i KATA PENGANTAR PEMERINTAH DESA Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya KKN Untag di desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik. Kami sebagai pemangku desa Bening sangat berterimakasih kepada panita KKN Untag yang telah memilih desa Bening sebagai salah satu desa terpilih tujuan KKN. Dengan kedatangan mahasiswa – mahasiswi KKN Untag sangat membantu sekali di desa kami dengan programprogramnya yang membangun juga bisa memberikan serta dapat memecahkan masalah yang ada di desa kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dosen penamping lapangan, juga kepada adik-adik mahasiswa – mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata yang ada di desa Bening, kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto Mojokerto 07 Juli 2023 Kepala Desa Bening Hj. Sarji
ii PRAKATA PENULIS Puji syukur kepada tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan buku profil desa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2023 di Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ini dengan baik. Pembuatan buku profil desa ini di susun atas kondisi ataupun situasi secara nyata yang ada di desa, pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan dimulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023. Pastinya dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari segenap pihak yang ada, Oleh karena itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2. Aris Heri Andriawan, S.T., M.T., selaku Ketua LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 3. Mochammad Fredy S.pd. M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 4. Bapak Hj. Sarji, selaku Kepala Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto
iii 5. Segenap perangkat Desa Bening yang telah memberikan pengetahuan, motivasi, serta nasehat yang sangat berguna bagi kami kedepannya 6. Seluruh masyarakat Desa Bening yang telah berperan secara penuh dalam mendukung pelaksanaan program kerja hingga dapat berjalan dengan sangat baik. 7. Teman – Teman dari Kelompok Reguler 5 yang telah meluangkan waktunya serta bersemangat dalam menyelesaikan buku profil desa ini dengan baik. Dalam penyusunan buku profil desa ini kami menyadari bahwasanya masih sangat jauh untuk dikatakan sangat sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka untuk menerima sebuah saran ataupun kritikan yang nantinya bisa membangun serta memotivasi kami dalam kesempurnaan buku profil desa ini. Demikian penutup dari kami, pembuatan buku profil desa ini harapannya bisa berguna serta bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat baik dalam pelaksanaan secara langsung ataupun tidak langsung
iv Mojokerto, 07 Juli 2023 Tim KKN Reguler 5 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PEMERINTAH DESA................. i PRAKATA PENULIS ......................................................... ii BAB 1..................................................................................... 1 PENDAHULUAN ............................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................... 1 1.2 Tujuan Profil Desa.................................................... 3 1.3 Sejarah Desa............................................................... 4 1.4 Legenda dan Asal–Usul Desa ................................. 5 1.5 Perkembangan Sejarah Desa .................................. 6 1.6 Tokoh-tokoh Berpengaruh di Desa....................... 7 1.7 Lokasi Geografis Desa ............................................. 8 1.8 Kondisi Demografi Desa ....................................... 10 1.9 Iklim dan Cuaca ...................................................... 14 1.10 Sumber Daya Alam Desa..................................... 15 1.11 Potensi Lingkungan dan Konservasi Alam ..... 16 BAB II.................................................................................. 26 2.1 Sosial Budaya........................................................... 26 2.1.1 Penduduk .......................................................... 26 2.1.2 Bahasa................................................................. 26 2.1.3 Agama................................................................. 26 2.1.4 Adat Istiadat...................................................... 27
vi 2.2 Infrastruktur............................................................. 27 2.2.1 Transportasi ...................................................... 27 2.2.2 Air bersih........................................................... 27 2.3.4 Energi listrik ..................................................... 28 2.4 Layanan..................................................................... 29 2.4.1 Pendidikan ........................................................ 29 2.4.2 Kesehatan .......................................................... 29 2.4.3 Perekonomian................................................... 29 2.4.4 Telekomunikasi................................................ 30 BAB III ................................................................................ 31 3.1 Pelayanan kepemerindatahan .............................. 31 3.1.1 Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa . 31 3.1.2 Ruang Lingkup Pelayanan Publik................ 33 3.1.3 Tantangan Pelayanan Publik di Desa.......... 35 3.1.4 Potret Permasalahan Pelayanan Publik di Desa ............................................................................. 37 3.2 Program desa BUMDES......................................... 42 3.3. Bank Sampah..................................................... 44 3.4 Lembaga PKK .......................................................... 46 3.5 Kelompok UMKM.................................................. 48 3.6 Kelembagaan Masyarakat ............................... 54 BAB IV ................................................................................ 59 4.1 Potensi Ekonomi ..................................................... 59
vii Kesimpulan........................................................................ 69
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang KKN memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dengan masyarakat desa selama periode tertentu. Pembuatan profil desa menjadi langkah awal yang penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang desa tersebut. Dengan mengumpulkan informasi tentang karakteristik desa, seperti demografi, geografi, sosial, ekonomi, dan budaya, mahasiswa dapat memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa tersebut. Profil desa membantu mahasiswa KKN dalam merencanakan program-program yang tepat sasaran. Dengan mengetahui kebutuhan dan potensi desa yang terungkap dalam profil, mahasiswa dapat merumuskan program KKN yang relevan dan efektif. Misalnya, jika profil desa menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, maka program KKN dapat difokuskan pada upaya peningkatan akses pendidikan atau pengembangan program pendidikan informal di desa tersebut.
