E-Book Hak Kewajiban dan larangan

E-BOOK

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI BPK

E-BOOK

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah
satu lembaga negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan
beranggotakan 9 orang anggota, dengan 1 orang
merangkap ketua dan 1 orang merangkap
sebagai wakil ketua. Pelaksanaan tugas BPK
dibantu oleh Aperatur Sipil Negara yang terdiri
atas PNS dan PPPK. Pelaksana BPK diberikan
hak, kewajiban dan larangan yang diatur baik
dalam peraturan pemerintah maupun peraturan
BPK. Sebagai pelaksana BPK sangat penting
untuk mengetahui hak, kewajiban dan larangan
karena terkait mengenai tanggung jawab
pekerjaan dan kesejahtraan dari pihak pegawai.

BUKU HAK KEWAJIBAN DAN

LARANGAN PEGAWAI BPK

DAFTAR ISI

BAB I

HAK
PEGAWAI BPK

Definisi hak pegawai

Menurut KBBI hak adalah kewenangan seseorang untuk melakukan

sesuatu dikarenakan telah diatur oleh undang-undang yang

berlaku. Hak pegawai BPK adalah segala sesuatu yang benar atau

dapat dimiliki dikarenakan telah memenuhi syarat tertentu dan

diatur oleh undang-undang .

Hak pegawai BPK terdiri atas gaji, tunjangan melekat, tunjangan
kinerja, tunjangan pejabat tertentu, honorium, cuti, jaminan
pensiun, jaminan hari tua, pengembangan kompetensi, tapera,
kenaikan pangkat regular, dan karsi karsu.

Remunerasi Pegawai BPK

GAJI PEGAWAI BPK

Gaji adalah kompensasi atau bayaran yang diberikan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada pegawai dikarenakan telah
melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Gaji
pegawai BPK terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat
(struktural, papuan, beras dll.).

A. Gaji Pokok
Gaji Pokok adalah gaji yang diberikan kepada pegawai PNS BPK
yang nilainya berdasarkan atas pangkat, golongandan masa
kerja. CPNS memiliki hakgaji pokok sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari gaji pokok. PNS Besaran gaji pokok dapat dilihat
pada tabel 1.1 Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

https://intip.in/FBDj

B. Tunjangan Melekat
Tunjangan melekat adalah salah satu unsur penghasilan pegawai
BPK yang melekat pada gaji. tunjangan melekat diberikan kepada
pegawai yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menerima
tunjangan tersebut. Tunjangan melekat antara lain sebagai berikut.

1. Tunjangan Beras adalah

tunjangan yang diberikan kepada

pegawai BPK (PNS) dalam bentuk

beras 8.047 per kilogram atau

uang senilai 10 kg beras dengan

nilai Rp 7.242 per kg.

https://bit.ly/34HZgHs

https://intip.in/t53O

2. Tunjangan struktural

adalah tunjangan yang

diberikan kepada pegawai

yang menduduki jabatan

eselon (pimpinan tinggi) pada

organisasi BPK. Tunjangan

struktural diberhentikan

apabila pegawai tersebut

diangkat menjadi jabatan

fungsional.

3.Tunjangan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada
pegawai BPK yang menjabat sebagai pejabat fungsional di

lingkungan kerja BPK. Besaran tunjangan fungsional diatur dalam
peraturan presiden tentang tunjangan fungsional untuk masing-
masing jabatan fungsional.

4.Tunjangan Papua adalah

tunjangan yang diberikan kepada

pegawai BPK yang berada di unit

kerja BPK Provinsi Papua dan Papua

Barat. Besaran tunjangan papua

berdasarkan dari golongan

pegawai yaitu : golongan I sd II

200.000 - 375.000 dan III sd IV

425.000-625.000

5.Tunjangan Pajak dan lain-lain adalah tunjangan yang diberikan
kepada pegawai BPK yang digunakan untuk membayar pajak
penghasilan, perumahan dan potongan lainnya

6. Tunjangan keluarga adalah

tunjangan yang diberikan kepada

pegawai BPK yang telah memiliki

suami/istri. Pegawai yang telah

memiliki keluarga berhak atas

tunjangan istri sebesar 10% dari gaji

pokok untuk maksimal 1 istri dan 2

%/anak. Tunjangan terhadap anak

diberikan maksimal 3 orang dan

berlaku hingga anak berumur 25

tahun (masih bersekolah).

Sdr. Muhammad Ramadan NIP.19932020121003 adalah pegawai BPK
golongan III/d yang memiliki 1 istri dan 4 anak. berumur 14, 17, 21,
dan 22. Sdr. Muhammad Ramadan berhak atas tunjangan keluarga
sebesar.
Gaji Pokok : Rp. 3.306.500

Tunjangan Istri : Rp3.306.500 x 10%
: Rp330.650

Tunjangan Anak : Rp3.306.500 x 2% x 3
: Rp198.390

Total Tunjangan : Rp330.650+Rp198.390
:Rp529.040

TUNJANGAN
PEJABAT TERTENTU

Tunjangan pejabat tertentu adalah tunjangan yang diberikan
kepada PNS yang ditugaskan di Badan Pemeriksa Keuangan yang
terdiri atas pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional dan
pejabat administrasi. Tunjangan pejabat tertentu diatur pada
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan
Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada BPK dan
diatur lagi dalam Keputusan Ketua BPK Nomor 16/K/I-XIII.2/11/2018
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPK sebagai dasar
pembayaran tunjangan .

TUNJANGAN KINERJA

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS BPK
yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan capaian kinerja pegawai.
Pegawai yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja adalah pegawai
yang sedang aktif berkerja di BPK dan tidak mengambil cuti diluar
tanggungan negara. Tunjangan kinerja BPK diberikan setiap bulan
berdasarkan kehadiran dan disiplin sehingga dimungkinkan pegawai
tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau ada pengurangan nilai
tunjangan sesuai dengan tingkat kedisiplinan.

INFOGRAFIS TUKIN

PENGHASILAN LAIN PEGAWAI
BPK

A. HONORIUM

Honorium adalah bayaran yang

diberikan kepada pegawai BPK

untuk melaksanakan kegiatan

yang ditugaskan seperti

menjadi guru, dosen atau

beberapa hal lainnya baik di

internal maupun eksternal

instansi.

B. Uang Pengganti Transport

Setiap Pegawai berhak untuk mengajukan penggantian uang
transport setelah melakukan perjalanan dinas dalam kota, luar
kota dan luar negeri. Penggantian uang transport dapat bersifat
lumpsum (sesuai dengan SBK) dan reimburse sesuai dengan tarif
yang dikeluarkan dengan dibuktikan kwitansi, boardingpass atau
bukti telah melakukan perjalanan

C. Uang harian perjalan dinas

UHPJ adalah upah yang diberikan kepada pegawai BPK setelah
melaksanakan tugas dan dihitung perhari sesuai dengan SBK. Uang
harian perjalanan dinas berbeda-beda berdasarkan lokasi daerah.

D. Uang Saku Rapat atau Konsinyering

Pegawai BPK berhak atas upah setelah menjalankan tugas dari
kantor untuk melaksanakan rapat atau konsinyering sesuai dengan

SBK. Besaran nilai uang saku rapat didasarkan lokasi rapat atau
konsinyering

E. Uang Harian Pemeriksaan
Uang harian pemeriksaan adalah uang yang diberikan kepada
pegawai BPK yang sedang atau telah melaksanakan tugas
pemeriksaan, dihitung perhari sesuai dengan lokasi pemeriksaan.

F. Uang Kegiatan Pemeriksaan Ekternal Pemerintah

Uang kegiatan pemeriksaan adalah uang yang diberikan kepada

pegawai BPK yang melaksanakan pemeriksaan. Besaran uang

kegiatan pemeriksaan didasarkan peran pegawai dalam

pemeriksaan.

G. Uang Lembur

Pegawai BPK yang melaksanakan
pekerjaan diluar jam kerja seharusnya
berhak atas upah lembur apabila
telah bekerja sesuai dengan standar
yang telah ditentukan di SBM.

H. Uang Makan

Uang makan adalah uang yang

diberikan kepada Pegawai BPK

dengan nilai besaran sesuai jumlah

kehadiran dan dibayarkan setiap awal

bulan berikutnya. apabila dalam

pelaksanaan pembayaran uang makan

tidak dilakukan dibulan depan mak

akan dilakukan rapel uang makan

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. tidak hadir kerja
b. sedang melaksanakan perjalanan dinas
c. sedang melaksanakan cuti
d. sedang melaksanakan tugas belajar
e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah

Pada bulan januari terdapat 21 hari kerja, sdr. Afwa arenza
NIP.19972020121007, masuk 18 hari kerja di kantor BPK, 2
hari tidak hadir dan 1 hari melaksanakan perjalanan dinas
keluar kota, sehingga sdr. Afwa Arenza berhak atas uang
makan sebesar.
Tunjangan Beras =Rp37.000x18–(37.000x18x5%)

=Rp632.700

KENAIKAN GAJI
BERKALA

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji PNS setiap 2 tahun

sekali dikarenakan telah memenuhi syarat yang telah diatur di

perundang-undangan. Kenaikaikan pertama untuk golongan I, II, dan

IV dilakukan 2 tahun setelah pengangkatan sebagai PNS, sedangkan

untuk golongan II diberikan 1 tahun setalah pengangkatan lalu

dilanjutkan setiap 2 tahun sekali.

Pada pasal 11 PP No. 7 Tahun 1997 dijelaskan untuk memperoleh

kenaikan gaji berkala sebagai berikut.

1. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk

kenaikan gaji berkala

2. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata

sekurangkurangnya "cukup".

Kenaikan Gaji Berkala akan diproses secara otomatis oleh Biro SDM
dengan berdasarkan kepada dokumen kepegawaian yang ada di
SISDM. Pada kasus yang sangat jarang pegawai akan dihubungi
apabila ada kekurangan data yang diperlukan.

Cuti Pegawai BPK

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkkan dalam
jangka waktu tertentu. Cuti di Badan Pemeriksa Keuangan memiliki
jenis-jenis tertentu berdasarkan dari maksud dan kebutuhan cuti.
Cuti terdiri antara lain sebagai berikut.

CUTI TAHUNAN

Pegawai BPK yang telah bekerja selama 12 bulan berhak
mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja . Hak atas cuti
tahunan yang digunakan dapat ditambah maksimal 12 hari apabila
tempat yang dituju memiliki akses transportasi yang sulit dan dapat
ditambah paling lama 18 hari apabila ada cuti ditahun sebelumnya
yang belum diabmbil. Pegawai BPK berhak atas cuti tahunan
maksimal 24 hari apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak
menggunakan. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan
kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

Sdr. Ramadhan memiliki sisa cuti tahunan pada tahun
2OI8 sebanyak 7 (tuju) hari. Pada akhir tahun 2OI8 yang

bersangkutan mengajukan kembali permintaan cuti
tahunan untuk tahun 2O18 selama 7 (tuju hari) hari kerja.

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
menangguhkan hak atas cuti tahunan untuk tahun 20 18
karena kepentingan dinas mendesak. Dalam hal demikian
maka hak atas cuti tahunan Sdr. Ramadhan pada tahun

2OI9 menjadi 19 hari kerja, termasuk hak atas cuti
tahunan dalam tahun 2OI9

CUTI BESAR

Cuti besar adalah hak cuti pegawai BPK yang telah bekerja paling
singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus. Cuti besar paling lama
diberikan selama 3 bulan dan menghapus cuti tahunan apabila
digunakan pada tahun itu.

Pegawai BPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan lalu
mengajukan cuti besar maka cuti besar tersebut akan dikurangi
d e n g aSnd r . Rcaumt ia d h at anh umneamn i l i k iysains ag c u ttietlaahhu n adni gpuandaaktaanh. u n P e g a w a i
m e n d2aOp aI 8t tskeabna ncyuat ik b7 e(st uajru )s ehtai ar ip. P5a dtaa hauknh i rs et ak ah luin. P2eOnIg8 ayma nbgi l a n c u t i

bersangkutan mengajukan kembali permintaan cuti
besar tidak menghapus hak cuti tahun sebelumnya.

tahunan untuk tahun 2O18 selama 7 (tuju hari) hari kerja.
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
menangguhkan hak atas cuti tahunan untuk tahun 20 18
karena kepentingan dinas mendesak. Dalam hal demikian
maka hak atas cuti tahunan Sdr. Diclqf Pamungkas pada
tahun 2OI9 menjadi selama 19 hari kerja, termasuk hak
atas cuti tahunan dalam tahun 2OI9

CUTI SAKIT

Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang
mengalami keadaan kurang sehat. Cuti sakit harus dibuktikan
dengan surat keterangan dokter. Pegawai BPK yang mengalami sakit
parah dapat diberikan maksimal 1 tahun dan ditambah 6 bulan
apabila diperlukan apbila dapat dibuktikan dengan surat keterangan
tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pegawai BPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit

½u n t u k pSadl irn. gR al ammaad h1 a n( sma teumsi lei kt ei ns igsaahc)ubt iu tl aanh,u ns eadnapnagdkaa nt apheugna w a i y a n g

m e n g a l2aOmIi8 skeebcaenl ay ak ak a7n( t ukjau )r ehnaar i . Pmaednaj aal ak hnikratna h ut un g2aOs I 8 byearnhga k u n t u k
m e n d a pbaetrksaa nn g k uctuatni mseankgi ta j u ksaanmkpeami b aslei mp ebrumhi n t adaann c u t i m e n d a p a t k a n

tahunan untuk tahun 2O18 selama 7 (tuju hari) hari kerja.
p e n g h aPsei ljaanb aPtNYSa nbge rBuepr wa egnaajnigpMoek omkb, etrui knajna nCguatni k e l u a r g a , t u n j a n g a n
p a n g a nmdeanna ntgu ngjuahnkgaannhjaakbaattaasn c u t i t a h u n a n u n t u k t a h u n 2 0 1 8

karena kepentingan dinas mendesak. Dalam hal demikian
maka hak atas cuti tahunan Sdr. Diclqf Pamungkas pada
tahun 2OI9 menjadi selama 19 hari kerja, termasuk hak
atas cuti tahunan dalam tahun 2OI9

Cuti Pegawai BPK

D. CUTI MELAHIRKAN

Cuti melahirkan adalah cuti yang

diberikan kepada pegawai BPK yang

akan melakukan persalinan. Cuti

melahirkan paling lama dapat

siberikan selama 3 bulan kepada

pegawai yang melahirkan anak

pertama hingga ketiga.

Pegawai BPK yang akan melahirkan

anak ke 4 maka akan otomatis

diberikan cuti besar dengan

mengesampingkan ketentuan bekerja

paling singkat 5 tahun.

Selama cuti melahirkan Pegawai BPK berhak untuk mendapatkan
penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
pangan dan tunjangan jabatan

Cuti Pegawai BPK

E. CUTI KARENA ALASAN PENTING

Pegawai BPK yang telah bekerja
selama satu tahun berhak atas cuti
karena alasan penting. Cuti karena
alasa diberikan kepada pegawai yang
ibu, bapak, isteri atau suami, anak,
adik, kakak, mertua, atau menantu
sakit keras atau meninggal dunia dan
melangsungkan perkawinan. Pemberian
cuti karena alasan keluarga sakit
dibuktikan dengan melampirkan surat
keterangan rawat inap dari Unit
Pelavanan Kesehatan.

Cuti karena alasan penting juga dapat

diberikan kepada laki-laki yang

istrinya melahirkan, rumah kebakaran

atau bencana alam. Cuti alasan

penting dapat diberikan paling lama 1

bulan.

Cuti Pegawai BPK

G.CUTI BERSAMA

Cuti bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh presiden dan bersifat
tidak mengurangi cuti tahunan. PNS BPK yang karena jabatannya
tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya
ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan
pada waktu itu.

Nadira adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli
pemeriksa pertama di Badan Pemeriksa Keuangan. Pada bulan
Juni tahun 2OI7 yang bersangkutan tidak diberikan hak cuti
bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri selama 5 (lima) hari
kerja karena ada penugasan. Dalam hal demikian, maka hak
atas cuti tahunan tahun 2OI7 ditambah 5 (lima) hari kerja.

Cuti Pegawai BPK

G.CUTI DILUAR TANGGUNGAN
NEGARA

Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan
kepada pegawai yang telah berkerja paling sedikit 5 tahun
karena alasan pribadi dan mendesak seperti.

1. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas

negara/tugas belajar di dalam/luar negeri

2. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri

3. menjalani program untuk mendapatkan keturunan

4. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus

5. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan

khusus

6. mendampingi merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

Cuti Pegawai BPK

Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara harus
melampirkan surat penugasan atau surat keterangan dokter
spesialis sesuai dengan keperluannya. Cuti di luar tanggungan
negara diberikan paling lama 3 tahun dan ditambah 1 tahun
apabila ada alasan penting untuk memperpanjang. Pengajuan
cuti diluar tanggungan negara paling lama 3 bulan sebelum cuti
dan dapat ditolah dengan pertimbangan tertentu.

JAMINAN PENSIUN

Jaminan pensiun adalah uang yang

diberikan kepada PNS yang telah

mencapai batas masa kerja, dan

berhenti secara hormat tanpa kondisi-

kondisi yang menyebabkan PNS tidak

berhak atas uang pensiun. Uang pensun

diatur dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.



PERLINDUNGAN PEGAWAI BPK

A. JKK dan JKM
Pegawai BPK berhak mendakpatkan perlindungan berupa jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. JKK adalah perlindungan
atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sedangkan Jaminan
Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat
kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Pegawai yang meninggal dalam pelaksanaan kerja maka ahli waris
berhak atas santunan kematian kerja sebesar 60% (enam puluh
persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir dan uang duka 6 kali
gaji terkahir. 2 Anak juga berhak atas beasiswa sebesar 45 juta – 15
juta sesuai dengan tingkat Pendidikan sedangka ahli waris berhak
mendapatkan uang 15 juta untuk apabila pegawai meninggal.

B. Jaminan Kesehatan PNS

Pegawai BPK berhak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti BPJS
serta fasilitas poliklinik umum dan gigi. PNS BPK diwajibkan untuk
menjadi peserta BPJS kesehatan. Iuran yang dibayarkan kepada
BPJS adalah 5% dari gaji yang diterima di mana 3% ditanggung oleh
pemerintah dan 2% ditangung oleh PNS yang bersangkutan

Contoh kasus seorang PNS Golongan ruang III/A
memiliki besaran gaji pokok sebesar Rp 2.579.400,
sehingga diwajibkan membayar 5 % untuk BPJS
Kesehatan dengan rincian pemerintah membayar Rp.
77.382 dan pegawai membayar (potong gaji) Rp 51.588

FASILITAS PEGAWAI BPK

BANTUAN HUKUM

Pegawai BPK yang menghadapi

kasus hukum terkait dengan

pelaksanaan tugas sebagai

pegawai BPK berhak mendapatkan

bantuan hukum. Hal ini termasuk

pendampingan psikologi bagi

pegawai BPK yang ditunjuk sebagai

tenaga ahli atau saksi ahli dalam

persidangan

PELAYANAN KESEHATAN

Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan berhak untuk menggunakan
fasilitas Kesehatan di Klinik BPK baik di Kantor Pusat, Badan
Diklat PKN, Balai Diklat PKN, maupun BPK Perwakilan Provinsi.
Setiap pegawai juga berhak melaksanakan rapid test pada saat
akan melaksanakan pemeriksaan atau tugas tertentu yang
memang membutuhkan rapid test.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

KONSULTASI DAN BIMBINGAN
(LAYANAN KONSELING)

Pegawai BPK berhak untuk

melakukan Konsultasi dan

bimbingan kepada pihak

konselor untuk mendapatkan

pemahaman maupun

menemukan cara mengatasi

keluhan yang dirasakan.

