Buku Saku Hibah & FAQ

Daftar Isi (1)

Bagian 1 15. Sumber Hibah
Latar Belakang, Jenis dan Landasan Hukum Hibah 16. Lingkungan Pengelolaan Hibah
1. Tupoksi EAS Pada DJPPR 17. Kendala Pengelolaan Hibah
2. Latar Belakang (1) 18. Upaya Penegakan Kepatuhan atas Ketentuan UU
3. Latar Belakang (2) 19. Upaya Perbaikan Pengelolaan Hibah
4. Latar Belakang (3) 20. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Uang
5. Latar Belakang (4) 21. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah
6. Latar Belakang (5)
7. Jenis – jenis Hibah (1) Barang/Jasa
8. Jenis – jenis Hibah (2)
9. Pelaksanaan Hibah Terencana Vs Langsung Bagian 3
10. Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1) Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK
11. Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2) 22. APBN 2014–2018

Bagian 2 Bagian 3a
Cakupan, Kendala dan Upaya Perbaikan Pengelolaan Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Juni 2018
Hibah 23. Struktur Realisasi Hibah s.d. Juni 2018
12. Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah 24. Pendapatan Hibah s.d. Juni 2018 Sesuai Negara
13. Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah
14. Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor Donor
25. Pendapatan Hibah s.d. Juni 2018 Sesuai K/L
26. Realisasi Hibah s.d. Juni 2018 per

Kementerian/Lembaga

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi (2)

Bagian 3b Bagian 4
Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah Ekstra Slide
27. Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya 34. Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung
28. Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya 35. Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk
29. Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya
Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury)
Bagian 3c 36. Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk
Perkembangan Realisasi Belanja Hibah dan Belanja
Terkait Hibah Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)
30. Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Terkait 37. Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH

Hibah Pemerintah (1) – Off Treasury)
31. Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Terkait 38. Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH –

Hibah Pemerintah (2) Off Treasury)
39. Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non
Bagian 3d
Opini BPK DRKH – Off Treasury)
32. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2016 40. Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non
33. Perkembangan Temuan BPK Terkait Hibah
DRKH – Off Treasury)
41. Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD

(Non DRKH – Off Treasury)
42. Tax Exemption (1)
43. Tax Exemption (2)
44. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada
45. Mekanisme Belanja Hibah (1)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi (3)

46. Mekanisme Belanja Hibah (2)
47. Mekanisme Belanja Hibah (3)
48. Frequently Asked Question (1)
49. Frequently Asked Question (2)
50. Frequently Asked Question (3)
51. Frequently Asked Question (4)
52. Frequently Asked Question (5)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1
Latar Belakang, Jenis dan

Landasan Hukum Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tupoksi EAS pada DJPPR

Middle Office Front Office Back Office
-
A. Pendapatan Negara dan Hibah -- -
I. Penerimaan Dalam Negeri -
1. Penerimaan Perpajakan -- -
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Hibah -- Register
Pencatatan dan LK
B. Belanja Negara --
I. Belanja Pemerintah Pusat -
1. Belanja K/L - Proyeksi -
4. Pembayaran Kewajiban Utang -
6. Belanja Hibah -- Setelmen
a. Belanja Hibah Dalam Negeri -
b. Belanja Hibah Luar Negeri -- Alokasi DIPA & LK
Alokasi DIPA & LK
C. Keseimbangan Primer -- -
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) -
E. Pembiayaan - - -
Proyeksi -
I. Pembiayaan Utang Setelmen
1. Surat Berharga (Neto) --
2. Pinjaman (Neto) -
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) -- Setelmen
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
-- Setelmen
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN -
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto) --
Setelmen
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) --
Setelmen
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN -- Pelaporan
IV. Kewajiban Penjaminan
--

Proyeksi Penerbitan

-

--

Proyeksi Negosiasi

Pengefektifan

Proyeksi -

--

Proyeksi Negosiasi

Pengefektifan

Proyeksi -

Proyeksi -

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (1)

 Definisi Hibah

 Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk
uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari
dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut,
pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan
untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah.

