Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PKP

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

d) RKA SKPD 2.2: Formulir ini merupakan rekapitulasi rincian
anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD;

e) RKA SKPD 2.2.1: Formulir ini merupakan rincian anggaran belanja
langsung menurut program dan perkegiatan SKPD.

Penyusunan anggaran ke dalam RKA SKPD dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a) mengisi RKA SKPD 1 (bagi SKPD yang memiliki tugas dan

kewenangan memungut pendapatan asli daerah);
b) mengisi RKA SKPD 2.1;
c) mengisi RKA SKPD 2.2.1;
d) mengisi RKA SKPD 2.2. berdasarkan RKA 2.2.1;
e) menggabungkan/meringkaskan anggaran yang dituangkan di

dalam RKA 1, RKA 2.1., dan RKA 2.2. ke dalam RKA SKPD.

Gambar.6 Bagan Alur Penyusunan RKA SKPD
4. Tata cara penyusunan RKA

Penyusunan RKA SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala
Daerah mengenai pendoman penyusunan RKA SKPD yang dilampiri
dengan:
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPD;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS,

analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat Edaran Kepala Daerah mengenai pedoman penyusunan RKA-
SKPD tersebut sudah harus diterbitkan paling lambat awal bulan
Agustus tahun anggaran berjalan. RKA-SKPD yang telah disusun oleh
SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih
lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan RKA SKPD oleh TAPD pada dasarnya bertujuan untuk
menelaah:
• kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada

RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen
perencanaan lainnya;
• kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan
standar satuan harga;
• kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar
pelayanan minimal;
• proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
• sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. Dalam hal
hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan
kriteria di atas, Kepala SKPD harus melakukan penyempurnaan.

5. Pendekatan Penyusunan RKA SKPD
Penyusunan RKA SKPD dikatakan baik jika menggunakan tiga
pendekatan penyusunan, yaitu pendekatan anggaran kinerja,
pendekatan anggaran terpadu dan pendekatan kerangka pengeluaran

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

jangka menengah (KPJM). Pengertian dari ketiga pendekatan
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kinerja (prestasi

kerja) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome)
yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi
dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan
anggaran kinerja tersebut dilakukan berdasarkan capaian kinerja,
indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga,
dan standar pelayanan minimal;
• Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran
terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen RKA;
• Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan KPJM dilaksanakan
dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

6. Tata Cara Pengisian Formulir RKA SKPD
Berikut ini disajikan contoh format RKA SKPD berikut tata cara
pengisiannya :
Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dibawah ini adalah salah satu contoh
yang digunakan dalam menyusun RKA-SKPD, sebagai berikut:
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan
belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.
Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1
(satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan
dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan pasal
50 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk memenuhi azas
transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja,
pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan
mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket,
pm, up, lumpsum.

Tabel.7 Contoh Fomulir RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kabupaten/Kota ……….. Target
Tahun Anggaran ……….

Urusan Pemerintahan :

Organisasi :
Program :

Kegiatan :

Sasaran :

Lokasi Kegiatan :

Jumlah 2019 : Rp.

Jumlah 2020 : Rp.

Jumlah 2021 : Rp.

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. xxxxxxxx

Keluaran Orang/unit/dll

Hasil

Rincian Kerja Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Komponen Satuan Koefisien Harga PPn Total

(BELANJA PEGAWAI) 5.2.1.06.01 Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta)

Transport Orang/hari …org x …hari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Peserta

Spesifikasi:

Uang Orang/hari …org x …hari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Transport
Kegiatan
Dalam Kota

Spesifikasi:

Total Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta): xxxxxxxx
xxxxxxxx
(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum

Sertifikat dan Peserta …keg x …kali xxxxxxxx xxxxxxxx
Map

Spesifikasi:

Total Belanja Cetakan Umum: xxxxxxxx

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat

Akomodasi Peserta di Luar Paket …keg xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Lembaga Pemerintahan
x
Spesifikasi: …org

x
…hari

Sewa Tempat Fullboard

Spesifikasi: Orang/hari …org xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
…hari

Total Belanja Sewa Tempat:

(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makan Rapat/ Bimbingan Teknis/ Orang/kali ..keg x ..org xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
dan atau Kegiatan Sejenis x ..hari

Spesifikasi:

snack Rapat/Bimbingan Teknis
/dan atau kegiatan sejenisnya

..keg x ..org xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x …hari
Spesifikasi: Orang/kali

Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat: xxxxxxxx

(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

Honorarium Orang/jam ..keg x ..org xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx
Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator x ..hari x ..oj
Diklat -Ceramah Umum/Muatan
Teknis Substantif Lembaga

Spesifikasi:

Honorarium Widyaiswara / Orang/jam ..keg x ..org xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx
Tenaga Pengajar / Fasilitator x ..hari x ..oj

Spesifikasi:

Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber: xxxxxxxx

Grand Total : Xxxxxxxx

Jakarta, tanggal, bulan, tahun
Kepala Badan ………………………

……………………..
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

No Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tanda Tangan
1. NIP Jabatan

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Cara pengisian formulir RKA SKPD 2.2.1
1) Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/

