PPN dan PPnBM

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG

MEWAH (PPn-BM)

Meiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP.,CA.,CPA(AUST.).,ACPA

11/8/2022

Dasar hukum

2

 UU Nomor 8 Tahun 1983
 UU Nomor 11 Tahun 1994
 UU Nomor 18 Tahun 2000
 UU Nomor 42 Tahun 2009, mulai berlaku 1 April 2010
 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 112
 UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan Bab IV

PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak yang diatur dalam satu
paket yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

11/8/2022

PENGERTIAN

PPN adalah Pajak atas
Konsumsi Barang atau jasa

Di Dalam Daerah
Pabean

OLEH

Orang Pribadi
Badan

DAERAH PABEAN

Wilayah RI yang didalamnya berlaku ketentuan
Kepabeanan

1 Darat Ruang udara
di atasnya
dan

2 Perairan

3 Tempat tertentu di zona
Ekonomi Eksklusif

4 Landas Kontinen

Karakteristik ppn

Pajak Tidak Pajak Obyektif Indirect
Langsung Substraction
(Indirect Tax) Karakteristik
Method
Non kumulatif Consumption type
Tax Multi stage Levy
Tarif Tunggal &
Sistem Faktur Destination
Principal

CIRI PPN

• Pengenaan PPN dilaksanakan Sistem FAKTUR
• Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib

dibuatkan Faktur Pajak

Faktur Pajak Merupakan
Bukti Pungutan PPN

Bagi Penjual Bagi Pembeli
merupakan bukti merupakan bukti

Pajak Keluaran Pajak Masukan
(PK) (PM)

objek PPN (pasal 4)

Impor BKP

Penyerahan BKP Penyerahan JKP

Pemanfaatan BKP OBYEK PPN Pemanfaatan JKP
di daerah pabean

Ekspor BKP Ekspor JKP
berwujud
Ekspor BKP tidak
berwujud

Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena
Pajak

Objek lain

8

1. Pasal 16 C
Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan
usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau oleh pihak lain, untuk tempat tinggal atau
tempat usaha (luas paling sedikit 200 m2.)

2. Pasal 16 D
Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan
semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN
yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

11/8/2022

subjek PPN

9

Pihak yang

. paling dekat

dengan
objeknya

Non PKP Subjek Pengusaha
PPN Kena Pajak

(PKP)

Tergantung
Mekanisme
Pemungutan

PPN

11/8/2022

Barang kena pajak (bkp)

Barang

Barang Berwujud Barang Tidak
Berwujud

Barang Bergerak Contoh :
• Hak Atas Merk
Barang Tidak
Bergerak Dagang
• Hak Paten
• Hak Cipta

Penyerahan bkp

11

Pasal 1A angka 1
Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
b. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
d. Pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma atas BKP
e. Persediaan BKP dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP

antar cabang
g. Penyerahan BKP secara konsinyasi (dihapus dengan UU Cipta Kerja)
h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan

berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP
kepada pihak yang membutuhkan BKP.

11/8/2022

Bukan penyerahan Barang kena pajak

12

Pasal 1A angka 2

a. Penyerahan BKP kepada makelar

b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang

c. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang

dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang

d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, dan pengambilalihan usaha serta pengalihan Barang Kena

Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak

yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP

e. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

11/8/2022

Non bkp

13

UU PPN menganur prinsip negative list, yang berarti menganggap semua barang
adalah BKP kecuali apabila UU PPN menetapkan lain.

Pasal 4A ayat 2
Jenis barang yang tidak dikenakan PPN (Non BKP)
a. Barang hasil pertanian atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara (dihapus)
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

Contoh : Segala jenis beras dan gabah, jagung, sagu, garam (Dihapus)
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di
tempat maupun tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
katering.
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

11/8/2022

Pengertian jasa

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan

• Suatu Barang
• Fasilitas
• Kemudahan
• Hak

Tersedia Untuk Dipakai

Termasuk Jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang
karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan

Yang Dikenakan
Pajak Berdasarkan

UU PPN

Non jkp (pasal 4a ayat 3)

15

Semua jenis jasa pada prinsipnya adalah JKP, kecuali ditentukan lain oleh UU PPN,
seperti :
a. Jasa pelayanan kesehatan medis (di hapus)
b. Jasa pelayanan social (di hapus)
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko (dihapus)
d. Jasa keuangan (dihapus)
e. Jasa Asuransi (dihapus)
f. Jasa keagamaan
g. Jasa Pendidikan (dihapus)
h. Jasa kesenian dan hiburan
i. Jasa penyiaran yang bersifat iklan (hapus)
j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta angkutan udara dalam negeri (hapus_
k. Jasa tenaga kerja (hapus)
l. Jasa perhotelan
m. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

secara umum.
n. Jasa penyediaan tempat parkir
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam (hapus)
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos (hapus)
q. Jasa boga dan katering

11/8/2022

Pengusaha

Orang Pribadi Badan

Dalam Kegiatan Usaha
atau Pekerjaannya

✓Menghasilkan barang
✓Mengimpor barang
✓Mengekspor barang
✓Melakukan usaha perdagangan
✓Melakukan usaha jasa
✓Memanfaatkan barang tidak berwujud/jasa dari

luar daerah pabean

Pengusaha kena pajak (pkp)

Pengusaha

Melakukan Penyerahan
BKP/JKP

Yang dikenakan Pajak kecuali
Berdasarkan UU PPN pengusaha kecil
yang memilih
Tidak Termasuk
Pengusaha Kecil untuk
dikukuhkan
sebagai PKP

Batasan pengusaha kecil

18

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013, berlaku
sejak 1 Januari 2014.
Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN dinaikkan menjadi Rp4,8 miliar
setahun dari sebelumnya Rp600 juta setahun.

Bagi Pengusaha Kecil :
 tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak
 Tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau
JKP yang dilakukannya
 dilarang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran
 pengusaha kecil dapat memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

11/8/2022

Kriteria suatu objek kena ppn atau
tidak

19

• BKP dan • Penyerahan
JKP Kena Pajak

Yang Tindakan
Diserahkan Penyerahan

Pelaku Wilayah
Penyerahan Penyerahan

• PKP • Daerah
Pabean

11/8/2022

Mekanisme ppn

20

Indirect Substraction Pengkreditan
Method Pajak Masukan

Pajak Keluaran Peredaran Usaha tidak
Pajak Masukan lebih dari 1,8 M setahun
WP yang baru menjadi
Menghitung Selisih PK
PM setiap Masa Pajak PKP
PK > PM = PPN Kurang Hanya berdasarkan PK
saja, PM dihitung dari
Bayar
PK < PM = PPN Lebih Persentase tertentu

Bayar 60% dari PK untuk
penyerahan JKP

70% dari PK untuk
penyerahan BKP

11/8/2022

Saat terutangnya ppn (pasal 11)

21

Ekspor : Penyerahan Impor BKP
• BKP BKP
Berwujud Penyerahan
• BKP Tidak Saat JKP
Berwujud Terutang
• JKP
PPN
Pemanfaatan
JKP

Pemanfaatan
BKP Tidak
Berwujud

11/8/2022

Faktur pajak

22

Pasal 1 angka 23
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
Pengenaan PPN dilakukan berdasarkan sistem faktur sehingga setiap
penyerahan BKP/JKP yang dilakukan PKP harus dibuatkan Faktur Pajak.
Jenis-jenis Fakur Pajak :
1. Faktur Pajak Standar (Pasal 13 ayat 5)
2. Faktur Pajak gabungan (Pasal 13 ayat 2)

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan
penyerahan BKP dan/atau JKP.
3. Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar
(Pasal 13 ayat 6)

11/8/2022

Contoh Faktur pajak

23

11/8/2022

Dokumen lain yang dianggap sebagai

faktur pajak (PER 13/PJ/2019)

24
1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk

penyaluran tepung terigu
2. Bukti Tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi
3. Tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill) atau delivery bill yang dibuat/dikeluarkan untuk

penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
4. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
5. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
6. bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
7. bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek
8. bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;
9. dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);
10. Pemberitahuan Ekspor Barang yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading

atau airway bill
11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama,

alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri dengan SSP, Surat Setoran
Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP),
13. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang
dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean,
14. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean,
15. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan
Risalah Lelang
16. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari
Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

11/8/2022

Saat pembuatan Faktur pajak (pasal 13)

25

1. PKP membuat faktur Pajak untuk setiap:
a. Penyerahan BKP
b. Penyerahan JKP
c. Ekspor BKP tidak berwujud
d. Ekspor JKP

2. Faktur pajak dibuat pada :
a. Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP.
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran

terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian

tahap pekerjaan.
d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

11/8/2022

Kode faktur pajak

⚫ 2 (dua) digit Kode Transaksi;
⚫ 1 (satu) digit Kode Status
✓ 0 Normal
✓ 1 Pembetulan
⚫ 13 Digit Nomor Seri
✓ 3 digit : Kode dari KPP
✓ 2 digit : Tahun penerbitan Faktur Pajak
✓ 8 digit : nomor urut dari KPP

Kode transaksi

27

01 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh

PKP Penjual
02 Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
03 Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain

Bendahara Pemerintah)
04 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain
05 penyerahan BKP dan/atau JKP yang pemungutan PPN-nya ditetapkan dengan

besaran tertentu
06 Penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan

penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi
pemegang paspor luar negeri (turis asing)
07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN
Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
08 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari
pengenaan PPN.
09 Penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang
melakukan penyerahan BKP.

11/8/2022

Ketentuan pembuatan fp menurut uu
ciptkaker

28

Dalam Faktur Pajak harus mencantumkan identitas pembeli
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk
kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang
pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa
mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda
tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

11/8/2022

pajak masukan tidak dapat dikreditkan
(pasal 9 ayat 8)

29

a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (dihapus)
b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan

kegiatan usaha
c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon,

kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan (dihapus)
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (dihapus)
e. Dihapus
f. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean

yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan

Ketetapan Pajak (dihapus)
i. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT

Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan (dihapus)
j. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi (dihapus)

11/8/2022

Dasar pengenaan pajak (dpp) ppn

Harga Jual Dasar Untuk
Menghitung
Penggantian PPN Terutang

Nilai Impor

Nilai Ekspor
Nilai Lain yang
ditetapkan MenKeu

HARGA JUAL

Nilai Berupa Uang

Termasuk

Semua Biaya Yang diminta atau
seharusnya diminta oleh Penjual

Karena Penyerahan
BKP

Tidak
Termasuk

PPN yang dipungut dan Potongan Harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak

penggantian

Nilai Berupa Uang

Termasuk

Semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh Pemberi Jasa

Karena Penyerahan
JKP

Tidak
Termasuk

PPN yang dipungut dan Potongan Harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak

Nilai impor

Nilai Berupa Uang

Yang Menjadi Dasar Penghitungan Bea
Masuk ditambah Pungutan Lainnya yang
dikenakan pajak Berdasarkan Ketentuan
dalam Perundang-Undangan Kepabeanan

Untuk Impor BKP

Tidak
Termasuk

Pajak yang Dipungut Menurut UU

Nilai EKSpor

Nilai Berupa Uang

Termasuk biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu,
nilai yang tercantum dalam dokumen PEB

Untuk Ekspor BKP

Tidak
Termasuk

Pajak yang Dipungut Menurut UU

Nilai lain dalam ppn (pmk 121/pmk.03/2015)

35

 untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

 untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

 untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

 untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran

 untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

 untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang
Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

 untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara
pedagang perantara dengan pembeli;

 untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;

 untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau
jumlah yang seharusnya ditagih; atau

 untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata,
pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari
pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen)
dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

 untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa

pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh

persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. 11/8/2022

Tarif pajak (pasal 7)

36

1. Tarif PPN = 10% (tarif tunggal)
2. Tarif PPN 0%

- Ekspor BKP berwujud
- Ekspor BKP tidak berwujud
- Ekspor JKP
3. Tarif PPN dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah
- Paling rendah 5%
- Paling tinggi 15%

Tarif UU HPP
 sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 sebesar l2% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal

1 Januari 2025.

Cara menghitung PPN
Tarif X Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

11/8/2022

Cara perhitungan ppn atas kegiatan

membangun sendiri

37

PMK No. 163/PMK.03/2012
Syarat :
Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
a.konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan
sejenis, dan/atau baja;
b.diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

DPP = 20% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk
membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
Tarif PPN = 10%

Contoh :
PT. ABC telah selesai membangunsendiri satu unit gudang seluas 400 M2 dengan
biaya yang dikeluarkan pada tahap pertama bulan Juni 2013 sebesar Rp.
380.000.000.
PPN = 10% X (20% X 380.000.000) = 7.600.000

11/8/2022

Cara perhitungan Ppn atas penyerahan
aktiva bekas

38

Syarat :
Penyerahan Aktiva harus harus berupa Barang Kena Pajak (BKP) Yang melakukan penjualan
adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada waktu pembelian PPN telah dibayar, Semua
penjualan aktiva yang ada pajak masukannya dikenakan PPN kecuali penjualan aktiva yang
pajak masukkannya tidak boleh dikreditkan karena : a). Berupa sedan dan station wagon
(yang bukan untuk barang dagangan/ disewakan), b). Aktiva yang tidak memiliki hubungan
langsung dengan kegiatan usaha.
Penjualan Aktiva terutang PPN
PT. A menjual aset yang sudah tidak efektif lagi berupa mobil bekas untuk diganti dengan
keluaran terbaru, dengan nilai total penjualan Rp. 240.000.000,- Maka atas penjualan aktiva
ini terutang PPN karena 1). Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak, 2). Yang melakukan
penjualan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), 3). Pada waktu pembelian PPN telah dibayar.
PPN = 10% X 240.000.000 = Rp 24.000.000 yang merupakan pajak keluaran.
Penjualan Aktiva yang tidak terutang PPN
PT. B melakukan mobil sedan bekas direksi sebesar Rp 300.000.000. Transaksi tersebut tidak
terutang PPN karena Aktiva tersebut diperoleh tanpa adanya PPN Masukan yang dapat
dikreditkan.

11/8/2022

Fasilitas dibidang ppn

39

Pengenaan Tarif 0% Tidak Dikenakan Pungutan PPN
Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Barang dan jasa yang penggunaannya
menyangkut hajat hidup orang banyak
berwujud

Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak
berwujud

Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)

Fasilitas
PPN
PPN Tidak Dipungut

Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat PPN Dibebaskan
tertentu di dalam daerah pabean. BKP Bersifat Strategis

Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan BKP Tertentu
JKP tertentu. JKP Tertentu

Impor BKP tertentu. 11/8/2022
Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu

dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.

Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean.

Ppn dipungut oleh pemungut ppn

40

1. Mekanisme biasa dimana setiap transaksi akan dipotong PPN oleh penjual (Pajak
Keluaran) dan penjual akan melaporkan PPN yang dipotongnya yang sebelumnya
dikurangkan lebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarnya (Pajak Masukan). Selisih
antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor sendiri
oleh penjual ke Kas Negara.
2. Mekanisme pemungutan oleh Pemungut PPN.
Melalui mekanisme ini pembeli yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku Pemungut PPN
akan memungut PPN atas pembelian yang dilakukannya, tidak seperti mekanisme biasa
dimana penjual yang melakukan pemotongan PPN.

Yang ditunjuk sebagai pemungut PPN (Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.03/2010) :
 Bendaharawan pemerintah/badan/instansi Pemerintah /KPKN
 kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi
 kontraktor atau pemegang kuasa/ijin pengusahaan sumber daya panas bumi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan BUMN
Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)

11/8/2022

Pengertian PpNBM

41

PPn-BM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah
Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau
impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

11/8/2022

Bkp tergolong mewah

42

 Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
 Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
 Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat

berpenghasilan tinggi; dan/atau
 Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

11/8/2022

tujuan pengenaan ppnbm

43

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan
tinggi.

2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah.

3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau
tradisional.

4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

11/8/2022

KARAKTERISTIK PPN-BM

44

 Sebagai pungutan resmi tambahan selain PPN
 Pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada waktu impor BKP

yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong
mewah oleh Pabrikan.
 Tidak mengenal istilah Pajak Masukan, karena itu PPnBM yang telah
dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang.
 PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan
(HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU
PPh, artinya dapat dibebankan atau disusutkan langsung.
 PKP yang mengekspor BKP Yang Tergolong Mewah dapat meminta
kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Yang
Tergolong Mewah tersebut.

11/8/2022

SUBJEK DAN OBJEK PPN-BM

45

Subjek PPn BM
 PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong

mewah
 PKP yang mengimpor barang yang tergolong

mewah

Objek PPn BM
 Penyerahan barang berwujud yang tergolong

mewah
 Impor barang berwujud yang tergolong mewah

11/8/2022

pemungut ppnbm

46

✓Pihak yang memungut PPnBM adalah pabrikan BKP
Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan
BKP Mewah.
✓Sedangkan PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh
importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan
PPh Pasal 22 Impor.

11/8/2022

Tarif, kelompok dan jenis bkp mewah

47

Pasal 8
1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling

rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%.
2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah

dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
3. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok

Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11/8/2022

Cara perhitungan ppnbm

48

Tarif X DPP
DPP = harga jual tidak termasuk PPN

 Tarif PPnBM kendaraan bermotor (33/PMK.010/2017)
Tarif 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 125%

 Tarif PPnBM non kendaraan bermotor
(86/PMK.010/2019) Tarif 20%,40%,50%,75%

11/8/2022

Saat penyetoran ppn dan ppnbm

49

PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar / disetor
sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
PPN / PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan
apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian
dokumen Impor.
PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
a.Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
b.Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan
takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
c.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN / PPnBM atas Impor, harus menyetor
dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
•PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri
oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
•PPN atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh Orang Pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa
Pajak berakhir.

11/8/2022

Saat pelaporan ppn dan ppnbm

50

PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT
Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah
dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan
a.Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa
Pajak berakhir.
b.Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus
dilaporkan paling lambat akhri bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
c.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan secara mingguan
selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

Pelaporan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111.

11/8/2022