PROSEDUR
Berdasarkan peraturan perusahaan mengenai izin sakit, agar kepada pekerja yang sakit
mengikuti aturan sebagai berikut:
Berdasarkan peraturan perusahaan mengenai izin sakit. Semua pegawai di PT Keranjang
Telekomunikasi Indonesia berhak mendapatkan izin sakit, namun tentu saja dengan
disertakan Surat Keterangan Dokter.
1. Hari ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah.
2. Hari ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat), dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah.
3. Hari ke 5 (lima) dan ke 6 (enam), dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
4. Hari ke 7 (tujuh) sampai dengan ke 30 (tiga puluh), dibayar 25% (dua puluh lima
perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.

35

TAHAPAN PERMOHONAN IZIN SAKIT

No. KEGIATAN TANGGUNG JAWAB
1 Menginformasikan kepada HRD dan atau KARYAWAN

Manager HRD langsung secara lisan pada MANAGER HRD
hari pertama. KARYAWAN
2 Mengambil Form Izin Tidak Masuk kerja
dari HRD dan mengisinya pada hari PEJABAT TOKO & MANAGER HRD
kehadiran. KARYAWAN
3 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Kerja dan Surat Keterangan Dokter ke MANAGER HRD
Manager HRD dan Pejabat Toko untuk
persetujuan.
4 Menyetujui dan menandatangani Form
Izin Tidak Masuk Kerja.
5 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Kerja dan Surat Keterangan Dokter ke
Manager HRD.
6 Menyerahkan Form Izin Tidak Masuk
Kerja dan Surat Keterangan Dokter,
memasukan jumlah hari sakit karyawan
ke dalam file HRD.

36

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138

021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

FORMULIR IZIN SAKIT
Nomor : 001/KC/HRD/FIS/MAR/2022

Kepada Yth,
Bapak __________________________
Manager HRD Keranjang Cellular

Perihal : Pengajuan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : __________________________

N I K : __________________________

Jabatan : __________________________

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk bekerja pada hari ini, _________, tanggal
____, bulan ____,tahun ____, sampai dengan hari _________, tanggal ____, bulan ____,tahun ____,
karena sakit. Permohonan izin ini saya ajukan karena menurut keterangan dokter, saya harus
beristirahat selama ____hari (Surat Keterangan Dokter Terlampir).

Demikian surat permohonan izin ini saya sampaikan. Atas izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya Pejabat Toko Tangerang, _____, _____, 20___
Manager HRD & Operasional

37

( )( ) ( )

LEMBUR KARYAWAN

I. TUJUAN
Memberikan aturan yang jelas mengenai jam kerja lembur bagi semua karyawan agar bisa
berjalan secara efektif dan efisien.

II. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai dilingkungan PT Keranjang Telekomunikasi
Indonesia.

III. TOLAK UKUR
Perusahaan dapat berjalan lancar tanpa halangan dikarenakan kekurangan Sumber Daya
Manusia.

IV. PROSEDUR
Berdasarkan peraturan perusahaan mengenai lembur karyawan, agar kepada pekerja yang
lembur mengikuti aturan sebagai berikut:

Waktu Kerja Lembur:
1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 8 (delapan) jam sehari dan 48

(empat puluh delapan) jam seminggu.
2. Untuk Shift 1 (satu) dimulai sejak pukul 16:00 sampai dengan selesai.
3. Untuk Shift 2 (dua), dihitung sejak pukul 22:30 sampai dengan selesai.
4. Perusahaan wajib membayar upah lembur.
5. Setiap karyawan yang akan melaksanakan lembur harus mendapatkan surat perintah

dari Pejabat Toko dengan mengisi formulir yang tersedia.

Perhitungan Lembur Karyawan:
1. Waktu lembur minimal 1 (satu) jam diluar jam kerja, jika dibawah 1 (satu) jam maka

tidak dihitung ke dalam jam lembur.
2. Untuk karyawan yang bertugas ke luar kota pada hari libur kerja dan Libur Nasional

maka tidak dihitung ke dalam jam lembur.

38

Aturan Lembur yang Diberikan:
1. Pejabat Toko wajib mengetahui dan menanda tangani Surat Perintah Lembur.
2. Sebelum pelaksanaan lembur, Pejabat Toko menyampaikan rencana lembur karyawan

kepada Manager HRD dengan melampirkan surat tugas untuk meminta persetujuan.
3. Uang lembur dibayarkan bersamaan dengan gaji setiap bulannya, untuk periode lembur

dari tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima).
Adapun penyerahan form lembur ke HRD ditetapkan paling lambat setiap tanggal 28
(dua puluh delapan) setiap bulannya, apabila menyerahkan form lembur setelah
tanggal 28 (dua puluh delapan) maka lembur akan diproses untuk bulan berikutnya,
maksimal 1 (satu) bulan.

Upah Lembur
1. Kepala Toko

Rp. 17.500 /jam
2. Wakil Kepala Toko

Rp. 14.584 /jam
3. Pramuniaga 6 (bulan) pertama

Rp. 8.750 /jam
4. Pramuniaga 6 (bulan) kedua

Rp. 12.500 /jam
5. Training

Rp. 6.250 /jam

39

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138
021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

SURAT PERINTAH LEMBUR
Nomor : 001/KC/HRD/SPL/MAR/2022

Diperintahkan kepada :

Nama : __________________________

N I K : __________________________

Jabatan : __________________________

Lokasi Kerja : __________________________

Untuk melaksanakan kerja lembur pada :

Hari : ………. Hari

Tanggal : ………., ………. / ………. /2022

Pukul : ……….………. sampai dengan / ……….……….

Lokasi Kerja : __________________________

Demikian surat perintah lembur ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Tangerang, _____, _____, 20___

Yang Melaksanakan Lembur Pejabat Toko Manager HRD & Operasional

40

( ) ( )( )

TUKAR SHIFT

I. TUJUAN
Tukar shift diberikan kepada karyawan dengan maksud agar karyawan dapat beristirahat,
melaksanakan kepentingan pribadinya atau berganti suasana setelah bekerja.

II. RUANG LINGKUP
Seluruh karyawan PT Keranjang Telekomunikasi Indonesia.

III. TOLAK UKUR
Pengelolaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai kegiatan penyelenggaraan program dan
administrasi karyawan agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada perusahaan.

IV. PROSEDUR
Berdasarkan peraturan perusahaan mengenai tukar shift karyawan, agar kepada pekerja
yang lembur mengikuti aturan sebagai berikut :

41

TAHAPAN PERMOHONAN TUKAR SHIFT

KARYAWAN PEJABAT TOKO

KARYAWAN MENGAJUKAN IZIN PERSETUJUAN PEJABAT
TUKAR SHIFT TOKO

IZIN DITOLAK KOORDINASI DENGAN
TEAM DI LAPANGAN
ditolak
TANDA TANGAN DI
KOLOM MENGETAHUI

HASIL REKAP IZIN

42

DO

JL.Pandan Raya No.27,
RT.005/RW.012,Cibodasari
Kec. Cibodas Kota Tangerang, Banten 15138
021-59585789

email : hrdkeranjangcellular@gmail.com

FORMULIR TUKAR SHIFT
Nomor : 001/KC/HRD/FTS/MAR/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : __________________________

N I K : __________________________

Jabatan : __________________________

Lokasi Kerja : __________________________

Dengan ini mengajukan TUKAR SHIFT Pada :

Hari / Tanggal : __________________________

Waktu Penukaran Shift : Shift : ______ ke Shift : ______

Rekan Kerja yang Tukar Shift : __________________________

Pada Bulan ini Pernah atau tidak pernah TUKAR SHIFT: PERNAH / TIDAK PERNAH

Alasan TUKAR SHIFT : __________________________________________

Atas izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Tangerang, _____, _____, 20___

Pemohon Pejabat Toko Manager HRD & Operasional

43