Buku Saku Hibah & FAQ

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa
(Non DRKH – Off Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Pelaksanaan Type 5
Penandatanganan
Pelaporan

K/L menyiapkan KL melakukan K/L mengajukan permohonan KPPN
usulan negosiasi dan penerbitan nomor register menerbitkan
penandatanganan Persetujuan
kegiatan/proposal Grant Agreement MPHL-BJS
ke Donor dengan Donor

K/L mengajukan pengesahan Dit EAS DJPPR
pendapatan yang bersumber menyusun
Laporan
dari hibah ke DJPPR
(SP3HL-BJS) Keuangan BA
999.02
Dit EAS DJPPR menerbitkan
nomor register dan SP3HL- berdasarkan
MPHL-BJS dari
BJS
KPPN
K/L mengajukan pengesahan
belanja yang bersumber dari K/L menyusun
Laporan SAI
hibah ke KPPN berdasarkan
(MPHL-BJS) MPHL-BJS

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD
(Non DRKH – Off Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Penganggaran Pelaksanaan Type 6
Penandatanganan
Pelaporan

K/L menyiapkan KL melakukan K/L mengajukan K/L menunjuk BPP KPPN
usulan negosiasi dan permohonan dan PPK di Daerah menerbitkan
penandatanganan
kegiatan/proposal Grant Agreement penerbitan nomor PPK melaksanakan SPHL
ke Donor dengan Donor register pengadaan dan
Dit EAS DJPPR
K/L mengajukan membuat kontrak, menyusun
permohonan Ijin BPP mencairkan dana Laporan
pembukaan rekening
hibah Keuangan BA
ke Kemenkeu 999.02
PPK dan BPP
Kemenkeu membuat laporan berdasarkan
menyampaikan ijin SPHL dari KPPN
kepada K/L
pembukaan K/L menyusun
rekening K/L mengajukan Laporan SAI
pengesahan berdasarkan

pendapatan dan SPHL
belanja yang
K/L dan Kemenkeu
menyusun DIPA bersumber dari hibah
ke KPPN (SP2HL)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD
(Non DRKH – Off Treasury)

Perencanaan Negosiasi/ Pelaksanaan Type 7
Penandatanganan
Pelaporan

K/L menyiapkan KL melakukan K/L mengajukan permohonan penerbitan nomor KPPN
usulan negosiasi dan register menerbitkan
penandatanganan Persetujuan
kegiatan/proposal Grant Agreement K/L membuat BASTO dengan Daerah MPHL-BJS
ke Donor dengan Donor

K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang Dit EAS DJPPR
bersumber dari hibah ke DJPPR menyusun
(SP3HL-BJS) Laporan

Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register Keuangan BA
dan SP3HL-BJS 999.02

berdasarkan
MPHL-BJS dari

KPPN

K/L mengajukan pengesahan belanja yang K/L menyusun
bersumber dari hibah ke KPPN Laporan SAI
(MPHL-BJS) berdasarkan
MPHL-BJS

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tax Exemption (1)

PP 42/1995 Proyek
jo. PP 43/2000 Pemerintah
jo. PP 25/2001 yang dibiayai

dengan
pinjaman dan

hibah luar
negeri

KMK 239/KMK.01/1996
jo. KMK 463/KMK.01/1998
jo. KMK 486/KMK.04/2000

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tax Exemption (2)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

APBD APBN

Belanja Belanja Hibah Pendapatan Hibah
Operasional
Laporan LKPP
Transfer Keuangan
Dana

Laporan KPUD/ Register Revisi SP2HL
Penggunaan BAWASLU DIPA
Dana ke Pemda

SPHL KPPN

Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada :

a. Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan
penyelenggaraan Pilkada;

b. Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1)

1. Penyediaan Belanja Hibah

DJPPR Kementerian /
Lembaga
Menteri Keuangan DJA PPA KPA
Menyampaikan RAB,
1 Menyampaikan alokasi KAK dalam rangka
ke K/L terkait, dan transfer dana hibah
Menyampaikan meminta agar K/L
Rincian Alokasi menyampaikan RAB 3
Anggaran Hibah dan KAK
Pemerintah/
Lembaga Asing 2a

2c 2b 2d
Menetapkan PPK dan PPSPM
Menetapkan Mengusulkan Pejabat
Pejabat DJPU DJPU sebagai KPA
sebagai KPA

Mengesahkan DIPA Mengajukan RDP Menyusun RDP dilampiri
6 dilampiri dokumen RAB, KAK dan SPTJM yang
RAB, KAK dan SPTJM ditandatangani KPA
ke DJA
4
5
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (2)

2. Pencairan Belanja Hibah

DJA DJPPR Kementerian/Lembaga DJPBn

6 PPA KPA
Proses revisi
anggaran dalam 1 2
hal terdapat
selisih kurs Memberitahukan Menyampaikan surat
DIPA Hibah ke permintaan pencairan belanja
Pemerintah/
hibah dengan dilampiri :
Lembaga Asing ke SPTJM, Surat Keterangan
K/L terkait Rekening Penerima Hibah, dan
Rekening Koran Penerima

Hibah.

5 Memproses SPM 4
dalam rangka
Pengajuan revisi KPPN Pinjaman
anggaran dalam hal pencairan hibah ke dan Hibah
terdapat selisih kurs Pemerintah/Lembaga
menerbitkan
Asing SP2D

3

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (3)

3. Pelaporan Belanja Hibah Kementerian/Lembaga DJPBn

DJPPR
DJA

PPA KPA

Bertanggungjawab atas Bertanggungjawab atas
transfer dari kas penggunaan anggaran dan
negara ke rekening
Pemerintah/ Lembaga pencapaian output
Asing penerima hibah

Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu ke
PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (1)

 Mengapa setiap perjanjian hibah harus diregistrasi?

