TRANSPOLITAN 2023 EDISI 1

prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum, M. Kordela menyebut “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values." Kepastian hukum memiliki dua arti penting yaitu pertama akan membuat seseorang mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang dan yang kedua sebagai keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenang-wenangan, dengan dimilikinya suatu peraturan yang memiliki sifat umum akan membuat seseorang mengetahui hal-hal apa yang diperbolehkan, dibebankan, dan dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya.  Sertifikat sebagai tanda bukti hak milik atas suatu tanah didapat dengan didaftarkan ke lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria untuk dijamin kepastian hukumnya dibidang pertanahan. Mengacu pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Hal ini penting karena sertifikat tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis antara lain: 1. Sebagai bentuk legalitas atas kepemilikan; 2. Mengurangi potensi konflik di bidang pertanahan; dan 3. Membuka peluang akses permodalan. Penanaman modal di kawasan transmigrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan sesuai dengan sifat dan tujuan kegiatan usaha yang dimitrakan melalui pola kemitraan salah satunya pola inti plasma. Maka pemanfaatan tanah dalam pengembangan usaha tersebut harus sudah memiliki status kepemilikan tanah yang jelas untuk dapat dimitrakan dengan badan usaha. Sertifikat tanah merupakan hal yang terpenting untuk mendatangkan investor. Adanya jaminan kepemilikan tanah masyarakat yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tentunya tidak akan membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi.  Transmigrasi Modern Mengutip tulisan Prof Suratman, Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Kawasan Transmigrasi Transpolitan, bahwa arah ke depan pembangunan transmigrasi merupakan model pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis sumber daya unggulan berkualitas dan modern, yang di arahkan pada pembangunan pusat-pusat pelayanan multiproduk dengan inovasi industri berteknologi modern sehingga investasi memiliki peran penting dalam program transmigrasi modern, karenanya perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi. Salah satunya dengan memberikan kepastian legalitas lahan dengan memastikan semua lahan yang akan dijadikan kawasan transmigrasi harus clean and clear dan layak huni, layak usaha dan layak berkembang. Status penyediaan atau perolehan tanah dalam pembangunan kawasan transmigrasi yang clean and clear merupakan hal krusial agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Status hukum yang jelas atas kepemilikan hak atas tanah, yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat, tentu akan berdampak positif pada iklim investasi yang sehat bagi para investor yang hendak menanamkan modalnya di kawasan transmigrasi. Oleh karena itu kita harus terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah transmigrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan salah satunya melalui program Reforma Agraria. Reforma Agraria Reforma agraria melalui legalisasi aset (asset reform) dan penyediaan akses (access reform) maka masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tanah yang merupakan aset dapat diberdayakan oleh masyarakat menjadi akses bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi.  Tanah transmigrasi merupakan bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan Program Strategis Nasional sehingga percepatan pelaksanaan reforma agraria diharapkan mampu mendorong realisasi sertifikasi dan penyelesaian konflik agraria tanah transmigrasi. Sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada transmigran sehingga berdampak positif terbukanya peluang investasi di kawasan transmigrasi. n Kristina Andriani Pembagian Sertifikat Hak Atas Tanah Transmigrasi, (Dok: Muhammad Ihsanudin) VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 51

WAWANCARA S elain mendapat lahan pekarangan, transmigran juga mendapatkan lahan usaha yang bisa dikelola dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun badan usaha dalam mengelola lahan mereka sehingga mampu mengoptimalkan hasil pertanian atau perkebunan dengan lahannya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pun mengeluarkan regulasi sebagai upaya memberikan kemudahan proses perizinan dan menjadikan daya tarik bagi badan usaha ataupun pihak swasta dalam melakukan investasi di Kawasan transmigrasi, juga untuk melindungi hak – hak para transmigran Kemendesa PDTT telah mengatur prosedur untuk pelaksanaan investasi di kawasan transmigrsi. Bagaimana dan seperti apa wujud dari kepedulian Kemendes PDTT dalam upaya memajukan kawasan transmigrasi, Tim Redaksi melakukan wawancara dengan Sektretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid, S.Sos., M.Si. Berikut adalah petikannya: Apa kontribusi Kemendesa terhadap pengembangan investasi di Kawasan transmigrasi? Apakah ada regulasi tertentu yang mengatur? Program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah telah menciptakan kawasan-kawasan baru yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan menggabungkan sumber daya manusia, sumber daya BUKA PELUANG KERJA SAMA BUKAN SEKADAR PROFIT Taufik Madjid, S.Sos., M.Si Sektretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi alam yang melimpah, dan dukungan infrastruktur yang semakin baik, kawasan transmigrasi menjadi lingkungan yang menarik bagi investor. Investasi di kawasan transmigrasi telah memberikan keuntungan baik bagi para investor, maupun bagi para transmigran. Investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan penggunaan lahan usaha transmigran, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah sekitarnya. Manfaat dari investasi yang dilakukan oleh badan Usaha maupun pihak swasta di kawasan transmigrasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga transmigran di kawasan transmigrasi. Sebagaimana kita ketahui transmigran selain mendapat lahan pekarangan juga mendapatkan lahan usaha yang bisa dikelola dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun badan usaha dalam mengelola lahan mereka, sehingga mampu mengoptimalkan hasil pertanian atau perkebunan dari lahan mereka. Dan sebagai upaya memberikan kemudahan proses perizinan sehingga menjadikan daya tarik bagi badan usaha ataupun pihak swasta dalam melakukan investasi di Kawasan transmigrasi, serta untuk melindungi hak – hak para transmigran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah mengatur prosedur untuk pelaksanaan investasi di kawasan transmigrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi. 52 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Menurut Bapak, investasi seperti apakah yang layak dikembangkan di kawasan transmigrasi? Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa jenis investasi atau Penanaman modal yang dapat dilakukan oleh badan usaha atau pihak swasta di kawasan transmigrasi salah satunya adalah pengembangan pola usaha pokok. Penanaman modal dalam bentuk pengembangan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi usaha dalam bidang: pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Seiring dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha jenis Investasi yang layak dikembangkan di kawasan transmigrasi adalah investasi yang melibatkan perkumpulan transmigran atau koperasi yang didirikan oleh masyarakat transmigran di kawasan transmigrasi, sehingga investasi yang masuk di kawasan transmigrasi bersifat kemitraan bukan semata-mata hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi transmigran atau hanya sebagai offtaker. Dengan bermitra tentu akan ada transfer pengetahuan dan teknologi atau pembinaan yang dilakukan oleh mitra industri. selain itu seiring dengan keberhasilan kerja sama yang terjalin tentu akan membuat portofolio dari perkumpulan transmigran/ koperasi tersebut yang ada dikawasan transmigrasi menjadi baik, dan ini membuka peluang terhadap akses permodalan apabila perkumpulan transmigran/koperasi tersebut yang ada dikawasan transmigrasi kelak akan berdiri sendiri, mengelola komoditas unggulannya secara mandiri. hal ini sangat dimungkinkan karena dengan dibentuknya perkumpulan transmigran/ koperasi maka pengelolaannya akan dilakukan secara korporasi, sehingga lebih profesional dibandingkan apabila pengelolaan secara individual. Terlebih jika nantinya lahan dapat bersifat komunal, sehingga kepastian lahan yang dikerjasamakan relatif lebih tinggi karena lahan dimiliki oleh perkumpulan masyarakat transmigran/koperasi yang didirikan di kawasan transmigrasi. Salah satu contoh dari program kemitraan di kawasan transmigrasi adalah program creating shared value (CSV) yang digagas oleh PT Great Giant Pineaple (PT GGP), dimana program ini merupakan peningkatan dari program CSR yang hanya semata-mata seperti filantropi, membagikan sejumlah dana tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dari usaha masyarakat yang diberikan bantuan. Program CSV melibatkan badan usaha yang ada di kawasan transmigrasi yaitu melalui BUMDes/BUMDesMa. BUMDes/BUMDesMa tersebut akan dibina oleh mitra industri untuk selanjutnya BUMDes/BUMDesMa dapat memberikan pembinaan kepada petani. Selain itu mitra industri berkomitmen memberikan bantuan permodalan baik bibit maupun pupuk serta juga berkomitmen sebagai offtaker, sehingga petani mendapatkan kepastian harga selama masa berlakunya kontrak. Dengan adanya kemitraan ini, maka usaha yang dijalankan transmigran lebih memiliki kepastian karena dapat terserap ke pasar melalui mitra industri. Program CSV saat ini sedang digalakan di Kawasan Mesuji, Kabupaten Mesuji dan Kawasan Mutiara, Kabupaten Muna. Pada Rakornas Transmigrasi 2023 lalu yang diadakan di Yogyakarta, telah diadakan penandatanganan MoU dan Perjanjian VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 53

LAPORAN UTAMA Kerja Bersama antara Kemendesa PDTT dengan PT. GGP dan anak usahanya. Menurut Bapak, apakah infrastruktur di kawasan transmigrasi ini sudah mengakomodir pengembangan investasi di kawasan transmigrasi? Kendati masih kerap menjadi kendala, sejauh ini akses untuk investasi kepada investor atau badan usaha sudah terbuka dalam mendukung pengembangan investasi di kawasan transmigrasi. Program-program di pembangunan kawasan transmigrasi mengutamakan pembangunan jalan dan infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi, sehingga infrastruktur yang ada dapat memberikan kemudahan akses baik bagi warga transmigrasi maupun pelaku usaha. Adapun capaian program pembangunan kawasan transmigrasi pada Tahun 2022 di antaranya terbangunnya 5,5 km jalan penghubung/ poros, 27,53 km jalan desa di 52 KTM Prioritas. Dari infrastruktur yang ada di kawasan transmigrasi dapat digunakan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, karena di dalamya beberapa sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi dibangun secara masif. Beberapa prinsipnya investasi harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar di kawasan transmigrasi. kawasan yang bisa menjadi role mode untuk mengakomodir pengembangan investasi seperti Kawasan Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala dan Kawasan Telang di Kabupaten Banyuasin. Disana sudah terdapat pusat bisnis, rumah pintar, balai kesehatan, dan rumah produksi hasil pertanian. Selain itu juga ada pembinaan SDM untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi. Dengan adanya investasi ini, harapan dari Kemendesa PDTT terkait investasi di kawasan transmigrasi ke depan seperti apa? Harapan ke depan dengan adanya investasi di kawasan transmigrasi, semoga banyak investor yang selain berminat untuk berinvestasi di kawasan transmigrasi juga mempunyai niatan untuk mengembangkan potensi yang ada di kawasan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM yang nantinya bisa dilibatkan dalam pengelolaan investasi di kawasan transmigrasi, sehingga masyarakat transmigran maupun penduduk setempat bisa bersama-sama ikut serta dan berkolaborasi dengan investor dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, investor selain berinvestasi di bidang usahannya, mereka juga dapat berperan sebagai penggerak ekonomi, sehingga bukan sekadar mengincar profit oriented yang dihasilkan, namun keberadaan investor juga membangun kegiatan perekonomian masyarakat transmigan maupun penduduk setempat, sehingga mampu menciptakan kawasan dan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing. Karena pada prinsipnya investasi harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar di kawasan transmigrasi. Selain itu diharapkan investasi yang ada akan mengurangi ketimpangan kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan yang ada disekitar kawasan transmigrasi lainnya. n Tim Redaksi 54 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

LAPORAN UTAMA PELUANG INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI Demi terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri, berkembang dan berdaya saing tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (Ditjen PEI) berupaya menjalin kerja sama dengan pihak di luar pemerintahan (Badan Usaha) agar mau berinvestasi di kawasan transmigrasi. Lalu seperti apa bentuk investasi yang bisa dilakukan di kawasan transmigrasi? Hambatan dan tantangan apa yang akan dihadapi? Dan apa yang dilakukan Kemendesa PDTT agar investor mau berinvestasi? Target dan sasaran apa yang ingin dicapai? berikut penjelasan Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, kepada Tim Redaksi. Berikut petikannya Seperti apa situasi dan kondisi investasi yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi saat ini? Bagaimana pengembangannya? Dalam upaya pencapaian target RPJMN Tahun 2020- 2024 serta untuk mendorong pengembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian Desa PDTT agar menjadi berkembang, mandiri dan berdaya saing maka potensi unggulan SDA dan SDM sebagai tenaga kerja untuk pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi tengah diupayakan agar terakses dengan badan usaha yang berminat berinvestasi menanamkan modal usaha di kawasan transmigrasi tersebut. Peningkatan dilakukan baik dalam rangka meningkatkan produktivitas (budi daya) maupun penciptaan nilai tambah (industri pengolahan). Pentingnya investasi badan usaha ke kawasan transmigrasi dilakukan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, karenanya diperlukan keterlibatan banyak pihak termasuk pihak swasta untuk menjadi motor penggerak perekonomian di kawasan transmigrasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan transmigran serta masyarakat sekitar kawasan transmigrasi. Saat ini terdapat tiga pendekatan pengembangan investasi di kawasan transmigrasi, yakni investasi pemerintah melalui APBN dan kemitraan dengan badan usaha dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi SDA dan SDM di kawasan transmigrasi melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi, serta ketiga fasilitasi dengan para pihak terkait lainnya. Pendekatan pertama dalam upaya percepatan pengembangan kawasan transmigrasi, Kementerian Desa PDTT melalui APBN yaitu dengan melakukan aktivitas pengembangan potensi unggulan skala ekonomi menuju basis industri. Aktivitas bantuan ini hanya bersifat sebagai trigger pengungkit bagi pengembangan kawasan transmigrasi, contoh: Pembangunan Demplot Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan di Desa Rawa Subur, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 55

untuk memanfaatkan lahan seluas 20.000 Hektare yang di dalamnya terdapat kandang: sapi, kambing, ayam petelur dan itik petelur. Kegiatan tersebut jelas menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi tersebut. • Pembangunan peralatan mesin pengolahan pascapanen di Kawasan Transmirasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, untuk pengolahan lada meliputi: Alat pengayak berkapasitas 0,8-1 ton/jam, alat pengering lada berkapasitas 1-1,5 ton/jam, serta alat penyuling minyak atsiri berkapasitas 400 kg. • Pembangunan sarana agroindustri unit pengolahan beras sebanyak 11 unit Rice Milling Plant (RMP) berkapasitas 3 ton/jam dan 18 unit Rice Milling Unit (RMU) berkapasitas 1,5 ton/jam yang tersebar di kawasan transmigrasi. Pembangunan ini diadakan guna mendukung kegiatan usaha pokok transmigran di bidang pertanian tanaman pangan. Sarana prasarana yang pembangunannya dibantu oleh pemerintah dan disebut sebagai trigger, kemudian dapat dikembangkan melalui kemitraan usaha yang saling menguntungkan para pihak, termasuk masyarakat transmigran sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja. Dan pengelolaannya diharapkan dilakukan melalui BUM Desa atau BUM Desa Bersama apabila dilakukan dengan kolaborasi dan kerja sama antar desa. Pendekatan kedua dalam upaya meningkatkan ekosistem pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi saat ini adalah upaya Ditjen PEI melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pemanfaatan tanah HPL transmigrasi bagi perusahaan swasta yang berminat berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kawasan Transmigrasi bekerjasama dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama di sekitar kawasan tersebut. Pada periode 2021 sampai 2023, telah terbit Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) untuk 4 badan usaha, yaitu: PT. Abdi Borneo Plantation dan PT. Tunas Borneo Plantation, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara; PT. Peputra Masterindo, Kabupaten Kampar dan PT. Peputra Supra Jaya, Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Selain itu Ditjen PEI juga memfasilitasi dukungan dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam penguatan investasi melalui program program kemitraan dan bina lingkungan/ CSR perusahaan yang berada di sekitar kawasan transmigrasi, misalnya kerjasama dengan PT Vale Indonesia yang ikut mengembangkan kawasan transmigrasi melalui program pengembangan kawasan perdesaan mandiri di Kabupaten Luwu Timur. Apakah ada regulasi terkait pengembangan investasi di wilayah perdesaan khususnya di kawasan transmigrasi? Dalam upaya mendorong pengembangan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Desa PDTT tidak melakukan sendiri tetapi berkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sesuai Perpres Nomor : 50 tahun 2018. Adapun regulasi terkait pemberian izin penanaman modal dan pemanfaatan tanah HPL Transmigrasi, yang menjadi dasar prosesnya adalah Permendesa PDTT Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi dan Permendesa PDTT Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi. Namun demikian, dalam rangka penyesuaian dengan regulasi terbaru dan sebagai upaya memberikan kemudahan proses perizinan sehingga menjadi daya tarik bagi badan usaha melakukan investasi di kawasan transmigrasi, maka Kementerian Desa PDTT tengah menyusun Rancangan Permendesa PDTT tentang Bentuk Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi, yang merupakan hasil simplifikasi atas Permendesa PDTT No: 13 Tahun 2016 dan No: 13 Tahun 2019. Harapannya melalui penyatuan regulasi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi badan usaha untuk berinvestasi di kawasan transmigrasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi SDA menjadi ekonomi riil, sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apa peran penting Ditjen PEI dalam mendukung keberhasilan dan capaian target pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi? Sejak terbitnya PP Nomor: 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT LAPORAN UTAMA 56 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Nomor: 3 Tahun 2021 tentang BUM Desa sebagai regulasi yang mengatur legalitas Badan Hukum BUM Desa yang manfaatnya adalah untuk meningkatkan peluang kemitraan BUM Desa dengan perusahaan swasta. Pelaksanaannya dilakukan dengan MoU dan PKB bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pendaftaran dan penerbitan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, untuk memberikan kemudahan bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), agar BUM Desa/BUM Desa Bersama lebih leluasa dalam menjalin kerjasama/kemitraan dengan investor/ pihak swasta, maka pelaksanaannya adalah dengan dilakukannya MoU PKB dan dengan Kementerian Investasi/ BKPM melalui data SID yang dikelola Pusdatin Kemendesa PDTT diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) dari BKPM. Dalam rangka penguatan kelembagaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ditjen PEI ikut terlibat dalam memfasilitasi pengembangan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, dimana BUM Desa Bersama sebagai pengelolanya. Tujuannya selain dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan khususnya pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, kegiatan ini juga dapat mendorong kemitraan usaha dengan BUMN maupun swasta dengan prinsip saling menguntungkan. Karena aktifitas usaha yang dikelola oleh BUM Desa Bersama terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, ikan air tawar, tanaman hortikultura, hingga pengolahan pupuk organik. Hambatan dan tantangan apa yang dihadapi dalam upaya menjaring investasi? Tujuan utama mendorong investasi di kawasan transmigrasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam prakteknya, kegiatan investasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; Regulasi dan Kebijakan, Keamanan, Sosial dan Budaya lokal. Berkaitan dengan hal ini maka hambatan dan tantangan dalam mengoptimalkan kemitraan investasi di kawasan transmigrasi antara lain: • Proses penyelesaian perijinan kerja sama kemitraan dengan badan usaha membutuhkan koordinasi dengan para pihak sehingga memerlukan waktu yang agak lama. • Terdapat beberapa masalah di lapangan, terutama berkaitan dengan clean and clear lahan yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha, sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk upaya penyelesaian permasalahan HPL Transmigrasi. • Masih kurangnya infrastruktur aksesibilitas ke lokasi sehingga mempengaruhi kecepatan proses distribusi produksi maupun pengiriman logistik kebutuhan masyarakat. • Untuk penyelesaian hambatan dan tantangan tersebut pentingnya pelaksanaan Perpres Nomor: 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dengan para pihak sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Adakah strategi khusus atau insentif yang ditawarkan kepada investor? Dalam upaya menarik minat badan usaha melakukan kemitraan di kawasan transmigrasi, Ditjen PEID melakukan fasilitasi dalam: • Layanan perizinan melalui e-IPT sebagai layanan proses perijinan mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) atau aplikasi online dan juga memberikan layanan informasi potensi investasi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara terpadu dalam Sentra Layanan Masyarakat (SELARAS). • Penyesuaian regulasi dalam kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni penyederhanaan regulasi tentang Bentuk Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi. • Mendorong penguatan kelembagaan pengelola kegiatan ekonomi melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam peran sertanya berinvestasi di kawasan transmigrasi. Intinya, target dan sasaran dari upaya dan strategi pengembangan investasi di kawasan transmigrasi tersebut adalah terbangunnya kolaborasi pentahelix professional untuk mendorong percepatan revitalisasi kawasan transmigrasi yang dilakukan dengan pengembangan Transpolitan atau model transmigrasi modern yang merupakan konsep pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan SDM sebagai motor penggerak ekonomi yang unggul, mandiri, berkemampuan ekonomi digital, inovatif, kreatif, dan berorientasi pada pasar regional, nasional, dan internasional melalui kerja sama para pemangku kepentingan. n Tim Redaksi Tujuan utama mendorong investasi di kawasan transmigrasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara melalui PNBP. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 57

STABILISASI HARGA DAN PRODUKSI PETANI DI KAWASAN TRANSMIGRASI Program kerja sama antara transmigran (petani) dan pihak swasta dalam mengelola produk unggulan pertanian, banyak dilakukan. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan pendapatan transmigran. Salah satu pihak swasta yang telah melakukan MoU dengan petani adalah PT. Great Giant Pineapple (GGP). Untuk lebih jauh mengenal PT. GPP, kemudian apa saja bentuk kerja sama yang sudah terjalin, di kawasan mana saja dan bagaimana hasil kerja sama tersebut, TRANSPOLITAN menurunkan Tim Redaksi untuk melakukan wawancara dengan Welly Sugioo, Director Corporate Affair  PT. Great Giant Pineapple. Berikut petikan wawancaranya. Terkait PT. Great Giant Pineapple (GGP), apakah ini merupakan anak perusahaan PT. GGF? GGF itu bukan company melainkan hanya grup yang berisikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang food terhimpun di dalamnya, antara lain: Great Giant Pineapple, Great Giant Livestock, Umas Jaya Farm, Sewu Segar Nusantara, dan Nasional Nusantara Segar Abadi. PT. GGP sendiri bergerak di bidang perkebunan dan pengalengan nanas dengan luas sekitar 32.000 Hektare (Ha) di Lampung Tengah dan luas sekitar 4.700 Ha di Lampung Timur. Produksi utamanya adalah nanas, terhitung sekitar 2.500 ton per hari setiap panen, lalu di proses untuk dikalengkan dan di ekspor ke 65 negara.  Selain nanas, apakah PT. GPP juga menanam pisang cavendish? Di perjalanan waktu saat diversifikasi, kita masuk ke pisang Cavendish yang kemudian menjadi hasil pengolahan PT. GGP juga saat ini dengan luasan tanah sekitar 4000an Ha dan sudah menjadi produk unggulan. Terkait kerja sama dengan kawasan transmigrasi, apakah ada pertimbangan perusahaan yang didelegasikan? Yang akan bekerja sama dengan kawasan transmigrasi adalah dari anak perusahaan PT. GGP yaitu PT. Nusantara Segar Abadi (NSA) yang berencana akan bekerja sama dengan kawasan LAPORAN UTAMA Welly Soegiono Director Corporate Affair  PT Great Giant Pineapple 58 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

transmigrasi di daerah yang baru. Akan di lakukan survey lahan bersama agar tahu tanaman apa yang cocok. Setelah dilakukan survey akan dilakukan revitalisasi eksisting daerah transmigrasi. Salah satu kawasan transmigrasi yang akan ditindaklanjuti demplot adalah di daerah Mesuji, Lampung dengan komoditi singkong. Adapun tahapan yang akan dilaksanakan yaitu melalui program Creating Share Value (CSV). Akan dilakukan budi daya singkong mulai dari pembibitan dan penanaman singkong akan didampingi supaya kualitas singkong seperti dengan kualitas singkong yang ditanam di kebun sendiri. Kegiatan ini dilakukan untuk menstabilkan penghasilan petani karena dari segi harga akan disamakan di setiap tahunnya seperti contohnya harga di pasaran sekitar Rp1.300,00 dan apabila dikemudian hari mengalami kenaikan atau penurunan harga maka perusahaan akan tetap membelinya dengan harga Rp.1.300,00. Hal ini menunjukan bahwa akan adanya suatu konsistensi penghasilan petani sehingga petani tidak perlu khawatir apabila nanti akan menanam kembali di saat harga singkong mengalami kenaikan. Ketika petani yang mengikuti program tersebut sudah banyak maka akan dilakukan hilirisasi yaitu memproduksi tepung tapioka, yang juga akan di dampingi supaya menghasilkan kualitas tapioka yang baik. Program tersebut sudah dilakukan penandatanganan MoU dan surat Perjanjian Kerja Bersama pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Ketransmigrasian, sedangkan untuk hortikultura pisang masih mencari lahan yang sesuai. Adapun untuk PT. Sreeya Sewu Indonesia akan mengembangkan jagung. Alasan diadakannya kerja sama ini adalah karena lahan yang dimiliki perusahaan terbatas sementara market berkembang, maka nantinya bagi transmigran  ketika telah selesai menerima bantuan biaya hidup selama dua tahun mereka akan mendapatkan kepastian penghasilan. Apabila kegiatan ini benar terjadi maka akan menjadi solusi stabilisasi penghasilan petani khususnya petani di kawasan transmigrasi dan Kementerian Desa PDTT akan menjadi pelopor yang menjadikan penghasilan petani lebih stabil karena biasanya penghasilan petani itu fluktuatif. Untuk program ini akan dimulai di Lampung dengan lahan seluas 5 Ha dan kerja sama ini dengan PT. Umas Jaya Agrotama. Kerja sama ini bersifat saling menguatkan karena transmigran mempunyai tenaga kerja dan lahan, sedangkan perusahaan mempunyai teknologi dan pasar. Harapan dari kerja sama ini bisa menjadikan contoh kepada seluruh petani di Indonesia bahwa dengan program ini bisa menstabilisasikan harga singkong dan akan memberikan keuntungan untuk ketiga pihak yaitu transmigrasi, petani dan perusahaan. Sebagai contoh di daerah Tanggamus yang produknya pisang luas lahannya 450 Ha dan petaninya sekitar 850 orang, produk yang dihasilkan sudah diekspor ke Jepang dan ke Singapura.  Untuk pelaksanaan demplot, apakah dari perusahaan ada pemilihan khusus terkait lahan? Yang jelas tanahnya harus clean & clear  dan tidak bermasalah, kemudian kerja sama ini tidak bisa dalam waktu jangka pendek. Lahannya pun harus di perhatikan kesuburannya. Mesuji sendiri rencana awal adalah pisang tetapi pada saat survey diketahui bahwa lahannya gambut maka tidak cocok untuk pisang. Status lahannya seharusnya sudah lebih dari HPL. Program kerja sama ini merupakan kegiatan pertama kali dikenalkan. Awalnya program ini didiskusikan dengan Kementerian Perekonomian dan Menteri Kemenko melihat bahwa program ini sangat potensi apabila dilakukan kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT karena mempunyai tenaga kerja dan BumDes.  Apabila nanti pada saat demplot hasilnya kurang maksimal, siapa yang akan menanggung konsekuensi? Apabila terjadi kerugian yang akan menanggung adalah perusahaan, kenapa perusahaan berani menanggung karena perusahaan sangat yakin dan sudah berpengalaman untuk program ini, maka pada saat survey benar - benar dicek secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi adalah meyakinkan para petani untuk mengikuti program ini supaya para petani percaya dan ingin mengikuti program ini karena seperti di Tanggamus pun waktu itu para petani tidak percaya apabila tidak melihat hasilnya terlebih dahulu. Agenda tercepat yang akan di lakukan adalah pada saat selesai kegiatan Teknologi Tepat Guna di Bandar Lampung akan dilakukan perdana penanaman singkong di Mesuji. n Tim Redaksi Kerja sama ini bersifat saling menguatkan karena transmigran mempunyai tenaga kerja dan lahan, sedangkan perusahaan mempunyai teknologi dan pasar. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 59

OPINI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI MELALUI INSTRUMEN TRANSPOLITAN T ransmigrasi merupakan program pemerintah untuk pemerataan penduduk, di mana masyarakat akan berpindah dari daerah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Program ini bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Potensi pengembangan sumber daya alam di kawasan - kawasan transmigrasi sangat terbuka untuk peluang investasi, yang diselenggarakan melalui kerjasama kemitraan usaha bersama transmigran sebagai pemilik Sertifikat Hak Tanah maupun tenaga kerja di bidang: Pertanian: Sumber Daya Alam (SDA) yang luas dan subur (potensi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan karet, kopi, cokelat, kelapa sawit dan tebu), dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan pengelolaan usaha skala ekonomi (kawasan) dengan dukungan investasi dari para pelaku bisnis dalam aspek budi daya hingga industri pengolahan (hulu-hilir). Peternakan: Pengalaman dan kemampuan transmigran sangat paham dalam pemeliharaan ternak (sapi, kambing, ayam dan unggas), hal ini menjadi peluang investasi di bidang budi daya peternakan skala industri di kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pariwisata: Destinasi wisata berbasis keindahan alam di kawasan transmigrasi (air terjun, waduk, lainnya), peluang investasi dalam bisnis pariwisata sesungguhnya sangat potensial dalam pengembangan objek wisata alam atau budaya dengan kearifan lokal. Hal ini belum tergali apalagi terkelola dengan baik, karena kegiatan dan pembinaan ekonomi transmigran terfokus pada Pola Usaha Pokok Transmigrasi (Permendesa PDTT No: 19 Tahun 2018) meliputi kegiatan usaha primer (memanfaatkan SDA dalam rangka menghasilkan bahan baku), usaha sekunder (mengolah barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana), usaha tersier (jasa dan perdagangan).  Industri pengolahan: Dengan adanya hasil produk usaha primer dan sekunder sebagai bahan baku oleh transmigran, menjadikan potensi luar biasa dalam investasi bidang industri pengolahan peternakan, investasi di industri pengolahan seperti pabrik: beras, susu, gula, kelapa sawit, dan lainnya menjadikan peluang investasi dan pengembangan ekonomi menjanjikan di kawasan transmigrasi. Infrastruktur: pencapaian perwujudan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sangat membutuhkan terbangunnya klaster pengembangan komoditas unggulan skala ekonomi menuju industri manufaktur yang presisi. Hal tersebut merupakan peluang investasi di kawasan transmigrasi dalam membuka aksesibitas dan konektivitas transportasi (jalan, jembatan, irigasi, atau), serta ketersediaan sarana prasarana telekomunikasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang mendukung kegiatan usaha pokok transmigasi yang melibatkan masyarakat. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang berada di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. Wilayahnya mencakup lima kecamatan, yaitu: Pulau Besar, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar dan Air Gegas dengan luas lahan 180.278.28 Ha yang tersebar di 14 pemukiman transmigrasi dan 26 desa dengan penduduk berjumlah Dr. Supriadi, M.Si Direktur Pelayanan Investasi, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PEI) 60 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

33.293 jiwa. Saat ini terdapat 19 BUM Desa yang telah memiliki Sertifikat Badan Hukum yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM, yang siap bermitra mengembangkan potensi daerah di kawasan transmigrasi tersebut. Memiliki potensi di bidang pertanian, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang mengundang investor untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha “lada putih” (potensi terbesar di Indonesia, yang dikenal “muntok white pepper’”). Lada atau merica putih produk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: 000000004 tanggal 21 Januari 2010. Lada putih Muntok memiliki unggulan cita rasa rempah berkualitas tinggi yang sangat diminati konsumen mancanegara. Kandungan piperinnya (tingkat kepedasannya) tinggi yaitu 5-7 % dengan aroma minyak atsiri yang cukup tajam. Produksi lada putih rerata sebanyak 9.797 Ton/tahun sehingga pada tahun 2019, Kemendesa PDTT telah memfasilitasi pembangunan rumah produksi dan peralatan mesin Pengolahan Pasca Panen Tanaman Lada di Kecamatan Air Gegas yang dikelola oleh BUM Desa Bersama Mitra Lada Bersatu. Dampaknya masyarakat mampu memproduksi lada sebanyak 10 - 15 kg/hari, dan meningkatnya harga jual lada dari Rp45.000,00/Kg menjadi Rp.150.000,00 serta mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, Ditjen PEI juga melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Program National Support for Local Investment Climates (NSLIC) dengan fokus kegiatan mengembangkan kapasitas para pihak untuk meningkatkan iklim investasi lokal serta mengembangkan ekonomi lokal.  Pada Bussiness Meeting Lada Belitung yang digelar semi virtual pada September 2022, untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama bisnis melalui pertemuan para petani dan pelaku usaha lada Belitung dengan investor lokal dan buyer internasional guna membuka akses pasar yang melibatkan BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.  Dalam agenda tersebut, terwujud tiga nota kesepahaman yang ditandatangani sebagai bukti keseriusan para pihak untuk saling bertransaksi guna mencapai sinergi usaha besar dengan BUM Desa dan UMKM, yaitu: • Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Elevania Sinergi Prima Nusantara dan NSLIC, tentang pengadaan produk lada dan produk potensial lain di Belitung; • Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Yayasan Bergerak Bersama Mendunia dan NSLIC, tentang Pelatihan Real Exporter untuk kelompok tani lada, kelompok usaha lada, dan kelompok UMKM lainnya di Kabupaten Belitung; • Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Mega Inovasi Organik, tentang pengembangan komoditas lada organik. Selain itu, terdapat potensi pengembangan budi daya padi, yang saat ini proses bisnisnya telah mengadakan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan sarana agroindustri berupa Rice Milling Plant (RMP) berkapasitas 3 Ton/Jam. Kebutuhan beras di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 15.000 ton/ bulan dan masyarakatnya membeli produk beras dari luar daerah. Untuk mengurangi kebutuhan beras dari luar secara bertahap maka pemda kabupaten maupun provinsi terus berupaya meningkatkan produksi lokal. BPD Agro telah melakukan pembinaan kepada petani dengan merevitalisasi alat pasca panen. Saat ini hasil produksi beras lokal dengan label “Beras Berkah” yang didistribusikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah dipasarkan melalui 250 Outlet Berkah Markets dan Gudang Modern dan SRG. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), desa dapat membentuk badan usaha yang mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. n VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 61

INSIGHT PROGRESIFITAS TRANSMIGRASI MASA KINI DI KABUPATEN TANAH BUMBU Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat transmigran di Kabupaten Tanah Bumbu pada Maret lalu, bagaikan angin segar yang dapat mendorong progresifitas ekonomi dan aspek-aspek lain. Gerak ekonomi yang terfasilitasi dokumen hak milik tanah berperan fundamental terhadap daya kreatif dan produksi dalam perekonomian. Kemandirian ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan program transmigrasi. Pengabaian terhadap aspek ini akan berdampak pada stabilitas pengelolaan lahan bersertifikat yang tidak lagi produktif bahkan bisa terbengkalai. Angka 11.473 yang merujuk pada kuantitas distribusi sertifikat lahan hak milik menampilkan realisasi program kementerian dan dinas terkait dalam realisasi hak-hak transmigran. Jumlah yang disebutkan sebelumnya tidak hanya merepresentasikan hubungan kelembagaan yang sinergis, tetapi lebih menunjukkan upaya atensi yang konsisten terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial kawasan Transmigrasi di Tanah Bumbu. Tentu masyarakat Indonesia tidak asing dengan konflik agraria di berbagai daerah yang sering kali dipicu karena penyerobotan lahan dan aktivitas pendudukan masyarakat oleh pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam (SDA).  Sementara itu, juga terdapat konflik horizontal antara pendatang dan penduduk lokal yang juga menjadi pertimbangan penting. Konfrontasi dua pihak yang berseteru sudah seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah dalam tata kelola kawasan transmigrasi. Keberadaan konflik tersebut berpotensi besar menghambat segala aspek di dalamnya. Merefleksi hambatan-hambatan yang dapat muncul ke permukaan justru pilihan satu-satunya pemerintah, pada saat bersamaan ide yang terefleksikan dalam bentuk prediksi, antisipasi menggunakan akurasi tertentu memungkinkan program transmigrasi berjalan secara teratur.  Uraian di atas menegaskan sisi penting sertifikat hak milik (SHM) tanah berkaitan dengan aspek ekonomi maupun dinamisasi konflik di kawasan transmigrasi. Dalam konteks ini kehadiran langsung elemen-elemen pemerintah dalam program transmigrasi menampilkan optimalisasi peran serta tanggung jawabnya, dan yang tidak boleh terlewatkan adalah perihal keberlanjutan ekonomi transmigran. Tidak dapat disangkal, selain kepadatan penduduk terdapat faktor lain atau motif dominan mobilisasi penduduk, seperti fasilitas lahan usaha dan tempat tinggal dari pemerintah. Kedua motif tersebut selalu melekat dengan kesukarelaan masyarakat melakukan transmigrasi dan dapat dilacak dalam pasal-pasal dan ayatayat UU 29/2009. Mengutip penelitian Wika dkk dalam “Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan).” Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika 4 (2018): 25–38, terdapat tiga jenis transmigrasi yang berlaku di Indonesia. Pertama membuka peluang kerja dan usaha bagi penduduk yang belum mendapatkannya sementara dalam penyelengaraan digagas pemerintah dan/atau pemerintah daerah secara keseluruhan, pengertian ini adalah 62 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

definisi transmigrasi umum. Kedua, jenis Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, maksudnya adalah kemitraan dalam usaha antara transmigran dengan badan usaha tertentu bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju sedang perencanaannya dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketiga, transmigrasi yang diinisiasi transmigran melalui arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.  Sementara Muhammad Amir, dalam Wonomulyo: “Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1937-1952.” Pangadereng Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora 6 (2020): 13–30 menyebutkan mobilisasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain telah dilakukan sebelum diseminasi istilah transmigrasi oleh Pemerintah Orde Lama, fenomena itu disebut dengan kolonisasi. Lebih lanjut ia menjelaskan persamaan dan perbedaan pengertian kolonisasi dengan transmigrasi. Dilihat dari tujuannya, kolonisasi diorientasikan memasok tenaga kerja (kuli) murah di perusahaanperusahaan perkebunan, pabrik-pabrik, pertambangan pemerintah kolonial Hindia Belanda atau bangsa asing di beberapa tempat, antara lain Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, paska Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan barat, dalam usaha membentuk sistem dan pengelolaan pemindahan penduduk, pemerintah Indonesia Orde Lama mengadopsi program kolonisasi dengan tujuan berbeda secara signifikan.  Program transmigrasi pada zaman ini memiliki hubungan penting dengan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di wilayah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, ikhtiarnya terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup transmigran bersamaan dengan penduduk lokal di daerah penerima transmigrasi. Adapun titik temu program kolonisasi (Hindia Belanda) dan transmigrasi (pemerintah Indonesia) merujuk pada program pemindahan penduduk secara berencana dan terorganisir dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa atau pulau-pulau lain di wilayah kekuasaan Hindia Belanda atau pemerintah Republik Indonesia.   Pemerintah Indonesia kemudian mengandalkan program transmigrasi untuk kepentingan nasional. Tetapi pergantian pemerintahan Indonesia dari masa ke masa turut mempengaruhi kebijakan transmigrasi. Barangkali ditemukan pergeseran terkait pelaksanaan transmigrasi karena penyesuaian kebutuhan konteks yang selalu berubah. Terdapat tiga tujuan transmigrasi yang disesuaikan setelah kekuasaan Orde Baru turun tahta dengan mengacu pada Undang-Undang No 5/1997. Pada masa Reformasi, program transmigrasi difokuskan untuk mendongkrak kesejahteraan transmigran dan penduduk lokal menjadi tujuan yang pertama. Tujuan kedua meningkatkan pemerataan pemerintah daerah, dikenal dengan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan. Terakhir adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kepemilikan tanah transmigrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat atensi prioritas sebagai implikasi dari Nawacita yang diusungnya. Masyarakat Indonesia dapat menilai kelebihan reforma agraria untuk pembangunan dan pengembangan transmigrasi dibanding pelaksanaan pada pemerintahan sebelumnya. Target sebanyak 1,56 juta transmigran hanya mampu dipenuhi sebanyak 174.000 pada masa Orde Lama. Program transmigrasi pada Orde Baru menunjukkan kegagalan yang ditandai dengan konflik sosial serta ketidaktepatan penunjukan lokasi dengan keahlian transmigran. Masa reformasi justru menunjukkan perluasan konflik sosial yang berbuntut pada kekerasan dan pengusiran transmigran dari daerah transmigrasi.     Sertifikasi lahan transmigrasi dengan status hak milik oleh Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bersama Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar secara simbolis, tidak hanya dianggap tepat akan tetapi “program sertifikat tanah gratis dan cepat” justru menghadirkan hak-hak transmigran sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu. Angin segar bagi transmigran di Kabupaten yang bermotto Bumi bersujud ini menandai berlalunya pengharapan transmigran yang berujung kepastian Legalitas lahan, baik lahan tempat tinggal atau usaha, sekaligus melindungi mereka dari hambatan ekonomi dan konflik sosial. Namun, suksesi penyerahan sertifikat hak milik (SHM), yang disambut dengan lautan ucapan syukur dan terimakasih dari penduduk transmigran, tidak dapat dipisahkan dari kontribusi atau peranan Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSP dan PSKP) bersama tim fasilitasi Kementerian Desa. Direktur PSP dan PSKP, Rosyid Althaf dan rombongan pada bulan Desember 2022 melakukan kunjungan sekaligus menerima penyampaian (laporan) hasil fasilitasi oleh Bupati Tanah Bumbu. Bupati Zairullah Azhar memberikan keterangan bahwa proses sertifikasi menyisakan 75 bidang yang akan terbit di tahun 2023.  n Fatkhurohman Kunjungan Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (PSP dan PSKP) bersama tim fasilitasi Kementerian Desa. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 63

R eforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional (Proyek Strategis Nasional) yang ditingkatkan pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Reforma Agraria secara fundamental memberikan program-program yang antara lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pengakuan hak atas tanah baik yang dimiliki secara pribadi, negara maupun tanah milik umum melalui sertifikat tanah.  Hal inilah yang menjadikan sertifkat hak atas tanah merupakan harapan yang dinanti-nanti oleh masyarakat pemilik tanah termasuk masyarakat transmigran yang telah mendapatkan lahan dari pemerintah. Harapan besar terutama bagi pemilik lahan transmigrasi yang telah bertahun-tahun menjadi bagian dari desa namun belum mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya. Sejarah Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki motto “Bumi Bersujud” merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang banyak memiliki daerah transmigrasi.  Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai sejarah yang panjang. Warga transmigran mulai menempati permukiman transmigrasi pada tahun 1980 di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sebamban I Blok B Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru dimana warga transmigran tersebut merupakan pindahan dari warga transmigran UPT. Tabunganen II Kabupaten Barito Kuala.  Transmigran UPT. Tabunganen II dipindahkan secara resmi oleh pemerintah dengan alasan UPT. Tabunganen II merupakan daerah pasang surut sementara warga transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali bukan berlatar belakang petani rawa/ pasang surut sehingga para transmigran mengalami kendala dalam mengelola lahan pertanian yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini lahan transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu berada di 9 kecamatan dan 56 desa.  Hampir sebagian besar pemilik lahan saat ini bukan lagi warga transmigran penempatan awal oleh pemerintah, akan tetapi sudah beralih kepemilikannya kepada pihak-pihak lain. Hal ini disebabkan pemilik pertama lahan transmigrasi telah kembali ke Pulau Jawa (daerah asalnya) atau merantau ke tempat lain. Lahan transmigrasi yang telah diberikan sebagian besar sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dengan nama para transmigran. Ironisnya sertifikat  PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH (SHM) ATAS TANAH TRANSMIGRASI, SECERCAH HARAPAN DI TANAH “BUMI BERSUJUD” INSIGHT 64 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

tanah baru terbit setelah transmigran asli menjual tanahnya kepada pihak lain sehingga sertifikat tanah tidak dapat diserahkan kepada pemilik baru.  Akibatnya saat ini pemilik lahan yang ratarata sebagai petani/pekebun mengalami kesulitan untuk mensertifikatkan lahannya sementara mereka sangat membutuhkan sertifikat untuk keperluan modal usaha pengembangan usaha pertanian/perkebunan mereka. Momen Besar Penyerahan SHM di Bumi Bersujud Rabu tanggal 15 Maret 2023 adalah hari yang tidak terlupakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajarannya dan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang ikut hadir dalam momen acara bertajuk “Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan” oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga,l dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar bersama Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar secara simbolis kepada 5 orang eks transmigran mewakili masyarakat penerima SHM di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.  Secara keseluruhan jumlah SHM yang akan dibagikan oleh Kantah BPN Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 11.473 sertifikat, dimana 1.709 sertifikat diantaranya merupakan sertifikat atas lahan eks permukiman transmigrasi. Acara yang dilangsungkan secara meriah di lapangan apel Kantor Bupati Tanah Bumbu ini dihadiri oleh Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen. PPKTrans, Danton Ginting Munthe, anggota DPR, Hasanuddin Wahid dan Heru Widodo,  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Agus Sugiono, para pejabat di lingkungan Kementerian Desa, PDTT, Forkompimpa, para kepala desa, para ketua RT, para pendamping desa dan para tokoh masyarakat  se-Kabupaten Tanah Bumbu.  Selain menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM), Gus Halim juga menyerahkan Piagam Lencana Abdi Transmigrasi kepada Bupati Tanah Bumbu dan Piagam Lencana Satya Transmigrasi kepada Kepala Kantah BPN Kabupaten Tanah Bumbu.  Dalam sambutannya, Gus Halim menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan sertifikasi tanah transmigrasi terutama kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, selain memberi kepastian hukum kepemilikan lahan transmigrasi, sertifikat lahan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meminjam uang di bank guna permodalan usaha. Pada akhirnya dapat membantu mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Testimoni Transmigran Penerima SHM Secara Simbolis Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigrasi merupakan alat bukti kepemilikan lahan yang sah secara hukum yang dinanti-nanti kehadirannya oleh transmigran terlebih dapat diperoleh secara gratis.  Momen penyerahan SHM pada kunker Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi bersama Wakil DPR RI memberikan arti yang sangat dalam dan membanggakan bagi penerima SHM.  Penerima SHM secara simbolis berjumlah 5 orang yang mewakili desanya masingmasing. Mereka adalah Siswandi dari Desa Wonorejo (eks UPT. Batulicin II), Randam Purnomo dari Desa Karang Mulya (eks UPT. Sebamban VI), Sukari Setyadi dari Desa Manunggal (eks UPT. Batulicin I), Edy Suwarno dari Desa Sari Utama (eks UPT. Sebamban I) dan Amiruddin dari Desa/ UPT. Angsana. Siswandi dari Desa Wonorejo (eks UPT. Batulicin II) yang merupakan transmigran asal Magetan Jawa Timur, penempatan tahun 1986 memberikan apresiasi atas SHM yang diterimanya. Siswandi menyatakan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) yang telah memudahkannya dalam mendapatkan sertifikat. Pria ini berencana menjadikan sertifikat miliknya untuk meminjam dana di bank guna membiayai kuliah anaknya Sementara itu, Randam Purnomo, transmigran penerima SHM dari Desa Karang Mulya (eks UPT. Sebamban VI Blok F) yang berasal dari Blitar Jawa Timur, penempatan tahun 1986 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan harapannya untuk memperoleh sertifkat atas Lahan Usaha I yang dimilikinya. Namun Randam juga menyatakan kesedihannya karena hingga saat ini semua Lahan Usaha II di desanya belum dapat diproses SHMnya karena masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) (seluas 229 Ha). Usaha sudah ditempuh untuk penyelesaiannya melalui Dinas Transmigrasi setempat namun hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Hal senada disampaikan oleh Edy Suwarno penerima SHM dari Desa Sari Utama (eks UPT. Sebamban I) yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur, penempatan tahun 1980. Edy mengeluhkan Lahan Usaha II nya yang masuk ke dalam kawasan HPK, namun ia bersyukur dapat menerima sertifikat tanah atas lahan pekarangannya. Edy berharap dapat diikuti dengan penerimaan SHM atas Lahan Usaha I dan II nya. n Muchamad Taufiq Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Desa PDTT ke Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 65

INSIGHT MENAPAKI MASA DEPAN TRANSMIGRASI Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi T ak dipungkiri program transmigrasi telah memberikan banyak sumbangsih bagi kemajuan bangsa Indonesia. Namun sejalan dengan perubahan zaman, program ini terus dituntut untuk bisa mengembangkan diri. Lewat Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi (Rakornas) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKKTrans) dirumuskan arah transmigrasi ke depan. Hasil Rakornas ini diharapkan mampu terus memberikan lebih banyak manfaat positif bagi kemajuan bangsa. Program transmigrasi yang dilaksanakan sejak tahun 1950 tahun ini menginjak usia ke-73 tahun, tentu sudah banyak prestasi yang tercatat dalam sejarah yang hasilnya sudah dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kesuksesan program transmigrasi terlhat dari terbentuknya 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan 3 ibu kota provinsi. Program ini mampu memindahkan penduduk sebanyak 2,2 juta KK atau lebih dari 9,2 juta jiwa. Kontribusi program ini pun terlihat nyata dalam upaya menciptakan lumbung pangan nasional dengan adanya 310.000 Ha untuk komoditas jagung, 3,3 juta Ha untuk padi dan sekurangnya 1,14 juta Ha untuk kelapa sawit. Keberhasilan di atas hanyalah sebagian wujud nyata sumbangsih program transmigrasi kepada republik ini.  Dalam menghadapi tren anggaran yang semakin menurun, tantangan ekonomi global, serta disrupsi yang melanda semua sektor, jajaran Ditjen PPKTrans memahami bahwa mereka tidak dapat terpaku pada kesuksesan masa lalu yang hanya mengandalkan romantisme semata. Ditjen PKKTrans menyadari bahwa birokrasi harus berpikir jauh ke depan. Untuk tetap menjadi pemain utama dalam perubahan, transformasi, inovasi, dan paradigma baru menjadi kunci yang tidak boleh diabaikan, bahkan harus dilakukan dengan cepat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penting diselenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi (Rakornas). Rakornas Tahun 2023 yang diselenggarakan di Yogyakarta (15-18 Mei 2023) bukan hanya sekadar rapat penjaringan program seperti Rakornas tahun-tahun sebelumnya. Rakornas tahun ini menjadi momen penting untuk mendiskusikan arah transmigrasi ke 66 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

depan. Keseriusan jajaran Ditjen PPKTrans terlihat dengan menyelenggarakan dua kali diskusi terarah (FGD) pra-rakornas yang menghadirkan narasumber lintas K/L dan akademisi. Sintesa pemikiran hasil FGD tadi dirumuskan dalam narasi singkat kebijakan yang bersinergi dengan diskusi dalam acara puncak Rakornas di Grha Sabha Pramana UGM (16/5/23).  Bukan hanya sekadar merumuskan arah transmigrasi ke depan, Rakornas ini juga menghadirkan dan memberikan apresiasi kepada 50 orang kepala daerah yang dianggap berkontribusi terhadap pembangunan transmigrasi di daerahnya masing-masing. Penghargaan diberikan pada kepala daerah karena disadari keberhasilan program transmigrasi memang bukan hanya privilege pemerintah pusat saja. Tanpa adanya keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah, transmigrasi tidak akan berarti apa-apa. Pada Rakornas Yogya ini hadir pula mahasiswa berprestasi (anak transmigran) peraih Beasiswa Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT) yang sedang berkuliah di UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar hadir membuka Forum Rakornas sekaligus memberi sambutan. Di kesempatan tersebut Menteri Desa PDTT yang sering disapa “Gus Menteri” itu menyoroti bahwa animo masyarakat yang ingin mengikuti program transmigrasi lebih dari 5.000 KK tidak sebanding dengan kecilnya alokasi anggaran dalam mendukung program transmigrasi tersebut. Perubahan regulasi menurut Menteri Desa PDTT menjadi langkah penting dan strategis dalam rangkaian merajut arah kebijakan transmigrasi modern ke depan. Ditegaskan oleh Mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim ini, momen penyusunan RPJPN dan RPJMN yang saat ini sedang berlangsung harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar yang hadir di Rakornas menyampaikan keberpihakan dan dukungan secara politis kepada program transmigrasi ini. Keberhasilan transmigrasi dalam menyatukan kebhinekaan dan keragaman yang ada merupakan hal penting yang tidak dimiliki oleh program pemerintah yang lain. Gagasan Transmigrasi Modern Transpolitan merupakan alternatif strategis bagi arah pembangunan transmigrasi ke depan.  Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi, yang hadir menutup Rakornas memberikan pernyataan, prasyarat kolaborasi dalam model Transpolitan yang digabungkan dengan peningkatan SDM Unggul merupakan hal penting yang perlu dikembangkan dalam model transmigrasi ke depannya. Sementara Kadis Nakertrans DIY yang membacakan hasil Rumusan Rakornas menambahkan komitmen dan fokus kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di tujuh kawasan target RPJMN 2020-2024 untuk menjadi kawasan yang berdaya saing.  Melalui serangkaian diskusi yang berlangsung dalam Rakornas, ide Transmigrasi Modern Transpolitan telah disetujui untuk diprioritaskan dalam kebijakan transmigrasi masa depan. Dalam mewujudkan Program Transpolitan di kawasan transmigrasi menjadi kenyataan, dukungan yang kuat dari Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) baik di tingkat pusat maupun daerah sangatlah penting. Diharapkan langkahlangkah ini akan membawa perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan transmigrasi, mengadaptasi diri dengan dinamika perubahan yang terjadi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, harapan terbesar yang ingin terwujud adalah agar transmigrasi dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan bangsa. n Andy Aryawan Keberhasilan transmigrasi dalam menyatukan kebhinekaan dan keragaman yang ada merupakan hal penting yang tidak dimiliki oleh program pemerintah yang lain. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 67

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai telah membawa multiplier effect ke Kabupaten Pulau Morotai, khususnya ke Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai. Keberadaan KEK Morotai memberi keuntungan pada kawasan transmgrasi seperti adanya pembangunan infrastruktur, pembangunan telekomunikasi dan juga membuat sektor wisata Kabupaten Morotai makin berkembang dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Keuntungan lain tentu dibidang pertanian, dengan makin berkembangnya wisata maka kebutuhan pangan untuk hotel bisa dipasok oleh masyarakat di kawasan transmigrasi yang memang memiliki keunggulan di bidang pertanian. Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) No.91 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi, Kawasan Transmigrasi (KT) Pulau Morotai merupakan salah satu dari 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024. Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai memiliki luas sebesar 77.259,59 HEKTARE (Ha), terletak di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dan dihuni oleh 48.977 orang  penduduk.  Secara administratif, Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai terdiri dari 5 kecamatan, 30 permukiman transmigrasi, dan 59 desa.  Wilayah adminsitratif KT Pulau Morotai memiliki potensi yang didominasi dari sektor pertanian serta berada di lokasi yang strategis. Potensi ini juga didukung oleh pembangunan infrastuktur wilayah di Kabupaten Pulau Morotai yang masif. Dari sektor pertanian,  komoditas unggulan KT Pulau Morotai berupa padi, pisang, kelapa, jagung, kakao, dan sayuran yang sedang dalam proses pengembangan. Selain itu, lokasi KT Pulau Morotai yang letaknya dekat dengan Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang merupakan sebuah asset dalam upaya mengembangkan KT Pulau Morotai untuk  menjadi kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.   KEK Morotai dan Investasi Untuk dapat mencapai akselerasi pembangunan ekonomi  nasional yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan SDM, dibutuhkan  peningkatan penanaman modal yang diarahkan pada optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki  nilai tinggi.  Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu guna mewujudkan akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Selain kegiatan industri, ekspor, dan impor, kegiatan ekonomi di KEK juga difokuskan pada kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi seperti pengembangan KEK pariwisata,  pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai MENANGKAP POTENSI MULTIPLIER EFFECT DARI INVESTASI KEK MOROTAI INSIGHT 68 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Digital dan KEK Maintenance Repair and Overhaul. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2015, KEK Morotai  merupakan KEK yang memiliki keunggulan geostrategis yaitu merupakan pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan negaranegara ASEAN dan Asia Timur. Terletak di  Kabupaten Pulau Morotai dengan luas kawasan 1.101,76 Ha, kegiatan utama ekonomi di KEK Morotai difokuskan pada industri pengolahan, pariwisata, dan logistik.  Pada proses pengembangan pariwisatanya, KEK Morotai akan melakukan penambahan perluasan di Tanjung Dehegila, yang diperkenalkan sebagai  “The Maldives of Indonesia”. Kawasan wisata ini menawarkan keindahan pemandangan laut dan hamparan pasir putih kepada setiap wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke Morotai.  Perkembangan investasi pariwisata di KEK Morotai cukup menjanjikan. Saat ini saja sudah ada dua pelaku usaha  yang telah berkomitmen untuk berinvestasi di KEK Morotai,  yaitu  PT. Jababeka Morotai dan PT. Royal Castle Investment dengan total komitmen investasi sebesar Rp 805 Miliar. PT. Royal Castle Investment yang merupakan konsorsium Taiwan berencana akan mengembangkan investasi melalui pembangunan akomodasi seperti hotel, bintang 5 bertaraf internasional, dan sarana penunjang atraksi wisata yang ditargetkan menarik 4.000 lapangan pekerjaan. Sinergi Kawasan Transmigrasi dan KEK  Multiplier effect (efek berganda) merupakan pengaruh luas yang diciptakan oleh suatu kegiatan yang akan memengaruhi kegiatan lainnya secara positif. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan KEK Morotai telah membawa multiplier effect ke Kabupaten Pulau Morotai, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata, meningkatan infrastruktur di sekitar KEK Morotai seperti renovasi bandara, pembangunan ring road Pulau Morotai serta jaringan telekomunikasi, peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Morotai pada tahun 2018- 2020 sebesar 7,38 persen.  Memiliki lokasi yang strategis terhadap KEK Morotai, KT Pulau Morotai merupakan kawasan yang secara langsung diproyeksikan dapat menangkap multiplier effect dari KEK Morotai.  KT Pulau Morotai harus dapat menangkap peluang multiplier effect KEK Morotai secara optimal sehingga keduanya dapat  saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pertumbuhan ekonomi wilayah tapi juga secara nasional.  Apabila mendapat pelatihan dan bimbingan teknis terkait pariwisata, bukan tidak mungkin transmigran yang ada di KT Pulau Morotai akan melahirkan SDM yang terserap secara optimal sebagai tenaga kerja di KEK Morotai. Adanya 4.000 lapangan pekerjaan di KEK Morotai merupakan sebuah kesempatan bagi transmigran untuk dapat membuktikan kualitas diri yang berdaya saing. PT. Royal Castle Investment yang berencana akan membangun sarana akomodasi berupa hotel bintang 5 bertaraf internasional membutuhkan  bahan baku mentah hasil pertanian seperti beras, daging, sayur-mayur serta buah-buahan yang akan diolah menjadi makanan di hotel tersebut. Hal ini tentu menjadi peluang bagi KT Pulau Morotai yang memiliki komoditas unggulan berupa padi, pisang, kelapa, jagung, kakao, dan sayuran untuk menjadi supplier bahan baku makanan hotel yang nantinya dijalankan oleh lembaga desa yaitu Bumdesa. Agar multiplier effect ini dapat dimanfaatkan oleh KT Pulau Morotai dengan optimal, KT Pulau Morotai harus mendapat pendampingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder yang dapat menyediakan pendampingan bagi transmigran untuk dapat meningkatkan produksi pertanian dengan bantuan berupa alat mesin pertanian, kewirausahaan, dan fasilitasi kelembagaan. n Beatrix Thesha Sabathini Daftar Pustaka Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2021. Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021, Jakarta : Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus  https://wonderfulimages.kemenparekraf. go.id/read/961/menparekraf-harapkan-kekmorotai-mampu-bangkitkan-ekonomi-danbuka-lapangan-kerja diakses pada tanggal 30 Mei 2023 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 69

Best Employee of The Month Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 Maret 2023 (ASN) Binur Manurung (PPNPN) Cahyo Nugrahadi Februari 2023 (ASN) Yuyu Wahyudin (PPNPN) Kunti Handayani Januari 2023 (ASN) Ananto Rachmadi (PPNPN) Zul Fahmi Nugroho 70 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilakukan Penilaian Core Values BerAKHLAK yang dilaksanakan setiap bulan untuk memilih pegawai terbaiknya. Penilaian BerAKHLAK meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai – nilai dasar ASN sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal bagi tujuan organisasi. Penilaian tersebut didasarkan pada: 1. Daftar Kehadiran Daftar kehadiran diperoleh dari Tim Kerja yang menjalankan fungsi di bidang Kepegawaian, dengan persyaratan sebagai berikut : a. Data diambil dari rekapitulasi presensi per bulan; b. Penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah / akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian; dan c. Kriteria dan predikat untuk jumlah variable keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu bulan penilaian adalah memiliki nilai dan predikat sebagai berikut: 1. 0 - 10 menit = Sangat baik, memiliki nilai 100; 2. 11 - 350 menit = Baik, memiliki nilai 75; 3. 351 – 650 menit = Cukup, memiliki nilai 50; 4. 651 – 1000 menit = Kurang, memiliki nilai 25; dan 5. >1000 menit = Buruk, memliki nilai 0. 2. Laporan Kinerja Pegawai a. Data diambil dari Laporan Kinerja Pegawai per bulan; b. Penilaian difokuskan pada besaran jumlah nilai Laporan Kinerja yang dicapai; c. Penilaian kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut: 1. Sangat Baik, apabila pegawai memiliki nilai 91 ke atas; 2. Baik, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 76 – 90; 3. Cukup, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 61 – 75; 4. Kurang, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka 51 – 60; dan 5. Buruk, apabila pegawai memiliki nilai dengan angka dibawah 50 3. Catatan Penilaian Kinerja dari atasan Catatan Penilaian Kinerja adalah catatan penilaian kinerja baik PNS atau PPNPN yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari atasan langsung berdasarkan observasi kinerja pegawai selama periode satu bulan penilaian. Mei 2023 (ASN) Rasdiana Zasilia (PPNPN) Dimas Bagus Raditio April 2023 (ASN) Joni Anwar (PPNPN) Ratna Ajeng Kartikasari VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 71

GALERY Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Apel Pagi dalam rangka Halalbihalal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Apel Pagi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen. PPKTrans). Halalbihalal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 72 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Apel Pagi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Rakornas Ketransmigrasian Tahun 2023. dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen. PPKTrans). Rakornas Ketransmigrasian Tahun 2023. Rakornas Ketransmigrasian Tahun 2023. Pameran SIBARDUKTRANS pada Kegiatan Rakornas Ketransmigrasian Tahun 2023. VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 73

GALERY Rakornas Ketransmigrasian Tahun 2023. Rakornas Ketransmigrasian Tahun 2023. Pameran SIPUKAT pada Kegiatan Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIV di Bandar Lampung. Pendampingan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PPKTrans. Pendampingan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PPKTrans. 74 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen PPKTrans. Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT). Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT). Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP). VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 75

KEMITRAAN KONTRIBUSI KEMENDESA PDTT DALAM MENDUKUNG KEGIATAN USAHA HULU MIGAS S ebagai negara penghasil sekaligus konsumen minyak dan gas (migas), Indonesia berada pada posisi cukup dinamis dalam aspek ketersediaan energi. Hal ini mengingat tingkat konsumsi energi yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar kegiatan usaha hulu migas yang meliputi eksplorasi, pengembangan lapangan dan produksi migas berjalan lancar. Oleh karena itu, guna menjaga ketahanan energi nasional, Pemerintah telah membentuk Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan usaha hulu migas. SKK Migas menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2/2022 tanggal 13 Januari 2022. PT Medco E & P Indonesia (Medco E&P) merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berperan sebagai pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di lapangan sesuai dengan Wilayah Kerja yang telah ditetapkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 77 K/90/ MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada 2022, SKK Migas bersama Medco E&P melaksanakan kegiatan usaha hulu migas, salah satu di antaranya adalah pembangunan infrastruktur Right of Way (RoW)/Jalur Pipa Gas dari Lapangan Nowera ke Stasiun Koneng yang berada di area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penyediaan lahan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh kegiatan usaha hulu migas. Sebagian besar proyek migas berlokasi di pedalaman wilayah dengan beragam status kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak pengelolaan, hak pakai, atau tanah adat. Pada umumnya, penyelesaian hak atas tanah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik tanah, masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan institusi lain seperti kementerian dan lembaga. Perolehan lahan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dapat dikategorikan pada perolehan lahan untuk kepentingan umum yang memerlukan proses dan tata waktu sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mengingat investasinya bersifat padat modal (capital intensive) dan tata waktu menjadi sangat penting untuk memastikan tingkat keekonomiannya tercapai. SKK Migas bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah turut serta mendukung percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur RoW Jalur Pipa Gas dari Lapangan Nowera ke Stasiun Koneng, Dukungan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan penting dalam memfasilitasi proses pengembalian sebagian tanah Hak Pengelolaan Transmigrasi agar dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur RoW jalur pipa gas. Berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur RoW Jalur Pipa Gas dari Lapangan Nowera ke Stasiun Koneng telah berjalan dengan lancar. Hal ini sejalan dengan semangat Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan produksi migas nasional, sesuai Instruksi Presiden Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. n Dept. Land & Forestry Matters Onshore – PT Medco E & P Indonesia Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 November 2022. Rapat Koordinasi dan Konsultasi 31 Mei 2022 76 VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023

________Dan Brown Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. ________Dan Brown DAFTAR NAMA PENULIS MAJALAH TRANSPOLITAN DITJEN PPKTrans VOLUME II | EDISI 1 | JUNI 2023 NO NAMA JABATAN 1 Ir. Danton Ginting Munthe, M.M. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2 Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 3 Dr. Supriadi, M.Si. Direktur Pelayanan Investasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PEI) 4 Wawan Gunawan, S.T., MMSI. Perencana Ahli Madya Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 5 Siti Istiqomah, S.Pt., M.AP. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 6 Andy Aryawan, S.T., M.Sc. Perencana Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Setditjen PPKTrans) 7 Kristina Andriani, S.Si., M.E. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 8 Emilla Melati, S.T., M.T. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 9 Muchamad Taufiq, S.Pt, M.A.P Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 10 Purna Anayanti, S.T., M.M. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP) 11 Yugo Hermawan, S.Kom Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) 12 Andie Sadhuputri, S.P., M.S.E. Perencana Ahli Muda Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PEI) 13 Yusuf Anugerah Putrandaru, S.T. Penelaah Data Sumber Daya Alam Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (Dit. P2KT) 14 Adhitya Abdul Aziez Alhakim, S.P. Analis Kawasan Transmigrasi Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 15 Nandita Nur Rahma, S.P.W.K. Analis Kawasan Transmigrasi Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 16 Maria Yosephine Apryanti, S.P Analis Kawasan Transmigrasi Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 17 Beatrix Thesha Sabathini, S.P.W.K Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) 18 Rosalia Amara Puspita, S.T. Analis Lingkungan Hidup Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT) 19 Palito Tasoka, S.T. Analis Pelayanan Sosial Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 20 Febti Ayu Arius, A.Md Pranata Kearsipan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) 21 Jentanu Sholehudin, A.Md.Ak Pengolah Data dan Informasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKT) 22 Emi Fariqoh, S.E Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PEI) 23 Munfa’ati, S.Tr.P. PPNPN Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dit. PKTrans) 24 Fatkhurohman, S.Sos PPNPN Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Dit. PSP dan PSKP)

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 082261002045 (Adm Sipukat) ditjenppktrans.kemendes Sipukat.kemendesa Sipukat Transmigrasi @DitjenPPKTrans sipukat.kemendesa.go.id