 Tujuan Penerimaan Hibah

 mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan

kemanusiaan.

 Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam
postur APBN

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)

 Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah

 Masyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigm
of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:

 Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow of
information);

 Munculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergence
of new actors on the global stage);

 Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer
pengetahuan (new technologies are facilitating innovative ways
and means of knowledge transfer);

 Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yang
menawarkan peningkatan prospek pembelajaran secara
horizontal terhadap tantangan pembangunan.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (3)

 Tujuan Pengelolaan Hibah

 Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah
sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)

 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1)

 Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-
prinsip sebagai berikut:

 Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian
dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan negara;

 Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan

 Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

 Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang
memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai
dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsip-
prinsip pemanfaatan hibah.

Sumber: Jakarta Commitment

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (4)

 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2)

 Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah

 Prinsip Ownership

Recipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) dan
mengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnya
serta mengendalikan kelanjutannya;

 Prinsip Harmonisasi
Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM);

 Mutual Accountability
Dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;

 Aligment
Mengadopsi sistem lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran
dan pencairan, maupun pelaporannya;

 Result Based;

Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapat
dimonitor, review dan pengawasan.

Sumber: Jakarta Commitment

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (5)

 Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019

Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas
pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global,
yang diantaranya ditujukan untuk:

 Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN
2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor
unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan;

 Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar
wilayah;

 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah;
 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building);
 Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge);
 Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum;
 Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan;
 Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budaya serta kegiatan

antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Hibah

 Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari:

 Hibah Terencana/DRKH

 Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan
Hibah(DRKH)

 Hibah Langsung/Non DRKH

 Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

 Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari:

 Hibah Melalui KPPN

 Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN

 Hibah Tanpa Melalui KPPN

 Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN

 Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari:

 Hibah Dalam Negeri

 Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,
Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan

 Hibah Luar Negeri

 Hibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non
Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah
NKRI, Perorangan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Hibah (2)

 Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari:

 Hibah Uang

 Uang Tunai
Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan
oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN

 Uang untuk Membiayai Kegiatan
Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan
dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah penerima hibah.

 Hibah Barang/Jasa

 Barang
Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk
mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN

 Jasa
Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh
Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah
Daerah/BUMN

 Hibah Surat Berharga

 Hibah yang diterima Pemerintah yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pelaksanaan Hibah Terencana vs Langsung

HIBAH

Sumber Hibah LUAR NEGERI DALAM NEGERI
TERENCANA/DRKH
Jenis Hibah Menteri Keuangan LANGSUNG/NON DRKH
Penandatangan Menteri/Pimpinan Lembaga
Hibah KPPN/BUN
Penarikan Hibah UANG NON KPPN/BUN

Bentuk Hibah NPH,WA,NOD UANG BARANG/ JASA

Dokumen LC, DP, REKSUS, RKUN SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, •BAST, SP3HLBJS
Pertanggung- REIMBURSEMENT SPTMHL, •MPHLBJS, SPTMHL
jawaban
REKENING KORAN
Cara Penarikan
LANGSUNG KL

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)

 Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;
 Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan

Hibah;
 Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;
 Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas

Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;
 Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada

Pemerintah Daerah;
 Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang

Berasal dari Aset Lain-lain;
 Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;
 Peraturan Menteri Keuangan No 246/PMK.06/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.06/2016

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
 Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah

Asing/Lembaga Asing
 Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang

untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
 Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau

Hibah Luar Negeri;

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)

 Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

 Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No
155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

 Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian
Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

 Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan BMN

 Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan
BMN

 Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2
Cakupan, Kendala dan Upaya Perbaikan

Pengelolaan Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

APBN

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN
PUSAT MELALUI KL PERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)

