E-Book LPM-RI Munas IV 2020

Pasal 23
Rapat Kerja Cabang Kecamatan

1.Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan terdiri dari:
a.Rapat Harian yang pesertanya adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil
Bendahara;
b.Rapat Pleno yang pesertanya adalah seluruh pengurus Dewan
Pimpinan Cabang Kecamatan.

2.Tugas dan wewenang Rapat Pengurus DPC Kecamatan adalah:
a.Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan
Musdcab/Muscablub, Rapimcab, serta Rakercab Kecamatan;
b.Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan
organisasi;
c.Menyusun dan memutuskan rencana pelaksanaan program kerja;
d.Menetapkan, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan
konsolidasi organisasi.
Pasal 24
Musyawarah LPM Desa/Kelurahan

1.Musyawarah LPM Desa/Kelurahan, disingkat Musyawarah LPM D/K
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat
Desa/Kelurahan.

2.Tugas dan wewenang Musyawarah LPM D/K adalah:
a.Memilih dan menetapkan Ketua LPMD/K;
b.Menetapkan Program Kerja Organisasi Desa/Kelurahan;
c.Menetapkan Kebijakan dan Rekomendasi terhadap masalah
organisasi dan masalah penting lainnya di tingkat Desa/Kelurahan;
d.Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung
jawaban LPM D/K.

3.LPM D/K terpilih menetapkan Dewan Fasilitator, Dewan Pembina, dan
Dewan Penasehat Desa/Kelurahan.

4.Peserta Musyawarah LPM D/K:
a.Utusan Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan;
b.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
c.Utusan RT-RW.

5.Peserta Musyawarah LPM D/K memiliki hak bicara dan hak suara

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 44

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

6.Peninjau Musyawarah LPM D/K terdiri dari:

a.Dewan Fasilitator Desa/Kelurahan;

b.Dewan Pembina Desa/Kelurahan;

c.Dewan Penasehat Desa/Kelurahan;

d.Anggota Luar Biasa;

e.Pejabat Pemerintah;

f.Tokoh Masyarakat;

g.Biro dan Satuan Tugas yang dibentuk LPM Desa/Kelurahan;

h.Jumlah peninjau ditentukan oleh LPM Desa/Kelurahan.

7.Peninjau Musyawarah LPM D/K hanya memiliki hak bicara.

8.Musyawarah LPM D/K dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab

LPM D/K. Pasal 25

Musyawarah Luar Biasa LPM Desa/Kelurahan

1.Musyawarah Luar Biasa LPM Desa/Kelurahan, disingkat Muslub LPM
D/K, diadakan atas dasar adanya pelanggaran Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh LPM Desa/Kelurahan.

2.Muslub LPM D/K dapat terselenggara atas permintaan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah RT/RW yang ada di
Desa/Kelurahan bersangkutan.

3.Tata cara Muslub LPM D/K sama dengan tata cara Musyawarah LPM
D/K dan dilaksanakan oleh/menjadi tanggung jawab LPM
Desa/Kelurahan.

4.Kedudukan dan keputusan-keputusan Muslub LPM D/K sama dengan
Keputusan Musyawarah LPM Desa/Kelurahan.

Pasal 26
Rapat Kerja LPM Desa/Kelurahan

1.Rapat Kerja LPM Desa/Kelurahan, disingkat Raker LPM D/K, adalah
forum tertinggi, satu tingkat di bawah Musyawarah LPM
Desa/Kelurahan, dalam rangka menterjemahkan hasil Musyawarah
LPM Desa/Kelurahan ke dalam konsep kebijakan, program kerja dan
kegiatan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 45

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

2. Tugas dan wewenang Raker LPM D/K:
a.Menyusun program kerja organisasi dalam satu periode
kepengurusan LPM Desa/Kelurahan;
b.Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program kerja organisasi
dan merumuskan konsep kebijakan serta program kerja
selanjutnya di tingkat Desa/Kelurahan;
c.Menginventarisasi berbagai persoalan organisasi dan masalah-
masalah penting lainnya serta menetapkan keputusan dan
kebijakan penyelesaiannya di tingkat Desa/Kelurahan;
d.Memberikan alternatif pemecahan kepada LPM Desa/Kelurahan
terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri
serta hasilnya dipertanggung jawabkan pada Musyawarah LPM
Desa/Kelurahan.

3. Peserta Raker LPM D/K terdiri dari:
a.LPM Desa/Kelurahan;
b.Dewan Fasilitator Desa/Kelurahan;
c.Dewan Pembina Desa/Kelurahan;
d.Dewan Penasehat Desa/Kelurahan.