Konsultasi dapat dilakukan

secara offline dibeberapa

wilayah dan dapat dilakukan

secara online sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pegawai.
Konsultasi bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan kepihak-
pihak tidak berkepentingan.

FASILITAS MESS DAN RUMAH
JABATAN

Pegawai BPK dapat (berhak)

menggunakan mess dan rumah jabatan

yang telah disediakan di Perwakilan

Provinsi apabila telah memenuhi

ketentuan dan memang memungkinkan.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

KARSI KARSU

Karsi Karsu adalah kartu identitas suami

istri dilingkungan Badan pemeriksa

Keuangan yang berfungsi untuk

pemudahan pengurusan klaim apabila ada

kejadian tak terduga seperti perceraian,

kematian, dan kasu-kasus tertentu.

TABUNGAN PERUMAHAN

Bantuan tabungan perumahan

merupakan bantuan dana dari hasil

pemotongan gaji yang tidak harus

dikembalikan untuk digunakan oleh PNS

dalam memenuhi kebutuhan uang muka

pembelian rumah sejahtera melalui kredit

pemilikan rumah atau kredit membangun

rumah diatas tanah sendiri, termasuk

untuk biaya-biaya terkait kredit rumah

atau yang dipersyaratkan oleh bank.

PENGHARGAAN

TANDA KEHORMATAN

Pegawai BPK yang berstatus sebagai PNS dan telah menunjukan
kesetiaan, pengabdian, kejujuran, prestasi dan kecakapan dalam
pelaksanaan tugas berhak untuk mendapatkan penghargaan sebagai
berikut.

Pegawai BPK PNS yang telah mengabdi di instansi pemerintahan
selama 10, 20, dan 30 tahun dapat mendapatkan Satyalencana
Karya Satya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
2. Tidak pernah melakukan cuti diluar tanggungan negara kecuali

wanita untuk proses persalinan ke empat dan seterusnya
3. Tidak dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena dugaan

tindak pidana
4. Dalam 2 tahun tidak pernah lebih dari 15 hari kerja/tahun tidak

hadir
5. Tidak terlambat datang atau pulang lebih cepat lebih dari 112 jam

dan 30 menit
6. Memikin nilai penilaian prestasi dalam 2 tahun minimal baik

termaksud SKP dan perilaku kerja

KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA

Diberikan kepada pihak pegawai yang memiliki penilaian kinerja
dan keahlian luar biasa dalam pelaksanaan tugas jabatan atau
telah menyelesaikan tugas belajar tepat waktu sesuai ketentuan

1. Pegawai BPK dinaikan kegolongan ruang II/c bagi yang telah
mendapatkan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah
Diploma III apabila masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I,
dan golongan/ruang II/b ke bawah

2. Pegawai BPK dinaikan kegolongan ruang III/a bagi yang telah
mendapatkan Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan
masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I ke bawah,
golongan/ruang II/d ke bawah.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

KESEMPATAN UNTUK PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

Kesempatan pengembangan

kompetensi diberikan kepada

pegawai yang memiliki nilai

kinerja yang sangat baik,

dedikasi, dan loyalitas pada

organisasi.

MENGHADIRI ACARA RESMI
KENEGARAAN

Pegawai diberikan kesempatan

untuk menghadiri acara resmi

atau kenegaraan apabila memiliki

prestasi yang baik dan di usulkan

oleh pimpinan unit kerja

ataspertimbangan oleh tim penilai

kerja PNS.

BAB II

KEWAJIBAN
PEGAWAI BPK

DEFINISI KEWAJIBAN

PEGAWAI BPK

Secara umum kewajiban dapat diartikan suatu tindakan yang harus
dilakukan oleh pihak tertentu sebagai bentuk tanggung jawab dan
dapat dituntut secara hukum apabila tidak menjalankan hal
tersebut. Kewajiban pegawai BPK adalah segala sesuatu yang harus
dilaksanakan atau diamalkan oleh pegawai BPK dan telah diatur
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan
internal BPK sehingga dapat dituntut apabila tidak menjalankan hal
tersebut.

DEFINISI KEWAJIBAN

PEGAWAI BPK

KEWAJIBAN PEGAWAI BPK SEBAGAI
ASN

Pegawai BPK sebagai Asn memiliki kewajiban yang diatur didalam
UU Tentang Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut.

1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang sah

2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah

yang berwenang
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,

ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010, setiap PNS berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat

PNS

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan

sendiri, seseorang, dan/atau golongan

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila

mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan

negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara

dengan sebaikbaiknya

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karier

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

KEWAJIBAN KODE ETIK BPK

1. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
3. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK
4. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan

konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta
Pemeriksaan
5. menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan kepada pihak yang
tidak berkepentingan
6. mampu mengendalikan diri, bertingkah laku sopan, dan bekerja
sama yang baik dalam pelaksanaan tugas
7. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas
Pemeriksaan
8. menyampaikan temuan Pemeriksaan yang mengandung unsur
pidana sesuai dengan prosedur kepada Anggota BPK yang
memberi tugas
9. menghindari terjadinya benturan kepentingan
10. melaksanakan tugas Pemeriksaan secara cermat, teliti, dan
akurat sesuai dengan standar Pemeriksaan
11. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

IZIN PERKAWINAN

1. PNS yang telah melangsungkan

perkawinan pertama, wajib

mengirimkan laporan perkawinan

secara tertulis kepada Pejabat

melalui saluran hierarki selambat-

lambatnya satu tahun terhitung mulai

tanggal perkawinan itu

dilangsungkan. Berlaku juga bagi

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi

duda/janda yang melangsungkan

perkawinan lagi.

2. PNS yang akan beristri lebih dari

seseorang, wajib memperoleh izin

terlebih dahulu dari pejabat.

3. PNS wanita tidak diizinkan untuk

menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

1. Permintaan izin untuk beristri lebih dari satu orang harus diajukan

secara tertulis dilengkapi dengan alasan lengkap yang mendasari

permintaan izin beristri lebih dari seorang.

2. Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk beristri lebih dari

seorang dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu

selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima

permintaan izin tersebut.

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

SANKSI: PNS yang tidak memberitahukan perkawinan

pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka
waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan
dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
(sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).

IZIN PERCERAIAN

1. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin

atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

2. PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat,

untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus

mengajukan permintaan secara tertulis disertai alasan

lengkap yang mendasarinya.

3. Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan

perceraian dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam

jangka waktu selambat ambatnya tiga bulan terhitung mulai

dia menerima permintaan izin tersebut.

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

PNS dapat disetujui perceraiannya apabila
1. Salah satu pihak berbuat zina

2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi
yang sukar disembuhkan

3. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-
turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar
kemampuannya/kemauannya

4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima)
tahun/hukuman yang lebih berat

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan
berat

6. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan
tidak ada harapan untuk rukun kembali

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

LHKPN

LHKPN adalah pelaporan rincian

informasi penyelenggara negara

mengenai harta kekayaan, data

pribadi, penerimaan, pengeluaran,

dan data lainnya dalam bentuk

dokumen yang dilaporkan setahun

sekali mulai dari awal menjabat

sampai akhir. LHKPN dilaporkan

maksimal 3 bulan atas kekayaan per

tanggal 31 Desember tahun laporan .

LHKPN dilaporkan maksimal 31 Maret

tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik memuat :

1. Nama

2. Jabatan

3. Instansi

4. Tempat dan tanggal lahir

5. Alamat

6. Identitas istri, suami,

7. Jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan

harta

8. Besaran penerimaan dan pengeluaran

9. Surat kuasa mendapatkan data keuangan dilengkapi dengan

tanda tangan sesuai KTP

10. Surat pernyataan dari penyelenggara negara

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

pegawai yang wajib melaksanakan pelaporan LHKPN adalah pejabat

negara yang menjalankan fungsi eksekutif, llegislatif dan yudikatif

atau dan penyelenggara lain yang fungsi dan tugas pokonya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

LHKASN

Pelaporan LHKASN adalah kewajiban Aperatur sipil negara untuk
melaporkan kekayaan secara bertahap mulai dari tingkat eselon III
hingga V kepada pimpinan instansi pemerintahan masing-masing