Kabupaten/Kota.
2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang

direncanakan.
3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode

urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan
daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.
4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat
daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.
5) Baris kolom program diisi dengan nomor kode
program dan nama program dari kegiatan yang
berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang
ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
6) Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode
kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan merupakan tindakan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan program yang
direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil
tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia.
7) Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi
atau tempat dari setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat
berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
8) Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu)
tahun sebelumnya.
9) Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah
perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun
yang direncanakan.
10) Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah
perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun
berikutnya.
11) Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung.
Contoh 1.
Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender dalam pembangunan.
Kegiatan : Pelatihan ketrampilan dalam rangka

peningkatan kualitas dan produktivitas hasil
jahitan ibu-ibu rumah tangga.
• Tolok ukur untuk capaian program: ibu-ibu rumah
tangga yang bergerak di bidang usaha jahit menjahit;
• Target kinerja untuk capaian program: 5000 orang;
• Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang
dibutuhkan;
• Target kinerja untuk masukan: Rp. 100 juta;
• Tolok ukur untuk keluaran: terlatihnya ibu-ibu rumah
tangga mendayagunakan peralatan menjahit secara
optimal;
• Target kinerja untuk keluaran: 500 orang;
• Tolok ukur untuk hasil: meningkatnya kemampuan menjahit
ibu-ibu rumah tangga yang dilatih;
• Target kinerja untuk hasil: 450 orang dari 5000 orang (9%
dari target capaian program);
Contoh 2.
Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Sembilan Tahun.
Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah SMP.
• Tolok ukur untuk capaian program: kualitas pendidikan

bagi seluruh anak usia pendidikan SMP;
• Target kinerja untuk capaian program: 1000 anak didik

usia SMP;
• Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang

dibutuhkan;
• Target kinerja dari tolok ukur masukan : Rp.5 miliar;
• Tolok ukur untuk keluaran: tersedianya ruang belajar

bagi peserta didik SMP;
• Target kinerja dari tolok ukur keluaran: 5 gedung SMP;
• Tolok ukur untuk hasil: tersedianya ruang belajar yang

dapat menampung peserta didik SMP
• Target kinerja dari tolok ukur hasil: 5 gedung untuk 600

peserta didik atau 60% dari target capaian program;

12) Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti
status ekonomi dan gender.
Contoh 1 : ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai
potensi menjahit yang perlu
dikembangkan namun disisi lain
kemampuan ekonomi terbatas.
Contoh 2 : peserta didik usia SMP yang belum
tertampung di sekolah SMP.

13) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening
akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja
langsung.

14) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun,

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja
langsung.
15) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat
berupa jumlah orang/pegawai dan barang.
16) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari
target rincian obyek yang direncananakan seperti unit,
waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran
luas, ukuran isi dan sebagainya.
17) Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan
dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai
kurs.
18) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara
jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah
uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah
rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek
pada masing-masing obyek belanja selanjutnya
dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap
obyek belanja pada masing-masing jenis belanja
kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.
Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan
jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan
dalam formulir RKA – SKPD 2.2.
19) Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan
dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum
dalam kolom 7.
20) Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dpat diperbanyak sesuai
kebutuhan.
21) Apabila Formulir RKA - SKPD 2.2.1 lebih dari satu
halaman, maka pada halaman–halaman berikutnya
cukup diisi mulai dari rincian belanja Langsung
program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
22) Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan

RKA - SKPD 2.2.1.
23) Formulir RKA - SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh

Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap
dan NIP yang bersangkutan.
24) Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan
formulir RKA - SKPD 2.2.1 oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari
hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
25) Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
menandatangani formulir RKA-SKPD 2.2.1 yang telah
dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan
jabatan.
26) Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu
halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan,
kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD,
serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil
pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan
TAPD ditempatkan pada halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.2.1 yang
telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD.
27) Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data
untuk menyusun formulir RKA-SKPD dan RKA-SKPD
2.2.

C. Praktik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan
Publik
1. Soft copy bahan RKA K/L atau RKA SKPD dibagikan untuk dibuat

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

tugas oleh peserta yang dibagi per kelompok dan individu;

2. Latihan Soal
Buatlah RKA K/L atau RKA SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Saudara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan sesuaikan dengan rencana proyek perubahan yang akan
dilakukan sebagaimana hasil yang diharapkan.

D. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
Sejauhmana Anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi.
Materi yang ada pada bab ini ? Apabila Anda telah mampu
menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada bab ini, berarti Anda
telah menguasai topik ini dengan baik. Akan tetapi, jika Anda masih
merasa ragu dengan pemahaman Anda mengenai materi yang
terdapat dalam bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam
menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan Anda
melakukan pembelajaran kembali secara lebih intensif dengan
membaca ulang materi, membaca bahan referensi, berdiskusi
dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta diklat
lainnya.

2. Tindaklanjut
Peserta diharapkan membuat tugas secara mandiri tentang
penyusunan RKA sesuai dengan tupoksi dan mengirimkan tugas
tersebut melalui email fasilitator.

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja

Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.06/2015
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
531/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagar Akun
Standar;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2019
tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019
tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Dan
Penerima Tunjangan;
Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
Nomor S-338/MK.02/2019; B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018
tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2020. Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang
Sistem Perencanaan Pengganggaran Terpadu;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005 - 2025;

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2017-2022;

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018
Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015, Pedoman Proses
perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan APBN;

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013, Dasar-Dasar Praktek
Penyusunan APBN di Indonesia;

Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pelayanan Publik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

LAMPIRAN- LAMPIRAN