4. Raker LPM Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung
jawab LPM Desa/Kelurahan.

Pasal 27
Rapat Pengurus LPM Desa/Kelurahan

1.Rapat Pengurus LPM Desa/Kelurahan terdiri dari:
a.Rapat Harian yang pesertanya adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil
Bendahara;
b.Rapat Pleno yang pesertanya adalah seluruh pengurus LPM
Desa/Kelurahan.

2.Tugas dan wewenang Rapat Pengurus LPM Desa/Kelurahan adalah:
a.Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan
Musyawarah LPM D/K, Muslub LPM D/K, serta Raker LPM D/K;
b.Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan
organisasi;
c.Menyusun dan memutuskan rencana pelaksanaan program kerja;
d.Menetapkan, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan
konsolidasi organisasi.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 46

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB iII
DEWAN PIMPINAN

Pasal 28
Pemilihan Dewan Pimpinan

1.Pemilihan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan
Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan, Ketua
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dilakukan
melalui pemilihan langsung di dalam Musyawarah masing-masing
tingkatan.

2.Pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan
Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Dewan
Pimpinan Cabang Kecamatan, dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan dilakukan oleh formatur yang ditetapkan
dalam Musyawarah masing-masing tingkatan.

3.Formatur terdiri dari:
a.Seorang Ketua terpilih;
b.Dibantu oleh anggota formatur yang dipilih dari peserta
musyawarah.

4.Formatur membentuk kelengkapan Dewan Pengurus dalam waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 29
Masa Jabatan Dewan Pimpinan

1.Masa jabatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan
Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Dewan
Pimpinan Cabang Kecamatan adalah 5 (lima) tahun.

2.Masa jabatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan
kebijakan daerah masing-masing.

3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua
Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan, Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya.

4.Seorang pengurus Dewan Pimpinan di satu tingkatan tidak boleh
merangkap jabatan di dalam pengurus Dewan Pimpinan di tingkat
lainnya.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 47

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 30
Tempat Dewan Pimpinan

1.Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia bertempat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

2.Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi bertempat di Ibu Kota Provinsi.

3.Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/Kota bertempat di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

4.Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan bertempat di Ibu Kota Kecamatan.

5.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan bertempat di
Desa/Kelurahan.

BAB iV
PENGURUS

Pasal 31

Setiap orang berhak dan dapat dipilih untuk menjadi pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 32
Syarat Pengurus

1.Memahami, bersedia, dan mampu menjalankan seluruh Keputusan
Musyawarah dan Peraturan Organisasi.

2.Sehat jasmani dan rohani, jujur serta berkepribadian baik.
3.Sanggup dan bersungguh-sungguh untuk memajukan organisasi.
4.Sanggup untuk hadir, bekerja dan menjalankan roda organisasi.
5.Sedang tidak kehilangan hak, bebas dari hukuman pidana yang

tuntutan hukumnya 5 tahun atau lebih.
6.Berdomisili sama dengan tempat kedudukan Dewan Pimpinan di

setiap tingkatan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 48

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 33
Komposisi Pengurus

1.Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia dilengkapi dengan komposisi pengurus dan pembagian
bidang-bidang kerja:
a.Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Keanggotaan, yang terdiri
dari:
Departemen Organisasi dan Kelembagaan
Departemen Keanggotaan
b.Bidang Hubungan Antar Lembaga, yang terdiri dari:
Departemen Hubungan Antar Ormas
Departemen Hubungan Lembaga Pemerintah
Departemen Informasi dan Komunikasi
c.Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari:
Departemen Pemuda dan Olahraga
Departemen Perempuan, Ibu dan Anak
Departemen Tenaga Kerja
Departemen Kerohanian
Departemen Lingkungan Hidup
Departemen Pengembangan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
d.Bidang Sosial dan Budaya, yang terdiri dari:
Departemen Pendidikan
Departemen Kesehatan
Departemen Seni dan Budaya
Departemen Penanggulangan Bencana
Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
e.Bidang Pertahanan dan Keamanan, yang terdiri dari:
Departemen Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat
Departemen Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
Departemen Pembinaan Wilayah Perbatasan dan Pulau
Terluar

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 49

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

f. Bidang Ekonomi, yang terdiri dari:
Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Departemen Pengembangan Ekonomi Kreatif
Departemen Perkebunan dan Kehutanan
Departemen Pertanian, Perikanan dan Kelautan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Departemen Pembinaan Badan Usaha Milik Desa
Departemen Investasi dan Keuangan Daerah

g. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari:
Departemen Hukum dan Perundang Undangan
Departemen Hak Asasi Manusia

h. Bidang Hubungan Luar Negeri, yang terdiri dari:
Departemen Kerjasama Negara Negara ASEAN
Departemen Kerjasama Negara Negara ASIA dan AUSTRALIA
Departemen Kerjasama Negara Negara AFRIKA
Departemen Kerjasama Negara Negara EROPA
Departemen Kerjasama Negara Negara AMERIKA

i. Bidang Ideologi dan Politik, yang terdiri dari:
Departemen Pembinaan Ideologi Pancasila
Departemen Politik
Departemen Pemerintah dan Otonomi Daerah

j. Bidang Koordinasi Wilayah Provinsi

2. Komposisi pengurus dan pembagian kerja bidang-bidang di tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disusun
berdasarkan kompisisi pengurus dan pembagian kerja bidang-bidang di
DPP disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di daerah masing-
masing.

3. Dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, DPP LPM RI dan
Dewan Pimpinan di seluruh tingkatan, dapat dibantu oleh kepala
sekretariat dan karyawan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 50

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 34
Pergantian Antar Waktu

1.Pergantian antar waktu Dewan Pimpinan di setiap tingkatan:
a.Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan
karena sesuatu sebab, maka pengisian kekosongan tersebut
dilakukan oleh Dewan Pimpinan untuk masa jabatan yang tersisa
sesuai dengan hasil keputusan Rapat Harian Pengurus Dewan
Pimpinan yang bersangkutan;
b.Apabila seorang pengurus tidak aktif mengikuti kegiatan
organisasi selama enam bulan, maka dapat dilakukan pergantian
berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Dewan Pimpinan
yang bersangkutan;
c.Keputusan yang dilakukan Dewan Pimpinan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 1 butir a dan b di atas, harus dilaporkan
kepada Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya, untuk diminta
pengesahannya, dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah.

2.Penggantian Dewan Fasilitator, Dewan Pembina, dan Dewan
Penasehat di setiap tingkat:
a.Apabila terjadi kekosongan pada anggota Dewan Fasilitator,
Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat, maka kekosongan
tersebut dapat diisi melalui Rapat Harian Pengurus Dewan
Pimpinan yang bersangkutan;
b.Penetapan keputusan Dewan Pimpinan di masing-masing
tingkatan sebagaimana dimaksud ayat 2 butir a di atas akan
dipertanggung jawabkan dalam musyawarah masing-masing
tingkatan.

Pasal 35
Pemberhentian Pengurus

Seorang pengurus dapat diberhentikan apabila:
1.Tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu enam bulan
secara berturut-turut.
2.Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga organisasi.
3.Menyalahgunakan wewenang, kedudukan, dan kepercayaan yang
diberikan oleh organisasi.
4.Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.
5.Diberhentikan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat di atas melalui
Rapat Pleno Pengurus Dewan Pimpinan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 51

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BAB V
MARS, HYMNE, PENGHARGAAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 36
Mars dan Hymne

Mars dan Hymne Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia wajib dikumandangkan pada setiap acara resmi organisasi.

Pasal 37
Penghargaan

Penghargaan adalah pemberian tanda kehormatan dari Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat kepada seseorang atau lembaga yang dinilai
peduli terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38
Adminitrasi

Tata laksana surat menyurat, perjanjian, penulisan dokumen, pembuatan
stempel, papan nama, dan keadministrasian lainnya, diatur dalam
Peraturan Organisasi.

BAB VI
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 39
Logo

Logo Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia terdiri dari
rumah, padi dan kapas, tali pengikat, orang saling bahu membahu,
bintang segi lima, pita, yang penjelasannya lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 40
Panji

Panji Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia berwarna
dasar putih, di tengah terdapat logo LPM, dan di bagian tepi berhias
ronce kuning yang berukuran 120 cm x 80 cm.

Pasal 41
Bendera

Bendera Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
berwarna dasar putih, ditengah terdapat logo LPM, dan di bagian bawah
bertuliskan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (sesuai tingkatannya)
dengan ukuran 120 cm x 80 cm.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 52

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Pasal 42
Pin

Pin berbentuk logo Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia, berwarna kuning emas, dipasang pada bagian dada sebelah
kiri atas baju.

Pasal 43
Kartu Tanda Anggota

Setiap anggota wajib memiliki kartu anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Republik Indonesia, yang bentuk dan ukurannya diatur dalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 44
Baju Seragam

Baju seragam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
ditetapkan secara nasional dengan penambahan ciri, karakteristik,
dan/atau simbol-simbol kedaerahan/adat/budaya untuk daerah masing-
masing, yang bentuk dan designnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur
lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia,
yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta dipertanggung jawabkan pada Musyawarah
Nasional.

Ditetapkan di : Jakarta 53
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara
untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa
lakukan untuk negara."

John F. Kennedy

PROGRAM UMUM
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

2020-2025

A. BIDANG ORGANISASI, KELEMBAGAAN DAN
KEANGGOTAAN

1.Melakukan konsolidasi organisasi dengan melaksanakan
musyawarah- musyawarah daerah dan pembentukan LPM di Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta memperkuat organisasi di
Desa/Kelurahan.

2.Memperjuangkan terbitnya Keputusan Presiden dan Keputusan
Menteri atau Produk Hukum lainnya terkait keberadaan LPM dari
tingkat Pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, sebagaimana
organisasi PKK yang kedudukannya sama sebagai lembaga
kemasyarakatan, yang diatur dalam 1 (satu) pasal pada UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

3.Memperjuangkan agar LPM di Tingkat Desa/Kelurahan dilibatkan
secara langsung dalam Forum Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai
mana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun
2004 yang harus mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

4.Menerbitkan peraturan peraturan organisasi untuk kelancaran dan
standarisasi jalannya roda organisasi.

5.Melaksanakan orientasi dan pelatihan-pelatihan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dan kinerja organisasi, mendorong
dan membantu meningkatkan potensi individu anggota.

6.Pembuatan database keanggotaan dan penerbitan kartu anggota.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 54

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

B. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1.Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga, baik instansi
Pemerintah maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka
meningkatkan peran dan kontribusi LPM bagi kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat.

C. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya Miras,
Narkoba dan pencegahan HIV/AIDS di kalangan generasi muda.

2.Mendorong peningkatan fungsi dan peran Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) dan ibu-ibu PKK dalam menjaga kesehatan ibu dan anak,
serta kesejahteraan keluarga.

3.Ikut mengkoordinasikan program-program pemerintah dalam rangka
mendorong terjaminnya pelaksanaan ibadah sesuai dengan Agama
dan keyakinan masing-masing serta terciptanya kerukunan antar
umat beragama.

4.Ikut mengkoordinasikan program-program pemerintah dalam upaya
peningkatan kualitas ketenaga kerjaan, yang merupakan bagian dari
memajukan daerah tertinggal/transmigrasi, dengan tetap berorientasi
menjaga kelestarian lingkungan hidup.

D. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1.Memfasilitasi program-program pelatihan, bimbingan teknis, dan
peningkatan keterampilan manajerial dan kejuruan kepada anggota
LPM yang memerlukan.

2.Melaksanakan sosialisasi cara hidup normal baru dengan
menerapkan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

3.Mendorong kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dalam rangka
menjaga tradisi dan budaya masyarakat serta kearifan lokal, melalui
pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.

4.Ikut membentuk jaringan kekuatan masyarakat yang siap
menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial
lainnya.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 55

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

E. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1.Ikut mengkoordinasikan program-program pemerintah dalam rangka
memperkuat semangat bela negara demi menjaga keutuhan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Menghidupkan kembali semangat jiwa gotong royong dalam
masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban.

3.Mendorong peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. BIDANG EKONOMI

1.Ikut mengkoordinasikan program-program pemerintah yang terkait
dengan pembentukan sentra-sentra ekonomi untuk meningkatkan
kualitas kesejahteraan masyarakat.

2.Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur, industri, dan pengelolaan sumber daya alam yang
menopang kemajuan perekonomian Desa/Kelurahan.

3.Memfasilitasi kerjasama, dukungan pembiayaan atau investasi, dan
program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam
mendorong peningkatan keuangan/pendapatan Desa/Kelurahan.

G. BIDANG HUKUM DAN HAM

1.Melakukan kajian dan sinkronisasi terhadap produk-produk hukum
yang berkaitan dengan keberadaan organisasi LPM di semua
tingkatan.

2.Ikut mendorong program program pemerintah dalam meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat

H. BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

1.Membuka akses dan kemungkinan melakukan kerjasama dengan
lembaga-lembaga Internasional dalam rangka peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan kinerja organisasi.

I. BIDANG IDEOLOGI DAN POLITIK

1.Ikut mendorong program program pemerintah dalam melakukan
peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ideologi
Pancasila serta konsensus bangsa kepada masyarakat.

2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan
demokrasi serta yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 56

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Untuk membangun negara yang demokratis,
maka satu ekonomi yang merdeka harus
dibangun."

Ir. Soekarno

REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL IV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA
2020

INTERNAL

Musyawarah Nasional IV LPM RI, merekomendasikan agar:
1.DPP LPM RI segera menyelesaikan seluruh dokumen legalitas
organisasi.
2. DPP LPM RI segera melakukan konsolidasi organisasi dengan
melaksanakan Musyawarah-Musyawarah Daerah dan/atau
pembentukan Dewan Pimpinan Daerah di setiap Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang belum terbentuk.
3.DPP LPM RI berkordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun
daerah, guna mempertegas keberadaan peran dan aktivitas LPM di
seluruh Indonesia.
4.DPP LPM RI segera menyampaikan hasil-hasil Munas IV LPM ke
seluruh jajaran organisasi dan lembaga pemerintah terkait.

EKSTERNAL
Musyawarah Nasional IV LPM RI, merekomendasikan agar:

1.DPP LPM RI melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik
dalam negeri maupun luar negeri, dalam upaya meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia dan kinerja organisasi.

2.DPP LPM RI bekerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan
nilai- nilai Pancasila dan konsensus bangsa, serta mendorong
terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 57

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Orang jahat bukan hanya para pembunuh. Orang
yang bermuka dua juga sangat jahat, sebab ia
mampu menghancurkan negara yang kuat
sekalipun."

Abdullah Gymnastiar

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 01/DPP- LPM/K/XI/2020

tentang
KOMPOSISI DAN PERSONALIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA

MASA BHAKTI 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa salah satu tugas Musyawarah Nasional IV
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa bhakti
tahun 2016 – 2021
Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut sebagaimana
dimaksud dalam diktum huruf a, telah dibentuk Tim
Formatur.
Bahwa Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam
dictum huruf b, telah berhasil menyusun komposisi dan
personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia
Bahwa Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum huruf
c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik
Indonesia

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.
Keputusan Munas IV LPM Nomor : 8/Munas
IV/LPM/2016 tentang Pemilihan Ketua Umum dan
Pembentukan Formatur.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 58

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Memperhatikan : Hasil Keputusan Sidang Formatur Tanggal 07
September 2020 di Jakarta Tentang Susunan Pengurus
DPP LPM RI Masa Bhakti 2020-2025

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan dan Mengesahkan Komposisi dan Personalia
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan
Kedua : Masyarakat Republik Indonesia Masa Bhakti Tahun 2020 –
Ketiga : 2025.

Keempat : Hal-hal yang mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus,
akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan
atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH,

Presiden Republik Indonesia
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
Gubernur

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA

KETUA UMUM SEKRETARIS JENDRAL

DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG MUKHRADIS HADI K J, S.IP, MA
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020
59
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/DPP-LPM/K/XI/2020
tentang

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

MASA BHAKTI 2020 - 2025

DEWAN FASILITATOR

MENTERI DALAM NEGERI RI
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL&TRANSMIGRASI RI

DEWAN PEMBINA : Idrus Marham
: Andien Achza
KETUA : Nurul Arifin
WAKIL KETUA : Gatot Sudjito
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA

SEKRETARIS : Muhammad Arjhul

ANGGOTA : Akhmad Muqowam
ANGGOTA : Hetifah Sjaifudian
ANGGOTA : M Syafruddin (Rudy Mbojo)
ANGGOTA : Tatang Suratis

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 60

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DEWAN PENASEHAT

KETUA : Eni Maulani Saragih
WAKIL KETUA : Yayat Y Biaro
WAKIL KETUA : Andi H Sinulingga
WAKIL KETUA : Sri Wulan

SEKRETARIS : Pristi Wahyu Diawati

ANGGOTA : Haris Subagio
ANGGOTA : Jacobus Kamarlo Mayong Padang
ANGGOTA : Hasrul Rahman
ANGGOTA : Sawaluddin Lubis

DEWAN PENGURUS : Ahmad Doli Kurnia Tandjung
: Maman Abdurrahman
KETUA UMUM : Wahyu Sanjaya
: Sari Yuliati
WAKIL KETUA UMUM : Suminto Martono
WAKIL KETUA UMUM : Khalid Zabidi
WAKIL KETUA UMUM : Ilham Permana
: Gunawan HIdayat
KETUA : Sirajuddin Abdul Wahab
KETUA : Muhammad Pahlevi Pangerang
KETUA ; Supriansa
KETUA ; Mustafa M Radja
KETUA ; Kholis Malik
KETUA ; Muslim
KETUA ; Hasnan Said
KETUA ; Saniatul Latifah
KETUA ; Bobby Rizaldi
KETUA ; Rahmat Sulaeman
KETUA ; M Al Khadziq
KETUA ; Taufiqurahman
KETUA ; Emanuel Melkiades Laka Lena
KETUA ; Ferdy Suoth
KETUA ; Andi Rio Idris Padjalangi
KETUA ; Muhammad Balyah
KETUA ; Muhammad Basry Hamaya
KETUA ; Syahmud Basri Ngabalin
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 61

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

SEKRETARIS JENDERAL : Mukhradis Hadi Kusuma Jaya
Muhammad Surya
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Reza Pahlevi
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Dia Ramayana
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Hotrun Siregar
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Ahmad Andi Bahri
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Aridho Pamungkas
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Yahya Syamsi
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Yudianto Malakiano
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Misbah Shoim Haris
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Ch Idham Dalimunthe
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Zulkifli Riawan
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Supirman
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Bambang Patijaya
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Abdul Rahim Odeh
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Sekarwati
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Nimran Abdurahman
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Muhammad Rifal
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Ethon Parwan Lihawa
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Sucianti Suaib Saenong
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Delis Julkarson Hehi
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Muhammad Syamsul Rizal
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL : Derek Loupatty
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL :

BENDAHARA UMUM : Rudy Mas'ud
: Saanan Ikhsan
BENDAHARA : Azwar Yusuf
BENDAHARA : R Zulfikor Mubaroq
BENDAHARA : Awaludin
BENDAHARA : Muhammad Arman Alwi
BENDAHARA : Alipudin
BENDAHARA : Tiara Adinda
BENDAHARA

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
BIDANG ORGANISASI, KELEMBAGAAN, DAN KEANGGOTAAN

DEPARTEMEN ORGANISASI : Azhar Adam
DAN KELEMBAGAAN

DEPARTEMEN : Henny Murniati
KEANGGOTAAN

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 62

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

DEPARTEMEN HUBUNGAN : Bambang
ANTAR ORMAS Hariyanto

DEPARTEMEN HUB. : Ardian Sopa
LEMBAGA PEMERINTAH

DEPARTEMEN INFORMASI : Wira Ardila
DAN KOMUNIKASI

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DEPARTEMEN PEMUDA DAN : Abdul Razak
Said
OLAHRAGA

DEPARTEMEN PEREMPUAN, : Siti Ubaidah
IBU DAN ANAK

DEPARTEMEN TENAGA : Ali Masdar
KERJA

DEPARTEMEN KEROHANIAN : Khaidar Rifaat
Hidayatullah
: Nuryadin
DEPARTEMEN

AGRARIA&LINGKUNGAN

HIDUP

DEPARTEMEN DESA, PDT : Musyida Arifin
DAN TRANSMIGRASI

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN : Fikri Abdul Ajiz
DEPARTEMEN KESEHATAN : Lukman Hakim
MASYARAKAT : Nasrun Husin
DEPARTEMEN SENI DAN : Lubis
BUDAYA Dedy Ariyanto
DEPARTEMEN :
PENANGGULANGAN M Ibnu
BENCANA Fatsabit
DEPARTEMEN ILMU
PENGETAHUAN&TEKNOLOGI

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 63

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

DEPARTEMEN PEMBINAAN : Reyfal Saragih
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

DEPARTEMEN PEMBINAAN : Elyas
KEAMANAN DAN Situmorang
KETERTIBAN MASYARAKAT

DEPARTEMEN PEMBINAAN : Maharibowo
WILAYAH PERBATASAN DAN
PULAU TERLUAR

BIDANG EKONOMI

DEPARTEMEN KOPERASI : Todotua
Pasaribu
DAN USAHA KECIL

MENENGAH : Michael

DEPARTEMEN Silalahi

PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF
DEPARTEMEN PERKEBUNAN : Frans
Hasiholan
DAN KEHUTANAN : Fajri Trilaksana

DEPARTEMEN

PERTANIAN,PERIKANAN&KE

LAUTAN : Junaidi

DEPARTEMEN

ENERGI&SUMBER DAYA

MINERAL : Arif Syamsudin
DEPARTEMEN

PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN : Abri Yusuf
DEPARTEMEN Muda
PERHUBUNGAN,PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

DEPARTEMEN PEMBINAAN : Wahyudi
BADAN USAHA MILIK DESA Thamrin

DEPARTEMEN : Reynaldo
INVESTASI&KEUANGAN Maruli
DAERAH

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 64

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DEPARTEMEN : Geofedi Rauf
HUKUM&PERUNDANG : Luthan Th
UNDANGAN
DEPARTEMEN HAK ASASI Daulay
MANUSIA : Sagir Alva
BIDANG HUBUNGAN LUAR : Tan Taufik
NEGERI
DEPARTEMEN KERJASAMA Lubis
NEGARA NEGARA ASEAN,
ASIA, DAN AUSTRALIA
DEPARTEMEN KERJASAMA
NEGARA NEGARA AFRIKA,
EROPA, DAN AMERIKA

BIDANG IDEOLOGI DAN POLITIK : Nanang Suryana
: Ahmad Maulani
DEPARTEMEN PEMBINAAN IDEOLOGI : Rheza Wahyu Anjaya
PANCASILA : Asriyon Roza
DEPARTEMEN POLITIK : Basar Gromyco Siahaan
DEPARTEMEN PEMERINTAH&OTONOMI : Yuri Ashari Nasution
DAERAH : Raynold Darmawan
DEPARTEMEN KORWIL. ACEH, SUMBAR : Syamsul Hidayat
DEPARTEMEN KORWIL. SUMUT, KEPRI : Nurul Huda Suseno
DEPARTEMEN KORWIL. RIAU, JAMBI : Angel Da Silva
DEPARTEMEN KORWIL. SUMSEL, : Rizqy Darsono
BABEL, BENGKULU, LAMPUNG : Steven Bons Manengkei
DEPARTEMEN KORWIL. BANTEN, DKI : Irfan Wahyudi
JAKARTA, JABAR : Hafid Pratama
DEPARTEMEN KORWIL. JATENG, DIY, : Ayub Lessy
JATIM : Martinus A Werimon
DEPARTEMEN KORWIL. BALI, NTB, NTT
DEPARTEMEN KORWIL. KALIMANTAN
DEPARTEMEN KORWIL. SULUT,
GORONTALO
DEPARTEMEN KORWIL. SULTRA,
SULSEL
DEPARTEMEN KORWIL. SULTENG,
SULBAR
DEPARTEMEN KORWIL. MALUKU,
MALUKU UTARA
DEPARTEMEN KORWIL. PAPUA, PAPUA
BARAT

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 65

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh
berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan
jiwa."

Buya Hamka

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL IV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2020
Jakarta, 10 Agustus 2020

No Waktu Acara PJ Keterangan

1 10.00-15.00 Registrasi Peserta OC DPP, DPD LPM
2 15.30-17.00 DPP
Rapat Pimpinan Nasional LPM
3 17.00-19.00
1.Persetujuan Pelaksaan Munas IV LPM Tahun
2020

2.Penjaringan Calon Ketua Umum DPP LPM RI
2020-2025

Ishoma

4 19.00-19.30 Pembukaan Munas IV LPM MC
Dirijen
1. Pembukaan Dirijen
2.Lagu Indonesia Raya Ketua OC
3.Mars LPM Wakil Ketum
4.Laporan Panitia MC
5.Sambutan DPP LPM
6. Penutup DPP LPM

5 19.30-20.00 Coffe Break Pimpinan
Munas
6 20.00-20.30 Rapat Paripurna I
Pimpinan
1.Penetapan Jadwal Acara Munas IV Munas
2.Penetapan Peraturan Tata Tertib Munas IV
3.Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang

7 20.30-20.45 Rapat Paripurna II

1.Laporan Pertanggungjawaban DPP LPM RI
2016 – 2020

2.Pernyataan Demisioner DPP LPM RI 2016 –
2020

8 20.45-21.30 Rapat Paripurna III

1.Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua
Umum DPP LPM 2020 – 2025

2.Pengesahan Calon Tunggal Ketua Umum
DPP LPM 2020 – 2025

3.Pengesahan dan Pelantikan Ketua Umum
DPP LPM 2020 – 2025

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 66

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

No Waktu Acara PJ Keterangan

9 21.30-22.00 Rapat Pleno IV DPP LPM

10 22.00-22.30 1.Pembacaan Keputusan atas penyerahan
mandat kepada DPP LPM 2020 – 2025 untuk
menyempurnakan AD-ART LPM

2.Pembacaan Keputusan atas Penyerahan
mandat kepada DPP LPM 2020 – 2025 untuk
menyusun Program Umum

3.Pembacaan Keputusan atas Penyerahan
mandat kepada DPP LPM 2020 – 2025 untuk
menyusun Rekomendasi Munas IV

4.Pembentukan Formatur
5.Pembacaan Keputusan atas Pengesahan

Komposisi dan Personalia DPP LPM RI 2020 –
2025 yang lampirannya disusun oleh
Formatur selama 30 hari

Penutupan Munas IV LPM

1. Pembukaan
2.Pidato DPP LPM RI 2020 – 2025 sekaligus

menutup Munas IV LPM
3. Do’a

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 67

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Negara ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang
jadi paling melarat, karena koruptor tidak
ditindak."

Abdurrahman Wahid

DOKUMENTASI MUNAS IV 2020
DI JAKARTA

Moment ketika Ketua 68
umum 2020 - 2025
DR. AHMAD DOLI
KURNIA TANDJUNG

Memberikan Sambutan
dan Ucapan untuk para

undangan
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

DOKUMENTASI MUNAS IV 2020
DI JAKARTA

Moment Ketika, sedang bersama
sama menyanyikan Lagu

Kebangsaan Republik Indonesia

Sambutan dan Speech dari 69
Sekjen LPM-RI 2020-2025

MUKHRADIS HADI K J, S.IP, MA
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

"Bukanlah orang yang berakal itu yang mengenali
kebaikan dan keburukan. Hanyalah orang yang
berakal itu adalah apabila melihat kebaikan
maka diapun mengikutinya, dan apabila melihat
keburukan maka diapun menjauhinya"

Sufyan bin 'Uyainah rahimahullahu

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LOGO LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK
INDONESIA

Sebagaimana pada umumnya organisasi yang ada di Indonesia bahwa
setiap organisasi memiliki logo atau lambang yang mempunyai arti pada
setiap logonya, baik itu dari segi bentuk ataupun dari warnanya. Begitu
juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Logo LPM
berbentuk Lingkaran yang terdiri dari :

Padi
Kapas
Rumah / Pendopo / Gapura
Tali Pengikat
Bintang
Kain Merah Putih bertuliskan LPM
Orang

Makna dari logo tersebut adalah :

Setangkai Padi ( membentuk lingkaran )

a.Padi melambangkan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
b.Setangkai padi berjumlah 45 butir melambangkan tahun

kemerdekaan Negara RI.
c.Warna kuning Emas melambangkan bernilai tinggi.

Setangkai Kapas ( membentuk lingkaran )

a.Kapas melambangkan terpenuhinya kebutuhan sandang / busana
masyarakat

b.Setangkai kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal Proklamasi
RI

c.Warna putih melambangkan kesucian dan warna hijau
melambangkan kesuburan dan kesejukan / kedamaian.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 70

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Setangkai Kapas ( membentuk lingkaran )

a.Kapas melambangkan terpenuhinya kebutuhan sandang / busana
masyarakat

b.Setangkai kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal Proklamasi
RI

c.Warna putih melambangkan kesucian dan warna hijau
melambangkan kesuburan dan kesejukan / kedamaian.

Rumah / Pendopo / Gapura

a.Rumah melambangkan terpenuhinya kebutuhan papan (tempat
tinggal), Rumah adat artinya LPM menjunjung tinggi adat budaya
adiluhur bangsa

b.Pendopo berarti tempat bermusyawarah dalam rangka mencari
dan merumuskan kebijakan pola pembinaan masyarakat.

c.Anak tangga berjumlah lima (5) melambangkan tahapan binaan
menapak maju ke depan untuk mencapai tingkat kesejahteraan
binaan.Lima (5) juga berarti dasar Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat sila dalam Pancasila Ideologi Bangsa

d.Warna coklat dan hitam adalah warna tanah dan batu
melambangkan sifat-sifat alamiah, kokoh, mantab dan mendasar /
tegar.

Bintang di atas (merupakan galaksi-galaksi)

a.Bintang sudut lima (5) melambangkan cita-cita tinggi (yg luhur)
dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berwenang
memberikan petunjuk, pertolongan dan penentu berhasil atau
tidaknya cita-cita tersebut.

b.Warna kuning emas melambangkan sinar terang dan indah yang
menerangi persada nusantara tercinta

Tali Pengikat

a.Tali pengikat padi dan kapas yang membentuk lingkaran
melambangkan ;
i.Komitmen Kebangsaan yang terdiri dari segenap Provinsi di
Indonesia dan mengakomodir seluruh bidang garapan dalam
rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat.
ii.Bentuk bulatan adalah kebulatan tekad untuk tetap bersatu
dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 71

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

Kain Warna Merah Putih bertuliskan LPM

a.Melambangkan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.
b.Tulisan LPM bermakna LPM adalah dari, oleh dan untuk

masyarakat / rakyat Indonesia.

Orang membuat Lingkaran

a.Orang bahu-membahu bergotong-royong bersatu padu membina
masyarakat Indonesia agar mandiri dan berkemampuan dalam
rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram
dan damai.

Latar belakang keseluruhan berwarna putih

a.melambangkan niat, harapan dan sifatnya yang suci serta
mencerminkan kemurnian dan transparansi di dalam Organisasi
dan jiwa para pengurus.

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL IV TAHUN 2020 72

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI

MAKNA DARI LOGO

“CITA - CITA LUHUR UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN PAPAN, SANDANG DAN PANGAN

SERTA MELESTARIKAN BUDAYA BANGSA,
BERDASARKAN PANCASILA DENGAN DI JIWAI SEMANGAT

PERSATUAN DAN KESATUAN YANG KOKOH DALAM
WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”