RKA - KL RA - BUN

Kantor Kantor Dekon- Tugas Transfer ke Belanja Belanja Subsidi Belanja
Pusat Daerah sentrasi Pemban- Daerah Hibah DN Hibah LN Lain –
(KP) (DAU, (On Granting) lain
(KD) (DK) Tuan
(TP) DAK, DBH)

Mendanai Urusan Pusat Mendanai Urusan APBD
Dilaksanakan oleh Pemda
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Mendanai urusan pusat yang
Dilaksanakan di Daerah

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

Hibah Pendapatan Hibah Pemerintah
Perorangan/ APBN yang berasal Daerah Lain
dari Belanja Hibah
Swasta Badan/
APBD Lembaga/
Organisasi
Pemerintah HIBAH Pemerintah
Pusat/ APBN Daerah/ Dalam
APBD Negeri

HIBAH Belanja Belanja Hibah Kelompok
Hibah APBN ke APBD Masyarakat/
ke LN Perorangan
BUMD Dalam Negeri
LUAR NEGERI
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penerimaan DN

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor

Bilateral Multilateral Foreign UN Agencies : Regional Partner of
Technical Agencies : Governments : UNDP, WHO, Org. : Development
Agencies : WB, ADB,IDB, Germany, USA, UNFPA, FAO, Corporation
JICA, DFAT, EC, GFF, Japan, China, UNICEF, WFP ASEAN,
USAID, GIZ APEC, etc Type of
CIDA, KfW, GAVI, Australia UNAIDS, Cooperation
MCC, DFID, etc etc etc etc

TECHNICAL
COOPERATION

TECHNICAL ASSISTANCE Type Activities

(Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem
manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan

dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar

FOREIGN GRANT Type Funding

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Sumber Hibah

Hibah Masyarakat Perusahaan Asing Lembaga
Dalam dan kelompok yang berdomisili di Keuangan
Negeri masyarakat Dalam Negeri
Indonesia
Pemerintah
Daerah Lembaga Non Lembaga Perorangan
Keuangan Lainnya

Dalam Negeri

Hibah Lembaga Lembaga Lembaga Keuangan
Luar PBB (UNDP, Multilateral Asing dan Non
Negeri Keuangan Asing
WHO
Negara Asing
Lembaga keuangan Perorangan
nasional yang

melakukan usaha di
luar Indonesia

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Lingkungan Pengelolaan Hibah

E
X Inovasi
T Tehnologi Motif Sosial

E Pemain Baru

R

N

A Globlalisasi Transparan, Motif
L Ekonomi

Akuntabel Emergency/
Wabah
Ownership Penyakit

I UU 17/2003 LKPP WTP Luas
Wilayah
N
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
T

E

R UU 15/2004 UU
N 23/2014
A Pertanggung- UU 33/2004
jawaban Pemda Perimbang-
L
an Keuangan

Pusat dan

Daerah

Kendala Pengelolaan Hibah

• Donor tidak bersedia • KL tidak melakukan
menandatanagani perjanjian;
perjanjian;
• KL tidak menandatangani
• Donor tidak bersdia BAST;
menandatangani BAST
• KL tidak melaporkan
Donor KL kurang kepada Menkeu dan
mengesahkan Kepada KPPN

Resistensi paham

• Proyek berhasil dibangun Pemanfat APIP/ Unit • One gate policy tidak
namun tidak berfungsi; an Proyek tekait berjalan;

• Barang dan jasa tidak dapat Tidak Keuangan • Kerjasama Biro KLN, Biro
dicatat dalam aplikasi Optimal berperan Kperencanaan, Biro
SIMAK BMN Keuangan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Upaya Menegakan Kepatuhan atas Ketentuan UU

PMK Resistesi PMK Resistesi PMK Resistesi
40/2008 Donor 191/2011 Donor 99/2017 Donor
Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan minimal
sangat kuat berkurang
Hibah Hibah Hibah

