STANDAR PELAYANAN
2021 Tanggap
Berintegritas
Kompeten
KPP PRATAMA
BANDAR LAMPUNG SATU
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR SURAT KETERANGAN FISKAL
Halaman 3 Halaman 45
PENDAFTARAN NPWP OP KARYAWAN PEMINDAHBUKUAN
MELALUI TPT Halaman 48
Halaman 5
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PENDAFTARAN NPWP OP KARYAWAN PAJAK BAGI WP BERESIKO RENDAH
SECARA ONLINE Halaman 50
Halaman 7
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PENDAFTARAN NPWP OP USAHAWAN PAJAK BAGI WP PERSYARATAN TERTENTU
MELALUI TPT Halaman 53
Halaman 9
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK
PENDAFTARAN NPWP OP USAHAWAN Halaman 56
SECARA ONLINE
Halaman 5 PELAPORAN SPT MASA PPH
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
PENDAFTARAN NPWP BADAN
MELALUI TPT Halaman 59
Halaman 13
PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 22
PENDAFTARAN NPWP BADAN Halaman 61
SECARA ONLINE
Halaman 15 PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 4 AYAT 2
Halaman 63
PERUBAHAN DATA
Halaman 17 PELAPORAN SPT MASA PPN 1111 DM
Halaman 65
PEMINDAHAN TEMPAT WP TERDAFTAR
Halaman 19 IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA MATERAI LUNAS
DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI
PENETAPAN WP NON-EFEKTIF Halaman 67
Halaman 21
PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK
PENGAKTIFAN KEMBALI WP NON-EFEKTIF BERBENTUK ELEKTRONIK
Halaman 23 Halaman 70
PERMINTAAN KEMBALI KARTU NPWP DAN/ATAU SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI
SKT WP ORANG PRIBADI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PPH ATAS
Halaman 25 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
PERMINTAAN KEMBALI KARTU NPWP, SKT
DAN/ATAU SPPKP WP BADAN BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Halaman 27 Halaman 72
PENGUKUHAN PKP SURAT KETERANGAN BEBAS PPH ATAS
Halaman 29 PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
AKTIVASI AKUN PKP DAN/ATAU BANGUNAN
Halaman 32 Halaman 75
SERTIFIKAT ELEKTRONIK KEBERATAN
Halaman 35 Halaman 78
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Halaman 37 Halaman 81
PENGHAPUSAN NPWP ORANG PRIBADI PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Halaman 39 YANG TIDAK BENAR
Halaman 84
PENGHAPUSAN NPWP BADAN
Halaman 41 PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR
AKTIVASI EFIN WP ORANG PRIBADI DAN BADAN Halaman 87
Halaman 43
KATA PENGANTAR
Dalam rangka meningkatkan pemahaman
Wajib Pajak mengenai layanan yang akan
diajukan, meningkatkan kepuasan Wajib
Pajak guna mewujudkan tingkat kepercayaan
masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan
perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan,
meningkatkan profesionalisme aparatur
perpajakan, maka dengan ini KPP Pratama
Bandar Lampung Satu menyampaikan buku
Standar Pelayanan.
Buku Standar Pelayanan ini merupakan buku
panduan terkait seluruh pelayanan yang
disediakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
yang mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.
Dengan adanya buku Standar Pelayanan ini
diharapkan dapat membantu Wajib Pajak
dalam memperoleh informasi terkait pelayanan
sebagaimana Motto Pelayanan KPP Pratama
Bandar Lampung Satu yaitu TABIK PUN
(Tanggap, Berintegritas, dan Kompeten adalah
prioritas utama menuju kesempurnaan.
Bandar Lampung, Juli 2021
Kepala KPP Pratama
Bandar Lampung Satu
Ismail
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI KARYAWAN
MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Surat Keterangan Terdaftar.
1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP Orang
2 Persyaratan pelayanan Pribadi;
2. Fotokopi KTP.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran NPWP
Orang Pribadi dengan lengkap dan benar serta
mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan pendaftaran NPWP Orang
Pribadi dan dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas
permohonan serta memastikan Wajib Pajak
mengajukan permohonan secara langsung
disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib
3 Sistem, mekanisme Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
dan prosedur f. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai
arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan
telah selesai diproses, Wajib Pajak akan menerima
bukti penerimaan surat (BPS), kartu NPWP dan SKT;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan pendaftaran NPWP
penyelesain diterima secara lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan 1. Telepon : 1500200
5
NO KOMPONEN KETERANGAN
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
8 Evaluasi kinerja pelayanan di TPT dan halaman parkir.
pelaksana
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu
6
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI KARYAWAN SECARA
ONLINE (MELALUI APLIKASI E-REGISTRASI)
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Surat Keterangan Terdaftar.
2 Persyaratan pelayanan Scan KTP
a. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan
memilih menu Pendaftaran NPWP yang tertera pada
laman;
b. Wajib Pajak membuat akun dan mengisi formulir
secara elektronik di menu Pendaftaran NPWP secara
benar dan lengkap serta mengunggah dokumen yang
disyaratkan;
c. Petugas Pendaftaran pada KPP memantau informasi
permohonan pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi
Pendaftaran e-registraion setiap hari kerja;
d. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan
dokumen persyaratan serta memastikan Wajib Pajak
mengajukan permohonan kepada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak;
e. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas secara langsung atau
3 Sistem, mekanisme melalui jasa pengiriman pos tercatat sesuai surat
dan prosedur permintaan kelengkapan dokumen yang diterima dari
KPP;
f. Wajib Pajak menerima NPWP elektronik dan
menunggu kartu NPWP dan SKT yang disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui jasa pengiriman pos
tercatat;
g. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja.
penyelesain
5 Biaya/tarif Tidak ada
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
7
NO KOMPONEN KETERANGAN
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
5 Jumlah pelaksana Seksi Pelayanan.
3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
8
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI USAHAWAN
MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KPP
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar
1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP Orang
2 Persyaratan pelayanan Pribadi;
2. Fotokopi KTP.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir pndaftaran NPWP Orang
Pribadi dengan lengkap dan benar serta mengambil
nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan pendaftaran NPWP Orang
Pribadi dan dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas
permohonan serta memastikan Wajib Pajak
mengajukan permohonan secara langsung
disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib
Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
3 Sistem, mekanisme f. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas
dan prosedur tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan
Wajib Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai
arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan
selesai diproses, Wajib Pajak akan menerima bukti
penerimaan surat (BPS), kartu NPWP dan SKT;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan pendaftaran NPWP
penyelesain diterima secara lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
9
NO KOMPONEN KETERANGAN
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak..
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
5 Jumlah pelaksana Seksi Pelayanan.
3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
10
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI USAHAWAN
SECARA ONLINE (MELALUI APLIKASI E-REGISTRASI)
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Surat Keterangan Terdaftar
2 Persyaratan pelayanan Scan KTP
a. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan
memilih menu Pendaftaran NPWP yang tertera pada
laman;
b. Wajib Pajak membuat akun dan mengisi formulir
secara elektronik di menu Pendaftaran NPWP secara
benar dan lengkap serta mengunggah dokumen yang
disyaratkan;
c. Petugas Pendaftaran pada KPP memantau informasi
permohonan pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi
Pendaftaran e-registraion setiap hari kerja;
d. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan
dokumen persyaratan serta memastikan Wajib Pajak
mengajukan permohonan kepada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak;
3 Sistem, mekanisme e. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Wajib
dan prosedur Pajak melengkapi berkas secara langsung atau
melalui jasa pengiriman pos tercatat sesuai surat
permintaan kelengkapan dokumen yang diterima dari
KPP;
f. Wajib Pajak menerima NPWP elektronik dan
menunggu kartu NPWP dan SKT yang disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui jasa pengiriman pos
tercatat;
g. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja.
penyelesain Tidak ada
5 Biaya/tarif
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
11
NO KOMPONEN KETERANGAN
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
12
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP BADAN
MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Surat Keterangan Terdaftar
1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;
2. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus (WNI);
3. Fotokopi Paspor dan NPWP dalam hal pengurus
2 Persyaratan pelayanan tedaftar sebagai Wajib Pajak (WNA);
4. Fotokopi dokumen pendirian;
5. Surat Kuasa (dalam hal penyampaian tidak
disampaikan pengurus yang namanya tercantum pada
dokumen pendirian).
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran NPWP
Badan dengan lengkap dan benar serta mengambil
nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan pendaftaran NPWP Badan dan
dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas
permohonan serta memastikan Wajib Pajak
mengajukan permohonan secara langsung
disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib
Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
3 Sistem, mekanisme f. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas
dan prosedur tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan
Wajib Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai
arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan
telah selesai diproses, Wajib Pajak akan menerima
bukti penerimaan surat (BPS), kartu NPWP dan SKT.
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan pendaftaran NPWP
penyelesain diterima secara lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
13
NO KOMPONEN KETERANGAN
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
14
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP BADAN
SECARA ONLINE (MELALUI APLIKASI E-REGISTRASI)
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Surat Keterangan Terdaftar
1. Scan KTP dan NPWP seluruh pengurus (WNI);
2 Persyaratan pelayanan 2. Scan Paspor dan NPWP dalam hal pengurus tedaftar
sebagai Wajib Pajak (WNA);
3. Scan dokumen pendirian.
a. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan
memilih menu Pendaftaran NPWP yang tertera pada
laman.
b. Wajib Pajak membuat akun dan mengisi formulir
secara elektronik di menu Pendaftaran NPWP secara
benar dan lengkap serta mengunggah dokumen yang
disyaratkan.
c. Petugas Pendaftaran pada KPP memantau informasi
permohonan pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi
Pendaftaran e-registraion setiap hari kerja.
d. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan
dokumen persyaratan serta memastikan Wajib Pajak
mengajukan permohonan kepada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak.
e. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Wajib
Pajak melengkapi berkas secara langsung atau
3 Sistem, mekanisme melalui jasa pengiriman pos tercatat sesuai surat
dan prosedur permintaan kelengkapan dokumen yang diterima dari
KPP.
f. Wajib Pajak menerima NPWP elektronik dan
menunggu kartu NPWP dan SKT yang disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui jasa pengiriman pos
tercatat.
g. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja.
penyelesain Tidak ada
5 Biaya/tarif 15
NO KOMPONEN KETERANGAN
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
16
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data;
1 Produk pelayanan 2. Surat Keterangan Terdaftar
3. Kartu NPWP;
4. Surat Pengukuhan PKP.
1. Formulir permohonan perubahan data;
2 Persyaratan pelayanan 2. Dokumen terbaru yang menunjukkan bahwa data
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
mengalami perubahan.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data dengan
lengkap dan benar serta mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan perubahan data dan dokumen
yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;
f. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai
arahan petugas;
g. Dalam hal dokumen lengkap, Wajib Pajak menerima
3 Sistem, mekanisme bukti penerimaan surat (BPS), Surat Pemberitahuan
dan prosedur Perubahan Data, NPWP, SKT, dan/atau Surat
Pengukuhan PKP yang diberikan oleh petugas;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
Penanganan melalui:
6 pengaduan, saran dan 1. Telepon : 1500200
masukan 2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
17
NO KOMPONEN KETERANGAN
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
18
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Surat Pindah; atau
2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah.
1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak;
2 Persyaratan pelayanan 2. Fotokopi KTP terbaru untuk Orang Pribadi;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili terbaru untuk
Badan.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama
atau Baru;
b. Wajib Pajak mengisi formulir pemindahan Wajib Pajak
dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor
antrean;
c. Wajib Pajak Wajib Pajak dipanggil ke loket
berdasarkan antrean menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak menyerahkan formulir dan dokumen yang
disyaratkan;
e. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan berkas
permohonan pemindahan kepada KPP Lama, petugas
KPP Lama menerima formulir pemindahan Wajib
Pajak serta dokumen yang disyaratkan dan meneliti
kelengkapan, kesesuaian isian formulir serta
kebenaran dokumen pendukung;
f. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan berkas
permohonan pemindahan kepada KPP Baru, petugas
KPP Baru menerima dan mengunggah formulir
3 Sistem, mekanisme pemindahan Wajib Pajak dan dokumen yang
dan prosedur disyaratkan pada Aplikasi e-registration untuk
diteruskan dan diproses oleh KPP Lama;
g. Wajib Pajak menerima bukti penerimaan surat (BPS);
h. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak
mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat
Pindah dengan menyerahkan BPS asli;
i. Proses selesai.
4 Jangka waktu Lima hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
19
NO KOMPONEN KETERANGAN
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2 Sarana dan prasarana, Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
dan/atau fasilitas kartu NPWP, kertas SKT, Aplikasi e-registration, meja,
kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 5 (lima) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
Jaminan keamanan sesuai ketentuan.
7 dan keselamatan
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
pelayanan yang aman;
8 Evaluasi kinerja b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
pelaksana c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
20
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-
1 Produk pelayanan efektif; atau
2. Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif.
1. Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-efektif;
2 Persyaratan pelayanan 2. Surat Penyataan Wajib Pajak Non-efektif.
3. Dokumen pendukung penetetapan Wajib Pajak Non-
efektif.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir penetapan Wajib Pajak
Non-efektif dengan lengkap dan benar serta
mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan penetapan Wajib Pajak Non-
efektif dan dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
tersebut akan dikembalikan, Wajib Pajak dapat
melengkapi berkas tersebut sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib
Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
h. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah bukti
penerimaan surat (BPS) diterbitkan, Surat
3 Sistem, mekanisme Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-efektif
dan prosedur atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-
Efektif dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui jasa
pengiriman pos tercatat atau Wajib Pajak dapat
mengambil langsung surat tersebut dengan
menyerahkan bukti penerimaan surat (BPS) kepada
petugas;
i. Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan
Penetapan Wajib Pajak Non-efektif atau Surat
Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif;
j. Proses selesai.
4 Jangka waktu Lima hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
21
NO KOMPONEN KETERANGAN
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
22
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak
Non-efektif
1. Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib
2 Persyaratan pelayanan Pajak Non-efektif;
2. Dokumen pendukung pengaktifan kembali Wajib
Pajak Non-efektif.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir pengaktifan kembali
Wajib Pajak Non-efektif dengan lengkap dan benar
serta mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak
Non-efektif dan dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;
f. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai
3 Sistem, mekanisme arahan petugas;
dan prosedur g. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
menerima bukti penerimaan surat (BPS) dan Surat
Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak
Non-efektif;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Lima hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
Penanganan 1. Telepon : 1500200
6 pengaduan, saran dan 2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
masukan 4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
23
NO KOMPONEN KETERANGAN
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
Jaminan keamanan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
7 dan keselamatan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelayanan b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
8 Evaluasi kinerja sesuai ketentuan.
pelaksana
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;
b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
24
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PERMINTAAN KEMBALI
KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK NPWP (NPWP) DAN/ATAU
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau;
2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Orang
Pribadi.
1. Formulir Permohonan Permintaan Kembali Kartu
2 Persyaratan pelayanan NPWP dan/atau SKT Wajib Pajak Orang Pribadi yang
telah diisi lengkap;
2. Fotokopi KTP.
3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir permintaan kembali kartu
NPWP dan/atau SKT Wajib Pajak Orang Pribadi
dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor
antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan permintaan kembali kartu NPWP
dan/atau SKT Wajib Pajak Orang Pribadi dan
dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
tersebut akan dikembalikan, Wajib Pajak dapat
melengkapi berkas tersebut sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan
telah selesai diproses, Wajib Pajak menerima bukti
penerimaan surat (BPS), kartu NPWP dan/atau SKT;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
Penanganan melalui:
6 pengaduan, saran dan 1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
masukan
3. Faksimile : (021) 5251245
25
NO KOMPONEN KETERANGAN
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
26
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PERMINTAAN KEMBALI KARTU NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK (NPWP) ,SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT), DAN/ATAU
SURAT PENGUKUHAN PKP (SPPKP) WAJIB PAJAK BADAN
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau;
2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau;
3. Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) Wajib Pajak Badan.
1. Formulir Permohonan Permintaan Kembali NPWP
dan/atau SKP dan/atau SPPKP Wajib Pajak Badan;
2. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus (WNI);
3. Fotokopi Paspor dan NPWP dalam hal pengurus
2 Persyaratan pelayanan tedaftar sebagai Wajib Pajak (WNA);
4. Fotokopi dokumen pendirian;
5. Surat Kuasa (dalam hal penyampaian tidak
disampaikan pengurus yang namanya tercantum pada
dokumen pendirian).
3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir permintaan kembali kartu
NPWP dan/atau SKT dan/atau SPPKP Wajib Pajak
Badan dengan lengkap dan benar serta mengambil
nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permintaan kembali kartu NPWP dan/atau
SKT dan/atau SPPKP Wajib Pajak Badan dan
dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
tersebut akan dikembalikan, Wajib Pajak dapat
melengkapi berkas tersebut sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib
Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS),
kartu NPWP dan/atau SKT dan/atau SPPKP Wajib
Pajak Badan;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
27
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
masukan 6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
6 Jaminan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
Jaminan keamanan yang aman;
7 dan keselamatan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
pelayanan d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
8 Evaluasi kinerja pelayanan di TPT dan halaman parkir.
pelaksana Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
28
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
atau
2. Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.
1. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak;
2. Fotokopi kartu NPWP dan KTP seluruh pengurus;
3. Fotokopi kartu NPWP Badan;
4. Fotokopi dokumen pendirian;
2 Persyaratan pelayanan 5. Surat Kuasa (dalam hal penyampaian tidak
disampaikan oleh pengurus yang namanya tercantum
pada dokumen pendirian);
6. Wajib Pajak dan seluruh pengurus telah
menyampaikan SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir;
7. Wajib Pajak dan seluruh pengurus tidak memiliki
tunggakan.
3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir pengukuhan PKP
dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor
antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir pengukuhan PKP dan dokumen yang
disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib
Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS)
yang disampaikan oleh petugas;
h. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak permohonan
diterima secara lengkap, Wajib Pajak dapat
mendatangi Loket TPT untuk mengambil langsung
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
dengan menyerahkan BPS asli;
i. Wajib Pajak mendapatkan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
j. Proses selesai.
29
NO KOMPONEN KETERANGAN
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
30
NO KOMPONEN KETERANGAN
5 Jumlah pelaksana
3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
Jaminan keamanan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
7 dan keselamatan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelayanan b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
8 Evaluasi kinerja sesuai ketentuan.
pelaksana a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;
b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
31
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AKTIVASI AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Kode Aktivasi; atau
2. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP.
1. Formulir Permohonan Aktivasi Akun PKP;
2. Fotokopi NPWP dan KTP seluruh pengurus;
2 Persyaratan pelayanan 3. Fotokopi kartu NPWP Badan;
4. Fotokopi dokumen pendirian;
5. Denah lokasi tempat usaha.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan aktivasi
akun PKP dengan lengkap dan benar serta
mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan aktivasi akun PKP dan dokumen
yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib
Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
h. Petugas Aktivasi Akun PKP menyampaikan berkas
permohonan kepada Kasi Pelayanan;
3 Sistem, mekanisme i. Kasi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi
dan prosedur Pelayanan untuk membuat konsep surat tugas
penelitian bagi Petugas Penelitian Lapangan, dengan
memperhatikan Assignment Wajib Pajak, wilayah
kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai
yang ditunjuk;
j. Kasi Pelayanan menugaskan Petugas Aktivasi Akun
PKP untuk membuat LHPt;
k. Apabila permohonan Wajib Pajak ditolak, dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap, Wajib Pajak
dapat mengambil Surat Pencabutan Pengukuhan PKP
dan mengajukan permohonan pengukukan PKP
kembali;
l. Apabila permohonan Wajib Pajak disetujui, dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap, Wajib Pajak
dapat mendatangi Loket TPT untuk mengaktivasi akun
PKP dan mengambil Kode Aktivasi dengan
menyerahkan BPS asli;
m. Wajib Pajak mendapatkan Kode Aktivasi.
n. Proses selesai.
32
4 Jangka waktu Sepuluh hari kerja setelah permohonan pendaftaran
penyelesain NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 6 (enam) orang.
33
NO KOMPONEN KETERANGAN
6 Jaminan pelayanan
a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
Jaminan keamanan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
7 dan keselamatan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelayanan
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
8 Evaluasi kinerja yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
pelaksana sesuai ketentuan.
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;
b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
34
STANDAR PELAYANAN
PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(services delivery)
1 Produk pelayanan Sertifikat Elektronik.
1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik;
2. Fotokopi kartu NPWP dan KTP pengurus yang
2 Persyaratan pelayanan mengajukan;
3. Fotokopi kartu NPWP Badan;
4. Fotokopi dokumen pendirian.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir permintaan sertifikat
elektronik dengan lengkap dan benar serta mengambil
nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permintaan sertifikat elektronik dan dokumen
yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
3 Sistem, mekanisme g. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib
dan prosedur Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
h. Wajib Pajak diminta untuk menginput passphrase
(kode untuk membuka sertifikat elektronik)
i. Wajib Pajak mendapatkan Sertifikat Elektronik.
j. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan pendaftaran NPWP
penyelesain diterima secara lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
Penanganan 1. Telepon : 1500200
6 pengaduan, saran dan 2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
masukan
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
35
NO KOMPONEN KETERANGAN
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
5 Jumlah pelaksana Seksi Pelayanan.
6 Jaminan pelayanan 3 (tiga) orang.
a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
Jaminan keamanan
7 dan keselamatan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
8 Evaluasi kinerja yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
pelaksana sesuai ketentuan.
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;
b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
36
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP; atau
2. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP.
3. Formulir Permohonan Pencabutan PKP;
2 Persyaratan pelayanan 4. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib
Pajak mengajukan permohonan Pencabutan PKP.
3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir pencabutan pengukuhan
PKP dengan lengkap dan benar serta mengambil
nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir pencabutan pengukuhan PKP dan dokumen
yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
h. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak
mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat
Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP atau Surat
Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP dengan
menyerahkan BPS asli
i. Proses selesai.
4 Jangka waktu Enam bulan sejak permohonan diterima lengkap (tanggal
penyelesain BPS)
Tidak ada
5 Biaya/tarif
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
37
NO KOMPONEN KETERANGAN
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
38
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau
2. Surat Penolakan Penghapusan NPWP.
1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP;
2 Persyaratan pelayanan 2. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib
Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP
Wajib Pajak Orang Pribadi
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir penghapusan NPWP
dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor
antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir penghapusan NPWP dan dokumen yang
disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
3 Sistem, mekanisme h. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
dan prosedur permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak
mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat
Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat
Penolakan Penghapusan NPWP dengan
menyerahkan BPS asli.
i. Proses selesai.
4 Jangka waktu Enam bulan sejak permohonan diterima lengkap (tanggal
penyelesain BPS)
5 Biaya/tarif Tidak ada
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
39
NO KOMPONEN KETERANGAN
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
5 Jumlah pelaksana Seksi Pelayanan.
3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
40
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP WAJIB PAJAK BADAN
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan 1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau
2. Surat Penolakan Penghapusan NPWP.
1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP;
2 Persyaratan pelayanan 2. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib
Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP
Wajib Pajak Badan.
3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir penghapusan NPWP
dengan lengkap dan benar serta mengambil nomor
antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir penghapusan NPWP dan dokumen yang
disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
g. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
h. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak
mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat
Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat
Penolakan Penghapusan NPWP dengan
menyerahkan BPS asli.
i. i. Proses selesai.
4 Jangka waktu Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan
penyelesain diterima lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
Penanganan melalui:
6 pengaduan, saran dan 1. Telepon : 1500200
masukan 2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
41
NO KOMPONEN KETERANGAN
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian, petugas
pelayanan dan Kepala Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
Jaminan keamanan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
7 dan keselamatan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelayanan b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
8 Evaluasi kinerja sesuai ketentuan.
pelaksana
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;
b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
42
STANDAR PELAYANAN
AKTIVASI ELECTRONIC FILING IDENTIFICATION NUMBER (EFIN)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan Nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN)
1. Formulir Aktivasi EFIN;
Orang Pribadi :
1. Fotokopi KTP dan kartu NPWP.
Badan :
1. Fotokopi kartu NPWP Badan;
2 Persyaratan pelayanan 2. Fotokopi KTP dan kartu NPWP pengurus yang
mengajukan;
3. Surat kuasa bermeterai untuk menyampaikan Formulir
Aktivasi EFIN dan menerima EFIN dalam hal
permohonan Aktivasi EFIN disampaikan oleh selain
pengurus.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir aktivasi EFIN dengan
lengkap dan benar serta mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir aktivasi EFIN dan dokumen yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
3 Sistem, mekanisme g. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
dan prosedur mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS) dan EFIN
yang juda dikirimkan kepada email Wajib Pajak;
h. Proses selesai.
4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Penanganan Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
6 pengaduan, saran dan melalui:
masukan
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
43
NO KOMPONEN KETERANGAN
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK;03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha
1 Dasar hukum Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi e-
dan/atau fasilitas registration, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,
halaman parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
5 Jumlah pelaksana Seksi Pelayanan.
3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
44
STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF)
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan Surat Keterangan Fiskal (SKF)
1. Permohonan Surat Keterangan Fiskal
2. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2
(dua) Tahun Pajak terakhir dan fotokopi bukti
pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak
terakhir;
3. Telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga)
Masa Pajak terakhir dan fotokopi bukti pelaporan SPT
Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang sudah
menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
4. tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib
2 Persyaratan pelayanan Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar,
atau mempunyai Utang Pajak namun atas
keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan
izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran
pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4)
Undang-Undang KUP;
5. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana
di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana
pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak
pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti
permulaan secara terbuka, penyidikan, atau
penuntutan.
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan
mengambil nomor antrean;
b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
permohonan SKF dan dokumen yang disyaratkan;
d. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
e. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
3 Sistem, mekanisme sesuai arahan petugas;
dan prosedur f. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib
Pajak mendapatkan bukti penerimaan berkas (BPS).
g. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat
permohonan izin diterima lengkap, Wajib Pajak dapat
mengambil langsung Surat Izin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
dengan menyerahkan BPS asli;
h. Proses selesai.
45
NO KOMPONEN KETERANGAN
4 Jangka waktu Tiga hari kerja setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
5 Biaya/tarif Tidak ada
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
1 Dasar hukum 03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat
Keterangan Fiskal.
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman
parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
46
NO KOMPONEN KETERANGAN
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
47
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN
NO KOMPONEN KETERANGAN
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)
1 Produk pelayanan Bukti Pemindahbukuan
1. Formulir Permohonan Pemindahbukuan;
2 Persyaratan pelayanan 2. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli
Bukti Pbk (lembar ke-1), atau Bukti Penerimaan
Negara
a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan
pemindahbukuan dengan lengkap dan benar serta
mengambil nomor antrean;
c. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;
d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
formulir permohonan pemindahbukuan dan dokumen
yang disyaratkan;
e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
f. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
3 Sistem, mekanisme g. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
dan prosedur mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
h. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah
permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak
mendatangi TPT untuk mengambil langsung Bukti
Pemindahbukuan dengan menyerahkan BPS asli.
i. Proses selesai.
4 Jangka waktu Dua puluh satu hari setelah permohonan diterima secara
penyelesain lengkap (tanggal BPS).
Tidak ada
5 Biaya/tarif Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui:
Penanganan 1. Telepon : 1500200
6 pengaduan, saran dan 2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
masukan
4. Email : [email protected]
5. Twitter : @kring_pajak
48
NO KOMPONEN KETERANGAN
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
9. Whatsapp : 082181020878
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran
1 Dasar hukum dan Penyetoran Pajak;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara
Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;
Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman
parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;
pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.
49
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku Modul dan/atau Kumpulan Pedoman Standar Pelayanan pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search