E-modul Kewarganegaraan

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk
pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib
mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.

46

Kesimpulan

Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Adapun jenis - jenis hak warga
negara antara lain sebagai berikut :
1. Hak Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (Pasal 27 ayat 1)
2. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2)
3. Hak Kemerdekaan Berserikat atau Politik (Pasal 28)
4. Hak Atas HAM (Pasal 28 A-J)
5. Hak Atas Agama (Pasal 29)
6. Hak Atas Pembelaan Negara (Pasal 30)
7. Hak Atas Pendidikan (Pasal 31)
8. Hak Atas Budaya (Pasal 32)
9. Hak Atas Pereknomian (Pasal 33)
10. Hak Atas Kesejahteraan Sosial (Pasal 34)

Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh
penduduk sebuah negara, yang diatur menurut hukum atau undang-undang yang berlaku.
Adapun jenis - jenis kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut :
1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Penerapan Hak Warga Negara di Indonesia :
1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan
2. Mengeluarkan Pendapat
3. Beragama dan Beribadah
4. Membela Negara

Penerapan Kewajiban Warga Negara di Indonesia :
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
3. Membayar Pajak
4. Mengikuti Pendidikan Dasar

47

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan Hak warga negara?
Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.

2. Sebutkan jenis - jenis Hak Warga Negara!
 Hak Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (Pasal 27 ayat 1)
Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta
mendapatkan perlindungan hukum.
 Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2)
Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.
 Hak Kemerdekaan Berserikat atau Politik (Pasal 28)
Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya sesuai undang-undang yang
berlaku dan ikut dalam pemerintahan.
 Hak Atas HAM (Pasal 28 A-J)
Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mengembangkan diri.
 Hak Atas Agama (Pasal 29)
Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakini.
 Hak Atas Pembelaan Negara (Pasal 30)
Setiap warga negara berhak ikut dalam upaya pembelaan negara.
 Hak Atas Pendidikan (Pasal 31)
Setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang layak.
 Hak Atas Budaya (Pasal 32)
Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
 Hak Atas Pereknomian (Pasal 33)
Setiap warga negara berhak memiliki kehidupan ekonomi yang layak.
 Hak Atas Kesejahteraan Sosial (Pasal 34)
Setiap warga negara berhak memiliki pemenuhan kehidupan spiritual, material, dan
sosial yang layak, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya.

3. Apa yang dimaksud dengan Kewajiban warga negara?
Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh penduduk
sebuah negara, yang diatur menurut hukum atau undang-undang yang berlaku.

4. Sebutkan dan jelaskan jenis - jenis Kewajiban Warga Negara!
 Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
 Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

5. Sebutkan contoh penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia!
Penerapan Hak Warga Negara di Indonesia :
 Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan
Pemerintahan

48

 Mengeluarkan Pendapat
 Beragama dan Beribadah
 Membela Negara
Penerapan Kewajiban Warga Negara di Indonesia :
 Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
 Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
 Membayar Pajak
 Mengikuti Pendidikan Dasar

49

Daftar Pustaka

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6242305/hak-warga-negara-indonesia-pengertian-
dan-contohnya

https://adjar.grid.id/read/543434523/10-jenis-hak-warga-negara-dan-contoh-
perwujudannya

https://bobo.grid.id/read/083408549/contoh-kewajiban-warga-negara-indonesia-menurut-
undang-undang-dasar-1945

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732
https://kumparan.com/berita-update/contoh-penerapan-hak-dan-kewajiban-dalam-

kehidupan-bermasyarakat-di-indonesia-1wS0tOmEBru

50

Bab VIII

Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat.

Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan
Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan
kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian
demokrasi menurut beberapa ahli :

1. C.F. Strong
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut
serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan
mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

2. Haris Soche
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan
pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,
mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang
bertanggung jawab memerintah.

3. Montesquieu
Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang
berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan
pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki
kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang
memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing
institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

4. Aristoteles
Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga
negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

5. John L Esposito
Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun
mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam
lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif.

6. Affan Gaffa
Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama jika
diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh
negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik.

7. Abraham Lincoln

51

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat.
Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
8. Joseph A. Schemer
Menurut Joseph A. Schemer, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional.
Perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik. Dimana setiap
individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif. Hal
itu dilakukan atas dasar suara rakyat.
9. Aristoteles
Demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan
tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi
adalah suatu kebebasan, prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya
melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di
dalam negaranya sendiri.

B. Tujuan Demokrasi
Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang

sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan
keterbukaan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta
penjelasannya:

1. Kebebasan Berpendapat
Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan
untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka.

2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban
Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman
di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan
mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan
bersama di lingkungan masyarakat.

3. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan
Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam
setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi
aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik
guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut.

4. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan
Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di
tangan rakyat.
Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem
pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak
menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan
menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana Pemerintahan hanya berfungsi
sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat.

52

Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan
kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah
melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.
5. Mencegah Perselisihan
Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi, akan
diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem
demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan
segala masalah secara damai.

C. Prinsip - Prinsip Demokrasi
Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik
a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
b. Pemerintahan konstitusional
c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d. Pers yang bebas
e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f. Pengawasan terhadap administrasi negara
g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h. Pemerintahan yang diskusi
i. Pemilihan umum yang bebas
j. Pemerintahan berdasarkan hukum

2. Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
a. Pemusatan kekuasaan Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan
dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga.
b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional Pemerintahan dijalankan berdasarakan
kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau
pemerintah.
c. Rule of Power Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan
yang besar pada negara atau pemerintah..
d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit
e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk
memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
f. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
g. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers.
h. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan
paksaan.
i. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran
hal asasi manusia.
j. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.

D. Macam-Macam Demokrasi
1. Demokrasi Parlementer

53

Demokrasi Parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada
legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer.
2. Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi dimana rakyatlah
yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis
parlemen.
3. Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili
suara mereka di parlemen.
4. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Tanah Air Indonesia.
Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan
musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau
warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila.
5. Demokrasi Presidensial
Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga
negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab
kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya.Dalam
demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan.
6. Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham
memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai
demkorasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa
pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional.

E. Ciri-Ciri Demokrasi
Sebuah Negara dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi

ciri-ciri berikut ini :
1. Memiliki Perwakilan Rakyat
2. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara
3. Menerapkan Ciri Konstitusional
4. Menyelenggarakan Pemilihan Umum
5. Terdapat Sistem Kepartaian

54

Kesimpulan

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak
dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun tujuan dari
Demokrasi, yaitu :
1. Kebebasan Berpendapat
2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban
3. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan
4. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan
5. Mencegah Perselisihan

Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem
Politik dan Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran). Kemudian Demokrasi dibagi menjadi
beberapa macam, yaitu :
1. Demokrasi Parlementer
2. Demokrasi Langsung
3. Demokrasi Tidak Langsung
4. Demokrasi Pancasila
5. Demokrasi Presidensial
6. Demokrasi Liberal

55

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak
dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

2. Apa saja tujuan demokrasi?
a. Kebebasan Berpendapat
b. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban
c. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan
d. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan
e. Mencegah Perselisihan

3. Sebutkan prinsip demokrasi sebagai sistem politik!
a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
b. Pemerintahan konstitusional
c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d. Pers yang bebas
e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f. Pengawasan terhadap administrasi negara
g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h. Pemerintahan yang diskusi
i. Pemilihan umum yang bebas
k. Pemerintahan berdasarkan hukum

4. Sebutkan dan jelaskan macam - macam demokrasi!
a. Demokrasi Parlementer
Demokrasi Parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan
kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer.
b. Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi dimana
rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau
majelis parlemen.
c. Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan
mewakili suara mereka di parlemen.
d. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Tanah Air
Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta
berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh
masyarakat atau warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila.
e. Demokrasi Presidensial
Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga
negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung
jawab kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara
sepenuhnya.Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala
pemerintahan.

56

f. Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham
memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai
demkorasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa
pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional.

5. Apa saja ciri - ciri dari demokrasi?
a. Memiliki Perwakilan Rakyat
b. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara
c. Menerapkan Ciri Konstitusional
d. Menyelenggarakan Pemilihan Umum
e. Terdapat Sistem Kepartaian

57

Daftar Pustaka

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97f
f.pdf

https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/

58

Bab IX

Konstitusi & Rule Of Law

A. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa prancis (constituer) yang berarti membentuk. Dalam

bahasa Inggris disebut juga Constitution. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan
keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Bahasa latin, kata
konstitusi merupakan gabungan dari kata cume yang berarti "bersama-sama dengan..." dan
statuere yang berarti "membuat sesuatu agar berdiri/menetapkan. Dengan demikian bentuk
tunggal dan konstitusi adalah menetapkan sesuatu dengan bersama-sama dan berbentuk
jamak dan konstitusi berarti segala yang ditetapkan.

Beberapa ahli menyatakan pendapat tentang konstitusi dan disimpulkan bahwa
konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. UUD merupakan konstitusi yang
tertulis. Konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan pada para penguasa.
b. Suatu dokumen tantang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem

politik.
c. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara. Suatu gambaran yang menyangkut

masalah HAM.

B. Definisi Konstitusi (UUD)
Para ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan undang undang dasar

dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai
berikut:

a. L J. Van Apetdoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya Konstitusi adalah
memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar
(gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.

b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di
sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia .

c. E.C.S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan rangka
dan tugas pokok dari badan-badan pemerintah, suatu negara dan menentukan pokok-
pokok cara kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau
organise ‘ kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembga atau
kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga
kenegaraan, misalnya antara badan legislalatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang
dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan
menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu
negara.

d. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:
1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis).

59

2. Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hid up dalam masyai kat (mengandung
arti hukum atau yuridis).

3. Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah : bagai undang-
undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu r

e. C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia).
Hakikat dan Fungsi Konstitusi (UUD)

C. Hakikat dan Fungsi Konstitusi (UUD)
Pada hakikatnya konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu:

a. Adanya jaminan terharap HAM dan warga negaranya.
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi:

a. Tata aturan dalam pendirian lembaga yang permanen.
b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Seluruh peraturan harus mengacu pada konstitusi

(UUD)

D. Pengertian Rule Of Law
Rule of Low atau penegakan hukum merupakan suatu doktrin dalam hukum yang

mulai muncul pada abad ke-19. bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum
(konstitusi) dan demokrasi. Kehadiran rule of law disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap
negara absolut yang telah berkembang sebelumnya.

Rule of Law merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan
dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak
memihak, tidak personal, dan otonom.

Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan keadilan formal terhadap "rasa
keadilan" bagi rakyat Indonesia, Prinsip rule of law dalam pembukaan UUD 1945 bersifat
tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan
pokok kaidah fundamental NKRI.

E. Fungsi Rule Of Law
Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa

keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur pada Pembukaan
UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti
dari Rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.
Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara
negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan
atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial.

60

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat didalam pasal-pasal
UUD 1945, yaitu:
a. Negara Indonesia adalah negara hukum.
b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan merdeka
c. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
d. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
e. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dari perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja.
F. Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law

Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana
komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di
Indonesia oleh lembaga penegakn hukum yang terdiri :
a. Kepolisian
b. Kejaksaan
c. Komisi Pemberantasan Korupsi
d. Badan Pengadilan Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
f. Pengadilan Negeri
g. Pengadilan Tinggi

61

Kesimpulan

Konstitusi adalah menetapkan sesuatu dengan bersama-sama dan berbentuk jamak
dan konstitusi berarti segala yang ditetapkan. Adapun Hakikat Konstitusi, yaitu :
a. Adanya jaminan terharap HAM dan warga negaranya.
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Selain Hakikat, Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Tata aturan dalam pendirian lembaga yang permanen.
b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Seluruh peraturan harus mengacu pada konstitusi

(UUD)
Rule of Law merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan

dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak
memihak, tidak personal, dan otonom. Adapun fungsi dari Rule of Law adalah jaminan
secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”,
sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi
penyelenggaraan negara.

62

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa pengertian dari konstitusi?
Konstitusi adalah menetapkan sesuatu dengan bersama-sama dan berbentuk jamak dan
konstitusi berarti segala yang ditetapkan.

2. Jelaskan persamaan dan perbedaan konstitusi dengan undang - undang dasar menurut
para ahli!
Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:
a. L J. Van Apetdoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya Konstitusi
adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang
dasar (gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.
b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di
sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia .
c. E.C.S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan
rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintah, suatu negara dan menentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai
kekuasaan atau organise ‘ kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang
sebagai lembga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara
beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislalatif, eksekutif, dan
yudikatif. Undang-undang dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan
ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan-hubungan
kekuasaan dalam suatu negara.
d. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:
1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu
kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis).
2. Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hid up dalam masyai kat
(mengandung arti hukum atau yuridis).
3. Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah : bagai undang-
undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu r
e. C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia).
Hakikat dan Fungsi Konstitusi (UUD)

3. Sebutkan fungsi dan hakikat dari konstitusi!
Hakikat Konstitusi :
a. Adanya jaminan terharap HAM dan warga negaranya.
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
Fungsi Konstitusi :
a. Tata aturan dalam pendirian lembaga yang permanen.
b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Seluruh peraturan harus mengacu pada konstitusi
(UUD)

63

4. Apa yang dimaksud dengan Rule Of Law?
Rule of Law merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan
dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif,
tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

5. Apa fungsi dari Rule Of Law?
Fungsi dari Rule of Law adalah jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi
rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945,
bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara.

64

Daftar Pustaka

https://karyatulisilmiah.com/konstitusi-dan-rule-of-law/
https://www.slideshare.net/DemonAndDevil/konstitusi-dan-rule-of-law

65

Bab X

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

A. Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia
SIstem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi

negara Republik Indo- nesia baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga
negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 1945 (Astawa,
2000: 253). Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ketatanegaraan
adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan
pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara.
B. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan sesudah perubahan

UUD 1945

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat
diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan
kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya,
yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

 Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power)
karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan
MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan
UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

 Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan
golongan yang diangkat.

66

Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:
 Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
 Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.
 Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
 Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
 Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
 Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu
dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di
MPR.

2. Presiden
 Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun
kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
 Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of
power and responsiblity upon the president).
 Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang
kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
 Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
 Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai
presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
 Memberikan persetujuan atas PERPU.
 Memberikan persetujuan atas Anggaran.
 Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta
pertanggungjawaban presiden.

4. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara
lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

67

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian
kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama
dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

 Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan
menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan
kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of
law.

 Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti
Hakim.

 Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu
setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.

 Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
 Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa

lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara
berdasarkan hukum.
 Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara
disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

68

 Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya
seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

 Menghilangkan supremasi kewenangannya.
 Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
 Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara

langsung melalui pemilu).
 Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
 Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 Posisi dan kewenangannya diperkuat.
 Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden,

sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak
mengajukan RUU.
 Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
 Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan
daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah
dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
 Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
 Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
 Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan
kepentingan daerah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan
daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
 Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang
bersangkutan ke dalam BPK.
5. Presiden
 Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan
pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem
pemerintahan presidensial.
 Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
 Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
 Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan
pertimbangan DPR.

69

 Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan DPR.

 Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden
menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai
pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

6. Mahkamah Agung (MA)
 Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat
(1)].
 Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di
bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
 Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN).
 Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-
lain.

7. Mahkamah Konstitusi (MK)
 Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of
the constitution).
 Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus
sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
 Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah
Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan
perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

70

Kesimpulan

SIstem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi
negara Republik Indo- nesia baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-
lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD
1945. Adapun Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan sesudah perubahan
UUD 1945 :

71

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan?
SIstem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi
negara Republik Indo- nesia baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-
lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut
UUD 1945.

2. Sebutkan tugas Presiden sebelum UUD 1945 diamandemen?
 Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun
kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
 Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of
power and responsiblity upon the president).
 Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang
kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
 Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
 Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai
presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

3. Sebelum UUD 1945 diamandemen MPR pernah menetapkan apa saja? sebutkan!
 Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
 Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.
 Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
 Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
 Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
 Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu
dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi
di MPR.

4. Apa saja perubahan UUD 1945 setelah diamandemen?
 Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan
menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka,
penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip
due process of law.
 Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti
Hakim.
 Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances)
yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-
masing.
 Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
 Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa
lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara
berdasarkan hukum.
 Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara
disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

72

5. Sebutkan dan jelaskan lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara
sesudah perubahan UUD 1945!
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara
lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
 Menghilangkan supremasi kewenangannya.
 Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
 Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih
secara langsung melalui pemilu).
 Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
 Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung
melalui pemilu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Posisi dan kewenangannya diperkuat.
 Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden,
sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah
berhak mengajukan RUU.
 Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
 Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan
daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan
daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
 Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik
Indonesia.
 Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
 Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait
dengan kepentingan daerah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan
daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
 Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang
bersangkutan ke dalam BPK.
5. Presiden
 Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan
dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem
pemerintahan presidensial.

73

 Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
 Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
 Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan

pertimbangan DPR.
 Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan

pertimbangan DPR.
 Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil

presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai
pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
6. Mahkamah Agung (MA)
 Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24
ayat (1)].
 Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan
di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
 Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara
dan lain-lain.
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
 Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian
of the constitution).
 Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus
sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
 Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh
Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga
mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif,
legislatif, dan eksekutif.

74

Daftar Pustaka

https://m.kumparan.com/berita-terkini/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-dan-
perkembangannya-1wJy77fUte6/3

https://www.bola.com/ragam/read/4512458/makna-wawasan-nusantara-ketahui-fungsi-dan-
tujuannya-bagi-bangsa-indonesia

75

Bab XI

Wawasan Nusantara

A. Pengertian Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan

menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan
nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Sementara
pengertian Wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan:

“Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan
yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional.”

Sedangkan pengertian Wawasan Nusantara menurut para ahli yaitu :

1. Prof. Wan Usman
Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang
beragam.

2. Munadjat Danusaputro, 1981
Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta
penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara.

3. Sumarsono, 2002
Menurut Sumarsono, wawasan nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap
peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga
menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme
yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri Bangsa Indonesia.

4. Samsul Wahidin, 2010
Menurut Samsul Wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara
bersikap, cara bertindak, cara berpikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai
hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagatra.

5. M. Panggabean, 1979
Menurut M. Panggabean, wawasan nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia
untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi dan
peluang strategis lainnya.

6. Sabarti Akhadiah MK, 1997
Menurut Sabarti Akhadiah, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945 sebagai bentuk
aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam
mencapai tujuan bangsa.

76

7. Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi, 2007
Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi, wawasan nusantara ialah cara pandang
bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta
sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai
tujuan dan cita-cita nasional.

B. Fungsi Wawasan Nusantara
Fungsi wawasan nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi,

dorongan, dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan,
serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah.

Wawasan nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan
kesatuan bangsa dan negara Indonesia serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi
kebijakan serta langkah pembagunan nasional di Indonesia.

Fungsi wawasan nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu:

 Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu sebagai konsep
dalam pembangunan, pertahanan keamanan serta kewilahayan.

 Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional yaitu meliputi kesatuan politik,
sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan serta keamanan.

 Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yaitu pandangan geopolitik
Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara.

 Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan yaitu pembatasan negara untuk
menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

C. Tujuan Wawasan Nusantara
Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme yang tinggi di segala

aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding
kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.

Adapun tujuan utama Wawasan Nusantara, yaitu :

 Tujuan wawasan nusantara ke Luar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era
globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut
serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati.

Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan
nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik,
ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan
nasional yang tertera dalam UUD 1945.
 Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di

segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

77

Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-
faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan
terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

D. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi,

dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta
keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 5 asas wawasan nusantara yang wajib
kamu pahami, diantaranya:

1. Asas Solidaritas
Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar
individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita,
adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan.
Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap
solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa
membeda-bedakan dari dan kepada siapa.

2. Asas Kejujuran
Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan nusantara yang
sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta
kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan.

3. Asas Kesamaan Tujuan
Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan
saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah.

4. Asas Keadilan
Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan
mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun
mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam
segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta
sosial.

5. Asas Kerja Sama
Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan
kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat
dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan
bersama.

E. Implementasi Wawasan Nusantara
Penerapan nyata wawasan nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap,

bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan nusantara sendiri dimulai dari menjadikan
Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat.

Berikut penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya
di era:

78

1. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk
sikap dan kedisiplinan diri dalam membela Tanah Air, serta melaporkan segala hal yang
mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta
solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir
membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah
Indonesia.

2. Implementasi di Bidang Politik
Implementasinya ada dalam Pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga
dalam Undang-Undang, misalnya UU Partai Politik, dan UU Pemilu. Implementasi
wawasan nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan
yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya.

3. Implementasi di Bidang Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan
kekayaan alam di indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan
dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk
perekonomian negara.

4. Implementasi di Bidang Sosial
Implementasi wawasan nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan
menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di Tanah Air. Mulai dari
perbedaan, suku, ras, agama hingga budaya.

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern

1. Perkembangan Pesat Teknologi
Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia
tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk Wawasan Nusantara,
mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak
masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

2. Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta
atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak
lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri
berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri.

3. Pemberdayaan Masyarakat
Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai
tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up
Planning, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM
sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.

Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan
hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan
terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

79

F. Konsep Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara juga memiliki dua konsep dasar untuk memahaminya, yaitu

trigatra dan pancagatra. Berikut ini adalah penjelasan lengkap masing-masing konsep
tersebut, yaitu:
1. Konsep Trigatra

Konsep ini memahami wawasan nusantara menjadi tiga, yaitu geografis, demografis,
serta strategis. Geografis adalah pengetahuan tentang letak Indonesia yang berada di
antara dua benua dan dua samudera. Pemahaman ini juga meliputi pengetahuan akan
wilayah Indonesia berupa negara kepulauan.
Demografis merupakan pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk
Indonesia yang tersebar di seluruh dunia melalui komunitas diaspora. Sedangkan strategis
adalah pengetahuan wawasan nusantara mengenai kekayaan sumber daya alam mulai dari
vertikal hingga horizontal, meliputi atmosfer hingga fasar lautan, serta dari Sabang
hingga Merauke.
2. Konsep Pancagatra
Konsep ini memahami wawasan nusantara menjadi lima, yaitu ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Ideologi adalah pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara Pancasila, mencakup
semua nilai, butir, dan implementasinya. Politik merupakan pengetahuan tentang
hubungan kekuasan dan kebijakan publik oleh pemerintahan atau pemangku kebijakan.
Ekonomi adalah pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditas
yang harus dikelola secara adil untuk kemakmuran rakyat. Sosial budaya adalah
pengetahuan akan keragaman budaya serta nilai yang membentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sedangkan pertahanan dan keamanan merupakan pengetahuan
tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman luar maupun
dalam.

80

Kesimpulan

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan
menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan
nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Kemudian Fungsi
dari wawasan nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan,
dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta
perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dari
Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan
individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.
Selanjutnya Wawasan Nusantara memiliki 5 asas,yaitu :
1. Asas Solidaritas
2. Asas Kejujuran
3. Asas Kesamaan Tujuan
4. Asas Keadilan
5. Asas Kerja Sama
Implementasi Wawasan Nusantara :
1. Penerapan Wawasan Nusantara

 Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
 Implementasi di Bidang Politik
 Implementasi di Bidang Ekonomi
 Implementasi di Bidang Sosial
2. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern
 Perkembangan Pesat Teknologi
 Kapitalisme
 Pemberdayaan Masyarakat
Konsep Wawasan Nusantara :
1. Konsep Trigatra
2. Konsep Pancagatra

81

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan Wawasan Nusantara?
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga
persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional
dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.

2. Sebutkan tujuan dari Wawasan Nusantara!
Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme yang tinggi di segala
aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding
kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.
Adapun tujuan utama Wawasan Nusantara, yaitu :
 Tujuan wawasan nusantara ke Luar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era
globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut
serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati.
 Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di
segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

3. Sebutkan apa saja fungsi dari Wawasan Nusantara?
 Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu sebagai konsep
dalam pembangunan, pertahanan keamanan serta kewilahayan.
 Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional yaitu meliputi kesatuan
politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan serta keamanan.
 Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yaitu pandangan
geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh
kekuatan negara.
 Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan yaitu pembatasan negara
untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

4. Sebutkan dan Jelaskan penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasi
Wawasan Nusantara di Era Modern!
Penerapan Wawasan Nusantara
 Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan
membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela Tanah Air, serta melaporkan
segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan
rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang
berbeda. Terakhir membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas
pengamanan wilayah Indonesia.
 Implementasi di Bidang Politik
Implementasinya ada dalam Pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat
juga dalam Undang-Undang, misalnya UU Partai Politik, dan UU Pemilu.
Implementasi wawasan nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk
menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh
masyarakatnya.
 Implementasi di Bidang Ekonomi

82

Implementasi wawasan nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan
kekayaan alam di indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.
Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan
maksimal untuk perekonomian negara.
 Implementasi di Bidang Sosial
Implementasi wawasan nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan
menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di Tanah Air. Mulai dari
perbedaan, suku, ras, agama hingga budaya.

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara di Era Modern
 Perkembangan Pesat Teknologi

Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan
dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk Wawasan
Nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap
dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
 Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik
swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian
dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang
dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya
sendiri.
 Pemberdayaan Masyarakat
Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai
tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom
Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas
SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
5. Sebutkan asas Wawasan Nusantara!
 Asas Solidaritas
 Asas Kejujuran
 Asas Kesamaan Tujuan
 Asas Keadilan
 Asas Kerja Sama

83

Daftar Pustaka

https://www.gramedia.com/literasi/wawasan-nusantara/
https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/04/151919169/wawasan-nusantara-fungsi-asas-

dan-implementasi
https://www.bola.com/ragam/read/4512458/makna-wawasan-nusantara-ketahui-fungsi-dan-

tujuannya-bagi-bangsa-indonesia
https://rimbakita.com/wawasan-nusantara/

84

Bab XII

Konsep Ketahanan Nasional

A. Pengertian Konsep Ketahanan Nasional
Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu pedoman ataupun saranan untuk

meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga
keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan namun tidak
bisa dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan
juga sebaliknya, penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu.
Sedangkan pengertian Ketahanan Nasional sendiri yaitu sebuah keuletan dan daya tahan kita
dalam menghadapi segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang
langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan
negara Indonesia.

B. Ciri - ciri Ketahanan Nasional
Ciri - ciri ketahanan nasional adalah kondisi dimana hal itu menjadi prasyarat utama

untuk negara berkembang. Ciri - ciri nya antara lain sebagai berikut :

1. Berlandaskan prosedur astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan alam,
geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi, budaya,
pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan,

2. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi
kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan .keamanan dan kesejahteraan.

3. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

4. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang.
5. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan.

C. Sifat Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti:

1. Mandiri
Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri
dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta
bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan
prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan
global.

2. Dinamis
Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun
bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan

85

strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia
ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus
senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian
kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
3. Manunggal
Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan
dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Wibawa
Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat
mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga
dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara,
semakin besar pula kewibawaannya.
5. Konsultasi dan Kerjasama
Artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan
antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada
sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada
kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

D. Asas Ketahanan Nasional
Asas ketahanan nasional merupakan pedoman yang berdasarkan nilai dari Pancasila,

UUD 1945, dan wawasan nusantara. Berikut contoh dari Asas Ketahanan Nasional :

1. Asas Kesejahteraan & Ketentraman
Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan
adanya dua aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik
lagi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konsepsi ketahanan nasional bahwa
kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu
sama lain.

2. Asas Komprehensif Integral
Asas ini berarti kondisi dimana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang,
selaras, dan serasi.

3. Asas Mawas ke Dalam & ke Luar
Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter,
sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian
bangsa. Sedangkan mawas ke luar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan
menanggulangi dampak lingkungan luar negeri.

4. Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil,
solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya.

E. Unsur - unsur Ketahanan Nasional
Di bawah ini adalah beberapa unsur ketahanan nasional, antara lain:

1. Ketahanan Nasional Pancagatra

86

Aspek sosial pancagatra umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan.
Kemudian hubungan manusia dengan sesama, alam yang ada disekitarnya, ataupun
manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Dengan dasar hubungan
itu bisa dikelompokkan menjadi lima bidang atau lima aspek kehidupan Nasional yang
disingkat menjadi Ipoleksosbudhankam. Lima aspek tentang kehidupan nasional akan
diuraikan menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.
2. Ketahanan Aspek Ideologi
Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup. Sebagai
pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai
salah satu pedoman hidup, dimana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis
yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Sebab, hal itu
sebagai dasar untuk mencapai sebuah cita-cita Nasional. Dalam pembahasan tersebut
disebut dengan istilah ideologi.

F. Fungsi Ketahanan Nasional
Ada beberapa fungsi ketahanan nasional adalah sebagai berikut :
1. Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional

Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan terhadap identitas, integrtas, eksistensi bangsa, dan Negara Indonesia dalam
aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideology, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
3. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat
pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk
mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Tak hanya itu, menurut Sigit Dwi Kusrahmadi dalam Ketahanan Nasional (2006), ketahanan
nasional juga berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau metode pembinaan kehidupan
nasional.

87

Kesimpulan

Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu pedoman ataupun saranan untuk
meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga
keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan namun tidak
bisa dipisahkan. Ketahan Nasional mempunyai ciri - ciri sebagai berikut :
1. Berlandaskan prosedur astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan alam,

geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi, budaya,
pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan,
2. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi
kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan .keamanan dan kesejahteraan.
3. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang.
5. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan.
Selain itu Ketahanan Nasional memiliki sifat - sifat sebagai berikut, yaitu : sifat mandiri,
dinamis, manunggal, wibawa, konsultasi dan kerjasama. Selanjutnya Ketahanan Nasional
juga mempunyai asas sebagai berikut :
1. Asas Kesejahteraan & Ketentraman
2. Asas Komprehensif Integral
3. Asas Mawas ke Dalam & ke Luar
4. Asas Kekeluargaan
Adapun unsur Ketahanan Nasional yaitu : Ketahanan Nasional Pancagatra dan Ketahanan
Aspek Ideologi. Ketahanan Nasional juga memiliki fugsi sebagai berikut :
1. Daya tangkal
2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideology, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
3. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat
pemerintah.

88

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan Konsep Ketahanan Nasional?
Ketahanan Nasional yaitu sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala
macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung ataupun
tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara
Indonesia.

2. Sebutkan ciri - ciri Ketahanan Nasional!
a. Berlandaskan prosedur astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan
alam, geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi,
budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan,
b. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi
kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan .keamanan dan kesejahteraan.
c. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang
bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
d. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang.
e. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan.

3. Jelaskan sifat - sifat dari Ketahanan Nasional!
a. Mandiri
Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri
dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah
serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini
merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam
perkembangan global.
b. Dinamis
Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun
menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi
lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala
sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan
nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan
untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
c. Manunggal
Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya
kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Wibawa
Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat
mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain
sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu
negara, semakin besar pula kewibawaannya.
e. Konsultasi dan Kerjasama
Artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan
antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih

89

pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan
pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
4. Apa saja unsur dari Ketahanan Nasional?
Unsur Ketahanan Nasional ada 2 yaitu : Ketahanan Nasional Pancagatra dan Ketahanan
Aspek Ideologi.
5. Sebutkan fungsi Ketahanan Nasional!
a. Daya tangkal
b. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideology,
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga tercapai
kesejahteraan rakyat.
c. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat
pemerintah.

90

Daftar Pustaka

https://www.gramedia.com/literasi/ketahanan-nasional/
https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/08/151456069/ketahanan-nasional-pengertian-

dan-fungsinya
https://www.sampoernaacademy.sch.id/id/ketahanan-nasional-adalah/
https://m.liputan6.com/hot/read/4671715/pengertian-ketahanan-nasional-beserta-fungsi-dan-

tujuannya-bagi-negara

91

Bab XIII

Hubungan Negara dengan Agama

A. Definisi Agama
Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa sanskerta dalam kitap upadeca

tentang ajaran-ajaran agama hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa
sanskerta yang tersusun dari kata "A" berarti tidak dan "gama" berarti pergi dalam bentuk
harfiah yang terpadu perkataan agama berarti tidak pergi tetap ditempat. langgeng, abadi,
diwariskan secara terus menerus dari generasi ke generasi.

Pada umumnya perkataan agama diartikan tidak kacau yang secara analitis di uraikan
dengan cara di memisahkan kata demi kata yaitu "A" berarti tidak dan "gama" berarti kacau
maksudnya orang yang memeluk suatu agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan
sungguh-sungguh hidupnya tidak akan kacau.

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu orang sering
mendifinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang
di anutnya, menurut "Mukti Ali", mantan menteri agama Indonesia menyatakan bahwa
agama adalah percaya akan adanya tuhan yang esa. Dan hukum-hukum yang di wahyukan
kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di
akhirat.

Sedangkan menurut "James Martineau agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang
selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan
mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.

Friedrich Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak dari
pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral. akan tetapi agama berasal dari perasaan
ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga (feeling of absolute dependence).

Di samping itu, agama merupakan pedoman hidup atau arahan dalam menentukan
kehidupan, sebagaimana dalam hadist.

"kutinggalkan untuk kamu dua perkara tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama
kamu masih berpegang kepada keduanya yaitu kitabullah dan sunnah rasul.”

Secara sosiologis menurut "johnstone"

"Religion can be defined as a system of beliefs and practices by which a group of
people interprets and responds to what they feel is sacred and usually supernatural swell lebih
lanjut johnstune menyatakan that by employing this definition weare, for purposes of
sociological investigation at least, adopting the position, of the hardnosed relativist and
agnostice (saya kira dengan jujur kita harus mengakui masih sangat sulit mencari orang atau
pakar-pakar yang mengkaji atau bergulat dengan agama tertentu di Indonesia, tetapi sekaligus
merupakan relativis dan agnostik.

Secara terminologi dalam ensiklopedi Nasional Indonesia, agama diartikan aturan
atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya dengan tuhan dan sesamanya. Dalam al-

92

Qur'an agama sering disebut dengan istilah din. Istilah ini merupakan istilah bawaan dari
ajaran Islam sehingga mempunyai kandungan makna yang bersifat umum dan universal.
Artinya konsep yang ada pada istilah din seharusnya mencakup makna-makna yang ada pada
istilah agama dan religi.

B. Fungsi Agama
Kehadiran agama memiliki peran dan fungsi yang cukup banyak dalam kehidupan

manusia. Adapun beberapa fungsi agama adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu
maupun kelompok.

2. Sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga sesama
manusia.

3. Sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama
manusia.

4. Sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa
(supranatural) di luar dirinya.

5. Sebagai cara manusia mengungkapkan estetika/ keindahan alam semesta dan segala
isinya.

6. Sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama.

C. Tujuan Agama
Suatu agama tercipta karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu di dalam

hidupnya, dan agama dianggap dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Adapun beberapa
tujuan agama adalah sebagai berikut:

1. Untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik
melalui pengajaran dan aturan, dimana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari
Tuhan.

2. Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama, berupa ajaran-ajaran
kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia.

3. Untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan
kebahagiaan di dunia dan akhirat.

4. Untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan
Yang Maha Esa, ketika mati kelak.

D. Definisi Negara
Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu staat" (bahasa belanda dan

jerman) "state" (bahasa inggris) "etat" (bahasa prancis) kata "staat" (state,ctat) itu diambil
dari kata bahasa latin yaitu "status" atau statum, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap
atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap.

Negara merupakan integrasi dari kekuatan politk. ia adalah organisasi pokok dari
kekuasaan politik negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan
untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala -
gejala kekuasaan dalam masyarakat.

93

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya
secara sah terhadap semua golongan kekuasaanlainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-
tujuan dari kehidupan bersama itu negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai
dimana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu
maupun golongan atau asosiasi, ataupun juga oleh negara sendiri.

E. Hubungan Negara dengan Agama
Dikalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi Negara adalah

suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnya
mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai
otoritas unuk megatur hubungan manusia dengan tuhannya. (Rosyada, 2000: 31-33)

Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus
berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakikatnya Negara merupakan suatu persekutuan
hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai mahluk individu dan
makhluk sosial oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar
negara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam
hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian
negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri
negara itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh
dasar ontologis manusia masing masing keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep
hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia berikut di uraikan beberapa
perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara
lain sebagai berikut:

1. Hubunghan agama dan negara menurut paham teokrasi.
Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang
tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut
paham ini dijalankan berdasarkan firman- firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakat
bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan atau
politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan.( Rakhmat,
2004 : 24)
Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem
pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai
jelmaan Tuhan adanya negara didunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena
itu yang memerintah Tuhan pula.sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung
yang memerintah bukan tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki
otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan
dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama .agama dengan
negara tidak dapat dipisahkan. ( Rakhmat, 2004: 24)

2. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler
Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negara
sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini
agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia,
sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan tuhan dua hal ini menurut

94

paham sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara
lazimnya Negara sekuler mmbebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja
yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. (
Rakhmat, 2004: 25)
3. Hubungan agama dan negara menurut paham komunisme
Paham komunisme ini memendang hakekat hubungan agama dan negara berdasarkan
filosofi dialektis dan materialisme histories paham ini menimbulkan paham Atheis (tak
bertuhan) yang dipelopori Karl marx menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya agama
dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya
sendiri.
Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara
sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis mahluk manusia dan agama adalah
keluhan mahluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan dan dilarang nilai yang
tertinggi dalam negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah
materi. ( Rakhmat, 2004: 25)
4. Hubungan agama dan negara menurut islam
Tentang hubungan agama dan negara dalam islam adalah agama yang paripurna yang
mencakup segalagalanya termasuk masalah negara oleh karena itu agama tidak dapat
dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya aliran
kedua mengatakan bahwa islam tidak ada hubungannya dengan negara karena islam tidak
mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad
tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara.Aliran ketiga berpendapat bahwa islam
tidak mencakup segala-galanya tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika
tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. ( Rakhmat, 2004: 26)
Sementara itu “Hussein Mohammad” menyebutkan bahwa dalam islam ada dua model
hubungan agama dan negara:
 Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas dimana agama

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipasahkan keduanya merupakan dua
lembaga yang menyatu.
 Hubungan simbiosis mutualistik bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan
yang saling membutuhkan sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral
dalam negara. (Rakhmat, 2004: 26)

Ibnu taimiyah (tokoh sunni salafi) berpendapat bahwa agama dan negara benar benar
berkelindahan tanpa tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam
bahaya sementara itu tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang
tiranik.

Selanjutnya al-Ghazali dalam bukunya “Aliqtishad fi Ali’tiqat” mengatakan bahwa
agama dan negara adalah dua anak kembar agama adalah dasar dan penguasa/kekuasaaan
negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu
yang tidak memeiliki penjaga akan sia-sia. (Rosyada, 2000: 35)

Mengingat kompleksitas politis dan historis negara bangsa Indonesia sejauh
menyangkut kehidupan agama dan umat beragama dan juga political and social repercussions

95