LK BUN LK BUN LK
999.02 999.02 BUN
WDP 999.02
WTP (?)
2016

Ownership Belum Ownership Peran APIP Ownership Peran APIP
KL sangat optimalnya KL mulai kurang KL sangat meningkat
Peran APIP meningkat optimal meningkat
kurang

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Upaya Perbaikan Pengelolaan Hibah

• PMK 40/2008; • Sosialisasi Kepada
• PMK 191/2011, Donor/KL
• PMK 99/2017

Reformasi Pencerahan
Kerangka

Hukum

Moratorium Mitigasi
Resiko
• Pembatalan LKPP
Kejasama
• Rekonsiliasi dengan
Donor/KL

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Uang

Naskah Perjanjian Komitmen
Hibah
• Perjanjian Hibah Ke DJPPR untuk Ke Kanwil DJPB
Pengajuan Hibah LN untuk Hibah DN
permohonan nomor • Ringkasan Hibah
REGISTER ke DJPPR /
• surat kuasa
KANWIL DJPB pendelegasian
kewenangan untuk
menandatangani
perjanjian Hibah

Pengajuan persetujuan • Surat Permohonan Realisasi = Komitmen
pembukaan REKENING • Surat Kuasa Realisasi < Komitmen

HIBAH Ke KPPN

Penyesuaian pagu • Izin Realisasi > Komitmen
hibah dalam DIPA Pembukaan
(REVISI DIPA) ke DJA/ Rekening • SP2HL
• Copy Rekening Hibah
Kanwil DJPBN • Nomor • SPTMHL
Register • salinan surat penetapan nomor register

Pengajuan Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama
PENGESAHAN ke KPPN kali
• salinan surat persetujuan pembukaan
rekening untuk pengajuan SP2HL
pertama kali.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Barang/Jasa

Naskah Perjanjian Comitment
Hibah
• Perjanjian Hibah Ke DJPPR untuk Ke Kanwil DJPB
Pengajuan Hibah LN untuk Hibah DN
permohonan nomor • Ringkasan Hibah
REGISTER ke DJPPR /
• surat kuasa
KANWIL DJPB pendelegasian
kewenangan
untuk
menandatangani
perjanjian Hibah

Penandatangan BAST Realisasi = Comitment
(antara Pemberi dan Realisasi < Comitment
Realisasi > Comitment
Penerima)

PENGESAHAN DAN • SP3HLBJS
PENCATATAN • MPHLBJS
PENDAPATAN,
• BAST
BEBAN/ASET ke KPPN • SPTMHL

• Surat penetapan
nomor register
Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3
Realisasi Hibah dan Opini BPK

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

APBN 2014–2018

[ Triliun Rupiah ]

LKPP APBN

2014 2015 2016 2017 2018

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.550,5 1.508,0 1.555,9 1.666,4 1.894,7
1.654,7 1.893,5
I. Penerimaan Dalam Negeri 1.545,5 1.496,0 1.546,9

/ II. Hibah 5,0 12,0 9,0 11,6 1,2

B. Belanja Negara 1.777,2 1.806,5 1.864,3 2.007,4 2.220,7
1.203,6 1.183,3 1.154,0 1.265,4 1.454,5
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Barang # 176,6 233,3 259,6 291,5 340,1
2. Belanja Modal # 147,3 215,4 169,5
208,7 203,9
3. Bunga Utang 133,4 156,0 182,8 216,6 238,6

4. Subsidi 392,0 186,0 174,2 166,4 156,2
5,4 1,5
5. Belanja Hibah 0,9 4,3 7,1
0,8 4,2 7,1 5,4
- Dalam Negeri (On Granting) 0,1 0,0 0,0 0,0

- Luar Negeri 97,9 97,2 49,6 55,3 81,3
6. Belanja Bantuan Sosial # 573,7 623,1 710,3 742,0 766,2

/ II. Transfer Daerah (93,3) (142,5) (125,6) (124,4) (87,3)

