MATERI MODUL OTK KEPEG KLS XII ok

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Petunjuk Penggunaan Modul
Modul ini di pergunakan oleh peserta didik untuk membantu
dalam proses pengenalan terhadap materi-materi yang dibahas
pada mata Pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas
XII pada Sekolah Menengah Kejuruan semester satu. Dengan
menjelaskan materi-materi yang sesuai dengan Indikator
Pencapaian Kompetensi yang relevan dengan Kompetensi-
kompetensi Dasar yang sudah di lakukan penyelarasan kurikulum
dengan Industri Dunia Kerja (IDUKA) pada mata pelajaran
tersebut. Pada setiap Bab pada modul ini menjelaskan
kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran dan dijabarkan
berdasarkan indikator-indikator pencapaian pada setiap
kompetensi terakhir di tutup dengan evaluasi.

B. Kompetensi Inti
KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya.
KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-
jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian
nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara
berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi
tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan
metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Otomatisasi

1

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

dan Tata Kelola Perkantoran pada tingkat teknis, spesifik, detil,
dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan
potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja,
warga masyarakat nasional, regional, dan internasional
KI-4 Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat,
informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta
memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Otomatisasi
dan Tata Kelola Perkantoran. Menampilkan kinerja di bawah
bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai
dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan
menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif,
kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah
pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi,
kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak
alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas
spesifik di bawah pengawasan langsung.
C. Kompetensi Dasar
Kompetensi Pengetahuan
3.11. Memahami penghargaan pegawai
3.12. Menerapkan disiplin pegawai
3.13. Memahami peraturan perkawinan pegawai
3.14. Menerapkan pemberhentian pegawai
3.15. Memahami kesejahteraan pegawai
3.16. Menerapkan cuti pegawai
Kompetensi Keterampilan
4.11. Melakukan pengelompokan penghargaan pegawai
4.12. Melaksanakan disiplin pegawai

2

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
4.13. Melaksanakan pengelompokkan peraturan perkawinan

pegawai
4.14. Melakukan pemberhentian pegawai
4.15. Melakukan klasifikasi kesejahteraan pegawai
4.16. Melaksanakan pemberian cuti pegawai

.

.

3

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

BAB II
PENGHARGAAN PEGAWAI

A. Memahami penghargaan pegawai
1. Pengertian
Penghargaan yang diberikan terhadap pegawai di suatu
organisasi dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari
pegawai. Penghargaan berasal dari bahasa Inggris „reward‟
yang berarti ganjaran atau hadiah. Pengertian penghargaan
pegawai menurut para ahli adalah sebagai berikut :
Echolas dan Shadily (2005) Reward adalah ungkapan terima
kasih dan perhatian terhadap pegawai yang wajar digunakan,
yang diberikan kepada seseorang karena dia melakukan
sesuatu.
Nug Nugroho (2006) Penghargaan atau reward adalah
bertujuan untuk usaha memperbaiki atau meningkatkan
kinerja yang telah dicapai seseorang berupa ganjaran,
hadiah, penghargaan, atau imbalan.
Istijanto (2006) Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan
dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat, atau pita
kepada seseorang ataupun kelompok jika mereka melakukan
suatu keunggulan di bidang tertentu.
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang
dapat menyenangkan perasaan pegawai berupa kesempatan
mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan
pemberian pujian yang diberikan kepada pegawai agar
motivasi dan kinerja pegawai menjadi meningkat sehingga
tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam konsep manajemen,
penghargaan atau reward merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas para pegawai.

4

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

Dengan menerapkan penghargaan pada pegawai maka bisa
mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan
perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat
mereka melakukan suatu perbuatan baik secara berulang-
ulang. Penghargaan atau reward juga bertujuan agar
seseorang menjadi semakin giat dalam usaha memperbaiki
atau meningkatkan prestasi yang telah dicapainya.
2. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan
terhadap Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang
dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat
istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat
pujian atau penghargaan yang berupa materiel dan non
materiel. Dasar hukum yang lain, yaitu Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.
3. Tujuan Pemberian Penghargaan
a. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung

dengan organisasi.
b. Mempertahankan karyawan agar terus datang untuk

bekerja.
c. Mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang

tinggi.
d. Ikatan Kerja Sama Dengan pemberian penghargaan

terjalinlah ikatan kerja sama formal antara manajer dan
karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas
dengan baik, sedangkan manajer wajib memberikan
penghargaan.
e. Kepuasan Kerja Dengan adanya penghargaan, pegawai
akan dapat memenuhi kebutuhankebutuhan fisik, status

5

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan
kerja dari jabatannya.
f. Pengadaan Efektif Jika program penghargaan ditetapkan
cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk
organisasi akan lebih mudah.
g. Motivasi Jika penghargaan yang diberikan cukup besar,
manajer akan mudah memotivasi bawahannya.
h. Stabilitas Karyawan Dengan program berdasarkan prinsip
adil, layak, dan eksternal konsistensi yang kempentatif
maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn over
relatif kecil.
i. Disiplin Dengan pemberian penghargaan yang cukup
besar maka disiplin karyawan semakin baik sehingga
mereka akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan
yang berlaku.
j. Pengaruh Serikat Buruh Dengan program penghargaan
yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan
karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
k. Pengaruh Pemerintah Jika program penghargaan sesuai
dengan undang-undang perburuhan yang berlaku,
intervensi pemerintah dapat dihindarkan.
4. Manfaat Penghargaan
a. Memberikan Informasi, penghargaan dapat menarik
perhatian personil atau mengingatkan mereka tentang
pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan
dibandingkan dengan hal yang lain.
b. Memberikan Motivasi, penghargaan untuk meningkatkan
motivasi personil terhadap ukuran kinerja demikian dapat
membantu personil dalam memutuskan bagaimana
mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka

6

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghargaan.
a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Jika pencari
kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan
pekerjaan (permintaan), penghargaan akan relatif sedikit.
Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada
lowongan pekerjaan, penghargaan akan relatif semakin
banyak.
b. Kemampuan dan Kesediaan Organisasi Apabila
kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar
semakin baik, tingkat penghargaan akan semakin
meningkat. Sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan
organisasi untuk membayar kurang, tingkat penghargaan
relatif kecil.
c. Organisasi Karyawan Apabila organisasi karyawan kuat
dan berpengaruh, tingkat penghargaan semakin besar.
Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang
berpengaruh, tingkat penghargaan relatif kecil.
d. Produktivitas Kerja Karyawan Jika produktivitas kerja
karyawan baik dan banyak, penghargaan akan semakin
besar. Sebaliknya, jika produktivitas kerjanya buruk dan
sedikit, penghargaan akan semakin kecil.
e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres
Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres
menetapkan besarnya penghargaan minimum. Peraturan
pemerintah ini sangat penting supaya organisasi tidak
sewenang-wenang menetapkan besarnya penghargaan
bagi pegawai. Pemerintah berkewajiban melindungi
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
f. Biaya Hidup Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi,
tingkat penghargaan semakin tinggi. Sebaliknya, jika
tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, tingkat
penghargaan relatif kecil.

7

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

g. Posisi Jabatan Pegawai Pegawai yang menduduki jabatan
lebih tinggi akan menerima gaji atau penghargaan lebih
besar. Sebaliknya, pegawai yang menduduki jabatan lebih
rendah akan memperoleh gaji atau penghargaan yang
lebih kecil juga.

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja Jika pendidikan lebih
tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, penghargaan
akan semakin besar karena kecakapan dan
keterampilannya lebih baik.

i. Kondisi Perekonomian Nasional Apabila kondisi
perekonomian nasional sedang maju, tingkat penghargaan
akan semakin meningkat karena akan mendekati kondisi
full employment. Jenis dan Sifat Pekerjaan Jika jenis dan
sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang
besar, tingkat penghargaan akan meningkat karena
membutuhkan kecakapan dan ketelitian untuk
mengerjakannya.

6. Komponen Penghargaan
a. Gaji, balas jasa yang dibayar secara
periodik kepada pegawai tetap dan
mempunyai jaminan yang pasti
b. Bonus, adalah kompensasi tambahan yang diberikan
kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji
normal. Bonus dapat digunakan sebagai penghargaan
terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang
ditetapkan oleh perusahaan atau untuk dedikasinya
kepada perusahaan.
c. Insentif, adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai
karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan
d. Promosi, adalah proses pemindahan karyawan dari satu
jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dan selalu diikuti

8

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

oleh tugas, tanggung jawab serta wewenang yang lebih
tinggi pula dari jabatan sebelumnya.
7. Jenis penghargaan pegawai
a. Penghargaan Intrinsik

Penghargaan intrinsik (intrinsic rewards) adalah suatu
penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Yang
termasuk penghargaan intrinsik, antara lain: 1)
penyelesaian (completion) Kemampuan memulai dan
menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek; 2)
pencapaian (achievement) Pencapaian merupakan
penghargaan yang muncul dalam diri sendiri dan
diperoleh ketika meraih suatu tujuan yang menantang;
dan 3) otonomi (autonomy) Sebagian orang
menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk
mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi
dengan ketat.
b. Ekstrinsik Penghargaan
Eekstrinsik (ekstrinsic rewards) adalah suatu
penghargaan yang datang dari diri sendiri. Yang
termasuk penghargaan ekstrinsik, antara lain:
1) Penghargaan finansial: a) gaji dan upah; b)

tunjangan karyawan, seperti dana pensiun,
perawatan di rumah sakit dan liburan; serta c)
bonus/insentif adalah tambahan-tambahan imbalan
di atas atau di luar gaji/upah yang diberikan
organisasi.
2) Penghargaan nonfinansial: a) penghargaan
interpersonal atau biasa disebut dengan
penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki
sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan
penghargaan interpersonal seperti status dan
pengakuan dan; b) promosi adalah proses

9

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan
lain yang lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas,
tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi
pula dari jabatan sebelumnya.
8. Masalah yang muncul dalam pemberian penghargaan
pegawai
a. Perilaku yang Tidak Etis Adanya tekanan untuk
berprestasi atau insentif dapat mendorong pegawai
untuk berbohong, menutupi informasi negatif, atau
menjatuhkan rekan kerja sendiri hanya agar terlihat lebih
baik.
b. Efek Negatif dari Semangat Bekerja Sama Karyawan
dapat menahan informasi ketika merasa bahwa informasi
yang disampaikan kepada rekannya akan membuat rekan
kerjanya menjadi berprestasi
c. Kesulitan dalam Penilaian Kinerja Pada tingkatan pegawai,
atasan yang menilai harus berusaha memilah kinerja
individu dan kontribusi kelompok untuk menghindari
penilaian berdasarkan bias personalitas.
d. Ketidakpuasan Pekerjaan dan Stres Sistem kompensasi
dapat meningkatkan produktivitas, tetapi menurunkan
tingkat kepuasan kerja. Semakin pembayaran insentif
dikaitkan dengan kinerja, semakin banyak unit atau
kelompok yang tidak kompak sehingga pegawai semakin
tidak bahagia. Hal tersebut terjadi karena masing-masing
kelompok menonjolkan diri dan menjatuhkan kelompok
kerja lainnya.
e. Potensi Penurunan Dorongan Intrinsik Sistem kompensasi
dapat mendorong pegawai untuk melakukan apapun
dalam mendapatkan insentif uang dan dalam prosesnya
merusak bakat dan kreativitasnya sehingga pegawai yang
tadinya bekerja dan membantu organisasi tanpa terikat

10

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

uang akan menolak melakukan pekerjaan apabila tidak
ada imbalan uang.
B. Melakukan pengelompokan penghargaan pegawai
Ketentuan umum mengenai penghargaan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan berbunyi sebagai berikut. a. Gelar adalah
penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang
yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan,
pengabdian, darma bakti, dan karya yang luar biasa kepada
bangsa dan negara. b. Tanda Jasa adalah penghargaan negara
yang diberikan presiden kepada seseorang yang berjasa dan
berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan
suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan
negara. c. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang
diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi
pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang
luar biasa terhadap bangsa dan negara. d. Pahlawan Nasional
adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia
atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah
yang sekarang menjadi Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela
bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan
tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya
yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan
Negara Republik Indonesia. Medali adalah tanda jasa berbentuk
persegi lima; f. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi
berbentuk bintang; g. Satyalancana adalah tanda kehormatan di
bawah bintang berbentuk bundar. h. Samkaryanugraha adalah
tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra. i. Dewan Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang
bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam
pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. j. Presiden

11

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

adalah presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. k. Menteri adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesekretariatan negara. l. Pemerintah daerah adalah gubernur,
bupati atau walikota, dan perangkat daerah lain sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah. m. Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
n. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI
adalah adalah alat Negara di bidang pertahanan yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan
politik negara. o. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang
pemerintahan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri. p. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
Warga Negara Indonesia. q. Warga Negara Asing yang
selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.
Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda
Kehormatan
a. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
b. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan

dapat dilakukan pada hari besar nasional atau pada hari ulang
tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan
lembaga pemerintah nonkememterian.

12

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

c. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan
disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Gelar, Tanda
Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

RANGKUMAN

Penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang
menyenangkan perasaan dari pegawai berupa kesempatan
mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan
pemberian pujian yang diberikan kepada pegawai agar motivasi
dan kinerja pegawai menjadi meningkat sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai. 2. Tujuan pemberian penghargaan
adalah ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif,
motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh,
dan pengaruh pemerintah, sedangkan manfaat pemberian
penghargaan adalah memberikan informasi dan memberikan
motivasi. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi penghargaan
adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan
dan kesediaan organisasi, organisasi karyawan, produktivitas
kerja karyawan, pemerintah dengan Undang-Undang dan
Keppres, biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan
pengalaman kerja, serta kondisi perekonomian nasional dan
jenis dan sifat pekerjaan. 4. Komponen-komponen dari
penghargaan pegawai, antara lain gaji, bonus, insentif dan
promosi, sedangkan jenis-jenis penghargaan pegawai terdapat
dua jenis, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan

13

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

ekstrinsik. 5. Jenis-jenis penghargaan untuk PNS yang berupa
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terdiri atas: a. Gelar
berupa gelar pahlawan; b. Tanda jasa berupa medali
kepeloporan, medali kejayaan, medali perdamaian; dan c. Tanda
kehormatan berupa bintang, satyalancana, samkaryanugraha.

TUGAS

Penilaian kinerja penghargaan pegawai

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik:
 Persiapan
 Pelaksanaan
 Demontrasi

Rubrik penilain

N Kegiatan Aspek yang Diukur Skor
o 1
0 2

1. Persiapan Memilih alat dan bahan yang benar

Menggunakan alat dan bahan yang
benar

2. Pelaksanaan a. Kembali membuat
pengelompokan penghargaan
pegawai

b. Melakukan pengelompokan
penghargaan pegawai

3. Demontrasi c. Melaksanakan pengelompokan
penghargaan pegawai

Melakukan pengelompokan
penghargaan pegawai

SKOR MAKSIMUM

Penjelasan:

Skor 2, dilakukan dengan benar dan tepat

Skor 1. Dilakukan, tetapi tidak tepat

Skor 0, tidak benar dan tidak tepat

14

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

EVALUASI

1. Pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau
penghargaan lebih besar. Sebaliknya, pegawai yang menduduki
jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji atau penghargaan yang
rendah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan
yang berasal dari,..
A. Organisasi karyawan
B. Produktivitas kerja karyawan
C. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres
D. Biaya hidup
E. Posisi jabatan pegawai

2. Suatu penghargaan yang muncul dalam diri sendiri dan diperoleh ketika
seseorang meraih suatu tujuan yang menantang disebut penghargaan
pegawai,..
A. Penghargaan intrinsik
B. Penghargaan ekstrinsik
C. Penghargaan finansial
D. Penghargaan non finansial
E. Pencapaian

3. Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan
terhadap Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Undang-Undang
nomor….
A. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1994.
B. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1994.
C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009.
D. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009.
E. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009.

4. Dengan adanya penghargaan, pegawai akan dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya
sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya
merupakan tujuan penghargaan yang berupa….
A. Ikatan kerja sama
B. Kepuasan kerja
C. Pengadaan efektif
D. Motivasi
E. Stabilitas karyawan

5. Pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji
atau penghargaan lebih besar. Sebaliknya, pegawai yang
menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji atau
penghargaan yang rendah merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi penghargaan yang berasal dari….

15

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

A. Organisasi karyawan
B. Produktivitas kerja karyawan
C. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres.
D. Biaya hidup.
E. Posisi jabatan pegawai.
6. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, tingkat penghargaan
semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu
rendah, tingkat penghargaan relative kecil merupakan faktor-
faktor yang mempengaruhi penghargaan yang berasal dari….
A. Organisasi karyawan.
B. Produktivitas kerja karyawan.
C. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres.
D. Biaya hidup.
E. Posisi jabatan pegawai.
7. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Gaji
2) Uang
3) Insentif
4) Bonus
5) Pujian
Dari pernyataan di atas yang merupakan komponen penghargaan
adalah….
A. 1), 2) dan 3).
B. 1), 2) dan 4).
C. 1), 2) dan 5).
D. 1), 3) dan 4).
E. 1), 3) dan 5).
8. Suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri merupakan jenis
penghargaan pegawai….
A. Penghargaan intrinsi.
B. Penghargaan ekstrinsik.
C. Penghargaan finansial.
D. Penghargaan non finansial.
E. Pencapaian (achievement).
9. Penghargaan yang muncul dalam diri sendiri dan diperoleh ketika
seseorang meraih suatu tujuan yang menantang disebut
penghargaan pegawai….
A. Penghargaan intrinsik.
B. Penghargaan ekstrinsik.
C. Penghargaan finansial.
D. Penghargaan non finansial.
E. Pencapaian (achievement)

16

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
10. Sistem kompensasi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi

menurunkan tingkat kepuasan kerja. Semakin pembayaran
insentif dikaitkan dengan kinerja, semakin banyak unit atau
kelompok yang tidak kompak sehingga pegawai semakin tidak
bahagia. Hal tersebut terjadi karena masing-masing kelompok
menonjolkan diri dan menjatuhkan kelompok kerja lainnya
merupakan….
A. Perilaku yang tidak etis
B. Efek negative dari semangat kerja sama
C. Kesulitan dalam penilaian kinerja
D. Ketidakpuasan pekerjaan dan stres
E. Potensi penurunan dorongan intrinsik

17

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

BAB III
DISIPLIN PEGAWAI

A. Menerapkan Disiplin Pegawai.
1. Pengertian Disiplin Pegawai.
Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang
dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain
disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada
pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah
sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau
pemaksaan supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Disiplin
merupakan sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain
percaya karena modal seseorang dalam wirausaha adalah
mendapat kepercayaan dari orang lain. Disiplin berasal dari kata
Latin discipulus yang berarti siswa atau murid. Disiplin berasal
dari kata Latin discipulus yang berarti siswa atau murid.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

18

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar

dijatuhi hukuman disiplin.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang disiplin pegawai adalah

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

3. Maksud dan Tujuan Disiplin Pegawai

Maksud dsiplin pegawai adalah untuk mewujudkan PNS yang

handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara

pemerintahan yang menerapkan prinsi-prinsip

kepemerintahan yang baik (good govermence), maka PNS

sebagai unsur Aparatur Sipil Negara di tuntut untuk setia dan

taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, Negara Kesatua Republik Indonesia,

dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan,

dan akuntable dalam melaksanakan

tugas.

Tujuan disiplin pegawai
a. Untuk lebih terjaminnya ketertiban

dan kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi PNS;
b. Mendorong peningkatan kinerja dan
perubahan sikap dan perilaku PNS;

c. Meningkatkan kedisiplinan PNS;
d. Meningkatkan tanggung jawab PNS;
e. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan

profesionalisme dalam bekerja;
Kewajiban dan larangan PNS
Kewajiban
1) Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

19

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4) Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada

PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab;

6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS;

7) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus dirahasiakan;

9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara;

10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil;

11)Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; milik
12)Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13)Menggunakan dan memelihara barang-barang

negara dengan sebaik-baiknya;

14)Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat;

15)Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16)Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan karier; dan

17)Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang.
Larangan.

1) Menyalahgunakan wewenang;

2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan

orang lain;

20

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasional;

4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing;

5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;

6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan

7) tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;

8) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam
jabatan;

9) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya;

10)Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
11)Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani;
12)Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
13)Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
cara:

21

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

 Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan

atribut partai atau atribut PNS;
 Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan

PNS lain; dan/atau
 Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan

fasilitas negara;
14)Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil

Presiden dengan cara:
 Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat;

15)Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundangundangan; dan

16)Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dengan cara:
 Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
 Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye;

22

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

 Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

 Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.

B. Melaksanakan disiplin pegawai
1. Tingkat dan jenis hukuman PNS
Hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pernyataan tidak puas secara
tertulis.
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri
dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.
Sedangkan jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

23

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

Penjatuhan hukuman disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah:
a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Lisan;
b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja,
dikenakan hukuman disiplin Teguran Tertulis;
c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis;
d. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;
e. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;
f. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;
g. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
h. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS Yang
Menduduki Jabatan Struktural Atau Fungsional Tertentu;
i. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari
kerja, dikenakan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan;
j. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja
atau lebih, dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

24

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

2. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.

Pejabat yang berwenang memberikan hukuman

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah

No. 53 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin:

a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai

Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c ke atas.

b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang

berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c

ke atas.

c) Pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil

yang memangku jabatan struktural eselon I, atau

jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan

pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Pegawai

Negeri Sipil Pusat di lingkungannya masing-masing dan

untuk Pegawai pada Pelaksana BPK adalah Sekretaris

Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin:

a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c ke atas.

b) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau

jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta

pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk

semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan

masing masing, kecuali jenis hukuman disiplin:

25

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c ke atas.

b) Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau
jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta
pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau
Kota, untuk semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman
disiplin:
a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c ke atas atau Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang
pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
c) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang
dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan pada
Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas
belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis
hukuman disiplin berupa:
 Teguran lisan.
 Teguran tertulis.
 Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 Pembebasan dari jabatan.

26

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
RANGKUMAN

Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang
yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturanperaturan
Tujuan disipin PNS yaitu mendorong semangat kerja dan

-macam disiplin PNS yaitu
Disiplin Diri, Disiplin Kelompok, Disiplin Prefentif, Disiplin Korektif dan
disiplin modern, Pendekatan disiplin dengan tradisi, dan Pendekatan
yang berwenang menghukum adalah Presiden, Menteri atau Jaksa
Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara dan
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri

27

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

TUGAS

Penilaian kinerja penghargaan pegawai

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik:
 Persiapan
 Pelaksanaan
 Demontrasi

Rubrik penilain

N Kegiatan Aspek yang Diukur Skor
o 0 12

1. Persiapan Memilih alat dan bahan yang benar
Menggunakan alat dan bahan yang benar

3. Pelaksanaan a. Menyalin ketentuan disiplin pegawai

b. Melakukan disiplin pegawai

4. Demontrasi c. Melaksanakan disiplin pegawai
Melaksanakan disiplin pegawai
SKOR MAKSIMUM

Penjelasan:

Skor 2, dilakukan dengan benar dan tepat

Skor 1. Dilakukan, tetapi tidak tepat

Skor 0, tidak benar dan tidak tepat

EVALUASI

1. Suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung
dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada
dengan rasa senang hati merupakan pengertian dari …
A. Sikap
B. Kebiasaan
C. Disiplin
D. Tata tertib
E. Aturan

28

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

2. Contoh pelanggaran disiplin PNS dengan “ucapan” adalah …
A. Tingkah laku
B. Sikap
C. Tindakan
D. Coretan
E. Radio

3. Yang bukan merupakan fungsi disiplin PNS adalah …
A. Mencapai tujuan
B. Menata kehidupan bersama
C. Membangun kepribadian
D. Pemaksaan
E. Menciptakan

4. Berikut prinsip-prinsip disiplin PNS, kecuali …
A. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi
B. Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar
kembali
C. Pendisiplinan harus bersifat membangun
D. Pada waktu bawahan sedang absen
E. Pimpinan seharusnya memberikan pendisiplinan

5. Upaya yang dilakukan organisasi untuk menciptakan suatu
sikap dan iklim organisasi dimana semua anggota organisasi
dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan atas kemauan sendiri. Merupakan pengertian
dari,...
A. Disiplin Diri
B. Disiplin Kelompok
C. Disiplin Korektif
D. Disiplin Preventif
E. Disiplin Progresif

29

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

BAB IV
PERATURAN PERKAWINAN

PEGAWAI

A. Memahami peraturan perkawinan pegawai
1. Pengertian Perkawinan.
Soerjono Wignjodipoero, 1990
menyatakan perkawinan adalah salah satu
peristiwa yang sangat penting dalam
penghidupan masyarakat kita, sebab
perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal
mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,
saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka
masing-masing. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi

pegawai adalah:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil.

b) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

30

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi

Pegawai Negeri Sipil.

c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

3. Perkawinan dan Perceraian.

Perkawinan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

melangsungkan perkawinan pertama wajib

melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis

selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal

perkawinan.Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang

berstatus janda atau duda yang melangsungkan

perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat rangkap

tiga dan dilampiri :
 Salinan sah Surat Nikah /Akte Perkawinan untuk tata

naskah masing- masing instansi.

 Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar

SANKSI:

PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya

secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-

lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan,

dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).

Perceraian

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin

secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari

pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus

memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang

berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat

keterangan dari Pejabat.

Alasan PNS Dapat Melakukan Perceraian sbb.:
 Salah satu pihak berbuat zina

31

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

 Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi

yang sukar disembuhkan
 Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-

turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar

kemampuannya/kemauannya
 Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima)

tahun/hukuman yang lebih berat
 Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan

berat
 Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan

tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Permintaan Ijin Untuk Bercerai Ditolak, apabila:
 Bertentangan dengan ajaran /peraturan agama yang

dianut.
 Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(1) PP No. 10 Tahun 1983
 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
 Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan

dengan akal sehat. idak


bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang

dianutnya.
 Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III

angka 2 SE BAKN No. 08/SE/1983.
 Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang

berlaku
 Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan

dengan akal sehat.

Perceraian Terjadi Atas Kehendak PNS Pria, maka :

a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji

ditetapkan sbb:

32

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

 1/3 gaji untuk PNS.
 1/3 gaji untuk bekas isteri.
 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi

dua, yaitu :
 ½ untuk PNS .
 ½ untuk bekas isterinya.

c. Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gaji

ditetapkan sbb :
 1/3 gaji untuk PNS pria.
 1/3 gaji untuk bekas isterinya.
 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria.

d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan

sebagian mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji yang

menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

Apabila Perceraian Terjadi Atas Kehendak Bersama Suami Isteri,

maka pembagian gaji diatur sbb.:
 Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian

gaji berdasarkan kesepakatan bersama.
 Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak

mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan

pada isteri.
 Apabila sebagian anak mengikuti PNS ybs dan sebagian

mengikuti bekas isteri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian

ikut isteri/suami).
 Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak

mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
 Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka

waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya

perceraian.
 Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak

meneruskan pemintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

33

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri
lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau
pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan
izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas
pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak
memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri
lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya
gugatan perceraian.
PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang: a) PNS yang akan
beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu
dari Pejabat. b) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin
untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan
kepada Pejabat. c) Setiap atasan yang menerima surat permintaan
izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada
pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
d) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan
izin tersebut. e) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat
diberikan oleh Pejabat.
PNS wanita tidak diijinkan menjadi isteri kedua, ketiga, keempat:
a) PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. b)
Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri
kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. c) PNS wanita yang
akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan PNS wajib
memperoleh ijin tertulis dari Pejabat dan memenuhi syarat sesuai
Romawi V angka 3SE BAKN No. 08/SE/1983. SANKSI :PNS Wanita
yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin

34

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980.
B. Melaksanakan Pengelompokkan Peraturan Perkawinan Pegawai

Syarat-syarat perkawinan bagi pegawai
a. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan
pertama, menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, diwajibkan
memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui
saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Ketentuan ini
berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah
menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
Untuk itu, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 menentukan bahwa setiap pejabat atau pejabat lain
yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan
perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dalam lingkungannya masing-masing.
b. Pegawai Negeri pada Polri
Anggota yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan
bercerai ataupun yang akan rujuk kembali dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan
dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang
dianutnya, yaitu:
 Menurut agama Islam.
 Menurut agama Kristen Protestan.
 Menurut agama Kristen Katholik.
 Menurut agama Hindhu dan Budha
Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan
Polri adalah sebagai berikut:

35

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

 Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus
mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang
berwenang.

 Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang,
setelah mendapat pengesahan dari pejabat agama di
lingkungan Polri.

 Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika
perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri
yang bersangkutan, lagi pula tidak akan membawa
pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.

 Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung
mulai tanggal dikeluarkannya.

 Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan
tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus
segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang
memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara
tertulis.

 Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat
kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat
izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada pejabat
dikesatuannya guna penyelesaian administrasi dan
keuangan.

 Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti
pendidikan pertama/pendidikan dasar baik di luar maupun
di luar negeri.

36

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

RANGKUMAN

Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar hukum
perkawinan bagi pegawai, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun1990. Ketentuan perkawinan bagi pegai
meliputi: a.Pegawai Negeri yang akan melangsungkan perkawinan
pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat
melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun setelah perkawinan itu berlangsung, hal ini berlaku juga bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang
melangsungkan perkawinan lagi b.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak
diizinkanuntuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat c.Pegawai Negeri
Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau
dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan
perkawinan yang sah. Azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan
dengan perkawinan pegawai sesuai Undang-Undang No.1 Tahun
1974, meliputi: a.Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil; b.Suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya,
dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan
perundangundangan yang berlaku; c.Menganut azas monogamy;
d.Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat; e.Mempersulit terjadinya
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alas
analasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;
f.Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

37

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama
oleh suami isteri.

TUGAS

Penilaian kinerja penghargaan pegawai

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik:
 Persiapan
 Pelaksanaan
 Demontrasi

Rubrik penilain

No Kegiatan Aspek yang Diukur Skor
0 12

1. Persiapan Memilih alat dan bahan yang benar

Menggunakan alat dan bahan yang benar
2. Pelaksanaan a. Melakukan pengelompokkan

peraturan perkawinan pegawai
b. Menciptakan Dokumen/Lembar

Kerja Sederhana tentang
pengelompokkan peraturan perkawinan
pegawai

c. Mengelola Arsip peraturan
perkawinan pegawai

d. Mengakses data dalam Komputer

3. Demontrasi Melaksanakan pengelompokkan peraturan
perkawinan pegawai
SKOR MAKSIMUM

Penjelasan:

Skor 2, dilakukan dengan benar dan tepat

Skor 1. Dilakukan, tetapi tidak tepat

Skor 0, tidak benar dan tidak tepat

38

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

EVALUASI

1. Seorang suami akan beristri lebih dari satu orang maka, ia wajib
mengajukan permohonan kepda pengadilan di daerah tempat
tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristri lebih dari satu, salah satu alasannya
apabila,...
A. Istri mendapat cacat badan atau penyalit yang tidak dapat
disembuhkan
B. Istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
C. Istri dapat melahirkan keturunan
D. Istri dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
E. Istri hanya melahirkan 1 anak

2. Syarat-syarat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai,...
A. 15 tahun
B. 16 tahun
C. 17 tahun
D. 19 tahun
E. 20 tahun

3. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang
salah satu atau lebih. Salah satu alasan yang bukan menjadi
alasan untuk perlakukan perceraian tersebut adalah sebagai
berikut,..
A. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemandat, dan pejudi
yang sukar disembuhkan
B. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat terus menerus setelah perkawinan
berlangsung
C. Antara suami atau istri terdapat saling pengertian dan
harmonis dalam kelauarganya
D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat baik lahir maupun bathin yang membahayakan pihak
lain.
E. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perelisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga

4. Setiap alasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri
lebih dari satu orang wajib memberikan pertimbangan secara,..
A. Tidak tertulis

39

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
B. Secara tertulis
C. Ketentuan pimpinan
D. Berdasarkan keputusan pimpinan
E. Tertulis kepada pejabat
5. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian
sebisa mungkin dihindari dan hanya dapat dilakukan dalam hal-
hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan
apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dlam
peraturan perundang-undangan merupakan,..
A. Pengertian perkawinan
B. Tujuan perkawinan
C. Manfaat perkawinan
D. Larangan perkawinan
E. Azaz-azaz perkawinan

40

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

BAB V
PEMBERHENTIAN

PEGAWAI

A. Menerapkan Pemberhentian Pegawai
1. Pengertian Pemberhentian Pegawai.
Pemberhentian adalah pemutusana hubungan
kerja seseorang karyawan dengan suatu
organisasi perusahaan. Pemberhentian terdiri
atas pemberhentian sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan pemberhentian dari jabatan Negeri. Pemberhentian
sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang
menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian dari jabatan
Negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang
bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi
Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
2. Dasar Hukum.
a. Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) ttg
Aparatur Sipil Negara
b. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
c. Perka BKN No 21 Tahun 2010 ttg Ketentuan Pelaksanaan
PP 53 Tahun 2010 ttg Disiplin PNS
d. UU PERBURUHAN NO.13/2003
3. Bentuk dan Proses Pemberhentian Pegawai.
a. Pegawai pemerintahan
PNS dapat diberhentikan dengan hormat, karena:

41

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

1) Atas permintaan sendiri;
2) Mencapai batas usia pensiun;
3) Perampingan organisasi pemerintah; atau
4) Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan kewajiban sbg PNS
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan, karena:
1) Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan

selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji
jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD‟45,
Negara, dan Pemerintah atau
2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun
PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
1) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat)
tahun atau lebih, atau
2) Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
1) Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan

karena tidak setia kepada Pancasila, UUD‟45, Negara dan
Pemerintah;
2) Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara,
Pancasila, UUD‟45 atau terlibat dalam kegiatan yang
menentang Negara dan Pemerintah, atau
3) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum yg tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

42

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

tindak pidana kejahatan yg ada hubungannya dengan
jabatan.
Pemberhentian sementara dari jabatan negeri
1) PNS yg dikenakan penahanan oleh pejabat yg berwajib
karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
sampai mendapat putusan pengadilan yg mempunyai
kekuatan hukum yg tetap, dikenakan pemberhentian
sementara;
2) Pemberhentian sementara dr jabatan negeri bg PNS Pusat
yg menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional
jenjang utama atau jabatan lain yg pengangkatannya
menjadi wewenang Presiden ditetapkan oleh Presiden;
kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon
I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
3) Pemberhentian sementara dr jabatan negeri bagi PNS
Pusat yg menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah
atau jabatan fungsional yg jenjangnya setingkat dengan itu
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di
lingkungan masing-2.
4) Pemberhentian sementara Sekda Propinsi, PNS yg
menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, dan
jabatan fungsional yg jenjangnya setingkat dengan itu
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Propinsi;
5) Pemberhentian sementara Sekda Kab/Kota, PNS yg
menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, dan
jabatan fungsional yg jenjangnya setingkat dg itu ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegaawaian Daerah Kab/Kota.
Pemberhentian PNS atau CPNS
1) Pemberhentian PNS Pusat dan PNS Daerah yang
berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina Utama

43

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

Madya (IV/d), dan Pembina Utama (IV/e) ditetapkan oleh
Presiden;
2) Pemberhentian CPNS Pusat yg tdk memenuhi syarat utk
diangkat menjadi PNS, dan Pemberhentian PNS Pusat yg
berpangkat Pembina Tkt I (IV/b) ke bawah ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan
masing-masing;
3) Pemberhentian CPNS Daerah Propinsi yang tidak
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, dan
pemberhentian PNS Daerah Propinsi yang berpangkat
Pembina Tkt I (IV/b) ke bawah ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi;
4) Pemberhentian PNS Daerah Kab/Kota yg berpangkat
Pembina (IV/a) dan Pembina Tkt I (IV/b) ditetapkan oleh
Gubernur;
5) Pemberhentian CPNS Daerah Kab/Kota yang tidak
memenuhi syarat utk diangkat menjadi PNS Daerah, dan
pemberhentian PNS Daerah Kab/Kota yang berpangkat
Penata Tkt I (III/d) ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kab/Kota
Pemberhentian dari jabatan struktural
1) Mengundurkan diri dari jabatan struktural yang
didudukinya;
2) Mencapai batas usia pensiun;
3) Diberhentikan sbg PNS;
4) Diangkat dlm jabatan struktural lain atau jabatan
fungsional;
5) Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar
tanggungan negara karena persalinan
6) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
7) Adanya perampingan organisasi pemerintah;

44

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

8) Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan
rohani; atau

9) Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemeberhentian PNS karena menjadi anggota partai politik.
1) PNS yg menjadi anggota dan/atau pengurus parpol

diberhentikan sbg PNS;
2) PNS yg akan menjadi anggota dan/atau pengurus parpol

wajib mengundurkan diri sbg PNS;
3) PNS yg mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat

sbg PNS;
4) Pemberhentian berlaku terhitung mulai akhir bulan

mengajukan pengunduran diri
Pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran diri
ditangguhkan apabila:
1) Masih dlm pemeriksaan pejabat yg berwenang karena

diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS yg dapat
dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak
dengan hormat sbg PNSsampai ada keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap
2) Sedang mengajukan upaya banding administratif kepada
Badan Pertimbangan Kepegaaian krn dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tdk atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
sbg PNS  idem
3) Mempunyai tg jawab kedinasan yg dlm waktu singkat tdk
dapat dialihkan kpd PNS lainnya penangguhan paling
lama 6 (enam) bulan
b. Pegawai perusahaan
Keinginan perusahaan dpt menyebabkan diberhentikannya
seorang karyawan baik secara terhormat ataupun dipecat.
Biasanya disebabkan hal-hal berikut :

45

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

1) Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.
2) Perilaku dan disiplinnya kurang baik
3) Melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan.
4) Tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan

karyawan lain.
5) Melakukan tindakan amoral dalam perusahaan.

Perusahaan dpt melakukan PHK bila karyawan/buruh
melakukan kesalahan berat sbb :

1) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang

dan/ata uang milik perusahaan;

2) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan

sehingga merugikan perusahaan;

3) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,

memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika,

dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

4) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan

kerja;

5) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi

teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

6) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;

7) Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan

dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang

menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

8) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja

atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

9) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;

atau

46

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

10)Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Alasan pemberhentian karena keinginan karyawan itu sendiri
1) Pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua
2) Kesehatan yang kurang baik
3) Untuk melanjutkan pendidikan
4) Ingin berwiraswasta.
B. Melakukan Pemberhentian Pegawai
Prosedur pengunduran diri sebagai PNS
1. Diajukan secara tertulis kepads Pejabat Pembina

Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Atasan langsung PNS yang bersangkutan serendah-

rendahnya pejabat struktural eselon IV;
b. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian

instansi yang bersangkutan
c. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan

instansi yang bersangkutan.
2. Atasan wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 10 hari kerja
setelah diterimanya tembusan pengunduran diri;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan
selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya
pertimbangan dr atasan langsung PNS yang bersangkutan
4. Apabila sampai jangka waktu 10 hari kerja sejak atasan
langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan
pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, mk
selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya surat
pengunduran diri keputusan pemberhentian dpt ditetapkan
tanpa pertimbangan atasan langsung PNS yang bersangkutan
5. Apabila setelah tenggang waktu tsb, Pejabat Pembina
Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usulan
pendunduran diri PNS tersebut dianggap dikabulkan;

47

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

6. Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus menetapkan
keputusan pemberhentian PNS ybs selambat-lambatnya 30
hari kerja sejak dianggap dikabulkan.

Alasan-alasan pemberhentian pegawai perusahaan.

1. Pensiun, adalah pemberhentian karyawan atas keinginan
perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan
sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan
karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia
lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan
pekerjaan, dan sebagainya. Undang-undang
mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai
batas usia dan masa kerja tertentu, misalnya usia 55 tahun
dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang pensiun
akan memperoleh uang pensiun.

2. Kontrak kerja berakhir, Karyawan kontrak akan dilepas atau
diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir.
Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak
menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih
dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima.

3. Kesehatan karyawan, Kesehatan karyawan dapat menjadi
alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian
bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan
karyawan.

4. Meninggal dunia, Karyawan yang meninggal dunia secara
otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan.
Perusahaan memberika pesangon atau uang pensiun bagi
keluarganya sesuai peraturan yg ada.

5. Perusahaan dilikuidasi, Karyawan akan dilepas bila perusahaan
dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan
harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan
karyawan yang dilepas (PHK) harus mendapat pesangon sesuai
ketentuan pemerintah.

48

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

Prosedurnya adalah sebagai berikut:
a. Musyawarah karyawan dg pimpinan perusahaan
b. Musyawarah pimpinan serikat buruh dg pimpinan perusahaan
c. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan,

dan P4D (panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah)
d. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan,

dan P4P
e. Pemutusan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.
Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 yaitu :
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2

bulan upah.
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3

bulan upah
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4

bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5

bulan upah
e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6

bulan upah
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7

bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8

bulan upah
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah

49

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

RANGKUMAN

Pemberhentian adalah pemutusana hubungan kerja
seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan.
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah
pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak
lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bentuk dan
Proses Pemberhentian Pegawai berupa, a) dapat
diberhentikan dengan hormat, b) dapat diberhentikan dengan
hormat atau tidak diberhentikan, c) dapat diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat, d) diberhentikan tidak dengan hormat, e)
pemberhentian sementara dari jabatan negeri, f)
Pemberhentian PNS atau CPNS, dan g) Pemberhentian dari
jabatan struktural. Melakukan Pemberhentian Pegawai melalui
prosedur pengunduran diri sebagai PNS dan alasan-alasan
pemberhentian pegawai perusahaan.

50