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa untuk setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan
perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan

 Apa persyaratan pengajuan nomor registrasi hibah?

 Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk uang dilampiri dengan:
a. Perjanjian hibah;
b. Ringkasan Hibah;
c. Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.

 Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk barang/Jasa/Surat Berharga dilampiri
dengan:
a. Perjanjian hibah;
b. Ringkasan Hibah;
c. Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.

 Untuk format dokumen Ringkasan hibah sesuai dengan Lampiran Huruf C PMK 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah

 Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli /
salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

 Apa saja unsur-unsur pada Naskah Perjanjian Hibah?

Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan, dan ketentuan serta persyaratan,

dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (2)

 Apakah terdapat format Berita Acara Serah Terima?

Tidak terdapat format baku dokumen Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima, namun
demikian Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima setidaknya memiliki unsur-unsur
yang harus dipenuhi, antara lain Tanggal Serah Terima, Pihak Pemberi dan Penerima, Tujuan
Penyerahan, Nilai Nominal, Bentuk Hibah, dan Rincian Harga per Barang.

 Bagaimana jika dalam Berita Acara Serah Terima tidak diketahui nilai hibah yang
diterima?

 Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah dapat melakukan
estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima dan kemudian dituangkan pada
dokumen BAST atau lampiran dokumen BAST yang dan disetujui oleh pihak pemberi dan penerima
hibah

 Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, maka untuk nilai dalam Rupiahnya
dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST

 Siapa yang memandatangani BAST?

BAST ditandatangani oleh Pemberi Hibah (Donor) dan Penerima Hibah (KL yaitu PA/KPA atau Pejabat
yang ditunjuk/didelegasi oleh PA/KPA)

 Siapa yang melakukan pengajuan pengesahan hibah?

Pengajuan pengesahan hibah dilakukan oleh penerima hibah, yang pengajuan pengesahannya
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (3)

 Kapan penerimaan hibah (hibah yang pencairannya tidak melalui BUN/KPPN)
diakui?

Penerimaan hibah diakui pada saat pengesahan di Kuasa BUN. Hibah uang saat terbit SPHL/SP3HL dan
hibah barang/jasa/surat berharga saat Persetujuan MPHLBJS berdasarkan BAST

 Akun apa saja yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari
hibah pada Kementerian Lembaga?

Akun yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari hibah adalah:
52XXXX Belanja Barang dan Jasa
53XXXX Belanja Modal
57XXXX Belanja Bantuan Sosial

 Bila Kementerian Lembaga (KL) menerima hibah uang yang nantinya digunakan
untuk pengadaan barang (aset) dan barang (aset) tersebut akan diteruskan
kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, akun apa yang sebaiknya digunakan?

Bila barang (aset) yang akan dibeli akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, sebaiknya
KL menggunakan akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda) saat
melakukan pengadaan/belanja

 Hibah apa saja yang memerlukan revisi DIPA?

Hanya hibah uang untuk membiayai kegiatan yang memerlukan revisi DIPA, sedangkan hibah
barang/jasa/surat berharga tidak memerlukan revisi DIPA

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (4)

 Dicatat dimana saja hibah yang telah disahkan?

Untuk hibah uang yang telah disahkan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional (LO), Neraca (bila hibah menimbulkan pertambahan aset)

 Kapan Rekonsiliasi/konfimasi hibah antara Kementerian Lembaga (KL) dan DJPPR
dilakukan?

Sesuai amanat PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, KL
melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari
pemberi hibah secara triwulan

 Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi antara Kementerian Lembaga (KL) dan
DJPPR, nilai mana yang akan dicantumkan dalam Berita Acara?

Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi nilai penerimaan hibah yang dicantumkan dalam berita acara
adalah penerimaan hibah yang telah disahkan oleh Kuasa BUN

 Bagaimana perlakuan atas sisa dana hibah yang kegiatannya telah selesai?

Saat kegiatan telah selesai dan masih terdapat sisa dana hibah, maka Kementerian Lembaga harus
menyetorkan kepada Kas Negara, kecuali bila dinyatakan lain dalam Perjanjian Hibah

 Berapa nilai aset terendah dari suatu barang yang layak diserahterimakan ke
Pemerintah/Counterpart sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan?

Kementerian Keuangan tidak mengatur batasan minimal nilai aset yang akan diserahterimakan atau
dihibahkan antara pihak pemberi (donor) dengan pihak penerima

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (5)

 Bagaimana untuk aset yang diadakan oleh donor tetapi digunakan oleh KL untuk
kepentingan proyek. Apakah aset tersebut harus di BAST kan atau bisa digunakan
saja oleh KL?

Jika akan digunakan oleh KL maka aset tersebut di BAST kan ke KL

 Apakah terdapat peraturan terkait tata cara pemberian aset saat proyek akan
berakhir?

Pada prinsipnya pemberian aset dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan/urgensi masing-masing
pihak, baik pada awal proyek, pertengahan proyek maupun saat proyek berakhir yang ditandai dengan
BAST

 Bagaimana tentang barang habis pakai (contoh: ban dan spare part kendaraan),
ketika diganti karena telah usang untuk tujuan perawatan, apa yang harus
dilakukan atas spare part bekas dimaksud yang terkadang ada yang cukup mahal?
Apa bukti pendukung yang harus disiapkan?

Jika belum di BAST kan maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab donor namun apabila sudah di
BAST kan, maka akan menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2018
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda Lantai 7
Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712

www.djppr.kemenkeu.go.id
Email : [email protected]