C/. Keseimbangan Primer (226,7) (298,5) (308,3) (341,0) (325,9)

D/. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) 248,9 323,1 334,5 366,6 325,9
22,2 24,6 26,2
E. Pembiayaan 25,6 0,0

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Catatan:
#) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian
Sumber:
*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) dibiayai dari Penerimaan Hibah
**) APBNP (DJA-Kemenkeu)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3a
Realisasi Pendapatan Hibah

s.d. Juni 2018

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Struktur Realisasi Hibah s.d. Juni 2018

Berdasar- Dalam Negeri Mll KPPN Kas
kan Rp4.47 Triliun --- Rp3.12 Triliun

Sumber Realisasi Hibah Tanpa mll KPPN Barang
Berdasar- Rp4.94 Triliun Rp4.47 Triliun Rp1.45 Triliun

Realisasi kan Luar Negeri Jasa
Hibah Mekanisme Rp0.47 Triliun Rp0.65 Miliar
Pencairan
Berdasar- Mll KPPN Kas
kan Bentuk Rp0.12 Triliun Rp0.12 Triliun

Kas
---

Tanpa mll KPPN Barang
Rp0.35 Triliun Rp0.17 Triliun

Sumber: Jasa
LK BA 999.02 Unaudited Rp0.19 Triliun

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pendapatan Hibah s.d. Juni 2018 Sesuai Negara Donor

[ Triliun Rupiah ]

Sumber:
LK BA 999.02 Unaudited

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pendapatan Hibah s.d. Juni 2018 Sesuai K/L

[ Triliun Rupiah ]

Sumber:
LK BA 999.02 Unaudited

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Hibah s.d. Juni 2018 per Kementerian/Lembaga

[ Milyar Rupiah ]

DN LN Grand
NON KPPN Total
NO KL NON KPPN DN Total KPPN BARANG JASA NON KPPN LN Total
KAS Total 2.133,55
1 KPU BARANG JASA KAS 2.133,55 24,09 KAS 1.170,58
2 KEMENPUPR 2.133,46 1.139,16 46,31 6,96
3 POLRI 0,09 37,56 829,91
4 KEMENKES 788,55 829,91 72,32 233,75
5 KEMENHUB 1.139,16 0,15 1,40 24,09 0,37 45,51 7,33 31,42 181,02
6 KLHK 59,07 5,75
7 KEMENHAN 40,72 0,65 181,02 28,36 94,15
8 KEMENPDTTRANS 2,01 115,11 16,92 86,72
9 KEMENRISTEKDIKTI 0,15 161,28 233,61 233,61 37,56
10 KEMENAG 86,72 8,68 36,14
11 KEMENTAN 181,02 6,01 29,98
12 KEMENDIKBUD 29,79
13 KEJAKSAAN 2,01 46,31 0,32 0,68 45,83 92,14 16,92
14 PPATK 0,67 14,93
15 KEMENKEU 27,66
16 KKP 186,12 8,68
17 MA 37,56 37,56 7,05
18 KEMENPERINDUS 6,37
19 BPN 1,14 35,00 36,14 5,02
20 KEMENKUMHAM 29,80 0,18 29,98 4,09
21 KEMENSOS 2,56
22 LPP RRI 1,40 0,03 28,39 29,79 2,40
23 BNN 16,92 16,92 1,65
24 KEMENPANRB 14,93 14,93 5,75 1,63
25 BATAN 8,68 8,68 0,78
26 BPS 1,30 1,30 0,36 5,75 0,68
27 SETNEG 3,88 6,37 6,37 0,67
28 BPOM 5,02 5,02 0,51
29 LAN 0,21 0,21 3,88 3,88 0,36
30 BASARNAS 2,56 2,56 0,32
31 LIPI 2,21 0,20 2,40 0,23
32 BKN 1,65 1,65 0,04
1,63 1,63 0,04
GRAND TOTAL 0,78 0,78 0,01
4.938,10
0,68 0,68
0,67 0,67

0,51 0,51 115,11 0,04 0,04 0,04
0,36 0,36 166,28 352,40 467,51
0,32 0,32
0,23 0,23
0,04 0,04

0,01 0,01
1.453,49 3.016,45 4.470,58

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3b
Perkembangan Realisasi

Pendapatan Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya

[ Triliun Rupiah ]

25,00

20,00 20,16
15,00
10,00 17,55 9,79
7,90
5,00 12,03
0,00 9,64 5,43

5,07 2015 10,37 0,47 4,94
3,90 Realisasi DN 6,60 4,47
1,17
2014 2016 2017 s.d. Juni 2018
2014 1,17 Realisasi LN Total Penerimaan Hibah
3,90 s.d. Juni 2018
Sumber Hibah 5,07 2015 2016 2017 4,47
9,64 6,60 10,37 0,47
Realisasi DN 7,90 5,43 9,79 4,94
17,55 12,03 20,16
Realisasi LN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Total Penerimaan Hibah

Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya

[ Triliun Rupiah ]

25,00

20,00 20,16
15,00
10,00 17,55

5,00 16,09 12,03 19,63
- 10,80
1,45
5,07 2015 1,23 0,53 4,94
2,23 2016 2017 4,82
Mll KPPN Tdk Mll KPPN 0,12
2,85 Total Penerimaan Hibah s.d. Juni 2018
2014
2014 2,85 s.d. Juni 2018
2,23 0,12
Tahun 5,07 2015 2016 2017 4,82
1,45 1,23 0,53 4,94
Melalui KPPN 16,09 10,80 19,63
17,55 12,03 20,16
Tidak Melalui KPPN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jumlah

Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya

[ Triliun Rupiah ]

25,00

20,00 17,55 20,16
15,00 2,20 4,56
10,00 3,37
3,98
5,00 11,97
- 5,07 12,03 11,63 4,94
0,99 2015 1,66 2017 0,19
1,13 1,38 1,62
2,95 3,13
8,99
2014 s.d. Juni 2018
2016

Uang Barang Jasa Total

2014 2015 2016 2017 s.d. Juni 2018
11,97 8,99 11,63 3,13
Uang 2,95 3,37 1,38 3,98 1,62
2,20 1,66 4,56 0,19
Barang 1,13 17,55 20,16 4,94
12,03
Jasa 0,99

Total 5,07

Sumber: Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Bagian 3c
Perkembangan Realisasi
Belanja Hibah dan Belanja

Terkait Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Belanja Hibah dan
Belanja Terkait Hibah Pemerintah (1)

10.000,00 8.897,37 [ Milyar Rupiah ]
9.000,00
8.000,00 6.081,63 6.271,80 26,38277,61
7.000,00 s.d. Juni 2018
6.000,00 7.116,80
5.000,00
4.000,00 5.423,12
3.000,00
2.000,00 2.274,60 4.218,05
1.000,00
- 835,82
2014
2015 2016 2017
Belanja Terkait Hibah Belanja Hibah LN Belanja Hibah DN DIPA

Keterang an 2014 2015 2016 2017 s.d. Juni 2018

DIPA 2.274,60 6.081,63 8.897,37 6.271,80 277,61
Belanja Terkait Hibah - 0,16 - - 0,08
-
Belanja Hibah LN 71,69 43,60 13,11 22,55
Belanja Hibah DN 835,82 4.218,05 7.116,80 5.423,12 26,38
Total Belanja Hibah 907,51 4.261,81 7.129,92 5.445,67 26,46
Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Belanja Hibah dan
Belanja Terkait Hibah Pemerintah (2)

Tahun Belanja Hibah Dalam Negeri Belanja Hibah Luar Negeri Belanja terkait
(On Granting) Hibah (Banking

Commission)

Penerima Realisasi Penerima Realisasi Realisasi
Pemerintah Daerah Rp33.416.506.069 ---
2014 Rp 835.816.648.146 1.Universitas Al Azhar Mesir Rp34.545.000.000
Pemerintah Daerah
2015 2.Indonesian Muslim Association in
Pemerintah Daerah
2016 Pemerintah Daerah America Maryland
2017 Pemerintah Daerah
s.d. 3.Pemerintah Suriah, Serbia, Rp 3.731.400.000
Juni
2018 Bosnia Herzegovina dan Palestina

Rp 4.218.053.910.693 1.Organisasi internasional NECDO Rp 5.000.000.000 Rp 157.252.069
Rp 5.000.000.000
2.Indonesian Muslim Centre of

Queenstand LTD

3. Pemerintah Palau Rp12.501.375.000
Rp14.065.000.000
4. Pemerintah Palestina Rp 7.036.719.000
Rp13.114.000.000
5. UNOCHA Rp22.547.908.280

Rp 7.116.803.667.130 Pemerintah Laos ---
---
Rp 5.423.119.350.876 Sekretariat Melanesian Spearhead

Group (MSG)

Rp 26.378.604.831 --- --- Rp 80.575.168

Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3d
Opini BPK

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2017

Tahun Opini
2008
2009 - 2011 Tidak Memberikan Pendapat
2012
2013 - 2017 Wajar Dengan Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas

Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini
LKBUN*

*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikan opini
atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Temuan BPK Terkait Hibah

25,00 [ Triliun Rupiah ]

20

19 18
16
20,00 17,55 16 20,16 14
15,00 12 12,03 12
10,00 10
8

6,97 5,07 3 2,85 6
5,00 2,42 2015 0,11 2016 4
2
2,70 2014 -
-
2017 -
2013 0

Realisasi Hibah (LHS) Temuan terkait Hibah (LHS) Jumlah K/L yang Mendapat Temuan Terkait Hibah (RHS)

Sumber: Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*) Tahun 2013 – 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Tahun 2015 - 2017 LKPP (DJPB – Kemenkeu)

Bagian 4
Ekstra Slide

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung

Jenis Hibah Perencanaan Grant Penganggaran Pelaksanaan dan
Agreement Pencairan

• Daftar • Menteri 1. Uang Untuk Membiayai • Tender dan KPBJ
Rencana Keuangan Cq Kegiatan : • Pencairan melalui :
Kegiatan DJPPR Penuangan dalam DIPA;
Hibah On Treasury
Hibah yang (DRKH) • Pertanggungjawaban :
Direncanakan
NOD- SP3

2. Barang dan Jasa: Tanpa  BAST-SP3HL BJS
DIPA dan tidak perlu
direvisi

•Tanpa DRKH Menteri/ 1. Uang Untuk Membiayai • Tender dan KPBJ
Pimpinan Kegiatan : • Pencairan
Lembaga/ Penuangan dalam DIPA Off Treasury;
Pejabat yang (dapat direvisi sewaktu-
diberi Kuasa waktu sepanjang tahun; • Pertangungjawaban :
bersifat on top Uang – SPHL
Hibah menambah pagu,dan
Langsung Belanja dapat mendahului

DIPA);

2. Barang dan Jasa : Tanpa  BAST - SP3HL BJS
DIPA dan tidak perlu
direvisi; Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai
Kegiatan (DRKH – On Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Penganggaran Pelaksanaan Type 1
Penandatanganan
K/L menyiapkan K/L mengajukan K/L melaksanakan Pelaporan
usulan kegiatan Kemenkeu melakukan pencantuman dana pengadaan dan
ke Bappenas dan negosiasi dan membuat kontrak Dit EAS DJPPR
dalam dokumen menyusun
menyiapkan penandatanganan anggaran ke Laporan
readiness criteria Grant Agreement Kemenkeu
Keuangan BA
999.02

berdasarkan NoD
dari donor

Bappenas menilai Kemenkeu K/L melaksanakan KPPN
kelayakan dan menyampaikan pencairan dana menerbitkan SP3
kesiapan proyek RUU APBN dan hibah ke KPPN berdasarkan NoD
dan menyusun Nota Keuangan ke
Daftar Kegiatan
(DRKH) DPR

DPR menyetujui
APBN

K/L dan Kemenkeu K/L menyusun
menyusun DIPA Laporan SAI
berdasarkan SP3

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai
Kegiatan (DRKH – Off Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Penganggaran Pelaksanaan Type 2
Penandatanganan
Pelaporan

K/L menyiapkan Kemenkeu melakukan K/L mengajukan K/L melaksanakan KPPN
usulan kegiatan negosiasi dan permohonan Ijin pengadaan dan menerbitkan
ke Bappenas dan pembukaan rekening membuat kontrak
penandatanganan SPHL
menyiapkan Grant Agreement ke Kemenkeu
readiness criteria
Kemenkeu K/L melaksanakan Dit EAS DJPPR
Bappenas menilai menyampaikan ijin pencairan dana menyusun
kelayakan dan hibah dari Laporan
kesiapan proyek pembukaan Rekening Hibah
dan menyusun rekening Bendahara Keuangan BA
Daftar Kegiatan Pengeluaran 999.02
(DRKH)
K/L mengajukan berdasarkan
K/L dan Kemenkeu pengesahan SPHL dari KPPN
menyusun DIPA
pendapatan dan K/L menyusun
belanja yang Laporan SAI
berdasarkan
bersumber dari
hibah ke KPPN SPHL

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa
(DRKH – Off Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Pelaksanaan Type 3
Penandatanganan
Pelaporan

K/L menyiapkan Kemenkeu melakukan K/L mengajukan permohonan KPPN
usulan kegiatan negosiasi dan penerbitan nomor register menerbitkan
ke Bappenas dan Persetujuan
penandatanganan K/L mengajukan pengesahan MPHL-BJS
menyiapkan Grant Agreement pendapatan yang bersumber
readiness criteria Dit EAS DJPPR
dari hibah ke DJPPR menyusun
Bappenas menilai (SP3HL-BJS) Laporan
kelayakan dan
kesiapan proyek Dit EAS DJPPR menerbitkan Keuangan BA
dan menyusun nomor register dan SP3HL- 999.02
Daftar Kegiatan
(DRKH) BJS berdasarkan
MPHL-BJS dari
K/L mengajukan pengesahan
belanja yang bersumber dari KPPN

hibah ke KPPN K/L menyusun
(MPHL-BJS) Laporan SAI
berdasarkan
MPHL-BJS

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengelolaan Hibah Langsung Uang
(Non DRKH – Off Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Penganggaran Pelaksanaan Type 4
Penandatanganan
K/L menyiapkan K/L mengajukan K/L melaksanakan Pelaporan
usulan KL melakukan permohonan pengadaan dan
negosiasi dan membuat kontrak KPPN
kegiatan/proposal penandatanganan penerbitan nomor menerbitkan
ke Donor Grant Agreement register
dengan Donor SPHL

K/L mengajukan K/L melaksanakan Dit EAS DJPPR
permohonan Ijin pencairan dana menyusun
pembukaan rekening hibah dari Laporan
Rekening Hibah
ke Kemenkeu Bendahara Keuangan BA
Pengeluaran 999.02
Kemenkeu
menyampaikan ijin K/L mengajukan berdasarkan
pengesahan SPHL dari KPPN
pembukaan
rekening pendapatan dan K/L menyusun
belanja yang Laporan SAI
K/L dan Kemenkeu berdasarkan
menyusun DIPA bersumber dari
hibah ke KPPN SPHL

(SP2HL)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia