E-Book Hak Kewajiban dan larangan

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

SKP

SKP adalah target kinerja PNS setiap tahun yang berdasarkan dari
penetapan kinerja unit kerja. Pegawai BPK wajib Menyusun SKP
sendiri dan disepakati oleh pegawai yang berwenang. SKP memuat
kinerja utama (angka kredit) dan kinerja tambahan (tugas tambahan)
lengkap dengan indikator dan target kinerja yang harus dicapai oleh
pegawai.

Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing masing jenjang
JF kategori keahlian setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

1. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk ahli
pertama

2. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk ahli muda;
3. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk

ahli madya; dan
4. paling sedikit 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk ahli utama

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masingmasing jenjang
JF kategori keterampilan setiap tahun, yaitu:

1. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit
untuk pemula;

2. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk terampil;
3. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk

mahir; dan
4. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk penyelia.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

SERAGAM

Setiap pegawai BPK wajib untuk menggunakan seragam sesuai
dengan ketentuan yang berlaku didalam Surat Edaran Sekjen Nomor
1/SE/X-XIII.2/3/2018 tentang Penggunaan Pakaian Kerja bagi Para
Pegawai pada Pelaksana BPK. Dari surat edaran tersebut pegawai
BPK diwajibkan menggunakan seragam sesuai ketentuan sebagai
berikut.
1. Senin , Rabu, Upacara Bendera :

Seragam BPK atas putih bawahan hitam
2. Selasa dan Kamis

Pria : kemeja formal dengan bagian bawah kemeja dimasukkan
kedalam celana panjang formal.
Wanita :
kemeja wanita/blus formal berkerah tinggi/tertutup dengan
panjang kemeja/blus melewati pinggul,
celana panjang/rok dengan model formal, kemeja wanita/blus
dan celana panjang/rok tidak berbahan kaos,
pegawai yang memakai hijab wajib menggunakan hijab sesuai
dengan pakaian yang dikenakan dan tidak berbahan kaos.
1. Jumat : Pakaian batik

Our Activities

ACTIVITY FOR THE MONTH OF MAY

JAM HADIR PRESENSI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan jam kantor fleksibel

dengan waktu kerja aktif sebesar 8 jam dengan ketentuan sebagai

berikut.

Jam Masuk : 07:00-07:30

Istirahat : 12:00-13:00

Jam Pulang : 16:00-16:30

Pegawai wajib melakukan presensi dikelola tugas (pada masa
pandemic covid-19) dan mengisi catatan tugas agar tercatat di SDM
bahwa pegawai tersebut masuk kerja. Tidak melakukan Presensi akan
berpengaruh terhadap besaran nilai tukin dan uang makan serta
pendisiplinan apabila telah melewati batas toleransi yang telah
ditentukan.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

LAPOR SPT

Pegawai BPK sebagai masyarakat

berkwajiban untuk melaporkan pajak

tahunannya kepada direktorat jenderal

pajak, yang dilakukan secara online

melalui website

https://djponline.pajak.go.id/account/l

ogin

Bukti Potong PPH21 akan diproses oleh Biro SDM dhi. Subbagian
Remunerasi. Bukti potong tersebut akan dikirimkan kepada
Subbagian SDM/Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PPDG)/Personel
yang ditunjuk masing-masing satker paling lambat akhir Januari.
Selanjutnya petugas yang ditunjuk mendistribusikannya kepada
pegawai ybs. Apabila bukti potong tidak diterima pegawai, maka
pegawai tersebut berkoordinasi dengan petugas yang disebutkan
sebelumnya untuk diteruskan kepada Subbagian Remunerasi.

BAB III

LARANGAN
PEGAWAI BPK

DEFINISI LARANGAN

PEGAWAI BPK

Larangan adalah suatu perintah atau aturan yang melarang
perbuatan tertentu dan apabila dilanggar akan ada tindakan
pendisiplinan baik secara hukum tertulis maupunt tidak. Larangan
pegawai BPK adalah aturan (perintah) bagi pegawai BPK untuk
tidak melakukan sesuatu yang telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan atau peraturan BPK, sehingga apabila
pegawai tersebut tetap malakukan akan ada tindakan pendisiplinan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

LARANGAN PNS

berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010, setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang
lain
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

1. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
2. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani
3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
4. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara.
6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
7. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai
peraturan perundang- undangan dan
8. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

LARANGAN KODE ETIK

1. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara

sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang

menimbulkan keresahan masyarakat

2. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di

lingkungan entitas yang melakukan pengelolaan keuangan

negara

3. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas

lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang

terkait dengan Pemeriksaan

4. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja

atau karena kelalaiannya

5. menghambat pelaksanaan tugas Pemeriksaan untuk kepentingan

pribadi, seseorang, dan/atau golongan

6. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan

atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang,

dan/atau golongan

7. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa

8. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-

kegiatan politik praktis

9. menjadi pengurus yayasan dan/atau badan-badan usaha yang

kegiatannya dibiayai anggaran negara

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

1. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

kegiatan objek Pemeriksaan, seperti memberikan jasa asistensi,

jasa konsultasi, jasa pengembangan sistem, jasa penyusunan

dan/atau review laporan keuangan objek Pemeriksaan;

2. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar

kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek

Pemeriksaan

3. melaksanakan Pemeriksaan terhadap pejabat pengelola

keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan

semenda sampai derajat kedua

4. melaksanakan Pemeriksaan pada objek Pemeriksaan dimana

Pemeriksa pernah bekerja selama dua tahun terakhir

5. mengubah tujuan dan lingkup Pemeriksaan yang telah

ditetapkan dalam program Pemeriksaan tanpa persetujuan

Penanggung Jawab Pemeriksaan

6. mengungkapkan laporan Hasil Pemeriksaan atau substansi Hasil

Pemeriksaan yang belum diserahkan kepada DPR, DPD, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada media massa

dan/atau pihak lain

7. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan

Pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil

Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-

bukti yang diperoleh pada saat Pemeriksaan, sehingga

mengakibatkan temuan Pemeriksaan, opini

The Samson Family

A MONTHLY NEWSLETTER

LARANGAN HIDUP BERSAMA

Larangan Hidup Bersama Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup
bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria
yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang
sah.