E-Book LPM-RI Munas IV 2020

HASIL

KE IV TAHUN 2020

lembaga pemberdayaan masyarakat
republik indonesia

MUKHRADIS HADI S.IP, MA. DR. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG RUDY MAS'UD, SE
KETUA UMUM
SEKRETARIS JENDRAL BENDAHARA UMUM

lembaga pemberdayaan masyarakat
republik indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia telah
merumuskan dan Menyusun hasil Musyawarah Nasional IV yang telah
dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 di Hotel Ibis Gajah Mada
Jakarta

Musyawarah Nasional IV Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang
arah dan kebijakannya menjadi landasan kerja organisasi ke depan
sehingga dapat menjadi pedoman seluruh pengurus dan kader
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di seluruh Indonesia. keberadaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Sesuai dengan Undang
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Republik Indonesia menjadi Lembaga yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara khususnya menjadi
mitra strategis pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan, inovasi
desa dan kesejahtraan rakyat.

Diharapkan dengan terbitnya Buku Hasil Musyawarah Nasional IV
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dapat menjadi
landasan kerja dan acuan organisasi yang didalamnya memuat,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPM RI, Program Kerja,
Rekomendasi Organisasi dan Susunan Kepengurusan DPP LPM RI
masa bhakti 2020-2025.

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak,
utamanya Pemerintah yang telah membantu penyelenggaraan
Musyawarah Nasional IV Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia yang berjalan lancer dan sukses

Akhirnya kami ucapkan selamat bekerja dan berjuang Bersama dalam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Semoga Tuhan Yang
Maha Esa meridhoi dan memberkahi seluruh aktifitas kita Bersama.
Salam Pemberdayaan

Jakarta, 20 Agustus 2020
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Republik Indonesia

Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung

KETUA UMUM

DAFTAR
ISI

1

Surat-surat keputusan Munas IV

19

Anggaran Dasar

32

Anggaran Rumah Tangga

54

Program Umum

57

Rekomendasi

58

Komposisi Pengurus dan
personalia Dewan Pimpinan
Pusat LPM Ri masa bhakti
2020-2025

66

Jadwal Musyawarah

68

Kumpulan Photo

70

Logo LPM RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 1 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM

Menimbang : Bahwa agenda Musyawarah Nasional IV LPM harus
terlaksana dengan baik, sukses dan berhasil guna.

Mengingat : Bahwa untuk kelancaran dan jalannya Musyawarah
Nasional IV LPM tahun 2020 perlu ditetapkan
keputusan
mengenai jadual acara Munas IV LPM tahun 2020.

Memperhatikan : Bahwa Keberhasilan persidangan-persidangan acara
Munas
Perlu diatur sebaik - baiknya demi efisiensi waktu
dalam
pelaksanaan nya.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 1

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Menetapkan
Mengesahkan Jadual Acara Musyawarah Nasional IV
Kedua LPM.
Tahun 2020 sebagai acuan pelaksanaan sidang-sidang
Ketiga Munas IV LPM.
Memerintahkan kepada Pimpinan Sidang sementara
dan Pimpinan Sidang Munas IV LPM untuk
melaksanakan
acara sesuai Jadual terlampir

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
selesainya seluruh Persidangan acara Munas IV LPM
tahun 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ANDIEN ACHZA SUMINTO MARTONO

KETUA SEKRETARIS

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 2

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 2 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM

Menimbang : Bahwa agenda Musyawarah Nasional IV LPM harus
terlaksana dengan baik, sukses dan berhasil guna

Mengingat : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran

Musyawarah Nasional IV LPM tahun 2020 perlu

ditetapkan keputusan mengenai Tata Tertib

Persidangan Munas IV LPM tahun 2020.

Memperhatikan : Bahwa Keberhasilan persidangan-persidangan acara
Munas Perlu diatur sebaik - baiknya dengan Tata
Tertib Persidangan Munas IV LPM Tahun 2020

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 3

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Menetapkan
Mengesahkan Tata Tertib Persidangan Musyawarah
Kedua Nasional IV LPM. Tahun 2020 sebagai acuan

Ketiga pelaksanaan sidang-sidang Munas IV LPM

Memerintahkan kepada Pimpinan Sidang sementara
dan Pimpinan Sidang Munas IV LPM untuk

melaksanakan acara sesuai Tata Tertib Persidangan.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
selesainya seluruh Persidangan acara Munas IV LPM
tahun 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ANDIEN ACHZA SUMINTO MARTONO

KETUA SEKRETARIS

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 4

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 3 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPP LPM RI PERIODE 2016-2021

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM

Menimbang : Bahwa agenda Musyawarah Nasional IV LPM harus
Mengingat : terlaksana dengan baik, sukses dan berhasil guna

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban DPP
LPMRI Periode 2016-2021 perlu menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban

Memperhatikan : Bahwa Laporan Pertanggungjawaban adalah uraian
tentang pelaksanaan program DPP LPM RI Periode
2016-2021.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 5

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Menetapkan
Menerima sepenuhnya Laporan Pertanggungjawaban
DPP LPM RI Periode 2016-2021.

Kedua Memerintahkan kepada Pimpinan Sidang sementara
Ketiga dan Pimpinan Sidang Munas IV LPM untuk menyatakan
kepengurusan periode 2016-2021 demisioner.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
selesainya seluruh Persidangan acara Munas IV LPM
tahun 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ANDIEN ACHZA SUMINTO MARTONO

KETUA SEKRETARIS

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 6

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 4 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG PIMPINAN SIDANG

Menimbang : Bahwa Pelaksanaan persidangan-persidangan Munas
IV LPM harus berjalan dengan baik, tertib dan
berhasil guna. Bahwa keputusan-keputusan dalam
seluruh persidangan Munas harus transparan dan
berjalan secara Demokratis. .

Mengingat : Ketentuan Tata Tertib Munas IV LPM tahun 2020 yang
telah disepakati dan telah disahkan dalam Pleno I
Munas LPM, persidangan Munas dipimpin oleh
Pimpinan Sidang Munas.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta Munas tentang Komposisi
Pimpinan Sidang Munas yakni 5 (lima) orang yang
mewakili unsur-unsur : 1 orang DPP Demisioner, 2
orang dari unsur DPD LPM Provinsi dan 1 orang
unsur DPD LPM Kabupaten dan 1 orang dari unsur
DPD LPM kota Hasil pandangan dan tanggapan
Peserta Musyawarah Nasional atas rancangan Tata
Tertib Munas IV LPM tahun 2020.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 7

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Menetapkan
Keputusan Musyawarah Nasional IV LPM tahun 2020
Kedua tentang Pimpinan Sidang Munas IV LPM, sebagai berikut :
Ketiga
1. Andien Achza
2. Isak Rumambar
3. La Ode Sakti
4. Jamasri
5. Jumadi

Secara bersama-sama Pimpinan Sidang memimpin
seluruh jalannya Persidangan Munas secara tertib,
lancer dan berhasil dengan baik.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ANDIEN ACHZA SUMINTO MARTONO

KETUA SEKRETARIS

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 8

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 5 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
HASIL SIDANG KOMISI A TENTANG ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Menimbang : Bahwa salah satu tugas dan dan wewenang
Mengingat : Muyawarah Nasional (MUNAS IV LPM) adalah
menetapkan dan mengesahkan Penyempurnaan dan
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
Bahwa untuk ketertiban jalannya organisasi perlu
dibuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

sebagai Landasan hukum dan pedoman bagi
pelaksanaan dan penataan organisasi.
Bahwa Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga
Lembaga Pemberdayaan Masyarkat hasil Munas II
tahun 2010 dianggap sudah tidak sesuai dengan
Perkembangan Situasi dan Kondisi yang ada saat ini,
maka perlu dibuat dan disahkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga yang baru.

Undang-undang Republik Indonesia nomor. 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 te tentang
Desa.
Keppres nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan
LKMD atau sebutan lain.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 9

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 6 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
HASIL SIDANG KOMISI B TENTANG PROGRAM KERJA

Menimbang : Bahwa salah satu tugas dan dan wewenang
Mengingat : Muyawarah Nasional (MUNAS IV LPM) adalah
menetapkan Program Kerja organisasi.
Bahwa Program Kerja diharapkan sebagai landasan
operasional organisasi dalam menetukan arah
kebijakan dan peaksanaan Program Kerja yang
aspiratif, akomodatif,dan menyentuh hajat hidup
masyarakat.

Undang-undang nomor. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Keppres nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan
LKMD atau sebutan lain.

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi B bidang PROGRAM KERJA
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 2020 – 2025 dan
telah mendapatkan usul dan saran dalam pleno
Munas IV LPM tahun 2020.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 10

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Pertama
Keputusan Musyawarah Nasional IV LPM tahun 2020
Kedua tentang Program Kerja Lembaga Pemberdayaan

Ketiga Masyarakat sebagai Program Kerja Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat 2020 – 2025.

Mengamanatkan kepada DPP LPM masa bakti 2020 –
2025 untuk melaksanakan hasil keputusan Munas IV
LPM secara konsekwen dan bertanggung jawab.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ISAK RUMAMBAR

KETUA

ANDIEN ACHZA LA ODE SAKTI JAMASRI JUMADI

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 11

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 7 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
HASIL SIDANG KOMISI C REKOMENDASI

Menimbang : Bahwa salah satu tugas dan dan wewenang
Mengingat : Muyawarah Nasional (MUNAS IV LPM) adalah
menetapkan dan mengesahkan Rekomendasi Munas
IV LPM.
Bahwa guna keselarasan dan sinergisitas kerja
organisasi baik Internal dan Eksternal Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu memberikan
usul dan saran yang konstruktif dan suksesnya
Pemberdayaan Masyarakat.

Undang-undang nomor. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 te tentang Desa.
Keppres nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan
LKMD atau sebutan lain.

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi C bidang Rekomendasi Munas
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setelah
mendapatkan usulan dan saran dalam pleno
Musyawarah Nasional IV Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat tahun 2020.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 12

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Pertama
Keputusan Musyawarah Nasional IV LPM tahun 2020
Kedua tentang Rekomendasi Sebagaimana terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
Ketiga Merupakan Rekomendasi Musyawarah Nasional IV LPM
tahun 2020.

Mengamanatkan kepada DPP LPM masa bakti 2020 –
2025 untuk memperjuangkan dan menindak lanjuti
kepada Instansi dan Lembaga-lembaga Negara terkait
agar dilaksanakan diperhatikan yang bersangkutan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ISAK RUMAMBAR

KETUA

ANDIEN ACHZA LA ODE SAKTI JAMASRI JUMADI

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 13

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL IV LPM TAHUN 2020

Nomor : 8 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMBENTUKAN FORMATUR

DEWAN PIMINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MASA BAKTI 2020 – 2025

“ Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa “

Menimbang : Bahwa salah satu tugas Munas IV LPM adalah memilih
Mengingat : dan menetapkan Pengurus DPP LPM.
Bahwa sesuai ketentuan AD/ART dan peraturan Tata
Tertib Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara
langsung.
Bahwa Tim Formatur dipilih oleh Peserta Munas IV
LPM dari keterwakilan wilayah dan satu orang dari
DPP demisioner dan satu orang dari unsur
Deklarator.

AD/ART Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Memperhatikan : Hasil Pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur yang
dilakukan secara langsung bebas dan terbuka dalam
Musyawarah Nasional IV LPM tahun 2020.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 14

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Menetapkan MEMUTUSKAN

Keputusan Munas IV LPM Tahun 2020 tentang Pemilihan
Ketua Umum dan Tim Formatur DPP LPM masa bakti
2020 - 2025

Pasal 1

Dengan secara aklamasi Peserta Munas IV LPM tahun
2020 memilih menetapkan, dan mengangkat Saudara:

AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

Sebagai Ketua Umum DPP LPM Masa Bakti 2020 - 2025

Pasal 2

Mengangkat dan menetapkan Tim Formatur Munas
IV LPM Tahun 2020.

1. Sdr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai
KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2. Sdr(i). Eni Maulani Saragih sebagai ANGGOTA
3. Sdr. Andien Achza sebagai ANGGOTA
4. Sdr. Abdul Rahim Odeh sebagai ANGGOTA
5. Sdr. M Basry Hamaya sebagai ANGGOTA
6. Sdr. Steven Bons Manengkei sebagai
ANGGOTA
7. Sdr. Hasnan Said sebagai ANGGOTA
8. Sdr. M Rifal sebagai ANGGOTA
9. Sdr. Zulkifli Riawan sebagai ANGGOTA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 15

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 3
Ketua umum terpilih sebagai Ketua Formatur bersama-sama
anggota / Tim Formatur menyusun Komposisi dan Susunan
Pengurus DPP LPM masa bakti 2020 – 2025 paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkan nya keputusan ini

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

ISAK RUMAMBAR

KETUA

ANDIEN ACHZA LA ODE SAKTI JAMASRI JUMADI

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 16

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

SURAT KEPUTUSAN
TIM FORMATUR DPP LPM TAHUN 2020

Nomor : 9 / MUNAS IV / LPM / 2020

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA
DPP LPM MASA BAKHTI 2020 - 2025

Menimbang : Bahwa Tugas dan Kewajiban Formatur adalah
Mengingat : menyusun Personalia dan Pengurus DPP LPM Masa
Memperhatikan : Bakhti 2020-2025.

Surat Keputusan Musyawarah Nasional IV DPP LPM
Nomer 6/Munas IV/LPM/2020 Tentang Pemilihan
Ketua Umum dan Pembentukan Formatur.

Kesepakatan Hasil Sidang Tim Formatur DPP LPM
Masa Bakhti 2020-2025 Tanggal 10 Agustus 2020

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Pertama
Mengangkat dan Mengesahkan Kepengurusan Dewan
Kedua Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Masa Bhakti 2020 – 2025 sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat
keputusan ini.

Kepada Pengurus DPP LPM Masa Bhakti 2020 – 2025
secara kolektif kolegial untuk melaksanakan tugas-tugas
kepengurusan dengan sebaik-baiknya serta bertanggung
jawab demi keberhasilan dan kemajuan organisasi LPM.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 17

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Ketiga Sesuai keputusan Munas IV menyepakati penambahan
Kedua nama dari LPM menjadi LPM RI (Lembaga Pemberdayaan
Ketiga Masyarakat Republik Indonesia)

Memberikan kuasa kepada Ketua Umum untuk
menandatangani Akta Notaris berkaitan dengan
perubahan sesuai hasil Munas IV

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan catatan akan dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

TIM FORMATUR DPP LPM RI
MUSYAWARAH NASIONAL IV DPP LPM RI 2020

AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

KETUA

ANDIEN ACHZA ENI MAULANI SARAGIH MUHAMMAD RIFAL

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

HASNAN SAID STEVEN BONS MANENGKEI ABDUL RAHIM ODEH

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

ZULKIFLI RIAWAN M. BASRY HAMAYA

ANGGOTA ANGGOTA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 18

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung
dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan

dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar
nama dan gambar seuntaian pulau di peta."

Mohammad Hatta

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA
(LPM RI)

MUQADIMAH

Kemerdekaan Republik Indonesia diraih atas Rahmat Allah Subhana wa
ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta perjuangan dari seluruh rakyat
Indonesia. Kesadaran, gagasan pemikiran, semangat, jerih payah,
keringat dan darah telah menghantarkan Indonesia menjadi negara
bangsa yang berdaulat sejajar dengan negara bangsa lainnya.

Luas wilayah, sumber daya yang melimpah, ke-aneka ragam-an budaya
dan agama, dan kekuatan manusianya yang dinaungi oleh nilai-nilai
Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, serta konsensus
bangsa terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah modal penting dalam sejarah
pembanguan dan kemajuan negara.

Kemajuan ekonomi, pertumbuhan demokrasi, kebiwaan dan tegaknya
hukum, serta kesejahteraan yang diraih merupakan proses panjang yang
melibatkan sinergi antara pemerintah dan peran serta masyarakat.
Keberhasilan pembangunan harus pula dapat memenuhi prinsip-prinsip
keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Kemajuan Desa dan
masyarakatnya yang harus menjadi kekuatan mandiri, berperan, dan
berdaya guna adalah bagian yang tak terpisahkan dari ukuran
keberhasilan pembangunan.

Atas dasar itulah diperlukan sebuah organisasi yang lahir dari
masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yang sudah teruji
dalam ikut serta menjaga kesatuan, persatuan, dan ketahanan
masyarakat, dengan nama sebelumnya, Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD), yang secara berkesinambungan memiliki misi tambahan
untuk memberdayakan potensi masyarakat, yang kemudian berubah
nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 19

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia.

Pasal 2
Waktu dan Kedudukan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia dibentuk pada
tanggal 21 Juli 2000 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan, dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN

Pasal 3

Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan
sepenuhnya dalam Musyawarah Nasional.

BAB III
AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 4
Azas

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia berazaskan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.

Pasal 5
Landasan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia berlandaskan
kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Keputusan-
Keputusan Musyawarah anggota.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 20

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 6
Tujuan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bertujuan
memberdayakan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan demi terwujudnya cita-cita bangsa dan negara.

Pasal 7
Fungsi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia berfungsi:

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala
bidang.
Menggali potensi sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah
dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif.
Berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan
bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Mengembangkan program pemerintah yang diselaraskan dengan
aspirasi masyarakat.
Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, terutama di
Desa/Kelurahan, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Mengembangkan sikap gotong-royong dalam memajukan daerah dan
menjaga kerukunan bangsa

BAB IV
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 8
Bentuk

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia adalah

organisasi nasional yang terdiri dari organisasi di tingkat Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan/sebutan lain di seluruh

Indonesia. Pasal 9

Sifat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia bersifat
independen

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 21

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB V
ATRIBUT

Pasal 10

Lambang, Panji, Mars, Hymne, dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
Keanggotaan

Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.

Pasal 12

1.Anggota Biasa adalah pengurus di seluruh tingkatan organisasi dan
atau seseorang yang menyatakan bersedia dan memenuhi syarat
menjadi anggota.

2.Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang dinilai peduli, mempunyai
keahlian/kemampuan tertentu, dan ikut berpartisipasi dalam
pengembangan pemberdayaan masyarakat

Pasal 13
Hak Anggota
1. Hak Anggota Biasa adalah:

a.Hak memilih dan dipilih;
b.Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
c.Hak untuk mengikuti kegiatan dan memperoleh fasilitas

organisasi;
d.Hak membela diri

2.Hak Anggota Luar Biasa adalah:

a.Mempunyai hak dipilih dan tidak mempunyai hak memilih; dan
b.Mengemukakan pendapat dan menyampaikan saran

masukan;
c.Mengikuti kegiatan organisasi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 22

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 14
Kewajiban Anggota

1. Kewajiban Anggota Biasa adalah :
a.Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
peraturan organisasi;
b.Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan
organisasi.

2.Kewajiban Anggota Luar Biasa adalah :
a.Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
peraturan organisasi;
b.Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan
organisasi;
c.Memberikan bantuan yang tidak mengikat.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 15
Hak Anggota

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia berada dalam
garis hubungan instruktif dan koordinatif dari Tingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/sebutan lain;

Di Tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia atau disingkat DPP
LPM RI.
Di Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi atau disingkat DPD LPM Provinsi.
Di Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota atau disingkat DPD LPM
Kabupaten/Kota.
Di Tingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Cabang Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan atau disingkat DPC LPM
Kecamatan.
Di Tingkat Desa/Kelurahan/sebutan lain disebut Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan/sebutan lain atau
disingkat LPMD/K.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 23

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 16
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Republik Indonesia

1.DPP LPM RI merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif
mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan
tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

2.DPP LPM RI berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi dan
berkewajiban melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta segala keputusan Musyawarah
Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Rapat
Pimpinan Nasional.

3.DPP LPM RI berwenang mengukuhkan dan mengesahkan susunan
dan personalia DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat hasil
Musyawarah Daerah Provinsi.

Pasal 17
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi

1.DPD LPM Provinsi merupakan pelaksana organisasi yang bersifat
kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam
melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada
Musyawarah Daerah Provinsi.

2.DPD LPM Provinsi berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi
di tingkat Provinsi dan Musyawarah–musyawarah Daerah yang
bersangkutan.

3.DPD LPM Provinsi berkewajiban memberikan laporan kegiatan
organisasi secara periodik kepada DPP LPM RI.

4.DPD LPM Provinsi berwenang mengukuhkan dan mengesahkan
susunan dan personalia DPD LPM hasil Musyawarah Daerah
Kabupaten/Kota.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 24

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 18
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten/Kota

1.DPD LPM Kabupaten/Kota merupakan pelaksana organisasi yang
bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam
melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada
Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

2.DPD LPM Kabupaten/Kota berwenang untuk menentukan kebijakan
organisasi di Daerah Kabupaten/Kota dan Musyawarah–musyawarah
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3.DPD LPM Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan laporan
kegiatan organisasi kepada DPD LPM Provinsi.

4.DPD LPM Kabupaten/Kota berwenang mengukuhkan dan
mengesahkan susunan dan personalia DPC LPM hasil Musyawarah
Kecamatan.

Pasal 19
Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kecamatan

1.DPC LPM Kecamatan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat
kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam
melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah
Cabang Kecamatan.

2.DPC LPM Kecamatan berwenang untuk menentukan kebijakan
organisasi Kecamatan dan Musyawarah–musyawarah Kecamatan
yang bersangkutan.

3.DPC LPM Kecamatan berkewajiban untuk memberikan laporan
kegiatan organisasi kepada DPD LPM Kabupaten/Kota.

4.DPC LPM Kecamatan berwenang mengukuhkan dan mengesahkan
susunan dan personalia LPMD/K hasil Musyawarah Desa/Kelurahan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 25

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 20
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1.LPMD/K merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif
mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan
tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah
Desa/Kelurahan.

2.LPMD/K merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi
sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat di
Desa/Kelurahan/sebutan lain.

3.Pengurus LPMD/K berkewajiban memberikan laporan kegiatan secara
periodik kepada DPC LPM Kecamatan dan kepada Musyawarah
Desa/Kelurahan.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 21
Musyawarah

Musyawarah Nasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia (Munas LPM RI), Musyawarah Daerah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi, Musyawarah Daerah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten/Kota, Musyawarah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan/sebutan lain
diadakan satu kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 22
Rapat-Rapat

1.Rapat Pimpinan Nasional DPP LPM RI diadakan minimal satu kali
dalam waktu 1 (satu) periode kepengurusan.

2.Rapat Kerja DPP LPM RI, Rapat Kerja DPD LPM Provinsi, Rapat Kerja
DPD LPM Kabupaten/Kota, Rapat Kerja DPC LPM Kecamatan dan
LPMD/K masing-masing diadakan minimal dua kali dalam waktu 1
(satu) periode kepengurusan, yang dilaksanakan di awal dan di tahun
ke-3 periode.

3.Rapat Harian DPP LPM RI, DPD LPM Provinsi, DPD LPM
Kabupaten/Kota, DPC LPM Kecamatan dan LPMD/K diadakan
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.Rapat Pleno DPP LPM RI, DPD LPM Provinsi, DPD LPM
Kabupaten/Kota, DPC LPM Kecamatan dan LPMD/K diadakan
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 26

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB IX
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23
Kuorum

1.Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

2.Rapat-rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari
jumlah peserta.

3.Apabila kuorum tidak tercapai, maka dapat ditunda:
a.Untuk Musyawarah, selama-lamanya 1x24 (satu kali dua puluh
empat);
b.Untuk Rapat, selama-lamanya 1x30 (tiga puluh) menit.

4.Apabila sesudah penundaan musyawarah dan rapat-rapat belum
tercapai, maka musyawarah dan rapat-rapat tetap dapat
dilangsungkan dan seluruh keputusan yang diambil adalah sah dan
mengikat organisasi maupun peserta.

5.Khusus yang menyangkut keputusan musyawarah tentang pemilihan
pimpinan, penyempurnaan atauperubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, serta perubahan organisasi dinyatakan
mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah peserta.

Pasal 24
Pengambilan Keputusan

1.Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat
didasarkan atas musyawarah untukmufakat.

2.Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.

3.Keputusan untuk pemilihan pimpinan diambil berdasarkan suara
terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara.

4.Keputusan untuk perubahan penyempurnaan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga berdasarkan persetujuan Musyawarah
Nasional sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) kuorum pada
Musyawarah Nasional.

5.Untuk pembubaran organisasi, keputusan yang diambil berdasarkan
persetujuan mutlak kuorum pada Musyawarah Nasional yang khusus
diadakan untuk itu.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 27

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB X
BIRO DAN SATUAN TUGAS

Pasal 25

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia dapat
membentuk Biro dan Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
DEWAN FASILITATOR, DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT

Pasal 26

1.Dewan Fasilitator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan
Dewan yang mewakili unsur pemerintah, yang memberikan fasilitas
dan bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diminta
atau tidak diminta.

2.Dewan Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan
Dewan yang memberikan pertimbangan sekaligus pengawasan
kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diminta atau tidak
diminta.

3.Dewan Penasehat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan
Dewan yang memberikan saran dan masukan kepada Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat diminta atau tidak diminta.

4.Dewan Fasilitator, Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat dipilih pada tingkatannya masing-masing.

5.Jumlah Anggota Dewan Fasilitator, Dewan Pembina, dan Dewan
Penasehat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
a.Seorang Ketua merangkap Anggota;
b.Beberapa Anggota.

6.Dewan Fasilitator, Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat disahkan dan dikukuhkan oleh pengurus
satu tingkat di atasnya, kecuali Dewan Fasilitator, Dewan Pembina,
dan Dewan Penasehat Tingkat Pusat disusun, disahkan, dan
dikukuhkan oleh DPP LPM RI.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 28

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB XII
PENGURUS DAN SYARAT PENGURUS

Pasal 27
Pengurus
Setiap orang dapat dipilih menjadi pengurus disetiap tingkatan

Pasal 28
Syarat Pengurus
Syarat-syarat pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB XIII
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MANUSIA

Pasal 29
Dewan Pimpinan Pusat

Setiap orang dapat dipilih menjadi pengurus disetiap tingkatan

Pasal 30
Syarat Pengurus
1.DPP LPM RI terdiri dari:
a.Ketua Umum;
b.Wakil Ketua Umum;
c. Ketua-Ketua;
d.Sekretaris Jenderal;
e.Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
f.Bendahara Umum;
g. Bendahara.
2.Susunan kepengurusan DPP LPM RI dilengkapi dengan beberapa
Departemen sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang selanjutnya
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 29

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 31
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

1.DPD LPM Provinsi terdiri dari:
a. Ketua;
b.Wakil-Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d.Wakil-Wakil Sekretaris;
e. Bendahara;
f.Wakil-Wakil Bendahara.

2.Susunan kepengurusan DPD LPM Provinsi dilengkapi dengan
beberapa Departemen sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1.DPD LPM Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Ketua;
b.Wakil-Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d.Wakil-Wakil Sekretaris;
e. Bendahara;
f.Wakil-Wakil Bendahara.

2.Susunan kepengurusan DPD LPM Kabupaten/Kota dilengkapi dengan
beberapa Departemen sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
Dewan Pimpinan Daerah Kecamatan

1.DPD LPM Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Ketua;
b.Wakil-Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d.Wakil-Wakil Sekretaris;
e. Bendahara;
f.Wakil-Wakil Bendahara.

2.Susunan kepengurusan DPD LPM Kecamatan dapat dilengkapi
dengan beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 30

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 34
Pengurus Desa/Kelurahan
1.DPD LPM Provinsi terdiri dari:
a. Ketua;
b.Wakil-Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d.Wakil-Wakil Sekretaris;
e. Bendahara;
f.Wakil-Wakil Bendahara.
2.Susunan kepengurusan Pengurus LPM Desa/Kelurahan dapat
dilengkapi dengan beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan, yang
selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
KEUANGAN

Pasal 35
Sumber Dana
1.Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
a.Iuran Anggota.
b. APBN/APBD.
c.Bantuan yang tidak mengikat.
d.Usaha–usaha yang sah

Pasal 36
Penggunaa Dana
Pimpinan di setiap tingkat organisasi bertanggung jawab atas dana serta
pengelolaan harta kekayaan organisasi di tingkatannya masing-masing.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional
IV Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 31

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat
yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-
daerah dan yang tidak mengganggu atau
menghambat Persatuan Negara dan Bangsa
Indonesia."

Ki Hadjar Dewantara

ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA
(LPM RI)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Syarat Anggota

1.Syarat menjadi Anggota Biasa:
a.Warga Negara Indonesia minimal berusia 17 tahun atau telah
menikah;
b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d.Taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
Peraturan Organisasi lainnya;
e.Sehat jasmani dan rohani.

2.Syarat menjadi Anggota Luar Biasa:
a.Tokoh masyarakat, tokoh partai politik, pengusaha, akademisi
atau seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap
pemberdayaan masyarakat;
b.Mengajukan permohonan untuk menjadi anggta LPM RI.

