1 LAPORAN HASIL ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH BAGI GURU TIK DALAM PEMBELAJARAN INFORMATIKA MATERI LITERASI DIGITAL PADA KELAS X PPLG 2 SMK NEGERI 1 MASBAGIK TAHUN PELAJARAN 2024-2025 INDRIANI TRI KUSUMA WARDHANI, S.Kom. Gr. 197709282022212003 SMKN 1 MASBAGIK ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GELOMBANG 2 ANGKATAN XXXV KELOMPOK 1 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MATARAM 2025
2 LAPORAN HASIL ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH BAGI GURU TIK DALAM PEMBELAJARAN INFORMATIKA MATERI LITERASI DIGITAL PADA KELAS X PPLG 2 SMK NEGERI 1 MASBAGIK TAHUN PELAJARAN 2024-2025 INDRIANI TRI KUSUMA WARDHANI, S.Kom. Gr. 197709282022212003 SMKN 1 MASBAGIK ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GELOMBANG 2 ANGKATAN XXXV KELOMPOK 1 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BEKERJA SAMA DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MATARAM 2025
4 KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas karunia, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Tempat Tugas dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat terwujud hanya dengan dukungan moral, motivasi serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada ; 1. Bapak Makbuludin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala SMK Negeri 1 Masbagik, 2. Bapak Dr. H. Muslihin, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing dalam penyusunan laporan ini, 3. Bapak/Ibu guru SMK Negeri 1 Masbagik yang selalu memberikan dukungan moril terhadap penulis. Dalam penyusunan laporan orientasi ini, penulis lakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal namun karena keterbatasan waktu, tenaga sehingga membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga bermanfaat. Masbagik, 22 Pebruari 2025 Penulis Indriani Tri Kusuma Wardhani
5 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................ 2 HALAMAN PENGESAHAN............................................................. 3 KATA PENGANTAR...................................................................... 4 DAFTAR ISI................................................................................ 5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................... 6 B. Tujuan ..................................................................... 7 C. Ruang Lingkup ......................................................... 7 D. Manfaat ................................................................... 8 BAB II PEMBELAJARAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH A. Deskripsi Organisasi.................................................. 9 B. Tugas Pokok dan Fungsi............................................ 10 C. Nilai dan Etika Instansi Pemerintah ............................ 14 BAB III PENERAPAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH A. Pelaksanaan Tugas Utama......................................... 18 B. Penerapan Nilai dan Etika.......................................... 21 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................. 29 B. Komitmen dan Resolusi............................................. 29 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 31 LAMPIRAN
6 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dimana di dalam UU tersebut mengatur bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kompetensi. Dan perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara dan diberikan sejak awal penerimaan PPPK dalam bentuk orientasi. Sebagai tindak lanjut Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan data terbaru, tingkat literasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Berikut adalah beberapa indikator utama beserta sumbernya: 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM): Pada tahun 2023 Skor IPLM tercatat sebesar 69,42, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 73,52, melampaui target 71,4 dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 2. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), pada tahun 2023 TGM masyarakat Indonesia mencapai 66,77, masuk dalam kategori tinggi dan mengalami kenaikan 4,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 Target TGM ditetapkan sebesar 71,3, dengan upaya
7 penguatan budaya baca yang sejalan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dengan dasar data di atas, penulis mendapatkan kondisi riil di dalam kelas khususnya X PPLG 2 dimana dari hasil asesmen awal didapatkan data gaya belajar Peserta Didik dari 26 Peserta Didik, hanya 8 orang yang cenderung memiliki gaya belajar visual dan selebihnya memiliki gaya belajar audio dan kinestetik. Data ini menunjukkan bahwa tingkat minat literasi Peserta Didik sangat kurang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat laporan orientasi nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul “Pengenalan Nilai Dan Etika Instansi Pemerintah Bagi Guru TIK Dalam Pembelajaran Informatika Materi Literasi Digital Pada Kelas X PPLG 2 SMK Negeri 1 Masbagik Tahun Pelajaran 2024-2025”. B. Tujuan Tujuan menulis laporan hasil orientasi ini adalah untuk menjelaskan penerapan nilai dan etika instansi pemerintah dalam pembelajaran informatika materi Literasi Digital Pada Kelas X PPLG 2 SMK Negeri 1 Masbagik Tahun Pelajaran 2024-2025”. C. Ruang Lingkup Nilai dan Etika Instansi Pemerintah yang dimaksud dalam laporan ini yaitu penerapan core values ASN Ber-Akhlak bagi guru mata pelajaran TIK khususnya penulis sendiri dalam pembelajaran informatika materi literasi digital di kelas X PPLG 2 SMK Negeri 1 Masbagik selama tahun pelajaran 2024-2025.
8 D. Manfaat Adapun dari penulisan laporan orientasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi; 1. Bagi Peserta a. Menambah semangat dan motivasi kerja yang mengarah pada peningkatan perilaku kerja dan hasil kerja dalam bentuk kinerja individu dan organisasi. b. Menunjukkan integritas diri dan citra lembaga dalam menambah kepercayaan masyarakat. 2. Bagi Organisasi a. Akan terlihat akuntabilitas kelembagaannya oleh pihak-pihak lain atau stakeholders. b. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembentukan karakter yang dikembangkan di sekolah.
9 BAB II PEMBELAJARAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH A. Deskripsi Organisasi 1. Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi NTB 2024-2025 adalah “Terwujudnya NTB Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera”. 2. Misi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi NTB 2024-2025 adalah ; 1) Mewujudkan Transformasi Sosial, 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi, 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola, 4) Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, 5) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, 8) Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Renstra Dikbud 2024-2026 sesuai RPD disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
10 daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Dikbud Prov. NTB B. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Utama Penulis sesuai perjanjian kerja dengan pemerintah daerah tercantum dalam SKP guru yang bersangkutan yaitu; 1) Terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). a. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian/asesmen yang mengacu pada Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). 2) Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
11 a. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai Partisipan observasi praktik pembelajaran (persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut) bersama rekan sejawat. b. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan/atau pengawas sekolah. c. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. d. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. e. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti Pendidikan Guru Penggerak atau pelatihan manajerial Kepala Sekolah. 3) Tersusunnya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. a. Tersusunnya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. 4) Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. a. Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. b. Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Tugas Tambahan Penulis sesuai perjanjian kerja dengan pemerintah daerah tercantum dalam SKP guru yang bersangkutan yaitu; 1) Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
12 a. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. b. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun sebagai Peserta Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Tempat Tugas harus mengetahui Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban PPPK yang diatur dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan UU ASN No. 20 Tahun 2023, dimana dijelaskan; 1) Kedudukan ASN Unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 2) Peran meliputi Fungsi dan Tugas ASN Fungsi ; a) Pelaksana kebijakan publik; b) Pelayanan Publik; dan c) Perekat dan Pemersatu Bangsa. Tugas ; a) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13 3) Hak dan Kewajiban PPPK Hak ; a) Penghasilan, berupa gaji atau upah; b) Penghargaan yang bersifat motivasi, berupa finansial dan/atau nonfinansial; c) Tunjangan dan fasilitas, berupa tunjangan dan fasilitas jabatan, dan/atau tunjangan dan fasilitas individu; d) Jaminan sosial yang terdiri atas jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. e) Lingkungan kerja, dapat berupa fisik dan/atau nonfisik; f) Pengembangan diri, berupa pengembangan talenta dan karier; dan/atau pengembangan kompetensil dan g) Bantuan hukum, berupa litigasi dan atau nonligitasi. Kewajiban a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; b) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Melaksanakan nilai dasar ASN dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; d) Menjaga netralitas; dan e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
14 C. Nilai dan Etika Instansi Pemerintah 1) Nilai Dasar ASN (Ber-AKHLAK) Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK meliputi nilai Berorientasi Layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut; a. Berorientasi Layanan: Menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan mereka, serta berfokus pada kepuasan dan kualitas layanan. b. Akuntabel: Memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan yang diambil. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. c. Kompeten: Memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dengan baik. Menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaan. d. Harmonis: Menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati antar individu atau kelompok, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan penuh kerjasama. e. Loyal: Memiliki rasa setia dan komitmen terhadap organisasi, tujuan, dan nilai-nilai yang dipegang. Mencerminkan dedikasi dan kepercayaan yang kuat dalam menjalankan tugas. f. Adaptif: Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang ada, serta fleksibel dalam menghadapi situasi yang berkembang. g. Kolaboratif: Menekankan pentingnya kerja sama tim dan sinergi antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Menghargai kontribusi semua pihak dan bekerja secara kolektif.
15 2) Nilai Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki struktur organisasi yang ditetapkan dalam Pergub 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3) Kode Etik Profesi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN diatur di UU Nomor 20 Tahun 2023 Bagian Ketiga Pasal 4 dimana Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut : a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi: 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan 3. melakukan perbaikan tiada henti; b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi; 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektf, dan efisien; dan 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan; c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi: 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; 2. membantu orang lain belajar; dan
16 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik; d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi: 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang; 2. suka menolong; dan 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif; e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi: 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; 3. menjaga rahasia jabatan dan negara; f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi: 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubhan; 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan 3. bertindak proaktif; g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi: 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh PGRI secara yuridis pada tahun 1973, dengan dasar peraturan kode etik guru Indonesia PGRI adalah nilai-nilai Pancasila, agama, dan jati diri manusia. Kode Etik Guru dirumuskan sebagai berikut ; 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
17 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
18 BAB III PENERAPAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANSI PEMERINTAH A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelaksanaan tugas dan fungsi Penulis sebagai Guru TIK di SMKN 1 Masbagik mengacu pada Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang disepakati dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai tenaga guru/pendidik, guru harus dan memiliki tugas utama melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), termasuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, membimbing, dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan mutu belajar Peserta Didik dengan tahapan sebagai berikut; 1) Persiapan Langkah-langkah yang dilakukan pada persiapan pelaksanaan pembelajaran adalah; a. Menetapkan Tujuan Pembelajaran Guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Peserta Didik mampu memahami penggunaan mesin pencari/aplikasi web browser untuk melakukan penelusuran dengan menggunakan variabel kata kunci yang benar untuk mendapatkan hasil pencarian dengan cepat dan tepat. b. Menyusun Modul Ajar Guru menyusun modul ajar mata pelajaran informatika materi literasi digital sesuai kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di SMK Negeri 1 Masbagik untuk kelas X PPLG 2 dengan sasaran jumlah siswa 26 orang
19 c. Menyiapkan Media dan Sumber Belajar Guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam hal ini media yang digunakan adalah Presesentasi tentang materi Literasi Digital dan video terkait literasi digital, Aplikasi Quizizz untuk asesmen, Aplikasi Web Browser untuk praktikum, LCD, Whiteboard dan LKPD. d. Menyiapkan Penilaian/Asesmen dan Evaluasi. Menentukan jenis penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi Literasi Digital. e. Perencanaan Tindak Lanjut. Menentukan tindak lanjut dan mengevaluasi pembelajaran di kelas X PPLG 2 SMKN 1 Masbagik yang telah berlangsung dengan menganalisa dan melakukan refleksi dan umpan balik. 2) Pelaksanaan Pada tahapan ini, guru melakukan ; a. Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran di kelas. Kegiatan awal dilakukan dimulai dengan menyiapkan kondisi Peserta Didik secara fisik maupun psikis, mengecek kehadiran Peserta Didik, memberikan motivasi serta mengkondisikan kelas agar menjadi kondusif dan siap untuk menyampaikan materi kepada Peserta Didik. b. Melaksanakan kegiatan inti pembelajaran di kelas Pelaksanaan kegiatan inti dilaksanakan dengan tujuan agar materi yang dipelajari dapat tersampaikan kepada Peserta Didik, diawali dengan pertanyaan pemantik yang akan mengarahkan Peserta Didik ke inti materi yang akan disampaikan, penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman bermakna dalam pembelajaran sehingga materi yang didapat dapat diimplementasikan di
20 kehidupan sehari-hari dan dilanjutkan dengan guru memberikan penjelasan materi inti dari Literasi Digital dengan capaian pembelajaran Peserta Didik mampu memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak, guru mengarahkan peserta didik pada masalah yang akan didiskusikan dan dipraktikkan pada kegiatan pembelajaran hari ini melalui presentasi dan tayangan video. Selanjutnya guru membimbing Peserta Didik untuk melaksanakan praktikum melakukan proses pencarian dengan menggunakan web browser yang berbeda dan melakukan diskusi dengan kelompoknya dengan tujuan dapat membedakan fitur dari web browser dan dapat memilah mana web browser yang tepat digunakan sesuai kebutuhan saat pembelajaran, guru menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD Literasi Digital dan membimbing Peserta Didik yang kesulitan dalam kegiatan praktikum. Pada praktikum ini guru lebih menekankan Peserta Didik untuk membaca dan memahami secara mandiri terlebih dahulu dengan membaca rangkuman, untuk membiasakan diri mereka berliterasi. c. Melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran di kelas Pada kegiatan akhir pembelajaran, Peserta Didik diberikan asesmen dengan menggunakan aplikasi quizizz untuk mengukur sejauh mana mereka memahami materi yang telah disampaikan. 3) Hasil dan Evaluasi Selesai melaksanakan kegiatan, maka diperlukan adanya hasil dan evaluasi yang pada akhirnya akan menjadi bahan bagi seorang guru untuk melakukan evaluasi dan refleksi. 3.1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran meliputi 3 aspek yang menjadi dasar penilaian;
21 a. Aspek Kognitif, untuk pemahaman materi, peningkatan pengetahuan dan mengasah kemampuan Peserta Didik untuk berpikir kritis. b. Aspek Afektif, untuk melihat dan mengevaluasi sikap Peserta Didik, etika belajar, dan memahami karakter Peserta Didik. c. Aspek Psikomotorik, mengasah kemampuan Peserta Didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang ketrampilan selama proses belajar. 3.2 Evaluasi Pembelajaran Hasil pembelajaran yang dicapai akan dijadikan bahan evaluasi guru untuk melakukan langkah selanjutnya apakah perlu perbaikan ataupun tidak. Evaluasi yang dilakukan berupa ; a. Refleksi guru dengan cara mengevaluasi kesesuaian modul ajar khususnya metode pembelajaran dan penggunaan media apakah sudah sesuai dan melibatkan Peserta Didik dalam proses pembelajaran. b. Umpan balik dengan cara meminta pendapat Peserta Didik pada akhir proses pembelajaran tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melalui tahapan evaluasi secara menyeluruh, diharapkan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mampu melakukan perbaikan strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan mendapatkan hasil yang maksimal. B. Penerapan Nilai dan Etika Penerapan nilai dan etika pada Instansi Pemerintah dijabarkan dalam matriks berikut ini;
PENERAPAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANS“Pengenalan Nilai Dan Etika Instansi Pemerintah BaDigital Pada Kelas X PPLG 2 SMK NegNO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 1 2 3 1 Menyusun modul ajar materi literasi digital yang akan digunakan dalam pembelajaran dengan tahapan kegiatan sebagai berikut; 1. Mengumpulkan referensi dari buku paket dan internet 2. Menyusun modul ajar 3. Menyiapkan data penyusun modul ajar Tersedianya modul ajar materi Literasi Digital sesuai kurikulum merdeka kelas X Fase E yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas.
22 SI PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN agi Guru TIK Dalam Pembelajaran Informatika Materi Literasi geri 1 Masbagik Tahun Pelajaran 2024-2025”. PENERAPAN NILAI BERAKHLAK KONDISI FAKTUAL KONDISI IDEAL 4 5 PERSIAPAN Dalam menyusun modul ajar, biasanya masih modul ajar bersifat umum dan belum memenuhi kebutuhan Peserta Didik yang memiliki kemampuan heterogen dikarenakan memiliki latar belakang pemahaman yang berbeda juga Bertentangan dengan nilai : 1. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Menyusun modul ajar yang memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Peserta Didik. Sudah menerapkan nilai : 1. Berorientasi pelayanan, 2. Adaptif
2 Menyiapkan administrasi/perangkat mengajar terdiri dari; • Kalender Pendidikan, • Program tahunan, • Program semester, • Analisis CP, TP dan ATP, • Modul Ajar Materi Literasi Digital Mengumpulkan bahanbahan untuk melakukan analisis (Kalpen SMKN 1 Masbagik dan CP Informatika – SMK/X), dan menyusun menjadi program semester dan modul ajar informatika materi literasi digital Tersedianya Program Tahunan, Program Semester, Analisis CP-TP dan ATP serta Modul Ajar Materi Literasi Digital
23 Ketika menyusun perangkat kadang belum memperhatikan kesesuaian CP terbaru dari kurikulum, tidak melakukan revisi mengabaikan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik yang akan diajar. Guru terkadang hanya merubah LKPD tapi belum maksimal melakukan penyesuaian pada model pembelajaran. Bertentangan dengan nilai : 1. Kolaboratif, menggerakkan pemanfataan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 2. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dalam menyusun perangkat ajar seharusnya merujuk pada Kalender Pendidikan yang berlaku serta memastikan Program Tahunan dan Program Semester disusun secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menyusun LKPD yang lebih relevan agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mempertajam perkembangan materi yang ada Sudah menerapkan nilai 1. Kolaboratif, 2. Akuntabel, dan 3. Kompeten.
NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 3 Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dengan tahapan kegiatan sebagai berikut; 1. Menyiapkan presentasi materi literasi digital 2. Mencari referensi video yang seusai 3. Membuat LKPD materi literasi digital. Tersedianya bahan ajar dan media pembelajaran yang relevan
24 PENERAPAN NILAI BERAKHLAK KONDISI FAKTUAL KONDISI IDEAL Kadang presentasi yang digunakan tidak semuanya mengikuti kondisi real terbaru, dan media pembelajaran kadang masih mengadopsi dari milik orang lain Bertentangan dengan nilai : 1. Kompeten, peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lebih maksimal memanfaatkan teknologi dan sumber belajar sesuai perkembangan jaman. Memilih dan membuat media pembelajaran yang interaktif. Sudah menerapkan nilai : 1. Kompeten, 2. Adaptif, dan 3. Kolaboratif.
NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL P1 Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran dengan tahapan kegiatan sebagai berikut; 1. Memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Mengecek kesiapan belajar peserta didik baik secara fisik maupun psikis 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 4. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Terciptanya kondisi belajar peserta didik yang kondusif
25 PENERAPAN NILAI BERAKHLAK KONDISI FAKTUAL KONDISI IDEAL PELAKSANAAN Terkadang penulis lupa mengecek kesiapan belajar peserta didik dalam hal menyiapkan alat tulis dan buku penunjang pembelajaran Bertentangan dengan nilai: 1. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi 2. Harmonis, Membangun lingkungan kerja yang kondusif Menyiapkan kesiapan belajar peserta didik agar kondisi belajar di kelas kondusif Sudah menerapkan nilai: 1. Akuntabel, dan 2. Harmonis.
NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 2. Melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, dengan tahapan kegiatan; 1. Menjelaskan materi pelajaran 2. Membagi peserta didik ke dalam kelompok diskusi 3. Membagi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 4. Membimbing jalannya diskusi Meningkatnya aktifitas belajar peserta didik melalui diskusi sehingga peserta didik memahami materi yang dipelajari
26 PENERAPAN NILAI BERAKHLAK KONDISI FAKTUAL KONDISI IDEAL Setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan Setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan Sudah menerapkan nilai: 1. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. 2. Kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas
NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 3. Melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran, dengan tahapan kegiatan; 1. Memberikan tugas individu kepada peserta didik, 2. Mengoreksi tugas peserta didik, 3. Memberikan saran untuk perbaikan. Peserta didik mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari HASI1 Guru melakukan penilaian/asesmen untuk mendapatkan hasil belajar dengan tahapan kegiatan melakukan asesmen dengan menggunakan quizizz Tersedianya hasil nilai asesmen untuk dievaluasi Peserta Didik yang harus mengikuti perbaikan/remedial dan pengayaan.
27 PENERAPAN NILAI BERAKHLAK KONDISI FAKTUAL KONDISI IDEAL Guru memberikan umpan balik yang bersifat umum dan tidak spesifik, sehingga peserta didik kesulitan untuk memperbaiki kesalahan Belum menerapkan nilai: Berorientasi Pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Guru memberikan umpan balik yang individual, tepat waktu, dan berfokus pada perbaikan Sudah menerapkan nilai: Berorientasi Pelayanan IL DAN EVALUASI Hasil asesmen sudah dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan pada metode mengajar Menggunakan hasil asesmen untuk bahan evaluasi dalam perbaikan metode pembelajaran selanjutnya. Sudah menerapkan nilai: 1. Berorientasi Pelayanan, 2. Akuntabel, dan 3. Kompeten.
NO TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 2 Meminta peserta didik melakukan umpan balik sebagai bahan refleksi, dengan tahapan ; 1. Meminta pendapat Peserta Didik mengenai kesan/perasaan mereka setelah selesai pembelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap hasil tugas dan umpan balik dari peserta didik Diketahuinya perasaan peserta didik selama proses pembelajaran untuk bahan refleksi.
28 PENERAPAN NILAI BERAKHLAK KONDISI FAKTUAL KONDISI IDEAL Kurang optimalnya metode pembelajaran yang dilakukan karena ada Peserta Didik yang merasa ngantuk dan bosan. Belum menerapkan nilai: 1. Berorientasi Pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Kompeten, Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 3. Adaptif, Bertindak proaktif Penggunaan metode pembelajaran secara optimal agar peserta didik terlibat secara aktif sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sudah menerapkan nilai : 1. Berorientasi Pelayanan, 2. Kompeten, dan 3. Adaptif
29 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Penerapan nilai dan etika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peserta sebagai guru PPPK diharapkan dapat ; 1. Membangun Karakter Peserta Didik, guru adalah figur sentral bagi Peserta Didik, guru dapat menjadi contoh yang baik dan membantu membentuk karakter Peserta Didik dengan menanamkan etika dan moral sejak dini yang akan menjadi pondasi bagi Peserta Didik dalam menjalani kehidupan. 2. Meningkatkan Profesionalisme, dimana dalam menjalankan tugas guru harus melaksanakan secara profesional, bertanggung jawab dan berintegritas agar kualitas pendidikan dan layanan kepada masyarakat meningkat. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling menghormati dan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja guru PPPK. B. Komitmen dan Resolusi Penulis sebagai Guru PPPK berusaha untuk menerapkan nilai ASN BerAKHLAK secara maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dengan terus mengembangkan kompetensi diri, baik dalam bidang pedagogik maupun profesional, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan pendidikan. Berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, orang tua, dan masyarakat.
30 Untuk dapat mencapai komitmen itu maka penulis memiliki resolusi untuk berubah dan mencapai tujuan tersebut dengan ; 1. Penulis akan terus belajar dan mengembangkan diri, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. 2. Penulis akan membangun hubungan yang baik dan saling menghormati dengan rekan kerja, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif, serta menghindari segala bentuk konflik dan diskriminasi. 3. Penulis akan menjaga nama baik sekolah, instansi, dan negara, serta menjunjung tinggi kode etik ASN dengan melaksanakan tugas dan fungsi saya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
31 DAFTAR PUSTAKA Jurnal/Laporan Anisa dkk. (2021). Pengaruh Literasi serta Kemampuan dalam Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. Current Research in Education: Conference Series Journal, 1(1), 1-12. Undang-undang/Peraturan UU ASN No. 5 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2023 Bagian Ketiga Pasal 4 Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi PPPK Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045. Renstra 2024-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Situs Web https://suarausu.or.id/minimnya-literasi-di-indonesia-tantangan-bagimahasiswa-universitas-sumatera-utara-usu/ . https://www.perpusnas.go.id/berita/iplm-2024-catat-rekor-tinggi-literasinasional-semakin-meningkat
32 LAMPIRAN A. PROFIL ASN Nama Lengkap : Indriani Tri Kusuma Wardhani, S.Kom. Gr. NIPPPK : 197709282022212003 Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 28 September 1977 Jabatan : Ahli Pertama – Guru TIK Tempat Tugas : SMK Negeri 1 Masbagik Alamat Tempat Tugas : Jl. Lingkar Selatan – Masbagik Selatan – Kec. Masbagik. Alamat Tinggal : Dusun Beruk RT. 021 RW. 008 Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nomor Telepon/HP : 081917755000 E-mail : [email protected]
33 B. RESUME MATERI ORIENTASI PPPK 1. Materi Pengenalan Struktur Organisasi (SOTK) Nama Pemateri : H. SERIDANA, S.Pd., M.Pd. Hari / Tanggal : Selasa, 18 Pebruari 2025 Waktu : 08.00-09.30 & 09.45-11.15 Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu memahami visi dan misi, tugas dan fungsi organisasi serta tugas dan fungsi unit organisasi. Hasil Resume : Orientasi Kurikulum Nilai dan Etika salah satunya untuk membekali pegawai pemerintah dengan pemahaman yang jelas mengenai struktur organisasi, fungsi-fungsi utama, dan prosedur kerja sebelum mereka terjun ke dalam lingkungan birokrasi. Tujuan utama dari materi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pegawai negeri sipil mengenai visi dan misi organisasi, serta tugas dan fungsi spesifik yang terkait dengan masing-masing unit organisasi. Dokumen ini menekankan pentingnya menyelaraskan tujuan pribadi dan organisasi untuk memfasilitasi tata kelola yang efektif. Hal-hal penting yang menjadi sorotan utama adalah kerangka hukum yang mengatur operasi pemerintahan, terutama melalui UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua undang-undang ini memberikan landasan bagi pendelegasian tanggung jawab pemerintah dan pembentukan sistem perencanaan terstruktur yang menggabungkan tujuan-tujuan pemerintah nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini mengkategorikan tanggung jawab pemerintah ke dalam kategori konkuren, wajib, dan pilihan, dengan perincian bagaimana tanggung jawab ini diwujudkan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, layanan sosial, dan lain-lain. Kategorisasi ini membantu dalam penyusunan rencana pembangunan. Menurut Bapak H. Seridana pembelajaran bagi orang dewasa lebih mengutamakan pada berbagi pengalaman, sharing dan mencoba memecahkan masalah.
34 Pembuatan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) harus berpatokan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dimana menjadi bahan dalam pembuatan Visi, Misi Daerah yang dapat dijadikan acuan Badan Usaha yang dijabarkan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah. Rincian tugas dengan rumus WHW merupakan metode yang dapat digunakan untuk memecah dan menjelaskan setiap tugas yang ada secara sistematis. WHW adalah singkatan dari What, How, dan Why, yang berfungsi sebagai panduan dalam mendefinisikan tugas atau pekerjaan. Bagaimana cara membuat rincian tugas dengan rumus WHW: 1. What (Apa) Apa yang harus dilakukan? Bagian ini menjelaskan dengan jelas dan rinci apa yang menjadi tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah bagian paling mendasar, yaitu deskripsi tugas secara umum dan spesifik. Misal : Menyusun laporan bulanan kegiatan tim. 2. How (Bagaimana) Bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut? Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil atau metode yang digunakan dalam menjalankan tugas. Misal: Mengumpulkan data aktivitas harian dari setiap anggota tim dan menyusun dalam bentuk tabel. Setelah itu, menganalisis data dan menulis laporan berdasarkan analisis tersebut. 3. Why (Mengapa) Mengapa tugas tersebut penting atau perlu dilakukan? Bagian ini menjelaskan alasan mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan yang lebih besar, seperti pencapaian visi atau misi organisasi. Misal: Laporan bulanan diperlukan untuk mengetahui kinerja tim, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan dasar untuk perencanaan perbaikan di bulan berikutnya. Dengan rumus WHW, rincian tugas akan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Anda akan memahami bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya dan mengapa hal tersebut penting bagi pencapaian tujuan organisasi.
35 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Gubernur NTB 2025: Visi dan Misi Kepala Daerah Gubernur NTB tahun 2025 bertujuan untuk memajukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara keseluruhan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari itu, berbagai unit organisasi atau instansi memiliki tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Visi Kepala Daerah Gubernur NTB 2025: "NTB Gemilang 2025: Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya." Visi ini mengarah pada pembangunan yang inklusif, mengutamakan kesejahteraan rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan budaya lokal sebagai identitas provinsi. Misi Kepala Daerah Gubernur NTB 2025: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata. 3. Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas untuk memperkuat daya saing daerah. 4. Memperkuat pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan fokus pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. 5. Melestarikan dan mengembangkan budaya serta kearifan lokal untuk membentuk masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.
36 2. Materi Pengenalan Jabatan Nama Pemateri : Wiwik Suprihatin, S.S., M.E Hari / Tanggal : Selasa, 18 Pebruari 2025 Waktu : 11.15-12.00 & 13.15-15.30 Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan dan mengaplikasikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik sesuai dengan jabatannya. Hasil Resume : P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mengikuti orientasi tahap ke 2 tentang kurikulum Nilai dan Etika yang dilakukan secara distance learning, dengan syarat telah mengikuti MOOC yaitu orientasi tahap ke 1 yang dilakukan dengan model pembelajaran mandiri. Tahapan berpikir untuk mengenal Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah adalah ; 1. Memahami visi dan misi organisasi, 2. Memahami jabatan dan tanggung jawab, 3. Memahami manajemen dan kinerja organisasi, 4. Memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Sehingga diharapkan jika sudah melalui tahapan ini kita dapat memberikan konstibusi kepada rekan kerja dan instansi tempat tugas untuk peningkatan kinerja sebagai pelayan publik. Tugas wajib sebagai guru adalah mengajar dan mendidik dan membimbing Peserta Didik, saat guru ada di depan memberikan pengajaran, saat di tengah Peserta Didik guru membimbing dan saat berada di belakang Peserta Didik guru mendorong dan memotivasi Peserta Didik. PPPK pada awalnya diperuntukan untuk orang-orang lulusan luar negeri yang tidak mau menjadi PNS atau ASN, ingin mengabdi kepada negara tapi tidak menginginkan menetap, diharapkan dapat bekerja dengan sistem kontrak. Seiring perkembangannya, PPPK banyak mengalami perubahan dan kini menjadi formasi yang disiapkan untuk tenaga honorer yang masuk database BKN. Berdasarkan nama dan asal usulnya, PPPK memang hanya pegawai kontrak dengan perjanjian tertentu dan tidak selamanya. Dan pegawai yang direkrut ternyata tidak semua memiliki latar belakang yang sama (Tidak semua S1) dan sebagaian besar sudah
37 memiliki pengalaman di lapangan melebihi ASN dengan status PNS, untuk itulah perlu diberikan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang diatur dalam Per LAN No. 15 Tahun 2020 dimana untuk pengembangan kompetensi PPPK dalam 1 tahun harus memenuhi 24 JP. Secara aturan, kedudukan, peran, hak dan kewajiban PPPK ada di non manajerial, PPPK dapat memiliki jabatan manajerial dengan syarat tertentu dan ada di tingkat eselon 1. Jenjang yang dimiliki oleh PPPK ada 4 ; 1. Pemula 2. Terampil 3. Ahli Pertama 4. Ahli Muda Selain itu ada 241 jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK yang tercantum di Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh PPPK. Ikhtisar jabatan adalah definisi dari jabatan itu sendiri dan tugas guru utama tercantum dalam Permenpan No. 21 Tahun 2024, meliputi • Kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori, dan jenjang • Tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan • Kebutuhan PNS dalam jabatan • Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan • Pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat • Instansi pembina Secara umum tugas jabatan fungsional guru adalah ; 1. Merencanakan pembelajaran 2. Melaksanakan pembelajaran 3. Penilaian pembelajaran 4. Pembimbingan dan pelatihan 5. Melaksanakan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan materi ini, saya sebagai ASN PPPK di SMKN 1 Masbagik memiliki beberapa tugas di semester genap Tahun 2024-2025 dengan No. SK 010/800/SMK.01_MSB/I./2025 sebagai berikut; 1. Tugas utama mengajar di Kelas X TJKT 3, X DKV 1 & 2, X PPLG 1 & 2, X TB mata pelajaran informatika dengan jumlah jam 4 JP per tatap muka. 2. Sebagai Ketua Tim Publikasi dan Dokumentasi yang bertugas mengkoordinir tim media dan publikasi sekolah.
38 3. Sebagai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan bagian Dokumentasi dan Pengelola Website 4. Sebagai Koordinator P5 5. Sebagai Pembina EkstraKurikuler Mading 6. Sebagai Sekretaris PKL 7. Sebagai Sekretaris Promosi Adapun diluar tugas yang di SK kan adalah ; 1. Sebagai Anggota Pengurus SMK Terbuka 2. Membantu pelaksanaan tugas Waka Humas (Staf Humas) Dalam organisasi saya mendapatkan tugas ; 1. Sebagai bendahara MGMP Informatika SMK Kab. Lombok Timur 2. Sebagai pemateri di forum komunitas MGMP dan Komunitas Sekolah
39 3. Materi Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) Nama Pemateri : HAELI, SE.,M.Ak Hari / Tanggal : Rabu, 19 Pebruari 2025 Waktu : 08.00-09.30 & 09.45-11.15 Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menyusun perencanaan kinerja, merumuskan sasaran kerja pegawai, menjelaskan pelaksanaan kinerja dan penilaian kinerja dalam organisasi. Hasil Resume : A. Manajemen Kinerja ASN Manajemen kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah proses yang sistematis untuk memastikan bahwa kinerja pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. yang mencakup: 1. Penetapan Tujuan Menentukan tujuan yang jelas dan terukur. 2. Pengembangan Kompetensi Meningkatkan keterampilan dan kemampuan pegawai. 3. Evaluasi Kinerja Menilai kinerja pegawai secara berkala. 4. Umpan Balik dan Penghargaan Memberikan umpan balik konstruktif dan penghargaan atas kinerja yang baik. 3 Indikator Manajemen Kinerja 1) Inputs / Masukan, kapabilitas SDM yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lainnya. 2) Proses, pelaksanaan kinerja dimuali dari perencanaan sampai tujuan yang diharapkan. 3) Outputs / Keluaran, Pencapaian harus sesuai tujuan jika tidak harus ada umpan balik. B. Perencanaan Kinerja Pegawai Perencanaan kinerja pegawai adalah langkah awal dalam manajemen kinerja yang melibatkan: 1. Identifikasi Tugas dan Tanggung Jawab Menentukan tugas spesifik yang harus dilakukan oleh pegawai. 2. Penetapan Sasaran Kinerja Menetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
40 3. Pengembangan Rencana Aksi Membuat rencana aksi untuk mencapai sasaran kinerja. C. Pelaksanaan dan Pemantauan Kinerja Pelaksanaan dan pemantauan kinerja melibatkan: 1. Implementasi Rencana Kinerja Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 2. Pemantauan Berkala Memantau kinerja pegawai secara berkala untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. 3. Penyesuaian Rencana Melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja. D. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pegawai Pengukuran dan penilaian kinerja pegawai adalah proses untuk menilai sejauh mana pegawai telah mencapai sasaran kinerja mereka, yang meliputi: 1. Pengumpulan Data Kinerja Mengumpulkan data yang relevan untuk menilai kinerja pegawai. 2. Analisis Kinerja Menganalisis data untuk menilai kinerja pegawai. 3. Penilaian Akhir Memberikan penilaian akhir berdasarkan analisis kinerja dan memberikan umpan balik kepada pegawai. Tantangan penerapan Manajemen Kinerja 1) Pedoman teknis masih komplek, rumit dan sering berubah 2) Sering tidak syncron manajemen kinerja pada level instansi dengan kinerja individu 3) Pemanfaatan TI masih minim, 4) Tindak lanjut hasil belum diterapkan 5) Penerapan sistem kerja yang fleksibel belum diatur. 6) Aturan manajemen kinerja bagi P3K belum ada aturan yang jelas. Untuk lebih dalam mengetahui tahapan penyusunan rencana SKP tercantum pada PERRMENPAN RB RI No. 6 Tahun 2022. Kinerja adalah sebuah performance / hasil yang didapatkan dari proses yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif sehingga harus ada data yang real dan konkret. Penilaian kinerja diatur pada PP No. 30 Tahun 2019.
41 Salah satu tujuan PPPK mengikuti orientasi agar dapat meningkatkan kompetensi sebagai wujud performancenya dalam organisasi dan langkah untuk mencapai hal tersebut adalah PPPK diharapkan harus kompeten, tahu menggunakan alat dan dapat terukur kemampuannya. Inti Akuntabilitas Kinerja, yang direncanakan dan diperjanjikan harus dilaksanakan untuk dilaporkan dan pada akhirnya hasilnya akan dievaluasi.
42 4. Materi Pengenalan Tugas dan Fungsi ASN di Tempat Kerja (TUSI) Nama Pemateri : Dr. H. PRASETYA UTAMA, SKM, M. Kes Hari / Tanggal : Rabu, 19 Pebruari 2025 Waktu : 11.15-12.00 & 13.15-15.30 Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja Hasil Resume : Yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka ada dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan publik, menjaga integritas, dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku. ASN harus memiliki kode etik untuk dapat memenuhi kriteria BerAKHLAK yaitu ; 1. Berorientasi Layanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal 6. Adaptif 7. Kolaboratif Nilai-Nilai Dasar ASN • Integritas: Menjaga kejujuran dan moralitas dalam setiap tindakan. • Profesionalisme: Melaksanakan tugas dengan kompetensi dan keahlian yang tinggi. • Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. • Komitmen terhadap Pelayanan Publik: Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan. • Inovasi: Terus mencari cara baru dan lebih baik dalam melaksanakan tugas. Etika ASN • Kepatuhan terhadap Hukum: Mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Keadilan: Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.
43 • Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. • Kepedulian Sosial: Peka terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat. Fungsi ASN ada 3 dengan regulasi pelayanan publik yang diatur di UU No. 25 Tahun 2009 • Pelaksana Kebijakan Publik: Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Pelayan Publik: Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. • Perekat dan Pemersatu Bangsa: Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan yang adil dan merata. Tugas ASN di Tempat Kerja • Perencanaan: Menyusun rencana kerja yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. • Pelaksanaan: Melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah disusun. • Pengawasan: Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. • Pelaporan: Menyusun laporan hasil kerja sebagai bentuk akuntabilitas. Penerapan di Tempat Kerja • Kerjasama Tim: Bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. • Pengembangan Diri: Terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan. • Komunikasi Efektif: Menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan masyarakat. • Pengelolaan Konflik: Menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan damai. Layanan etika pegawai akan sangat berpengaruh terhadap atasan yang dapat diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati sehingga akan berpengaruh pada mutu dan layanan. Kinerja yang tinggi dan layanan yang memuaskan didapat dari rasa cinta kita terhadap sebuah pekerjaan yang dilakukan dan diniatkan sebagai ibadah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dari kompetensi dan kontribusi setidaknya harus terpenuhi agar keberadaan kita ada di kuadaran 1 dari 4 kuadran yang ada ;