[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
TUGAS
Penilaian kinerja penghargaan pegawai
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik:
Persiapan
Pelaksanaan
Demontrasi
Rubrik penilain
No Kegiatan Aspek yang Diukur Skor
0 12
1. Persiapan Memilih alat dan bahan yang benar
Menggunakan alat dan bahan yang benar
2. Pelaksanaan a. Merinci bentuk-bentuk pemberhentian
pegawai dan proses pemberhentian
pegawai
b. Menggunakan Peralatan dan
Sumberdaya Kerja tentang
pemberhentian pegawai
c. Memproduksi Dokumen di Komputer
tentang pemberhentian pegawai
3. Demontrasi Melakukan pemberhentian pegawai
SKOR MAKSIMUM
Penjelasan:
Skor 2, dilakukan dengan benar dan tepat
Skor 1. Dilakukan, tetapi tidak tepat
Skor 0, tidak benar dan tidak tepat
51
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
EVALUASI
1. Pemutusan hubungan kerja baik sementara ataupun selamanya
disebut,..
A. Rekrutmen pegawai
B. Tunjangan pegawai
C. Cuti pegawai
D. Formasi pegawai
E. Pemberhentian pegawai.
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun bagi PNS pada
umur 65 tahun ditentukan untuk,..
A. Pejabat administrasi
B. Pejabat fungsional ahli madya
C. Pejabat fungsional ahli pertama
D. Pejabat fungsional madya
E. Pejabat fungsional ahli utama
3. Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi adalah,..
A. 58 tahun
B. 60 tahun
C. 63 tahun
D. 65 tahun
E. 70 tahun
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani
berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan, yang
beranggotakan,..
A. Dokter swasta
B. Dokter pemerintahan
C. Dokter keluarga
D. Mantri kesehatan
E. Perawat
5. Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS
yang bersangkutan apabila,..
A. Pindah tempat tinggal
B. Tidak diketahui keberadaannnya dan tidak diketahui masih hidup
atau telah meninggal dunia
C. Pindah tempat tugas
D. Pindah tempat tugas karena mengikuti suami
E. Keberadaannya hanya diketahui oelh keluarga
52
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
BAB V
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
A. Memahami Kesejahteraan Pegawai.
1. Pengertian
Hasibuan menyatakan kesejahteraan karyawan adalah balas
jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan
berdasarkan kebijaksanaan. Kesejahteraan pegawai
merupakan pemenuhan kebutuhan pegawai oleh perusahaan.
Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan
untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun
jasmani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang
baik di dalam bekerja.
Hasibuan, 2003 menyatakan kompensasi adalah semua
pendapatan yang berbentuk uang, atau barang, langsung
atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, dan
kompensasi (langsung) ini merupakan hak bagi karyawan dan
menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya.
Kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu;
Pertama, kompensasi langsung (direct compensation), yaitu
sesuatu yang menjadi hak karyawan dan menjadi kewajiban
perusahaan. Kompensasi ini berupa gaji, upah, dan upah
insentif.
Kedua, kompensasi tidak langsung (indirect compensation /
employee welfare). Kompensasi ini merupakan kompensasi
tambahan atau pelengkap (finansial atau non finansial)
karena tidak berkaitan langsung dengan prestasi kerja dan
diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap
53
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka, kompensasi ini lazim disebut dengan
program kesejahteraan.seperti tunjangan hari raya, uang
pensiun, pakaian dinas, kafetaria, mushala, olahraga,
darmawisata dan lain-lain.
2. Jenis kesejateraan pegawai
a) Cuti yang terdiri dari
(1). Cuti tahunan
(2). Cuti besar
(3). Cuti bersalin
(4). Cuti sakit
(5). Cuti karena alasan penting
(6). Cuti diluar tanggungan
b) Tunjangan
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
disebutkan bahwa setiap PNS yang menderita cacat
jasmani atau cacat rohani dalam dank arena menjalankan
tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat
bekerja lagi dalam jabatannya apa pun juga, berhak
memperoleh tunjangan. Tunjangan diberikan setelah
adanya keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau dokter penguji tersediri.
B. Melakukan Klasifikasi Kesejahteraan Pegawai
Acuan dasar kesejahteraan pegawai.
Karyawan merupakan sumber nilai terpenting (aset), oleh karena
itu karyawan harus dipandang sebagai manusia seutuhnya yang
memiliki berbagai macam kebutuhan yang kompleks. Teori
hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow
menyatakan bahwa manusia membagi tingkat kebutuhan dalam
lima kategori umum. Jika telah mencapai satu kategori
kebutuhan, manusia akan termotivasi untuk meraih kategori
54
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
berikutnya (Madura, 2001: 4). Hierarki kebutuhan tersebut adalah
sebagai berikut :
Pertama, kebutuhan fisik. Misalnya makan, minum, istirahat, dan
pakaian, uang makan atau penyediaan tempat makan menjadi
sesuuatu yang harus diperhatikan. Istirahat dalam waktu kerja,
cuti, dan meninggalkan pekerjaan karena keadaan yang tidak
bisa dihindari seperti sakit juga harus diperhitungkan dalam
penggajian (time off benefit).
Kedua, kebutuhan rasa aman. Misalnya kebutuhan rasa aman
bilamana sewaktu-waktu berhenti bekerja dengan alasan yang
tidak terhindarkan seperti sakit, pemutusan hubungan kerja,
pensiun, atau kecelakaan membuat perusahaan harus
mengikutsertakan pegawai dalam program-program pensiun,
asuransi tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman,
program pemeliharaan kesehatan seperti pendirian klinik, sarana
olahraga, dan lain-lain
Ketiga, kebutuhan sosial. Yaitu kebutuhan berinteraksi dengan
orang lain yang sering kali tidak terpenuhi akibat kesibukan kerja
dalam suatu struktur yang sangat formal. Kebutuhan sosial ini
menghendaki diadakanya program-program rekreasi bersama,
olahraga bersama atau dalam waktu-waktu tertentu dimana
pegawai membutuhkan biaya tambahan seperti hari raya idul fitri
perusahaan memberikan gaji ekstra yang kita kenal dengan THR.
Keempat, kebutuhan pengakuan. Yaitu pengakuan terhadap
status dan prestasi seseorang. Dalam hal ini bisa berupa
perusahaan meminjamkan aset yang dimiliki kepada pegawai,
atau menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas perumahan.
Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Yaitu kebutuhan
mengembangkan diri dengan program-program pendidikan,
latihan dan sebagainya.
55
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
RANGKUMAN
Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap
(material dan non material) yang diberikan berdasarkan
kebijaksanaan. Kesejahteraan pegawai merupakan
pemenuhan kebutuhan pegawai oleh perusahaan.
Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan
untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun
jasmani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang
baik di dalam bekerja. Jenis kesejateraan pegawai, berupa
cuti dan tunjangan.
56
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
TUGAS
Penilaian kinerja penghargaan pegawai
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik:
Persiapan
Pelaksanaan
Demontrasi
Rubrik penilain
No Kegiatan Aspek yang Diukur Skor
0 12
1. Persiapan Memilih alat dan bahan yang benar
Menggunakan alat dan bahan yang benar
2. Pelaksanaan a. Memproduksi Dokumen di Komputer
tentang klasifikasi kesejahteraan
pegawai
b. Mengoperasikan Aplikasi Perangkat
Lunak tentang klasifikasi kesejahteraan
pegawai
c. Melakukan klasifikasi kesejahteraan
pegawai
3. Demontrasi d. Melakukan Komunikasi Lisan dengan
Kolega/Pelanggan tentang klasifikasi
kesejahteraan pegawai
Melakukan klasifikasi kesejahteraan
pegawai
SKOR MAKSIMUM
Penjelasan:
Skor 2, dilakukan dengan benar dan tepat
Skor 1. Dilakukan, tetapi tidak tepat
Skor 0, tidak benar dan tidak tepat
57
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
EVALUASI
1. Tujuan program kesejahteraan bagi perusahaan adalah,..
A. Meberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah
B. Mengurangi pengaruh serikat pekerja
C. Menambah kepuasan kerja
D. Mengurangi perasaan tidak nyaman
E. Membantu kepada kemajuan perorangan
2. Jenis kompensasi lain yang ditetapkan perusahaan berupa,..
A. Tunjangan
B. Cuti
C. Bonus
D. Hari libur
E. Pengurangan jam kerja
3. Saat berada di kantor sering kita dengar adanya pelatihan
pegawai setiap kali ada peralatan yang baru. Hal ini dimaksudkan
agar pegawai secar langsung dapat mengoperasikan peralayang
yang baru tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan,..
A. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai
tujuan
B. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas pegawai
C. Mengefektifkan pengadaan pegawai
D. Membantu pelaksanaan program pemerintah dlam
meningkatkan kualitas manusia Indonesia
E. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan
4. Kerja sama yang kompak merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kesejateraan pegawai yang dilihat dari,..
A. Hubungan antar pegawai
B. Hubungan antar pengusaha
C. Hubungan antar pegawai dan pengusaha
D. Hubungan antar serikat buruh
E. Hubungan antar pegawai dan pemerintah
5. Pemberian besarannya tunjangan kinerja sesuai pekerjaan yang
dilaksanakan. Hal tersebut merupakan prinsip tunjangan kinerja
PNS,..
A. Efesiensi
B. Optimalisasi
C. Equal pay for equal work
D. Equal anggaran
E. Equal work
58
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
6. Kelainan pendengaran pegawai karena penggunaan
perlengkapan kerja yang tidak disiplin merupakan penyebab
kecelakaan kerja oleh,..
A. Lingkungan kerja
B. Kondisi fisik dan mental pegawai
C. Pengaturan udara
D. Penilaian dokumen usulan
E. Pemakaian peralatan kerja
59
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
BAB VII
CUTI
A. Menerapkan Cuti Pegawai
1. Pengertian
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
jangka waktu tertentu.
2. Tujuan cuti
Tujuan cuti adalah untuk memberikan kesempatan istirahat
bagi para PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani
dan rohani.
3. Pejabat yang berwenang memberikan cuti
a) Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara bagi Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara
b) Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi
Negara/ Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat lain yang
ditentukan oleh Prfesiden bagi PNS dan lingkungan
kekuasaannya
c) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
d) Kewenangan tersebut dapat didelegasikan
4. Jenis – jenis cuti
a) Cuti tahunan
b) Cuti besar
c) Cuti sakit
d) Cuti bersalin
e) Cuti karena alasan penting
f) Cuti diluar tanggungan negara
B. Melaksanakan Pemberian Cuti Pegawai
1. Cuti tahunan
a) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun
atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun
60
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
berikutnya untuk paling Iama 24 hari kerja termasuk hak
atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
b) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya
oleh Pejabat Yang Berwenang paling lama 1 (satu) tahun,
apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
c) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan
dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari
kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
d) Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas
cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan
untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya
oleh Pejabat Yang Berwenang untuk tahun berikutnya,
apabila terdapat kepentingan dinas mendesak
e) Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan dihitung
penuh dalam tahun berikutnya.
2. Cuti besar
a) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga)
bulan.
b) Untuk menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
c) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak
atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
d) PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada
tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang
bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas
cuti tahunan yang telah digunakan.
e) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih
mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya
maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan
tersebut.
61
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
f) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima)
tahun untuk kepentingan agama
g) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling
lama I (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas
mendesak
h) PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga)
bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus.
i) Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.
3. Cuti sakit
a) PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat
keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung
dengan melampirkan surat keterangan dokter.
b) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14
(empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan
bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang
Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan
dokter
c) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari
berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan
melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
d) Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun.
e) Jangka waktu cuti sakit dapat ditambah untuk paling lama 6
(enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat
keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh
62
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
f) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka
waktu, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji
kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
g) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum
sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit
dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
h) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti
sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan
i) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena
menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang
bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti
sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya
j) Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS. Terdiri atas gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan
jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas
PNS.
4. Cuti bersalin
a) Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 tahun
sesudah bersalin
b) PNS wanita yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
untuk memberikan cuti
c) Selama PNS wanita menjalankan cuti, maka yang
bersangkutan menerima penghasilan
63
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
5. Cuti karena alasan penting
a) Cuti alasan penting disebabkan karena:
Ibu, bapak, isteri, anak, adik, kakak, mertua, atau
menantu yang sakit keras/meninggal dunia
Melangsungkan perkawinan yang pertama
b) Lamanya cuti ditentukan oelh pejabat yang berwenang
memberikan cuti, untuk waktu paling lama 2 bulan
c) Diberikan secara tertulis oleh pihak pejabat yang berwenang
meberikan cuti
d) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, maka PNS
yang bersangkutan tetap akan menerima penghasilan
penuh
6. Cuti di luar tanggungan negara
a) Permintaan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan
atau di tolak oleh pejabat yang berwenang demi
kepenyingan kedinasan
b) Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus
menerus
c) Dapat diberikan paling lama 3 tahun
d) Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-
alasan penting untuk memperpanjangnya
e) Selama menjalankan cuti maka PNS tidak berhak untuk
menerima penghasilan dari negara.
f) Selama menjalankan cuti jangka waktu tersebut tidak
diperhitungkan sebagai masa untuk menerima penghasilan
dari negara.
64
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
RANGKUMAN
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
jangka waktu tertentu. Tujuan cuti adalah untuk memberikan
kesempatan istirahat bagi para PNS dalam rangka menjamin
kesegaran jasmani dan rohani. Jenis – jenis cuti yaitu, a) cuti
tahunan, b) cuti besar, c) cuti sakit, d) cuti bersalin, e) cuti
karena alasan penting, dan f) cuti diluar tanggungan negara.
TUGAS
Penilaian kinerja penghargaan pegawai
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik:
Persiapan
Pelaksanaan
Demontrasi
Rubrik penilain
No Kegiatan Aspek yang Diukur Skor
0 12
1 Persiapan Memilih alat dan bahan yang benar
Menggunakan alat dan bahan yang benar
2 Pelaksanaan a. Menangani Penerimaan/ Pengiriman
Surat/ Dokumen tentang pemberian cuti
pegawai
b. Melakukan dasar hukum pemberian cuti
pegawai
c. Mengaplikasikan Keterampilan Dasar
Komunikasi tentang pemberian cuti
pegawai
d. Melaksanakan dasar hukum
pemberhentian cuti pegawai
e. Mengelola Arsip tentang pemberian cuti
pegawai
3 Demontrasi Melaksanakan pemberian cuti pegawai
SKOR MAKSIMUM
65
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
Penjelasan:
Skor 2, dilakukan dengan benar dan tepat
Skor 1. Dilakukan, tetapi tidak tepat
Skor 0, tidak benar dan tidak tepat
EVALUASI
1. Berikut yang merupakan manfaat cuti adalah,..
A. Produktivitas meningkat
B. Menambah beban/ stres
C. Mudah sakit
D. Menambah malas
E. Lebih baik bekerja dari rumah
2. Pejabat yang berhak memberikan cuti adalah,..
A. Menteri
B. Bupati/ Walikota
C. Kepala instansi
D. Gubernur
E. Kesepakatan bersama
3. Cuti tahunan di berikan kepada pegawai sebanyak,..
A. 2 tahun sekali
B. 1 tahun sekali
C. 3 tahun sekali
D. 4 tahun sekali
E. 5 tahun sekali
4. Berikut ini adalah alasan untuk cuti dengan alasan penting yang
tepat,..
A. Sakit
B. Rekreasi
C. Suami meninggal
D. Persalinan
E. Tugas keluar kota
5. Lamanya cuti alasan penting adalah,..
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 4 bulan
E. 5 bulan
66
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
DAFTAR PUSTAKA
Amsyah, Zulkifly;. (2003). Administrasi Kepegawaian. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama .
Dra. Tri Sulistiowati. ( 2019 ). Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian .
PT. Kuantu Buku Sejahtera
Nugraheni, Fitriya Bakti . (2015 ). Menentukan Prosedur Perkawinan
bagi Pegawai . UNIVERSITAS NEGERI MALANG .
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA . (2010).
Tantang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Nomor. 53. 2010.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . (2003). Tentang
Ketenagakerjaan . Nomor. 13. 2003.
67
[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020
68