E-book Panduan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai di Lingkungan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi_byGita Pertiwi_

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya



Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)







1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4. Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
a. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,
b. Apabila pada lokasi tidak terdapat perusahaan rental kendaraan
atau menggunakan sewa kendaraan milik perseorangan, maka

wajib melampirkan bukti dokumen pertanggungjawaban berupa:



kuitansi biasa yang dilengkapi cap dan tanda tangan penyedia


jasa



surat pernyataan (*terlampir pada link)



fotocopy STNK



fotocopy SIM pengemudi/sopir


fotocopy NPWP pribadi sopir



contact person sewa kendaraan milik perseorangan yang



dapat dihubungi untuk konfirmasi bukti sewa kendaraan


foto timestamp bersama kendaraan dengan ketentuan terlihat



nomor plat mobil, sopir, dan yang bersangkutan melakukan



perjalanan dinas (pelaksana SPD)









44

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya



Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)








1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4. Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
a. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,
b. Apabila pada lokasi tidak terdapat perusahaan rental kendaraan
7. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, seperti bill
hotel/ kuitansi hotel, invoice hotel, dll. Apabila pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas menginap pada rumah



keluarga/kenalan, pegawai tersebut diberikan biaya penginapan


sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan SBM



dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa:



foto timestamp dengan ketentuan terlihat wajah, rumah, dan



pemilik rumah


fotocopy identitas/KTP pemilik rumah



nomor telepon pemilik rumah



8. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan


Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK



paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas



dilaksanakan.








45

Ketentuan Kelengkapan Pertanggungjawaban Biaya



Perjalanan Dinas Jabatan (SPJ)







1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD
2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
3. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana
4. Hasil swab atau PCR Covid-19 beserta kuitansi asli yang disertai Kop
5. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
6. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota
a. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi yang melalui perjalanan darat,
b. Apabila pada lokasi tidak terdapat perusahaan rental kendaraan
7. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, seperti bill
8. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
9. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari
harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap
(dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas


yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung


jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.




















































46

Direktorat Promosi dan Pemasaran



Produk Unggulan Desa, Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi