E-book Panduan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai di Lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi_byGita Pertiwi_

Kementerian Desa,



Pembangunan Daerah


Tertinggal dan Transmigrasi







E-BOOK PANDUAN





KELENGKAPAN





PERTANGGUNGJAWABAN





BIAYA PERJALANAN DINAS




UNTUK PEGAWAI DI





LINGKUNGAN DIREKTORAT





PROMOSI DAN PEMASARAN





PRODUK UNGGULAN DESA,





DAERAH TERTINGGAL DAN





TRANSMIGRASI

Kementerian Desa,


Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi



KATA PENGANTAR





Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia dan rahmat sehingga


penulis dapat menyelesaikan aktualisasi yang berjudul “Pembuatan E-book Panduan

Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai di Lingkungan


Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”

dengan baik. Penulis membuat e-book ini dengan harapan dapat memudahkan pegawai dalam

mengetahui perubahan-perubahan kelengkapan bukti pertanggungjawaban biaya Perjalanan


Dinas secara up to date yang akan terus dikembangkan dan diperbaharui mengikuti perubahan

peraturan dari BPK sehingga dapat mempercepat sharing knowledge melalui link e-book yang

dapat diakses bersama. Diharapkan kedepannya pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas


(SPJ) yang disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sehingga

dapat meminimalisir temuan-temuan BPK. Pembuatan e-book ini tidak terlepas dari bimbingan

maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis


mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan


Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Bapak Drs. Syahrul, M.Si selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi















ii

Kementerian Desa,


Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi



KATA PENGANTAR





1. Ibu Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan
3. Bapak Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si selaku Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN,
2. Bapak Drs. Syahrul, M.Si selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

4. Bapak Drs. Priyono M.Sc selaku Fasilitator Agenda 1 yang telah memberikan pemahaman


yang bermanfaat dalam latsar hari pertama sampai hari ketiga

5. Ibu Dra. Nora Ekaliana Hanafie, M.M selaku Fasilitator sekaligus Coach yang senantiasa


memberikan masukan dan bimbingan kepada kelompok IV Angkatan XXIX

6. Bapak Ardia Jaka Bustami, S.T selaku Mentor yang selalu memberikan arahan, masukan, dan


dukungan dalam pembuatan e-book ini

7. Seluruh staf Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal


dan Transmigrasi yang senantiasa membantu dan memberi dukungan kepada penulis





Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan e-book ini masih memerlukan banyak

pengembangan dan masukan yang membangun. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga e-book ini dapat memberikan manfaat


bagi para pembaca dan semua pihak, terkhususnya pada Direktorat Promosi dan Pemasaran

Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.









Penulis





iii

DAFTAR ISI





ii Kata Pengantar


iv Daftar Isi


vi Dasar Hukum


1 Pengertian Istilah


3 Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas


7 Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan


Sebelum Keberangkatan


8 Kelengkapan Bukti Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan



Sebelum Kepulangan


9 Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan


Untuk Pertanggungjawaban SPJ


10 Prinsip Perjalanan Dinas


11 Jenis Pelaksanaan Perjalanan Dinas


12 Penggolongan Perjalanan Dinas Jabatan


13 Surat Tugas Perjalanan Dinas


14 Komponen-Komponen Perjalanan Dinas Jabatan/Biasa














iv

DAFTAR ISI





29 Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan


30 Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas


33 Tambahan dan Kelebihan Hari pada Perjalanan Dinas Jabatan


atau Biasa


34 Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan/Biasa


36 Jenis Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor


Menurut Lama Penyelenggaraan



37 Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor


38 Uang Harian dan Penginapan Kegiatan Rapat atau Pertemuan

di Luar Kantor



39 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka Mengikuti Rapat,

Seminar, dan Sejenisnya



42 Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan

Dinas Jabatan (SPJ)
























v

DASAR HUKUM






1. PMK No. 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri


Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap


2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan


Anggaran di Lingkungan Kemendes, PDTT

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Harga Satuan


Regional

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang


Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

5. Pedoman terkait Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas pada


Nota Dinas 62/KU.01.01/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021


6. Draft Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan

Dinas Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


Tertinggal, Dan Transmigrasi 07 Juli 2021






Dasar Hukum:



http://tiny.cc/PeraturanPerjalananDinas














vi

DISCLAIMER!!









ISI DARI E-BOOK INI DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU


MENGIKUTI KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN


YANG BERLAKU




















Dasar Hukum:



http://tiny.cc/PeraturanPerjalananDinas














vii

PENGERTIAN ISTILAH






1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan


yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk


kepentingan negara.


2. Perjalanan Dinas Jabatan (Perjalanan Dinas biasa) adalah

Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari


tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas,

dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.


3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat


kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru

berdasarkan surat keputusan pindah.


4. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.


5. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih

dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.


6. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan


bukti pengeluaran yang sah

7. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai


acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja


dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa

Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.






1

PENGERTIAN ISTILAH





1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2. Perjalanan Dinas Jabatan
3. Perjalanan Dinas Pindah
4. Pelaksana SPD adalah
5. Lumpsum adalah
6. Biaya Riil (at cost)
8. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Daftar Isian
7. Standar Biaya
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja penerbit SPD.
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas

yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang


berlaku.


10. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam


rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. (Aturan


lama = SPPD/Surat Perintah Perjalanan Dinas)


11. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan


Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.


































2

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas








2 4



TU mengajukan *Jika ditolak, maka
Surat Tugas direvisi
Surat Tugas sebagai kembali dengan
acuan pelaksanaan penggantian nama/
Perjalanan Dinas tanggal pelaksana
1 kepada Direktur 3 Perjalanan Dinas
(SPD)

Penanggungjawab Pengajuan Surat
kegiatan Tugas sebagai
mengajukan nota acuan pelaksanaan
dinas ke Direktur Perjalanan Dinas
dengan tembusan Tugas disetujui/
TU dan PPK ditolak oleh Direktur





3

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas


8


6 Pelaksana SPD
membuat Daftar
TU menyampaikan Nominatif untuk
Surat Tugas yang perkiraan estimasi
sudah disahkan biaya Perjalanan
oleh Direktur Dinas, kemudian PPK
kepada PPK dan melakukan
penanggungjawab pengecekan Daftar
5 kegiatan 7 Nominatif yang
dibuat
*Jika disetujui oleh PPK dan
Direktur, maka penanggungjawab
pengajuan Surat kegiatan
Tugas (SPT) berkoordinasi terkait
disahkan anggaran
Perjalanan Dinas





4

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas





12
10 Pelaksana SPD


Pelaksana SPD menyampaikan
melakukan laporan Perjalanan
Perjalanan Dinas Dinas beserta
dengan membawa kelengkapan bukti
SPT dan SPD yang Perjalanan Dinas
9 sudah diprint 11 kepada PPK



Uang muka Pelaksana SPD
dibayarkan oleh membuat laporan
Bendahara secara Perjalanan Dinas
cashless sebesar dan disampaikan
70% kepada oleh Direktur
pelaksana SPD





5

Alur dan Mekanisme Perjalanan Dinas





14 16



PPK berwenang Kekurangan Uang
untuk menilai Perjalanan Dinas
kesesuaian dan sebesar 30%
kewajaran atas dibayarkan oleh
biaya‐biaya yang Bendahara secara
tercantum dalam cashless kepada
13 Daftar Pengeluaran 15 pelaksana SPD
Riil

PPK melakukan PPK mengesahkan
Perhitungan Bukti Pengeluaran Riil
Rampung seluruh dan menyampaikan
bukti pengeluaran kepada Bendahara
biaya Perjalanan Pengeluaran sebagai
Dinas dan pertanggungjawaban
disampaikan UP/LS/SPM/SP2D
kepada Bendahara Perjalanan Dinas
Pengeluaran
6

Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu




Disiapkan Sebelum Keberangkatan





1. Surat Tugas (SPT)

2. Daftar Nominatif


3. Dokumem/berkas pendukung perjalanan dinas lainnya


(contoh: kuesioner atau pedoman lain menyesuaikan

keperluan dinas)


4. SPPD (SPD) yang sudah diprint rangkap 3

5. Tes Covid-19 sebelum keberangkatan


Simpan bukti hasil tes Swab/PCR Sars-Cov19

Simpan bukti kuitansi tes Swab/PCR Sars-Cov19


6. Tiket Pesawat

Simpan bukti e-ticket & boarding pass (pergi)


Simpan bukti pembayaran tiket pesawat


7. Transport kedudukan bandara

Simpan bukti pemesanan taksi/gocar


Simpan bukti damri

Simpan bukti pembelian bensin, tol


dll


Contoh Format Kelengkapan Berkas



Perjalanan Dinas:



http://tiny.cc/KelengkapanBerkasPerjadin




7

Kelengkapan Bukti Perjalanan Dinas yang Perlu




Disiapkan Sebelum Kepulangan





1. SPPD (SPD) yang sudah dicap rangkap 3

2. Sewa kendaraan (*jika menyewa)


Foto Timestamp bersama kendaraan dengan ketentuan terlihat nomor plat mobil,

sopir, dan yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas (pelaksana SPD)


Kuitansi yang berlogo rental kendaraan/kuitansi dengan cap yang disertai dengan

surat pernyataan


Contact person pemilik sewa kendaraan


Foto SIM, STNK pengemudi

Foto NPWP perusahaan / *jika sewa kendaraan merupakan perusahaan perseorangan


boleh menggunakan NPWP pemilik rental mobil

3. Bukti penginapan


Kuitansi hotel

*Jika menginap pada rumah keluarga/rekanan maka wajib melampirkan foto


timestamp dengan ketentuan terlihat wajah, rumah, dan pemilik rumah

fotocopy identitas/KTP pemilik rumah


nomor telepon pemilik rumah


4. Tiket Pesawat

Simpan bukti e-ticket & boarding pass (pulang)


Simpan bukti pembayaran tiket pesawat

5. Tes Covid-19 sebelum kepulangan


Simpan bukti hasil tes Swab/PCR Sars-Cov19


Simpan bukti kuitansi tes Swab/PCR Sars-Cov19


8

Kelengkapan Perjalanan Dinas yang Perlu Disiapkan




untuk Pertanggungjawaban SPJ





1. Surat Tugas (SPT)
2. Daftar Nominatif
3. Laporan Perjalanan Dinas
4. SPPD (SPD) yang sudah dicap rangkap 3
5. Tes Covid-19 Pulang dan Pergi
6. Tiket Pesawat Pulang dan Pergi
7. 8. Transport kedudukan bandara
Bukti Penginapan
1. Surat Tugas (SPT) 9. Sewa kendaraan (*jika menyewa)
2. Daftar Nominatif Foto Timestamp bersama kendaraan
3. Laporan Perjalanan Dinas dengan ketentuan terlihat nomor
4. SPPD (SPD) yang sudah dicap rangkap 3 plat mobil, sopir, dan yang


5. Tes Covid-19 Pulang dan Pergi bersangkutan melakukan perjalanan

Bukti hasil tes Swab/PCR Sars-Cov19 dinas (pelaksana SPD)


Bukti kuitansi tes Swab/PCR Sars-Cov19 Kuitansi yang berlogo sewa

6. Transport kedudukan bandara kendaraan / *kuitansi dengan cap


Bukti pemesanan taksi/gocar/damri yang dilengkapi surat pernyataan

Bukti pembelian bensin, tol Foto SIM pengemudi


7. Tiket Pesawat Pulang dan Pergi Foto STNK pengemudi


Bukti e-ticket & boarding pass Foto NPWP perusahaan / *jika sewa

Bukti pembayaran tiket pesawat kendaraan merupakan perusahaan


8. Bukti penginapan perseorangan boleh menggunakan

Kuitansi hotel NPWP pemilik sewa kendaraan


*Jika menginap pada rumah keluarga/rekanan Contact person pemilik sewa

maka wajib melampirkan foto timestamp kendaraan


dengan ketentuan terlihat wajah, rumah, dan 10. Daftar Pengeluaran riil

pemilik rumah 11. Kuitansi Rampung


fotocopy identitas/KTP pemilik rumah 12. SPTJM / Surat Pertanggungjawaban Riil


nomor telepon pemilik rumah Perjalana Dinas


9

PRINSIP PERJALANAN DINAS






selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang
sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan


ketersediaan anggaran dan kesesuaian
dengan pencapaian kinerja Kementerian
Negara/Lembaga


efisiensi penggunaan belanja negara



akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya
Perjalanan Dinas







10

PERJALANAN DINAS DILAKUKAN DALAM




RANGKA






1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;


2. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

3. Pengumandahan (Detasering)/penugasan sementara waktu;


4. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

5. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau


menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,


untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang

kesehatannya guna kepentingan jabatan;


6. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter


karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

7. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis


Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;


8. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;


10. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah


Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam

melakukan Perjalanan Dinas; atau menjemput/mengantarkan


ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai


Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang

terakhir ke Kota tempat pemakaman.





11

PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS JABATAN







1. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati
batas Kota; (Contoh melewati batas kota
: Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan

wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur,
Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta
Selatan)

2. Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilaksanakan di dalam Kota. (Dengan
ketentuan : Perjalanan Dinas Jabatan

yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam atau lebih dari 8
(delapan) jam)






12

SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS








1. Perjalanan Dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah

atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas/ SPT


(diterbitkan oleh kepala satuan kerja, atasan langsung kepala

satuan kerja, Pejabat Eselon II, Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat


Eselon I dan pejabat yang didelegasikan untuk memberikan

wewenang Surat Tugas)


2. Surat Tugas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:


a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;


c. Waktu pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.


3. Surat Tugas tersebut menjadi dasar penerbitan SPD (SPPD)

4. Dalam penerbitan SPD (SPPD), PPK berwenang untuk menetapkan


tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan

untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan


dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas


tersebut.

5. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan


sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan

SPD (SPPD) dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas tersebut


dicantumkan dalam Surat Tugas


13

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







1. Uang Makan





Terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.


Dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor


119/PMK.02/2020 mengenai Standar Biaya Masukan T.A. 2021



dikalikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas.



Uang makan diberikan kepada pelaksana SPD apabila


melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Apabila



kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya dapat diberikan uang


transportasi lokal.




*Apabila pelaksana SPD sudah mendapat uang harian dari



Perjalanan Dinas maka pelaksana SPD tidak diperbolehkan


mengisi presensi/daftar hadir di kantor pada tanggal



pelaksanaan SPD karena dapat menjadi temuan pada uang


makan yang ganda.



14

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







2. Biaya Transportasi




Biaya Transportasi Lokal/Taksi



Terdiri atas:



biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Kantor)



sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan


(termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/



pelabuhan keberangkatan)


biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/



bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.







*Biaya transportasi taksi di Jakarta ini dapat berlaku



dengan syarat diberikan kepada pegawai yang tidak


memperoleh uang BBM/per bulan.













15

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA








Biaya Transportasi Lokal/Taksi (Lanjutan)




Transport kedudukan yaitu biaya transport dari tempat


kedudukan ke bandara dan sebaliknya, harus menggunakan



bukti pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan (Tiket


Damri/Bukti Taksi Online/Struk Pembelian Bensin/Tol)







Transport Perjalanan Dinas Jabodetabek yaitu biaya



transport dari tempat kedudukan ke lokasi yang dituju dan



sebaliknya, harus menggunakan bukti pertanggungjawaban


yang dapat dibuktikan (Tiket Damri/Bukti Taksi Online/Struk



Pembelian Bensin/Tol)






















16

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA








Biaya Transportasi Lokal/Taksi (Lanjutan)




Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya


yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu



kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju


bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau



dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan



menuju tempat tujuan dan sebaliknya




Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak


dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/



pelabuhan/ terminal/ stasiun, maka biaya transportasi


menggunakan satuan biaya transportasi darat





















17

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA








Biaya Transportasi Lokal/Taksi (Lanjutan)




Biaya transportasi lokal/taksi dari kantor tempat kedudukan


sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan menggunakan



metode at cost (sesuai pengeluaran) dengan melampirkan


bukti pertanggungjawaban seperti tiket bus/kereta bandara,



bukti pembayaran transportasi online, atau pembelian BBM



dan tol dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran


menurut SBM. Maksud dari kepatutan adalah apabila jadwal



keberangkatan Perjalanan Dinas terlalu pagi atau malam,


maka pelaksana SPD diperbolehkan berangkat dari kediaman



masing-masing. Maksud dari kewajaran adalah dengan


berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya yang dikeluarkan



melebihi SBM, maka kelebihan biaya tersebut akan



ditanggung oleh pelaksana SPD.








18

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







Biaya Transportasi Darat





a. Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu



kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam


satu provinsi yang sama atau sebaliknya (contoh: dalam



Provinsi D.I.Yogyakarta ke Kabupaten Gunung Kidul, Kulon


Progo, Bantul, dll) menggunakan metode at cost dengan



batas maksimal SBM dan wajib melampirkan bukti


pertanggungjawaban seperti tiket, bukti pembayaran



transportasi online, pembelian BBM, dan tol dengan



memperhatikan kepatutan dan kewajaran.




Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke


Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way)



terinci pada Tabel 2.4 Lampiran II Peraturan Presiden


Nomor 33 Tahun 2020.







19

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







Biaya Transportasi Darat (Lanjutan)





Khusus Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke



Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5


Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.




a. Biaya transportasi darat merupakan satuan biaya untuk
b. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke tempat


tujuan di kabupaten/kota pada provinsi yang berbeda.



Misalnya disaat pandemi seperti ini, biaya transportasi


darat dapat diberikan kepada pegawai yang



melaksanakan perjalanan dinas di sekitaran Pulau Jawa


menggunakan kendaraan dinas/ operasional/ pribadi



dengan menggunakan metode at cost dengan batas



maksimal Standar Biaya Masukan dengan melampirkan


bukti pertanggungjawaban BBM dan tol dengan



memperhatikan kepatutan dan kewajaran.






20

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







3. Biaya Penginapan





Dalam hal pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas



menginap pada Hotel/penginapan lainnya, maka dibayarkan


secara rill dan berpedoman pada SBM.







*Berdasarkan draft Surat Edaran mengenai pedoman



Perjalanan Dinas : adanya perubahan pada cara pembayaran


biaya penginapan perjalanan dinas, dari sebelumnya diberikan



secara gelondongan (lumpsum) menjadi dihitung sesuai biaya


pengeluaran (at cost) sesuai dengan batas tinggi yang diatur



pada SBM. Perubahan tersebut diharapkan menunjang


pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel


















21

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







3. Biaya Penginapan (Lanjutan)





Dalam hal pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak



menginap pada Hotel/penginapan lainnya, maka dibayarkan


30% dari tarif hotel di tempat tujuan (lumpsum) sesuai dengan



batasan tertinggi SBM.





*Berdasarkan Nota Dinas mengenai pedoman terkait



Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas 09 Juni 2021 : Dalam



hal pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak


menginap pada hotel/penginapan lainnya, namun menginap



pada rumah keluarga/kenalan, pegawai tersebut wajib


melampirkan bukti pertanggungjawaban dokumentasi/foto



yang tertera waktu dan lokasi (foto timestamp dengan


ketentuan terlihat wajah, rumah, dan pemilik rumah),



identitas/KTP pemilik rumah dan nomor telepon pemilik rumah.





22

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







4. Biaya Tiket Pesawat





Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri



adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara


pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke



bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan



biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax


dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran,



satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri


menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) dengan



berpedoman pada SBM.



*Perjalanan dinas yang menggunakan transportasi



udara/pesawat dengan kelas bisnis hanya diperuntukan


kepada Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi



Madya.







23

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







5. Uang Representasi





Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan



batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri


Keuangan mengenai SBM (Standar Biaya Masukan). Uang



representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat



Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan


dinas biasa yang besifat tugas dan fungsi, untuk perjalanan



dinas yang bersifat fullboard tidak diberikan uang representasi.









Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai


pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan



sebagai pejabat negara, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II


dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips



pengemudi, dan lain-lain






24

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







6. Sewa Kendaraan





Sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan secara rill dan



berpedoman pada SBM. Sewa kendaraan dalam kota


diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan



pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. Biaya sewa kendaraan



dalam kota sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan


bakar minyak, dan pajak.






*Biaya sewa kendaraan dapat diajukan apabila


kegiatannya merupakan kegiatan dengan mobilitas tinggi


atau perpindahan dari provinsi ke kabupaten/ kabupaten ke



kabupaten lainnya.



















25

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







6. Sewa Kendaraan (Lanjutan)





Dalam rangka mendampingi pimpinan, pendamping dapat



mengajukan sewa kendaraan apabila pada Perjalanan Dinas


tersebut dilakukan mobilitas yang tinggi. Pegawai yang



melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi



pimpinan menghadiri pertemuan/rapat maka akan dikenakan


Perjalanan Dinas dalam rangka fullboard/fullday



Namun dalam draft Surat Edaran terkait Perjalanan Dinas


dicoba untuk mengakomodir sewa kendaraan oleh



koordinator, subkoordinator dan staf maupun tim yang


menjalankan kegiatan perjalanan dinas dengan syarat



mobilitas di tempat tujuan tinggi dengan memperhatikan



kepatutan dan kewajaran












26

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







6. Sewa Kendaraan (Lanjutan)





Hal yang harus diperhatikan dalam ketentuan sewa



kendaraan adalah minimal waktu sewa kendaraan yaitu 12


jam per hari (BPK memeriksa dengan menghitung waktu,



untuk itu mohon diperhatikan jam sewa kendaraan apakah 6



jam 10 jam atau 12 jam). Sewa kendaraan ke luar provinsi


menggunakan metode at cost dengan melampirkan



kelengkapan bukti kuitansi yang berlogo rental kendaraan,


sehingga jika dilakukan pemeriksaan dapat diminimalisir



terjadinya temuan BPK.


























27

KOMPONEN-KOMPONEN PERJALANAN DINAS




JABATAN/BIASA







7. Biaya Tes Covid-19





Dalam situasi pandemi saat ini, pelaksana SPD atau pegawai



yang melakukan Perjalanan Dinas wajib untuk menyerahkan


bukti tes covid-19 dengan melampirkan hasil dan kuitansi asli



yang disertai Kop Surat dan/atau stempel.

















































28

Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan












1. Tingkat A untuk Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Pejabat



Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara


2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat



Lainnya yang setara



3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS


Golongan III, PNS Golongan II dan Golongan I.














































29

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran



Perjalanan Dinas








1. Pengajuan pembayaran perjalanan dinas, dapat dilakukan dengan 2


(dua) metode, yaitu :



a. Pengajuan pembayaran langsung perjalanan dinas dimuka. Dapat


disampaikan maksimal 5 (lima) hari sebelum keberangkatan.



b. Pengajuan pembayaran langsung perjalanan dinas rampung. Dapat



disampaikan setelah pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 5


(lima) hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.



2. Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian uang muka


dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:



a. Surat Tugas


b. fotokopi SPD



c. kuitansi tanda terima uang muka



d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas (daftar nominatif)


3. Pembayaran perjalanan dinas menggunakan prinsip cash less












30

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran



Perjalanan Dinas







1. Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian
2. j
3. h
4. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS
dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara



Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD


5. Bendahara Pengeluaran akan membayar/memberikan uang muka



kepada pelaksana SPD sebesar 70% terlebih dahulu, sedangkan



sisanya sebesar 30% akan diberikan setelah pegawai melaporkan


SPJ/pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas secara lengkap



kepada PPK


6. Pembayaran dapat disampaikan maksimal 5 hari sebelum



keberangkatan dan SPJ/pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas



disampaikan maksimal 5 hari setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas


7. Untuk Pengajuan/pencairan LS Perjalanan Dinas dimuka, dapat



diajukan maksimal 2 minggu sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas
















31

Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran



Perjalanan Dinas






1. Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian
2. j
3. h
4. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan
5. Bendahara Pengeluaran akan membayar/memberikan uang
6. Pembayaran dapat disampaikan maksimal 5 hari sebelum
7. Untuk Pengajuan/pencairan LS Perjalanan Dinas dimuka, dapat
8. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD melebihi biaya berjalanan Dinas Jabatan yang

seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas


Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui PPK



9. Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan dengan:



10. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk


tahun anggaran berjalan; atau



11. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun



anggaran lalu


12. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada



Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan


kekurangannya dan dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS





















32

Tambahan dan Kelebihan Hari pada



Perjalanan Dinas Jabatan/Biasa







1. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari



yang ditetapkan dalam Surat Tugas atau SPD dan tidak


disebabkan oleh tambahan dan kelebihan hari kesalahan/



kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang


harian.



2. Tambahan uang harian dapat diajukan kepada PPK untuk



mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:


a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/



Kepala Bandara/Penyedia Jasa Transportasi lainnya


b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas



3. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah



hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus


mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan,



uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang


telah diterimanya kepada PPK.







33

Pembatalan pelaksanaan Perjalanan



Dinas Jabatan/Biasa





1. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan


Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan

dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja


berkenaan.

2. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada


DIPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pada Permendes Nomor 12 Tahun 2016


meliputi:

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya


penginapan


b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi

atau biaya penginapan yang tidak dapat


dikembalikan/ refund.

3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka


pembebanan biaya pembatalan meliputi:


a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan

dinas jabatan dari pejabat yang menerbitkan


surat tugas, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam lampiran XV


pada Permendes Nomor 12 Tahun 2016




34

Pembatalan pelaksanaan Perjalanan



Dinas Jabatan/Biasa






1. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
2. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan
3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi:
a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan
b. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar
undangan dari pihak lain, surat pernyataan
pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan


dilampiri dengan surat undangan atau surat


pemberitahuan pembatalan dari pihak

pengundang


c. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan

perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani


oleh PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana


tercantum dalam lampiran XXI pada Permendes

Nomor 12 Tahun 2016


d. Pernyataan/ tanda bukti besaran biaya

transportasi dan/atau biaya penginapan dari


perusahaan jasa transportasi dan/ atau


penginapan yang disahkan oleh PPK




















35

Jenis Kegiatan Rapat atau Pertemuan

di Luar Kantor Menurut Lama Penyelenggaraan







1 Paket Fullboard 2 Paket Halfday
(minimal 5 jam
(sehari penuh dan
tanpa menginap)
menginap)










3 Paket Fullday 4 Paket Residence
(minimal 8 jam
(minimal 12 jam
tanpa menginap)
tanpa menginap)









36

Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar



Kantor









Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau



pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka



penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan


bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar



satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat







Dengan kriteria : melibatkan Pejabat Negara, penting dan mendesak,


serta tidak tersedia atau tidak memadai ruang






































37

Uang Harian dan Penginapan Kegiatan Rapat atau


Pertemuan di Luar Kantor








Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor merupakan



satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian


kegiatan fullboard, kegiatan residence, kegiatan fullday, atau kegiatan



halfday. Terinci pada Tabel 1.7 pada Lampiran I Peraturan Presiden


Nomor 33 Tahun 2020.





Biaya Penginapan Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor dapat



dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas


sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1



(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan kepada:



Panitia (karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan


pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban)



Peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu



tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan


kegiatan










38

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka


Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya










1. Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan


yang ditanggung oleh panitia penyelenggara



2. Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,



maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud


dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD.



Biaya Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan kepada



yang melaksanakan Perjalanan Dinas akan disamakan


dengan biaya Perjalanan Dinas menurut perhitungan



panitia penyelenggara



3. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan


mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan



ditanggung peserta atau panitia penyelenggara dalam



surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan


sejenisnya










39

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka


Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya







1. Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
2. Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,
3. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
4. Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka


mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dibayarkan sesuai



tarif yang berlaku dan dapat mengacu pada bukti biaya


transpor yang disampaikan pada saat kedatangan



5. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara



bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,


seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat



menginap pada hotel/penginapan yang sama.



6. Jika dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan


yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan



mengenai Standar Biaya Masukan, maka Pelaksana SPD


menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada



hotel/penginapan dimaksud. Dengan tetap memperhatikan



kepatutan dan kewajaran.





40

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Rangka


Mengikuti Rapat, Seminar, dan Sejenisnya







1. Dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
2. Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara,
3. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
4. Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam
5. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara
6. Jika dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan
7. Dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
sebagai contoh kasus: Jika staf atau pelaksana SPD


mendampingi rapat pimpinan, maka pegawai tersebut



berhak menginap di hotel yang sama dengan room rate


harga terendah dengan syarat harga kamar tersebut



sesuai dengan ketentuan SBM. Atau dalam hal lain



pimpinan tersebut membutuhkan staf pendamping untuk



mobilitasi tinggi dan tidak ada hotel terdekat lain yang


rate nya lebih rendah daripada kamar hotel tempat



pimpinan menginap. Namun apabila ada hotel lain yang



lebih rendah harganya/sesuai dengan batas tertinggi


menurut SBM dan hotel tersebut berada dekat dengan



hotel tempat pimpinan menginap maka staf tersebut



dianjurkan untuk memilih menginap pada hotel yang


lebih rendah harganya/sesuai dengan ketentuan SBM.






41

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya



Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)







1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD


2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat



pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi


Tempat Tujuan Perjalanan Dinas



3. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana



tercantum dalam Lampiran IX pada PMK Nomor 113/PMK.05/2012


4. Hasil swab atau PCR tes Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai



Kop Surat dan/atau stempel


5. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti



pembayaran moda transportasi lainnya seperti bukti tiket damri/



struk taksi online/ struk pembelian bensin/ tol, dll (dilampirkan dalam


bentuk bukti pembayaran asli ditempel pada kertas A4).






Contoh Format Kelengkapan Berkas



Perjalanan Dinas:



http://tiny.cc/KelengkapanBerkasPerjadin




42

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya



Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)







1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4. Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh



badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.



Dengan ketentuan:


a. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,



dapat menyewa kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



(SBM). Wajib melampirkan bukti pertanggungjawaban sewa


kendaraan berupa:



kuitansi yang berlogo rental kendaraan



fotocopy STNK



fotocopy SIM pengemudi/sopir


fotocopy NPWP perusahaan rental/pengemudi



foto timestamp bersama kendaraan dengan ketentuan terlihat



nomor plat mobil, sopir, dan yang bersangkutan melakukan


perjalanan dinas (pelaksana SPD)





43