Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PKP

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

MODUL PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2020

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Hak Cipta © Pada:
Lembaga Administrasi Negara EdisiTahun 2020
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 10
Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197
Fax. (62 21) 3800188

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK

Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas TIM PENGARAH
SUBSTANSI:
1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm
3. ………………………………………………

TIM PENULIS MODUL:
1. Haris Iriyanto, S.Sos, M.Pd
2. Dr. Haryanto, M.Pd
3. ……………………………………..

REKA CETAK : ......
COVER : ....
Jakarta – LAN – 2020 ISBN: ........

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran perlu
kiranya menetapkan 3 (tiga) pendekatan penting, yaitu Anggaran Terpadu
(Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka menengah (Medium Term
Expenditure framework). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran terpadu
dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan
Organisasi Perangkat Daerah.
Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/D)
berpedoman kepada rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) dengan
memperhitungkan ketersediaan anggaran.
Pengembangan kompetensi ASN, menjadi syarat mutlak untuk melakukan
business process sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah
satunya adalah melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
yang dilakukan melalui kegiatan inisiatif dalam rangka pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung visi dan misi organisasi.
Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan terus
melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman.
Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan
kompetensi bagi Pejabat Pengawas telah dilakukan oleh Lembaga
Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.
Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan
terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran
sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu
peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan
pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian,
kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami
membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar
ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

DAFTAR ISI
Hal.

LEMBAR HAK CIPTA ……………………………………………………… ii
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………. iv
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. vi
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………. vii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL …………………………………….. viii
BAB I PENDAHULUAN …..………………..……………………………… 1

A. Latar Belakang ……………………..……………………………. 1
B. Deskripsi Singkat ..………………………………………………. 2
C. Tujuan Pembelajaran …..……………………………………….. 2
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ………………………..... 2
BAB II KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN PENGANGGARAN …………………………………………. 4
A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ……..………. 4
B. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah .. 10
C. Proses Perencanaan ………………………………………….. 11
D. Konsepsi Penganggaran ……………………………………… 13
E. Latihan Soal ……………..……………………………………… 22
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………………… 22
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NEGARA (APBN) & ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) ……………………………………. 23
A. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) ………………………………………………. 24
B. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) ……………………………………………….. 27
C. Latihan Soal ……………………….………………………….. 32
C. Umpan Balik dan Tindak Lanjut …………………………….. 32

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

BAB IV PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK …………………………… 33
A. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/
Lembaga (K/L) ………………………………………………… 33
B. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) …………………………………… 40
C. Praktik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Pelayanan Publik ……………………………………………... 52
D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………………... 53

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………… 54
LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………….. 54

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

DAFTAR TABEL

Hal.
Tabel 1 Substansi Dokumen Perencanaan Pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Tingkat Nasional dan Daerah) …..... 8
Tabel 2 Substansi Dalam Penyusunan APBN Berdasarkan Alur

Proses ……………………………………………………………… 25
Tabel 3 Substansi Dalam Penyusunan APBD Berdasarkan Alur

Proses ……………………………………………………………… 28
Tabel 4 Contoh Formulir 3 RKA-K/L Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ………………........... 37
Tabel 5 Contoh Formulir 3 RKA-K/L Program Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran …………........... 38
Tabel 6 Contoh Formulir 3 RKA-K/L Program Penyediaan dan

Pelayanan Informasi Statistik ………………………………….. 39
Tabel 7 Contoh Formulir RKA SKPD ……………………………..…..... 46

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hal.
Visualisasi Elemen Penyusun Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional …………………………………… 7

Gambar 2 Kerangka Reformas Bidang Keuangan Negara
Relevansinya dengan Organisasi Sektor Publik ………… 18
Gambar 3 Proses Penyusunan APBN ………………………………… 24
Gambar 4 Proses Penyusunan APBD di Provinsi DKI Jakarta …….. 27
Gambar 5 Substansi Formulir RKA K/L ………………………………. 35
Gambar 6 Bagan Alur Penyusunan RKA SKPD …………………….. 43

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan
pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Bacalah secara cermat semua materi yang ada dan pahami tujuan

pembelajaran yang tertera pada setiap awal bab, apabila terdapat hal-
hal yang kurang jelas dapat dilakukan tanya jawab dengan fasilitator
dalam kegiatan pembelajaran di kelas;
b. Cobalah untuk mengerjakan latihan dan evaluasi yang ada pada setiap
akhir bab pada modul ini;
c. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu
dan studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pemahaman
materi;
d. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-
bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir
modul ini;
e. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan
coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di
dalam Pasal 14 dikatakan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan
APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga tahun berikutnya, yang disusun
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan
belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang
disusun, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasil
pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang
tentang APBN tahun berikutnya. Dan di dalam pasal 19, dikatakan bahwa
dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya, yang
disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah
tahun anggaran yang sudah disusun, lalu disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD, hasil
pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Melengkapi hal
tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pedoman dalam
penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang dimulai dari
RPJPN sampai dengan RKA-K/L.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

B. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini ditujukan untuk membekali Peserta agar mampu
menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui proses pembelajaran
meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan
pembangunan, proses mengidentifikasi inisiatif kegiatan sesuai tugas
pokok dan fungsi dan melakukan praktik/latihan menyusun Rencana
Kerja Anggaran (RKA).

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran mata pelatihan ini:
1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Peserta
diharapkan mampu menyusun rencana kerja anggaran (RKA)
Pelayanan Publik.

2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat :
a. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan;
b. Mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan
fungsi;
c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Materi Pokok dalam mata pelatihan ini terdiri atas:
1. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran;
2. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.

Sub Materi Pokok dalam mata pelatihan ini meliputi:
1.1. Perencanaan Pembangunan Nasional;
1.2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

1.3. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
1.4. Proses Perencanaan;
1.5. Konsepsi Penganggaran;
2.1. Pentingnya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2.2. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara /

Daerah (APBN/D);
3.3.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga

(RKA-K/L);
3.4.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD).

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

BAB II
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN PENGANGGARAN

Indikator Keberhasilan:
Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat
menjelaskan konsep perencanaan pembangunan nasional dan

penganggaran.

A. Perencanaan Pembangunan Nasional
Pada bagian ini disajikan konsep perencanaan pembangunan yang
meliputi (1) Pengertian tentang Perencanaan (2) Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Daerah;

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan
Istilah perencanaan memiliki pengertian yang berbeda menurut para
ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari
para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka
sendiri. Menurut Conyers dkk. (1994), perencanaan adalah suatu
proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan
sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang
akan datang.

Menurut Wedgewood-Oppenheim sebagaimana dikutip oleh Lawton
dkk (1995), menyatakan bahwa :
“perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-
tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai
suatu proses argumen logis ke dalam penerapan kebijaksanaan
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan- tujuan (planning can be
seen as a process whereby aims, factual evidences and assumptions

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

are translated by a process of logical arguments into appropiate
policie which are intended to achieve aims)”.

Menurut Harold Koontz dkk (1995), menyatakan bahwa :
“perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan
dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan,
prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif
yang ada (planning is the function of a manager which involves the
selection from alternatives of objectives, policies, prosedures, and
programmes)”.

Menurut LAN-DSE (1999), unsur-unsur perencanaan sebagai
berikut :
1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan, berarti :

a. Memilih prioritas,
b. Memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan.
2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya, yang berarti:

a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan
anggaran,

b. Pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan, yang

berarti: tujuan harus jelas (baik dari sisi ekonomi, politik, sosial,
ideologi atau kombinasi dari semuanya).
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus
(continue), yang berarti diperlukan reformulasi rencana dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Sedangkan Arsyad (2002) menyatakan ada 4 (empat) elemen dasar
perencanaan, yakni:
1. Merencanakan berarti memilih;
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
4. Perencanaan untuk masa depan.

Sementara itu, definisi pembangunan menurut United Nation adalah
suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah
sebuah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas stuktur
sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi
penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan
kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan
tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam
merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala
nasional maupun skala daerah.

Adapun definisi Perencanaan Pembangunan berdasarkan Undang-
Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah :
“perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. “Sedangkan definisi
pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara”.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disintesiskan bahwa
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.

Merujuk kepada definisi yang telah disusun di atas, diperoleh
beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan
perencanaan, yaitu: 1) masa depan (waktu), 2) urutan (prioritas), dan
3) sumber daya yang terbatas.

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur sistem
perencanaan pemerintah pusat dan sistem perencanaan pemerintah
daerah, dijelaskan dalam Gambar.1 dibawah ini :

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN

Pedoman Pedoman

Renstra K/L Renja K/L RKA K/L

PEMERINTAH PUSAT RTRWN Pedoman Pedoman Bahan
Nasional Bahan

RPJP Pedoman Dijabarkan Pedoman
Nasional
RPJM Nasional RKP RAPBN APBN

Diacu Diperhatikan Diacu dan
diserasikan

melalui
Musrenbang

Pedoman Dijabarkan Pedoman

PEMERINTAH DAERAH RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD

RTRW Daerah Pedoman Pedoman
Bahan Bahan

Renstra SKPD Renja SKPD/ RKA SKPD/

Pedoman UKPD Pedoman UKPD

Gambar. 1. Visualisasi Elemen Penyusun Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Gambar.1 menjelaskan bahwa SPPN adalah: (a) satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan, (b) bertujuan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan, (c) pelaksanaannya oleh unsur penyelenggara
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua

bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Elemen penyusun dari SPPN berdasarkan gambar

di atas adalah: RPJPN, RTRWN, RPJMN, RKP, Renstra Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Renja

Kementerian/Lembaga (di tingkat pusat), RPJPD, RTRWD, RPJMD,

RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD (di tingkat daerah). Tabel.1 yang

tercantum pada halaman berikut, memaparkan substansi dari masing-

masing dokumen perencanaan.

Tabel.1 Substansi dokumen perencanaan pada Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Tingkat Nasional dan Daerah)

Dokumen Perencanaan Substansi

12

Rencana Kerja Penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas
Pemerintah (RKP) pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk
arah kebijakan fiskal, serta program K/L,
lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada
Pemerintah (RKP) RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Dokumen Perencanaan Substansi

12

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Berpedoman pada Renstra-KL dan
Kementerian/Lembaga mengacu pada prioritas pembangunan
nasional dan pagu indikatif, serta memuat
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Berpedoman kepada Renstra SKPD dan
SKPD mengacu kepada RKP, memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

APBN APBN adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

RKA K/L RKA-KL merupakan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran
dari RKP dan Renja K/L yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran.

APBD APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

RKA SKPD RKA SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

B. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan Pusat
dan Daerah antara lain :
1. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa
Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian
berdasarkan pemetaan urusan Pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan pilihan
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk
mencapai target pembangunan nasional;
2. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa
untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi
teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga
Pemerintah non Kementerian dan Daerah.

3. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa
koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau
Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Daerah
dikoordinasikan oleh Menteri dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan.

4. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

5. Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
• Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah;

6. Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional,
• Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan,
keamanan, politik luar negeri.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

• Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan
kewenangan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu
dan bayi, angka partisipasi murni, dll.

• Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran
prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua
tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

7. Penyusunan RKP didasarkan pada kebijakan money follows program
yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik,
Holistik, Integratif dan Spasial.

8. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran
Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dari
awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan
untuk :
• Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);
• Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah
(APBD);
• Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi
pembangunan).

9. Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah → forum antara pusat
dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan
dalam penyusunan Rancangan Awal RKP.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional → forum antara
Pusat dan Daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai
masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP.

C. Proses Perencanaan
Terdapat 4 (empat) pendekatan yang dilakukan dalam proses
perencanaan antara lain:
1. Pendekatan Politik
Pemilihan Presiden / Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

misi dalam RPJMN/RPJMD;
Contohnya “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada
RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,
lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Visi, Misi & Program
Calon Kepala Daerah menjadi RPJM-D setelah yang bersangkutan
terpilih menjadi Kepala Daerah.

2. Proses Teknokratis
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Contohnya menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen
sumber daya pada negara oleh kelompok teknokrat. Teknokrat
adalah cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan. Cendekia
adalah orang pandai dalam suatu bidang ilmu, ciri-cirinya adalah
menguasai suatu bidang ilmu/teknologi. Pendekatan perencanaan
pembangunan yang bersifat melibatkan-mengakomodasi keilmiahan
dan perkembangan teknologi, yang secara profesional sesuai ilmu
perencanaan pada bidang-bidangnya (perencanaan anggaran,
perencanaan tata ruang, perencanaan pengembangan sistem
informasi, dll).

3. Partisipatif
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Contoh perencanaan partisipatif adalah mengandung makna adanya
keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka,

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa
percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri
tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

4. Proses Top Down dan Bottom-Up
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Contohnya adalah perencanaan yang disusun berdasarkan
kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh
masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama antara
pemerintah dan juga masyarakat sehingga peran antar satu dan
keduanya saling berkaitan.

D. Konsepsi Penganggaran
Anggaran merupakan rencana tindakan manajerial untuk mencapai
tujuan organisasi. Negara/Daerah sebagai suatu entitas sektor publik
juga memanfaatkan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Beberapa definisi mengenai anggaran adalah sebagai berikut:
a. Budget (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara

sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang
dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka
waktu (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 1985).
b. Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan
yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana,
pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan.
Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri,
implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap
pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana
(Supriyanto, 1985).
c. Anggaran merupakan alat yang utama dalam perencanaan jangka
pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi (Anthony,
2007).

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

d. Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan
sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu
periode tertentu (Garrison, 2008).

Perencanaan merupakan bagian yang penting dalam penganggaran,
yang mengungkapkan apa yang akan dilakukan pada masa yang akan
datang. Perencanaan yang telah disusun kemudian direalisasikan
dalam bentuk anggaran, untuk diimplementasikan ke dalam
pembangunan.
1. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik berfungsi sebagai berikut:
1.1.Alat perencanaan, melalui: penentuan tujuan dan sasaran,

perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian dana,
penentuan indikator kinerja;
1.2.Alat pengendalian, melalui: pembandingan kinerja aktual dengan
yang dianggarkan, penghitungan selisih anggaran, penentuan
penyebab baik yang mampu atur (controllable) maupun yang tak
mampu atur (uncontrollable), perevisian standar biaya atau
target anggaran berikutnya;
1.3.Alat kebijakan fiskal dalam menstabilkan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi;
1.4.Alat politik;
1.5.Alat koordinasi dan komunikasi;
1.6.Alat penilaian kinerja;
1.7.Alat motivasi;
1.8.Alat untuk menciptakan ruang publik;

2. Bentuk Anggaran Sektor Publik
Bentuk anggaran sektor publik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
2.1.Anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan
kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan;
2.2.Anggaran modal / investasi yang menunjukkan rencana jangka

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.

3. Jenis Anggaran Sektor Publik
Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik adalah:
3.1.Anggaran tradisional, dengan ciri-ciri: (i) cara penyusunan
anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism, (ii) struktur
dan susunan anggaran yang bersifat line-item, (iii) cenderung
sentralistis, (iv) bersifat spesifikasi, (v) tahunan,
(vi) menggunakan prinsip anggaran bruto, dan (vii) berimbang
dinamis;
3.2.Anggaran dengan pendekatan new public management terdiri
dari:
a) Planning Programming and Budgeting System (PPBS), yaitu:
teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan
tujuan, penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya
berdasarkan analisis ekonomi;
b) Zero Based Budgeting (ZBB) adalah: anggaran yang disusun
dengan menganalisis operasi yang sedang berlangsung dan
kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan dengan
dasar kebutuhan dan kegunaannya bagi organisasi;
c) Performance Budgeting adalah: anggaran dengan
pendekatan kinerja yang menekankan pada konsep value for
money dan pengawasan atas kinerja output. Pengawasan dan
pengendalian dominasi Pemerintah melalui internal cost
awareness, audit keuangan dan kinerja, serta evaluasi kinerja
eksternal dapat dimungkinkan melalui penerapan anggaran
jenis ini. Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang
mencakup penyusunan program dan tolok ukur kinerja
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

4. Transformasi Anggaran Metode Tradisional ke Anggaran
Berbasis Kinerja
4.1.Anggaran Metode Tradisional
Penyusunan anggaran metode tradisional (item-line budget)
tidak didasarkan pada analisis rangkaian kegiatan yang
dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Metode ini
lebih menitikberatkan pada kebutuhan belanja/pengeluaran dan
tidak diperiksa dan diteliti sistem pertanggungjawabannya,
dengan pengertian lain, penggunaan dana tersebut tidak
diperiksa dan diteliti efektivitas dan efisiensinya.

Tolok ukur keberhasilan metode ini ditunjukkan dengan adanya
keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja.
Namun, jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti
pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Perkembangan
selanjutnya muncul sistematika anggaran kinerja yang diartikan
sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya
dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

4.2. Anggaran Berbasis Kinerja
Terdapat upaya melakukan modernisasi dalam sistem anggaran
negara sejalan dengan tuntutan good public Governance dan
perlunya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara
dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai jawaban atas tuntutan modernisasi sistem anggaran
dan perlunya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan
negara, lahirlah Anggaran Berbasis Kinerja (ABK/performance
based budgeting). ABK merupakan sistem penganggaran yang
memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit
organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut harus
dapat diukur kinerjanya.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

ABK sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement
tool), diartikan bahwa anggaran merupakan wujud komitmen dari
eksekutif (budget holder) kepada pemberi wewenang (legislatif).
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target
anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer
publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan
anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut,
ABK adalah alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian
kinerja.

Karakteristik umum yang dimiliki oleh ABK adalah:
a) Komprehensif / komparatif;
b) Terintegrasi dan lintas departemen;
c) Proses pengambilan keputusan yang rasional;
d) Berjangka panjang;
e) Spesifikasi tujuan dan per-ranking-an prioritas;
f) Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost);
g) Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input;
h) Adanya pengawasan kinerja.

Menurut Bappenas (2006), kerangka reformasi bidang keuangan
negara yang berkaitan dengan organisasi sektor publik
(Pemerintah) digambarkan sebagai berikut :

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Good Public and Masyarakat Kesejahteraan
Corporate Governance (Public) Masyarakat

Public Money

Organisasi Public (Negara)

Public Accountability: Transparancy: Value For Money:
➢ Financial ➢ Informativeness ➢ Economy
➢ Managerial ➢ Openess ➢ Efficiency
➢ Process ➢ Disclosure ➢ Effectiveness
➢ Political ➢ Equity
➢ Policy ➢ Equality
➢ Probity and Legality

REFORMASI SEKTOR PUBLIK (NEGARA)

vv vv v

Refor Refor Refor Refor Refor
masi masi masi masi masi
Angg Manj Akun Audit lemb
aran emen tansi aga

Gambar.2 Kerangka reformasi bidang keuangan negara
relevansinya dengan organisasi sektor publik (Pemerintah)

Prinsip-prinsip ABK menurut Dirjen Anggaran Kementerian
Keuangan Republik Indonesia adalah :
a) Transparansi dan akuntabilitas Anggaran APBN/D harus dapat

menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil,
dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, anggota masyarakat
berhak mengetahui proses anggaran dalam menyalurkan
aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga
berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
pelaksanaan anggaran tersebut.
b) Disiplin anggaran pendapatan yang direncanakan harus dapat
terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan. Belanja yang dianggarkan merupakan batas
tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan / proyek yang belum /
tidak tersedia anggarannya.
c) Keadilan anggaran Pemerintah Pusat / Daerah wajib
mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa
diskriminasi, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat dalam pemberian pelayanan.
d) Efisiensi dan efektivitas anggaran setiap kegiatan yang
direncanakan harus efektif dalam pencapaian kinerjanya dan
efisien dalam pengalokasian dananya.
e) Disusun dengan pendekatan kinerja anggaran disusun dengan
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome)
dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
Hasil kerjanya harus sebanding atau lebih besar dari biaya atau
input yang telah ditetapkan.

5. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Lingkungan
Internal Pemerintah
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara sebagai bagian dari upaya reformasi bidang

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

keuangan negara, secara bertahap harus dilakukan perubahan
dalam sistem anggaran negara.

Beberapa perubahan arah kebijakan yang harus dijadikan dasar
dalam penyelenggaraan sistem anggaran negara, sebagai berikut:
a) Anggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) untuk

menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan instansi pemerintah.
b) Sistem anggaran terpadu (unified budgeting) untuk menjamin
efisiensi dan efektivitas dengan melakukan perubahan anggaran
belanja negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja
rutin dan anggaran belanja pembangunan menjadi sistem yang
bersifat terpadu (unified system).
c) Kerangka pengeluaran berjangka menengah (medium term
expenditure framework / MTEF) untuk mewujudkan keterkaitan
antara proses perencanaan dengan penganggaran, dan
mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih
rasional dan strategis.
d) Sistem anggaran surplus/defisit.

Terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam
implementasi anggaran berbasis kinerja di instansi, antara lain:
1. Perlunya memperjelas tujuan dan indikator kinerja yang dapat

mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam
pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan
keputusan dalam organisasi pemerintah, khususnya terhadap
target pencapaian kinerja yang diinginkan.

2. Perlunya penetapan pengukuran keluaran (output measurement).
Tujuan penetapan output measurement yang dikaitkan dengan
biaya adalah untuk dapat mengukur tingkat efisiensi dan
efektivitas, sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada
akhirnya adalah output dari suatu proses kegiatan birokrasi.
Setiap output organisasi hendaknya dikaitkan dengan misi dan
rencana strategis.

3. Menitik beratkan pada pengendalian anggaran dan efisiensi
dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Prosedur anggaran yang
dikembangkan dikaitkan secara ketat dengan sistem akuntasinya,
terutama sistem akuntasi biayanya, sehingga dari setiap
pengeluaran dapat ditentukan besarnya prestasi kerja (kinerja)
yang harus dicapai. Sasaran yang hendak dicapai dalam sistem
anggaran kinerja, harus terlebih dahulu dirumuskan secara jelas,
dan langkah berikutnya jumlah anggaran dapat ditetapkan. Dalam
implementasinya, perlu diperhatikan pula fungsi dari masing-
masing lembaga/instansi pemerintahan.

5.1.Reformasi Kebijakan Anggaran
Sejak zaman orde baru sampai saat ini, telah terjadi perubahan
kebijakan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali. Manajemen keuangan
masa Reformasi Lanjutan (2005 – sekarang). Perbedaan utama
dari masa Pasca Reformasi dengan masa Reformasi Lanjutan
adalah penerapan Konsep Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM). Perubahan kebijakan anggaran yang telah dilakukan pada
masa reformasi lanjutan sampai dengan sekarang sebagai berikut:
a. Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan;
b. Pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran;
c. Kebijakan yang diambil disebut Kebijakan Umum APBD (KUA);
d. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS);
e. KUA dan PPA tersebut disepakati bersama antara Kepala
Daerah dan Pimpinan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

E. Latihan Soal
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.
1. Apakah definisi dari perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana alur proses (system) penyusunan APBN dan APBD ?
3. Mengapa diperlukan integrasi perencanaan pembangunan ?
4. Bagaimana proses pendekatan perencanaan pembangunan ?
5. Bagaimana konsepsi penganggaran dalam penyusunan RKA ?

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi.
Materi yang ada pada bab ini ? Apabila Anda telah mampu
menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada bab ini, berarti Anda
telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih
merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang
terdapat dalam bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam
menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda
melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan
membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi
dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta diklat
lainnya.

2. Tindaklanjut
Peserta diharapkan membuat tugas secara mandiri tentang penyusunan
RKA sesuai dengan tupoksi dan mengirimkan tugas tersebut melalui
email fasilitator.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA NEGARA (APBN) dan ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

Indikator Keberhasilan:
Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat
menjelaskan penyusunan anggaran pendapatan belanja
negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah

(APBD)

Pada bagian ini disajikan pembahasan mekanisme penyusunan APBN dan
APBD. Pembahasan diawali dengan mekanisme umum penyusunan APBN
pada Sub Bab A. Hal ini ditujukan agar peserta pelatihan memiliki
pemahaman komprehensif tentang penganggaran Pemerintah Pusat
maupun Daerah, karena secara sistem terdapat kaitan erat antara
penyusunan APBN terhadap APBD. Selanjutnya disampaikan pembahasan
mekanisme penyusunan APBD secara teknis pada Sub Bab B.

Sebagaimana telah disampaikan di uraian Bab II, bahwa dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja terdapat hal penting yang perlu
diperhatikan, antara lain :
• Bahwa setiap kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat anggaran yang dibutuhkan;
• Bahwa program dan kegiatan yang direncanakan, diikuti dengan
anggaran yang semuanya inline dengan tujuan Pembangunan Nasional
dan Pembangunan Daerah;
• Bahwa anggaran yang disusun harus mengacu kepada Program
Prioritas Nasional, Program Prioritas Kementerian/ Lembaga, RPJMD,
Kegiatan Strategis Daerah dan Program Prioritas Perangkat Daerah.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

A. Mekanisme Penyusunan APBN
Dalam uraian mekanisme penyusunan APBN disampaikan alur proses
penyusunan APBN dalam Gambar. 5 Adapun penjelasan mengenai
substansi dari setiap tahapan penyusunan APBN dijelaskan dalam
Tabel. 2 dibawah ini:

JANUARI Arah Kebijakan & Prioritas DESEMBER JANUARI
Pembangunan Nasional
Penetapan DIPA K/L dan Pelaksanaan anggaran
Tindak lanjut non K/L dan program K/L dan Non
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Tindak lanjut K/L
Penyerahan DIPA K/L Tindak lanjut
K/L: menyusun Rencana Kerja oleh Presiden
K/L Laporan pelaksanaan
PIC: BAPPENAS, KEMENKEU PIC: KEMENKEU, K/L anggaran

FEBRUARI- Review Baseline NOVEMBER Penetapan perpres rincian APBN
MARET Penyusunan dan penetapan pagu
Tindak lanjut
indikatif K/L: Penyusunan DIPA K/L

Tindak lanjut PIC: K/L
Penyusunan awal RAPBN
Surat bersama tentang Pagu
Indikatif

PIC: BAPPENAS, KEMENKEU

MEI Penyampaian KEM & OKTOBER Penetapan RUU APBN di DPR
PPKF ke DPR
Tindak lanjut
TindPaeknleantajuptan RKP Penyampaian pagu alokasi anggaran
Penyusunan perpres rincian APBN
Hasil Pembahasan di DPR menjadi masukan K/L: Penyesuaian dan penyusunan
untuk penyusunan APBN RKAK/L oleh K/L
K/L-Kemenkeu- Bappenas:
Pembahasan KEM & PPKF serta RKP di Penelaahan RKA K/L
Badan Anggaran Perpres RKP
PIC: KEMENKEU, DPR RI, K/L
K/L: menyusun Renja K/L & dikaji di DPR

PIC: BAPPENAS, KEMENKEU, DPR RI

JUNI Penetapan pagu AGUSTUS Penyampaian RUU dan Nota
anggaran Keuangan

Tindak lanjut Tindak lanjut
Pembahasan RAPBN di DPR
Pagu anggaran s/d Oktober (K/L dengan
K/L: Penyesuaian; dan Banggar dan komisi terkait di
DPR)
Penyusunan RKA K/L oleh K/L;
PIC: KEMENKEU, DPR RI

K/L-Kemenkeu-Bappenas: Penelaahan RKA
K/L;

PIC: KEMENKEU, DPR RI

Gambar.3 Proses penyusunan APBN

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Tabel dibawah menjelaskan tentang proses penyusunan APBN
sebagai berikut:

Tabel. 2 Substansi dalam Penyusunan APBN Berdasarkan Alur Proses

BULAN PROSES SUBSTANSI
1
2 3
Januari
Arah Kebijakan & Presiden menetapkan arah
Prioritas kebijakan dan prioritas
Pembangunan Pembangunan Nasional
Nasional untuk tahun direncanakan
berdasarkan hasil evaluasi
kebijakan tahun berjalan.
Seluruh K/L menyusun
rencana Inisiatif Baru dan
indikasi kebutuhan
anggaran dan disampaikan
kepada Bappenas dan
Kemenkeu sebagai bahan
penyusunan Pagu Indikatif.

Februari- Review Baseline Review baseline
Maret Penyusunan dan diharapkan penetapan
Penetapan Pagu pagu indikatif menjadi lebih
Mei Indikatif realistis dibanding tahun-
tahun sebelumnya untuk
Juni memenuhi kebutuhan K/L
menjadi lebih tepat.

Penyampaian Hasil pembahasan di
KEM & PPKF DPR jadi masukan
dan Penetapan Penyusunan APBN
RKP Pembahasan KEM &
PPKF
serta RKP di

Badan Anggaran K/L
menyusun Renja dan
dikaji oleh DPR.

Penetapan Pagu Berdasarkan hasil
Anggaran pembicaraan
pendahuluan mengenai
RAPBN antara
Pemerintah dengan DPR,
Menkeu menetapkan
pagu anggaran BUN.
Kemudian ditindaklanjuti























Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Informasi pendapatan untuk masing-masing kegiatan;

3. Formulir 3 : Merupakan formulir RKA-K/L pada unit Eselon I yang
memuat:
• Alokasi anggaran untuk setiap kegiatan yang dirinci menurut:
kelompok biaya, jenis, belanja dan sumber dana;
• Rekapitulasi kelompok biaya, jenis belanja dan sumber dana
untuk Unit Eselon I (Program);
• Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan
implementasi program dan pencapaian outcome;
• Rincian pendapatan untuk masing‐masing kegiatan;
• Penjelasan mengenai bentuk baku format baru RKA K/L akan
disajikan dalam contoh formulir 3 dibawah ini.

Tabel.4 Contoh Formulir 3 RKA K/L
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2020

K/L : PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT ORG : KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA JUMLAH
UNIT KERJA:
ALOKASI : 2 SATUAN BIAYA
3 45
KODE

1

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx
Keuangan BUA Layanan xxxxxxxx xxxxxxxx
1066.970
Layanan Perkantoran ….Ok
056 (Base Line)
A Lokasi : ...
521211
Pembinaan/Sosialisasi
Bimbingan Teknis Bid.Keuangan (Sekretariat)
Belanja Bahan
- Bahan/Spanduk/Dokumentasi

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Transport (….. org x 1 PP x ….Keg)

524114 Paket Meeting Dalam Kota
Transport dan akomodasi dalam kota

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

- Transport (….. org x 1 PP x ….Keg) ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Akomodasi (….. org x … hari x ….Keg) ….OH
- Uang Saku (….. org x … hari x ….Keg) ….OH

522151 Belanja Jasa Profesi ….OK xxxxxxxx xxxxxxxx
- Uang Narasumber (... Org x ... Jam x ...keg)

Tabel.5 Contoh Formulir 3 RKA K/L
Program Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2020

K/L : PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUPUT PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT ORG : KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA JUMLAH
UNIT KERJA :
ALOKASI : 2 SATUAN BIAYA
3 45
KODE

1

002 Penyelenggaraan Operasional dan ….OB xxxxxxxx xxxxxxxx
A Pemeliharaan Perkantoran (Komponen) ….OB xxxxxxxx xxxxxxxx
521111 KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN ….OB
Belanja Keperluan Perkantoran xxxxxxxx Xxxxxxxx
521119 - Pramubakti (... Org x 13 bln) ….OT xxxxxxxx xxxxxxxx
521811 - Satpam (... Org x 13 bln)
- Pengemudi (... Org x 13 bln) ….Thn xxxxxxxx xxxxxxxx
B - Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang ….Bln xxxxxxxx Xxxxxxxx
521111 ….Thn
521114 berhubungan dengan penyelenggaraan adm. ….Bln
kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi) ….Thn
- Pengurusan Penggantian Sertifikat Tanah Yang
Hilang ….Thn
- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah
- PBB Rumah Dinas ….Thn
- Air Minum/ Galon
- Biaya Penjilidan ….OT
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya ….Bln
Belanja Barang Persediaan Barang ….Thn
Konsumsi ….Thn
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (
pegawai < 40 org) ….Bln
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (
pegawai > 40 pegawai)

LANGGANAN DAYA DAN JASA
Belanja Keperluan Perkantoran
- Langganan Internet
- Langganan Web Hosting
- Langganan Lisensi Antivirus
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- Biaya Pengiriman Surat Dinas

522111 Belanja Langganan Listrik ….Bln xxxxxxxx Xxxxxxxx
- Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

522113 - Langganan Telepon ….Bln xxxxxxxx Xxxxxxxx
522141 Belanja Langganan Air xxxxxxxx Xxxxxxxx
C - Langganan Air/Tangki Air ….Bln xxxxxxxx Xxxxxxxx
523111
Belanja Sewa ….Thn xxxxxxxx Xxxxxxxx
523119 - Sewa Gedung Kantor ….Thn
- Sewa Mesin Fotocopy xxxxxxxx Xxxxxxxx
523121 PEMELIHARAAN KANTOR ….M2/Thn
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan ….M2/Thn xxxxxxxx Xxxxxxxx
Bangunan ….M2/Thn
- Pemeliharaan Gedung Kantor ….M2/Thn
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor ….M2/Thn
- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor
- Pemeliharaan Pos Jaga ….M2/Thn
- Pemeliharaan Rumah Genset ….M2/Thn
….M2/Thn
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan ….M2/Thn
Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rumah Dinas ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Mess ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas/Mess ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas/Mess ….Unit/Thn
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatn & Mesin ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- Pemeliharaan PC ….OT
- Pemeliharaan Laptop/Notebook ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Printer ….Unit/Thn
- Pemeliharaan AC Split ….Unit/Thn
- Pemeliharaan Inventaris Kantor ….Liter/Thn
- Pemeliharaan Lift Kantor ….Liter/Thn
- Pemeliharaan Pompa air
- Pemeliharaan Genset
- Bahan Bakar Genset
- Bahan Bakar Kendaraan sewa

Tabel.6 Contoh Formulir 3 RKA K/L
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

KERTAS KERJA RKA-KL
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2020

K/L : PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT PERHITUNGAN TAHUN 2020
UNIT ORG : KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL VOLUME HARGA JUMLAH
UNIT KERJA:
ALOKASI : 2 SATUAN BIAYA
3 45
KODE

1

054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik

2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx
2905.005 Kependudukan dan Ketenagakerjaan Layanan
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
(Base Line)
Lokasi : ...

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

100 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL
521211 (SAKERNAS) SEMESTERAN
Belanja Bahan
- Perlengkapan Pelatihan ….Set xxxxxxxx xxxxxxxx

521213 Belanja Honor Output Kegiatan ….BS xxxxxxxx xxxxxxxx
- Honor entri hasill pemutkahiran dan xxxxxxxx xxxxxxxx
….BS xxxxxxxx xxxxxxxx
penarikan sampel rumah tangga sakernas ….BS xxxxxxxx Xxxxxxxx
semesteran
….RT
- Updating muatan blok sensus sakernas ….Dok
semesteran ….DOk
….DOk
- Pemeriksaan updating muatan blok ….O-J
sensus sakernas semesteran
….Paket
- Pencacahan rumah tangga sakernas
semesteran ….Paket
….Paket
- Pemeriksaan pencacahan rumah tangga
sakernas semesteran ….O-P
….O-H
- Honor editing coding sak20.ak semesteran ….O-H

- Honor entri sak20.ak semesteran ….O-H
- Honor pelatihan petugas pencacahan ….O-P

sakernas semesteran

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Biaya operasional BPS Kab/Kota

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi
- Pengadaan atk, kertas, dan bahan cetak

BPS kabupetan/kota
- Pengadaan computer supplies BPS

kabupeten/kota

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Pengawasan BPS Kabupetan/Kota
- Uang Harian lebih dari 8 jam updating

muatan BS, pencacahan & pemeriksaan
- Transport pencacahan non organic rumah

tangga sakernas semesteran

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota
- Fullboard pelatihan petugas pencacahan

sakernas semesteran
- Perjalanan pelatihan petugas
pencacahan sakernas semesteran

B. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD)
1. Dasar Hukum
• Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

• Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
• Dst.

2. Pengertian dan Fungsi RKA
RKA-SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan,
anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan
pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat
DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD), dan anggaran belanja langsung menurut program dan
kegiatan SKPD. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam
RKA SKPD harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari
masing-masing SKPD. Di dalam penganggaran pendapatan, tentunya
tidak semua SKPD harus menganggarkan penerimaan pendapatan
daerah, tetapi hanya SKPD yang memiliki tugas dan kewenangan
untuk memungut pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD)
berupa pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan umumnya merupakan kewenangan SKPKD, sedangkan
SKPD hanya memiliki kewenangan untuk menarik retribusi.
Sementara itu, pendapatan dana perimbangan dan hibah harus
dianggarkan di dalam RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Di dalam
penganggaran belanja, semua SKPD akan menganggarkan belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang
dianggarkan di SKPD, termasuk di Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) dalam kapasitas sebagai SKPD, hanya belanja
pegawai berupa belanja gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan
penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD). Sementara itu,
belanja tidak langsung lainnya (contoh: belanja bunga, subsidi,
bantuan keuangan, dsb.) dianggarkan di RKA PPKD. Adapun belanja
langsung akan dianggarkan di semua SKPD terkait dengan program

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

dan kegiatan yang direncanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Belanja langsung menurut jenisnya terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Pengertian mengenai jenis-jenis pendapatan dan belanja telah
dijelaskan pada kegiatan belanja sebelumnya (kegiatan belanja
struktur APBD).
a. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD mengacu kepada Nota

Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD;
b. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur, Kepala SKPD menyusun
RKA-SKPD dan Kepala SKPKD menyusun RKA-PPKD;
c. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program
dan kegiatan dan dokumen pendukung lainnya;
d. RKA-SKPD disusun menggunakan bantuan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah (SIPKD);
e. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam
RKA tersendiri;
f. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan
bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input
ke dalam SIPKD.

3. Syarat Komponen RKA
Penyusunan anggaran SKPD dituangkan ke dalam satu set RKA-
SKPD yang terdiri dari:
a) RKA SKPD: Formulir ini merupakan Ringkasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja SKPD;
b) RKA SKPD 1: Formulir ini merupakan rincian anggaran pendapatan
SKPD;
c) RKA SKPD 2.1: Formulir ini merupakan rincian anggaran belanja
tidak langsung SKPD;