2 Profil desa membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang pembangunan di desa tersebut. Dengan menganalisis data dan informasi yang terkumpul, mahasiswa KKN dapat mengidentifikasi masalah-masalah seperti infrastruktur yang kurang memadai, ketersediaan air bersih yang terbatas, atau rendahnya akses terhadap layanan kesehatan. Di sisi lain, profil desa juga dapat mengungkapkan potensi dan peluang pembangunan, seperti sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, potensi pariwisata, atau kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan. Pembuatan profil desa dalam KKN melibatkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, mahasiswa dapat mengumpulkan informasi dari perspektif masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan mengakomodasi aspirasi mereka dalam profil desa. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa profil desa mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat, sehingga program KKN dapat menjadi lebih relevan dan berkelanjutan. Profil desa menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Data dan informasi yang terkandung dalam profil desa memberikan landasan yang solid bagi
3 pemerintah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Profil desa juga memungkinkan evaluasi dampak program KKN dan pengembangan program lanjutan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan di desa tersebut. Melalui pembuatan profil desa selama KKN, mahasiswa dapat memahami desa secara holistik, mengidentifikasi masalah dan potensi pembangunan, serta merencanakan program yang sesuai. Dengan demikian, profil desa menjadi instrumen yang berharga dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. 1.2 Tujuan Profil Desa • Tujuan utama dalam pembuatan profil desa adalah untuk memahami konteks desa secara menyeluruh. Mahasiswa KKN berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang demografi, geografi, sosial, ekonomi, budaya, serta tantangan dan potensi yang ada di desa tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks desa, mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan KKN yang relevan dan efektif
4 • Pembuatan profil desa membantu mahasiswa KKN dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh desa tersebut. Melalui analisis data dan informasi yang terkumpul, mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah seperti infrastruktur yang kurang memadai, kesehatan dan pendidikan yang kurang berkembang, kemiskinan, pengangguran, atau masalah lingkungan. Dengan mengetahui masalah-masalah ini, mahasiswa dapat merancang program-program KKN yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. 1.3 Sejarah Desa Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Bening juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam rincian di bawah ini.
5 1.4 Legenda dan Asal–Usul Desa Sejarah atau asal usul Desa Bening tempo dulu belum dibukukan dan tidak ada yang memiliki catatan tentang perkembangan atau sejarah terjadinya Desa Bening. Dari penelusuran tim penyusun yang mencari tahu dari pada tetua dan/atau mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih hidup, di peroleh gambaran secara singkat terbentuknya Desa Bening. Termasuk beberapa pepunden yang diyakini oleh masyarakat sebagai orang pertama kali babat alas di Desa Bening yang tersebar di tiap-tiap dusun. Sebelum tahun 1930 dusun-dusun belum bergabung menjadi satu, dusun-dusun tersebut memiliki Kepala Desa sendiri. Atas inisiatif dari Lurah yang dianggap lebih tua muncullah suatu pemikiran untuk bergabung menjadi satu kelurahan (desa) setelah melalui beberapa tahapan dan pertemuan di peroleh kesepakatan untuk bergabung menjadi satu desa. Sejak tahun 1930 desa Bening terdiri dari 8 dusun dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun kronologi pimpinan/Kepala Desa Bening yaitu: No Periode Tahun Kepala Desa yang Menjabat
6 1 1930 – 1982 SOETOMO 2 1983 – 1993 H. ABDUL JALAL, BA 3 1994 – 2002 SUKADI 4 2002 – 2013 H. SARJI 5 2013 – 2019 KOIRI, S.Sos 1.5 Perkembangan Sejarah Desa No. Kepala Desa Capaian Pembangunan 1 SOETOMO ❖ Merintis Jalan Desa ❖ Balai Desa 2 H. ABDUL JALAL, BA ❖ Rehab Balai Desa ❖ Aspal Jalan Desa 3 SUKADI ❖ Jalan Desa ❖ Jalan Sawah ❖ Gedung TK 4 H. SARJI ❖ Pembangunan Balai Desa ❖ Drainase ❖ Pembangunan TPT ❖ Pembangunan Gedung PKK ❖ Pembangunan Gedung BPD ❖ Aspal Jalan Desa ❖ Pembangunan Gedung
7 TK ❖ Pembangunan Gedung Polindes 5 KOIRI, S.Sos ❖ Rehab Kantor Balai Desa ❖ Jalan Usaha Tani ❖ Aspal Jalan Desa ❖ Drainase ❖ Jalan Beton Lingkungan Desa ❖ Gapura Desa Versi Majapahit ❖ Pembangunan TPT ❖ Rehab Polindes ❖ Pembangunan Posyandu ❖ Pemasangan LPJU 1.6 Tokoh-tokoh Berpengaruh di Desa Sejak tahun 1930 desa Bening terdiri dari 8 dusun dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun kronologi pimpinan/Kepala Desa Bening yaitu: No Periode Tahun Kepala Desa yang Menjabat 1 1930 – 1982 SOETOMO 2 1983 – 1993 H. ABDUL JALAL, BA 3 1994 – 2002 SUKADI
8 4 2002 – 2013 H. SARJI 5 2013 – 2019 KOIRI, S.Sos 1.7 Lokasi Geografis Desa Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Desa Bening merupakan satu dari delapan belas desa yang ada di kecamatan Gondang dengan kondisi geografis sebagai berikut: A. Batas Wilayah Desa Bening menurut data Statistik dengan alat ukur GPS berada pada 1120 27’ 24,4” (bujur) dan 70 36’ 30,6” (lintang), dengan batas-batas desa sebagai berikut: 1. Sebelah Utara: Desa Karangkuten Kecamatan Gondang 2. Sebelah Timur: Desa Pohjejer Kecamatan Gondang 3. Sebelah Selatan: Desa Jatidukuh Kecamatan Gondang 4. Sebelah Barat: Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo
9 Iklim Desa Bening, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bening Kecamatan Gondang. B. Kondisi Geografis Desa Bening merupakan salah satu desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur memilik luas 360,594 Ha, yang terdiri dari: 1. Sawah : 244,354 Ha 2. Tegal Kering : 53,890 Ha 3. Pekarangan : 60,000 Ha 4. Kuburan : 1,850 Ha 5. Lain-lain : 0,500 Ha C. Orbitasi/jarak dari Pemerintahan Desa 1. Pemerintah Desa ke Kecamatan : 5,7 km 2. Pemerintah Desa ke Kabupaten : 21,6 km 3. Pemerintah Desa ke Ibukota Provinsi : 72,3 km 4. Pemerintah Desa ke Ibukota Negara : 754,5 km
10 1.8 Kondisi Demografi Desa A. Jumlah Penduduk Rincian jumlah penduduk Desa Bening sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki 2.384 jiwa Perempuan 2.380 jiwa 2. Jumlah KK KK 1.462 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Bening mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut: Islam 4.752 jiwa Kristen 9 jiwa Katholik 0 jiwa Budha 0 jiwa Hindu 3 jiwa 4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan
11 Mata pencaharian penduduk di Desa Bening sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini: Petani/Buruh Tani 1.047 jiwa Wiraswasta/Pedagang 748 jiwa Pegawai/Karyawan Swasta 337 jiwa TNI/POLRI 2 jiwa PNS 14 jiwa Guru/Dosen 7 jiwa Kepala/Perangkat Desa 16 jiwa Mengurus Rumah Tangga 670 jiwa Pelajar/Mahasiswa 290 jiwa Belum/Tidak Bekerja 1.332 wa 5. Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA
12 sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut: Belum/Tidak Bersekolah 890 jiwa Belum Tamat SD 570 jiwa SD/Sederajat 1.759 jiwa SLTP 912 jiwa SLTA 553 jiwa DIPLOMA I/II/III 17 jiwa S I 42 jiwa S II 1 jiwa S III 1 jiwa Dari data di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Bening hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan
13 mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Bening, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Bening baru tersedia di tingkat pendidikan Sekolah Dasar, sementara untuk pendidikan tingkat pertama ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Bening yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Bening. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang. Dengan uraian yang telah dipaparkan diatas yang ditinjau dari segi kependudukan. Bahwa Desa Bening merupakan desa yang berklasifikasi penduduk mayoritas dengan tingkat ekonomi lemah tingkat pendidikan
14 rendah dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani dan buruh. Adapun jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Bening menurut Basis Data Terpadu Tahun 2019 terdiri dari 469 KK. 1.9 Iklim dan Cuaca Keterangan awal musim kemarau di indonesia ini, di bawah ini. Keterangan simbol cuaca • Suhu Udara dengan satuan °C • Kelembapan Udara dengan satuan % • Kecepatan Angin dengan satuan km/jam • Arah Angin (dibaca: dari) Keterangan simbol arah angin
15 • N (Utara) • NE (Timur Laut) • E (Timur) • SE (Tenggara) • S (Selatan) • SW (Barat Daya) • W (Barat) • NW (Barat Laut) Suhu udara di wilayah dataran rendah berkisar antara 20°–34 °C, sedang di wilayah dataran tinggi suhu udara bernilai kurang dari 19 °C. Wilayah Kabupaten Mojokerto beriklim kering dan basah (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Mojokerto berlangsung pada periode Mei-Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan di wilayah ini berlangsung pada periode November– April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 300 mm per bulan. Curah hujan di wilayah Kabupaten Mojokerto berkisar pada angka 1.300–1.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80– 140 hari hujan per tahun 1.10 Sumber Daya Alam Desa Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya perbatasan dengan wilayah Kabupaten. Pada umumnya ketinggian
16 wilayah kecematan Gondang memiliki rata-rata berada <500m di atas permukaan laut, pada desa Bening memiliki bentang alam yang bervariasi, dimana sangat kaya akan sumber daya alam yaitu mempunyai tanah yang subur terutama untuk bagian desa Bening. menyebabkan masyarakat desa Bening memilih perkerjaan dan usaha perkebunan. tumbuhan yang sering di tanam pada warga desa Bening, seperti Jagung, Tebu, Cabai, Bawang, dan dll. Merupakan penyangga utama dalam hal perkebunan seperti jagung. 1.11 Potensi Lingkungan dan Konservasi Alam Berdasarkan letak geografis alam dari Desa Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, potensi lingkungan yang bisa diraih dari desa bening ialah keragaman dari desa tersebut, dimana potensi ini masih asri karena minim pembangunan yang berkonstruksi besar dan menyebabkan polusi. Di dalam desa bening sendiri masih didominasi wilayah pertanian yang luas dan besar oleh karena itu potensi lingkungan di desa bening sangatlah bagus. Dalam potensi lingkungan di desa bening yang masih bagus, para masyarakat desa bening memanfaatkannya mulai dari berwirausaha dengan mengambil bahan dasar dari desa bening sendiri seperti bisnis madu, pabrik tahu, sayur sayuran serta umkm makanan. Dari sini terlihat bahwa potensi lingkungan dari desa bening masih sangat asri dan jernih, dikarenakan mayoritas masyarakat desa Bening
17 masih menyelaraskan dengan alam desa sendiri. Lalu konservasi alam di desa Bening sudah berjalan sangat baik dikarenakan pihak struktur desa sudah melakukan pembenahan atau menciptakan pengurus pengurus seperti pengurus bank sampah, dari lahirya pengurus bank sampah ini, aliran sampah yang seharusnya melimpah kini sudah teratur dan sudah dioalah dan pilah oleh pengurus bank sampah. Konservatif alam yang sudah dilakukan oleh para pengurus bank sampah ialah mensosialisasikan terkait bahaya sampah dan pengolahan dan pembiayaan bank sampah. Hal hal yang dilakukan mulai menjual nilai ekonomi dari sampah, dengan menilai sampah yang seharusnya tidak ada nilai jual lagi, melainkan dibuat untuk dinilai atau dihargai lagi. Maka para masyarakat desa bening bisa menjaga dan menkonservatif alam lebih optimal dengan adanya pengurus bank sampah Masalah Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Bening yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan
18 usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan atau tidak terakomodasi. Semua pandangan yang muncul diinventarisir dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tabel Bidang dan Permasalahan No Bidang Masalah 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Penetapan dan penegasan batas desa belum jelas. 2. Pendataan desa selalu beubah-ubah dan kurang terupdate optimal. 3. Penyusunan tata ruang desa kurang maksimal. 4. Penyelenggaraan
19 musyawarah desa kurang maksimal. 5. Pengelolaan informasi desa kurang optimal. 6. Penyelenggaraan perencanaan desa kurang optimal. 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa kurang maksimal. 8. Penyelenggaraan kerjasama antar desa belum ada. 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa belum maksimal. 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, yaitu jalan, prasarana jalan, jembatan, tembok penahan jalan, belum memadai. 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu: MCK, gedung Polindes, peralatan dan
20 perlengkapan posyandu belum memadai. 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu: APE PAUD, gedung PAUD, sarana parasarana PAUD. 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu: saluran irigasi, dam, jalan pertanian belum memadai. 5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu: penanaman pohon, tanaman obat belum maksimal. 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan, yaitu: pembinaaan administrasi belum maksimal. 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, yaitu: pos kamling dan peralatan keamanan belum
21 memadai. 3. Pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu: kegiatan hari besar agama belum optimal. 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga, yaitu: gedung olahraga, peralatan dan sarana olah raga masih minim. 5. Pembinaan lembaga adat, yaitu: bersih desa belum optimal. 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, yaitu: pembinaan dan peralatan belum maksimal. 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, yaitu: seperti pengelolaan pertanian, pelatihan kewirausahaan belum ada. 2. Pengelolaan dan administrasi BUMDesa yang belum tertata dengan baik. 3. BUMDesa yang masih belum mampu menunjang
22 peningkatan PADesa 4. Pelatihan teknologi tepat guna, yaitu: seperti pembuatan pupuk organik belum maksimal. 5. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, belum maksimal. 6. Peningkatan kapasitas masyarakat; belum maksimal. Potensi Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Bening. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Bening memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Potensi yang dapat digali melalui proses partisipatif
23 dapat digambarkan sebagai berikut: a) Sumber Daya Alam 1. Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal. 2. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal 3. Wilayah Desa Bening sangat baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, bebek, dan ternak lain, mengingat banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut, sedangkan bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan. 4. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik. 5. Adanya usaha ternak lebah madu yang hanya dilakukan oleh beberapa penduduk. b) Sumber Daya Manusia
24 1. Silkus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya. 2. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang ideal untuk mendukung pembangunan desa. 3. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi. 4. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa. 5. Masih terdapat tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. 6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga. 7. Masih adanya swadaya masyarakat untuk kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. 8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
25 9. Adanya kader kesehatan yang cukup memadai, dari bidan/mantri desa sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun . 10. Adanya penduduk yang mampu membuat kerajinan permeubelan kayu, las, pembuatan gerabah dari bahan bambu. 11. Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.
26 BAB II 2.1 Sosial Budaya 2.1.1 Penduduk Desa Bening memiliki populasi penduduk yang beragam, dengan mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Jawa atau suku-suku lain yang mendiami wilayah tersebut. 2.1.2 Bahasa Bahasa Jawa atau bahasa daerah setempat umumnya digunakan sehari-hari oleh penduduk desa. Namun, Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi yang digunakan di seluruh Indonesia. 2.1.3 Agama Mayoritas penduduk di Indonesia, termasuk di Desa Bening, menganut agama Islam. Desa Bening juga memiliki kehidupan agama yang aktif. Selain mendirikan masjid sebagai tempat ibadah, masyarakat Desa Bening juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama, dan kegiatan sosial yang berhubungan dengan keagamaan. Agama menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bening.
27 2.1.4 Adat Istiadat Desa Bening memiliki tradisi dan adat istiadat khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pertunjukan seni dan kegiatan kesenian sering diadakan dalam acara-acara adat, perayaan keagamaan, atau festival desa. Hal ini memperkuat identitas budaya masyarakat Desa Bening dan memperkaya kehidupan sosial mereka. 2.2 Infrastruktur 2.2.1 Transportasi Desa Bening memiliki infrastruktur transportasi yang tergantung pada kondisi geografis dan jaringan jalan. Desa ini dapat dijangkau melalui jalan raya utama atau jalan setempat. Kendaraan umum seperti bus, taksi, dan ojek mungkin tersedia untuk melayani kebutuhan transportasi penduduk. Namun, penting untuk dicatat bahwa frekuensi dan ketersediaan kendaraan umum dapat bervariasi tergantung pada waktu dan kebutuhan penduduk. 2.2.2 Air bersih Pasokan air bersih di Desa Bening berasal dari berbagai sumber seperti mata air, sumur, atau sistem pipa terpusat. Meskipun demikian,
28 perlu diingat bahwa sistem distribusi air mungkin tidak merata di seluruh desa. Beberapa rumah tangga mungkin masih mengandalkan sumber air tradisional seperti sumur atau sungai. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan memperluas infrastruktur pengolahan air terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 2.3.4 Energi listrik Ketersediaan listrik di Desa Bening bergantung pada infrastruktur kelistrikan. Sebagian besar desa di Indonesia telah teraliri listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan desa ini kemungkinan juga memiliki akses listrik. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas dan stabilitas pasokan listrik dapat bervariasi tergantung pada kondisi jaringan dan pemadaman listrik yang mungkin terjadi. Pemerintah dan PLN terus melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur listrik untuk memastikan ketersediaan listrik yang lebih baik di desadesa, termasuk Desa Bening.
29 2.4 Layanan 2.4.1 Pendidikan Desa Bening memiliki lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga lembaga pendidikan non-formal seperti Taman KanakKanak (TK) atau lembaga kursus yang dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penduduk desa. 2.4.2 Kesehatan Fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik desa tersedia di Desa Bening untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada penduduk. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dapat bervariasi. Kadangkadang,masyarakat Desa Bening juga harus mengandalkan fasilitas kesehatan yang terletak di kota terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih spesialis. 2.4.3 Perekonomian Mata pencaharian penduduk Desa Bening didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan pekerjaan informal lainnya. Beberapa
30 penduduk juga bekerja di sektor industri atau berdagang. 2.4.4 Telekomunikasi Layanan telekomunikasi seperti telepon seluler dan akses internet tersedia di Desa Bening. Namun, cakupan jaringan dan kecepatan internet mungkin terbatas tergantung pada perkembangan infrastruktur telekomunikasi di desa ini. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kecepatan internet di desa-desa termasuk Desa Bening.
31 BAB III 3.1 Pelayanan kepemerindatahan 3.1.1 Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UndangUndagn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan
32 pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa. Karena dengan pemberian hak otonomi tentu juga melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta desa "seolaholah" terlepas dari pengawasaan dan pembinaan pemerintah kabupaten/provinsi maupun lembaga pengawas pemerintah lainnya. Sama hal nya dengan instansi pemerintah lain, maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
33 3.1.2 Ruang Lingkup Pelayanan Publik Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pengertian masing-masing lingkup secara eksplisit telah disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun APBDes. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya. Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaanya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian
34 atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya. Sedangkan pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Adapun contohnya, surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang di tanda tangani dan diregister kepala desa hingga camat setempat, surat keterangan desa sebagai pengantar untuk persyaratan administrasi kependudukan, administrasi pelaporan penggunaan dana desa yang secara terbuka juga harus diumumkan pemerintah desa, pembuatan surat keputusan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dan lain-lain.
35 Terkhusus dalam pelayanan administratif, pemerintah desa memiliki peranan penting hampir untuk setiap sektor. Tidak saja kepengurusan adminduk yang memerlukan pengantar atau surat keterangan dari kantor desa bahkan sering ditemui untuk pengurusan dokumen perizinan, pengurusan administrasi pertanahan, pengurusan administrasi kesehatan dan pendidikan juga harus dilengkapi persyaratan tersebut. 3.1.3 Tantangan Pelayanan Publik di Desa Sebagai instansi penyelenggaran layanan, tentu pemerintah desa juga harus bersiap diri. Maka pemerintah desa juga wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, membuat maklumat pelayanan, menempatkan petugas/pelaksana layanan yang mumpuni atau berkompeten, menyediakan sarana/prasaran dan/atau fasilitas pelayanan publik, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan dan tentu saja juga harus memberika pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
36 Tentu tidak mudah dalam sekejap memenuhi kewajiban tersebut. Dengan segala keterbatasan tentu akan banyak tantangannya, mulai dari mindset masyarakat yang cenderung konservatif, akses informasi yang masih terbatas, pengembangan kompetensi petugas kadang sulit dilakukan karena kondisi teknis dan lain-lain. Maka dari itu perlu adaptasi yang cepat dan reformasi birokrasi komperehensif untuk bisa menundukkan tantangan tersebut. Dan peran kepala desa menjadi sangat vital untuk bisa mewujudkan pemerintah desa sebagai penyelenggara layanan yang visioner dan inovatif. Sebagai bentuk atensi maka pemerintah pusat menganggarkan pembiayaan berupa dana desa, melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang dari pemerintah daerah hingga kementerian, bahkan pemerintah daerah hingga pusat sering mengadakan lomba desa dengan beragam kategori dan pelabelan sebagai pemantik setiap desa di Indonesia bisa menunjukkan eksistensi dan peranan penting dalam pembangunan bangsa.
37 Lalu, apa tantangan utama penyelenggaraan pelayanan publik pemdes? Dari banyak tantangan dan kendala maka berdasarkan pengalaman Ombudsman Babel dalam menangani laporan untuk wilayah desa, tantangan utamanya adalah kompetensi SDM pada pemerintah desa. Regulasi yang makin beragam dan perkembangan teknologi informasi menjadikan ekspektasi masyarakat desa terhadap pelayanan juga kian tinggi. Atas dasar inilah kemudian para petugas pelayanan di desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa yang terdiri dari kepala seksi dan kepala lingkungan hingga ketua RT juga wajib memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan memahami segala regulasi terkait terutama dalam hal pengambilan keputusan/tindakan maupun kebijakan di desa. Sebab jika tidak sesuai regulasi maka tidak saja pelayanan yang berpotensi maladministrasi namun bisa saja digugat hingga pengadilan. 3.1.4 Potret Permasalahan Pelayanan Publik di Desa Peran pemerintah desa sebagai instansi penyelenggara layanan sangat sentral maka harus pula diimbangi dengan pengembangan kompetensi para petugas
38 layanannya. Para pengguna layanan juga akan terpenuhi hak-haknya untuk pelayanan berkualitas dengan adanya petugas yang berkompeten. Rasanya tidak mungkin kewajiban membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan bisa dilakukan jika petugas layanan sendiri tidak tahu aturan terkait pelayanan publik. Namun perlu juga dipahami bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan pun punya peran sebagai pengawas layanan. Bentuk peran masyarakat adalah dengan membuat laporan melalui kanal aduan internal penyelenggara yang tersedia atau melalui lembaga pengawas seperti Ombudsman. Maka dari itu, pemerintah desa juga diharapkan tidak memandang aduan masyarakat sebagai sesuatu yang buruk atau negatif dan hanya mengganggu. Justru dengan aduan tersebut maka kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bisa dilakukan. Menurut data Ombudsman RI pada tahun 2020, permasalahan desa yang diadukan ke mencapai 286 aduan dan untuk sebaran di
39 wilayah Babel ada sekitar 24 aduan yang masuk sampai tahap pemeriksaan, dengan instansi terlapor meliputi pemerintah desa dan BPD. Dari data juga terlihat bahwa laporan terkait pelayanan desa dalam tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Terhadap lingkup layanan yang dilaporkan didominasi lingkup layanan administratif. Laporan yang sering disampaikan ke Ombudsman meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu ketua RT. Jenis permasalahan ini cenderung dilaporkan pasca pilkades selesai dilaksanakan dan bergantinya kepala desa. Sama halnya juga dengan pemilihan anggota BPD yang dilaporkan karena diduga proses pemilihannya tidak sesuai prosedur. Untuk permasalahan lainnya yaitu, dugaan tidak memberikan layanan kepada masyarakat berupa permohonan informasi terkait proyek tertentu yang menggunakan dana desa, dugaan adanya konflik
40 kepentingan pemerintah desa dan BPD terhadap masuknya investor ke desa dengan membuat kesepakatan tanpa musyawarah dengan masyarakat, dugaan permintaan imbalan berupa uang terhadap pelayanan surat pernyataan penguasaan fisik tanpa ada regulasi jelas yang mendasarinya, dugaan petugas yang tidak berkompeten terhadap pemberian penjelasan ke masyarakat terhadap produk layanan tertentu, dugaan penyalahgunaan wewenang aparat desa atau BPD terhadap pemberian suatu bantuan tertentu kepada masyarakat yang cenderung berpihak maupun diskriminatif, dugaan perbuatan tidak patut pejabat desa baik pada pemerintah desa maupun BPD dalam melayani masyarakat dan lain sebagainya. Terhadap ragamnya laporan di wilayah Babel ada beberapa faktor yang kemudian membuat masyarakat desa merasa pelayanan di desa kurang maksimal, yaitu sering ditemukan bahwa belum utuhnya pemahaman penyelenggara layanan di desa terhadap regulasi yang ada, merasa superior karena menjadi pejabat di desa sehingga pelaksanaan kewenangan tidak mempertimbangkan AUPB dan asas-asas
41 penyelenggaraan layanan publik dan tidak dilakukan pengadministrsian yang baik terhadap proses pelayanan. Perlu atensi khusus untuk meminimalisir maladministrasi pelayanan di desa. Tanggung jawab tersebut tidak saja melekat kepada pejabat desa sebagai petugas layanan. Namun optimalisasi peran pembinaan dari pemerintah kabupaten hingga pusat sangat penting untuk mengupgrade kompetensi para petugas layanan di desa. Tentu saja terhadap teknisnya harus tetap memperhatikan adat istiadat, kearifan lokal dan kondisi desa tersebut. Dan perlu dijadikan catatan, semakin meningkatnya aduan layanan oleh masyarakat desa maka belum tentu pelayanan di desa juga buruk karena bisa jadi ini indikator bahwa masyarakatnya sudah mulai memahami bahwa peran aktif masyarakat sangat penting demi peningkatan layanan publik. Harapan kita tentu adalah bagaimana penyelengaran pelayanan dan pengguna layanan di desa bisa sama-sama memahami tugas dan
42 fungsinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Makin baik layanan di desa maka akan menunjukkan kualitas desanya. 3.2 Program desa BUMDES Forum BUMDes Dibentuk untuk Cetak Desa Mandiri di Mojokerto Mojokerto - Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Mojokerto dikukuhkan untuk mencetak desa-desa mandiri. Forum ini diharapkan mampu membantu seluruh pemerintah desa di Bumi Majapahit untuk memajukan BUMDes masing-masing. Forum BUMDes Kabupaten Mojokerto dikukuhkan Bupati Ikfina Fahmawati di Aula SMKN I Dlanggu. Forum ini beranggotakan 16 orang yang sudah terbukti mampu memajukan BUMDes di desanya masing-masing. Sebab BUMDes yang mereka kelola selama ini menyumbang pendapatan ke desa, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Di acara ini, Bupati Ikfina juga membuka pelatihan manajemen BUMDes yang diikuti 100 peserta. Terdiri dari direktur dan bendahara dari 33 BUMDes di Kabupaten Mojokerto, 16 anggota Forum BUMDes Kabupaten Mojokerto, serta 18