TRANSPOLITAN 2023 EDISI 1

Laporan Utama Insight ISSN 2963-7732 | VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 Direktorat Update Direktorat Update

BAGAN ALUR PROSES PENERIMAAN BEASISWA PROGRAM PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI (PPSBKT) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Keterangan : 1. Calon mahasiswa mendaftar seleksi Perguruan Tinggi Negeri (secara nasional) atau Perguruan Tinggi Swasta yang bekerjasama dengan Ditjen PPKTrans 2. Peserta melengkapi berkas dan mengirimkannya ke Tim Seleksi PPSBKT 3. Tim Seleksi PPSBKT memeriksa kelengkapan berkas peserta 4. Pengumuman seleksi nasional oleh Perguruan Tinggi Negeri 5. Pengarsipan berkas administrasi peserta oleh Tim Seleksi PPSBKT 6. Penyusunan Berita Acara Seleksi Calon Peserta Beasiswa PPSBKT 7. Penetapan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PPKTrans sebagai Penerima Beasiswa PPSBKT 1 Calon Mahasiswa Baru Mahasiswa Aktif (on-going) Pendaftar Beasiswa PPSBKT 4 Pengumuman Seleksi Penerimaan 3 Pengecekan Kelengkapan Dokumen oleh Tim PPSBKT Seleksi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Seleksi Oleh Tim PPSBKT 3 Pengecekan Kelengkapan Dokumen oleh Tim Seleksi PPSBKT Mendaftar online/mengirimkan Berkas ke Tim PPSBKT Mengirimkan Berkas ke Perguruan Tinggi Swasta 5 Berkas Diproses oleh TIM Seleksi PPSBKT 6 Berita Acara Calon Penerima Beasiswa PPSBKT 7 Penetapan SK Dirjen sebagai Penerima Beasiswa PPSBKT 2 Melengkapi Berkas Pendaftaran PPSBKT Melengkapi berkas pendaftaran 2 Melengkapi berkas pendaftaran PPSBKT Mendaftar Online atau Mengirimkan Berkas ke Tim PPSBKT Mendaftar Seleksi Nasional PTN Mendaftar Seleksi Perguruan Tinggi Swasta tidak lolos lolos lulus lulus tidak lulus tidak lulus berkas lengkap berkas lengkap berkas tidak lengkap berkas tidak lengkap

SALAM REDAKSI Salam Transpolitan, I nvestasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Istilah investasi berasal dari kata bahasa Italia, investire yang berarti memakai atau menggunakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Lebih jauh lagi Investasi tidak sekadar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa pundi-pundi rupiah semata, investasi dilakukan dengan tujuan lebih mulia yaitu memajukan perekonomian masyarakat sekitar, dan menularkan keterampilan atau skill masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Tujuan inilah yang kemudian diharapkan akan terjadi Ketika Kawasan transmigrasi telah siap untuk menjalankan roda perekonomiannya berkembang menjadi Kawasan Kota Mandiri Baru. Dibutuhkan mitra strategis untuk melakukan pembangunan Kawasan agar dapat mandiri dan berkembang dengan potensi yang ada. Pembaca Budiman, Atas dasar inilah, mengawali penerbitan TRANSPOLITAN di tahun 2023, kami mengangkat tema Investasi di Kawasan Transmigrasi sebagai Laporan Utama. Dalam berbagai sajian naskah yang diperoleh dari lapangan, terbukti Kawasan Transmigrasi yang telah bertumbuh dengan pesat, kini memiliki produk unggulan yang siap menarik investor untuk bermitra dengan para transmigran yang telah berjuang menyulap hutan rimba menjadi tanah harapan yang dapat memajukan industri di bidang pertanian, peternakan/ perikanan, bahkan wisata. Perjuangan maha berat di awal pembukaan wilayah transmigrasi, sudah membuahkan hasil, saatnya kini mewujudkan cita-cita para pejuang transmigrasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Kawasan ini dengan memberikan regulasi yang mempermudah gerak investor untuk berinvestasi maju bersama masyarakat sekitar. Berbagai komoditas unggulan muncul dari Kawasan transmigrasi yang mulai dibangun sejak tahun 1950-an di berbagai pulau di luar Pulau Jawa ini. Transmigrasi yang semula bertujuan menyebarkan penduduk agar tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa itu, kini menunjukkan tujuan akhir yang nyata. Pemukiman baru transmigran yang dibangun kini mewujud menjadi Kawasan Terpadu Mandiri baru yang menjadi pusat-pusat produksi di berbagai pulau di Indonesia. Industri pertanian muncul dan menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan usaha yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tak hanya kelapa sawit yang di awal menjadi primadona, transmigran juga mengembangkan potensi lain seperti mina perikanan, buah-buahan, bahkan wisata. Sobat Transpolitan, Ragam geliat investasi di kawasan transmigrasi dapat ditelusuri di lembar-lembar Majalah TRANSPOLITAN edisi kali ini. Semoga apa yang telah ditorehkan dalam lembaranlembarannya, dapat menjadi sebuah dokumentasi yang abadi yang akan menjadikan legacy tak ternilai sekaligus menjadi tambahan pengetahuan dan inspirasi bagi pembaca sekalian. Selamat membaca! n BAGAN ALUR PROSES PENERIMAAN BEASISWA PROGRAM PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI (PPSBKT) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Keterangan : 1. Calon mahasiswa mendaftar seleksi Perguruan Tinggi Negeri (secara nasional) atau Perguruan Tinggi Swasta yang bekerjasama dengan Ditjen PPKTrans 2. Peserta melengkapi berkas dan mengirimkannya ke Tim Seleksi PPSBKT 3. Tim Seleksi PPSBKT memeriksa kelengkapan berkas peserta 4. Pengumuman seleksi nasional oleh Perguruan Tinggi Negeri 5. Pengarsipan berkas administrasi peserta oleh Tim Seleksi PPSBKT 6. Penyusunan Berita Acara Seleksi Calon Peserta Beasiswa PPSBKT 7. Penetapan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PPKTrans sebagai Penerima Beasiswa PPSBKT 1 Calon Mahasiswa Baru Mahasiswa Aktif (on-going) Pendaftar Beasiswa PPSBKT 4 Pengumuman Seleksi Penerimaan 3 Pengecekan Kelengkapan Dokumen oleh Tim PPSBKT Seleksi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Seleksi Oleh Tim PPSBKT 3 Pengecekan Kelengkapan Dokumen oleh Tim Seleksi PPSBKT Mendaftar online/mengirimkan Berkas ke Tim PPSBKT Mengirimkan Berkas ke Perguruan Tinggi Swasta 5 Berkas Diproses oleh TIM Seleksi PPSBKT 6 Berita Acara Calon Penerima Beasiswa PPSBKT 7 Penetapan SK Dirjen sebagai Penerima Beasiswa PPSBKT 2 Melengkapi Berkas Pendaftaran PPSBKT Melengkapi berkas pendaftaran 2 Melengkapi berkas pendaftaran PPSBKT Mendaftar Online atau Mengirimkan Berkas ke Tim PPSBKT Mendaftar Seleksi Nasional PTN Mendaftar Seleksi Perguruan Tinggi Swasta tidak lolos lolos lulus lulus tidak lulus tidak lulus berkas lengkap berkas lengkap berkas tidak lengkap berkas tidak lengkap Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 3

DIREKTORAT UPDATE’S Sekretariat Direktorat Jenderal PPKTrans Jeruk Siam Batola Strategi Menarik Lebah untuk Kesejahteraan Masyarakat Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (P2KT) 5 Dimensi Kegiatan Manusia dan Penerapannya Dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) Peningkatan Kompetensi Pegawai Teknis Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (FP3KT) Sistem Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Penerapan SPBE Pada Program Transmigrasi Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSP dan PSKP) Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Melalui Percepatan Pengembangan Infrastruktur Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) KKN Tematik Bukti Kehadiran Akademisi di Kawasan Transmigrasi 8 10 14 16 18 20 Ulasan Menggali Potensi di Tanah Transmigrasi 6 News Peningkatan Kapasitas Pegawai Melalui Bimtek Konsep Transpolitan 22 Rapat Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah 2023 22 Laporan Utama CUAN GEDE DARI INDUSTRI MIGAS 24 Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng Daerah Penuh Potensi yang Masih Disengketakan 28 Tinggalkan Tanah Kelahiran Demi Hidup Lebih Baik 32 Peluang Alternatif Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi 33 Penguatan Regulasi Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi 36 Potensi Investasi Udang Vaname di Sulawesi Barat Bisnis Berisiko Tinggi, Pendapatan Melimpah 38 Kawasan Transmigrasi Ponu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkatkan Kesejahteraan Lewat Industri Garam 40 Mina Padi, Peluang Investasi Perikanan Masa Depan di Bungku 42 Investasi di BUMDesa/BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi, Mengapa Tidak? 44 DAFTAR ISI 4 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Pengarah Danton Ginting Munthe Rr. Aisyah Gamawati Pemimpin Redaksi R. Bambang Widyatmiko Dewan Redaksi Sigit Mustofa Nurudin Nirwan Ahmad Helmi Wibowo Puji Raharjo H. Rosyid Rajumber Prihatin Redaksi Eka Putri Kusumawardani Wawan Gunawan Diah Eka Poespaningroem Yuyu Wahyudin Zarotunisak Moh. Karfan Thaib Fantri Ferliyani Mardiyan Indri Lestari Marhadi Andy Aryawan Nuzul Fitriawaty Basri Mamik Riyadi Rahel Novita Panca Okta Hutabrina Kristina Andriani Emilla Melati Aminus Sarip Ridwan Kurniadi Monang Putra Dinata Sinaga Muhammad Irfan Hidayat Hendra Prasetyawan Sinta Utami Laras Kun Rahmanti Putri Yusuf Anugerah Putrandaru Melisa Oktarina Bawamenewi Beatrix Thesha Sabathini Risky Annisa Nurwandani Fidian Ernawati Peggy Indra Pertiwi Angga Patria Adiwisesa Laga Chrisdhidaya Widha Lovendrianti Ratna Widya Lestari Cintya Amanda Ningrum Kania Ernawati Rajif Nugraha Wulandari Ayuningtias Rendi Perdana Jl. TMP. Kalibata No.17, Pancoran, Jakarta Selatan Peluang Investasi Wisata Budaya Sumba 46 Investasi Kelapa Sawit Membawa Profit 48 Sertifikat Hak Atas Tanah Buka Peluang Investasi di Kawasan Transmigrasi 50 Wawancara Buka Peluang Kerja Sama Bukan Sekadar Profit 52 Peluang Investasi di Kawasan Transmigrasi 55 Stabilisasi Harga dan Produksi Petani di Kawasan Transmigrasi 58 Opini Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi Melalui Instrumen Transpolitan 60 Insight Progresifitas Transmigrasi Masa Kini di Kabupaten Tanah Bumbu 62 Penyerahan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) Atas Tanah Transmigrasi, Secercah Harapan di Tanah “Bumi Bersujud” 64 Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Menapaki Masa Depan Transmigrasi 66 Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai Menangkap Potensi Multiplier Effect dari Investasi KEK Morotai 68 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 5

MENGGALI POTENSI DI TANAH TRANSMIGRASI ULASAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melakukan sebuah program terobosan dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Program tersebut, dikenal dengan istilah Creating Shared Value (CSV). Program CSV awalnya berangkat dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan.  Namun kemudian Program CSR ini dianggap sebagai filantropi, karena itu dikembangkanlah Program CSV, di mana Petani mulai dari hulu – hilir diberikan pembinaan dan kemudian Perusahaan akan menjadi offtaker. Program ini memiliki tujuan untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui budi daya singkong merupakan terobosan perdana di Indonesia. Program CSV budi daya singkong yang dilakukan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung akan dieksekusi langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji, PT. Umas Jaya Agrotama, serta masyarakat setempat. Program kerja sama (partnership) yang berbentuk CSV merupakan program kemitraan budi daya singkong yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan perdana di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Diketahui, bahwa program CSV tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk program kemitraan dengan komoditas pisang cavendish, namun setelah dilakukan kajian yang mendalam tentang kondisi tanah, struktur tanah, potensi air, kemiringan tanah, ekologi tanah rawa, gambut, serta faktor hama. Perlu disadari bahwa mengendalikan faktor-faktor tersebut pada ketinggian di bawah 400 meter di atas permukaan laut cukup sulit. Sehingga terdapat perubahan rencana dan dialihkan ke pengembangan komoditas singkong.  Program kemitraan singkong tersebut melibatkan peran pihak ketiga, seperti CV, Koperasi, dan BUMDes/ BUMDesMa, yang akan berperan dalam mencatat dan mengajukan aktivitas budi daya petani serta melakukan monitoring terhadap lahan mitra. Petani mitra akan melakukan aktivitas budi daya sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja sama dan mengirimkan seluruh hasil budi daya ke PT. Umas Jaya Agrotama. Skema bisnis dalam kemitraan CSV, telah ditetapkan harga singkong sebesar Rp1.350,00/Kg flat selama 1 tahun dengan besaran refraksi sebesar 20%. PT. Umas Jaya Agrotama akan berperan menjadi pembeli langsung dari hasil panen petani dalam program budi daya singkong tersebut. Selain itu, PT. Umas Jaya Agrotama   akan berperan dalam pemberian pinjaman modal tanpa bunga yang akan disalurkan melalui BUMDes/ BUMDesMa. Pinjaman tersebut akan diakumulasikan saat pembayaran hasil panen. Diuraikan bahwa aktivitas yang akan mendapatkan pinjaman meliputi bajak, ridger, tanam, sulam pupuk I, aplikasi herbisida I, pupuk II, aplikasi herbisida II, dan aplikasi herbisida III. Namun, aktivitas panen dan transportasi tidak akan mendapatkan pinjaman. “Dalam skema bisnis kemitraan CSV telah ditetapkan harga singkong Rp1.350,00/ Danton Ginting Munthe Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 6 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Kg flat selama 1 tahun dengan besaran refraksi sebesar 20%. PT. Umas Jaya Agrotama akan berperan sebagai offtaker dan pemberi pinjaman modal tanpa bunga” Adanya program CSV ini dapat memberi keuntungan diantaranya: 1. Program ini memberikan pembiayaan tanpa bunga, dimana seluruh biaya budi daya singkong akan ditanggung sementara oleh PT. UJA dan akan dipotong saat panen; 2. Program ini memberikan kepastian harga bagi petani mitra. Dalam program kemitraan ini, harga singkong akan tetap konstan sepanjang tahun yaitu sebesar Rp1.350,00/Kg dengan refraksi sebesar 20%; 3. Petani mitra akan mendapatkan prioritas dalam pelayanan dari PT. UJA, termasuk dalam hal antrian timbangan, bongkar, dan kasir; 4. Program ini memberikan kepastian pasar bagi petani mitra. Petani yang bergabung dalam program kemitraan ini akan memiliki jaminan penjualan singkong mereka; dan 5. Program ini juga menjamin kualitas input usaha tani, seperti lahan, bibit, tenaga kerja, dan pupuk. Sehingga dengan adanya program CSV tersebut masyarakat setempat dapat pula merasakan dampak positif dengan adanya program pengembangan kawasan transmigrasi. Hal tersebut juga sejalan dengan wujud nyata implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tentang pembangunan berkelanjutan. Sehingga harapan besarnya, bahwa melalui terobosan program pembangunan kawasan transmigrasi tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendesa PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi kepada masyarakat dalam wujud investasi di kawasan transmigrasi. Program tersebut dapat memastikan harga kepada para petani sebagai mitra yang akan mendapatkan prioritas, baik prioritas terhadap kepastian pupuk bagi mitra dan segala sesuatu yang dapat meningkatkan produktivitas petani singkong. Selain pemerintah pusat, masyarakat petani juga mengharapkan bahwa Program CSV dapat memberikan manfaat kepada para petani yang ada di Kabupaten Mesuji khususnya para petani singkong seperti sistem kemitraan yang dibuat melalui Koperasi, yang dilakukan oleh PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dalam kemitraan tanaman Kelapa Sawit dengan para petani. Sehingga untuk mewujudkan program kerjasama tersebut penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan investasi, pendidikan dalam mengelola pertanian sehingga terciptanya kawasan transmigrasi yang produktif.  Sekadar diketahui, sebelum lauching program penanaman singkong tersebut, sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, penjaringan minat, serta survei lokasi calon lahan. Agar mampu mewujudkan sinergitas yang baik dalam proses perjalanan dalam mengelola program investasi pada bidang pertanian singkong. n Sehingga untuk mewujudkan program kerjasama tersebut penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan investasi, pendidikan dalam mengelola pertanian sehingga terciptanya kawasan transmigrasi yang produktif. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 7

Kawasan Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi pada tahun 2016. Kawasan transmigrasi yang luasnya hampir 60 ribu Hektare (Ha) ini memiliki potensi hasil alam yang menjanjikan. Program transmigrasi di Batola telah membentuk 31 desa dan mendorong terbentuknya 3 kecamatan. Selain padi yang dikembangkan, komoditas jeruk, khususnya jeruk siam, menjadi salah satu andalan di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru.  Kontribusi Jeruk Siam telah menyumbang lebih dari 80% dari keseluruhan produksi wilayah Kalimantan Selatan (Dinas Penanaman Modal, 2013). Studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Kalimantan memberikan angka kontribusi sebesar 56,5% (2021). Hal ini berarti jeruk merupakan komoditas yang secara riil menjadi penopang utama produksi di wilayah Kalimantan Selatan. Namun, apakah hal ini sudah cukup memberikan angin segar bagi masyarakat termasuk transmigran untuk peningkatan kesejahteraan? Lalu apa sajakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari komoditas jeruk ini? Kementerian Pertanian sangat mendukung upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian, termasuk hortikultura. Adanya kenaikan nilai tambah akan menaikkan harga jual dari komoditas yang ada. Upaya menaikkan nilai tambah hortikultura khususnya jeruk di wilayah Kabupaten Batola dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru secara khusus sudah mulai dilaksanakan. Hasil olahan jeruk yang sudah mulai dipasarkan di wilayah itu seperti es krim dan jus jeruk di Desa Karang Bunga oleh Bumdes Berkah JERUK SIAM BATOLA STRATEGI MENARIK LEBAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKTrans DIREKTORAT UPDATE’S Bersama merupakan contoh bentuk peningkatan nilai tambah tersebut. Hasil produksi jeruk yang tinggi, namun belum didukung oleh ketersediaan pengolahan dan industri di hilir merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Industri pengolahan merupakan satu dari empat rekomendasi sektor prioritas yang diarahkan oleh DPRD Barito Kuala untuk ditingkatkan. Kontribusi sektor ini relatif masih kecil terhadap keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 15%.  Ada beberapa strategi yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Batola dalam menarik minat investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan hilirisasi jeruk di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru dan Kabupaten Barito Kuala secara umum, yakni: Pertama, adalah membuat rencana investasi yang jelas. Rencana investasi ini tidak hanya memuat kapasitas produksi hasil panen saja, namun juga didukung oleh potensi penciptaan lapangan kerja, manfaat bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dukungan infrastruktur yang sudah tersedia. Lengkapi rencana 8 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

investasi dengan pertimbangan manfaat lingkungan dan manfaat kepada masyarakat. Pendekatan sustainable investing yang mengkombinasikan nilainilai tadi secara jangka panjang akan menguntungkan bagi calon investor, sehingga minat mereka juga akan lebih terbangun untuk bekerja sama.  Kedua, membuat segmen target investor yang disesuaikan dengan visimisi daerah. Preferensi daerah dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi jangka pendek atau jangka panjang akan berpengaruh terhadap segmen investor yang akan dipilih. Disini pemerintah daerah sangat berperan dalam menyesuaikan target investor mana yang sesuai. Tentu saja data yang memuat ketersediaan calon investor perlu dilengkapi lebih dulu. Tanpa adanya data yang valid dan terbaru, maka target investor yang dikehendaki juga sulit untuk dicapai.  Ketiga, melakukan identifikasi dan komunikasikan keunggulan komoditas jeruk yang ada di wilayah Batola. Keunikan produk akan memberikan nilai tambah yang menarik calon investor untuk berinvestasi. Jeruk siam di wilayah Batola yang dikembangkan pada lahan rawa pasang surut bisa jadi memiiliki karakteristik buah yang berbeda pada wilayah lainnya. Keunikan inilah yang perlu diangkat sebagai faktor pembeda produk dari wilayah lainnya.  Keempat, adanya dukungan regulasi yang ramah terhadap investor dengan tetap melihat asas keadilan kepada pasar. Hal ini akan menarik minat investor dengan adanya insentif khusus untuk datang namun tetap tidak mengorbankan pasar yang sudah ada. Adanya sistem resi gudang wilayah Batola yang terbukti dalam menjaga nilai jual produk, menjamin kestabilan harga merupakan nilai tambah yang perlu ditonjolkan kepada calon investor.  Kelima, menjalin hubungan profesional namun intensif dengan calon-calon investor. Investor yang datang tentu saja memerlukan proses penjajakan dan dialog yang akan memerlukan waktu. Temukan 1 orang investor kunci yang diharapkan dapat menarik minat investor lainnya merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan. Social influence theory dan herd behaviour theory yang meyakini bahwa ketertarikan orang karena pengaruh lingkungannya bisa menjadi alternatif pendekatan. Tentu saja data tentang potensi produksi, infrastruktur pendukung dan regulasi yang valid tetap harus dibangun untuk menjamin validitas data tentang komoditas yang ditawarkan. Beberapa strategi diatas hanyalah sekelumit ide strategis dari sekian banyak strategi pengembangan investasi. Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah komitmen dari pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dengan cara meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan yang ada di kawasan transmigrasi dan sekitarnya. Investor dianggap sebagai mitra strategis pemerintah yang bertujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hubungan ini, tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Penting bagi investor untuk menjaga tujuan ekonomi mereka tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan investasi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan Kabupaten Batola yang lebih maju. n Andy Aryawan Investor dianggap sebagai mitra strategis pemerintah yang bertujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 9

5 DIMENSI KEGIATAN MANUSIA DAN PENERAPANNYA DALAM REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budi daya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hakikatnya pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecamatan atau kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah diakibatkan diantaranya adalah disparitas kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, Jawa-luar Jawa. (UU No.29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian) Inti sari ini adalah bahwa perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi yang berbasis kawasan tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa namun semestinya memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pembangunan ekonomi wilayah atau lebih dikenal dengan Satuan Wilayah Ekonomi (SWE). Oleh karena itu keberadaan kebijakan penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dilakukan secara berjenjang merupakan Kebijakan DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) DIREKTORAT UPDATE’S 10 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Nasional perlu diperhatikan saksama dalam penyusunan arah perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2020- 2024) maupun Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, target berkembangnya 152 kawasan transmigrasi yang berfokus pada 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang akan segera berakhir. Sehingga tahun 2023 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk segera melakukan desain terhadap kinerja pencapaian perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Di antaranya yang sangat penting saat ini adalah merancang atau mendesain program atau kegiatan untuk mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ke depan. Arah perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berbasis Kawasan dan Tata Ruang saat ini dan ke depan tentunya masih diperlukan masukanmasukan teknis berupa pemikiranpemikiran lokal yang modern inovatif yang diselaraskan dengan kemampuan menguasai perkembangan teknologi informasi. Saat ini pemikiran Revitalisasi Kawasan Transmigrasi adalah pilihan strategis yang ke depannya diharapkan perwujudan Kawasan Transmigrasi dari mulai berkembang, mandiri hingga berdaya saing secara gradual akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya pengembangan kawasan transmigrasi juga harus dirancang secara keseluruhan dan komprehensif dan didukung sumber daya manusia yang tangguh. Kegiatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi secara tekstual juga didukung serta tertuang dalam Perpres Nomer 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 utamanya tercantum di dalam Proyek Prioritas Nasional pada Kegiatan Prioritas 4, Prioritas Nasional 2 . Hal ini mengindikasikan secara nasional kegiatan ini perlu terus dilakukan. Kemudian Penanganan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi terus berlanjut dengan keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi. Apa yang dimaksud dengan Revitalisasi, bila menjumput kosa kata Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Arti sebenarnya revitalisasi kawasan transmigrasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sementara makna lainnya yang dimaksud revitalisasi kawasan merupakan rangkaian upaya untuk melakukan penataan kawasan akibat adanya penurunan kemampuan sosial ekonomi dalam melayani masyarakat daerah tersebut, ketidakteraturan pemanfaatan ruangnya, dan penurunan kondisi fisik untuk mengembalikan fungsi kawasan yang telah mengalami penurunan fungsi sehingga memiliki potensi dan nilai strategis yang lebih tinggi (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya). Revitalisasi Kawasan Transmigrasi hakekatnya dilakukan mendasarkan pada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Melalui pemodelan penilaian Indeks Pengembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) tersebut dianalisis menggunakan 5 (Lima Dimensi) yaitu: a. Dimensi Ekonomi; b. Dimensi Sosial Budaya; c. Dimensi Lingkungan; d. Dimensi Jaringan Prasarana dan Sarana; dan e. Dimensi Kelembagaan. Pengukuran Indeks Revitalisasi kawasan transmigrasi dilakukan dengan pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Pengukuran tersebut meninjau dari lima dimensi yang digunakan sebagai variabel dalam proses perhitungan. Dimensi tersebut antara lain dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan sarana, serta dimensi kelembagaan. Seperti telah disebutkan di atas perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi merupakan perwujudan struktur dan pola ruang bermakna multi-dimensional tidak merencanakan ruang kehampaan. Sehingga masingmasing dimensi Kawasan memiliki indikator peubah kegiatan manusia yang digunakan sebagai dasar pembentukan program revitalisasi dengan sasaran diantaranya untuk meningkatkan fungsi kawasan transmigrasi sesuai dengan tujuan utama diadakan transmigrasi. Dalam tulisan ini akan diuraikan gambaran singkat langkah-langkah bagaimana cara atau metodologi untuk menentukan kawasan transmigrasi Prioritas dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Revitalisasi Kawasan Transmigrasi. Pertama yang mesti dilakukan adalah melakukan pemetaan gap (kesenjangan) antara target capaian pembangunan kawasan transmigrasi, dengan kondisi eksisting pada tahun 2023. Gap yang ditemukan tersebut, akan dijadikan dalam melakukan tipologi program dan kegiatan berdasarkan 5 (lima) dimensi kegiatan, agar target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana strategis beserta yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Berikutnya ada dua pendekatan yang akan di analisis dalam upaya melaksanakan metode kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, dan dapat dirumuskan pendekatan dalam melaksanakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi ini yaitu : (Tim ahli UGM, 2023), yaitu dengan melakukan 1) Pendekatan pencapaian target revitalisasi kawasan berdasarkan indeks perkembangan Kawasan transmigrasi (IPKTrans) yang telah ditetapkan; dan 2) Pendekatan inovasi pengembangan tematik menggunakan konsep pengembangan kawasan transmigrasi transpolitan pada kawasan yang dinilai potensial. Penentuan Lokasi Dari hasil pengolahan data Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) berdasarkan 5 dimensi kegiatan Berikut adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur indeks perkembangan kawasan transmigrasi; (Tim Ahli UGM, 2023) IPKTrans = ∑ Wi x Di Keterangan : IPKTrans : Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Wi : Bobot masing-masing dimensi Di : Nilai masing-masing dimensi VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 11

dan dengan pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi transpolitan pada kawasan transmigrasi yang dinilai potensial maka berikut akan jelaskan secara singkat tentang analisis penentuan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional. Kriteria utama agar suatu kawasan dapat ditetapkaan sebagai rekomendasi kawasan prioritas revitalisasi yaitu kawasan tersebut memiliki status kawasan mandiri atau berdaya saing berdasarkan penilaian IPKTrans dan termasuk ke dalam kawasan transpolitan potensial. Adapun hasil analisis penentuan rekomendasi kawasan prioritas nasional plus Kawasan Lamunti -Dadahup terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dilihat pada tabel A.1. Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap kawasan transmigrasi prioritas revitalisasi diketahui bahwa terdapat 12 rekomendasi kawasan transmigrasi prioritas untuk dilakukan revitalisasi. Sebagian besar kawasan rekomendasi tersebut diketahui memiliki nilai IPKTrans yang tinggi dengan status mandiri dan merupakan lokasi yang potensial sebagai kawasan transpolitan. Adapun detailnya daftar 12 kawasan prioritas revitalisasi dapat dilihat pada Tabel .A.2. Di samping itu, jika ditinjau berdasarkan target 7 kawasan transmigrasi berdaya saing sesuai RPJMN 2020- 2024 yaitu: Kawasan Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan; Kawasan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya; Kawasan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah; Kawasan Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala; Kawasan Telang Kabupaten Banyuasin; Kawasan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; dan Kawasan Lagita Kabupaten Bengkulu Utara. Dari 7 Kawasan Transmigrasi berdaya saing tersebut hanya Kawasan Transmigrasi Tobadak yang tidak termasuk ke dalam lokasi prioritas hasil analisis. Tabel .A.2 Prioritas Kawasan Transmigrasi Untuk Dilakukan Revitalisasi NO PRIORITAS KAWASAN TRANSMIGRASI 1 Batu Petumpang 2 Rasau Jaya 3 Cahaya Baru 4 Telang 5 Lunang Silaut 6 Lagita 7 Malor Kaliorang 8 Labangka 9 Sarudu Baras 10 Pawonsari 11 Samar Kilang 12 Ketapang Nusantara Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli UGM, 2023 Program dan Kegiatan Kegiatan revitalisasi kawasan transmigrasi di masing-masing kawasan prioritas nasional terpilih berdasarkan 5 dimensi kegiatan untuk sementara ini belum dapat di sampaikan. Hal demikian disebabkan masih dalam proses pengolahan data secara menyeluruh. Pada lain kesempatan dimungkinkan akan menyampaikan kembali perkembangan dalam beberapa waktu kedepan dalam tulisan sharing pemikiran ini Pada kesempatan ini bahan-bahan bacaan sebagai referensi untuk menulis sebagian dari hasil pengolahan data tim UGM pada kegiatan Penyusunan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi 2024 yang kerja bareng antara Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan KLBM Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Semoga tulisan hasil buah pemikiran kolaboratif antara Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi khususnya Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Tim Fakultas Geografi UGM menjadi bahan pemikiran bersama pada masa datang terutama dalam pemilihan Strategi Revitalisasi Kawasan Transmigrasi. n Wawan Gunawan 12 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Tabel .A.1 Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional Berdasarkan Penilaian IPKTrans dan Transpolitan NO. NAMA KAWASAN STATUS IPKTrans LOKASI PENILAIAN TRANSPOLITAN REKOMENDASI LOKASI PRIORITAS BERKEMBANG MANDIRI (REKOMENDASI/ TIDAK) BERDAYA SAING TIDAK POTENSIAL POTENSIAL 1 Batu Betumpang V V Rekomendasi 2 Rasau Jaya V V Rekomendasi 3 Tobadak V V Tidak 4 Cahaya Baru V V Rekomendasi 5 Telang V V Rekomendasi 6 Lunang Silaut V V Rekomendasi 7 Lagita V V Rekomendasi 8 Pulubala V V Tidak 9 Air Terang V V Tidak 10 Maloy Kaliorang V V Rekomendasi 11 Labangka V V Rekomendasi 12 Salor V V Tidak 13 Sarudu Baras V V Rekomendasi 14 Pawonsari V V Rekomendasi 15 Gilireng V V Tidak 16 Parit Rambutan V V Tidak 17 Samar Kilang V V Rekomendasi 18 Ketapang Nusantara V V Rekomendasi 19 Mahalona V V Tidak 20 Bungku V V Tidak 21 Mutiara V V Tidak 22 Selaut V V Tidak 23 Mesuji V V Tidak 24 Subah V V Tidak 25 Seimenggaris V V Tidak 26 Sumalata V V Tidak 27 Salim Batu V V Tidak 28 Palolo V V Tidak 29 Gerbang Masperkasa V V Tidak 30 Rawa Pitu V V Tidak 31 Asinua/ Routa V V Tidak 31 Bomberay- Tomage V V Tidak 33 Paguyaman Pantai V V Tidak 34 Tambora V V Tidak 35 Bahari Tomini Raya V V Tidak 36 Tampolore V V Tidak 37 Kikim V V Tidak 38 Tinanggea V V Tidak 39 Ponu V V Tidak 40 Pulau Morotai V V Tidak 41 Kobalima Timur V V Tidak 42 Padauloyo V V Tidak 43 Kerang V V Tidak 44 Kobisonta V V Tidak 45 Melolo V V Tidak 46 Masamba V V Tidak 47 Bathin III Ulu V V Tidak 48 Muting V V Tidak 49 Belantikan Raya V V Tidak 50 Senggi V V Tidak 51 Werianggi- Werabur V V Tidak 52 Pulau Mangoli V V Tidak 53 Lamunti - Dadahup V V Tidak Sumber: Hasil Analisis Tim Ahli UGM, 2023 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 13

S ebelum dimulainya kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapang yang dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 29 – 31 Maret 2023 di Hotel Royal Kuningan Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Ir. Danton Ginting Munthe, M.M selaku Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan dihadiri oleh 112 peserta yang terdiri dari satuan kerja daerah dan peserta kementerian pusat. Bimtek merupakan sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional di bidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan Bimtek dilakukan sebelum kegiatan di lapangan dimulai agar tercipta keselarasan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan sehingga pada saat pekerjaan sudah dimulai tidak ada perbedaan pendapat yang akan menghambat jalannya pekerjaan sehingga mampu bekerja secara profesional berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksana pembangunan yang berkualitas dan tepat guna sesuai dengan rencana serta dapat terhindar dari segala bentuk penyimpangan hukum baik dari segi administrasi maupun teknis. Bertugas sebagai narasumber adalah Ir. Setiabudi, Agung Satrio Nugroho S.Si., M.Sc., Ir. Bahrul Rozi, MM., Bapak Pungki, Ir. Hari Suryanto, Sony Agustiansyah, S.T., M.T., Ir. M. Aris Supriyanto, M.T., NH. Harry Susanto, yang mana kegiatan ini dibagi dalam beberapa diskusi panel yang terdiri dari beberapa materi di dalamnya, di antaranya: Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Lahan Permukiman Transmigrasi, Pengendalian Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Pembuatan Peta Perwujudan Ruang serta Pengendalian Pelaksanaan Kontrak dan Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Pertama yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi adalah penyiapan lahan untuk mewujudkan lahan permukiman yang ramah lingkungan. Tata cara membuka lahan yaitu batas pembukaan lahan sesuai dengan Rencana Teknis Satuan Permukiman Transmigrasi (RTSP), metode pembukaan lahan tanpa bakar, kaidah dan prinsip konservasi tanah, air, dan lingkungan (kualitas lahan). Penyiapan lahan harus dihentikan jika tanah berbatu dan berpasir, lahan berbukit dengan kemiringan > 15 %, tanah berawa dan bergambut tebal (gambut salah satu unsur pengikat karbon, jika lahan gambut digali terlalu dalam senyawa karbon akan terlepas dan menyebabkan pemanasan global). DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT) DIREKTORAT UPDATE’S PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI TEKNIS BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 14 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyiapan harus bersifat eco green yaitu dengan cara memperhitungkan pembuangan karbonnya, pembersihan lahan tanpa bakar, dapat dengan melakukan tebas, tebang, potong, pilah, kumpul bersih dan lainnya. Pengawas lapangan dan pelaporan yang bertugas dalam pengendalian kegiatan tersebut  harus memonitoring  kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan agar terwujud permukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan sehingga terlihat sudah berapa lahan yang dibersihkan, serta membuat laporan pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan dengan membuat peta satuan pemukiman (SP) yang dibagi menjadi petak-petak yang luasnya sama setiap petak yang menggambarkan luas dan letak satu pemukiman. Kegiatan kedua adalah pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi. Pedoman Teknis Pembangunan Prasarana Jalan Permukiman Transmigrasi pada Lahan Kering dan Lahan Basah diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Nomor 328 Tahun 2019. Dalam bangunan prasarana permukiman transmigrasi kelompok sarana pokok terdiri dari jalan, jembatan, drainase/ pengendalian banjir. Sementara itu, untuk prasarana pelengkap meliputi, goronggorong, talud, siring, saluran drainase jalan, bangunan pengaman jalan seperti tanggul dan pencegah erosi. Pembangunan permukiman transmigrasi dimulai dengan membuat acuan calon lokasi transmigrasi. Acuan lokasi transmigrasi ini harus dilengkapi Rencana Teknis Satuan Permukiman Transmigrasi (RTSP), Rencana Teknis Jalan (RTJ), Rancangan Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED) dan spesifikasi yang dituangkan ke dalam Shop Drawing. Shop Drawing tersebut digunakan dalam pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi mulai dari lahan, prasarana, rumah transmigrasi dan Sarana Air Bersih (SAB) serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, yang dituangkan ke dalam As-Built Drawing (ABD) untuk dijadikan acuan saat evaluasi kelayakan permukiman dan penyusunan peta perwujudan ruang untuk menghasilkan permukiman transmigrasi yang 3L (layak huni, layak usaha, layak berkembang) dan 2C (clean and clear) yang dilengkapi dengan peta perwujudan ruang dan rekomendasinya.  Tujuan perwujudan ruang adalah menciptakan permukiman yang nyaman dan aman berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun perwujudan ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang (lahan terbangun, lahan budi daya, sarana dan prasarana) yang diwujudkan dalam bentuk peta. Kegiatan terakhir adalah Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Siklus pengadaan pekerjaan konstruksi dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemeliharaan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak melibatkan PPK, penyedia jasa dan konsultan supervisi. Rapat ini dilakukan untuk menyatukan pengertian terhadap seluruh dokumen kontrak dan membuat kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinankemungkinan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini PPK memastikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan sangat diperlukan pengendalian yang intensif hingga serah terima.  Pengendalian dan pengawasan kontrak memiliki tujuan untuk menghindari, memitigasi, serta menyelesaikan hal-hal maupun kejadian yang dapat menghambat tujuan (mutu, biaya, dan waktu harus sesuai dengan kontrak). Drs. Nirwan Ahmad Helmi, MM., selaku Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi juga mengingatkan kepada pegawai yang bertugas untuk memerhatikan DED, kontrak, RAB, sehingga ketiga hal tersebut harus berjalan bersama-sama. Selain itu, diharapkan akan dilaksanakan kegiatan mid term sebagai bentuk evaluasi. Pengawas lapangan merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh pimpinan maka harus jujur dalam melakukan pengawasan dan melaporkan serta harus bertanggung jawab dalam hal kualitas, waktu dan biaya. Diharapkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini apabila petugas lapangan menemukan masalahmasalah di lapangan, maka pengawas lapangan dapat menjawab serta menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. n Febti Ayu Arius, Jentanu Sholehudin VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 15

DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT) DIREKTORAT UPDATE’S I ndonesia saat ini menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tujuannya adalah untuk menunjukan responsifitas yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat terutama di bidang administrasi negara. Menurut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, penggunaan sistem berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sejalan dengan kondisi saat ini di mana masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif yaitu dapat memberikan respons langsung tanpa harus melewati proses yang sulit. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap dijalankan oleh instansi baik kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah.  Sistem Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Sibarduktrans) dapat diakses pada link  http://sibarduktrans.kemendesa. go.id/ merupakan bentuk penerapan SPBE dalam kegiatan ketransmigrasian. Sibarduktrans bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai transmigran secara online dan memberikan kemudahan bagi satuan kerja (Satker) dinas yang membidangi ketransmigrasian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memproses data pendaftar transmigran.  Sibarduktrans merupakan database berbasis web (web based) yang dibangun sejak tahun 2018 yang berisi data transmigran di satuan permukiman transmigrasi. Sistem ini sekarang telah dilengkapi dengan fasilitas pendaftaran online dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat yang berminat untuk ikut dalam program transmigrasi serta memudahkan daerah asal pengirim transmigran untuk mendapatkan calon transmigran yang berkualitas. Fasilitas pendaftaran online pada aplikasi Sibarduktrans ini juga memberikan peluang bagi perangkat daerah yang membidangi ketransmigrasian untuk ikut berperan aktif pada proses verifikasi data pendaftar transmigran melalui layanan pendaftaran transmigrasi online. Oleh sebab itu, dibutuhkan tenaga operator di setiap dinas daerah yang membidangi SISTEM PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI PENERAPAN SPBE PADA PROGRAM TRANSMIGRASI 16 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

ketransmigrasian, yang tugasnya adalah memproses data pendaftar calon transmigran yang sudah masuk pada situs Sibarduktrans.  Untuk meningkatkan kemampuan para operator yang nantinya akan memproses pendaftaran transmigran online di tingkat provinsi dan kabupaten kota tersebut, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) mengadakan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 8 - 9 Maret 2023, dilaksanakan di Hotel Grand Rohan Yogyakarta dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang yang terdiri atas para pelaksana teknis pendaftaran dan seleksi calon transmigran yang akan menjadi operator/admin situs http://sibarduktrans. kemendesa.go.id/ dari masing-masing dinas yang membidangi ketransmigrasian di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTT dan NTB sebagai daerah asal pengirim transmigran.  Dipandu oleh narasumber dari Tim Pengembangan Sibarduktrans, Hengky Wiena Poerwanto, S.T., OCP., dan Sigit Haryanto, S.Kom, para operator pada kegiatan Optimalisasi Sibarduktrans diberikan materi berupa Pre Test dan Pengembangan Sibarduktrans serta Peta Situs, Fungsi Fitur dan Verifikasi Pendaftar Transmigrasi Online, Manajemen Data I, Manajemen Data II, serta Post Test dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Direktorat Jenderal PPKTrans), Danton Ginting Munthe dalam sambutannya di pembukaan acara menyampaikan bahwa program transmigrasi saat ini jumlahnya menurun dari tahun ke tahun dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran yang diterima oleh Ditjen PPKTrans. Namun dengan berkurangnya jumlah transmigran yang diberangkatkan ke permukiman transmigrasi, kualitas transmigrannya harus ditingkatkan. Untuk mendapatkan kualitas transmigran yang baik diperlukan proses seleksi calon transmigran yang ketat dan selektif. Dibutuhkan transmigran dengan semangat juang tinggi dan berjiwa wirausaha untuk menggarap lahan yang diberikan pada saat ditempatkan di satuan permukiman transmigrasi. Dirjen PPKTrans juga menyampaikan, Sibarduktrans ini merupakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang mana implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.  Inti dari kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi ini yaitu memberikan sosialisasi penggunaan Sibarduktrans sebagai media pendaftaran transmigrasi secara online serta memberikan informasi penyelenggaraan transmigrasi kepada masyarakat luas diantaranya informasi gambaran permukiman transmigrasi, informasi tata cara bertransmigrasi meliputi persyaratan calon transmigran, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, pelatihan sampai dengan penetapan sebagai transmigran. Pada aplikasi Sibarduktrans, masyarakat dapat melihat data transmigran yang sudah ditempatkan dari masing-masing daerah.  Angga Bayu, salah satu peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menilai banyak sekali manfaat dari Sibarduktrans bagi masyarakat. Diantaranya bisa memperoleh informasi data transmigran yang sudah diberangkatkan ke satuan permukiman transmigrasi di seluruh Indonesia serta memudahkan masyarakat untuk mendaftar transmigrasi. Kegiatan serupa rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan Juli 2023 dengan peserta para operator pada dinas yang membidangi transmigrasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banten dan Jawa Barat yang juga merupakan daerah asal pengirim transmigran. n Yugo Hermawan VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 17

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP) DIREKTORAT UPDATE’S Program transmigrasi turut serta berperan dalam pembangunan nasional melalui pemerataan pertumbuhan di kawasan transmigrasi. Sampai dengan saat ini, transmigrasi turut berperan dalam menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten, 335 kecamatan, dan 1336 desa definitif di luar Jawa. Melalui program transmigrasi diharapkan dapat melahirkan pusat pertumbuhan baru yang nantinya akan memberikan dampak pada kesejahteraan, baik untuk masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, penyelenggaraan transmigrasi terjadi perubahan paradigma yang dulunya lebih menekankan pada pembinaan masyarakat dan lingkungan permukiman, kini  berubah menjadi pengembangan kawasan yang di dalamnya termasuk pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayah. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, maka terdapat tuntutan dan tantangan pengembangan transmigrasi  saat ini hingga beberapa tahun ke depan yaitu: Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018; Pendampingan yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015; Pengembangan masyarakat transmigrasi (lebih berkelanjutan bagi masyarakat); Kemitraan dengan pihak ketiga; Reforma Agraria yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017; dan Pemanfaatan Teknologi Infromasi (Industri 4.0). Program Revitalisasi Transmigrasi yang dimulai sejak tahun 2017 hingga REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI MELALUI PERCEPATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR saat ini telah dilakukan pada 22 Kawasan Perkotaan Baru yang mana hal ini sejalan dengan target Bidang Ketransmigrasian RPJMN 2015-2019. Selama periode tersebut, Program Revitalisasi Transmigrasi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di 22 Kawasan Perkotaan Baru dari 12,20% (2015) menjadi 11,40% (2018) atau mengalami penurunan sebesar 0,82% (Rijanta, 2019). Program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tahun 2020-2024 meliputi kegiatan: (1) Pemenuhan standar pelayanan minimal transmigrasi seperti pelayanan catu pangan, pendidikan, kesehatan, sarana produksi pertanian, dan sarana prasarana dasar, (2) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur seperti peningkatan dan pembangunan jalan, jembatan, drainase, sarana air bersih, embung, dan cetak sawah, (3) Pengembangan ekonomi kawasan seperti pengembangan Prukades, pengembangan HW-Trans, penyediaan sarana dan prasarana produksi industri pengolahan, (4)  Pembangunan dan peningkatan SDM seperti bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan mental spiritual, (5) Penyelesaian konflik lahan dan SHM transmigrasi seperti fasilitasi pengurusan SHM sebanyak 60.000 bidang dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 75 kasus, dan (6) Program kemitraan seperti kemitraan dengan badan usaha dan kementerian/lembaga pemerintah. Revitalisasi Kawasan Transmigrasi seperti yang dijelaskan di atas ternyata masih meninggalkan beberapa permasalahan di antaranya belum berfungsinya secara optimal infrastruktur yang ada sehingga ujung-ujungnya bangunan infrastruktur akan rusak. Kasus lain yaitu infrastrukturnya tersedia dan dimanfaatkan oleh warga akan tetapi kondisinya kurang memadai atau bahkan yang lebih ekstrem adalah warga membutuhkan tetapi infrastruktur belum tersedia. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk mencari alternatif pemecahan permasalahan, karena jika kita menerapkan konsep kawasan transmigrasi sebagai hinterland maka infrastruktur khususnya sistem jaringan transportasi wilayah menjadi bagian penting. Jaringan transportasi darat, laut dan sungai sebagai penghubung antara kawasan transmigrasi dengan pusat kota 18 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

menjadikan terjadinya distribusi barang maupun mobilitas barang dan manusia. Permasalahan tersebut di atas jika tidak segera diatasi tentunya akan menimbulkan dampak terlambatnya kemunculan pusat pertumbuhan perekonomian di kawasan transmigrasi serta tidak optimalnya kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigran. Pusat pertumbuhan identik dengan kota yang mampu memberikan efek pengganda terhadap kawasan di belakangnya. Pusat pertumbuhan tersebut merupakan kota generatif yang mampu memberikan keuntungan bagi kawasan yang lebih kecil hierarkinya dan desa-desa sekitarnya. Kondisi yang terjadi saat ini sebagaimana diuraikan di atas disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pertama adalah peraturan yang terkait ketransmigrasian belum secara penuh dapat mendukung secara operasional bagi kementerian atau lembaga dalam penyelenggaraan transmigrasi. Sebagai contoh isi dari Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Pelaksanaan Transmigrasi masih bersifat umum terkesan kurang mengikat untuk kementerian atau lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan transmigrasi. Kementerian atau lembaga tidak secara khusus dijelaskan perannya secara  spesifik dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kedua, anggaran ketransmigrasian yang diterima lebih banyak diarahkan terlebih dahulu untuk pemenuhan mandatory kebutuhan dasar seperti layanan catu pangan, paket sarana pertanian, inventarisasi lahan dan status hukum lahan. Sebagai catatan alokasi kebutuhan anggaran untuk program pengembangan infrastuktur jumlahnya cukup besar yaitu Rp6,6 Triliun (estimasi selama 5 tahun) yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase, irigasi, fasilitas umum dan embung. Sedangkan anggaran yang tersedia atau diperoleh untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi rata-rata per tahun hanya Rp150 Miliar. Ditambah pula anggaran ketransmigrasian yang diterima secara keseluruhan juga cenderung menurun setiap tahunnya. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap postur anggaran infrastruktur di kawasan transmigrasi. n Purna Anayanti Strategi Atasi Masalah Infrastruktur Beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di kawasan transmigrasi perlu dilakukan di antaranya: y Revisi atau memperkuat peraturan terkait penyelenggaraan transmigrasi. Disadari bahwa telah terjadi disharmonisasi kewenangan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (regulasi kegiatan pemerintah daerah) dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun1997 tentang Ketransmigrasian (regulasi sektoral sebelum terbit UU No. 23 Tahun 2014) yang selama ini menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu contoh ketidaksesuaian dapat dilihat pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan bidang transmigrasi pada sub urusan pengembangan kawasan transmigrasi APBN atau pusat hanya boleh dipergunakan pada tahap penyesuaian, sedangkan pada tahap pemantapan dan kemandirian menjadi tanggung jawab APBD atau daerah sedangkan kenyataannya selama masa pembinaan +/- 5 tahun (penyesuaian sampai kemandirian/ serah kepada pemda) masih menjadi tanggung jawab pusat . Untuk menyikapi gap tersebut, di tahun berikutnya, terbitlah Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Pelaksanaan Transmigrasi. y Daerah agar mengoptimalkan pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang transportasi pedesaan atau sumber pendanaan lainnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Sesuai dengan Trilateral Meeting DAK diputuskan Kemendesa PDTT menjadi pengampu DAK fisik afirmasi bidang transportasi Perdesaan dengan menu kegiatan Pembangunan/ Peningkatan jalan desa strategis, pengadaan sarana transportasi darat dan perairan, pembangunan dermaga rakyat di sungai/danau, dan renovasi/ penggantian jembatan gantung. Melalui DAK bidang transportasi perdesaan ini, diharapkan daerah dengan karakteristik khusus seperti daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan dapat melakukan percepatan pembangunan wilayahnya, sesuai dengan kebutuhan bidang masingmasing. n Purna Anayanti VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 19

K uliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan program pendidikan perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat dan belajar untuk berperan sebagai fasilitator serta memberikan edukasi dalam penyelesaian masalah. Program ini dirancang sesuai dengan persoalan nyata di masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang ada di lapangan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat merupakan objek yang sekaligus menjadi subjek dalam mendukung pertumbuhan manusia di lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, KKN Tematik akan menjadi wadah yang mempunyai nilai tambah dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dengan proses kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar yang menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam meningkatkan motivasi warga dan mendorong peningkatan ekonomi keluarga transmigran. Hal senada diungkapkan Prof. Suratman, Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyatakan pentingnya meningkatkan sumber daya lokal dan peningkatan SDM, untuk melahirkan pelaku ekonomi kreatif dengan adanya komunitas usaha lokal, penguatan pasar lokal dengan jejaring yang lebih luas.  Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut serta berpartisipasi. Karena itulah kegiatan KKN Tematik sebagai upaya pemberdayaan masyarakat memiliki kesempatan dan peluang untuk  pengembangan masyarakat di suatu wilayah khususnya di kawasan transmigrasi. Sebagai upaya pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, Direktorat Jenderal  Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendesa PDTT mengembangkan kemitraan dengan elemen perguruan tinggi melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik. Kerja sama antara Kemendesa PDTT dan Universitas Gadjah Mada KKN TEMATIK BUKTI KEHADIRAN AKADEMISI DI KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTrans) DIREKTORAT UPDATE’S 20 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

diharapkan mampu menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang mendukung evaluasi pengembangan di kawasan transmigrasi secara optimal. Tahun 2018, untuk pertama kalinya UGM menyelenggarakan KKN Tematik dengan Tema Revitalisasi Kawasan Transmigrasi. Di tahun 2019,  terlihat makin bertambahnya antusiasme mahasiswa dan mahasiswi  untuk melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi, dibuktikan dengan adanya enam lokasi kawasan transmigrasi sebagai lokus pemberdayaan masyarakat di suatu daerah/desa.  Tahun 2020-2022, Program KKN Tematik Revitalisasi Kawasan Transmigrasi terhenti dikarenakan aturan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah akibat pandemi Covid-19. Bangkit dari vaccumnya Program KKN Tematik Revitalisasi Kawasan Transmigrasi di tahun 2023, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Trasmigrasi kembali mengusungkan niat untuk melakukan Program KKN Tematik Ketransmigrasian dalam rangka monitoring perkembangan kawasan transmigrasi (100 Kawasan Prioritas Kementerian dan 52 Kawasan Berdaya Saing). Sejumlah enam lokasi telah ditentukan sebagai tempat mahasiswa melaksanakan Program KKN Tematik Revitalisasi Kawasan Transmigrasi. Keenam lokasi tersebut adalah Kawasan Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Taluduti (Kabupaten Pahuwato), Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya), Lamunti Dadahup (Kabupaten Kapuas), Selaparang (Kabupaten Sumba Timur), dan Mutiara (Kabupaten Muna). Masing-masing lokasi akan ditempati oleh mahasiswa dan mahasiswi peserta KKN Tematik UGM dengan jumlah 30 orang. Untuk mendukung kegiatan KKN Tematik agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Reviu Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ketransmigrasian Tahun 2023 sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanaan KKN. Selain reviu NSPK, peserta KKN akan diberikan pembekalan dan pelepasan secara simbolis sebelum ke lokasi tujuan masing- masing.  Harapannya dengan adanya kerja sama ini, dapat menghasilkan dukungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana tertuang pada Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agar program ini tidak terlalu terpaku dalam pembangunan dan perencanaan pengembangan kawasan, Kemendesa PDTT telah menyiapkan kegiatan tambahan sebagai bentuk implementasi pemberdayaan masyarakat yang dibentuk ke dalam sebuah Program Pemilihan Video KKN Tematik yang dilombakan dan menghasilkan media sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif oleh 180 mahasiswa peserta selama kegiatan KKN Tematik  di kawasan transmigrasi. n Emilla Melati, Palito Tasoka Kerja sama antara Kemendesa PDTT dan Universitas Gadjah Mada diharapkan mampu menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang mendukung evaluasi pengembangan. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 21

NEWS PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI MELALUI BIMTEK KONSEP TRANSPOLITAN RAPAT FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH 2023 Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans) telah melaksanakan Rapat Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Tahun 2023 di Bandung yang dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi transmigrasi daerah asal dan tujuan, serta dihadiri juga oleh narasumber dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) dan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 11 - 13 April 2023 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk komitmen dan dukungan pemerintah daerah yang terwujud dalam skema Kerja Sama Antar Daerah (KSAD). Sebab, transmigrasi tidak hanya terkait dengan pengembangan wilayah, tetapi juga pengembangan SDM yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di daerah tujuan. Pada rapat ini juga disampaikan pemaparan oleh perwakilan kabupaten/ kota daerah tujuan mengenai kesiapan lokasi transmigrasi dengan materi Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), ABD dan legalitas tanah lokasi transmigrasi yang diharapkan dapat mengantisipasi timbulnya permasalahan di kemudian hari. n Rosalia Amara Puspita Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) barubaru ini sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis Transpolitan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Yogyayakarta. Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan melibatkan peserta dari Ditjen PPKTrans dan Satuan Kerja Daerah. Dalam dua batch yang berbeda di bulan Juni ini, para pegawai diberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep transpolitan, mulai dari teori hingga implementasi praktis di lapangan, dengan harapan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan warga transmigran dan mendorong pembangunan transmigrasi yang berkelanjutan. Bimbingan teknis ini menjadi langkah konkret dalam upaya Ditjen PPKTrans untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep transpolitan, para pegawai Ditjen PPKTrans dan Satker Daerah diharapkan menjadi agen perubahan yang efektif dalam menjalankan tugas mereka. Informasi lebih lanjut tentang Bimbingan Teknis Transpolitan dapat dilihat pada akun medsos Ditjen PPKTrans. n Tim Redaksi 22 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

I ndonesia adalah negara yang tidak menutup diri untuk investasi, bahkan sangat terbuka dengan berbagai kerja sama dengan tujuan untuk membangun industri hilir di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan di forum nasional maupun internasional. Bahkan, untuk memuluskan jalannya investor turut serta berkontribusi di berbagai daerah pemerintah terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya “Penguasa dan Birokrat” menjadi “Pelayan Masyarakat”. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada empat hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan iklim investasi akan semakin subur dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dengan kemudahan yang telah dibuka, diharapkan investor juga akan tertarik untuk menanamkan modalnya ke Kawasan Transmigrasi yang juga membuka peluang selebar-lebarnya kepada investor untuk menanamkan modalnya, bahu membahu tak hanya untuk menambang cuan tapi melakukan transfer ilmu bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. n LAPORAN UTAMA VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 23

CUAN GEDE DARI INDUSTRI MIGAS Menggali Nilai Tambah Holtikultura sebagai Bahan Aditif Lumpur Pemboran. Produk unggulan dari 152 Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) secara umum adalah produk pertanian, yaitu padi, jagung, kelapa, karet, lada, kakao, kopi, kacang tanah, jambu mete, kemiri, sawit, dan pisang. Bentuk pemanfaatannya pun masih konvensional, yaitu mengambil bagian tertentu atau inti pada tanaman. Misalnya padi hanya diambil gabahnya, pisang hanya diambil buahnya, serta jagung hanya diambil bijinya. Beberapa bagian dari tanaman tentu masih dapat digunakan untuk hal lain, tapi ada juga yang langsung menjadi limbah. Selain itu adakalanya tanaman pertanian tersebut perlu peremajaan. Sehingga akan menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Limbah ini sesungguhnya masih memiliki nilai tambah apabila dicermati lebih detail. Limbah dari tanaman pertanian pisang, jagung, dan singkong dapat dimanfaatkan selain untuk pupuk organik, dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan aditif dalam lumpur pemboran baik di industri migas maupun geotermal. Lumpur pemboran memiliki fungsi yang sangat beragam seperti; pengontrol tekanan dan stabilitas pada lapisan/formasi batuan yang ditembus, membersihkan dasar lubang bor; mengangkat pecahan/cutting batuan ke permukaan, mendinginkan dan melumasi mata bor; menahan berat beban pipa, menyalurkan tekanan hidrolik ke mata bor; mencegah hilangnya lumpur yang berlebihan dan masih banyak lagi berbagai fungsi dari lumpur pemboran. Bisa dikatakan peranan lumpur pemboran sangat vital dalam industri migas maupun geotermal. Sehingga pemanfaatan limbah pertanian yang menurut studi dapat dimaanfaatkan sebagai bahan aditif pada lumpur pemboran, tentu merupakan peluang bisnis yang sangat luar biasa. LAPORAN UTAMA 24 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2022 telah mengatur bahwa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) beserta dengan bobot manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit harus bernilai 40%. Nilai TKDN akan terus meningkat seiring dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Rencananya, TKDN akan meningkat menjadi 50% pada tahun 2024, seperti tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Hal ini tentu memberikan peluang bagi pelaku industri kecil, mikro, dan koperasi untuk dapat terlibat di dalam industri migas, termasuk menjadi pemasok bahan aditif untuk lumpur pemboran, yang dalam hal ini adalah limbah tanaman pertanian seperti tanaman pisang, jagung, dan singkong. Lumpur pemboran pada industri migas maupun geotermal dapat berjenis, water-based drilling mud (WBM)/lumpur pemboran berbahan dasar air, oil-based drilling mud (OBM) / lumpur pemboran berbahan dasar minyak, serta syntheticbased drilling mud (SBM) / lumpur pemboran berbahan dasar sintetis. Sejauh ini baik penelitian maupun pengimplementasian, limbah tanaman dapat dan telah dijadikan aditif pada lumpur pemboran berjenis WBM.  Menurut penelitian Gaoel dkk. (2022); Akmal dkk. (2020), kulit pisang dapat menjadi aditif yang baik pada WBM untuk mengurangi hilangnya lumpur yang berlebihan. Begitu juga dengan bonggol jagung yang telah diteliti oleh Nmegbu dkk. (2014). Ini tentu akan meningkatkan efisiensi biaya dari lumpur pemboran. Begitu juga penelitian lain dari John dkk. (2018) yang menyatakan bahwa kulit pisang jika dimodifikasi dengan tepat, dapat memberikan performa yang baik dalam mengatur pH lumpur pemboran. Tapioka juga dapat digunakan sebagai aditif yang dapat meningkatkan viskositas plastis lumpur pemboran. Ini merupakan hasil yang baik karena parameter baiknya lumpur pemboran adalah densitas, viskositas, gel strength, yield point, dan fluid loss. Tapioka dapat menjadi substitusi dari bentonit, yang mana bentonit ini didapatkan dari proses penambangan batu lempung, yang apabila penambangannya masif akan menimbulkan permasalahan lingkungan.  Secara aturan Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2018, bentonit termasuk bahan tambang golongan C yang dapat dikelola oleh transmigran melalui koperasi ataupun perkumpulan transmigran. Meskipun demikian tentu perlu adanya pengawasan dari pemerintah khususnya Kemendesa PDTT maupun Kementerian ESDM, mengingat proses penambangan yang tidak tepat akan mengakibatkan lingkungan transmigrasi termasuk pemukiman transmigran menjadi rusak, baik karena terjadinya ketidakstabilan tanah akibat hilangnya kontur ketinggian, maupun terjadinya banjir akibat hilangnya pepohonan yang berfungsi sebagai penahan banjir dan penyerap genangan air saat terjadi hujan deras. Masalah yang ditimbulkan perlu diantisipasi dengan berbagai aturan. Limbah dari tanaman pertanian seperti pisang, jagung, dan singkong merupakan solusi yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan Penampakan komoditas unggulan di 152 Kawasan Transmigrasi beserta persebarannya (sumber: Sipukat Kemendesa). Tapioka dapat menjadi substitusi dari bentonit, yang mana bentonit ini didapatkan dari proses penambangan batu lempung, yang apabila penambangannya masif akan menimbulkan permasalahan lingkungan. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 25

aditif lumpur pemboran. Terlebih jika lahan transmigrasi kelak dikelola secara komunal maka komoditas tertentu bisa ditentukan dan dipanen secara masif, sehingga rantai pasokan ke industri migas maupun geotermal akan berkesinambungan. Tentu skema ini akan lebih tepat diaplikasikan pada kawasan transmigrasi yang tumpang tindih ataupun berada di sekitar blok migas dan wilayah kerja panas bumi, terutama yang berada dalam fase produksi. Sejauh ini terdapat 32 kawasan transmigrasi yang tumpang tindih dengan blok migas, serta 9 kawasan transmigrasi yang tumpang tindih dengan wilayah kerja panas bumi. Selain itu hampir seluruh kawasan transmigrasi berada di sekitar blok migas maupun wilayah kerja panas bumi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa potensi limbah pertanian sebagai bahan aditif lumpur pemboran adalah nyata, karena selain distribusinya terjangkau sehingga biaya transportasinya bisa ditekan. Oleh karena itu sangat diperlukan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas maupun panas bumi baik yang berupa BUMN, BUMD, maupun swasta. Sehingga pelaku usaha tersebut yaitu KKKS tidak Sangat diperlukan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas maupun Panas Bumi, KKKS tidak hanya memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) tetapi dapat juga membina badan usaha di kawasan transmigrasi secara berkelanjutan. Penampakan penambangan bentonit di Blitar yang apabila dilakukan secara masif akan merusak lingkungan. LAPORAN UTAMA hanya memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) saja tetapi dapat juga membina badan usaha di kawasan transmigrasi secara berkelanjutan dengan dilakukannya kerja sama ini. Proses pengolahan limbah pertanian tergolong tidak sulit karena dilakukan hanya dengan menggiling bahan tersebut. Namun lebih baik lagi apabila transmigran dapat mengolah menjadi bubuk yang dikemas, sehingga proses distribusinya akan lebih mudah dan juga menjadi murah. Sebagai gambaran 1 sumur pemboran dengan kedalaman 530 meter, menurut Prastio (2022) diperlukan bentonit sebanyak 200 Pound atau setara dengan 90,719 Kg. Untuk biaya yang diperlukan adalah sebesar USD 1.900 atau jika dengan kurs USD saat ini sebesar Rp14.923,00 maka setara dengan Rp28.353.700,00. Meskipun harga ini merupakan harga bentonit tetapi limbah pertanian yang berfungsi sebagai substitusi dari bentonit apabila memiliki performa yang sama maka nilai jualnya juga akan tinggi. Di Indonesia, rata-rata kedalaman sumur migas adalah di atas 1.000 meter, dan pada tahun 2021 realisasi pemboran sumur migas adalah 36 sumur eksplorasi dan 480 sumur pengembangan. Belum lagi jika pada saat servis sumur (well service) dan pengerjaan ulang sumur (workover well) juga memerlukan lumpur pemboran, karena pada tahun 2021 telah dilaksanakan 472 workover well dan 18.690 well service. Potensi yang tersedia sungguh sangat besar, dan akan sangat disayangkan jika kawasan transmigrasi yang memiliki lahan pertanian tidak turut serta berperan di dalam industri migas ini. 26 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Distribusi kawasan transmigrasi disekitar Blok Migas dan Wilayah Kerja Panas Bumi (sumber: Geoportal ESDM). Selain itu masih terdapat juga potensi yang terdapat pada industri panas bumi yang secara kuantitatif juga cukup besar. Terlebih kebutuhan Indonesia akan energi fosil terus meningkat meskipun saat ini perlahan Indonesia mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yaitu energi listrik. Bahkan tahun 2030 target produksi migas masih tinggi yaitu 1 juta barrel per hari, dan menurut OPEC permintaan migas hingga tahun 2045 masih tinggi. Proyeksi kebutuhan dan bauran energi nasional Indonesia yang menunjukkan tren kebutuhan migas masih naik (sumber: BPPT). Dengan semakin masifnya kebutuhan energi dan tuntutan bahwa kawasan transmigrasi harus semakin menciptakan nilai tambah, harapannya kemungkinan penggunaan limbah pertanian sebagai bahan aditif lumpur pemboran dapat segera dijajaki antara Kemendesa PDTT, Pemda, dan KKKS Migas.  Terlebih BUMN Indonesia yaitu Pertamina saat ini tengah mengembangkan bahan dasar untuk pembuatan SBM yang dikenal sebagai SF-05 (smooth fluid). Bukan tidak mungkin kelak SF-05 yang diproduksi di Kilang Balikpapan juga dapat dicampurkan aditif berupa limbah tanaman pangan, yang saat ini hanya bisa dilakukan di WBM. n Yusuf Anugerah Putrandaru “Akan sangat disayangkan jika kawasan transmigrasi yang memiliki lahan pertanian tidak turut serta berperan di dalam industri migas, terlebih kebutuhan Indonesia akan energi fosil terus meningkat” VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 27

DAERAH PENUH POTENSI YANG MASIH DISENGKETAKAN Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng Kabupaten Wajo S alah satu tujuan penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Hingga saat ini transmigrasi masih berciri land based sehingga dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya para transmigran sangat bergantung pada lahan dan mengusahakan lahannya untuk berbagai usaha seperti usaha pertanian, peternakan, dan usaha-usaha lainnya.   Penyediaan lahan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan transmigran. Lahan yang diterima transmigran akan diolah sedemikian rupa sesuai dengan jenis tanaman yang akan dikembangkan baik tanaman pangan, tanaman non pangan maupun tanaman perkebunan.  Dari hasil tanaman yang diusahakan, transmigran dapat memperoleh penghasilan dari penjualan hasil produksi tanaman.  Lebih luas lagi, transmigran yang telah memperoleh modal dari hasil tanamannya kemudian membuka usaha-usaha lainnya seperti usaha jasa, warung/kios, bengkel, dan sebagainya. Lahan telah memberikan sumber penghasilan dan menjadi andalan transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan.  Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, pemerintah berkewajiban menyediakan lahan untuk penyelenggaraan transmigrasi baik lahan tempat tinggal (termasuk lahan pekarangan) maupun lahan usaha dengan status hak milik.  Berdasarkan Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960),  Hak Milik merupakan hak kepemilikan tanah yang paling fundamental dan kuat. Dengan memiliki hak ini, seseorang memiliki kuasa penuh atas tanah yang menjadi miliknya. Hak kepemilikan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang tertuang pada Pasal 19 LAPORAN UTAMA 28 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

ayat (1) bahwa pendaftaran tanah diperuntukkan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Sebagai alat bukti atas kepemilikan lahan, pemegang hak milik diberikan sertifikat hak milik atas lahan yang dikuasainya. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila transmigran menuntut hak atas tanah yang dimilikinya sebab fungsi sertifikat tanah selain untuk memberikan kepastian hukum juga untuk mengurangi terjadinya sengketa/konflik terkait legalitas dan kepemilikan lahan. Sertifikat tanah juga berperan sebagai modal usaha, dimana sertifikat dapat digunakan sebagai agunan pinjaman ke bank untuk keperluan modal pengembangan usaha. Revitalisasi Lokasi Transmigrasi Bekkae Desa Passelloreng terletak di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada awalnya merupakan areal pemukiman kembali masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan/waduk pada tahun 1997 (masa Departemen Transmigrasi dan PPH). Kawasan transmigrasi ini setelah dilakukan identifikasi yang panjang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo, Kantor Pertanahan BPN dan instansi terkait, lahannya disepakati berada di sebagian lahan HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV (di bawah naungan Kementerian BUMN).  Penempatan transmigran dimulai dari penempatan di lokasi Bekkae SP.1 dimulai dari tahun 2003 hingga 2010 sebanyak 300 KK (SP.1 diakhiri status pembinaannya pada tahun 2010) namun pada tahun 2012 kembali dilakukan penempatan sebanyak 100 KK (Bekkae SP.1 extension).  Sementara itu lokasi Bekkae SP.2 dimulai penempatan pada tahun 2011 sebanyak 250 KK dan diakhiri status pembinaannya pada tahun 2016.  Pada tahun 2019, 2021 dan 2022 dilakukan penempatan kembali sebanyak 100 KK untuk mengisi sisa daya tampung di lokasi Bekkae SP.2.  Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024,  lokasi Bekkae/Gilireng masuk ke dalam 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dengan status Mandiri. Lebih lanjut dalam RPJMN Tahun 2020- Tabel 1. Penggunaan Lahan di UPT Bekkae/Gilireng GUNA LAHAN LUAS (HA) PRESENTASE (%) Hutan 80,57 10,12 Kebun (Palawija, Lada, Kopi, dsb) 321,98 40,46 Kebun Sawit 25,93 3,26 Kolam 0,32 0,04 Ladang 20,23 2,54 Permukiman 112,26 14,11 Sawah 65,99 8,29 Semak Belukar 53,63 6,74 Sungai 0,82 0,10 Tambak 0,36 0,04 Tanah Kosong 113,75 14,29 Total 795,84 100 Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Wajo, 2020 Tabel 2. Tingkat Produktivitas Hasil Usaha Tani di UPT Bekkae NO JENIS KOMODITI SATUAN PRODUKSI PRODUKTIVITAS (TON/HA) 1 Padi Sawah Gabah kering giling 2,5 2 Padi Gogo Gabah kering giling 1,0 3 Jagung Pipilan kering 1,5 4 Kacang Tanah Polong kering 0,75 5 Kacang Hijau Polong kering 0,75 6 Kelapa Kopra - 7 Coklat Biji kering 0,25 8 Pisang Tandan 0,50 9 Cabe 0,50 Sumber : Monografi UPT Bekkae Tabel 3. Jumlah Ternak di UPT Bekkae/Gilireng NO. JENIS TERNAK JUMLAH (EKOR) 1. Sapi Potong 11.172 2. Kerbau 2.362 3. Kambing 1.028 4. Kuda 24 5. Rusa 51 6. Ayam 3.057 7. Itik 1.043 Total 18.737 Sumber: Laporan GTRA Kabupaten Wajo, 2020 2024 di Bidang Transmigrasi, 52 Kawasan Transmigrasi yang menjadi target untuk direvitalisasi, salah satunya adalah Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng.  Dengan adanya revitalisasi diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya kesejahteraan transmigran dapat ditingkatkan. Diharapkan pada akhir tahun 2024, indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng dapat meningkat dan kedepannya diharapkan mampu berdaya saing. Hal ini menjadi harapan bersama para pemangku kepentingan agar tujuan penyelenggaraan transmigrasi dapat terwujud.  VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 29

Potensi Ekonomi Bupati Wajo, H. Amran Mahmud di sela-sela kunjungan Wakil Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi Bekkae SP.2, Desa Paselloreng pada tanggal 16 Oktober 2020 menyatakan bahwa Kawasan Transmigrasi Gilireng bakal dijadikan salah satu Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di Kabupaten Wajo. Di kawasan ini nantinya akan dikembangkan sistem pertanian dengan memadukan berbagai potensi, mulai dari tanaman pangan, pertanian dan peternakan. Nantinya petani tidak hanya mengandalkan produksi satu komoditi saja, tetapi dalam waktu bersamaan dalam satu lahan yang sama dapat diproduksi satu atau dua komoditi (mediasinergi, 2020).   Harapan Bupati Wajo tersebut bukan omong kosong mengingat kondisi lahan di lokasi cukup subur untuk pengembangan berbagai komoditas yang saat ini tengah dikembangkan masyarakat. Pada umumnya masyarakat di lokasi Bekkae menggunakan lahannya untuk berkebun (tanaman palawija, tanaman lada, kopi, kakao, kelapa hibrida, dan sebagainya),  pengembangan tanaman buah-buahan disamping untuk persawahan (tanaman padi) dan penanaman kelapa sawit. Di bidang peternakan, di lokasi Bekkae banyak dipelihara berbagai ragam ternak. Kawasan ini termasuk salah satu daerah sentra pengembangan ternak sapi potong di Kabupaten Wajo. Hasil produksi usaha tani, peternakan dan perikanan di UPT Bekkae/Gilireng turut menyumbang pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Wajo yang berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Wajo, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengalami kenaikan dari Rp 49,58 Juta pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 58,83 Juta pada tahun 2021 (Data BPS Kabupaten Wajo, 2022). Permasalahan di Depan Mata Di balik potensi besar yang dimiliki Kawasan Transmigrasi Bekkae/ Gilireng dan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat transmigran Bekkae, ternyata masih terdapat benang kusut permasalahan lahan yang hingga saat ini menghantui masyarakat transmigran Bekkae. Kawasan Transmigrasi Bekkae/ Gilireng seperti dijelaskan sebelumnya merupakan lokasi pemindahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan/waduk, yang melalui kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Wajo, Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Wajo, Dinas PU Kabupaten Wajo, Dinas Kimpraswil, dan sebagainya ditetapkan lokasinya berada di lahan HGU PTPN XIV yang tidak dimanfaatkan. Lokasi pemindahan warga dampak pembangunan bendungan ini kemudian dijadikan pemerintah saat itu sebagai lokasi permukiman transmigrasi yang transmigrannya didatangkan dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada rapat pertemuan yang diadakan pada 29 November 2000 dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dihadiri oleh Bupati Wajo, dinas-dinas tingkat provinsi dan dinas-dinas di Kabupaten Wajo meminta Pihak PTPN XIV mengalihkan lahan 795 Hektare (Ha) untuk permukiman kembali warga yang terkena dampak pembangunan bendungan.  Terkait permohonan ini, Direktur Utama PTPN XIV menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan (sebagai salah satu pemegang saham) untuk mengalihkan lahan 795 Ha yang tidak dimanfaatkan untuk pemukiman kembali warga terdampak pembangunan bendungan. Untuk menindaklanjuti hasil rapat, Bupati Wajo menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta percepatan pelepasan lahan HGU PTPN XIV seluas 795 Ha. Karena pengadaan tanah untuk permukiman kembali merupakan langkah yang penting, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Wajo menyepakati lahan HGU PTPN XIV sebagai lokasi permukiman kembali masyarakat terkena dampak pembangunan bendungan dan lokasi permukiman transmigrasi.  Mulai tahun 2003 dilakukan penempatan masyarakat terdampak LAPORAN UTAMA 30 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

sebagai transmigran penduduk setempat (TPS). Selanjutnya mulai tahun 2012, dilaksanakan penempatan transmigran dari Provinsi Jawa Timur. Permasalahannya hingga saat ini Kementerian BUMN belum menyetujui pelepasan lahan HGU PTPN XIV seluas 795 Ha yang telah digunakan untuk relokasi masyarakat terdampak pembangunan bendungan dan permukiman transmigrasi sehingga hal ini berdampak pada proses pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi dan penerbitan SHM Transmigran.  Dinas Nakertrans Kabupaten Wajo pernah mengajukan penerbitan HPL di lokasi Bekkae ke Kantah BPN, yang ditindaklanjuti dengan penyampaian surat permohonan penerbitan HPL dari Kantah Kabupaten Wajo ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, namun hingga saat ini belum dapat terealisasi karena lahan yang diajukan masih dikuasai oleh PTPN XIV.  Disisi lain, masyarakat transmigran Bekkae hingga saat ini terus menuntut legalitas lahan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) namun belum dapat ditindaklanjuti oleh Kantah BPN karena alasan yang sama yaitu penguasaan lahan oleh PTPN XIV dan belum ada persetujuan pelepasan dari Kementerian BUMN. Pihak Kantah BPN Kabupaten Wajo yang telah dikonfirmasi menjelaskan sebenarnya mendukung upaya percepatan legalisasi aset di lokasi Bekkae, bahkan pada tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk penerbitan SHM di lokasi Bekkae namun belum dapat direalisasikan karena terganjal oleh permasalahan lahan dengan PTPN XIV/Kementerian BUMN. PTPN XIV sendiri  merupakan gabungan dari perusahaan PT. Bumi Mulya Ternak, PTPN XXVIII dan PTPN XXII terletak di Desa Awo, Inrello, Awota, Passeloreng, Ciromani, Kecamatan Keera dan Pitumpanua seluas 12.170 Ha dengan SK Mendagri No. 21/HGU/DA/1973 dan Sertifikat : HGU 01/1973, ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1973 dan telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2003. Sejak masa berlakunya HGU berakhir PTPN XIV mengajukan permohonan perpanjangan HGU seluas 7.934 Ha kepada BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Pihak BPN sendiri belum dapat memproses permohonan perpanjangan HGU PTPN XIV karena belum ada persetujuan dari Kementerian BUMN.  Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian sebenarnya mempertegas kewajiban adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan. Permentan ini sejalan dengan Putusan MK 138/2015 mengenai Pengujian UU Perkebunan No. 39/2014 dimana dalam pasal 42 disebutkan “Pembangunan kebun sawit atau pengolahannya dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)”.  Jika merujuk pada UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, ini berarti pelaku usaha kebun wajib mempunyai HGU dan IUP. Sementara PTPN XIV tidak lagi memiliki HGU sejak berakhir tahun 2003. Rekomendasi Penyelesaian Sebagai salah satu kawasan transmigrasi prioritas nasional dan kawasan yang akan direvitalisasi, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng seyogianya mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan.  Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, semestinya pemangku kepentingan bidang transmigrasi tidak berjalan sendiri melainkan merangkul dan meyakinkan stakeholder lainnya untuk bersamasama mengerjakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi termasuk penyelesaian permasalahan lahan yang masih menjadi beban untuk diselesaikan. Permasalahan lahan yang dihadapi oleh transmigran UPT Bekkae seyogianya tidak dihadapi sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Wajo karena sudah banyak langkah ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan. Pemerintah Kabupaten Wajo bersama-sama dengan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Wajo telah berkali-kali menyelenggarakan rapat penyelesaian dengan mengundang pihak PTPN XIV namun hingga saat ini masih belum ada titik temu penyelesaian. Perusahaan seperti PTPN XIV diketahui tidak jarang bersengketa dengan masyarakat di berbagai kabupaten, seperti 9 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Enrekang, Takalar, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Luwu Utara, Jeneponto, Bone, dan Soppeng) dan Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku. Ironisnya perusahaan plat merah ini beroperasi di daerah-daerah tersebut tanpa dokumen legal (Catatan akhir tahun KPA, 2018) sehingga penyelesaian permasalahan dengan PTPN harus lebih serius untuk benar-benar diselesaikan terutama penyelesaian di tingkat pusat. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diharapkan dapat mengambil peran dalam rangka koordinasi dan integrasi seperti amanah Perpres Nomor 50 Tahun 2018 dengan melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan stakeholder terkait.  Mungkin harus dipahami bersama bahwa kunci penyelesaian permasalahan ini sebenarnya “duduk bersama” antar kementerian terkait.  Pemegang kunci penyelesaian adalah Kementerian BUMN sebagai institusi yang menaungi PTPN, namun dimungkinkan untuk melibatkan kementerian-kementerian lain yang mempunyai saham atas perusahaan BUMN seperti PTPN atau mempunyai kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan. n Muchamad Taufiq VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 31

LAPORAN UTAMA Hidup sukses menjadi dambaan semua orang, tak terkecuali bagi para transmigran yang mencoba mengubah nasibnya di tanah transmigrasi yang pada awalnya masih belum terolah dan penuh semak belukar. Kondisi tanah transmigrasi yang masih perawan bukan menjadi halangan bagi seseorang untuk meraih kesuksesannya yang bahkan secara ekonomi dapat melebihi penghasilan seorang pegawai negeri sipil. Hal ini dibuktikan oleh seorang transmigran yang ada di UPT Bekkae SP.2 bernama Andi Rusdi. Pria asal Probolinggo Jawa Timur ini, sejak tahun 2011 telah menikmati fasilitas dari pemerintah melalui program transmigrasi. Sebelum bertransmigrasi, hidup Andi dan keluarganya yang terdiri atas istri dan dua anak, jauh dari kecukupan. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menafkahi istri dan anaknya. Namun sejak bertransmigrasi, mendapatkan bantuan berupa lahan dan sarana produksi pertanian dari pemerintah, ditambah kerja keras, kini pria berusia 52 tahun itu, telah menikmati kesuksesan bersama keluarga di tanah transmigrasi. Masa-masa awal di Bekkae, Andi menanam jagung untuk dapat menopang hidupnya dan keluarga. Kemudian di lahan pekarangan yang dimilikinya Andi juga menanam padi, berbagai tanaman palawija, tanaman buah-buahan, tanaman cengkeh, yang semuanya memberikan hasil panen memuaskan. Tak hanya tanaman yang dia kembangkan, pria ini juga mengembangkan ternak sapi potong yang jumlahnya kini mencapai lebih dari 25 ekor. Tak puas hanya beternak sapi, Andi kemudian memulai berternak burung walet, rusa, usaha perikanan dan mengembangkan aneka bibit buah-buahan di pekarangan rumahnya. Dari usaha yang dikembangkannya, saat ini Andi telah memiliki dua rumah megah, satu rumah Burung Walet, satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, dua motor, dan lainnya. Atas kesuksesan yang diraih, Andi mendapatkan anugerah sebagai Juara III Transmigran Teladan pada Lomba Transmigran dan Petugas UPT Teladan secara Nasional pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Terkait keberhasilannya dalam merubah nasib di tanah transmigrasi, Andi Rusdi memberikan kiat suksesnya. Kiat yang pertama adalah mencintai tempat di mana kita tinggal, Kiat kedua adalah serius, bersungguh-sungguh dan bekerja keras dan kiat ketiga adalah mencintai apapun pekerjaan kita. n Muchamad Taufiq TINGGALKAN TANAH KELAHIRAN DEMI HIDUP LEBIH BAIK 32 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

PELUANG ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN TRANSMIGRASI Pembangunan dan pengembangan infrastruktur bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi. Apalagi pembangunan jaringan infrastuktur menjadi kriteria untuk mengklasifikasikan kawasan transmigrasi. Jadi semakin baik pembangunan infrastruktur maka semakin baik pula perkembangan kawasan transmigrasi. Namun pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar, karena itulah dibutuhkan pendanaan bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta serta organisasi asing yang sudah memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan aturan mengenai skema pembiayaan ini yang diharapkan mampu memperlancar pembangunan infrastuktur di seluruh Indonesia khususnnya kawasan trasmigrasi.  Menilik kembali pada UndangUndang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, kawasan transmigrasi merupakan lokus pelaksanaan program transmigrasi yang dijelaskan sebagai kawasan budi daya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Pengembangan program transmigrasi yang dilakukan di kawasan transmigrasi ini dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar Pulau Jawa guna meningkatkan pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Tujuan transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yaitu mencapai pemerataan keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi sumber daya alam lokal, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.  Pendekatan yang dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat produksi di kawasan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja dan tenaga kerja terampil, pemberdayaan masyarakat transmigran, serta pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan. Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui koordinasi dan integrasi sebagai upaya penyelarasan LAPORAN UTAMA VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 33

pemerintah dan masyarakat dalam hal perencanaan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Secara umum dapat dipahami bahwa program transmigrasi memiliki konstribusi dalam pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal ini dilihat dari aspek kewilayahan bahwa kawasan transmigrasi telah membentuk 1.529 desa definitif, 454 kecamatan, 114 kabupaten, dan 2 ibukota provinsi (Renstra Ditjen PPKTrans, 2021). Penyelenggaraan transmigrasi hingga sekarang ini telah mampu mendukung pemerataan pembangunan daerah melalui pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan transmigrasi dikembangkan melalui pendekatan kewilayahan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal kawasan dan memperkuat pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan keterkaitan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitarnya sehingga akan mampu mendorong proses perkembangan wilayah di sekitarnya, dalam hal ini desa-desa sekitar kawasan transmigrasi. Revitalisasi kawasan transmigrasi dapat dilakukan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas, peningkatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan wilayah, dan kepastian hukum hak atas tanah. Melalui pemahaman beberapa hal di atas dapat dipahami bahwa program transmigrasi penting untuk dipertahankan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, salah satunya yaitu terkait tren penurunan anggaran. Berdasarkan data alokasi anggaran bagi program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dari tahun 2015-2022 tercatat alokasi anggaran tersebut semakin turun, salah satunya akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi kebutuhan anggaran tahun 2020-2024, untuk program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp8,06 Triliun. Dana ini untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur yang terdiri atas jalan, jembatan, drainase, fasilitas umum, dan sarana air bersih. Kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi. Pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berhubungan secara beriringan. Hal itu terjadi karena pengembangan infrastruktur akan memperkuat perluasan ekonomi melalui multiplier effect, di mana pertumbuhan ekonomi akan diperkuat melalui ketersediaan infrastruktur yang bisa digunakan untuk menyerap alur barang, manusia, dan material yang 34 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

melintasi lingkaran ekonomi di sekitar kawasan transmigrasi. Guna mencapai tujuan ini maka alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur di kawasan transmigrasi harus didukung tidak hanya melalui pembiayaan alokasi APBN. Pemerintah perlu memikirkan cara lain atau alternatif pembiayaan lain yang dapat mendukung keberlanjutan program. Dalam hal ini, pembiayaan yang diharapkan tidak hanya dari pihak pemerintah tapi juga pembiayaan melalui perjanjian kerja sama dengan LSM ataupun pihak swasta.  Dilihat dari sisi kebijakan pendukung terlihat ada tiga regulasi yang terkait dengan opsi skema pendanaan anggaran program transmigrasi. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT), maka digunakan kerja sama lintas sektor sebagai metode dan diharapkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terlibat dalam pelaksanaannya. program transmigrasi, khususnya alokasi dana. Tim KIPT sendiri terdiri dari tim Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjajaki beberapa skema pembiayaan infrastruktur seperti pembiayaan BUMN, KPBU, dan pembiayaan investasi anggaran nonpemerintah. Peraturan lain yang terkait adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Bidang yang dapat difasilitasi dengan skema ini adalah infrastruktur ekonomi dan sosial, sumber daya air, komunikasi, dan energi. Melihat dari kebijakan pendukung tersebut, hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah analisis terkait alternatif skema pendanaan yang memungkinkan. Skema pembiayaan terdiri dari dua klasifikasi, yang pertama berasal dari organisasi asing dan yang kedua berasal dari kerja sama dengan intra-pemerintah dan BUMN. Berikut contoh kerja sama yang berasal dari beberapa organisasi asing yang sudah memiliki pengalaman kerja sama dan investasi dengan pemerintah Indonesia.  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) merupakan organisasi yang berasal dari pemerintah Jerman, area kerja sama yang ditawarkan GIZ dan KFW dapat membantu program transmigrasi untuk menjaga pemberdayaan transmigran dan infrastruktur lokal. Kemudian Pemerintah Jepang melalui JICA dan Japan Bank menawarkan kerja sama yang dapat membantu pembangunan pertanian, pedesaan dan pengurangan risiko bencana di kawasan transmigrasi. Kemudian ada Islamic Development Bank (ISDB) yang dapat membantu memelihara dan merenovasi Islamic Center di kawasan sentra transmigrasi. Terdapat pula kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam program bernama KIAT. Program ini membantu merenovasi jalan pedesaan di kawasan transmigrasi dan melestarikan sumber daya air. Badan PBB dapat membantu pemberdayaan perempuan dan anak di kawasan transmigrasi dan lingkungan dan mitigasi spasial, dan Bank Dunia menawarkan bantuan dalam bentuk ketahanan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Beberapa kementerian yang dapat membantu program transmigrasi yang tergabung dalam Tim KIPT terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian lainnya. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mendapatkan pendanaan lintas sektoral dan keterpaduan untuk program penyelenggaraan transmigrasi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki alternatif dan opsi seperti yang disebutkan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai studi pengantar adanya kemungkinan opsi skema pendanaan dan investasi bagi pengembangan kawasan transmigrasi. Langkah selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat membantu mencapai dua tujuan. Sasaran program untuk 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Ada 3 area klasifikasi kawasan transmigrasi: kawasan berkembang, kawasan mandiri, dan kawasan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat lima kriteria indeks kawasan transmigrasi, salah satunya adalah pentingnya jaringan infrastruktur. Jika kita bisa memenuhi permintaan jaringan infrastruktur dan mencapai indeks, itu bisa membantu mendorong upaya peraturan menteri terkait 18 tujuan SDGs Desa. Tujuan terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di transmigrasi adalah nomor 8 tentang pertumbuhan ekonomi, nomor 9 tentang infrastruktur dan inovasi, dan nomor 17 tentang kolaborasi. n Nandita Nur Rahma VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 35

PENGUATAN REGULASI DUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI K onsep Transpolitan merupakan konsep yang diusung oleh Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk menjalankan program transmigrasi ke depan. Pada FGD Pra Rakornas II yang mengambil tema “Transmigrasi Transpolitan Membangun Indonesia Emas”, inisiator konsep Transpolitan menyampaikan bahwa  dalam membangun Transpolitan harus tersedia infrastruktur seperti Bumtrans, Trans Mall, Trans settlement, Technopark, Office, Display, Research & Development, Unit Industri UKM, Unit Produksi, dan Kawasan Agro Kompleks Terpadu.  Demi terwujudnya konsep transmigrasi modern tersebut perlu terobosan dalam pendanaannya. Hal tersebut dapat diatasi dengan konsep Pentahelix yang merupakan kolaborasi multipihak yaitu pemerintah, akademisi, badan/ pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media yang bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi  atau ditransformasi menjadi produk jasa yang memiliki nilai ekonomis (Acep Irawan, 2021). Tarik Minat Investor Di Pentahelix semua pihak berperan penting dalam mewujudkan Transpolitan, apalagi saat ini dalam hal penganggaran APBN untuk program transmigrasi kian merosot dananya, oleh karena itu badan/ pelaku usaha yang ada dalam Pentahelix sangat diharapkan dapat ikut bersamasama mewujudkan program transmigrasi tersebut. Menarik investor untuk berinvestasi bukanlah perkara mudah perlu ada campur tangan pemerintah guna membantu menarik minat investor. Karena itulah sesuai dengan kewenangannya, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan sudah seharusnya menyusun peraturan yang dapat menarik pelaku usaha untuk ikut serta dalam pengembangan program transmigrasi. Mendukung hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menyusun kebijakan terkait penanaman modal dan pemberian izin penanaman modal di kawasan transmigrasi.  Kebijakan investasi di kawasan transmigrasi sebenarnya telah diatur di dalam dua Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu Permendesa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi.  Dua kebijakan tersebut sangat fundamental dalam pelaksanaan iklim investasi di kawasan transmigrasi. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang memudahkan para investor agar mau mengelola komoditas unggulan di kawasan transmigrasi dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Sebagai bentuk dukungan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 di dalam Pasal 119 ayat (5) dan Pasal 127, maka untuk mempermudah dalam pemahaman dan implementasi penanaman modal di kawasan transmigrasi akan dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dari kedua peraturan menteri tersebut di atas.  Simplifikasi peraturan tersebut LAPORAN UTAMA 36 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

menggabungkan dua inti Permendesa 13/2016 dan Permendesa 13/2019. Saat ini sedang disusun Permendesa tentang Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi. Pembahasan draf Permen tersebut akan menggandeng akademisi, dan praktisi dari Ditjen di lingkungan Kemendesa PDTT. Pembahasan amanat PP 3/2014 di pasal 119 ayat 5 dan Pasal 127 terutama mengenai bentuk pelaksanaan penanaman modal dan pelaksanaan penyediaan tenaga dan pengembangan masyarakat. Hal-hal yang juga dibahas adalah mengenai ketentuan umum, bentuk penanaman modal, tata cara pemberian izin pelaksanaan transmigrasi bagi badan usaha dalam penanaman modal di kawasan transmigrasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.  Jangka waktu konsesi pengelolaan transmigrasi dan hak- hak yang didapatkan masyarakat di kawasan transmigrasi menjadi hal yang krusial untuk dibahas. Terpenting dari pembahasan adalah isi dari Permen tersebut harus diperhatikan dengan seksama agar menguntungkan dua belah pihak, baik dari investor maupun masyarakat dan pemerintah. Mengelola Potensi Banyak kawasan transmigrasi mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi di bidang pertanian seperti jagung, padi atau potensi kelautan yaitu garam, bahkan potensi di bidang tambang seperti di, Kaliandra untuk PLTBm. Namun pengembangan dan pengolahan potensi yang ada masih terkendala biaya untuk mengolahnya. Untuk itu perlu dilakukan model Pentahelix dalam pengembangannya.  Salah satu kawasan yang berpotensi dengan komoditasnya adalah Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2019 sudah ada investor yang melirik Kawasan Transmigrasi Ponu tersebut untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). PLTBm ini dapat mendukung program elektrifikasi dengan menggunakan tanaman energi. Pra Feasibility Study (FS) pun telah dilakukan dan hasilnya cukup mendukung pelaksanaan PLTBm ini, apalagi kawasan ini jauh dari Kupang sebagai penghasil energi listriknya sehingga losses listriknya cukup tinggi.  Pada awal FS yang akan digunakan sebagai bahan baku adalah tanaman bambu. Tanaman ini akan ditanam di lahan kritis milik lahan warga yang tidak digunakan dengan pengolahnya adalah warga masyarakat sendiri. Berdasar FS maka konsep yang akan dilaksanakan adalah konsep listrik perdesaan berbasis masyarakat. Konsep listrik perdesaan berbasis masyarakat adalah di mana masyarakat melalui BUMDES menanam bambu kemudian menjual kepada pengelola pembangkit listrik. Di sini masyarakat sekaligus menjadi pemilik sebagian pembangkit apabila dimungkinkan.  Dalam konsep ini peran pihak swasta (investor) adalah berinvestasi di fasilitas pembangkit listrik mulai dari studi kelayakan, pemilihan teknologi, kontraktor hingga pengoperasian. Sedangkan peran pemerintah melalui PLN adalah menjadi penjamin pembelian listrik sekaligus mendistribusikan kepada masyarakat. Hal ini sama dengan konsep Pentahelix yang dijelaskan di atas. Peran pemerintah sangat vital dalam menentukan kebijakan strategis dalam pelaksanaannya. Demikian dengan media dan akademisi yang harus selalu mendampingi dan melakukan publikasi yang positif agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan.  Sayangnya sampai saat ini PLTBm tersebut belum dapat terealisasi karena adanya beberapa kendala yang harus menjadi perhatian. Diharapkan kendala tersebut dapat teratasi dan untuk peraturan yang sedang disusun sebaiknya dapat menjadi media solutif dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dengan semua kendala bisa dihadapi diharapkan pengembangan potensi yang ada di kawasan transmigrasi dapat berjalan dengan baik sehingga kawasan berdaya saing sesuai yang diharapkan. n Emilla Melati VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 37

BISNIS BERISIKO TINGGI, PENDAPATAN MELIMPAH Potensi Investasi Udang Vaname di Sulawesi Barat Program transmigrasi telah menciptakan kawasan-kawasan baru yang memiliki potensi ekonomi besar. Dengan menggabungkan sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah, dan dukungan infrastruktur yang semakin baik, kawasan transmigrasi menjadi lingkungan yang menarik bagi investor. Investasi di kawasan transmigrasi telah memberikan keuntungan baik bagi para investor, pun bagi para transmigran. Investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan penggunaan lahan usaha transmigran, dan mengejar ketertinggalan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah pusat meningkatkan potensi investasi di kawasan transmigrasi, adalah dengan mengeluarkan izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Suatu badan usaha dapat memanfaatkan lahan usaha milik transmigran yang biasanya belum optimal, seperti pada lahan usaha 2 (LU 2). Seperti diketahui bersama, pada awal penempatannya, setiap kepala keluarga transmigran mendapatkan dua hektare (Ha) lahan, yang terdiri dari 0,25 Ha rumah dan pekarangan, 0,75 Ha lahan usaha 1 (LU 1), dan 1 Ha lahan usaha 2 (LU 2). Tidak semua transmigran dapat mengoptimalkan penggunaan 2 Ha lahan secara cepat, dengan mempertimbangkan kapasitas transmigran dalam mengolah lahan dan penggunaan alat yang masih sederhana. Transmigran tidak selalu mendapat lahan usaha berupa lahan pertanian. Pada kawasan transmigrasi yang berada di pesisir pantai, lahan usaha dapat berupa tambak. contohnya di UPT Tanjung Cina, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Setiap transmigran mendapat tambak dan perahu. Transmigran di sana mengusahakan tambaknya dengan budi daya udang vaname (Litopenaeus vannamei). Budi daya udang vaname mulai banyak dikembangkan di Kabupaten Pasangkayu sejak tahun 2015 oleh masyarakat setempat dengan didampingi investor. Hingga 2018, total luas area tambak udang vaname telah mencapai 11.000 Ha dengan produksi 8 ton per Ha dengan siklus panen tiga bulan sekali. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik pada saat Tim TRANSPOLITAN LAPORAN UTAMA 38 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

meliput, dalam kunjungannya ke UPT Tanjung Cina mengatakan, UPT Tanjung Cina berpotensi dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan potensi luas hingga 1.700 Ha, UPT Tanjung Cina  yang berada di Kabupaten Pasangkayu dapat menggantikan Kabupaten Mamuju Tengah yang masih terkendala masalah lahan. “Hadirnya tambak ini untuk membantu ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan udang. Kita berharap ini ikhtiar, lokasi ini aman tidak ada keributan dan investor mau datang. Sulbar bisa menjadi industri perikanan terbesar di Sulawesi,” ujar Akmal. Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Ibrahim pada saat Tim TRANSPOLITAN meliput, menambahkan UPT tersebut sudah sejak 2018. UPT Tanjung Cina akan fokus pada komoditi udang vaname dan ikan nila yang dikelola warga setempat dan transmigran. UPT Tanjung Cina terdiri atas 75 Kepala Keluarga (KK), yang berasal dari penduduk setempat dan dari luar daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada tahun 2018, ditempatkan sebanyak 25 KK, sedangkan 50 KK sisanya merupakan penempatan tahun 2022. Kebanyakan transmigran yang dikirim merupakan petambak dan nelayan di daerah asalnya. Berbatasan secara langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Sungai Lariang di sebelah selatan, menjadikan UPT Tanjung Cina menerapkan pola usaha nelayan. Dukungan prasarana untuk menunjang kegiatan nelayan seperti dermaga/tambatan perahu sudah tersedia, Prasarana lain yang mendukung antara lain jalan penghubung dan jalan poros yang sudah mendapat pengerasan. Sarana yang juga sudah terbangun antara lain kantor UPT, rumah petugas, sarana ibadah, balai desa, gudang unit, sarana air bersih (SAB), hingga sarana penerangan yang tenaga listrk berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Saat ingin membentuk ekosistem budi daya udang vaname yang berkelanjutan, banyak syarat yang harus dipenuhi. Bisnis udang vaname yang menjanjikan return tinggi, juga memiliki resiko kegagalan yang juga tinggi. Perawatan tambak harus teliti dan cermat, karena udang vaname sangat sensitif terhadap bakteri dan tingkat pH air. Jika terjadi sedikit kesalahan dalam pemeliharaan, ancaman kematian udang vaname melanda satu tambak, bahkan bukan tidak mungkin menyebar ke tambak lainnya. Risiko seperti ini biasanya bisa ditanggung sebuah perusahaan, sangat riskan jika kejadian buruk sebesar ini ditanggung oleh para transmigran yang sedang merintis usaha di tanah harapan. Besarnya risiko kerugian binis udang vaname bisa ditanggung perusahaan namun tidak oleh transmigran, hal ini tergambar saat berbincang dengan Rudy Hartanto Wibowo pada saat Tim TRANSPOLITAN meliput, seorang direktur perusahaan yang bergerak di bidang budi daya udang vaname. Pertemuan dengan Rudy dilakukan saat penulis melakukan perjalanan dinas dalam rangka penjajakan badan usaha yang dapat bekerja sama di kawasan transmigrasi. Penulis dan tim mengunjungi lokasi tambak perusahaan tersebut yang berada di wilayah Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Perusahaan ini juga memiliki lokasi tambak di wilayah Randomayang dan Luwuk. Dalam membangun tambak hingga siap digunakan untuk budi daya udang vaname cukup banyak syarat yang dibutuhkan. Syarat terpenting adalah modal yang cukup besar. Kemudian syarat teknik pembuatan tambak seperti keseluruhan permukaan tambak dilapisi plastik berbahan geo membran. Lalu, air yang masuk dari laut dilakukan treatment terlebih dahulu hingga siap dialirkan ke tambak. Keberadaan dan peran kincir serta genset menjadi krusial di bisnis ini, karena dua alat ini bekerja 24 jam dan harus tersedia cadangan jika alat utama mengalami kendala. Jika ingin memantau air dan pakan secara realtime, dapat menggunakan alat-alat berbasis Internet of Things (IoT). Tidak kalah penting, Rudy menekankan pada penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang siap mengoperasikan sistem di lapangan. Menurutnya, disiplin dan kemauan belajar menjadi kunci utama. SDM harus mampu menjaga kebersihan karena bakteri kecil saja yang dibawa dari luar tambak dapat menjadi penyakit bagi udang vaname. “Pemuda di sini biasanya punya sampingan mencari kepiting setelah bekerja. Sementara pada kepiting terdapat bakteri yang bisa menjadi penyakit bagi udang vaname. Saya menggaji mereka dengan layak. Saya selalu tegas memberi pilihan bagi mereka, kerja disini atau mencari kepiting saja,” ujarnya. n Adhitya Abdul Aziez Alhakim VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 39

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN LEWAT INDUSTRI GARAM Kawasan Transmigrasi Ponu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kawasan Transmigrasi Ponu berada di Propinsi Nusa Tenggara kaya akan potensi wisata dan lautan yang memiliki kadar garam tinggi yang potensial untuk menjadi sumber garam premium. Potensi ini bisa digali dan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan transmigrasi tersebut pada khususnya dan Kawasan Kabupaten Timur Tengah Utara pada umumnya. Memiliki kondisi lahan yang gersang, rendahnya curah hujan, namun terdapat potensi laut untuk menjadi sumber garam premium, maka komoditas garam menjadi sangat penting untuk bisa dijadikan industri dengan skala yang besar. Potensi industri garamlah yang sebenarnya yang harus diupayakan keberhasilannya untuk membangun Kawasan Ponu sehingga mampu mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi tersebut. Dalam pembangunan industri garam terdapat kendala yaitu masalah dana. Namun meski ada keterbatasan dana, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tetep harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Melihat kondisi yang demikian perlu dicari alternatif sumber dana yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Dari kondisi kontinuitas produk garam maka diharapkan ada investor atau mitra yang ikut terlibat dalam pembangunan industri garam karena potensi ini sangat strategis sesuai dengan kekayaan alam NTT berupa air laut dan panas yang terik sepanjang tahun. Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya KPB Ponu saat ini terdapat lahan garam seluas kurang lebih 0,5 hektare. Lahan ini dibangun dengan dana APBD dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada bulan Juli tahun 2020. Masih terdapat lahan yang sangat luas untuk dikelola sehingga peluang industri garam masih sangat besar untuk dikembangkan dengan catatan ada sumber dana untuk membangun lahan garam. Pengembangan lahan garam yang akan dilaksanakan sebetulnya bukanlah menjadi satu tindakan baru karena sebelum melakukan pengembangan lahan garam, pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi pengembangan komoditas garam kepada masyarakat. Dalam upaya sosialisasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengundang instruktur dari CV Raja Baru, salah satu perusahaan yang memproduksi garam konsumsi beryodium. Salah satu kelompok usaha garam di Kawasan Transmigrasi Ponu adalah Kelompok Usaha Garam Sinar Fat’naka yang berlokasi di Desa Ponu. Terdapat pula kelompok usaha garam lainnya di LAPORAN UTAMA 40 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Desa Metodik, Desa Nonotbatan, Desa Tuamese, dan Desa Waimanu. Kelompok Sinar Fat’Naka merupakan kelompok pertama yang memproduksi garam. Saat ini produksi garam di Desa Ponu sudah memasok ke beberapa perusahaan seperti Usaha Dagang (UD) Anisa di Mataram, CV Bunga Tandjung di Atambua dan PT Rajawali di Surabaya. Dalam satu kali pengiriman, kelompok usaha garam ini dapat mengirim dua kontainer atau 48 ton garam ke PT Rajawali. Jika kondisi cuaca panas, maka proses pengiriman dapat dilakukan satu kali dalam satu bulan. Lahan Garam di Kawasan Transmigrasi Ponu, khususnya di Desa Ponu mampu menghasilkan garam dengan kualitas premium yaitu K1. Garam kualitas 1 (K1) memiliki kandungan NaCl 94-97%, air 3-7% dengan ciri-ciri warna putih bersih dan butiran halus. Untuk bisa menghasilkan garam dengan kualitas tersebut diperlukan waktu sekitar 10 hari, mulai dari pengambilan air laut hingga menjadi garam yang siap dipanen. Lamanya musim kemarau juga mempengaruhi produktifitas garam karena semakin panjang kemarau maka proses pembuatan garam juga akan semakin cepat sehingga produksifitasnya akan meningkat. Namun jika curah hujan memiliki intensitas yang tinggi, maka proses penguapan menjadi berkurang sehingga hasil produksi garam juga akan menurun. Kelompok petani garam yang saat ini masih didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara dapat menghasilkan pendapatan kurang lebih Rp10 juta dalam satu minggu. Sayangnya karena produksi garam masih terbatas membuat pemasarannya juga terbatas. Sampai saat ini, garam hanya dipasarkan ke Timor Leste, Surabaya dan Kupang. Jika berbicara memperoleh pendapatan yang lebih besar dari garam maka jalan yang harus ditempuh adalah memperluas lahan garam. Pemerintah Daerah memprediksikan 1 hektare lahan garam akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp1 Miliar dalam 1 tahun. Jika lahan untuk garam diperluas hingga 12 ha, maka Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara akan berpotensi mendapat keuntungan sebesar 12 milyar dalam satu tahun. Sayangnya untuk saat ini  lahan garam di Kawasan Transmigrasi Ponu terkena Badai Seroja dan rusak sehingga perlu revitalisasi agar bisa kembali produktif. Dengan melihat uraian di atas, maka kehadiran investor yang bisa memberi suntikan dana untuk membuka lahan bagi produksi garam di Kawasan Transmigrasi Ponu sangatlah diperlukan. Potensi lahan yang masih luas, air laut yang melimpah, serta panas terik matahari menjadi modal dalam produksi garam yang diharapkan mampu menarik minat investor untuk berinvestasi. Dengan adanya dana investasi yang mencukupi untuk membuka lahan garam dengan lebih luas lagi sehingga diharapkan produksi akan meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Penentu Keberhasilan Dalam usaha memproduksi garam terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi hasil dan kualitas garam yang diproduksi. Faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan lahan, ketersediaan sumber bahan baku, ketersediaan dana dan kondisi alam.  Seperti sudah dijelaskan di atas, Kawasan Transmigrasi Ponu masih memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa dijadikan tempat memproduksi garam. Apalagi sumber garamnya pun masih tersedia banyak, tenaga kerja cukup tersedia yang membuat potensi mengembangkan dan meningkatkan produksi masih sangat besar. Namun semua potensi yang ada akan bisa dikelola dengan maksimal jika ada bantuan dana. Dengan adanya bantuan dana atau investasi pada industri garam di KTM Ponu baik dari pihak pemerintah atau swasta maka akan membuat produksi garam bakal meningkat. Peningkatan produksi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara lebih luas bukan hanya untuk pasar di wilayah NTT saja namun bisa menjangkau Timor Leste dan sampai ke Pulau Jawa. Penambahan dana untuk pembukaan ladang garam di Kawasan Ponu akan memberikan kontribusi yang besar guna menambah pendapatan masyarakat.dan tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di industri garam bukanlah hal yang mudah. Perlu insentif yang menarik bagi investor yang bersedia untuk menanamkan modal bagi pengembangan dan pembukaan lahan garam sehingga lahan yang luas bisa dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk memudahkan dan membuat simplifikasi segala aturan tentang penanaman modal. Insentif yang menarik semoga akan membuat investasi berjalan bagus di Kawasan Ponu.  Pemenuhan Ekspor Dari uraian hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan Kawasan Ponu sebagai sentra industri garam untuk memenuhi kebutuhan ekspor mutlak dilakukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa juga untuk ekspor memenuhi kebutuhan negara tetangga. Pengembangan industri garam ini selain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Kawasan Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam jangka panjang bisa memajukan wilayah NTT yang gersang dan tandus dengan memanfaatkan potensi yang ada. Untuk memenuhi hal tersebut menjadi sangat perlu untuk menarik investor yang siap menanamkan modalnya di industri garam dengan memberikan skim yang tepat. Perlu usaha dari berbagai stake holder agar semua program yang sudah direncanakan dapat berjalan lancar sehingga ke depannya dapat tercapai Kawasan Ponu yang maju dan makmur. n Siti Istiqomah VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 41

MINA PADI, PELUANG INVESTASI PERIKANAN MASA DEPAN DI BUNGKU Memiliki dua produk unggulan yaitu padi dan ikan membuat masyarakat Desa Beringin Jaya di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Bungku (KTPN) mengkolaborasikan keduanya menjadi potensi unggulan mina padi. Lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) hasil produksinya dipasarkan ke dunia industri. Memiliki potensi yang bisa terus dikembangkan, mina padi membutuhkan lebih banyak uluran modal dari investor. Tujuannya jelas agar hasil produksi dan pemasaran bisa berjalan baik, jika hasil memuaskan pasti akan menguntungkan banyak pihak. Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kabupaten Morowali tahun 2022 sebesar 146.599,32 menurut data statistik Badan Pusat Statistik mengalami kenaikan sebanyak 47.682,51 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 98.916,81 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 28,21 % pada tahun 2022. Kenaikan PDRB ini tidak terlepas dari investor yang menanamkan modalnya di dunia usaha yang ada di Morowali. Saat ini di Kabupaten Morowali selain sektor pertambangan yang sedang melejit, juga terdapat sektor perikanan yang bisa diandalkan. Dibandingkan dengan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena bahan kimia yang digunakan akan melekat pada limbah hasil tambang, sektor perikanan relatif lebih ramah lingkungan dan mempunyai peluang investasi yang sangat besar karena merupakan investasi yang berkelanjutan. Menurut data yang ada di Kabupaten Morowali Dalam Angka tahun 2023, produksi perikanan di Kabupaten Morowali tahun 2022 sebanyak 32.203,2 ton menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 38.573,7 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budi daya adalah sebanyak 7.178 dengan rumah tangga budi daya laut terbanyak yaitu 7.178 rumah tangga dengan produksi 32.203,2 ton.  Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Bungku (KTPN) Bungku merupakan salah satu kawasan transmigrasi di Kabupaten Morowali, yang menjadi salah satu lokus perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi pada tahun 2021 oleh Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Berdasarkan hasil penyusunan rencana teknis teridentifikasi bahwa produk unggulan pada KTPN Bungku yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Daerah Kegiatan Identifikasi Potensi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Makassar berupa padi sedangkan produk penunjangnya adalah perikanan budi daya. Dalam Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, diperoleh data bahwa sektor perikanan mempunyai potensi yang cukup besar yaitu melalui perikanan tangkap dan budi daya perikanan dengan total luas budi daya sebanyak 920,27 Hektare (Ha). Selain sebagai lokus perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi tahun 2021, untuk membuka peluang investasi yang berkelanjutan Kabupaten Morowali diusulkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi sebagai lokus usulan Matching Fund tahun 2022 bersama Universitas Pancasila. Lokasi usulan Matching Fund tersebut berada di Desa Beringin Jaya. Dasar pemilihan lokasi Desa Beringin Jaya adalah desa yang mempunyai potensi padi sawah dan perikanan budi daya, dimana desa ini mempunyai luas sawah teririgasi 270 Ha. Pada tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) Kabupaten Morowali telah memberikan dana padanan atas usulan program Matching Fund sebesar Rp 39 juta (in cash) dan Rp633.920.000,00 (in kind) untuk usulan program LAPORAN UTAMA 42 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

pengembangan pertanian terpadu Mina Padi melalui peningkatan teknologi tepat guna dan peningkatan peran serta BUMDesa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Bumi Raya. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan potensi Kawasan Transmigrasi Bungku sehingga menarik investor menanamkan modalnya melalui pengembangan mina padi dan agrowisata.  Produk unggulan berupa padi dan perikanan telah dikolaborasikan oleh masyarakat setempat menjadi potensi unggulan mina padi di mana sudah terbentuk kelompok pengembangan mina padi dengan nama “Mina Padi Sejahtera”. Kelompok ini terdiri atas 10 orang anggota dengan potensi luasan lahan sebesar 4 Ha di mana 1 Ha di antaranya  sudah dikelola dengan volume produksi sebesar 9 sampai 10 ton pertahun. Pengembangan mina padi di Desa Beringin Jaya sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan oleh investor karena tersedia pasar yang siap menampung hasil produksi. Pihak desa/kelompok telah bekerja sama dengan pihak industri yang telah bersedia menampung hasil produksi. Perlu diketahui permintaan pasar lebih tinggi dari pada kemampuan produksi sehingga jika peluang investasi ini bisa dimanfaatkan tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam proses pemasarannya pasti tidak terlepas dari permasalahan yang ada, di antaranya pada aspek produksi. Tidak dapat dipungkiri adanya hasil produksi perikanan yang rusak karena tidak tersedianya alat penyimpanan hasil perikanan berupa cold storage, sarana produksi dan peralatan yang masih sederhana dan lain-lainnya. Jika kendala seperti di atas bisa diatasi tentu akan meningkatkan peluang investasi di kawasan transmigrasi ini. Dari sisi pemasaran, di Desa Beringin Jaya terdapat BUMDesa Sumber Jaya yang beropersional aktif dengan unit usaha jual beli gabah, dilihat dari statusnya BUMDesa sudah terverifikasi badan hukum. Walaupun usulan Matching Fund Kawasan Transmigrasi Bungku belum berlanjut pada tahun 2022 karena ketidaksesuaian administrasi, namun kedepannya untuk pengembangan dan pemasaran produk unggulan Kawasan Transmigrasi Bungku dalam rangka pengembangan usaha ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Morowali, konsep ini bisa ditangkap oleh pihak lainnya seperti pemerintah daerah, akademisi setempat, industri, swasta, masyarakat dan media mulai dari pengembangan produk unggulan, pengembangan kelembagaan, pelayanan investasi sampai dengan pemasaran produk unggulan sebagai bagian dari konsep kawasan transpolitan. n Emi Fariqoh VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 43

INVESTASI DI BUMDESA/BUMDESA BERSAMA DI KAWASAN TRANSMIGRASI, MENGAPA TIDAK? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah menempatkan posisi penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan kawasan transmgrasi sebagai bagian dari Prioritas Nasional Kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Indikator keberhasilan pembangunan tersebut dalam RPJMN diukur di antaranya berdasar dari revitalisasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama serta peningkatan nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi. Hal ini dapat diindikasikan pemenuhan target indikator bersama dapat melalui pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama sebagai lembaga ekonomi yang mengembangkan produk unggulan untuk mengungkit revitalisasi di kawasan transmigrasi.  Praktik dari pengembangan BUMDesa di kawasan transmigrasi dicontohkan oleh BUMDesa Berkah Bersama di Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang merupakan bagian dari delineasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Cahaya Baru. Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilakukan pada bulan Oktober 2022, telah diverifikasi bahwa komoditas unggulan yang perlu dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru adalah padi, jeruk dan jamur tiram. BUMDesa Berkah Bersama melakukan pengembangan produk dari komoditas jeruk menjadi jus, es krim, hand sanitizer, sabun, lulur dan permen jelly. Pengembangan produk jeruk ini telah dimulai pada tahun 2018 dimana Desa Karang Bunga yang memiliki kurang lebih 300 Ha lahan di sekitar tepi sawah yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman jeruk.  Potensi wilayah dan lembaga ekonomi BUMDes masih memerlukan dukungan investasi dari kementerian/ lembaga, pemerintah daerah serta dunia usaha. Hal ini tergambar dari produk Bumdes yang pemasarannya belum maksimal meski memiliki cita rasa yang LAPORAN UTAMA 44 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

tinggi. Rasa es krim produksi BUMDes yang tidak kalah dengan merk terkenal hingga saat ini masih diolah dengan skala rumah tangga. Kapasitas produksi es krim jeruk maksimal 500 cup/hari, sedangkan jus jeruk berkapasitas 150 botol/hari. Harga jual yang ditetapkan produsen pada produk jus yakni Rp5.000,00/botol sedangkan es krim Rp3.000,00/cup ukuran kecil dan Rp5.000,00/cup ukuran besar. Dari segi kualitas pengemasan, kemasan produk masih kurang representatif karena bahan stiker yang tidak tahan air sehingga mudah lepas dari botol jus jeruk dan cup es krim, selain itu, kemasan cup es krim dari bahan plastik yang rapuh. Dalam upaya memasarkan produknya, BUMDesa Karang Bunga berencana menitipkan es krim dan jus jeruk ke sekolah serta warung-warung lokal. Namun karena adanya pandemi, upaya tersebut terhambat. Hingga saat ini BUMDesa Karang Bunga masih menjual produk olahan jeruk berdasarkan pesanan. Kondisi lapangan tersebut mengindikasikan kebutuhan dukungan terhadap hulu hilir produk mulai dari pengembangan produk unggulan sampai kepada pemasaran produk es krim dan jus jeruk dari BUMDesa Berkah Bersama. Pemenuhan kebutuhan dukungan tidak hanya dapat dipenuhi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) namun perlu keterlibatan kementerian / lembaga lain, pemerintah daerah dan dunia usaha untuk berinvestasi pada BUMDesa agar pengembangan produk unggulan dapat bersifat lebih masif, sesuai dengan konsep transpolitan kawasan transmigrasi dimana keterlibatan pentahelix sangat dibutuhkan. n Andie Sadhuputri VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 45

PELUANG INVESTASI WISATA BUDAYA SUMBA P ulau Sumba menjadi salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa.  Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah potensial sebagai tujuan wisata karena memiliki banyak daya tarik wisata baik wisata alam, budaya, sejarah dan rohani, dengan beragam atraksi di dalamnya. Kekayaan wisata inilah yang kemudian menjadi target atau sasaran para investor untuk menanamkan modalnya. Berbicara mengenai wisata budaya, salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah Kampung Adat Prai Ijing, yang berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak 3 km dari pusat kota, Kampung Adat Prai Ijing memiliki sekitar 38 rumah tradisional khas Sumba. Pada awalnya terdapat sekitar 42 rumah tradisional, namun beberapa di antaranya habis terbakar pada tahun 2000.  Keunikan rumah adat yang ada di Kampung Adat Prai Ijing ini adalah bentuk rumah tradisional yang memiliki atap berundak dan menjulang ke atas seperti menara dan memiliki sebutan khusus, yaitu Uma Bokulu yang berarti rumah besar, sementara Uma Mbatangu yang berarti rumah menara.  Tokoh masyarakat di Kampung Adat Prai Ijing Sumba menjelaskan bahwa rumah adat yang ada terbagi menjadi tiga bagian, yaitu; 1) Le Bangun atau rumah bagian bawah yang berfungsi untuk memelihara hewan ternak; 2) Rongu Uma atau rumah bagian tengah yang menjadi hunian atau tempat tinggalnya dan 3) Uma Daluku atau bagian menara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan alat pusaka dan bahan makanan. Pembagian rumah ini dilakukan karena masyarakat meyakini bahwa Marapu atau arwah-arwah leluhur LAPORAN UTAMA 46 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

yang dimuliakan selalu berada di bagian menara rumah serta memantau kegiatan dari keturunannya yang masih hidup.  Marapu merupakan bentuk kepercayaan mayoritas masyarakat Sumba disana.  Dengan keunikan budaya yang ada kampung adat ini menjadi salah satu destinasi yang dikembangkan pemerintah setempat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.   Selain memiliki budaya yang unik. masyarakat Desa Tebara yang tinggal di kampung adat memiliki keahlian membuat souvenir dan kerajinan khas Sumba seperti kain tenun Sumba yang ditenun oleh ibu-ibu di sana.  Dengan banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang, khususnya ke Kampung Adat Prai Ijing, menyebabkan kerajinan lokal yang khas dan ikonik cukup diminati sebagai oleh-oleh atau cinderamata untuk dibawa pulang para wisatawan. Selain kerajinan lokal yang khas seperti kain tenun  khas Sumba, ada juga kerajinan yang sudah terkenal seperti aksesoris gelang, kalung, anting hingga parang Sumba yang sudah menjadi incaran para wisatawan untuk dibeli, memberikan dampak positif berupa peningkatan perekonomian warga setempat.   Di sisi lain, besarnya minat masyarakat untuk membeli kerajinan lokal tersebut juga membuka peluang usaha perdagangan online baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan wisata.  Apalagi saat ini warga Kampung Adat Prai Ijing sudah terbiasa untuk berbelanja online, terlebih ada upaya dari pihak desa untuk mengedukasi masyarakat agar menjual hasil kerajinan secara online, yang kemudian hal ini direspons positif oleh JNE Waikabubak dengan menyediakan jasa jemput paket ke pelanggan. Pemerintah Desa Tebara di Kabupaten Sumba Barat, memanfaatkan Dana Desa untuk mengelola Kampung Adat Prai Ijing sebagai salah satu destinasi wisata daerah.  Pengelolaan Kampung Wisata Prai Ijing dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Iyya Tekki yang berdiri pada 8 Januari 2018 dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Prai Ijing yang berdiri pada 11 November 2020, Pokdarwis ini merupakan unit usaha dari BUMDES.  Pengelolaan Kampung Adat Prai Ijing sebagai tempat wisata, selain meningkatkan pendapatan asli desa juga membuka lapangan pekerjaan bukan hanya untuk pemuda pemudi sebagai tenaga kerja produktif tapi juga untuk warga usia lanjut.  Ke depannya  untuk kegiatan pengelolaan pariwisata diperlukan adanya kolaborasi dengan bidang usaha terkait pengembangan teknologi digital dalam hal penyediaan tiket melalui sistem online untuk mempermudah wisatawan yang datang ke Kampung Adat Prai Ijing. Namun teknologi digital tidak hanya digunakan untuk mempermudah memperoleh tiket saja, tapi juga sangat dibutuhkan untuk mengenalkan hasil kerajinan tangan yang dibuat perempuan Sumba Barat khususnya kain/sarung corak tenun Sumba secara luas melalui media sosial. n Maria Yoshepine Apryanti Pengelolaan Kampung Adat Prai Ijing sebagai tempat wisata, selain meningkatkan pendapatan asli desa juga membuka lapangan pekerjaan bukan hanya untuk pemuda pemudi sebagai tenaga kerja produktif tapi juga untuk warga usia lanjut. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 47

INVESTASI KELAPA SAWIT MEMBAWA PROFIT Beberapa tahun terakhir berinvestasi di bidang perkebunan terutama komoditas kelapa sawit merupakan hal yang cukup menjanjikan, pasalnya dipercaya mampu memberikan keuntungan yang cukup besar. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, karena kelapa sawit sendiri menjadi tumbuhan industri dengan memproduksi lebih dari 146 jenis produk hilir di antaranya produk pangan, produk industri kosmetik, bahan bakar diesel dan masih banyak lagi kegunaannya, sehingga kelapa sawit menjadi salah satu sumber nonmigas penyumbang terbesar devisa negara. Di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya di Desa Air Sekamanak merupakan salah satu daerah transmigrasi yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pekebun kelapa sawit, sehingga membuat tanaman ini menjadi komoditas unggulan di daerah tersebut. Perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Air Sekamanak rata-rata kepemilikan lahannya seluas kurang lebih 2 hingga 5 hektare. Pada mulanya bukan hanya ditanami kelapa sawit, melainkan juga pohon karet yang ditanam. “Sekarang masyarakat di Desa Air Sekamanak hampir 90% beralih untuk berkebun kelapa sawit mbak, karena dinilai lebih menguntungkan dibandingkan kalau masih mempertahankan berkebun karet,” kata Adrongi, Kepala Desa Air Sekamanak. Peralihan dari karet ke kelapa sawit dikarenakan semakin menurunnya harga jual dari karet yang dihasilkan, selain itu pemeliharaannya yang intens dan penyadapan karet yang harus dilakukan setiap hari dinilai kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. “Ya kalo dipikir-pikir tekor neng tenogone mbak nek ngurus kebun karet (ya kalau dipikirpikir rugi ditenaganya mbak kalau ngurus kebun karet),” jelas transmigran asal Purwokerto tersebut. Dengan alasan itu, masyarakat banyak yang memutuskan untuk beralih ke komoditas perkebunan kelapa sawit.  Kelapa sawit dipandang sebagai komoditas yang penting bagi perekonomian nasional, maka dari itu untuk mempercepat proses realisasi pemerintah membentuk program berupa Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau LAPORAN UTAMA 48 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Dengan dukungan dari pemerintah dan peluang yang cukup besar di bidang perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di bidang ini. replanting untuk menunjang produksi sawit yang dihasilkan sesuai dengan yang ditargetkan. Peremajaan Sawit Rakyat memiliki kebijakan salah satunya dengan mendorong kerja sama strategis multipihak yang mana hal tersebut juga menjadi salah satu strategi percepatan pencapaian SDGs di daerah. Program PSR atau replanting sawit merupakan program dukungan pembiayaan secara hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional. Dalam permodalan penanaman kelapa sawit warga mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Bantuan yang diberikan berupa pemberian bibit unggul serta penerapan Good Agriculture Practice (GAP) yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit sehingga diharapkan kedepannya mampu meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal. Keuntungan utama mengikuti program ini adalah dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp30 juta/ hektare yang diberikan kepada masingmasing pekebun sehingga memperkecil modal usaha yang akan dikeluarkan nantinya. Menurut Adrongi, pekebun di sini sangat terbantu karena dari yang semestinya modal yang kita keluarkan Rp50 juta dengan adanya subsidi ini kita cuma mengeluarkan modal Rp15-20 juta. “Ya meskipun memang jumlah bantuan masing-masing orang berbeda karena tergantung dengan luas lahannya juga mbak,” ujarnya.  Dengan dukungan dari pemerintah dan peluang yang cukup besar di bidang perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di bidang ini. Salah satunya investor yang sudah berinvestasi yaitu PT. Sandabi Indah Lestari.  PT. Sandabi Indah Lestari merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak memproduksi minyak kelapa sawit secara berkelanjutan dalam menciptakan variasi produk kelapa sawit yang bermutu tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Salah satu misi yang dimiliki oleh perusahaan ini ialah membangun kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan para pekebun lokal yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Para pekebun di Desa Air Sekamanak melalui Koperasi Serba Usaha Bina Karya Mandiri telah menjalin kerja sama dengan perusahaan PT. Sandabi Indah Lestari. Kerja sama ini berkaitan dengan bagaimana menentukan harga jual yang disepakati kedua belah pihak untuk pembelian produk kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS). Sejauh ini kerja sama yang telah dibangun berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan satu sama lain. Kedepannya diharapkan kerja sama ini semakin memberikan hasil yang maksimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pekebun khususnya bagi pekebun yang berada di Desa Air Sekamanak sambil terus berusaha untuk mengupayakan terjalinnya kerja sama baru yang dibangun dengan investor lainnya. n Munfa’ati VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 49

LAPORAN UTAMA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BUKA PELUANG INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI T anah memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia. Betapa tidak karena di atas tanah manusia melangsungkan kehidupannya untuk tempat tinggal, bercocok tanam hingga aktivitas pokok lainnya. Selain itu, tanah juga merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi sarana investasi bagi investor. Tanah memiliki nilai aset tinggi dan kerapkali menjadi pemicu munculnya konflik pertanahan, jika kepastian hukum atas tanah belum terjamin, maka konflik atas lahan sering terjadi. Konflik pertanahan tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat biasa, tetapi juga dapat terjadi antarpengusaha, BUMN, maupun pemerintah.  Pentingnya kepastian hukum akan tanah juga menjadi salah satu komponen dalam penilaian kemudahan berusaha suatu negara atau yang biasa disebut sebagai Ease of Doing Business (EoDB) yang berkaitan erat dengan registering property dimana saat ini Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-106 dalam registering property. Sertifikat Hak Atas Tanah Transmigrasi Salah satu tujuan pembangunan dan penyelenggaraan transmigrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan, kemampuan dan produktivitas transmigran dan masyarakat sekitarnya, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman. Program transmigrasi tidak bisa dipisahkan dengan lahan. Lahan transmigrasi berupa lahan pekarangan dan lahan usaha dibagikan kepada transmigran sebagai lahan tempat tinggal dan tempat mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran. Oleh karena itulah sertifikat kepemilikan lahan sangat diperlukan oleh transmigran untuk memperoleh kepastian hukum dan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh transmigran. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian pasal 13 ayat 1b, jelas menyatakan bahwa transmigran berhak memperoleh lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 bahwa hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak terkuat dan terpenuh di antara hak-hak atas tanah yang lain, hak milik atas tanahlah yang mempunyai kekuatan terkuat dan juga terpenuh, yaitu menyangkut tidak adanya pembatasan waktu atas penguasaan tanah serta tidak adanya pembatasan atas luas lingkup penggunaannya, seperti dapat dipergunakan baik untuk tempat berusaha maupun digunakan untuk membangun sesuatu.  Terjadinya suatu hak milik sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik dapat terjadi dikarenakan adanya penetapan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan peraturan baik melalui peraturan pemerintah dan undang-undang. Pengaturan terhadap proses terjadinya hak milik atas tanah adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi subjek maupun objek hak milik atas suatu tanah. Kepastian hukum merupakan Pembagian Sertifikat Hak Atas Tanah Transmigrasi, (Dok: Muhammad Ihsanudin) 50 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023