Pasal 2
Pemberhentian dan Sanksi Anggota

1.Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti
disebabkan oleh:
a.Meninggal dunia;
b.Permohonan sendiri;
c.Melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 32

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

2. Setiap anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang melakukan
tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik serta
melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat
dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang
dilakukan berupa:

a.Teguran lisan dan peringatan tertulis;
b.Penghentian pelayanan organisasi;
c.Pemberhentian sebagai pengurus;
d.Pemberhentian dari anggota.

3. Keputusan untuk menentukan sanksi organisasi sebagaimana
dimaksud, dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan
Pimpinan satu tingkat di atasnya, atas rekomendasi Dewan Pimpinan
dalam tingkatannya.

Pasal 3

Tata cara hak membela diri atas pemberlakuan pemberhentian dan
sanksi anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB iI
MUSYAWARAH DAN RAPAT–RAPAT

Pasal 4
Musyawarah Nasional

1.Musyawarah Nasional, disingkat Munas, merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi.

2.Tugas dan wewenang Munas adalah:
a.Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
LPM RI;
b.Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan/perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c.Menetapkan Program Umum Nasional Organisasi;
d.Menetapkan Kebijakan dan Rekomendasi Organisasi;
e.Memberi penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban
Dewan Pimpinan Pusat LPM RI.

3.Dewan Pimpinan Pusat LPM RI terpilih menetapkan Dewan Fasilitator,
Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat.

4.Peserta Munas terdiri dari:
a.Dewan Pimpinan Pusat;
b.Dewan Pimpinan Daerah LPM Provinsi;
c.Dewan Pimpinan Daerah LPM Kabupaten/Kota.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 33

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

5.Peserta Munas memiliki hak bicara dan hak suara.

6.Peninjau Munas terdiri dari:
a.Dewan Fasilitator;
b.Dewan Pembina;
c.Dewan Penasehat;
d.Anggota Luar Biasa;
e.Pejabat Pemerintah;
f.Tokoh Masyarakat;
g.Biro dan Satuan Tugas yang dibentuk DPP;
h.Jumlah peninjau ditentukan oleh DPP.

7.Peninjau Munas hanya memiliki hak bicara.
8.Munas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPP.

Pasal 5
Musyawarah Nasional Luar Biasa

1.Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, diadakan atas
dasar adanya pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

2.Munaslub dapat terselenggara atas permintaan sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

3.Tata cara Munaslub sama dengan tata cara Munas dan dilaksanakan
oleh/menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.

4.4.Kedudukan dan keputusan-keputusan Munaslub sama dengan
Keputusan Munas.

Pasal 6
Rapat Pimpinan Nasional

1.Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, adalah forum tertinggi
satu tingkat di bawah Munas.

2.Tugas dan wewenang Rapimnas adalah:
a.Memutuskan hal-hal penting dan mendasar terkait dengan
masalah-masalah internal organisasi;
b.Memutuskan kebijakan-kebijakan serta peran strategis organisasi
dalam hubungannya dengan situasi eksternal.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 34

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

3.Peserta Rapimnas adalah: 35
a.Dewan Pimpinan Pusat;
b.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
c.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
d.Dewan Fasilitator;
e.Dewan Pembina;
f.Dewan Penasehat.

4.Rapimnas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPP.

Pasal 7
Rapat Kerja Nasional

1.Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah forum pengambilan
keputusan dalam rangka menterjemahkan program umum nasional
ke dalam berbagai konsep, program kerja dan kegiatan organisasi.

2.Tugas dan wewenang Rakernas adalah:
a.Menyusun program kerja organisasi dalam satu periode
kepengurusan DPP;
b.Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program kerja organisasi
dan merumuskan konsep kebijakan serta program kerja
selanjutnya;
c.Menginventarisasi berbagai persoalan organisasi dan masalah-
masalah penting lainnya serta menetapkan keputusan dan
kebijakan penyelesaiannya;
d.Memberikan alternatif pemecahan kepada DPP terhadap
masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri serta
hasilnya dipertanggung jawabkan pada Munas.

3.Peserta Rakernas adalah:
a.Dewan Pimpinan Pusat;
b.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
c.Dewan Fasilitator;
d.Dewan Pembina;
e.Dewan Penasehat;
f.Biro dan Satuan Tugas dibentuk DPP.

4.Rakernas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPP.

Pasal 8
Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

1.Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
a.Rapat Harian yang pesertanya adalah Ketua Umum, Wakil-Wakil
Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil
Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara;
b.Rapat Pleno yang pesertanya adalah seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Pusat.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

2. Tugas dan wewenang Rapat Pengurus DPP adalah:
a.Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan
Munas/Munaslub, Rapimnas, serta Rakernas;
b.Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan
organisasi;
c.Menyusun dan memutuskan rencana pelaksanaan program kerja;
d.Menetapkan, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan
konsolidasi organisasi.

Pasal 9
Musyawarah Daerah Provinsi

1.Musyawarah Daerah Provinsi, disingkat Musda Provinsi, merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi.

2.Tugas dan wewenang Musda Provinsi adalah:
a.Memilih dan menetapkan Ketua DPD Provinsi;
b.Menetapkan Program Kerja Organisasi Provinsi;
c.Menetapkan Kebijakan dan Rekomendasi terhadap masalah
organisasi dan masalah penting lainnya di tingkat Provinsi;
d.Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung
jawaban DPD Provinsi.

3.DPD Provinsi terpilih menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan Pembina,
dan Dewan Penasehat Provinsi.

4.4.Peserta Musda Provinsi:
a.Utusan Dewan Pimpinan Pusat;
b.Dewan Pimpinan Daerah LPM Provinsi;
c.Dewan Pimpinan Daerah LPM Kabupaten/Kota.

5.Peserta Musda Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara.
6.Peninjau Musda Provinsi terdiri dari:

a.Dewan Fasilitator Provinsi;
b.Dewan Pembina Provinsi;
c.Dewan Penasehat Provinsi;
d.Anggota Luar Biasa;
e.Pejabat Pemerintah;
f.Tokoh Masyarakat;
g.Biro dan Satuan Tugas yang dibentuk DPD Provinsi;
h.Jumlah peninjau ditentukan oleh DPD Provinsi.
7.Peninjau Musda Provinsi hanya memiliki hak bicara.
8.Musda Provinsi dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPD
Provinsi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 36

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 10
Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa

1.Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, disingkat Musdalub Provinsi,
diadakan atas dasar adanya pelanggaran Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah Provinsi.

2.Musdalub Provinsi dapat terselenggara atas permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan.

3.Tata cara Musdalub Provinsi sama dengan tata cara Musda Provinsi
dan dilaksanakan oleh/menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan
Daerah Provinsi.

4.Kedudukan dan keputusan-keputusan Musdalub Provinsi sama
dengan Keputusan Musda Provinsi.

Pasal 11
Rapat Pimpinan Daerah Provinsi

1.Rapat Pimpinan Daerah Provinsi, disingkat Rapimda Provinsi, adalah
forum tertinggi satu tingkat di bawah Musda Provinsi.

2.Tugas dan wewenang Rapimda Provinsi adalah:
a.Memutuskan hal-hal penting dan mendasar terkait dengan
masalah-masalah internal organisasi di tingkat Provinsi;
b.Memutuskan kebijakan-kebijakan serta peran strategis organisasi
dalam hubungannya dengan situasi eksternal di tingkat Provinsi.

3.Peserta Rapimda Provinsi adalah:
a.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
b.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
c.Dewan Fasilitator Provinsi;
d.Dewan Pembina Provinsi;
e.Dewan Penasehat Provinsi.

4.Rapimda Provinsi dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
DPD Provinsi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 37

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 12
Rapat Kerja Daerah Provinsi

1.Rapat Kerja Daerah Provinsi, disingkat Rakerda Provinsi, adalah forum
pengambilan keputusan dalam rangka menterjemahkan hasil
Musyawarah Daerah Provinsi ke dalam konsep kebijakan, program
kerja dan kegiatan organisasi di tingkat Provinsi.

2.Tugas dan wewenang Rakerda Provinsi:
a.Menyusun program kerja organisasi dalam satu periode
kepengurusan DPD Provinsi;
b.Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program kerja organisasi
dan merumuskan konsep kebijakan serta program kerja
selanjutnya di tingkat Provinsi;
c.Menginventarisasi berbagai persoalan organisasi dan masalah-
masalah penting lainnya serta menetapkan keputusan dan
kebijakan penyelesaiannya di tingkat Provinsi;
d.Memberikan alternatif pemecahan kepada DPD Provinsi terhadap
masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri serta
hasilnya dipertanggung jawabkan pada Musda Provinsi.

3.Peserta Rakerda Provinsi terdiri dari:
a.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
b.Dewan Fasilitator Provinsi;
c.Dewan Pembina Provinsi;
d.Dewan Penasehat Provinsi.

4.Rakerda Provinsi dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPD
Provinsi.

Pasal 13
Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

1.Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri dari:
a.Rapat Harian yang pesertanya adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil
Bendahara;
b.Rapat Pleno yang pesertanya adalah seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Daerah Provinsi.

2.Tugas dan wewenang Rapat Pengurus DPD Provinsi adalah:
a.Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan
Musda/Musdalub, Rapimda, serta Rakerda Provinsi;
b.Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan
organisasi;
c.Menyusun dan memutuskan rencana pelaksanaan program kerja;
d.Menetapkan, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan
konsolidasi organisasi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 38

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 15
Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota

1.Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, disingkat Musda
Kabupaten/Kota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

2.Tugas dan wewenang Musda Kabupaten/Kota adalah:
a.Memilih dan menetapkan Ketua DPD Kabupaten/Kota;
b.Menetapkan Program Kerja Organisasi Kabupaten/Kota;
c.Menetapkan Kebijakan dan Rekomendasi terhadap masalah
organisasi dan masalah penting lainnya di tingkat
Kabupaten/Kota;
d.Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung
jawaban DPD Kabupaten/Kota.

3.DPD Kabupaten/Kota terpilih menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan
Pembina, dan Dewan Penasehat Kabupaten/Kota.

4.4.Peserta Musda Kabupaten/Kota:
a.Utusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
b.Dewan Pimpinan Daerah LPM Kabupaten/Kota;
c.Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan.

5.Peserta Musda Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan hak suara.
6.Peninjau Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:

a.Dewan Fasilitator Kabupaten/Kota;
b.Dewan Pembina Kabupaten/Kota;
c.Dewan Penasehat Kabupaten/Kota;
7.Anggota Luar Biasa;
8.Pejabat Pemerintah;
9.Tokoh Masyarakat;
a.Biro dan Satuan Tugas yang dibentuk DPD Kabupaten/Kota;
b.Jumlah peninjau ditentukan oleh DPD Kabupaten/Kota
10.Peninjau Musda Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara.
11.Musda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung
jawab DPD Kabupaten/Kota.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 39

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 16
Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1.Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, disingkat Rapimda
Kabupaten/Kota, adalah forum tertinggi satu tingkat di bawah Musda
Kabupaten/Kota.

2.Tugas dan wewenang Rapimda Kabupaten/Kota adalah:
a.Memutuskan hal-hal penting dan mendasar terkait dengan
masalah-masalah internal organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
b.Memutuskan kebijakan-kebijakan serta peran strategis organisasi
dalam hubungannya dengan situasi eksternal di tingkat
Kabupaten/Kota.

3.Peserta Rapimda Kabupaten/Kota adalah:
a.Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
b.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan;
c.Dewan Fasilitator Kabupaten/Kota;
d.Dewan Pembina Kabupaten/Kota;
e.Dewan Penasehat Kabupaten/Kota.

4.Rapimda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung
jawab DPD Kabupaten/Kota.

Pasal 17
Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota

1.Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota, disingkat Rakerda
Kabupaten/Kota, adalah forum pengambilan keputusan dalam rangka
menterjemahkan hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota ke dalam
konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan organisasi di tingkat
Kabupaten/Kota.

2.Tugas dan wewenang Rakerda Kabupaten/Kota:
a.Menyusun program kerja organisasi dalam satu periode
kepengurusan DPD Kabupaten/Kota;
b.Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program kerja organisasi
dan merumuskan konsep kebijakan serta program kerja
selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota;
c.Menginventarisasi berbagai persoalan organisasi dan masalah-
masalah penting lainnya serta menetapkan keputusan dan
kebijakan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten/Kota;
d.Memberikan alternatif pemecahan kepada DPD Kabupaten/Kota
terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri
serta hasilnya dipertanggung jawabkan pada Musda
Kabupaten/Kota.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 40

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

3. Peserta Rakerda Kabupaten/Kota terdiri dari:
a.Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
b.Dewan Fasilitator Kabupaten/Kota;
c.Dewan Pembina Kabupaten/Kota;
d.Dewan Penasehat Kabupaten/Kota.

4. Rakerda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung
jawab DPD Kabupaten/Kota.

Pasal 18
Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1.Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a.Rapat Harian yang pesertanya adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil
Bendahara;
b.Rapat Pleno yang pesertanya adalah seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

2.Tugas dan wewenang Rapat Pengurus DPD Kabupaten/Kota adalah:
a.Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan
Musda/Musdalub, Rapimda, serta Rakerda Kabupaten/Kota;
b.Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan
organisasi;
c.Menyusun dan memutuskan rencana pelaksanaan program kerja;
d.Menetapkan, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan
konsolidasi organisasi.

Pasal 19
Musyawarah Cabang Kecamatan

1.Musyawarah Cabang Kecamatan, disingkat Muscab Kecamatan,
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat
Kecamatan.

2.Tugas dan wewenang Muscab Kecamatan adalah:
a.Memilih dan menetapkan Ketua DPC Kecamatan;
b.Menetapkan Program Kerja Organisasi Kecamatan;
c.Menetapkan Kebijakan dan Rekomendasi terhadap masalah
organisasi dan masalah penting lainnya di tingkat Kecamatan;
d.Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung
jawaban DPC Kecamatan.

3.DPC Kecamatan terpilih menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan
Pembina, dan Dewan Penasehat Kecamatan.

4.Peserta Muscab Kecamatan:
a.a.Utusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
b.b.Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan;
c.c.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 41

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

5.Peserta Muscab Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara.
6.Peninjau Muscab Kecamatan terdiri dari:

a.Dewan Fasilitator Kecamatan;
b.Dewan Pembina Kecamatan;
c.Dewan Penasehat Kecamatan;
d.Anggota Luar Biasa;
e.Pejabat Pemerintah;
f.Tokoh Masyarakat;
g.Biro dan Satuan Tugas yang dibentuk DPC Kecamatan;
h.Jumlah peninjau ditentukan oleh DPC Kecamatan.

7.Peninjau Muscab Kecamatan hanya memiliki hak bicara.
8.Muscab Kecamatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
DPC Kecamatan.

Pasal 20
Musyawarah Cabang Luar Biasa Kecamatan

1.Musyawarah Cabang Luar Biasa Kecamatan, disingkat Muscablub
Kecamatan, diadakan atas dasar adanya pelanggaran Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan
Cabang Kecamatan.

2.Muscablub Kecamatan dapat terselenggara atas permintaan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Lembaga
Pemberdayaan Desa/Kelurahan di Kecamatan.

3.Tata cara Muscablub Kecamatan sama dengan tata cara Muscab
Kecamatan dan dilaksanakan oleh/menjadi tanggung jawab Dewan
Pimpinan Cabang Kecamatan.

4.Kedudukan dan keputusan-keputusan Muscablub Kabupaten/Kota
sama dengan Keputusan Muscab Kabupaten/Kota.

Pasal 21
Rapat Pimpinan Cabang Kecamatan

1.Rapat Pimpinan Cabang Kecamatan, disingkat Rapimcab Kecamatan,
adalah forum tertinggi satu tingkat di bawah Muscab Kecamatan.

2.Tugas dan wewenang Rapimcab Kecamatan adalah:
a.Memutuskan hal-hal penting dan mendasar terkait dengan
masalah-masalah internal organisasi di tingkat Kecamatan;
b.Memutuskan kebijakan-kebijakan serta peran strategis organisasi
dalam hubungannya dengan situasi eksternal di tingkat
Kecamatan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 42

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

3.Peserta Rapimcab Kecamatan adalah:
a.Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan;
b.Ketua LPM Desa/Kelurahan;
c.Dewan Fasilitator Kecamatan;
d.Dewan Pembina Kecamatan;
e.Dewan Penasehat Kecamatan.

4.Rapimcab Kecamatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
DPC Kecamatan.

Pasal 22
Rapat Kerja Cabang Kecamatan

1.Rapat Kerja Cabang Kecamatan, disingkat Rakercab Kecamatan,
adalah forum pengambilan keputusan dalam rangka
menterjemahkan hasil Musyawarah Cabang Kecamatan ke dalam
konsep kebijakan, program kerja dan kegiatan organisasi di tingkat
Kecamatan.

2.Tugas dan wewenang Rakercab Kecamatan:
a.Menyusun program kerja organisasi dalam satu periode
kepengurusan DPC Kecamatan;
b.Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program kerja organisasi
dan merumuskan konsep kebijakan serta program kerja
selanjutnya di tingkat Kecamatan;
c.Menginventarisasi berbagai persoalan organisasi dan masalah-
masalah penting lainnya serta menetapkan keputusan dan
kebijakan penyelesaiannya di tingkat Kecamatan;
d.Memberikan alternatif pemecahan kepada DPC Kecamatan
terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri
serta hasilnya dipertanggung jawabkan pada Muscab Kecamatan.

3.Peserta Rakercab Kecamatan terdiri dari:
a.Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan;
b.Dewan Fasilitator Kecamatan;
c.Dewan Pembina Kecamatan;
d.Dewan Penasehat Kecamatan.

4.Rakercab Kecamatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
DPC Kecamatan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 43

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI