Standar Pelayanan KPP 322_clone

STANDAR PELAYANAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK BERISIKO RENDAH (PASAL 9 AYAT 4C UU PPN)

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak

2 Persyaratan pelayanan a. SPT Tahunan Lebih bayar dan kelengkapannya;
b. SPT Masa Lebih Bayar dan kelengkapannya.

a. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan atau SPT

Masa PPN dengan status Lebih Bayar Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

b. Petugas Monitoring SPT Lebih Bayar melakukan
monitoring SPT Lebih Bayar setiap hari;

c. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang melaporkan SPT
Tahunan atau SPT Masa Lebih Bayar Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak

Berisiko Rendah (Pasal 9 Ayat 4C UU PPN), petugas

membuat Nota Dinas dan mengirimkan SPT Lebih

Bayar tersebut kepada Asisten Penyuluh;

d. Asisten Penyuluh melakukan penelitian terhadap SPT

terseb

e. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka SPT

tersebut diteruskan ke Seksi pemeriksaan;

f. Apabila memenuhi persyaratan maka dibuat Uraian
Penelitian dan Kepala Seksi Pelayanan menugaskan

3 Sistem, mekanisme Pelaksana Pelayanan untuk mencetak Surat
dan prosedur Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak;
g. Dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal

diterimanya SPT tersebut, Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

diterbitkan dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui

jasa pengiriman pos tercatat.

h. Proses selesai.

4 Jangka waktu Satu bulan sejak tanggal bukti penerimaan elektronik
penyelesain (BPE).
Tidak ada
5 Biaya/tarif
50

NO KOMPONEN KETERANGAN

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018

tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

1 Dasar hukum 04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena
Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak

Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak

Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company

atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha

Kena Pajak Berisiko Rendah.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi
dan/atau fasilitas Infomon SIDJP, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,

halaman parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan harian oleh petugas monitoring SPT LB
dan Kepala Seksi Pelayanan;

2. Pengawasan bulanan melalui peminjaman dokumen
oleh Unit Kepatuhan Internal KPP.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

51

NO KOMPONEN KETERANGAN

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.

Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

52

STANDAR PELAYANAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D UU KUP)

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak

2 Persyaratan pelayanan a. SPT Tahunan Lebih bayar dan kelengkapannya;
b. SPT Masa Lebih Bayar dan kelengkapannya.

3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan atau SPT
dan prosedur Masa PPN dengan status Lebih Bayar Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

b. Petugas Monitoring SPT Lebih Bayar melakukan
monitoring SPT Lebih Bayar setiap hari;

c. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang melaporkan SPT
Tahunan atau SPT Masa Lebih Bayar Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak
Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP), petugas
membuat Nota Dinas dan mengirimkan SPT Lebih
Bayar tersebut kepada Asisten Penyuluh;

d. Asisten Penyuluh melakukan penelitian terhadap SPT
tersebut.

e. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka SPT
tersebut diteruskan ke Seksi pemeriksaan;

f. Apabila memenuhi persyaratan maka dibuat Uraian
Penelitian dan Kepala Seksi Pelayanan menugaskan
Pelaksana Pelayanan untuk mencetak Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak;

g. Dalam jangka waktu lima belas hari kerja sejak
tanggal diterimanya SPT LB PPh Orang Pribadi atau
satu bulan sejak tanggal diterimanya SPT LB PPh
Badan dan SPT LB PPN, Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
diterbitkan dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui
jasa pengiriman pos tercatat.

h. Proses selesai.

4 Jangka waktu a. PPh OP : 15 hari kerja
penyelesain b. PPh Badan : 1 bulan
c. PPN : 1 bulan
sejak tanggal bukti penerimaan elektronik (BPE).

53

NO KOMPONEN KETERANGAN

5 Biaya/tarif Tidak ada

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak

masukan 6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018

tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

1 Dasar hukum 04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena
Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak

Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak

Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company

atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha

Kena Pajak Berisiko Rendah.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi
dan/atau fasilitas Infomon SIDJP, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,

halaman parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),

3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

3. Pengawasan harian oleh petugas monitoring SPT LB

4 Pengawasan Internal dan Kepala Seksi Pelayanan;
4. Pengawasan bulanan melalui peminjaman dokumen

oleh Unit Kepatuhan Internal KPP.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

54

NO KOMPONEN KETERANGAN

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

55

STANDAR PELAYANAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak

a. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening dalam Negeri;

2 Persyaratan pelayanan b. Fotokopi Buku Rekening Wajib Pajak;

c. Fotokopi KTP dan NPWP Wajib Pajak.

a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak, Putusan Banding, Putusan

Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Keberatan dan

Non-keberatan atau Surat Keputusan Kelebihan

Pembayaran PBB;

b. Wajib Pajak menerima Surat Permintaan Nomor

Rekening Dalam Negeri;

c. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;

e. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas

akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib

Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut

sesuai arahan petugas;

f. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib

Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS)

yang diserahkan oleh petugas;

3 Sistem, mekanisme g. Petugas membuat register dan mengiriman Surat
dan prosedur Pemberitahuan Nomor Rekening dalam Negeri
kepada Asisten Penyuluh Pajak;

h. Asisten Penyuluh Pajak melakukan penelitian dan

membuat nota penghitungan atas kelebihan pajak

tersebut untuk diterbitkan SKPKPP dan selanjutnya

diterbitkan SPMKP;

i. Apabila tidak memenuhi persyaratan penelitian maka

akan terbit surat pemberitahuan SPMKP tidak dapat

diterbitkan;

j. Apabila memenuhi persyaratan maka nota

penghitungan dan SKPKPP tersebut dikirim ke

pelayanan untuk diterbitkan SPMKP;

k. Petugas Pelayanan mencetak SPMKP dan

mengirimkan ke KPPN untuk dilakukan proses

transfer kelebihan pajak tersebut ke rekening Wajib

Pajak;

l. Petugas Pelayanan mengirmkan SKPKPP dan

SPMKP kepada wajib pajak setelah dilakukan transfer

melalui KPPN;

m. Proses selesai.

56

1. SKPKPP diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

4 Jangka waktu Kelebihan Pajak, Putusan Banding, Putusan
penyelesain Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Keberatan
dan Non-keberatan atau Surat Keputusan

Kelebihan Pembayaran PBB;

2. SPMKP diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja

sejak tanggal SKPKPP.

5 Biaya/tarif Tidak ada

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak

masukan 6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-7/PJ/2011 tanggal

1 Dasar hukum 21 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi SIDJP
dan/atau fasilitas dan SAKTI, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum,

halaman parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan
Kepala Seksi Pelayanan;

2. Pengawasan bulanan melalui peminjaman dokumen
oleh Unit Kepatuhan Internal KPP.

57

NO KOMPONEN KETERANGAN
5 Jumlah pelaksana
3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan
a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
Jaminan keamanan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
7 dan keselamatan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelayanan
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
8 Evaluasi kinerja yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
pelaksana sesuai ketentuan.

a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;

b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan

pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

58

STANDAR PELAYANAN
PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 –

(Formulir 1721);

b. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau

Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta

bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional

Indonesia dan Pensiunannya – (Formulir 1721-I);

c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

(Tidak Final) dan/atau pasal 26 – (Formulir 1721-II);

d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

2 Persyaratan pelayanan (Final) – (Formulir 1721-III);

e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti

Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 – (Formulir

1721- IV);

f. Daftar Biaya – (Formulir 1721-V);

g. Bukti Pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP)

atau Bukti Pemindahbukuan;

h. Surat penunjukan dengan dilampirkan fotokopi KTP

kedua belah pihak atau fotokopi kartu pegawai dalam

hal yang melaporkan SPT bukan pengurus.

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan
mengambil nomor antrean.

3 Sistem, mekanisme b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
dan prosedur menggunakan pengeras suara.

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 dan dokumen
yang dilampirkan.

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas SPT.
e. Dalam hal berkas SPT lengkap, berkas tersebut akan

dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak
dapat melengkapi berkas tersebut sesuai arahan
petugas.
f. Dalam hal berkas SPT telah lengkap, Wajib Pajak
mendapatkan bukti penerimaan (BPS).
g. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 30 (tiga puluh) menit.
penyelesain
59

NO KOMPONEN KETERANGAN

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian

dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/

1 Dasar hukum atau Pasal 26.

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal

21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
5 Jumlah pelaksana Seksi Pelayanan.
3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

60

STANDAR PELAYANAN
PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 22

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

1. Induk SPT Masa PPh Pasal 22;

2. Daftar SSP PPh Pasal 22 tertentu;

3. Daftar bukti pemungutan PPh Pasal 22;

4. Bukti pemungutan PPh Pasal 22;

5. Bukti pembayaran negara/bukti PBK;

2 Persyaratan pelayanan 6. Bukti Pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP)
atau Bukti Pemindahbukuan;

7. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah

discan dalam bentuk PDF;

8. Surat penunjukan dengan dilampirkan fotokopi KTP

kedua belah pihak atau fotokopi kartu pegawai dalam

hal yang melaporkan SPT bukan pengurus.

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

mengambil nomor antrean.

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean

menggunakan pengeras suara.

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

SPT Masa PPh Pasal 22 dan dokumen yang

dilampirkan.

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas SPT.

e. Dalam hal berkas SPT lengkap, berkas tersebut akan

dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak

3 Sistem, mekanisme dapat melengkapi berkas tersebut sesuai arahan
dan prosedur petugas.
f. Dalam hal berkas SPT telah lengkap, Wajib Pajak

mendapatkan bukti penerimaan (BPS).

g. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 30 (tiga puluh) menit.
penyelesain Tidak ada.

5 Biaya/tarif

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

Penanganan 1. Telepon : 1500200
6 pengaduan, saran dan 2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
masukan

4. Email : [email protected]

5. Twitter : @kring_pajak

61

NO KOMPONEN KETERANGAN

6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan

1 Dasar hukum Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal

23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/

Pemungutannya.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

62

STANDAR PELAYANAN
PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 4 AYAT 2

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

1. Induk SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);

2. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2);

3. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2);

4. Bukti Pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP)

atau Bukti Pemindahbukuan;

2 Persyaratan pelayanan 5. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah
discan dalam bentuk PDF untuk pelaporan SPT

elektronik;

6. Surat penunjukan dengan dilampiri fotocopy KTP

kedua belah pihak atau kartu pegawai dalam hal yang

melaporkan karyawan dalam hal yang melaporkan

SPT bukan pengurus.

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

mengambil nomor antrean.

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean

menggunakan pengeras suara.

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dan dokumen yang

dilampirkan.

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas SPT.

e. Dalam hal berkas SPT lengkap, berkas tersebut akan

dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak

dapat melengkapi berkas tersebut sesuai arahan

3 Sistem, mekanisme petugas.
dan prosedur f. Dalam hal berkas SPT telah lengkap, Wajib Pajak

mendapatkan bukti penerimaan (BPS).

g. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 30 (tiga puluh) menit.
penyelesain

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

Penanganan melalui:
6 pengaduan, saran dan 1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
masukan 3. Faksimile : (021) 5251245

4. Email : [email protected]

63

NO KOMPONEN KETERANGAN

5. Twitter : @kring_pajak

6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

1 Dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal
23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti
Pemotongan/Pemungutannya.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

64

STANDAR PELAYANAN
PELAPORAN SPT MASA PPN 1111 DM

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

1. Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM

(F.1.2.32.05);

2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM:

3. Formulir 1111 A DM (D.1.2.32.13) - Daftar Pajak

Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan

Faktur Pajak;

4. Formulir 1111 R DM (D.1.2.32.14) - Daftar

Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP

2 Persyaratan pelayanan yang Menggunakan Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan

5. Bukti pembayaran berupa surat setoran pajak(SSP)

atau bukti pemindahbukuan;

6. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah

discan dalam bentuk PDF;

7. Surat penunjukan dengan dilampiri fotocopy KTP

kedua belah pihak dalam hal yang melaporkan SPT

bukan pengurus atau kartu pegawai dalam hal yang

8. melaporkan karyawan.

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

mengambil nomor antrean.

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean

menggunakan pengeras suara.

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

SPT Masa PPN 1111 DM dan dokumen yang

dilampirkan.

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas SPT.

e. Dalam hal berkas SPT lengkap, berkas tersebut akan

dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak

dapat melengkapi berkas tersebut sesuai arahan

3 Sistem, mekanisme petugas.
dan prosedur f. Dalam hal berkas SPT telah lengkap, Wajib Pajak

mendapatkan bukti penerimaan (BPS).

g. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 30 (tiga puluh) menit.
penyelesain Tidak ada.

5 Biaya/tarif 65

NO KOMPONEN KETERANGAN

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

1 Dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
10/PJ/2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan
Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT
Masa PPPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang
Menggunakan
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman

pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

66

STANDAR PELAYANAN
IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS

DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Sistem Komputerisasi

1. Surat permohonan izin pembubuhan tanda Bea

Meterai lunas dengan sistem komputerisasi dengan

mencantumkan saldo meterai bulan lalu, pembayaran

bea meterai saat ini, dan jumlah pembayaran bea

2 Persyaratan pelayanan meterai ;
2. Bukti Pembayaran atau SSP Lembar Ke-1 pelunasan

Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan

jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai
setiap bulan, Kode Akun Pajak 411611 dan Kode

Jenis Setoran 101.

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

mengambil nomor antrean;

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan nomor

antrean menggunakan pengeras suara;

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

surat permohonan izin pembubuhan tanda bea

meterai lunas dengan sistem komputerisasi;
d. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta

memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan
secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat

3 Sistem, mekanisme kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha
dan prosedur Wajib Pajak;

e. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas

tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan

Wajib Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai

arahan petugas;

f. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib

Pajak mendapatkan bukti penerimaan berkas (BPS).
g. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat

permohonan izin diterima lengkap, Wajib Pajak dapat
mengambil langsung Surat Izin Pembubuhan Tanda

Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

dengan menyerahkan BPS asli;

h. Proses selesai.

67

4 Jangka waktu Tujuh hari sejak surat permohonan izin diterima
penyelesain lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

1 Dasar hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

122D/PJ/2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea
Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai
Lunas Dengan Sistem Komputerisasi.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),

3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

68

NO KOMPONEN KETERANGAN

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

69

STANDAR PELAYANAN
PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (E-FAKTUR)

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Softcopy data e-Faktur Pajak.

2 Persyaratan pelayanan 1. Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur;
2. Flashdisk atau memori penyimpanan lainnya.

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

mengambil nomor antrean;

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan nomor

antrean menggunakan pengeras suara;

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

formulir permohonan permintaan data e-Faktur;

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan;

e. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas

tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan

Wajib Pajak dapat melengkapi berkas tersebut sesuai

arahan petugas;

f. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib

Pajak mendapatkan bukti penerimaan berkas (BPS).

g. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah

3 Sistem, mekanisme permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak dapat
dan prosedur mengambil langsung softcopy data e-Faktur pajak
dengan menyerahkan flashdisk atau memori

penyimpanan lainnya;

h. Proses selesai.

4 Jangka waktu Satu hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
penyelesain

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

Penanganan 2. Ponsel : (021) 1500200
6 pengaduan, saran dan 3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [email protected]
masukan 5. Twitter : @kring_pajak

6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

70

NO KOMPONEN KETERANGAN

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

1 Dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat
Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2 Sarana dan prasarana, Alat tulis kantor, komputer, printer, kartu NPWP, kertas
dan/atau fasilitas SKT, alat komunikasi, Aplikasi E-nofa, meja, kursi, ruang
tunggu, toilet umum, halaman parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),

3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.

Jaminan keamanan a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
7 dan keselamatan yang aman;

pelayanan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
8 Evaluasi kinerja d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelaksana
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

71

STANDAR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PPH ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN

JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan

1 Produk pelayanan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau Perubahan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan.

1. Surat permohonan Penelitian Formal Bukti

Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas

Tanah dan/atau Bangunan;

2. Daftar pembayaran Pajak Penghasilan;

3. Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor

Pokok Wajib Pajak;

4. Fotokopi KTP pembeli dan penjual yang berstatus

Warga Negara Indonesia;

5. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk

menyampaikan dan/atau mengambil dokumen dalam

hal penyampaian permohonan penelitan dikuasakan;

6. Surat Setoran Pajak yang sudah tertera Nomor

2 Persyaratan pelayanan Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi

Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan

Potongan atau sarana administrasi lainnya yang

disamakan dengan Surat Setoran Pajak;

7. Fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer

dan/ atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai

yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan

tanah dan/atau bangunan di atas meterai;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan atau bukti penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan lainnya untuk tahun terakhir;

9. Surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas

tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang

telah diisi secara lengkap dan dibubuhi meterai.

3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan
mengambil nomor antrean;

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;

c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau Perubahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
dan dokumen yang disyaratkan;

d. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
e. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas

72

akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib
Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut
sesuai arahan petugas;
f. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak
mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
g. Petugas meneliti kebenaran formal pemenuhan
kewajiban penyetoran PPh atas Pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau Perubahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan;
h. Wajib Pajak mendapatkan validasi apabila
berdasarkan penelitian sudah sesuai, apabila belum
sesuai membuat surat pemberitahuan kepada Wajib
Pajak.
i. Petugas mengirimkan Surat Keterangan Penelitian
Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak
melalui jasa pengiriman pos tercatat atau Wajib Pajak
dapat mengambil langsung berkas tersebut pada
Loket TPT dengan menyerahkan bukti penerimaan
surat (BPS) asli.
j. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Surat
penyelesain permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atau Perubahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
diterima lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

73

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

21/PJ/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang

1 Dasar hukum Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau

Bangunan beserta Perubahannya.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),

3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

5 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang.

a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman

pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan

6 Jaminan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan

yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan

sesuai ketentuan.

a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas

Jaminan keamanan yang aman;
7 dan keselamatan b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
pelayanan d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan

pelayanan di TPT dan halaman parkir.

8 Evaluasi kinerja Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
pelaksana individu.

74

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPH ATAS PENGHASILAN

DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari

Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan; atau

1 Produk pelayanan 2. Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh

atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau

Bangunan.

1. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas

Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau

Bangunan;

2. Surat Pernyataan Berpenghasilan Di Bawah

Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Kurang dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

atau Surat Pernyataan Hibah atau Surat Penyataan

Pembagian Waris;

3. Fotokopi KTP dan KK pembeli dan penjual yang

2 Persyaratan pelayanan berstatus Warga Negara Indonesia;
4. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk

menyampaikan dan/atau mengambil dokumen dalam

hal penyampaian permohonan penelitan dikuasakan;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan atau bukti penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan lainnya untuk tahun terakhir;
6. Fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer

dan/ atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai

yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan

tanah dan/atau bangunan di atas meterai atau Akta

Hibah atau Akta Waris;

a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

mengambil nomor antrean;

b. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean

menggunakan pengeras suara;
c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas
penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan

dan dokumen yang disyaratkan;

3 Sistem, mekanisme d. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas
dan prosedur permohonan;

e. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas

akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib

Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut

sesuai arahan petugas;

f. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak

mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);

75

NO KOMPONEN KETERANGAN

g. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas
permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak dapat
mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPh
atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau
Bangunan atau Penolakan Permohonan Surat
Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.

h. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan Surat
penyelesain Keterangan Bebas (SKB) PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan diterima lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
B pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

1 Dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009
tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari
Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan

76

NO KOMPONEN KETERANGAN

2 Sarana dan prasarana, Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
dan/atau fasilitas kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman
3 Kompetensi pelaksana parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
4 Pengawasan Internal memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
5 Jumlah pelaksana (communication skill).
Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
6 Jaminan pelayanan Seksi Pelayanan.
3 (tiga) orang.
Jaminan keamanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
7 dan keselamatan
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
pelayanan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8 Evaluasi kinerja b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
pelaksana yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
a. Dokumen Wajib Pajak disimpan dalam ruang berkas
yang aman;
b. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
c. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
d. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

77

STANDAR PELAYANAN
KEBERATAN

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia;

2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau

jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah

rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan

disertai alasan-alasan yang menjadi dasar

penghitungan;

3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat

ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak,

atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;

4. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus

dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui

Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, sebelum Surat Keberatan disampaikan;

2 Persyaratan pelayanan 5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal:

6. Surat ketetapan pajak dikirim; atau

7. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak

ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

8. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan

dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan

Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri

dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;

9. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-

Undang KUP.

a. Wajib Pajak datang langsung ke Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

terdaftar;

b. Wajib Pajak menemui petugas helpdesk untuk

meminta checklist permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal

permohonan belum lengkap, petugas helpdesk

mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan

3 Sistem, mekanisme menginformasikan apa saja yang masih harus
dan prosedur dilengkapi;
c. Jika sudah dinyatakan lengkap dan mendapat

checklist dari petugas helpdesk, Wajib Pajak

mengambil nomor antrean;

d. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean

menggunakan pengeras suara;

e. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

checklist kelengkapan berkas, Surat Keberatan serta

dokumen yang disyaratkan;

f. Petugas TPT merekam berkas keberatan;

78

g. Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat
(BPS) yang disampaikan oleh petugas;

h. KPP meneruskan berkas permohonan tersebut ke
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;

i. Penelitian akan dilakukan oleh Kanwil Direktorat
Jenderal Pajak dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak berkas diterima secara lengkap dan akan
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;

a. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Keberatan
yang dikirimkan melalui jasa pengiriman pos tercatat;

j. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berkas keberatan
penyelesain diterima lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : pengaduan.pajak.go.id
masukan

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

1 Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

79

NO KOMPONEN KETERANGAN

2 Sarana dan prasarana, Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,
dan/atau fasilitas kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman
3 Kompetensi pelaksana parkir.
Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
4 Pengawasan Internal memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
5 Jumlah pelaksana (communication skill).
Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
6 Jaminan pelayanan Seksi Pelayanan.
4 (empat) orang.
Jaminan keamanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
7 dan keselamatan
pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
pelayanan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8 Evaluasi kinerja b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
pelaksana yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
a. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
b. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
c. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

80

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRASI (PASAL 36 AYAT 1A UU KUP)

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau

1 Produk pelayanan Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU
KUP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak

1. Formulir permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi (pasal 36 ayat 1a

UU KUP);

2. Permohonan diajukan untuk satu Surat Ketetapan

Pajak atau Surat Tagihan Pajak menggunakan

Bahasa Indonesia;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan

Pajak;

2 Persyaratan pelayanan 4. Mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi

administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut

Wajib Pajak dengan disertai alasan;

5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak

dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh

bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus

dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang

KUP;

a. Wajib Pajak datang langsung ke Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

terdaftar;

b. Wajib Pajak menemui petugas helpdesk untuk

meminta checklist permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal

permohonan belum lengkap, petugas helpdesk

mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan

menginformasikan apa saja yang masih harus

dilengkapi;

c. Jika sudah dinyatakan lengkap dan mendapat
checklist dari petugas helpdesk, Wajib Pajak

3 Sistem, mekanisme mengambil nomor antrean;
dan prosedur d. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean

menggunakan pengeras suara;

e. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan

checklist kelengkapan berkas, formulir permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

(pasal 36 ayat 1a UU KUP) dan dokumen yang

disyaratkan;

f. Petugas TPT merekam permohan tersebut;

g. Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat

(BPS) yang disampaikan oleh petugas;

h. KPP meneruskan berkas permohonan tersebut ke
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;

i. Penelitian akan dilakukan oleh Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak

berkas diterima secara lengkap dan akan diterbitkan

81

Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a
UU KUP) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak;
j. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
(Pasal 36 ayat 1a UU KUP) yang dikirimkan melalui
jasa pengiriman pos tercatat;
k. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak berkas keberatan
penyelesain diterima lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak

masukan 6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1 Dasar hukum 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan

Pajak.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

82

NO KOMPONEN KETERANGAN
3 Kompetensi pelaksana
4 Pengawasan Internal Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),
5 Jumlah pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).
6 Jaminan pelayanan Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
Jaminan keamanan 4 (empat) orang.
7 dan keselamatan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman

pelayanan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
8 Evaluasi kinerja oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelaksana b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai ketentuan.
a. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
b. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
c. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

83

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN

PAJAK YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1B UU KUP)

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

1 Produk pelayanan Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
(Pasal 36 Ayat 1b UU KUP) yang diterbitkan oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

1. Formulir pengurangan atau pembatalan surat

ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 ayat 1b

UU KUP);

2. Permohonan diajukan untuk satu Surat Ketetapan

Pajak menggunakan Bahasa Indonesia;

3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak;

4. Mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi

2 Persyaratan pelayanan administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut

Wajib Pajak dengan disertai alasan;

5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak

dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh

bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus

dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang

KUP.

3 Sistem, mekanisme a. Wajib Pajak datang langsung ke Tempat Pelayanan
dan prosedur Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdaftar;

b. Wajib Pajak menemui petugas helpdesk untuk
meminta checklist permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal
permohonan belum lengkap, petugas helpdesk
mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan
menginformasikan apa saja yang masih harus
dilengkapi;

c. Jika sudah dinyatakan lengkap dan mendapat
checklist dari petugas helpdesk, Wajib Pajak
mengambil nomor antrean;

d. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
menggunakan pengeras suara;

e. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
checklist kelengkapan berkas, formulir pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar (pasal 36 ayat 1b UU KUP) dan dokumen yang
disyaratkan;

f. Petugas TPT merekam permohan tersebut;
g. Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat

(BPS) yang disampaikan oleh petugas;
h. KPP meneruskan berkas permohonan tersebut ke

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;
i. Penelitian akan dilakukan oleh Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
berkas diterima secara lengkap dan akan diterbitkan
Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan
Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36
Ayat 1b UU KUP) oleh Kantor Wilayah Direktorat

84

Jenderal Pajak;
j. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keputusan

Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP) yang
dikirimkan melalui jasa pengiriman pos tercatat;
k. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak berkas keberatan
penyelesain diterima lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]
6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak

masukan 6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1 Dasar hukum 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan

Pajak.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),

3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik

(communication skill).

4 Pengawasan Internal Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.

85

NO KOMPONEN KETERANGAN
5 Jumlah pelaksana
4 (empat) orang.
6 Jaminan pelayanan a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman

Jaminan keamanan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
7 dan keselamatan NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
pelayanan b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
8 Evaluasi kinerja sesuai ketentuan.
pelaksana a. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
b. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
c. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

86

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN

PAJAK YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1C UU KUP)

NO KOMPONEN KETERANGAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (services delivery)

Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau

1 Produk pelayanan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar
(Pasal 36 Ayat 1c UU KUP) yang diterbitkan oleh

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

1. Formulir pengurangan atau pembatalan surat tagihan

pajak yang tidak benar (pasal 36 ayat 1c UU KUP);

2. Permohonan diajukan untuk satu Surat Tagihan Pajak

menggunakan Bahasa Indonesia;

3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak;

4. Mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi

2 Persyaratan pelayanan administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut
Wajib Pajak dengan disertai alasan;

5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak

dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh

bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus

dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang

KUP;

a. Wajib Pajak datang langsung ke Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdaftar;

b. Wajib Pajak menemui petugas helpdesk untuk
meminta checklist permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal

permohonan belum lengkap, petugas helpdesk

mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan

menginformasikan apa saja yang masih harus

dilengkapi;

c. Jika sudah dinyatakan lengkap dan mendapat

checklist dari petugas helpdesk, Wajib Pajak

mengambil nomor antrean;

3 Sistem, mekanisme d. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean
dan prosedur menggunakan pengeras suara;

e. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan
checklist kelengkapan berkas, formulir pengurangan

atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar

(pasal 36 ayat 1c UU KUP) dan dokumen yang

disyaratkan;

f. Petugas TPT merekam permohan tersebut;

g. Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat

(BPS) yang disampaikan oleh petugas;

h. KPP meneruskan berkas permohonan tersebut ke

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;

i. Penelitian akan dilakukan oleh Kanwil Direktorat

Jenderal Pajak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
berkas diterima secara lengkap dan akan diterbitkan

Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan

Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat

1c UU KUP) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

87

Pajak;
j. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keputusan

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP) yang
dikirimkan melalui jasa pengiriman pos tercatat;
k. Proses selesai.

4 Jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak berkas keberatan
penyelesain diterima lengkap.

5 Biaya/tarif Tidak ada.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

Penanganan 4. Email : [email protected]

6 pengaduan, saran dan 5. Twitter : @kring_pajak

masukan 6. Website : pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak

9. Whatsapp : 082181020878

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1 Dasar hukum 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan

Pajak.

Alat tulis kantor, komputer, printer, printer kartu NPWP,

2 Sarana dan prasarana, kartu NPWP, kertas SKT, alat komunikasi, Aplikasi TPT
dan/atau fasilitas Online, meja, kursi, ruang tunggu, toilet umum, halaman

parkir.

Menguasai dasar-dasar perpajakan (KUP, PPh, PPN),

3 Kompetensi pelaksana memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
(communication skill).

88

NO KOMPONEN KETERANGAN
4 Pengawasan Internal
5 Jumlah pelaksana Pengawasan harian oleh Koordinator Harian dan Kepala
Seksi Pelayanan.
6 Jaminan pelayanan 4 (empat) orang.
a. KPP memberikan pelayanan dengan berpedoman
Jaminan keamanan
7 dan keselamatan pada SOP Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian
NPWP melalui TPT di KPP yang telah dipublikasikan
pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
b. KPP telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan
8 Evaluasi kinerja yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan
pelaksana sesuai ketentuan.
a. Data Wajib Pajak terjamin kerahasiaannya;
b. Tersedia alat pemadam kebakaran di TPT;
c. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan
pelayanan di TPT dan halaman parkir.
Hasil survei kepuasan masyarakat dan dialog kerja
individu.

89



TIM PENYUSUN
Penanggung Jawab
Ismail

Pimpinan Redaksi
Petrus Suwardi

Tim Redaksi
Arfinsha Finka Perdana
Annisa Nurrahma
Lulu Nurfaizah

Editor
Moh Rizky Rachmadi



PINDAI UNTUK MENGIKUTI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT