Direktorat Update VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
ISSN 2963-7732
MENGAWAL 12 TAHUN
REFORMASI BIROKRASI Laporan Utama
Direktorat Update PENCETAK PRODUK
IKONIK GLOBAL INDONESIA
MEMBANGUN SISTEM
MANAJEMEN DATA Insight
TERINTEGRASI
TRANSMIGRASI
Fokus SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN
MODEL PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
SDM MILENIAL PROGRAM
TRANSMIGRASI DALAM
MENGATASI KRISIS PANGAN
WIRAUSAHA DESA
BERBASIS EMPAT PILAR
SALAM REDAKSI
FOTO: DOK KEMENDES PDTT
Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., M.T.
Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Salam Transpolitan, 1950-an bahkan jauh semasa penjajahan kini aplikasi tersebut diperbarui seiring
kolonial, yaitu memindahkan penduduk dengan perubahan Direktorat yang
Gotong Royong yang merupakan dari pulau Jawa untuk pemenuhan mengawalnya yaitu Direktorat Penataan
kearifan lokal dalam budaya kebutuhan tenaga kerja di perkebunan Persebaran Penduduk, Direktorat Jenderal
masyarakat Indonesia di luar Jawa, terus dikembangkan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
telah melahirkan sebuah konsep sebagai Kawasan produktif sebagai Permukiman Transmigrasi. Untuk
pembangunan ekonomi masyarakat penangkal krisis pangan. Di wilayah menyempurnakan aplikasi dengan
yang mendunia. Skema berlabel Global transmigrasi inilah Ketahanan Pangan salah satunya menambahkan menu
Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur dibangun karena lahan dan kondisi pendaftaran online bagi masyarakat yang
telah membawa Usaha Mikro, Kecil, tanah yang sangat memungkinkan untuk berminat untuk melakukan transmigrasi.
dan Menengah (UMKM) dari pedesaan memproduksi bahan makanan yang akan Sibarduktrans merupakan singkatan dari
di Indonesia berhasil menerobos pasar mampu memenuhi kebutuhan seluruh Sistem Penataan Persebaran Penduduk
global. masyarakat Indonesia. Ulasan mengenai Transmigrasi yang dikembangkan mulai
ketahanan pangan juga menjadi salah tahun 2018.
TRANSPOLITAN edisi kedua tahun satu bahasan dalam TRANSPOLITAN edisi
ini mengangkat empat pilar wirausaha kali ini. Sobat Transpolitan,
UMKM yang menggunakan konsep G2R
Tetrapreneur dalam Laporan Utamanya. Pembaca Budiman, Bukan hanya aplikasi online, kaum
milenial juga kini menjadi porsi perhatian
Adalah seorang Dosen Fakultas Sejalan dengan era digitalisasi yang yang akan dikembangkan dalam program
Ekonomika dan Bisnis Rika Fatimah kini mau tidak mau harus dijalankan transmigrasi dan masih banyak cerita
berhasil mengangkat konsep ini dan dalam semua lini kehidupan, Transmigrasi menarik lain dari berbagai kegiatan
telah melahirkan produk berikon global juga melakukan hal yang sama. Teknologi yang telah dilaksanakan baik oleh
dari desa-desa di Daerah Istimewa digital digunakan dalam pelaksanaan Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Yogyakarta untuk masuk ke dalam pasar program transmigrasi. Sebuah aplikasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Internasional. Tim Redaksi TRANSPOLITAN dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi maupun oleh Kementerian Desa,
menyajikan cuplikan wawancaranya Penataan Persebaran Penduduk di Pembangunan Daerah Tertinggal,
untuk para pembaca. Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal dan Transmigrasi dalam edisi kali ini.
Pembangunan dan Pengembangan Semoga apa yang disajikan Majalah
Transmigrasi yang merupakan Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT, Ditjen TRANSPOLITAN kali ini akan menjadi
program sangat tua yang diusung untuk PPKT) yaitu Sibarduktrans yang awalnya pengetahuan tambahan yang bermanfaat
melakukan persebaran penduduk agar hanya menyajikan data transmigran, bagi kita semua. Selamat membaca. n
merata di seluruh Indonesia pada tahun
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 3
DAFTAR ISI Lokasi: SP. Rano, Kabupaten ULASAN 7
Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
DIREKTORAT UPDATE’S Foto: Panca Okta Hutabrina TRANSMIGRASI 24
KINI DAN NANTI 26
NEWS
KEMENDES PDTT – BPIP RI
INISIASI DESA BERDIKARI
MAKMUR KARENA JAMUR
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT 8 LAPORAN UTAMA 29
10 31
MENGAWAL 12 TAHUN 14 GLOBAL GOTONG ROYONG (G2R) TETRAPRENEUR 32
REFORMASI BIROKRASI 16 34
WIRAUSAHA DESA BERBASIS 36
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN EMPAT PILAR
KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) BUKAN SEMATA MENCARI
KEUNTUNGAN
MENYIAPKAN TANAH 4 TAHAP G2R TETRAPRENEUR
PENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN RANO, LOKASI TRANSMIGRASI
PANGAN NASIONAL PENGEMBANGAN KOPI ARABIKA
SEMANGKA DAN MELON
DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN BERSERTIFIKAT PRIMA 3
TRANSMIGRASI (PKT)
MEMBANGUN SISTEM
MANAJEMEN DATA TERINTEGRASI
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT)
WAJAH BARU SIBARDUKTRANS
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN
PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP)
BREAKTHROUGH
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
TRANSMIGRASI 18
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN 22
TRANSMIGRASI (PKTRANS)
MENGEMBANGKAN DAYA TARIK
TRANSPOLITAN BAGI TSM MILENIAL
PENCETAK PRODUK IKONIK 38
GLOBAL INDONESIA
4 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
INSIGHT Pengarah
Rajumber Prihatin
TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN Pemimpin Redaksi
PERDESAAN 40 R. Bambang Widyatmiko
TRANSFORMASI TRANSMIGRASI 45 Dewan Redaksi
DALAM MENDUKUNG SDGS DESA Sigit Mustofa Nurudin
Nirwan Ahmad Helmi
KEBERPIHAKAN PEMERINTAH KEMBANGKAN 46
KAWASAN TRANSMIGRASI Anto Pribadi
H. Rosyid
ATASI BANJIR, SUKSESKAN 50
PRODUKSI PANGAN DI KAWASAN Redaksi
DADAHUP - LAMUNTI Eka Putri Kusumawardani
BEST EMPLOYEE FOR THE MONTH 53 Wawan Gunawan
Yuyu Wahyudin
GA LERY 54 Diah Eka Poespaningroem
Nuzul Fitriawaty Basri
FOKUS Mamik Riyadi
MODEL PEMBERDAYAAN SDM MILENIAL PROGRAM Indri Lestari
TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN 56 Rossy Rosmijaty
Andy Aryawan
KEMITRAAN 64 Moh. Karfan Thaib
CREATING SHARED VALUE Zarotunisak
AGRIBISNIS KAWASAN TRANSMIGRASI Titin Kurniati
OPINI 66 Marhadi
Agus Haryanto
BERPIKIR SPESIFIK : Ridwan Kurniadi
IMPLEMENTASI MODEL TSTP Monang Putra Dinata Sinaga
DI KAWASAN TRANSMIGRASI Muhammad Irfan Hidayat
Hendra Prasetyawan
FEATURES
Sinta Utami
BEKAL SEBELUM MENAPAK LOKASI Melisa Oktarina Bawamenewi
TRANSMIGRASI 68
Panca Okta Hutabrina
Fidian Ernawati
Peggy Indra Pertiwi
Angga Patria Adiwisesa
Laga Chrisdhidaya
Widha Lovendrianti
Ratna Widya Lestari
Cintya Amanda Ningrum
Jl. TMP. Kalibata No.17,
Pancoran, Jakarta Selatan
SIMPEL DAN AUTENTIK, DISUKAI MILENIAL 72
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 5
ULASAN
Ir. Rajumber Prihatin, M.Si.
PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
6 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
TRANSMIGRASI
KINI DAN NANTI
Program transmigrasi yang telah dijalankan di Indonesia sejak zaman kolonial
sempat memunculkan pertanyaan apakah masih relevan dengan situasi sekarang ini.
Namun keseriusan pemerintahan Republik Indonesia dalam mengawal program yang
awalnya dilaksanakan untuk pemerataan persebaran penduduk di seluruh wilayah
Indonesia itu, kini menunjukkan prestasinya.
T ransmigrasi yang telah dimulai yang menjadi fokus pengembangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50
sejak era kolonial sebagai pertumbuhan ekonomi baru itulah Tahun 2018, di bawah payung UU No. 29
upaya pemenuhan kebutuhan harapan keberlangsungan ketahanan Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Hasil
pekerja perkebunan di luar pulau Jawa, pangan digantungkan. kerja bersama dalam pemajuan kawasan
kini telah dapat di nikmati hasilnya. transmigrasi ini akan mendukung upaya
Transmigrasi yang terus dikembangkan Stigma yang tercipta pada masa lalu, pengurangan disparitas antar wilayah
oleh pemerintah Indonesia dari tujuan transmigrasi adalah program marjinal alias sehingga dapat dikurangi signifikan.
utamanya yaitu mengacu kepada pinggiran terpatahkan. Sebagian pendapat
definisi transmigrasi dalam Undang- mengatakan transmigrasi memindahkan Terkait penyelesaian tunggakan
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang masyarakat miskin dari wilayah padat pun masalah tanah yang belum dimiliki
Ketransmigrasian bahwa transmigrasi sirna seiring munculnya kisah-kisah sukses transmigran, atau tanah transmigran yang
adalah perpindahan penduduk secara transmigran yang berhasil menaklukkan belum dilegalisasi haknya dipercepat
sukarela dalam wilayah NKRI untuk keganasan hutan di permukiman barunya. melalui program reforma agraria. Presiden
meningkatkan kesejahteraan dan Jokowi mengarahkan agar penyelesaian
menetap di Wilayah Pengembangan Kini transmigrasi telah masalah sertifikat tanah transmigrasi
Transmigrasi (WPT) atau Lokasi bertransformasi. Presiden Jokowi, sebagai bagian dari reforma agraria.
Pemukiman Transmigrasi (LPT). Kini telah sejak 2015 telah menempatkan urusan
melebihi tujuan utamanya tersebut. transmigrasi sebagai bagian dari urusan Tak kurang konsep kawasan kota
di Kementerian Desa, Pembangunan transmigrasi (transpolitan) terus didorong
Dengan program pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
pengembangan Kawasan transmigrasi Menunjukkan bahwa pemerintah saat ini Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai
yang konsisten dilaksanakan, muncul mementingkan pembangunan ekonomi perwujudan pertumbuhan potensi lokal
desa-desa dan kota-kota baru sebagai di kawasan transmigrasi sebagai prioritas dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan
pusat pertumbuhan ekonomi. Program yang dapat memeratakan pembangunan. demikian, transformasi transmigrasi ini
transmigrasi telah menunjang telah membawa pemikiran baru dalam
pembangunan daerah melalui Kementerian Desa, Pembangunan pembangunan nasional, khususnya
pembangunan desa – desa baru. Sekitar Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam konteks pembangunan manusia
3000–an unit permukiman transmigrasi memiliki rencana strategis sebanyak 152 Indonesia. Transmigrasi melakukan
(UPT) dengan berbagai infrastruktur kawasan transmigrasi menjadi target kontribusinya pada pengembangan
yang sudah terbangun, 945 diantaranya revitalisasi tahun 2020-2024. Revitalisasi wilayah yang lebih adil. Isu disparitas
telah berkembang menjadi desa baru ini bertujuan menciptakan titik-titik antar-wilayah yang memicu kesenjangan
(Pusdatintrans dan P4Trans, 2009 dalam pertumbuhan baru, pembangunan sosial dan ketidakadilan dapat dikikis.
Rustiadi et.al.). infrastruktur dan penyediaan sarana pasca
panen. Merujuk Peraturan Presiden Nomor Transformasi transmigrasi
Desa – desa baru eks lokasi di 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan menjadi cermin membaiknya strategi
Kawasan-kawasan transmigrasi yang Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, pembangunan di Indonesia. Kementerian
ada kini juga menjadi kawasan andalan revitalisasi kawasan transmigrasi harus Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal,
dalam program ketahanan pangan melibatkan lintas kementerian/lembaga dan Transmigrasi didukung oleh
nasional (food estate). Salah satunya, terkait secara sinergis. kementerian dan lembaga terkait
program strategis nasional food estate lainnya juga para gubernur dan bupati
dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Kolaborasi kementerian dan lembaga saling berkolaborasi dalam memajukan
Tengah tepatnya Kawasan Lamunti dengan pemerintah daerah serta dukungan transmigrasi yang akan menentukan
Dadahup Kabupaten Kapuas merupakan dari kekuatan produktif masyarakat harus wajah transmigrasi ke depan. Kemajuan
rencana program pemerintah pusat tahun berujung pada peningkatan produktivitas kawasan transmigrasi dan kian
2020-2024 yang dilaksanakan di lahan dan pemerataan yang berkeadilan. sejahteranya transmigran menjadi tolok
eks PLG sejuta hektare (ha). Dari Kawasan Kolaborasi ini hendaknya diwadahi secara ukur penting keberhasilan pembangunan
lebih kuat dalam koordinasi dan integrasi yang dicita-citakan. n
penyelenggaraan transmigrasi seperti
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 7
DIREKTORAT UPDATE’S
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKT
MENGAWAL 12 TAHUN
REFORMASI BIROKRASI
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Ditjen PPKT dan Tim Asesor Ditjen PPKT di dampingi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat III,
Inspektorat Jenderal KDPDTT, melaksanakan diskusi Rencana Aksi dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen PPKT.
B erbicara tentang Reformasi Birokrasi 2024. Regulasi ini merupakan acuan bagi Pemerintah. Tidak terkecuali terkait
(RB), setidaknya pelaksanaannya Kementerian/Lembaga dalam Menyusun dengan pelaksanaan RB. Adanya
sudah berjalan selama 12 tahun bila Road Map di internal masing-masing KepDirjen PPKT No. 43 Tahun 2022
ditilik dari turunnya Perpres No. 81 Tahun termasuk menjalankan program terkait tentang Tim Pelaksana RB dan KepDirjen
2010 tentang Grand Design Reformasi yang mendukung pelaksanaan RB. PPKT No.44 Tahun 2022 tentang Tim
Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Asesor PMPRB (Penilaian Mandiri
tataran operasional memerlukan adanya Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes Pelaksanaan RB) merupakan landasan
sebuah Road Map yang ditetapkan setiap PDTT) juga telah menindaklanjuti pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen
5 Tahun sekali. Tulisan ini akan mengulas hal tersebut dengan dikeluarkannya PPKTrans. Jajaran Ditjen PPKT telah selesai
tentang pelaksanaan RB khususnya KepMendesaPDTT No. 114 Tahun 2021 melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RB
di lingkungan Direktorat Jenderal tentang Road Map RB Kemendesa Tahun 2022 oleh Tim dari KemenPAN-RB
Pembangunan dan Pengembangan Tahun 2020-2024. Bagaimana dengan pada akhir Agustus 2022.
Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT). pelaksanaan RB di Ditjen PPKT?
Nilai PMPRB Ditjen PPKTrans Tahun
MenPAN-RB kemudian menerbitkan Regulasi merupakan hal penting 2022 berdasarkan hasil evaluasi TPI
PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020 dan mendasar sebagai landasan bagi sebesar 31.25 (86,08%). Angka ini sudah
tentang Road Map RB pada Tahun 2020- pelaksanaan kegiatan di lingkungan menunjukkan peningkatan dari Tahun
8 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
2021 yang sebesar 30,48 (83,94%). tersebut dengan melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil rekomendasi
Adapun pembahasan mengenai 8 internal dan menghasilkan 319 standar laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP Tahun
Area Perubahan yang telah dilakukan operasional prosedur (SOP) Unit Teknis 2021.
sebagaimana berikut: dan 89 SOP Sekretariat. SOP ini menjadi
penting sehingga kualitas layanan dan Penguatan Pengawasan
Manajemen Perubahan keterbukaan informasi publik tetap
terjaga. Aplikasi yang dikembangkan Direktorat Perencanaan Perwujudan
Jajaran Tim PMPRB Ditjen telah dengan kerja sama dengan Pusdatin Kawasan Transmigrasi tahun 2022 telah
melakukan diskusi tentang Rencana BPI juga terus dilakukan pengkinian mengusulkan dan melakukan upaya
Aksi dan Rencana Kerja Tahunan. data sehingga tetap sesuai dengan pembangunan unit kerja zona integritas
Output dari rencana tersebut juga telah perkembangan yang ada. menuju WBK di lingkungan Ditjen PPKT.
dilakukan sosialisasi baik melalui media Peta benturan kepentingan juga telah
online, banner, maupun buku saku RB. Penataan Sistem Manajemen SDM disusun dan dilaporkan secara rutin
Penerbitan KepDirjen PPKT Tahun 45 kepada unit terkait.
Tahun 2022 tentang Penetapan Agen Penetapan kinerja individu bagi
Perubahan (AP) Ditjen telah berhasil seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Peningkatan Kualitas Pelayanan
menetapkan Agen Perubahan sebanyak PPKT dilakukan melalui penyusunan Publik
12 orang. Tersedianya Pojok RB sebagai Matriks Peran Hasil (MPH) sebagai acuan
Forum Diskusi antar Agen Perubahan dalam penyusunan SKP Tahunan. Hal Sampai dengan Semester I Tahun
telah dimanfaatkan dengan baik. Inovasi ini penting untuk memastikan adanya 2022 telah dilakukan survey sebanyak
yang disampaikan oleh masing-masing hubungan kausalitas antara kinerja 2 kali dan telah dilakukan tindak lanjut
AP memiliki karakteristik yang berbeda individu dengan kinerja level struktural di atas hasil survey berupa pemberian
namun dengan tujuan yang sama untuk atasnya. Hal tersebut pada akhirnya akan fasilitasi produk ke layanan e-commerce.
perubahan budaya kerja di lingkungan berdampak positif terhadap peningkatan 26 permasalahan pertanahan juga telah
Ditjen menuju perubahan yang lebih baik. kinerja organisasi. Pegawai teladan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.
kategori Aparat Sipil Negara (ASN) dan Inovasi pendaftaran calon transmigran
Deregulasi Kebijakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri juga telah dicoba difasilitasi dengan
(PPNPN) juga juga telah dilakukan seleksi pembuatan aplikasi Sibarduktrans. Hal
Matriks Identifikasi penyusunan tiap bulannya. ini dengan tujuan untuk terus melakukan
peraturan perundang-undangan peningakatan kualitas publik yang ada.
bidang ketransmigrasian telah disusun. Penguatan Akuntabilitas
Sejumlah 140 Keputusan Dirjen, 1 Naskah Pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen
Kesepahaman Bersama, 9 Perjanjian Kerja Pimpinan Unit Kerja secara aktif PPKT pada 8 Area Perubahan tersebut
Sama dan 40 Petunjuk Teknis Operasional terlibat dalam berbagai pembahasan bukan hanya dilakukan oleh Tim PMPRB
Kegiatan (PTOK) merupakan capaian mengenai percepatan serta pemantauan saja namun juga dengan melibatkan
regulasi di Tahun 2022. Harmonisasi antar program/kinerja organisasi. Laporan komitmen pimpinan, proses internalisasi
regulasi juga telah dipetakan sehingga kinerja unit kerja juga disampaikan secara RB dan keterlibatan aktif semua pegawai.
regulasi yang dihasilkan memang berkala melalui penyusunan Laporan Capaian RB tidak akan diperoleh dengan
merupakan regulasi yang dibutuhkan Bulanan. Bimbingan Teknis (Bimtek) maksimal bila tidak melibatkan semua
oleh Unit Kerja dan tetap selaras dengan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pihak. Perubahan budaya kerja sebagai
regulasi lainnya. Instansi pemerintah (e-SAKIP) juga telah salah satu tujuan penting dari RB niscaya
dilaksanakan yang melibatkan semua tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kerja
Penataan dan Penguatan unit kerja yang ada, termasuk melakukan keras dan kolaborasi bersama.
Organisasi
n Andy Aryawan
Ditjen PPKT terlibat aktif dalam
pembahasan perubahan Permen Desa
PDTT No. 16 Tahun 2020 tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok
Jabatan Fungsional. Pembahasan di level
Kementerian ini diharapkan agar pola
hubungan dan koordinasi antar kelompok
jabatan fungsional dengan JPT hasil dari
penyederhanaan birokrasi bisa lebih
optimal.
Penataan Tata Laksana
Permendesa No.2 Tahun 2022
tentang Proses Bisnis Kementerian Desa
PDTT telah ditetapkan. Ditjen PPKT
telah menindaklanjuti proses bisnis
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 9
DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN
KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT)
MENYIAPKAN TANAH
PENDUKUNG PROGRAM
KETAHANAN PANGAN
NASIONAL
Penyiapan tanah permukiman merupakan salah satu
penentu dari kesuksesan pelaksanaan transmigrasi
secara keseluruhan, sebab tanah yang dibangun
akan menjadi sumber kehidupan warga transmigrant
selama mereka menempati lahan tersebut.
S alah satu upaya dalam sumber kehidupan warga transmigran
menyediakan sumber daya selama mereka menempati lahan
manusia di Provinsi Kalimantan tersebut. Pembangunan permukiman
Tengah untuk Program Ketahanan transmigrasi yang berkualitas harus
Pangan yaitu melalui program dilengkapi dukungan aspek legal
transmigrasi. Program transmigrasi pertanahan yang memenuhi kriteria
diharapkan dapat menciptakan clear and clean (2C) yaitu lokasi
keseimbangan persebaran sumber tersebut harus jelas letak, luas dan
daya manusia handal yang mampu batasnya, bebas dari kepemilikan
mengelola lahan nonproduktif pihak lain juga mempunyai status
menjadi lahan produktif secara yang jelas serta faktor 3L yaitu layak
merata. Transmigrasi tidak hanya huni, layak usaha, layak berkembang.
mampu menyediakan kebutuhan
akan sumberdaya manusia, tetapi Sesuai yang diamanatkan dalam
juga mampu menciptakan lapangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
pekerjaan baru, sehingga dapat 1997 sebagaimana telah diubah
menunjang kesejahteraan ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 29
masyarakat sekitar. Tahun 2009 tentang ketransmigrasian,
dalam pasal 24 ayat 3 disebutkan
Bagian mata rantai kegiatan bahwa tanah yang diperuntukkan bagi
yang cukup penting dari keseluruhan transmigran diberikan dengan status
proses penyelenggaraan transmigrasi hak milik, sehingga warga transmigran
yaitu pencadangan tanah untuk berhak menerima sertipikat hak milik
permukiman. Penyiapan tanah atas tanah berupa sertipikat lahan
permukiman merupakan salah satu pekarangan dan lahan usaha.
penentu dari kesuksesan pelaksanaan
transmigrasi secara keseluruhan, sebab Pencadangan tanah transmigrasi
tanah yang dibangun akan menjadi untuk Program Ketahanan Pangan
diharapkan tepat sasaran, artinya
10 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
lahan tersebut merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya kewenangan untuk menyelenggarakan
potensial secara fisik dan memenuhi untuk memenuhi kebutuhan pangan. kegiatan transmigrasi menurunkan
kriteria aspek legal pertanahan. Pemerintah Daerah dalam hal ini personel dari Direktorat Perencanaan
Guna mendukung terciptanya tertib khususnya daerah – daerah yang memiliki Perwujudan Kawasan Transmigrasi
pertanahan transmigrasi untuk potensi kerawanan pangan, perlu dibawah koordinasi Direktur Jenderal
mendukung Program Ketahanan Pangan, secara aktif untuk mengajukan program Pembangunan dan Pengembangan
maka perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi transmigrasi kepada Pemerintah Pusat, Kawasan Transmigrasi bersama Dinas
Pencadangan Tanah oleh Direktorat agar persebaran penduduk merata dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial
Perencanaan Perwujudan Kawasan meminimalisir kurangnya lahan untuk Kabupaten Kapuas turun ke lapangan
Transmigrasi dibawah Direktorat Jenderal menyediakan pangan bagi penduduknya. untuk mengecek kondisi fisik dan
Pembangunan dan Pengembangan legalitas tanah yang diusulkan. Personel
Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Salah satu program ketahanan yang turun ke lapangan harus benar-
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan pangan dilaksanakan di Desa Dadahup benar cermat dan teliti dalam menilai
Transmigrasi. yang merupakan salah satu desa tanah yang akan diusulkan dari segi aspek
yang berada di Kecamatan Dadahup, legalitas tanahnya, untuk meminimalisir
Program transmigrasi telah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan masalah pertanahan yang bisa terjadi di
menunjang pembangunan daerah Tengah. Des aini memiliki luas wilayah masa yang akan datang.
melalui pembangunan desa – desa baru. 17.364 Hektare (Ha). Jarak Desa Dadahup
Sekitar 3000 – an unit permukiman ke Ibu Kota Kabupaten Kapuas yaitu Survey lapangan dilakukan sebagai
transmigrasi (UPT) dengan berbagai sejauh 48 Kilometer, sedangkan ke Ibu langkah awal untuk mengetahui kondisi
infrastruktur yang sudah terbangun, 945 Kota Provinsi Kalimantan Tengah sejauh aspek-aspek penting dalam mengevaluasi
di antaranya telah berkembang menjadi 190 Kilometer. Akses jalan menuju potensi tanah yang diusulkan daerah
desa baru (Pusdatintrans dan P4Trans, Desa Dadahup dari Ibu Kota Kabupaten untuk calon lokasi transmigrasi, baik
2009 dalam Rustiadi et.al.). Desa – desa Kapuas yaitu melalui jalan Provinsi dari sisi aspek legal maupun kondisi fisik
baru eks lokasi. dengan kondisi jalan aspal yang cukup lapangan. Kegiatan survey lapangan
baik. Berdasarkan Data Penduduk Desa dibagi menjadi tiga (3) kegiatan,
Seiring pertambahan jumlah Dadahup Tahun 2020, jumlah penduduk yaitu 1) pengukuran batas keliling
penduduk di Indonesia, kian hari Desa Dadahup sebanyak 3.128 jiwa area pencadangan yang diusulkan; 2)
kebutuhan pangan dan lahan semakin dari 1.002 kepala keluarga (KK) dengan pengamatan kondisi lapangan melalui
meningkat. Pusat Ketersediaan dan rincian yaitu jumlah penduduk laki – laki foto udara dengan menggunakan
Kerawanan Pangan Kementerian yaitu 1.642 jiwa dan jumlah penduduk pesawat udara tanpa awak (drone); dan
Pertanian mencatat 100 kabupaten dari perempuan yaitu 1.486 jiwa. Adapun 3) pengumpulan data pendukung dan
349 kabupaten di Indonesia berpotensi menurut kriteria ekonomi, jumlah informasi lainnya yang berkaitan dengan
rawan pangan. Daerah – daerah tersebut penduduk miskin di Desa Dadahup terdiri kegiatan.
memiliki kebutuhan pangan tinggi dari 1.059 yaitu jumlah penduduk laki –
tetapi memiliki keterbatasan dukungan laki yaitu 487 jiwa; dan jumlah penduduk Pengukuran batas keliling area
penanaman tanaman pangan dan perempuan yaitu 572 jiwa. pencadangan tanah yaitu dengan
rendahnya aksesibilitas masyarakat menggunakan Global Positioning System
terhadap pangan. Kompetisi dalam Proses sebelum penetapan (GPS). Hasil pengukuran GPS yaitu berupa
pencadangan area transmigrasi di Desa koordinat batas keliling area pencadangan
pemanfaatan lahan seperti alih Dadahup oleh Bupati Kabupaten Kapuas tanah yang diserahkan, penggunaan
fungsi lahan pertanian untuk harus melalui beberapa prosedur. Area lahan pada titik koordinat yang disurvey,
penggunaan lahan non yang dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi serta status hak pada titik koordinat
pertanian semakin menambah transmigrasi harus memenuhi kriteria tanah yang disurvey. Pengamatan kondisi
daftar permasalahan dalam clear and clean (2C) yaitu lokasi tersebut lapangan melalui foto udara dengan
harus jelas letak, luas dan batasnya, drone menghasilkan foto kenampakan
mewujudkan ketahanan pangan. bebas dari kepemilikan pihak lain juga kondisi fisik tutupan lahan keseluruhan
Semakin sempitnya luas lahan pertanian, mempunyai status yang jelas serta sesuai keadaan eksisting yang kemudian
maka akan menghambat terjadinya faktor 3L yaitu layak huni, layak usaha, diolah menjadi citra. Hasil pengukuran
peningkatan kapasitas produksi pangan. layak berkembang. Kementerian Desa, GPS kemudian ditampalkan dengan
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan citra hasil drone, lalu diolah dengan
Upaya untuk meningkatkan Transmigrasi dalam hal ini yang memiliki menggunakan analisis spasial sehingga
ketahanan pangan masyarakat yaitu
melalui pemanfaatan sumber daya yang
tersedia maupun yang dapat disediakan
lingkungannya. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan
ketahanan pangan yaitu melalui program
transmigrasi. Program transmigrasi
dalam pelaksanaannya sejauh ini
menunjukkan banyak fakta positif
dalam sisi tujuan demografis maupun
non demografis. Program Transmigrasi
mampu menyediakan lahan yang
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 11
menghasilkan peta hasil pengukuran Perencanaan Program program ketahanan pangan. Sambutan
lapangan. Peta hasil pengukuran lapangan positif masyarakat terhadap 2 program
kemudian disampaikan kepada warga Berdasarkan informasi dari Dinas tersebut kemudian menghasilkan Berita
pemilik tanah yang akan diserahkan untuk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Acara Penyerahan Tanah bermaterai dari
menunjuk batas – batas kepemilikan Kabupaten Kapuas, bahwa ada data masing – masing warga pemilik tanah di
lahannya, sehingga data yang dihasilkan penyerahan tanah yang dibuktikan dengan area yang diusulkan.
tepat dan terukur. Hasil penunjukkan surat pernyataan penyerahan tanah oleh
batas kepemilikan oleh warga, kemudian masing-masing warga di Desa Dadahup Penyerahan tanah oleh warga melalui
diolah kembali secara spasial sehingga pada Bulan Februari 2021 dengan total Berita Acara Penyerahan disaksikan oleh
menghasilkan peta potensi pencadangan penyerahan seluas 150 Hektar yang Kepala Desa dan Perangkat Desa Dadahup,
tanah. terdiri dari 7 orang yang menguasai tanah serta seluruh warga desa pemilik tanah
calon lokasi transmigrasi Desa Dadahup. di calon lokasi transmigrasi. Berita Acara
Peta potensi pencadangan tanah Personil dari Direktorat Perencanaan Penyerahan Tanah juga dilengkapi dengan
menunjukkan batas kepemilikan lahan Perwujudan Kawasan Transmigrasi data identitas warga pemilik tanah
warga secara terukur dan tepat. Informasi bersama dinas terkait melakukan rapat berupa fotocopy KTP/KK. Luasan tanah
yang ditampilkan dalam peta juga sudah musyawarah bersama dengan masyarakat yang diserahkan oleh warga selanjutnya
termuat kondisi tutupan lahan (citra Desa Dadahup terkait kesediaannya diidentifikasi dan diukur di lapangan
hasil drone) serta informasi dasar berupa mengikuti program transmigrasi. Pada untuk menghasilkan Peta Potensi Calon
sungai dan jalan. Peta tersebut kemudian rapat musyawarah, masyarakat diberikan Area Transmigrasi. Kegiatan identifikasi
dilengkapi dengan data pendukung kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pengukuran didampingi oleh warga
berupa hasil musyawarah dengan dan pendapat mereka terkait program yang memiliki lahan, perangkat desa,
warga berupa Berita Acara Penyerahan transmigrasi dan ketahanan pangan. dan dinas terkait. Hasil dari identifikasi
Tanah oleh warga yang disaksikan oleh Masyarakat Desa Dadahup menyambut dan pengukuran data di lapangan yaitu
Kepala Desa, Berita Acara Klarifikasi positif dan antusias dengan rencana a) terdapat tanah berstatus hak seluas ±
Lapangan, dan Profil Desa Dadahup, yang program pembangunan transmigrasi yang 37,41 Ha yang terdiri dari 29 bidang tanah;
selanjutnya disusun menjadi laporan. selanjutnya akan dikembangkan dalam b) ditemukan tanggul buatan eks kegiatan
pengembangan lahan gambut (PLG) di
lokasi yang diusulkan seluas ± 9,86 Ha; c)
ada 1 orang warga yang tidak bersedia
menyerahkan tanahnya yang seluas ±
14 Ha; serta d) ada penambahan jumlah
warga yang menyerahkan lahan, dari
semula hanya 7 orang, menjadi 13 orang
warga, sehingga luas potensi lahan yang
diperoleh dari hasil penyerahan tanah
oleh masyarakat Desa Dadahup menjadi ±
380,91 Ha.
Calon area yang dicadangkan untuk
transmigrasi tersebut berada di area eks
kegiatan pengembangan lahan gambut
(PLG). Kondisi topografi di calon area
pencadangan yaitu relatif datar, berada
di ketinggian kurang dari 500 meter di
atas permukaan laut (mdpl) dengan
kemiringan lereng antara 0 sampai 8%.
Kondisi geologi secara umum terbentuk
dari daratan endapan alluvial yang
merupakan endapan termuda dari
stratigrafi batuan di Kalimantan Tengah
terdiri dari pasir, lempung, gambut, dan
lumpur. Oleh karena itu, jenis tanah yang
ada di calon area pencadangan didominasi
oleh tanah alluvial yang berasal dari
endapan sungai dan gambut.
Kondisi iklim di Desa Dadahup
terdiri dari musim penghujan pada
bulan November hingga Maret, serta
musim kemarau pada bulan April hingga
Oktober (Kecamatan Dadahup dalam
12 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
UTM Zona 50s
Peta Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Lokasi Transmigrasi Dadahup
Angka Tahun 2018, BPS). Kondisi tutupan untuk pertanian dan perkebunan, serta resiko banjir bila terjadi hujan dengan
lahan di Desa Dadahup didominasi oleh potensi kebencanaan yang mungkin intensitas tinggi, serta resiko kebakaran
kebun campuran yang ditanam oleh terjadi di masa depan. hutan pada musim kemarau. Oleh sebab
warga berupa pohon karet, nangka, itu, perlu mengkaji kondisi morfometri
pisang, pohon galam, serta semak Kondisi calon lokasi transmigrasi dan hidrologi di wilayah gambut yang
belukar. Hasil pencermatan kondisi yang berada di daratan alluvial dan akan dijadikan lahan pertanian maupun
fisik lapangan menunjukkan bahwa gambut sehingga memerlukan perlakuan lahan permukiman transmigrasi. Kajian
perlu dilakukan kajian mengenai khusus dalam pemanfaatannya. Gambut mengenai Kesatuan Hidrologis Gambut
kemampuan dan kesesuaian lahan untuk memiliki karakteristik morfometri dan (KHG) juga diperlukan untuk mengetahui
lokasi penempatan calon permukiman hidrologi yang unik dan tidak bisa cara pengelolaan ketersediaan air yang
transmigrasi. Kemampuan dan kesesuaian hanya dilakukan pendekatan melalui bersifat lestari dan berkesinambungan
lahan yang dimaksud yaitu potensi interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk penduduk transmigran yang
lahan untuk dibangun permukiman dan (CSRT) ataupun Radar. Pemanfaatan akan menempati lokasi tersebut. n Yuyu
infrastruktur pendukung, potensi lahan lahan gambut sesuai dengan karakteristik
morfometrinya akan meminimalisir Wahyudin, Rini Birawaty, Siti Hasanah, Irawati
Daftar Pustaka Rustiadi dan Junaidi. 2011. Makalah dalam Rangka Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3
Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Tahun 1972 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok
FAO (Food and Agricultural Organization, 1992). Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Transmigrasi.
1996. Food Security and Food Assistance. FAO : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
http://www.fao.org/3/w2612e/w2612e13.htm. Indonesia. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan.
Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Pengurusan Suharyanto,Heri. 2011. Ketahanan Pangan. Jurnal
Pencadangan Tanah Transmigrasi Program Ketahanan Sosial Humaniora, Vol.4 No.2, November 2011. Yulia Rahma, et.al. 2019. Transformasi Kebijakan
Pangan di Calon Lokasi Transmigrasi Desa Dadahup Agraria dan Transmigrasi di Indonesia. Penerbit
Kecamatan Dadahup dan Desa Palingkau Sejahtera Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
(Eks. UPT SP.3 Palingkau) Kecamatan Kapuas 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang
Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian.
Tengah. 2021.
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 13
DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI (PKT)
MEMBANGUN SISTEM
MANAJEMEN DATA TERINTEGRASI
P enyelenggaraan Pembangunan manajemen data dan informasi Koordinator dan beberapa staf di
Transmigrasi telah dilaksanakan pembangunan kawasan transmigrasi. Hal lingkungan Direktorat Pembangunan
sejak zaman kolonisasi sampai ini juga untuk mendukung revitalisasi Kawasan Transmigrasi serta perwakilan
dengan sekarang. Transmigrasi telah kawasan transmigrasi dengan konsep dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan
mengentaskan kemiskinan, membuka baru transpolitan yang mengedepankan Direktorat-Direktorat lain di lingkungan
lapangan kerja dan melahirkan ketahanan transmigrasi dengan pemanfaatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan
pangan. Pembangunan transmigrasi teknologi untuk pembangunan kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
sesuai dengan dinamika pembangunan transmigrasi yang sudah existing. Rapat ini dilaksanakan untuk mendukung
yang terjadi di wilayahnya masing-masing pengumpulan data dan pengolahan
telah berkontribusi dalam pembangunan Pada hari Selasa, tanggal 23 data digital di lingkungan Direktorat
di antaranya dalam aspek kewilayahan Agustus 2022 telah dilaksanakan rapat Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
dengan terbentuknya daerah-daerah dalam rangka Penyusunan Modul Kegiatan ini juga bertujuan untuk
otonom baru yaitu desa, kecamatan Manajemen Data Pembangunan menyusun konsep desain sistem
dan kabupaten, aspek pertanian sesuai Kawasan Transmigrasi. Rapat ini dihadiri informasi manajemen data pembangunan
komoditas yang dikembangkan, dan oleh Direktur Pembangunan Kawasan kawasan transmigrasi.
aspek kependudukan yaitu peningkatan Transmigrasi, Para Koordinator, Sub
jumlah sumberdaya manusia.
Namun hingga saat ini belum ada
wadah yang cukup untuk menampung
data dan informasi mengenai
pembangunan kawasan transmigrasi di
Indonesia. Data dan informasi mengenai
kawasan transmigrasi secara umum dapat
dilihat di SIPUKAT (Sistem Informasi Peta
Terpadu Kawasan Transmigrasi), namun
detail dari hasil pembangunan kawasan
transmigrasi belum dapat ditelusuri
dengan detail data dan informasinya
secara digital.
Sasaran dari pembangunan kawasan
transmigrasi salah satunya adalah
terbangunnya kawasan transmigrasi
sesuai struktur minimal dan SPM. Untuk
membangun kawasan transmigrasi
yang memenuhi struktur minimal dan
SPM harus berdasarkan pada data
dan informasi yang detail, akurat,
terpercaya dan terbaru sehingga kawasan
transmigrasi dapat dibangun sesuai
kebutuhan, kondisi, dan potensi kawasan
yang ada sehingga diharapkan dapat
membantu meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitar serta
membantu mempercepat pembangunan
daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan
14 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
Terdapat beberapa hal yang dapat kawasan transmigrasi diharapkan akan dan terstruktur akan sangat bermanfaat
dirangkum dari rapat Penyusunan tersedia database dan informasi terkait bagi Direktorat Pembangunan Kawasan
Modul Manajemen Data Pembangunan pembangunan kawasan transmigrasi Transmigrasi untuk membangunan
Kawasan, diantaranya adalah agar sehingga dapat mengakomodasi kawasan transmigrasi yang tepat guna dan
penyusunan modul manajemen data kebutuhan masyarakat di kawasan tetap sasaran. Selain itu data dan informasi
dan informasi lebih fokus pada kerangka transmigrasi serta dapat mengatasi tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi
dan struktur data dan informasi yang permasalahan yang ada di wilayah unit kerja lain yang membutuhkan.
akan dibangun tidak pada aplikasi sistem tersebut. Data pembangunan kawasan
informasi dan data karena banyaknya transmigrasi yang detail, akurat, terkini n Suratmi, Melisa Oktarina Bawamenewi,
aplikasi yang sudah ada namun belum
saling terintegrasi. Kerangka dan struktur Rizky Wardhana
data ini nantinya dapat menjadi support
system data bagi aplikasi lain yang sudah
ada. Data dan informasi yang disusun
diharapkan agar dapat diperbaharui
setiap tahunnya. Kemudian agar data dan
informasi yang dibangun tidak berbasis
pada satuan kerja (satker) melainkan data
dan informasi yang meliputi 152 kawasan
transmigrasi yang sudah ditetapkan
oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
beserta sarana dan prasarana yang telah
dibangun.
Data sebaiknya memuat parameter
struktur ruang kawasan transmigrasi
seperti profil SP (Satuan Permukiman),
SKP (Satuan Kawasan Pengembangan),
KPB (Kawasan Perkotaan Baru) dan
kawasan transmigrasi beserta sarana
dan prasarana yang telah dibangun.
Selain itu tidak perlu memuat data dan
informasi mengenai pelaporan progress
pembangunan serta kurva S realisasi fisik
dan keuangan pembangunan kawasan
transmigrasi. Lalu data desa tidak
dijadikan parameter sendiri melainkan
terintegrasi dengan data penempatan
transmigran.
Hal lain yang perlu ditambahkan
adalah mengenai permasalahan
yang terjadi di lokasi transmigrasi.
Beberapa pecahan data sudah ada
di beberapa bagian di Direktorat
Pembangunan Kawasan Transmigrasi
pada khususnya dan Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi pada umumnya,
namun belum terintegrasi, tertata dan
terdokumentasi dengan baik, mulai dari
perencanaan sampai dengan evaluasi
kegiatannya. Kegiatan penyusunan
modul manajemen data pembangunan
kawasan transmigrasi ini dimaksudkan
untuk menyatukan pecahan-pecahan data
tersebut serta update data-data lain terkait
pembangunan kawasan transmigrasi.
Dengan adanya kegiatan penyusunan
modul manajemen data pembangunan
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 15
DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI (FP3KT)
WAJAH BARU
SIBARDUKTRANS
Salah satu bentuk pelayanan bagi warga yang pindah ke kawasan transmigrasi
adalah pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran. Melalui inovasi dalam
pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran diharapkan setiap warga yang
berminat untuk mengikuti program transmigrasi dapat memperoleh informasi terkait
persyaratan, prosedur, dan program yang ditawarkan serta dapat mendaftar dan
mengikuti seleksi dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
D alam konteks pengelolaan penduduk dapat dilakukan dengan portal Kawasan dan Pembangunan Permukiman
data yang terintegrasi dan tunggal yang terintegrasi, yaitu melalui Transmigrasi (Dit. PPP, Ditjen PKP2Trans)
berkelanjutan, seiring dengan situs http://sibarduktrans.kemendesa.go.id/. yang saat ini telah berganti nama
ketetapan terkait Satu Data Indonesia, sebagaimana perubahan SOTK baru
pembuatan Database Penataan Sibarduktrans merupakan singkatan menjadi Direktorat Fasilitasi Penataan
Persebaran Penduduk menjadi penting. dari Sistem Penataan Persebaran Persebaran Penduduk di Kawasan
Hal itu dilakukan agar pengelolaan dan Penduduk di Kawasan Transmigrasi Transmigrasi Direktorat Jenderal
penyebarluasan data ketransmigrasian yang dibangun pada tahun 2018 Pembangunan dan Pengembangan
khususnya aspek penataan persebaran oleh Direktorat Penataan Persebaran Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT, Ditjen
Penduduk Direktorat Jenderal Penyiapan
16 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
PPKTrans). Ada juga menu baru lain yang Penambahan notifikasi jumlah pendaftar
Semula Sibarduktrans masih sebatas sedang dikembangkan Sibarduktrans online baru; Perubahan nama beberapa
antara lain : Perubahan dasar tampilan menu; Optimalisasi tampilan menu
pada penyajian data transmigran saja. situs (menu beranda dan admin/login); download; Perbaikan dan pemeliharaan
Kini, aplikasi tersebut sedang melakukan Penambahan kolom upload dokumen basis data; dan Bug fixing.
pengembangan dan penyempurnaan. persyaratan pendaftaran transmigran (KK
Salah satunya adalah penambahan menu dan KTP); Penambahan kolom videografis; n Panca Okta Hutabrina,
Pendaftaran yang dapat memudahkan
masyarakat yang ingin bertransmigrasi Tjok Khresna Wijaya Putra
mendaftar secara online.
Pengguna dapat memilih lokasi
tujuan transmigrasi yang diinginkan,
namun terbatas pada provinsi tujuan
transmigrasi. Skema ini dimaksudkan
untuk menjaring animo calon pendaftar
transmigrasi secara luas, yang nantinya
dapat digunakan sebagai salah satu
dasar untuk penentuan kebijakan
ketransmigrasian.
Setelah berhasil mendaftar sebagai
calon transmigran, pendaftar selanjutnya
akan diseleksi oleh Tim Seleksi dari
Dinas Kabupaten/Kota Daerah Asal
yang berwenang menangani bidang
ketransmigrasian. Calon transmigran
yang lulus seleksi kemudian akan
dilatih oleh Balai Pengembangan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(BPPSDMDDTT) yang tersebar di beberapa
wilayah di Indonesia di bawah naungan
Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Menu baru yang tak kalah menarik
adalah Publikasi dengan submenu Kegiatan
dan Berita yang berisi dokumentasi
kegiatan penataan persebaran penduduk.
Menu tersebut membuka ruang bagi
pegawai di lingkungan Direktorat
Penataan Persebaran Penduduk di
Kawasan Transmigrasi (Dit. FP3KT)
untuk berkontribusi mengoptimalisasi
penggunaan teknologi informasi dalam
mendukung penyebaran informasi kegiatan
ke-FP3KT-an.
Keberadaan fitur Publikasi,
menjadikan Sibarduktrans hadir
dengan wajah baru yang lebih fresh
dan menampilkan gambaran lokasi
transmigrasi serta berita dan dokumentasi
kegiatan penataan persebaran penduduk.
Sehingga, Sibarduktrans bukan hanya
sebagai sistem platform digital website
yang berfungsi sebagai pusat basis data
penataan persebaran penduduk, namun
menjadi media pendukung penyebaran
informasi kegiatan penataan persebaran
penduduk di kawasan transmigrasi.
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 17
DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN
PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (PSP DAN PSKP)
BREAKTHROUGH
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
TRANSMIGRASI
T ransmigrasi dan peningkatan Banyak cerita sukses lahir dari Program transmigrasi dilaksanakan
kesejahteraan adalah dua hal program transmigrasi sehingga sejak mulai dari penyediaan tanah,
yang saling berkaitan. Dalam program tersebut tumbuh dan bertahan perencanaan, pembangunan,
sejarahnya, istilah trasmigrasi kali hingga kini. Dengan paradigma baru, penempatan, pembinaan hingga para
pertama dikemukakan oleh Presiden pembangunan transmigrasi dilaksanakan transmigran mendapatkan hak atas
Soekarno pada tahun 1927 dalam Harian secara holistik dan berbasis kawasan tanah sesuai dengan amanat Undang-
Soeloeh Indonesia. Kemudian program untuk mewujudkan kesejahteraan Undang. Berbicara mengenai program
transmigrasi berkembang pesat dengan masyarakat dengan melibatkan transmigrasi tidak bisa lepas dari tanah
melahirkan pusat-pusat pertumbuhan pemerintah daerah dan stakeholder dan permasalahan di dalamnya. Tanah
ekonomi baru di Indonesia. terkait. transmigran yang seharunya clean and clear,
18 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
layak huni, layak berkembang, dan layak pertanahan transmigrasi terus dilakukan Permasalahan tanah
usaha namun pada kenyataannya masih dengan melibatkan pihak-pihak terkait banyak dijumpai, seperti
banyak kendala yang dihadapi hingga baik di lingkup pemerintah pusat permasalahan okupasi oleh
muncul permasalahan. Permasalahan maupun daerah. Kiprah dari Kemendes
tanah banyak dijumpai, seperti PDTT melalui Direktorat Jenderal masyarakat, tumpang
permasalahan okupasi oleh masyarakat, Pembangunan dan Pengembangan tindih dengan hak
tumpang tindih dengan hak perusahaan, Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKT)
lahan yang masuk di kawasan hutan selama ini dalam melakukan fasilitasi perusahaan, lahan yang
dan masalah lain yang mengakibatkan penanganan permasalahan pertanahan masuk di
transmigrasi tidak dapat menguasai dan transmigrasi belum cukup membantu
menggarap lahannya, hingga lahan-lahan penyelesaian permasalahan tanah kawasan hutan dan
transmigrasi yang tidak dapat terbit transmigasi di daerah. masalah lain yang
Sertipikat Hak Milik-nya.
Klasifikasi Kasus Pertanahan dibagi mengakibatkan
Sesuai data yang dihimpun oleh menjadi 3, yaitu kasus ringan (sifatnya transmigrasi tidak dapat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah teknis administratif dan penyelesaiannya menguasai dan menggarap
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes cukup dengan surat), kasus sedang lahannya, hingga lahan-
PDTT), secara nasional terdapat 358 (dimensi hukum dan/atau administrasinya lahan transmigrasi yang
permasalahan pertanahan transmigrasi cukup jelas yang jika ditetapkan tidak dapat terbit Sertipikat
yang tersebar di seluruh Indonesia, penyelesaiannya melalui pendekatan
meliputi 343 lokasi transmigrasi, hukum dan administrasi tidak Hak Milik-nya.
pada 148 kabupaten dan 28 provinsi. menimbulkan gejolak sosial, ekonomi,
Berdasarkan tipologinya, beban politik dan keamanan) dan kasus berat
permasalahan pertanahan transmigrasi (melibatkan banyak pihak, mempunyai
dapat dikelompokkan menjadi: Sengketa dimensi hukum yang kompleks dan/atau
dengan HGU perusahaan/Badan Usaha berpotensi menimbulkan gejolak sosial,
(93 kasus), Okupasi atau Sengketa ekonomi, politik dan keamanan)
dengan Masyarakat Setempat (96 kasus),
Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan Penyelesaian permasalahan lahan
(115 kasus), Tidak tersedianya lahan (27 transmigrasi tidak hanya terkendala
kasus) dan kasus lainnya di luar kasus- dari proses administrasi dan birokrasi
kasus tersebut (27 kasus). saja, namun juga berasal dari berbagai
sektor yang saling berkaitan satu
Upaya penanganan permasalahan dengan yang lain, antara lain Pemerintah
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 19
TIPOLOGI PERMASALAHAN TANAH TRANSMIGRASI
32,3% 7,6% 26,8%
Tumpang Tindih Lain-Lain Okupasi dengan
Kawasan Hutan Masyarakat Setempat
7,6% 25,8%
tidak Ada/ Sengketa dengan
Keurangan Lahan Perusahaan
Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/ transmigran menjadi tidak tercapai. proses penanganan dan penentuan
Kabupaten), Kementerian atau Lembaga Sehingga diharapkan dari penyusunan prioritas penyelesaian permasalahan
terkait, perusahaan/swasta, Camat, Pedoman Fasilitasi Penanganan pertanahan transmigrasi masih perlu
Kepala Desa dan perwakilan masyarakat. Permasalahan Pertanahan Transmigrasi dikuatkan dengan pengintegrasian
Di samping itu juga belum adanya menjadi jawaban atas terwujudnya aduan permasalahan pertanahan
kesamaan pemahaman regulasi yang peningkatan taraf hidup masyarakat dan transmigrasi dengan SIPEMANDU DESA
ada antarpemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya Transmigrasi 4.0 yang telah ditetapkan oleh Keputusan
menyelesaikan permasalahan pertanahan yang gencar digaungkan oleh Kemendes Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No.
transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut, PDTT. 109 Tahun 2019 tentang Mekanisme
perlu adanya pedoman sebagai acuan Pengaduan Masyarakat Kementerian
untuk pelaksanaan fasilitasi penanganan Dalam kegiatan tersebut Direktorat Desa, PDT, dan Transmigrasi. Biro Humas
pertanahan transmigrasi pada Kemendes Pengembangan Satuan Permukiman dan menginisiasi Sentra Layanan Informasi
PDTT. Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Masyarakat (SELARAS) untuk aduan
selaku penyelenggara mengundang langsung yang telah ditetapkan dengan
Didasari oleh keinginan untuk para narasumber dari instansi lain Keputusan Menteri Desa PDT dan
melakukan “breakthrough” dalam upaya yaitu Kementerian Koordinator Bidang Transmigrasi No. 90 tahun 2022. SELARAS
penyelesaian permasalahan pertanahan Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, mempunyai fasilitas ruang rapat yang
transmigrasi, pada tanggal 3 - 5 Agustus Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah dapat digunakan bila diperlukan
2022 bertempat di Aston Pasteur Hotel di Provinsi Jawa Barat, dan akademisi dari konsultasi lebih lanjut.
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat telah Fakultas Hukum Universitas Gadjah
dilaksanakan Rapat Penyusunan Pedoman Mada Yogyakarta, yang menyampaikan Penggunaan fasilitas SELARAS
Fasilitasi Penanganan Permasalahan arahan dan masukan mengenai regulasi dilakukan dengan menugaskan staf,
Pertanahan Transmigrasi Tahun 2022. dan metode pelaksanaan penyelesaian sub koordiantor atau koordinator untuk
permasalahan pertanahan transmigrasi. berjaga di pos tersebut pada jadwal
Dalam sambutan pembukaannya, tertentu untuk menangani permasalahan.
Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Saluran Pengaduan Menilik data dari tahun 2021, terdapat
dan Pengembangan Kawasan 2,24 persen permintaan informasi
Transmigrasi Ir. Rajumber Prihatin, M.Si. Penyelesaian permasalahan mengenai lahan transmigrasi dan 0,4
menyinggung akibat permasalahan pertanahan transmigrasi harus persen pengaduan lahan transmigrasi
pertanahan transmigrasi yaitu para diawali dari proses pengelolaan dari berbagai kanal pengaduan
transmigran mengalami kesulitan dalam pengaduan dari masyarakat atau pihak Kemendes PDTT.
mengembangkan usaha ekonomi lain dengan mengacu pada skala
mereka yang berimbas pada buruknya prioritas pengelolaan aduan di tingkat Pedoman Fasilitasi Penanganan
taraf hidup transmigran. Kondisi ini kementerian/lembaga agar penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi
sungguh memprihatinkan karena tujuan permasalahan dapat lebih efektif dan meliputi beberapa tahapan yaitu,
transmigrasi untuk menyejahterakan tidak berlarut-larut. Dalam memudahkan Penerimaan Pengaduan, Pendistribusian
20 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
Pengaduan, dan Penanganan tentang Penanganan dan Penyelesaian pelaksana bidang ketransmigrasian baik
Permasalahan yang diuraikan Kasus Pertanahan menjadi salah satu di pusat maupun di daerah sehingga
berdasarkan Tipologi Permasalahan, instrumen yang digunakan dalam tercapai pemahaman yang sama dalam
Klasifikasi Permasalahan, Tahapan mekanisme penyelesaian permasalahan upaya penyelesaian permasalahan
Penanganan Kasus, Jalur Penanganan, pertanahan transmigrasi. pertanahan transmigrasi hingga
Pelaporan Hasil Fasilitasi, Serta terpenuhinya hak-hak atas tanah
Monitoring dan Evaluasi. Peraturan Pedoman Fasilitasi Penanganan transmigrasi. n Edy Wibowo, Abirama Kris Putera,
Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Permasalahan Pertanahan Transmigrasi
diharapkan dapat menjadi acuan bagi Ivan Fairul Yahya
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 21
DIREKTORAT UPDATE’S
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI (PKTRANS)
MENGEMBANGKAN DAYA TARIK
TRANSPOLITAN BAGI TSM MILENIAL
K ata transmigrasi bagi sebagian disebut sebagai transmigran. Transmigran MBR Informal yaitu Berusaha Sendiri,
masyarakat Indonesia tidaklah ini menetap di Kawasan Transmigrasi. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap,
asing. Program tersebut sudah Berusaha Dibantu Buruh Tetap, Buruh/
ada semenjak zaman Presiden Suharto, Kemudian muncul istilah Karyawan, Pekerja Bebas di Pertanian,
namun sempat meredup setelah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Pekerja Bebas di Nonpertanian, dan
turunnya Presiden Suharto dan kini yaitu transmigrasi yang merupakan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Badan
mulai menggeliat. Apakah program prakarsa transmigran yang bersangkutan Pusat Statistik, 2022).
transmigrasi masih relevan dengan zaman atas arahan, layanan, dan bantuan
now? Apakah ide baru transpolitan dapat Pemerintah pusat dan/atau pemerintah Di sisi lain, terindikasi turunnya
diwujudkan melalui salah satu program daerah bagi penduduk yang telah minat transmigrasi dari daerah asal
Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) memiliki kemampuan. karena stigma negatif yang melekat
Milenial? seperti jauh dari pusat perekonomian,
Permasalahan minimnya standar pelayanan minimal
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dll. Pada tahap kegiatan pelayanan
menjadi pertanyaan yang relevan, Saat ini, Backlog kepemilikan perpindahan transmigrasi masalah
mengingat kaum milenial memiliki cara perumahan saat ini mencapai 11 juta yang secara rutin terulang adalah
pandang yang berbeda dengan gaya dan backlog keterhunian mencapai 7,6 terjadinya ketidaksesuaian antara kualitas
hidup kekinian. Sebelum membahas isu juta. Dari 93 persen backlog kepemilikan transmigrasi yang dikirim dengan kondisi
strategis di atas, sebaiknya kita paham perumahan sebagian besar merupakan lingkungan setempat.
terdahulu mengenai transmigrasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
sejumlah 33 persen dan masyarakat Isu Strategis
Transmigrasi adalah perpindahan miskin sejumlah 60 persen, dan
penduduk secara sukarela untuk seluruhnya didominasi oleh segmen MBR Salah satu terobosan kegiatan
meningkatkan kesejahteraan dan Informal atau Non Fixed Income (Iwan dalam Revitalisasi Kawasan Transmigrasi
menetap di kawasan transmigrasi yang Suprijanto, 2022). Mayoritas masyarakat yang didukung oleh adanya Peraturan
diselenggarakan oleh Pemerintah. Orang tersebut adalah Generasi Milenial yang Presiden Nomor 50 Tahun 2018
yang mengikuti program transmigrasi berada di Pulau Jawa. Terdapat 7 kategori tentang Koordinasi dan Integrasi
22 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
Penyelenggaraan Transmigrasi yaitu TSM bantuan KPR Bersubsidi atau Fasilitas MBR, KPR FLPP adalah cicilan yang
Millenial atau Penyediaan Perumahan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilengkapi dengan syarat pembayaran
bagi generasi Millenial khususnya MBR serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang lebih mudah dibanding program
di Pusat Kawasan Transmigrasi Berdaya sebesar Rp. 4.000.000,- berdasarkan KPR non-subsidi. Ini dimaksudkan
Saing. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum untuk memudahkan para debitur dalam
dan Perumahan Rakyat nomor 552/ memenuhi kewajiban cicilan KPR-nya.
Saat ini terdapat potensi lahan di KPTS/M/2016 tentang Batasan KPR FLPP memberikan kemudahan
pusat KPB/Transpolitan yang diperuntukan Penghasilan Kelompok. berupa masa tenor yang cukup panjang,
sebagai zonasi permukiman transpolitan angsuran rendah dan keringanan iuran
yang dapat diisi oleh generasi milenial Sinergitas antar Pemerintah, lainnya seperti: Bunga tetap/fixed 5%;
khususnya MBR. TSM Milenial ini akan Pemerintah Daerah, Perbankan, Asosiasi Waktu tenor panjang 10-20 tahun; Bebas
mendapatkan hunian layak huni bersubsidi Perumahan serta Pemangku Kepentingan premi asuransi; Bebas pembayaran pajak
dengan status hak milik, bimbingan untuk lainnya termasuk Swasta atau Badan PPN; dan Booking fee ringan; - Angsuran
memperolah lapangan kerja atau lapangan Usaha mutlak harus dilakukan secara terjangkau (sekitar Rp500.000 – 900.000
usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan berkelanjutan guna mewujudkan per bulan).
usaha. Pembukaan lahan tempat tinggal program TSM Millenial ini.
dan lahan usaha mendapatkan bantuan Bagi TSM Millenial yang menjadi
dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/ Dalam pelaksanaannya, Kementerian penerima FLPP, maka secara otomatis
atau badan usaha. Desa, PDT dan Transmigrasi bersama akan menerima bantuan SBUM dengan
dengan Kementerian Pekerjaan Umum fasilitas lainnya. TSM Millenial ini juga
Salah satu contoh program TSM dan Perumahan Rakyat menggandeng mendapatkan Bantuan pengembangan
Millenial ini adalah penyediaan perumahan para developer untuk membangun kewirausahaan dan pelatihan SDM
bagi Guru Honorer, Pemangkas Rambut, rumah subsidi. untuk bidang kerja non pertanian (off
Montir Perbengkelan, Buruh Pabrik farm), bimbingan, pengembangan dan
atau sektor jasa formal atau informal Pemerintah Pusat memudahkan perlindungan hubungan kemitraan
lain untuk mendukung pengembangan masyarakat untuk memiliki rumah usaha, bimbingan untuk mendapatkan
Kawasan Transmigrasi khususnya di pusat dengan beberapa program KPR lapangan kerja, lapangan usaha, atau
Kawasan Perkotaan Baru. Lokasi KPB atau bersubsidi bagi TSM Millenial. Salah satu fasilitasi mendapatkan lahan usaha dan
Transpolitan ini yang telah berkembang bantuan yang ditawarkan ini adalah fasilitasi perpindahan dan penempatan di
dan berdaya saing diharapkan dapat skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan lokasi permukiman TSM.
menjadi daya tarik penduduk di daerah Perumahan atau FLPP. KPR FLPP adalah
padat yang belum mempunyai rumah, dukungan likuiditas pembiayaan bagi Diharapkan dengan adanya
berpendidikan relatif tinggi dan perumahan untuk MBR yang dilaksanakan program TSM Millenial ini, pelaksanaan
mempunyai keahlian tertentu untuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum transmigrasi tidak lagi difokuskan pada
bersedia bermigrasi ke daerah baru dan Perumahan Rakyat. Dukungan pemecahan masalah ketimpangan
sebagai TSM Millenial. Pemerintah Daerah setempat dalam persebaran penduduk saja namun
pembangunan rumah tersebut berupa sekaligus pada pengembangan ekonomi
Grand Design TSM Millenial mempermudah proses perijinan dalam dan pembangunan daerah melalui
pembangunan, penyediaan lahan clean revitalisasi kawasan transmigrasi
TSM Millenial tersebut mendapatkan and clear dll. “Transpolitan”. n Awanda Sentosa
hunian yang layak huni dengan skema
Sebagai bentuk bantuan bagi
BANTUAN BAGI TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI (TSM) MILLENIAL
01 Penyediaan Perumahan Bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
03 Pelatihan SDM dan Pengembangan Kewirausahaan untuk Bidang non Pertanian (off farm)
04 Bimbingan, Pengembangan dan Perlindungan Hubungan Kemitraan Usaha
05 Bimbingan untuk Mendapatkan Lapangan Kerja, Lapangan Usaha, atau Mendapatkan
Lahan Usaha
06 Fasilitas Perpindahan dan Penempatan di Lokasi Permukiman TSM
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 23
NEWS
KEMENDES PDTT – BPIP RI
INISIASI DESA BERDIKARI
K ementerian Desa, Pembangunan Daerah. Kegiatan tersebut melibatkan untuk Nagari Durian Saribu.
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Dalam acara tersebut, Wakil
(Kemendes PDTT) bersama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
dengan Badan Pembinaan Ideologi Barat, tokoh agama, budaya, aparatur, Kepala BPIP RI, Dr. Drs. Karjono, S.H,
Pancasila Republik Indonesia (BPIP serta stakeholder lainnya. M.Hum menyatakan apresiasinya
RI) melaksanakan kegiatan bersama kepada masyarakat Minangkabau yang
di Provinsi Sumatera Barat, Jumat Dalam kesempatan itu Kemendes terkenal tangguh dalam berkiprah baik
19 Agustus 2022. Agenda tersebut PDTT dan BPIP RI melaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Ini
bertujuan untuk mengapresiasi dan acara pencanangan Nagari Berdikari merupakan alasan mengapa masyarakat
melakukan peran forum koordinasi di Nagari Durian Saribu, Kecamatan Minangkabau memiliki sumbangsih yang
pimpinan daerah (Forkompimda) Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dan besar dalam membentuk konstruksi
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencanangan Kelurahan Berdikari pada NKRI. Oleh karena itu, perlu adanya suatu
menguatkan aktualisasi Pancasila dan Kelurahan Silaeng Bawah, Kecamatan sosialisasi Pancasila.
UUD 1945, dalam upaya merawat Negara Kota Padang Panjang. Hal tersebut
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu upaya Kemendes Selain itu, Wakil Kepala BPIP RI juga
dalam naungan semboyan berbangsa PDTT dalam pencegahan tumbuhnya menyampaikan 3 pesan kebangsaan
dan bernegara “Bhinneka Tunggal Ika”, nilai-nilai radikalisme di masyarakat. dari syair lagu Indonesia Raya 3 stanza
sebagaimana diamanatkan dalam yang dinyanyikan pada acara tersebut
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 Di kesempatan sama, Plt. “Marilah kita berseru Indonesia Bersatu.
tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25) Direktur Jenderal Pembangunan dan Marilah membangun jiwa dan raganya,
dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Pengembangan Kawasan Transmigrasi, jiwa raga generasi penerus bangsa, jiwa
Tahun 2022 tentang Forkompimda di Bapak Ir. Rajumber Prihatin, M.Si juga raga masyarakat. Selalulah berseru untuk
menyampaikan bantuan berupa sarana persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah
dan prasarana seni budaya serta olahraga Kita mendoa Indonesia Bahagia, maka
24 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
doa kita akan menjadi kesuburan bagi muda, dan Walikota Pariaman. Cuma
tanah, kesuburan jiwa, bangsa dan rakyat kita khawatir, tulisan-tulisan yang
Indonesia. Marilah kita berjanji Indonesia menurut hemat kami itu bisa menjadi
abadi, maka yakin dan percayalah yang memprovokasi karena apa kita memang
setia kepada bangsa, selamatlah rakyat, mampu dan telah dicontohkan oleh
selamatlah putranya, pulaunya, lautnya pendiri-pendiri bangsa ini, untuk merawat
dan semuanya,” papar Karjono. semua,” ungkapnya.
Ia juga berpesan, ideologi Pancasila Hal-hal tersebut, menurutnya,
merupakan nilai-nilai luhur dalam menjadi faktor kesuksesan pemerintah
kekayaan bangsa, yang tidak ternilai kita dalam menjaga dan memelihara
harganya, karena tumbuh dan berakar dari semangat toleransi. “Menurut hemat
budaya bangsa sendiri, yang mencakup kami, wujudnya Indonesia yang masih
seluruh kebutuhan dan hak-hak manusia utuh sampai sekarang ini seperti yang
secara universal sehingga sampai saat dituangkan dalam lagu Indonesia Raya 3
ini tentu tidak diragukan lagi, dan telah Stanza tadi,” tegasnya.
teruji. “Ideologi Pancasila mampu menjadi
perekat dengan semangat kebersamaan n Rasyid Agam Fudhail
dan rasa nasionalisme yang tinggi di
tengah masyarakat Indonesia yang
multikultural,” tuturnya.
Turut hadir Gubernur Sumatera
Barat, Bapak H. Mahyeldi Ansharullah
Datuak Marajo. Pada kesempatan
itu, ia menyampaikan pesan untuk
meningkatkan semangat toleransi atas
perhatiannya terhadap 3 (tiga) kota di
Sumatera Barat yang dinobatkan sebagai
kota intoleran, yakni Kota Padang, Kota
Padang Panjang, dan Kota Pariaman.
“Sepengetahuan kami, tidak ada terjadi
hal di sana. Walikota Padang Panjang
seorang anak muda. Aman di sana, dan
juga ini Walikota Padang juga masih
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 25
NEWS
MAKMUR KARENA JAMUR
J amur tiram menjadi salah satu Program Nasional Pengembangan mengaku, kendala yang dihadapi
komoditas hasil pertanian Masyarakat Pedesaan Tahun 2012 dari berbagai aspek mengakibatkan
yang memiliki prospek untuk tentang proses Budidaya Jamur Tiram terhentinya usaha yang telah dimulai
dibudidayakan, jamur tiram dapat menguatkan niat dan tekad kuat bagi oleh Kelompok Mutiara Alam.
diolah menjadi berbagai macam Kelompok Mutiara Alam untuk memulai
produk yang menghasilkan nilai usaha budidaya jamur tiram. Hingga pada 2015, Kelompok
tambah bagi petani. Kawasan yang diketuai oleh Suwarti ini
Perkotaan Baru (KPB) Cahaya Baru Pelatihan saja tidaklah cukup mendapatkan bantuan modal
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi membantu proses budidaya. Banyak usaha dari PKK Kabupaten Barito
Kalimantan Selatan merupakan salah kendala yang dihadapi, terutama akan Kuala sebesar Rp 5 juta untuk
satu kawasan transmigrasi yang minimnya pengetahuan yang dimiliki memulai kembali usaha jamur
membudidayakan jamur tiram. Pada para anggota kelompok yang berlatar tiram yang pernah dibangun.
7-10 Juni 2022 lalu, Tim Pengelolaan belakang sebagai petani penggarap Insentif yang didapatkan tersebut
Fasilitasi Aset melakukan kunjungan padi dan perkebunan. Pun juga mampu menumbuhkan kembali
dinas ke KPB Cahaya Baru dan sarana dan prasarana yang kurang semangat yang terkubur selama ini.
berkunjung ke Rumah Jamur Tiram memadai. Juga keterbatasan modal Langkah awal yang ditempuh oleh
yang merupakan salah satu sarana hingga anggota yang memisahkan diri kelompok Mutiara Alam adalah mulai
dan prasarana pengembangan jamur dari kelompok mengakibatkan proses memperbaiki sistem manajemen
tiram di sana. proses produksi terhambat. kelompok dengan membuat jadwal
produksi jamur hingga membangun
Dikatakan tahun 2012 merupakan Bukan hanya kendala internal, mitra usaha dengan supplyer bibit
tahun yang cukup bersejarah bagi namun kendala ekternal seperti jamur tiram dari Jawa, serta mulai
Kelompok Budidaya Jamur Tiram pemasaran produk juga menjadi memperkenalkan produk jamur tiram
Mutiara Alam. Tahun tersebut menjadi masalah yang harus dihadapi. Produk yang dihasilkan secara door to door.
awal mereka merintis usaha budidaya jamur belum populer di kalangan Kerja keras tersebut membuahkan
jamur tiram. Berawal dari Pelatihan masyarakat. Ini berpengaruh terhadap hasil yang manis. Usaha budidaya
kelangsungan usaha. Kelompok ini
26 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
jamur tiram perlahan mulai tentu hal tersebut membawa dampak Dengan demikian kelompok
berkembang dan proses produksi yang positif, selain dapat menambah mendapatkan beberapa bantuan baik
semakin meningkat walaupun dengan penghasilan juga mampu menciptakan sarana maupun prasarana produksi
sarana dan prasarana yang seadanya, lapangan pekerjaan bagi kelompok jamur tiram seperti bangunan yang
dan keuntungan yang dihasilkan Mutiara Alam maupun warga yang digunakan untuk penumbuh miselium
digunakan untuk menambah skala berada di lingkungan sekitar. Usaha berukuran 7m x 17m, mesin pencetak
produksi jamur tiram. tersebut berjalan dengan lancar hingga bag log modern sehingga proses
awal tahun 2018 Kelompok Mutiara produksi menjadi lebih efektif dan
Keberhasilan kelompok dalam Alam menjadi binaan Dinas Tenaga efisien. Kini usaha Jamur Tiram di
budidaya jamur tiram sudah cukup Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KPB Cahaya Baru semakin maju dan
terlihat, kini pemasaran produk jamur Barito Kuala dan Kementerian Desa, mampu menopang penghasilan bagi
bukan hanya dijual dalam bentuk Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran di daerah tersebut.
jamur segar melainkan juga berbentuk Transmigrasi.
jamur olahan seperti jamur krispi, n Munfa’ati
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 27
LAPORAN UTAMA
28 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
GLOBAL GOTONG ROYONG (G2R) TETRAPRENEUR
WIRAUSAHA DESA
BERBASIS
EMPAT PILAR
Indonesia memiliki modal sumberdaya alam (SDA)
dan sumber daya manusia (SDM) besar dan beragam
yang tak terbantahkan. Modal tersebut berupa sumber
daya alam; laut beserta biota lautnya, tanah yang
subur, gunung api yang mengeluarkan lahar, danau;
dan lain-lain yang merupakan pemberian Tuhan yang
menjamin kesuburan tanah di wilayah Indonesia.
Selain SDA yang melimpah, Indonesia juga memiliki
SDM berupa jumlah penduduk besar yang memiliki
karakter gotong royong.
K arakter gotong royong gotong royong (kolektivisme) sudah
(kolektivisme) ialah karakter di dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu.
mana sebuah entitas bersama- “Pada masyarakat pedesaan, karakter ini
sama dalam suka dan duka dalam lebih kuat karena masyarakatnya masih
mengerjakan sesuatu, sesuai peribahasa bersifat guyub, rukun,” ujarnya.
berat sama dipikul ringan sama dijinjing.
“Secara teori, adanya modal bahan baku Karakter dan semangat gotong
dan modal SDM ini dapat membuat royong biasa termanifestasi/terwujud
Indonesia menjalankan ekonomi,” pada kegiatan fisik seperti kerja bakti
kata Rika Fatimah, P.L., S.T, M.Sc, Ph.D. bersih-bersih lingkungan, pelaksanaan
dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis kegiatan perayaan hari kemerdekaan,
UGM saat diwawancarai Tim Majalah hingga kegiatan non-fisik seperti donasi
TRANSPOLITAN melalui aplikasi zoom. bantuan secara sukarela, dimana terdapat
rasa kepemilikan (sense of belonging),
Menurutnya, karakter dan semangat kompromi, dan rasa rela berbagi.
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 29
LAPORAN UTAMA
“Dalam perkembangannya, semangat kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya Program “Global Gotong
gotong royong terwujud juga dalam kepada pihak-pihak lain yang turut Royong Tetrapreneur”
aspek wirausaha seperti tercermin pada berperan dalam perjalanan bisnis/usaha merupakan inovasi
penciptaan desa wisata,” katanya. dari hulu sampai hilir seperti: pemerintah
daerah, pemerintah pusat, masyarakat solidaritas gerakan gotong
Pada contoh desa wisata, lanjut Rika, (pasar), perusahaan atau industri, royong dan wirausaha desa
warga desa bersatu-padu mengambil akademisi, dan media.
peran dan tanggungjawab dalam suatu berbasis empat pilar
kelembagaan untuk menjalankan bisnis Semangat gotong royong dengan menciptakan
wisata. Kelembagaan tersebut disebut dalam kewirausahaan ini yang telah
kelompok sadar wisata (pokdarwis). Warga dikembangkan dalam suatu program ekosistem ekonomi
desa berperan menjadi ketua, sekretaris, “Global Gotong Royong Tetrapreneur” secara berdaulat dan
bendahara, pemandu wisatawan, pemandu yang menjadi gagasan dari Rika Fatimah, mandiri yang memihak
dalam pembelajaran penanaman padi, P.L., S.T, M.Sc, Ph.D. Rika Fatimah adalah
pemandu dalam membuat kerajinan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis kepada desa.
tangan khas desa, pemandu dalam river UGM). Program “Global Gotong Royong
tubing (misal), koki, bagian informasi, Tetrapreneur” merupakan inovasi
bagian promosi dan pemasaran, bagian solidaritas gerakan gotong royong dan
hubungan masyarakat dan pengembangan wirausaha desa berbasis empat pilar
SDM, bagian pengembangan usaha, dengan menciptakan ekosistem ekonomi
bagian kebersihan dan keindahan, dan secara berdaulat dan mandiri yang
bagian keamanan dan ketertiban.“Contoh memihak kepada desa yang disokong oleh
pokdarwis tersebut merupakan salah satu pihak-pihak seperti disebut di atas pada
penerapan semangat gotong royong strip kedua. Keempat pilar tersebut adalah:
pada kewirausahaan (collectivism in (a) tetra 1: rantai, (b) tetra 2: pasar, (c) tetra
entrepreneurship),” jelasnya. 3: kualitas, (d) tetra 4: brand.
Inovasi Solidaritas Sumber: Buku Pedoman Global Gotong
Royong (G2R): Inovasi Gerakan Desa dengan
Semangat gotong royong ini Menggunakan Model Tetrapreneur, Badan
menurutnya perlu untuk dijalarkan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
atau diglobalkan ke UMKM-UMKM dan DIY dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
pokdarwis se-desa agar yang tergabung Masyarakat (BPPM) DIY, 2018. n R. Bambang
dalam bumdes atau bumdesma (tidak
berjalan sendiri-sendiri) sehingga menjadi Widyatmiko, Mamik Riyadi, Laras Kun Rahmanti Putri
30 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
BUKAN SEMATA MENCARI KEUNTUNGAN
S ecara garis besar, peta G2RT merupakan usaha rakyat satu desa transmigran melakukan tanam dan panen
meliputi pemberdayaan pada tahun yang dikerjakan bersama-sama dengan pada lahan usaha masing-masing yang
pertama, penumbuhan pada tahun karakter gotong royong dan berorientasi komoditasnya sesuai dengan karakteristik
kedua, pengentasan kemiskinan pada kepada kesejahteraan bersama (co- alam setempat (tanah, suhu, iklim).
tahun ketiga, keberlanjutan pada sejak prosperity),” ungkapnya.
tahun keempat. Tantangan mungkin muncul
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tetra kedua di mana pasar non-
Sehingga program “Global Gotong dari program Global Gotong Royong kompetisi yang akan mengambil produk
Royong Tetrapreneur” dikatakan oleh Tetrapreneur ialah: (1) BUMDes bukan (komoditas hasil panen) terkendala pada
Rika Fatimah adalah berorientasi pada mencari keuntungan semata, tetapi juga biaya transportasi karena lokasi unit
tujuan dan nilai (value). “Usaha tidak lagi harus ada unsur pelayanan; (2) tidak transmigrasi yang jauh dari perkotaan. Di
murni mencari keuntungan, tetapi lebih mengambil alih aktivitas warganya, tidak tengah issu kenaikan harga bahan bakar
dari itu, melampaui hal materiil, juga menjadi saingan UMKM di desanya; minyak yang dibutuhkan dan digunakan
sebagai suatu sarana dalam membagi dan (3) BUMDes merupakan bentuk social baik di jalur darat, air, dan udara,
meningkatkan kebermanfaatan kepada enterprise. Pada penerapannya, G2RT tantangan dapat menjadi semakin besar.
seluruh masyarakat desa yang berperan, dapat berupa program, penilaian
yang ditunjukkan dengan adanya bagi (assessment) pada tiap tetra, maupun Pada skenario optimis, menurutnya,
hasil,” paparnya. acuan kerangka kerja (framework) mitra tersebut akan tetap bersedia
birokrasi. “Keempat tetra tersebut bukan membeli meski harga lebih mahal (karena
Yang artinya, lanjut Rika, jumlah merupakan tahap (stages). Tetra kedua peningkatan biaya transportasi) dengan
pendapatan per orang yang diterima dapat dilaksanakan bersamaan dengan sedikit campur gotong royong dari
sesuai dengan pendapatan usaha, dapat tetra ketiga, dengan tetra pertama tetap pemerintah. Pada skenario moderat, mitra
naik maupun turun, tidak tetap seperti diperkuat,” katanya. bersedia mengambil jika dan hanya jika
gaji. Rika juga menjelaskan visi usaha/ subsidi dari pemerintah sesuai dengan
kegiatan G2RT tidak sebatas jual beli G2RT di Kawasan Transmigrasi permintaan mitra. Pada skenario pesimis,
untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi tidak terdapat mitra yang bersedia
juga ekspansi bisnis secara profesional G2RT sangat bisa diterapkan di mengambil produk dan jumlah subsidi
hingga ke luar negeri (global) untuk kawasan transmigrasi. Rika Fatimah yang disediakan pemerintah pun tidak
menjadi ikon (lambang atau gambar yang mengatakan G2RT di Kawasan sesuai dengan permintaan mitra.“Kebijakan
memunculkan pertalian atau dengan transmigrasi dapat dilaksanakan pada selanjutnya dapat diputuskan berdasarkan
benda yang dilambangkan hubungannya tahap pengembangan. “Pada tahap itu, skenario yang dipilih tersebut,”tandasnya.
tersebut) yang membawa filosofi gotong prasarana dan utilitas dasar seperti air
royong Indonesia (kearifan lokal). bersih, jalan, listrik, telekomunikasi, dan Ia mengatakan salah satu tujuan
balai pertemuan, tentu sudah sebaiknya transmigrasi adalah memperkukuh
Dari filosofi ini tersebut, ia berharap terpenuhi dengan baik terlebih dahulu,” persatuan dan kesatuan. Hal itu sejalan
Indonesia dapat bangkit sebagaimana katanya. dengan semangat kebersamaan dan
semangat Saemaul Undong yang gotong royong pada G2RT. Sesuai pula
membangkitkan Korea Selatan. Terkait tetra pertama yang dengan kata-kata Bung Hatta, “Indonesia
“Produk-produk desa dengan logo memanfaatkan sumber daya lingkungan tidak akan besar karena obor di Jakarta,
G2RT memberikan pernyataan kepada sekitar, dikatakannya sudah sesuai tapi Indonesia akan bercahaya karena
pembeli bahwa produk-produk tersebut dengan kondisi transmigrasi. Di mana lilin-lilin di desa”. n Laras Kun Rahmanti Putri
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 31
LAPORAN UTAMA
TETRA 1 Chainpreneur Marketpreneur TETRA 2
Rantai Wirausaha: New approach to describe Innovative point of view Pasar Wirausaha:
Kerakyatan-Kearifan Lokal entrepreneurial condition to identify entrepreneurs Sadar aktivitas dan pro l
dalam Proses Bisnis pasar untuk pemenuhan
by using Cupply Chain need in each stage by kebutuhan, keinginan dan
TETRA 3 Philosophy projecting market activities
that satisty consumer’s needs, harapan pelanggan
Kualitas Wirausaha:
Praktek terbaik untuk sadar wants and expectations
dan pro l proses bisnis dan
diri dalam memenuhi Qualitypreneur Brandpreneur TETRA 4
kebutuhan, keinginan dan
harapan pelanggan Quality Approach to provide Strategic association to foster Merek Wirausaha:
practical recommendations entrepreneur growth by using Kerjasama pemangku
Brand Value Approach ti assign kebijakan untuk memberikan
within characteristics of kebijakan inovatif dan
able to satisty stated or ‘responsible’ stakeholder
implied of entrepreneur’ distinctively futuristik untuk
needs, wants & expectations mensuburkan lahan
kewirausahaan ke dunia
Sumber: Rika Fatimah P.L. (2016)
4 TAHAP G2R TETRAPRENEUR
Penjelasan masing-masing tetra ialah sebagai berikut: penerapan Tetra 2, karena pembeli memiliki daya beli untuk
membeli di tempat lain yang lebih baik kualitasnya dan lebih
1. Tetra 1 : rantai wirausaha, yaitu penciptaan tinggi harganya, tetapi lebih memilih untuk membeli di
rantai manfaat tertutup (closed benefit tetangga.
chain loop), berisi: pemberdayaan • Contoh lain ialah fasilitasi pemerintah adalah agar retail
masyarakat, pengolahan sumber daya atau mitra yang sudah mencapai tingkat industri: (a)
alam, pemberdayaan/peningkatan bersedia menerima produk desa untuk turut dijual kepada
kapasitas UMKM dan pengelola pasarnya dengan tetap mencantumkan merk produk
BUMDes. desa (tidak diklaim dengan merk-nya), baik produk barang
maupun jasa. Perilaku (behavior) mitra ini menunjukkan
• Gagasan pokok dari Tetra 1 ialah pemanfaatan material kegotongroyongan karena secara langsung turut
(sumber daya alam) yang ada di lingkungan sekitar sendiri mempromosikan merk desa. Sebagai gambaran, apabila
oleh warga sendiri dan dikelola bersama-sama oleh warga tengkulak membeli barang dari petani lalu dikemas
sendiri. dengan merk dagangnya sendiri, maka perilaku (behavior)
tengkulak tersebut ialah kapitalis, bukan gotong royong;
2. Tetra 2 : pasar wirausaha, yakni penciptaan (b) bersedia berkompromi menerima produk desa
pasar non-kompetisi yang difasilitasi meski tidak sesuai ketentuan jumlah minimal disertai (c)
oleh pemerintah dengan dukungan bersedia memberikan masukan dan saran profesional
regulasi maupun teknis. untuk perbaikan produk secara gratis kepada BUMDes
(terdapat proses edukasi secara praktis profesional kepada
• Gagasan pokok dari Tetra 2 adalah penciptaan rasa kerelaan rakyat).
dan kompromi untuk menjadi pembeli dengan segala
kekurangan kualitas produk (karena masih proses awal).
• Gerakan “Belanja di Warung Tetangga” ialah contoh
32 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
• Contoh lain dari fasilitasi pemerintah ialah penandatanganan sudah profesional. Di lain sisi, pemerintah masih tetap
MoU antara BUMDes dengan mitra disaksikan oleh mendampingi mencarikan pasar yang tidak judgemental
pemerintah sehingga BUMDes tidak sendiri (ekosistem terhadap produk desa. Dalam proses ini terdapat pula proses
ekonomi diciptakan). Bisnis rakyat perlu mendapat dukungan penguatan karakter/citra merk, yang menjadikannya khas,
100% dari pemerintah berupa kebijakan agar dapat bersaing satu-satunya, dan istimewa.
dengan pemodal atau pihak-pihak dengan kapital besar
(intervensi untuk memberi keadilan). 4. Tetra 4 : brand, penciptaan pasar kebijakan,
yaitu penguatan brand (nama dan
• Adapun contoh pasar non-kompetisi pada usaha jasa seperti citra merk) hingga skala global
desa wisata ialah komunitas touring dan perusahaan motor (mancanegara).
yang menjadikan desa wisata sebagai salah satu destinasi
dalam perjalanannya, baik foto-foto, membeli makanan dan • Gagasan pokok dari Tetra 4 adalah penguatan dan
suvenir, dan lain-lain. keberpihakan pemerintah untuk memasarkan produk desa
yang telah memiliki karakter dan citra khas (ikonik) tersebut
• Beberapa contoh kegiatan dari pemerintah pada Tetra ke skala global. Keberpihakan ini dapat berupa dukungan
2 adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan, finansial, dukungan teknis, dan lain-lain. Gerakan
penilaian pasar, FGD penilaian rantai, penyelenggaraan “Bangga Menggunakan Produk dalam Negeri” adalah contoh
bengkel tetrapreneur, pelatihan e-G2R, pelatihan kualitas, penerapan Tetra 4.
penandatanganan MoU dengan beberapa mitra terkait,
pelatihan manajemen BUMDesa, dan pra-launching produk • Sebagai contoh, di Korea Selatan, pada masa awal
unggulan. penciptaan industri hiburan Kpop, pemerintah Korea Selatan
menyuntikkan dana kepada salah satu perusahaan agensi
3. Tetra 3 : kualitas, yakni proses pelibatan produk untuk memulai bisnis yang ikonik (khas Korea Selatan)
desa ke dalam pasar kompetisi dengan untuk dikenalkan dan dipasarkan ke tingkat global. Selain
peningkatan kualitas produk secara itu, terdapat kebanggaan yang kuat pada masyarakat Korea
profesional dengan standardisasi Selatan untuk menggunakan produk dalam negeri. Sebagai
produk. contoh, ketika terdapat mobil bukan Kia (mobil brand Korea
Selatan) melintas, masyarakat sekitar akan otomatis berpikir
• Gagasan pokok dari Tetra 3 adalah produk diterima pasar bahwa pemilik dan pengendara mobil tersebut bukan warga
bukan hanya karena kompromi dan gotong royong antara Korea Selatan karena tidak menggunakan mobil brand Korea
desa-mitra-pemerintah, tetapi juga karena kualitas produk Selatan. n Laras Kun Rahmanti Putri
desa dan manajemen usaha rakyat tersebut mulai atau
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 33
LAPORAN UTAMA
RANO, LOKASI TRANSMIGRASI
PENGEMBANGAN KOPI ARABIKA
K opi kini menjadi tren gaya hidup Mamasa menjadi komoditas unggulan Pengembangan kopi arabika di lokasi
perkotaan. Hingga kebutuhan perkebunan di sana. transmigrasi Rano dinilai memiliki potensi
dunia akan kopi terus meningkat. yang bagus untuk dikembangkan karena
Indonesia menjadi salah satu negara Menurut Kepala Pendampingan tanahnya subur, harganya lebih tinggi dari
produsen kopi terbesar setelah Brazil, Petani PT. Sulotco, Immanuel, robusta, serta berada di ketinggian 1.000
Vietnam, dan Columbia. Sedangkan pengembangan kopi di Mamasa telah meter dari permukaan laut dengan suhu
sebagai konsumen kopi, Indonesia berada dimulai sejak tahun 1982. Saat itu rata-rata yang cocok untuk tanaman kopi
pada urutan ketujuh (ICO, 2017). Kopi pemerintah menggalakkan kopi di dua arabika. Selain itu bibit kopi yang ditanam
sebagai produk perkebunan di Indonesia kabupaten yaitu Polmamasa dan Toraja. berasal dari kopi arabika yang ada di
menempati urutan keenam setelah kelapa Namun di Mamasa agak melambat Toraja, yang telah lebih dulu berkembang
sawit, karet, gula, teh, dan kakao. Oleh perkembangannya sementara Toraja terus dan sudah mendunia.
karena itu, selain menjadi tanaman yang berkembang. Sejak saat itu, anjuran untuk
memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, menanam kopi digencarkan sebab kopi “Bibit kopi yang kami bawa ke
kopi juga mempunyai peran penting merupakan komoditas yang harganya Rano ini adalah bibit kopi arabika
sebagai sumber devisa negara. tidak terlalu tinggi tapi dibutuhkan, yang berasal dari Toraja, yang telah
paling dapat diandalkan, dan pasarnya lebih dulu berkembang dan sudah
Salah satu produsen kopi di selalu ada, tidak seperti tanaman lain. mendunia”, katanya saat ditemui di lokasi
Indonesia adalah Kabupaten Mamasa, transmigrasi Rano, Juli lalu.
Provinsi Sulawesi Barat. Daerah Pada tahun 2022, melalui kerja
ini merupakan salah satu wilayah sama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Mekanisme kerja sama yang
pengembangan kopi rakyat di Indonesia. Kerja Provinsi Sulawesi Barat dengan PT ditawarkan PT. Sulatco Jaya Abadi
Untuk meningkatkan produksi kopi di Sulatco Jaya Abadi (Kapal Api Global) yang kepada transmigran Rano yaitu dngan
daerah ini, dikembangkan kopi jenis merupakan anak perusahaan dari kopi menyiapkan sebanyak 4.000 bibit kopi
arabika. Hal tersebut dapat dilaksanakan Kapal Api, telah dilakukan pengembangan sebagai uji coba untuk ditanam dan
mengingat iklim dan topografi yang kopi arabika di Satuan Permukiman dirawat sendiri oleh transmigran di lahan
sesuai. Sehingga wilayah ini memiliki Transmigrasi Rano, Kabupaten Mamasa. usahanya. “Dengan 4.000 bibit kopi
potensi lahan yang dapat dikembangkan Sebelumnya transmigrant di Rano juga ini, diharapkan ada minimal 5 kepala
menjadi kebun kopi, dan menjadikan kopi telah menanam kopi namun belum keluarga (KK) yang mau menerima
menjadi komoditas utama. dan menanamnya. Jika ditanam di
34 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
lahan usaha I (LU I), transmigran dapat
mengaplikasikan maksimal 1.000 pohon
untuk luas 0,50 Ha dengan jarak tanaman
2 kali 1 seperlima yang ditanam lurus
berbaris,” jelasnya.
Tak hanya memberikan bibit secara para petani tidak mengetahui kemana Gotong Royong sehingga menjadi Global
gratis, PT. Sulatco juga memberikan produk sebaiknya dijual untuk Gotong Royong.
pendampingan perawatan tanaman kopi mendapatkan keuntungan terbaik.
dengan mengirim petugas lapangan Karena itu, dibutuhkan sebuah model Selain Gotong Royong, potensi
untuk tinggal di Rano selama 3 tahun pemasaran dari rantai pasok biji kopi dan unggul bangsa Indonesia yang lain adalah
sesuai masa tanam kopi yang mencapai peluang wirausaha di lokasi transmigrasi berwirausaha. Salah satu penguatan
2 tahun 5 bulan untuk siap berproduksi. Rano, Kabupaten Mamasa. potensi wirausaha ini dapat diterapkan
Pembinaan atau pendampingan G2R melalui Model Tetrapreneur, yang
dilakukan dengan mengunjungi kebun Salah satu model yang bisa merupakan gerakan inovasi desa
transmigran minimal 2 kali seminggu digunakan adalah Global Gotong wirausaha berbasis empat pilar wirausaha
untuk berkonsultasi. Kerja sama ini Royong Tetrapreneur (G2RT). Program yaitu rantai pasokan bisnis baik dari
pada prinsipnya mengajak transmigran G2RT adalah inovasi solidaritas gerakan hulu ke hilir (Tetra 1); ketersediaan
untuk bertani kopi dengan metode gotong royong dan wirausaha desa dan kesigapan dalam merespons
yang baik agar menghasilkan biji kopi yang bertujuan membawa kearifan lokal pasar sebagai sarana bertukarnya nilai
yang bermutu dan hasilnya meningkat. Indonesia ke kancah dunia. Sasaran produk (Tetra 2); kualitas produk melalui
Jika tanaman kopi telah cukup umur G2R adalah pedesaan, yang notabene SDM yang berkualitas, sistem yang
untuk dipanen atau diproduksi, maka adalah salah satu wilayah yang memiliki terkoordinasi hingga pengembangan diri
pemasaran dapat dijual ke PT. Sulatco keunggulan bersaing yang terintegrasi (Tetra 3); serta nilai merek pada produk
atau pedagang lain. baik melalui pemerintah, akademisi, (Tetra 4). Integrasi nilai gotong royong
pemerintah desa maupun lembaga- yang ada dengan model Tetrapreneur
Kopi yang dijual transmigran ke PT. lembaga yang berada di dalam desa diharapkan mengangkat kemandirian
Sulatco bisa dalam bentuk kopi yang hingga masyarakat luas (FEB UGM : 2021). dan kewibawaan produk desa menjadi
masih setengah kering atau tanpa kulit ikon-ikon dunia, serta dapat menjadi
dan sudah dijemur minimal 1 hari. Oleh Lahirnya G2R Tetrapreneur diinisiasi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing,
PT. Sulatco, kopi yang diterima dikupas oleh Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D, berkerjasama dan beradaptasi untuk terus
kembali kulitnya agar menjadi green bean Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis maju ke tatanan global masa depan.
dan kemudian diproduksi ke kapal api di Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan diskusi panjang dengan tim dari Badan Jika melihat model tetrapreneur
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Perencanaan Pembangunan Daerah, tersebut, maka rantai pasok biji kopi di
Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA lokasi transmigrasi Rano masih berada
Kepala Unit Permukiman DIY), yang kemudian secara serius diusung pada Tetra 1, yaitu telah memiliki produk
Transmigrasi Rano, Dahman, mengatakan oleh Pemerintah Daerah DIY. unggulan kopi namun rantai pasoknya
selama ini, warga transmigran menjual masih terbatas sampai pada pedagang
kopinya ke pengumpul di Kecamatan Melalui program G2RT-nya, Rika pengumpul. Sehingga perlu ada gerakan
Mehalaan maupun di Desa Rano Fatimah ingin mengangkat salah satu gotong royong untuk meningkatkan
setempat. Namun ada pula transmigran aset terbesar bangsa Indonesia tersebut, produksi kopi masuk pada tahap Tetra 2
yang sudah mengolah menjadi kopi yaitu gotong royong. Ia yakin bahwa yaitu penciptaan pasar non kompetisi dan
bubuk. “Adapun untuk harga kisaran sebenarnya gotong royong juga bisa selanjutnya sampai pada tahap Tetra 3
kopi arabika yang sudah siap disangrai diangkat dalam bidang ekonomi. yaitu kopi yang bermutu tinggi dan SDM
berkisar Rp. 70.000-80.000/kg ditingkat Selain itu, melihat semangat dari model yang berkualitas, hingga mencapai Tetra 4
petani. Dalam kondisi normal harganya pemberdayaan Saemaul Undong khas yang telah memiliki merek dagang sendiri
Rp. 60.000/kg, namun dalam kondisi tidak Korea Selatan yang sudah mendunia, yaitu Kopi Rano.
normal bisa mencapai Rp. 90.000/kg,” Rika Fatimah mengusulkan untuk
ungkapnya. menambahkan energi global di depan n Panca Okta Hutabrina
Tetra 1 G2RT
Dengan masuknya perusahaan
swasta sebagai investor, harusnya
dapat menjadi peluang usaha bagi para
transmigran sebagai petani kopi di Rano.
Mengingat petani kopi pada umumnya
masih menjual biji kopi kering kepada
pedagang pengumpul. Belum ada
alternatif pemasaran karena terbatasnya
informasi pasar, sehingga mengakibatkan
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 35
LAPORAN UTAMA
SEMANGKA DAN MELON
BERSERTIFIKAT PRIMA 3
T inggal di wilayah dengan kondisi lokasi yang saat itu sedang melakukan namun juga membentuk dan melahirkan
topografi yang dikelilingi sungai survey lahan untuk berinvestasi. Gayung petani yang berakhlaq. Pembentukan
dan berada di kawasan delta tak bersambut, akhirnya kami sepakat akhlaq inilah yang menurut investor
menghalangi warga transmigran Tanjung kerjasama dan langsung dilakukan uji membedakan petani konvensional
Buka SP. 6B, Kabupaten Bulungan, Provinsi coba,” ujarnya saat ditemui penulis di dengan milenial. Salah satunya dengan
Kalimantan Utara untuk produktif. lokasi Tanjung Buka SP. 6B pada akhir membentuk majelis taklim.
Produktivitas mereka telah menghasilkan tahun lalu.
tanaman holtikultura dalam jumlah Pemilihan jenis tanaman dilakukan
besar dan kualitas yang terbaik. Bahkan Lebih lanjut Basiron menjelaskan, dengan membuka sektor hilir terlebih
saat ini buah semangka dan melon hasil uji coba dilakukan oleh investor dengan dahulu. Melihat kebutuhan sesuai
tanaman mereka mendapatkan predikat meminta masing-masing transmigran permintaan pasar di Kalimantan Utara.
Prima 3 dari Dinas Ketahanan Pangan untuk menanam tanaman yang Untuk sayuran antara lain sawi, kangkung,
Kabupaten Bulungan. Artinya, produk diinginkan. Hasilnya ada yang berhasil, bayam, pare belut, terong, kacang
yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi ada pula yang gagal berbuah. Namun panjang, gambas, cabe, kembang kol,
karena penggunaan kimia di bawah 30 kualitas SDM transmigran SP. 6B sebagai dan daun bawang. Sedangkan buah,
persen (90 persen organik). petani memang sudah terlihat dan dipilih semangka varietas madrid
mumpuni sejak awal. Bahkan ada yang karena memiliki kulit yang lebih tebal
Menurut Kepala UPT Tanjung Buka SP. sudah ahli. sehingga aman saat didistribusikan untuk
6B, Basiron, aktivitas menanam tanaman perjalanan yang panjang, dan melon jenis
holtikultura ini berawal dari keinginan Pembinaanpun dilakukan. Mulai tawau karena lebih popular dan rasa yang
yang kuat 16 orang transmigran yang dari pengenalan karakter tanah yang manis, serta kandungan air sedikit.
tergabung dalam kelompok tani untuk cocok dengan jenis tanaman, menanam,
memiliki produk yang menjadi ikon merawat tanaman, hingga pembinaan Permintaan pasar terhadap
Tanjung Buka SP. 6B. rohani. Dengan visi dan misi ”kreatif, semangka dan melon di Kalimantan Utara
inovatif, dan berakhlaq”, investor tidak cukup besar. Selain cocok untuk konsumsi
“Di saat yang bersamaan, ada pihak hanya ingin memberikan ilmu pertanian masyarakat yang tinggal di daerah
swasta dari CV Bisma Atari masuk ke atau hasil produk yang berkualitas, muara air payau, semangka dan melon
36 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
tak dapat dipisahkan dengan budaya transmigran juga ada yang menjadi Keberhasilan Tanjung Buka SP. 6B
setempat karena merupakan makanan investor secara personal. dalam menghasilkan produk unggulan
yang selalu ada dan wajib dihidangkan tentu saja merupakan buah dari kerja
pada acara atau perayaan di Kalimantan Tak hanya itu, Dinas Ketahanan sama dan gotong royong diantara
Utara. Dengan demikian, kendala Pangan Kabupaten Bulungan juga turut para petani. Organisasi yang telah
pemasaran yang sering dialami para serta memberikan pendampingan kepada terstruktur dan pembagian kerja yang
petani pascapanen tidak akan terjadi. Alur para transmigran. Bahkan sekaligus jelas, patut diacungi jempol. Masing-
distribusi dan penyaluran produk hasil melakukan uji keamanan pangan. masing komoditas semangka dan
panen petani pun sejak awal tanam sudah Hasilnya, buah semangka dan melon melon memiliki ketua kelompok dan
jelas. Bahkan di Kota Tarakan sudah ada Tanjung Buka SP. 6B mendapatkan label dibuat pola penanamannya. Tiap 10
agen distribusi yang membeli satu kebun. produk Prima Tiga (P-3), yaitu penilaian hari panen semangka dan tiap 15 hari
Sementara itu, permintaan dari luar yang diberikan terhadap pelaksana usaha panen melon. Untuk lahan seluas 1 ha
daerahpun sudah banyak, diantaranya tani dimana produk yang dihasilkan aman dapat menghasilkan 15 ton semangka,
dari Berau, Samarinda, Palu, dan Bontang. untuk dikonsumsi. sedangkan tiap satu kali panen melon
menghasilkan 4 ton buah di atas lahan
Di lahan usaha seluas 1 hektare (ha), Hasil penilaian ini tentunya semakin seluas 0,25 ha.
dalam setahun para petani telah berhasil meningkatkan semangat kelompok
panen sebanyak 5 kali. Pada panen tani Tanjung Buka SP. 6B untuk terus Sistem gotong royong yang
pertama telah menghasilkan sebanyak berinovasi. Dengan label sertifikasi Prima diterapkan kelompok tani Tanjung
12 ton semangka dan 3 ton melon yang Tiga, target selanjutnya adalah pemberian Buka SP. 6B ini telah sejalan dengan
dalam waktu 3 hari habis terjual. Sampai merk dagang dan bisa masuk pasar Model Global Gotong Royong (G2R)
saat ini produksi buah semangka telah menengah ke atas. Bila sertifikat tersebut Tetrapreneur yang diinisiasi oleh
menghasilkan 60 ton perbulan dan melon telah terbit, maka produk bisa dipastikan Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D,
5 ton perbulannya. Adapun harga yang lolos masuk supermarket. Dosen Fakultas Ekonomika dan
diberikan investor senilai Rp. 4.500/kg Bisnis Universitas Gadjah Mada(FEB
untuk semangka dalam kondisi normal Selain menarik investor, kesuksesan UGM). Gerakan inovasinya dalam
dan melon Rp. 9.000/kg. tanaman semangka dan melon ini juga menghasilkan produk unggulan telah
telah membawa warga transmigran mencapai Tetra 4 atau telah memenuhi
Kemajuan yang semakin menjanjikan lainnya untuk ikut bergabung di kelompok keempat pilar wirausaha, yaitu produk
ini ternyata menarik investor lokal tani tersebut. Namun syarat dan kriteria unggulan semangka dan melon (Tetra
lainnya. Pada tahun 2022, CV. Kaltara pun telah ditentukan. Transmigran 1), terdapat agen distribusi (Tetra 2),
Mandiri Sejahtera turut serta bekerja yang ingin bergabung wajib mengikuti SDM petani potensial dan ahli di bidang
sama dengan para petani Tanjung Buka persyaratan penanaman, salah satunya holtikultura (Tetra 3), serta produk
SP. 6B. Menariknya, investor di lokasi adalah penggunaan kimia di bawah 30 telah bersertifikasi Prima 3 (Tetra 4).
transmigrasi ini bukan hanya perusahaan persen dari pemakaian. Hal ini sekaligus
atau lembaga swasta saja, namun warga sebagai upaya dalam mengubah mindset n Panca Okta Hutabrina
petani konvensional menjadi milenial.
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 37
LAPORAN UTAMA
PENCETAK PRODUK
IKONIK GLOBAL
INDONESIA
RIKA FATIMAH P.L., S.T., M.SC., PH.D K eberadaan gotong royong telah kemudian saya mengusulkan untuk
DOSEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS mengakar kuat sebagai kekayaan menambahkan energi global di depan
intelektual bangsa. Gotong royong Gotong Royong sehingga menjadi Global
UNIVERSITAS GADJAH MADA(FEB UGM) telah menjadi ciri khas bangsa dan Gotong Royong.
potensi yang berkelanjutan, bernilai,
dan identik dengan kemandirian. Tanya:
Program Global Gotong Royong (G2R)
Tetrapreneur adalah inovasi solidaritas Siapa yang menjadi sasaran program
gerakan gotong royong dan wirausaha ini?
desa yang bertujuan membawa kearifan
lokal Indonesia ke kancah dunia. Seperti Jawab:
apa konsep local yang telah mendunia
ini? Tim Redaksi TRANSPOLITAN Sasaran G2R adalah pedesaan, yang
melakukan wawancara dengan notabene adalah salah satu wilayah yang
pengusung ide G2R Tetrapreneur Rika memiliki keunggulan bersaing yang
Fatimah P.L, S.T., M.Sc., Ph.D. Berikut terintegrasi baik melalui pemerintah,
petikan wawancaranya: akademisi, pemerintah desa maupun
lembaga-lembaga yang berada di dalam
Tanya: desa hingga masyarakat luas.
Gotong Royong sudah menjadi kata Lahirnya G2R Tetrapreneur tentu
yang melekat dalam masyarakat kita. saja melalui diskusi panjang dengan tim
Bagaimana konsep Gotong royong dari Badan Perencanaan Pembangunan
ini diyakini dapat digunakan sebagai Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta
konsep dalam dunia usaha? (BAPPEDA DIY), yang kemudian secara
serius diusung oleh Pemerintah Daerah
Jawab: DIY.
Saya cermati, gotong royong Tanya:
sebetulnya merupakan kearifan lokal,
bahkan merupakan kecerdasan nenek Mengapa Korea Selatan menjadi
moyang kita. Sebenarnya gotong inspirasi dalam program G2R ini?
royong juga bisa diangkat dalam bidang
ekonomi. Selain itu, melihat semangat Jawab:
dari model pemberdayaan Saemaul
Undong khas Korea Selatan. Dari situ Korea Selatan berhasil keluar dari
negara miskin pada tahun 1970 dan
muncul menjadi salah satu negara
adidaya, saya lihat itu bukti pencapaian
38 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
yang luar biasa. Saya percaya keberhasilan berkualitas, sistem yang terkoordinasi berada dalam naungan program G2R
tersebut juga dilakukan dengan hingga pengembangan diri(Tetra 3); Tetrapreneur melalui Dana Keistimewaan
semangat gotong royongnya.Dari sini serta nilai merek pada produk(Tetra DIY(Danais DIY). Jika pada umumnya
kita bisa belajar dari sesama rumpun Asia 4). Integrasi nilai gotong royong yang Danais DIY dimanfaatkan dalam aspek
bahwa gotong royong itu bukan hanya ada dengan model Tetrapreneur budaya dan pelestarian heritage, maka
kita berbicara mengenai budaya atau diharapkan mengangkat kemandirian G2R Tetrapreneur merupakan inovasi
sosial, karena sebetulnya gotong royong dan kewibawaan produk desa menjadi budaya dalam aspek ekonomi yaitu
itu merupakan aset. Di negara kita gotong ikon-ikon dunia, serta dapat menjadi ekonomi yang bergotong royong. Selain
royong sangat terasa khususnya di bidang sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, itu, kurang lebih terdapat 10 desa lain
sosial, Ketika ada kematian misalnya, berkerja sama dan beradaptasi untuk yang tergabung dalam program G2R
masyarakat akan bergerak sendiri untuk terus maju ke tatanan global masa depan. Tetrapreneur Mandiri di wilayah Indonesia
bergotong royong. Nah, kenapa ini tidak lainnya. Contoh-contoh produk desa
dibawa dalam dunia usaha. Dan ternyata Tanya: binaan G2R Tetrapreneur antara lain
dengan konsep tetrapreneur, gotong Manisan Olahan Ppepaya khas Kalurahan
royong dapat diwujudkan untuk bidang Sejauh ini G2R Tetrapreneur sudah Donoharjo, Olahan Okra khas Kalurahan
ekonomi. diterapkan di mana? Sabdodadi, Bakso Goreng Kemasan
dari Kalurahan Bejiharjo, Dodol Salak
Tanya: Jawab: khas Kalurahan Bangunkerto dan masih
banyak lainnya.
Seperti apa konsep G2R Tetrapreneur Pada tahun 2018, G2R Tetrapreneur
yag dimaksudkan? telah dilaksanakan di Desa Wukirsari dan Tanya:
Desa Girirejo sebagai pilot village atau
Jawab: Desa Pelopor. G2R Tetrapreneur telah Apa visi dari program G2R
berhasil menyelenggarakan Tetra 1 dari Tetrapreneur?
Selain Gotong Royong, potensi Desa-desa binaan dengan output yaitu
unggul bangsa Indonesia yang lain adalah produk unggulan dari masing-masing Jawab:
berwirausaha. Salah satu penguatan desa. Selanjutnya, pada tahun 2019,
potensi wirausaha ini dapat diterapkan kedua desa binaan tersebut masuk ke Visi Program G2R Tetrapreneur
G2R melalui Model Tetrapreneur, yang tahap Tetra 2 yaitu penciptaan pasar adalah mendorong penciptaan
merupakan gerakan inovasi desa non-kompetisi. Baru kemudian pada produk ikonik global-nya
wirausaha berbasis empat pilar wirausaha tahun 2019, pengembangan G2R Indonesia. Dan G2R Tetrapreneur
yaitu rantai pasokan bisnis baik dari Tetrapreneur yang juga diusung oleh telah mencetak milestone dalam
hulu ke hilir(Tetra 1); ketersediaan dan Dinas Koperasi dan UKM DIY ini lebih perkembangannya, yaitu menjadi inisiator
kesigapan dalam merespon pasar sebagai mengedepankan kebudayaan sebagai produk ikonik global Indonesia dengan
sarana bertukarnya nilai produk(Tetra akar dari kewirausahaan. Hingga pada mengirimkan Tes Produk Unggulan Desa
2); kualitas produk melalui SDM yang tahun 2021, terdapat 21 desa yang Binaan ke Negara Mesir dan Turki. n
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 39
INSIGHT
TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
P rogram transmigrasi Bersama etos dan budaya kerja yang baik pada dan added value di masyarakat.
memiliki peran yang sangat masyarakat daerah tertinggal dan Sustainable Development Goals
strategis dan memberi kontribusi kawasan perdesaan di luar Jawa. Selain
dalam pembangunan dan peningkatan itu, bagi Pulau Jawa program transmigrasi (SDGs) yang merupakan rencana aksi yang
pertumbuhan ekonomi. Program telah mengurangi beban berat terkait disepakati oleh pemimpin dunia dalam
transmigrasi telah terbukti mampu kepadatan penduduk dan keterbatasan mengakhiri kemiskinan, mengurangi
membuka daerah-daerah di luar Jawa lahan, sehingga transmigrasi telah kesenjangan, dan lingkungan oleh
dari keterisoliran dan juga mampu dapat mengentaskan dan menjauhkan Kemendes PDTT dilokalkan menjadi SDGs
membangun konektivitas antar daerah masyarakat dari kemiskinan karena Desa. Upaya tersebut mempermudah
serta Kawasan transmigrasi telah keterbatasan akses pada basis produksi. pengukuran hasil, manfaat dampak
melahirkan sentra-sentra produksi, pembangunan 18 tujuan SDGs yang
masyarakat di kawasan transmigrasi Program transmigrasi juga telah diwujudkan melalui pembangunan
telah didorong mampu mengoptimalkan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi. Pembangunan
potensi sumberdaya lokal yang tersedia ekonomi baru yang dapat merangsang kawasan transmigrasi merupakan
secara efektif dan efisien dalam skala masuknya investasi pada kawasan perwujudan SDGs Desa itu sendiri secara
kawasan sehingga mampu memberi perdesaan, daerah tertinggal dan komprehensif.
kontribusi ekonomi yang cukup signifikan transmigrasi itu sendiri. Optimalisasi
khususnya di daerah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat Pengembangan penyelenggaraan
kawasan perdesaan di luar Jawa. Selain dilakukan dengan program digitalisasi ketransmigrasian harus dilakukan secara
itu, transmigrasi telah menularkan dan pemanfaatan teknologi untuk komprehensif sehingga membutuhkan
mendukung peningkatan produktivitas upaya-upaya kolaborasi. Upaya kolaborasi
yang dilakukan tersebut sebaiknya
40 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
lebih dapat mengakses dunia usaha, Selain pemerataan persebaran penduduk,
karena begitu besarnya potensi yang transmigrasi diharapkan dapat memunculkan
belum dimanfaatkan secara optimal. pemerataan pembangunan pusat-pusat
Agar arus investasi dapat masuk dan pertumbuhan ekonomi baru.
berkembang dengan baik, pemerintah
(Pusat dan Daerah) dapat berfokus padat tentu saja pada keterbatasan pada banyaknya sumberdaya produksi
dalam pembangunan infrastruktur dan lahan produktif dan juga keterbatasan yang tidak terberdayakan dengan baik.
penyiapan sumberdaya manusia di lahan pemukiman. Tentu saja hal ini Potensi-potensi sumberdaya alam yang
kawasan transmigrasi. akan mempengaruhi pada kualitas melimpah tidak dapat dimanfaatkan
kehidupan masyarakat. Terbatasnya secara optimal karena terbatasnya jumlah
Kontribusi dalam pembangunan lahan produksi akan berpengaruh sumberdaya manusia. Pada titik ini,
desa dan kawasan perdesaan serta daerah pada ketersediaan pangan dan juga program transmigrasi menjadi suatu jalan
tertinggal. Bagian ini akan membahas kesempatan kerja. Begitu juga halnya bagi terwujudnya penataan persebaran
tiga pokok pembahasan penting yang dengan terbatasnya lahan permukiman penduduk dengan baik. Daerah
dimulai dengan ulasan pertama tentang akan memberi dampak pada menurunnya dengan kepadatan yang tinggi dapat
bagaimana kontribusi transmigrasi dalam kualitas air, udara dan ruang terbuka. mengirimkan orang kepada daerah yang
membuka isolasi daerah, kemudian Selain itu kepadatan penduduk yang memiliki potensi sumberdaya alam yang
dilanjutkan dengan pembahasan tidak terkendali dapat membesar angka baik tetapi terbatas akan sumberdaya
kedua tentang bagaimana pengaruh kemiskinan (Maharani, 2006). manusia. Sehingga selain pemerataan
transmigrasi dalam membangun daya persebaran penduduk diharapkan pula
saing masyarakat dan ketiga terkait Sementara itu, pada daerah dengan terjadi pemerataan pembangunan pusat-
bagaimana transmigrasi di era 4.0. penduduk terbatas dan daerah terisolir, pusat pertumbuhan ekonomi.
persoalan yang dihadapi tentu saja
Menata Sebaran Penduduk
Persoalan persebaran penduduk
masih menjadi masalah, baik bagi daerah
yang padat maupun pada daerah yang
sedikit. Persoalan pada daerah yang
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 41
INSIGHT
Pembangunan Infrastruktur menjadi berkembang dan berdaya saing Kawasan Maloy Kaliorang di Kalimantan
harus didukung dengan penguatan Timur, Kawasan Salimbatu di Kalimantan
Salah satu persoalan yang dihadapi pembangunan sarana dan prasarana di Utara, Kawasan Barito Kuala di Kalimantan
oleh masyarakat pada kawasan kawasan transmigrasi tersebut. Selatan serta Kawasan Tobadak di
tertinggal khususnya di luar Jawa adalah Sulawesi Barat dapat terhubung dengan
keterbatasan infrastruktur. Terbatasnya Konektivitas AntarDaerah ibukota baru. Kawasan-kawasan
infrastruktur tentu membatasi transmigrasi tersebut nantinya akan
aksesibilitas dan ruang gerak mobilitas Konektivitas antardaerah menjadi menjadi basis produksi dan penyangga
masyarakat. Keterbatasan infrastruktur hal yang sangat penting dalam Ibukota Nasional.
juga menyebabkan produk-produk pembangunan, konektivitas akan
dari daerah tertinggal akan sulit melahirkan suatu kolaborasi antar Bangun Etos dan Kompetitif
dipasarkan sehingga tidak memberi kawasan sehingga di antara semua
edit value pada masyarakat. Selain arus komponen dapat bekerja sama. Program transmigrasi secara
produksi yang terhambat keterbatasan Pembangunan ketransmigrasian telah umum telah memindahkan masyarakat
infrastruktur berpengaruh pada membentuk suatu hubungan yang saling dari daerah padat ke daerah yang
mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan menguntungkan antara daerah asal penduduknya jarang. Dan umumnya
untuk mendatangkan barang-barang dengan daerah pengirim. Terjalinnya daerah pengirim berasal dari pulau Jawa,
kebutuhan pokok masyarakat daerah hubungan baik ini tentu melahirkan kita ketahui bersama bahwa ketersediaan
tertinggal. konektivitas antar daerah asal dengan sarana dan prasaran di Pulau Jawa tentu
daerah pengirim, antara Jawa dan luar lebih baik dibanding dengan di luar
Sejauh ini kehadiran program Jawa. Jawa. Sehingga masyarakat transmigrasi
transmigrasi telah berhasil membuka dianggap lebih memiliki knowlodge yang
keterisoliran berbagai daerah khususnya Selain itu, konektivitas antar daerah lebih baik khususnya dalam hal budidaya
di luar pulau Jawa, hingga tahun 2021 juga didukung dengan lahirnya sentra- pertanian, pengembangan usaha
dari Kawasan Transmigrasi prioritas sentra produk unggulan baru dari daerah serta pemanfaatan teknologi. Dengan
nasional terdapat 20 dengan status transmigrasi. Sehingga melahirkan demikian warga transmigran pendatang
berkembang dan 32 kawasan mandiri. konektivitas antara daerah transmigrasi dapat melakukan transfer knowlodge dan
Dari 52 kawasan tersebut maka pada dengan pusat-pusat pertumbuhan transfer teknologi kepada masyarakat
2024 akan diproyeksikan menjadi 7 ekonomi. Selain itu, kawasan transmigrasi transmigrasi lokal. Selain itu, faktor etos
kawasan berdaya saing, 33 kawasan juga didorong untuk memiliki dan budaya kerja juga tentu berbeda,
mandiri dan hanya menyisakan 12 konektivitas dengan kawasan Ibukota pada masyarakat dengan lahan terbatas
kawasan berkembang. Sementara itu Nasional baru di Provinsi Kalimantan tentu memiliki usaha yang lebih giat agar
keberadaan ke 52 kawasan tersebut Timur. Untuk menyiapkan ibukota mendapatkan hasil produksi yang lebih
tersebar dari Aceh hingga Papua. Tentu baru tersebut, Kawasan transmigrasi di optimal, dibanding dengan masyarakat
peningkatan status kawasan transmigrasi Kalimantan seperti Kawasan Kerang,
42 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
yang terbiasa di lahan luas tentu lebih masyarakat yang terorganisir dengan Dengan interaksi
santai dalam melakukan kegiatan baik. Pengorganisasian masyarakat yang terjadi antara
pertanian maupun usahanya. Dengan terlembaga sejak awal pemberangkatan masyarakat pendatang
interaksi yang terjadi antara masyarakat dan bertahan hingga kini. Pembagian dan masyarakat asli, maka
pendatang dan masyarakat asli,maka peran di masyarakat dengan baik menjadi akan memungkinkan
akan memungkinkan terbangunnya etos kekuatan masyarakat transmigrasi. terbangunnya etos
kerja yang sama antara masyarakat lokal Baiknya kelembagaan masyarakat kerja yang sama antara
dengan warga transmigrasi pendatang yang ada di kawasan transmigrasi telah masyarakat lokal dengan
tersebut. memberi dampak yang baik pula pada warga transmigrasi
masyarakat tempatan. Tidak jarang pendatang tersebut.
Selain itu, kehadiran warga desa-desa eks UPT transmigrasi dijadikan
transmigrasi pendatang tersebut sebagai contoh keberhasilan lembaga
juga akan memberi spirit kompetitif yang ada pada tingkatan masyarakat
masyarakat lokal. Dalam masyarakat lokal desa. Seperti misalnya kelembagaan
akan lahir semangat untuk tidak mau tani (Kelompok Tani) dan kelembagaan
kalah dan juga harus bisa lebih baik dari wirausaha yang ada di desa eks UPT
pendatang tersebut. Jika hal ini dapat Transmigrasi tadi oleh pemerintah
terkomunikasikan dengan baik antara daerah dijadikan sebagai role model
pendatang dengan warga lokal, maka dalam pengembangan kelembagaan
akan menjadi kekuatan kolektif dan masyarakatdi daerah.
melahirkan daya saing yang baik. Namun
jika spirit kompetisi tidak terpelihara Lahirnya Undang-undang nomor
dengan baik maka dapat melahirkan 6 tahun 2014 tentang desa telah
ketimpangan-ketimpangan, namun dari menempatkan Badan Usaha Milik Desa/
banyak lokasi, kejadian persaingan tidak Bersama (BUMDes/BUMDesma) sebagai
sehat antara pendatang dengan warga kelembagaan ekonomi pada masyarakat
lokal hampir jarang ditemukan, hal ini desa. Tidak jarang kita temui bahwa
tentu karena warga pendatang memang cikal bakal dari lahirnya dari BUMDes
warga yang dipersiapkan untuk dapat tersebut diawali dengan keberadaan
menghormati penduduk lokal. kelompok wirausaha transmigrasi dan
juga Himpunan Wirausaha Transmigrasi
Penguatan Kelembagaan (HW Trans). Keberadaan HW Trans
tadi menjadi basis produksi daripada
Kita ketahui bersama bahwa BUMDes, sedangkan BUMDes dapat
warga transmigran merupakan
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 43
INSIGHT
memainkan peran dalam akses modal potensi sumberdaya lokal yang tersedia setengah jadi. Jika ini berjalan, maka
dan pemasaran. BUMDes/ma tentu secara efektif dan efisien dalam efektivitas waktu akan cukup baik begitu
harus berorientasi pada pemberdayaan skala kawasan. Dengan pendekatan juga dengan efisiensi biaya distribusi
masyarakat, bidang-bidang usaha pengembangan produkdalam skala karena ongkos yang dikeluarkan oleh
yang dimiliki oleh BUMDesa/ma kawasan, maka suatu produk unggulan offtaker dalam membeli produk dari
harus mampu memberi peningkatan dapat dikembangkan dengan saling kawasan dapat lebih hemat.
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. tukar potensi yang ada, atau juga dapat
Yang perlu kita ingat juga bahwa mengakumulasikan produk-produk Kawasan-kawasan transmigrasi
pengembangan suatu permukiman yang di beberapa Desa sedikit digabung telah tumbuh menjadi sentra dari
transmigrasi tidak saja memberi dengan Desa yang memiliki Produk produk-produk unggulan, misalnya
dampak pada desa eks transmigrasi lebih berlimpah di dalam kawasan seperti Kopi di Kawasan Samarkilang
tersebut tetapi memberi pengaruh transmigrasi tersebut. Sehingga pada (Aceh), Kawasan Lunang Silaut (Sumbar),
pada desa-desa di sekitar kawasan Desa yang produknya lebih berlimpah Kawasan Tobadak (Sulbar) dan juga di
transmigrasi tersebut. Seperti halnya makan dapat dijadikan sebagai sentra. Kawasan Air Terang (Sulteng). Begitu
dengan ketersediaan lapangan kerja, Dengan demikian, ketersediaan produk pula dengan pengembangan madu di
bidang-bidang usaha BUMDes/ma dapat menjamin permintaan pasar dalam Kawasan Gerbang Masperkasa (Kalbar),
harus mampu menyerap tenaga kerja jumlah yang lebih besar. Kawasan Kerang (Kaltim) dan Kawasan
dari Desa-Desa di kawasan baik itu dari Tambora (NTB). Pengembangan gula
tenaga tidak terampil hingga tenaga Terakumulasinya produk unggulan aren di Mesuji (Lampung), gula semut
kerja terampil. Dan BUMDes/ma memiliki secara kawasan maka, akan muncul di Kawasan Air Terang (Sulteng),
tanggung jawab pada peningkatan skill sentra-sentra produk dalam satu kawasan. Pengembangan Garam di Kawasan Ponu
tenaga kerja yang diserap. Produk-produk yang sudah terbagi (NTT). Serta pengembangan industri
atas sentra-sentra produksi tadi dapat pengolahan makanan di hampir semua
Produk Unggulan Kawasan ditingkatkan kapasitasnya menuju kawasan transmigrasi. Sementara itu
Industri skala menengah, sehingga basis dalam hal mendukung ketahanan
Kawasan transmigrasi telah kawasan bukan hanya bertumpu pada pangan transmigrasi memiliki lahan 1,8
melahirkan sentra-sentra produksi, produk mentah, melainkan produk yang juta ha yang dapat diintensifikasi dari
masyarakat di kawasan transmigrasi dihasilkan dapat diberi nilai lebih menjadi ketersediaan lahan 3,2 juta ha di seluruh
telah didorong mampu mengoptimalkan produk jadi atau setidaknya produk kawasan transmigrasi. n Indri Lestari
44 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
TRANSFORMASI TRANSMIGRASI
DALAM MENDUKUNG SDGS DESA
K ebijakan transmigrasi seyogiyanya cepat. Dengan pemanfaatan teknologi pengejawantahan dari SDGS Desa itu
tidak lagi bertumpu pada informasi maka informasi seputar sendiri secara komprehensif. Karena
pembukaan area baru, namun yang penyelenggaraan transmigrasi dapat tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan
lebih dikedepankan adalah optimalisasi menyebar dengan baik dan data yang transmigrasi merupakan suatu kegiatan
pembangunan dan pengembangan ada dapat dimanfaatkan untuk menjadi dengan program dan dasar dalam hal
pada kawasan transmigrasi yang sudah peluang bagi pengembangan ekonomi perwujudan (1) desa tanpa kemiskinan
terbentuk. Sehingga diperlukan upaya dan peningkatan kesejahteraan warga dan (2) desa tanpa kelaparan melalui
kolaboratif dan terintegrasi demi transmigrasi. Digitalisasi juga menjadi pemberian akses lahan usaha 1 (1 hektar)
mendukung pengembangan kawasan media bagi pelaku usaha di kawasan lahan usaha 2 (3/4 ha); (3) desa sehat
transmigrasi. Untuk mendukung transmigrasi untuk dapat memasarkan dan sejahtera dengan pemberian akses
penciptaan pusat-pusat pertumbuhan produknya, begitu pula sebaliknya lahan pekarangan (1/4 ha) yang dijadikan
tersebut dimulai dengan pembangunan dengan informasi yang baik maka dapat menjadi apotek hidup; (4) pendidikan
pusat-pusat kawasan (awalnya bernama menarik investor untuk menanamkan berkualitas, (5) keterlibatan perempuan
Kota Terpadu Mandiri, kemudian modalnya di kawasan transmigrasi. desa; dan (6) layak sanitasi dan air bersih
menjadi Kawasan Perkotaan Baru), pada dengan penyediaan fasilitas dasar. (7)
pusat-pusat kawasan didukung dengan Selain dalam aspek teknologi desa berenergi dan terbarukan; (8)
ketersediaan fasilitas pendukung seperti informasi, pemanfataan teknologi pertumbuhan ekonomi desa merata;
pasar, islamic centre, rumah pintar, juga sangat dibutuhkan dalam (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai
komplek perkantoran pengelola, hingga rangka memberi added value pada kebutuhan, (10) desa tanpa kesenjangan;
industri dibidang pengolahan hasil produk-produk unggulan yang ada (11) kawasan pedesaan aman dan nyaman;
pertanian seperti Agroindustri perberasan di kawasan transmigrasi dan daerah (12) konsumsi dan produksi desa sadar
(RMP/RMU), industri pengolahan jagung penyangganya. Dengan pemanfaatan lingkungan; (13) desa tanggap perubahan
dan sebagainya. teknologi hasil pertanian, peternakan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15)
dan perikanan di kawasan transmigrasi desa peduli lingkungan darat; (16) desa
Terciptanya pusat-pusat dan desa-desa sekitarnya akan lebih damai berkeadilan; (17) kemitraan untuk
pertumbuhan ekonomi baru tersebut produktif dan memiliki kualitas yang pembangunan desa dengan program-
setidaknya akan merangsang masuknya lebih baik. Begitu pula halnya dengan program kolaboratif dan (18) kelembagaan
investasi dan juga menarik minat warga penggunaan teknologi dalam hal desa dinamis dan budaya desa adaptif
transmigrasi untuk mengisi slot-slot yang pengemasan (Packing),sehingga dapat terwujud dengan penempatan
belum terisi. Dengan terisinya slot-slot memungkinkan produk-produk kawasan warga transmigrasi pendatang bersama
tersebut maka diharapkan akan terjadi dapat menjangkau area yang lebih dengan masyarakat lokal (https://
peningkatan produksi dan peningkatan luas. Sehingga dengan digitalisasi sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa/).
daya saing kawasan transmigrasi. dan pemanfataan teknologi maka
Sehingga pusat-pusat kawasan tersebut memberi dampak pada peningkatan Dengan demikian program
akan lahir menjadi pusat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi merupakan salah satu
ekonomi baru yang memberi pengaruh transmigrasi dan desa-desa sekitar pilar dalam membumikan SDGs pada
ekonomi hingga ke daerah hiterland. kawasan transmigrasi. masyarakat di kawasan perdesaan
dan desa-desa di sekitar kawasan
Digitalisasi Transmigrasi SDGS Desa transmigrasi. Penerapan SDGs dalam
program transmigrasi dapat diduplikasi
Digitalisasi program transmigrasi Program transmigrasi merupakan pada daerah-daerah lain.
menjadi sangat penting pada era salah satu program pemerintah yang
dimana arus informasi menjadi sangat dapat dikatakan sebagai bentuk n Indri Lestari
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 45
INSIGHT
KEBERPIHAKAN PEMERINTAH
KEMBANGKAN KAWASAN TRANSMIGRASI
P embangunan infrastruktur di dalam hal penyediaan infrastruktur, yang dilakukan adalah terkait kebijakan
Tanah Air, tidak terlepas dari peran juga mengedepankan konektivitas agar K/L lain dapat melakukan kolaborasi
dan kontribusi berbagai instansi antarwilayah yang sejalan dengan konsep terhadap program transmigrasi.
pemerintah, salah satunya adalah pengembangan Kawasan transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah yang dilaksanakan berbasis Kawasan. Kebijakan Afirmatif
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT), melalui program transmigrasi. Belakangan ini, dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki
Pengembangan Kawasan transmigrasi dari pemerintah untuk program kontribusi yang cukup tinggi terhadap
bertujuan untuk meningkatkan transmigrasi semakin berkurang. pembangunan infrastruktur di daerah
kesejahteraan transmigran dan penduduk Keterbatasan tersebut awalnya dapat tertinggal, transmigrasi, dan perbatasan.
sekitar di Kawasan transmigrasi. dikurangi kesenjangannya melalui DAK merupakan solusi dari kementerian
Tujuan tersebut dicapai melalui upaya Dana Alokasi Khusus Afirmasi untuk yang mempunyai keterbatasan
pengembangan Kawasan transmigrasi 52 Kawasan Trans, namun pada masa anggaran seperti halnya Kemendes
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pandemi hanya transmigrasi tematik PDTT. Dalam hal ini, kementerian
wilayah. dan hanya untuk tiga wilayah di Papua, menjadi pengampu untuk DAK Fisik
Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk itu, Bidang Transportasi Perdesaan yang
Pengembangan Kawasan memberi berbagai terobosan harus ditempuh agar bersumber dari anggaran pendapatan
kesempatan kepada desa-desa, program ini dapat berjalan sesuai dengan belanja negara yang dialokasikan
termasuk Kawasan transmigrasi untuk amanat Undang- Undang dan Peraturan kepada daerah tertentu. Tujuannya
mendapatkan dukungan terutama Pemerintah. Sampai saat ini breakthrough adalah untuk mendanai kegiatan fisik
46 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
bidang transportasi perdesaan yang Bappenas. Untuk itu 152 kawasan
merupakan urusan daerah dan sesuai tersebut akan dievaluasi setiap tahunnya
dengan prioritas nasional. Sesuai dengan untuk mendapatkan nilai Indeks
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 24 Tahun 2020 bahwa ruang Beban yang diamanatkan ke
lingkup kegiatan DAK ini meliputi: a. Kemendes PDTT melalui program
Pengadaan sarana moda transportasi transmigrasi tidak diiringi dengan tren
darat; b. Pengadaan sarana moda anggaran yang baik. Dari tahun ke tahun
transportasi perairan; c. Pembangunan anggaran untuk program transmigrasi
dermaga rakyat di sungai dan danau; d. mengalami penurunan. Hingga tahun
Pembangunan dan/ atau peningkatakan 2021, anggaran untuk pelaksanaan
jalan desa strategis; dan e. Renovasi atau pengembangan Kawasan transmigrasi
penggantian jembatan gantung. selain dari Kemendes PDTT masih dapat
di support oleh DAK Afirmasi Transportasi
Tujuan dan sasaran DAK Fisik Perdesaan. Kebijakan Afirmatif melalui
Transportasi Perdesaan adalah skema dana alokasi khusus seperti
meningkatkan konektivitas dan dalam tabel perbandingan anggaran
aksesibilitas di kabupaten/ kota yang transmigrasi dengan DAK Afirmasi
merupakan daerah tertinggal, lokasi Transportasi Perdesaan dapat dilihat
prioritas perbatasan negara, Kawasan bahwa anggaran DAK transportasi
transmigrasi, pulau- pulau kecil perdesaan yang di dalamnya terdapat
terluar berpenduduk. Hal ini selaras untuk pengembangan Kawasan
dengan tujuan pengembanga Kawasan transmigrasi cukup memberi harapan
transmigrasi yang mengedepankan apabila melihat dari anggaran transmigrasi
pengembangan wilayah. Sedangkan yang langsung menjadi tanggung jawab
kriteria lokasi prioritas menurut Ditjen Pembangunan dan Pengembangan
Permendesa tersebut di atas adalah salah Kawasan Transmigrasi untuk tahun ini
satunya di poin d menyebutkan Kawasan sebesar 300 miliar.
Transmigrasi yang menjadi prioritas
dalam RPJMN 2020-2024. Dengan menu-menu kegiatan
yang telah disebutkan di atas untuk
Kawasan transmigrasi yang DAK ini dirasa sangat membantu untuk
masuk ke dalam RPJMN adalah 152 pengembangan wilayah Kawasan
kawasan transmigrasi yang tersebar di transmigrasi yang menjadi cikal bakal
seluruh Indonesia. Kawasan- Kawasan pengembangan wilayah. Perlu diketahui
transmigrasi tersebut telah ditetapkan bahwa hingga saat ini melalui program
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah transmigrasi telah membentuk dua
Tertinggal, dan Transmigrasi secara provinsi dari program transmigrasi adalah
berjenjang. Dari 152 kawasan tersebut di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi
anataranya 100 menjadi target Prioritas Sulawesi Barat, serta sejumlah kabupaten
Nasional dan 52 mejadi target Prioritas dan kecamatan.
Kementerian sesuai dengan perencanaan
Akan tetapi untuk DAK Transportasi
TABEL PERBANDINGAN ANGGARAN TRANSMIGRASI DENGAN DAK AFIRMASI TRANSPORTASI PERDESAAN dalam milyar
TAHUN TRANSMIGRASI DAK AFIRMASI
Pendidikan Air Sanitasi Jalan Transportasi IET Transportasi Perkim Kesehatan Total DAK
Minum Perdesaan Laut Afirmasi
2015 281,6 230,4 1.247,70 1.760
2016 850,708 281,6 230,4 1.247,70 1.760
2017 305, 853 844 383 2.251 1.760
2018 400,000 794, 6 516,2 542 1.078,00 464,60 3.226 6.621
2019 403, 257 594,8 505,48 464,74 1.500,00 520,78 3.111,70 6.621
2020 142, 688 519,4 714,16 600,00 1.000,00 154,00 656,19 3.119,83 6.621
2021 430,620 3.509,139 1.250,00 611,014 4.121,403
2022 4.866,357 1.000,00 530,697 5.398,054
Sumber: Direktorat Regional III Bappenas
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 47
INSIGHT
TREN PENURUNAN ANGGARAN PROGRAM TRANSMIGRASI
TAHUN 2015-2022
1,751,446,096
1,556,987,579
791,254,350
793,375,967
663,549,737 430,620,044
313,508,214
271,472,366
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Perdesaan (menjadi DAK Penugasan transmigrasi adalah multisektoral antar antara pemerintah pusat dan pemerintah
Tematik 3) untuk tahun 2022 mengalami K/L lain, diharapkan ada ketegasan dari daerah (Provinsi dan Kabupaten)
perubahan lokasi prioritas yang cukup Penyelenggara Negara baik eksekutif sehingga penanganan dapat dilakukan
signifikan. Arah dan kebijakan DAK maupun legislatif dapat mendorong secara bersama - sama. Namun terdapat
adalah meningkatkan konektivitas, kebijakan tiap K/L. sampai saat ini bentuk perspektif pesimisme dari hal tersebut,
aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dukungan telah terbit Perpres No. 50 yaitu apabila fiskal di pemerintah
dan barang dari pulau-pulau kecil terluar Tahun 2018 tentang Koordinasi dan daerah baik provinsi maupun kabupaten
berpenduduk, Kawasan perbatasan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, sangat rendah, maka pemda tidak
negara, namun dalam implementasinya mampu melakukan sharing Anggaran
daerah tertinggal dan Kawasan satker di daerah yang membidangi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai
transmigrasi terhadap pelayanan dasar ketransmigrasian masih mengalami yang diamanatkan oleh peraturan yang
dan pusat kegiatan perekonomian kendala melakukan koordinasi. Untuk itu berlaku, mengingat transmigrasi adalah
hanya untuk pulau Nusa Tenggara, sebagai langkah tegas terkait dukungan program pilihan.
Maluku, dan Papua. Pada akhirnya yang Penyelenggara Negara selanjutnya, perlu
dapat ditangani melalui DAK ini hanya menyusun turunan dari Perpres tersebut Di samping itu Kementerian Dalam
33 kawasan transmigrasi dari total sebagai tanggung jawab masing- masing Negeri, Kementerian PPN/Bappenas
keseluruhan 152 kawasan transmigrasi. K/L untuk mengkolaborasikan kegiatan di dan Kementerian Koordinator PMK juga
Kawasan transmigrasi. mendukun Program Pembangunan dan
Agenda Kebijakan Pegembangan Kawasan Transmigrasi.
Sharing APBD Dukungan tersebut dilakukan dengan
Berdasarkan kondisi di atas, maka menyusun Berita Kesepakatan Para
dalam pengembangan Kawasan Mendorong dan memastikan Pihak yang berkopenten, meliputi; (a)
transmigrasi terutama dalam bidang pemerintah daerah untuk melakukan Perencanaan Perwujudan Kawasan
infrastruktur yang sangat dibutuhkan sharing APBD sesuai kewenangannya Transmigrasi, (b) Pembangunan Kawasan
di Kawasan, sudah seharusnya para untuk program transmigrasi. Saat ini, Transmigrasi, dan (c) Pengembangan
pemangku kepentingan segera melalui Kementerian Dalam Negeri Kawasan Transmigrasi. Peran tersebut
melakukan terobosan kebijakan terhadap sedang menyusun verifikasi dan validasi diwujudkan dalam pengalokasian
pengembangan program transmigrasi. pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan anggaran melalui APBN dan APBD
Adapun terobosan tersebut di antaranya nomenklatur perencanaan pembangunan
adalah: daerah. Hal tersebut merupakan Optimalisasi Dana Desa
turunan dari Undang- Undang Nomor
Menyusun regulasi 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Menyusun regulasi agar dapat
Daerah. Apabila hal ini dapat dilihat mengoptimalkan penggunaan Dana
Dibutuhkan regulasi yang dari perspektif optimisme, bahwa telah Desa di Kawasan Transmigrasi. Kawasan
spesifik bagi acuan K/L yang sesuai terdapat pembagian kewenangan dalam Transmigrasi menjadi bagian dari
kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan program transmigrasi tanggung jawab pemerintah daerah,
program transmigrasi. Karena program yang mana juga terdiri dari desa- desa
48 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022
definitif yang dapat terbentuk dari eks prasarana pasca panen. Menyusun identifikasi
permukiman transmigrasi yang sudah kebutuhan infrastruktur
diserahkan kepada pemda dan menjadi Peran Perguruan Tinggi di kawasan transmigrasi
desa. Untuk itu sudah sewajarnya
apabila Kawasan transmigrasi juga Mendorong Peran Perguruan Tinggi secara detail.
mendapat sentuhan dari dana desa. juga dapat diberikan dalam mendukung Identifikasi kebutuhan
Bagian terkecil dari Kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi. tersebut harus dapat
adalah permukiman transmigrasi yang Penerapan teknologi tepat guna hasil dipertanggungjawabkan
akan menjadi cikal bakal desa atau riset dapat memberikan pengaruh positif karena akan dijadikan
bagian dari desa induk. Sehingga dalam dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar matriks indikasi
penyusunan musyawarah pembangunan bagi masyarakat, dengan memanfaatkan program lintas sektor.
desa (musrenbangdes) perlu diberikan material lokal yang ramah lingkungan.
panduan untuk dapat melakukan Potensi sumber daya alam yang ada juga sesuai dengan amanat Peraturan
intervensi penggunaan dana desa ke dapat dimanfaatkan melalui penerapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
dalam lokasi permukiman transmigrasi. ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 25
membangun PLTMH, PLT Bayu dan sarana Tahun 2016 tentang Pembangunan dan
Mendorong Investasi prasarana yang lain. Pengembangan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di Kawasan Transmigrasi.
Mendorong secara sistematis Identifikasi Kebutuhan
kepada dunia usaha untuk melakukan Identifikasi kebutuhan tersebut
investasi di Kawasan transmigrasi. Menyusun identifikasi kebutuhan harus dapat dipertanggungjawabkan
Keterbatasan anggaran APBN dan APBD infrastruktur di Kawasan transmigrasi karena akan dijadikan dasar menjadi
harus disikapi dengan memberikan secara detail. Hal ini dilakukan agar untuk matriks indikasi program lintas sektor
peluang kepada dunia usaha untuk dapat melakukan kebijakan pada poin agar dapat melakukan sinergi program
bersama-sama berperan dalam 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), maka di Kawasan transmigrasi sehingga
mengembangan kawasan transmigrasi. harus dilakukan identifikasi terhadap dapat mengembangkan wilayah Negara
Peran tersebut dapat dilakukan dengan kebutuhan infrastruktur di Kawasan Kesatuan Republik Indonesia hingga ke
mengembangan Model Kemitraan. transmigrasi, seperti kebutuhan jalan, daerah perbatasan dan terpencil.
Model ini harus memberikan keuntungan jembatan, drainase, embung, sarana
kepada semua pihak, baik masyarakat Pendidikan (sekolah dasar, sekolah n Emilla Melati
transmigrasi maupun dunia usaha. Model menengah pertama, sekolah menengah
Kemitraan yang dikembankan dapat atas), sarana ibadah (masjid, gereja,
berupa kerjasama dalam penyediaan, pura, dan lain- lain), sarana Kesehatan
pengembangan sarana dan prasarana (puskesmas pembantu, rumah sakit)
produksi, proses produksi dan sarana dan kebutuhan infrastruktur lain yang
harus ada di Kawasan transmigrasi
VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022 49
INSIGHT
ATASI BANJIR, SUKSESKAN PRODUKSI PANGAN
DI KAWASAN LAMUNTI DADAHUP
P rogram strategis nasional food Namun demikian program Pintu pintu air tersebut akan mengatur
estate di Provinsi Kalimantan tersebut dihadang bencana banjir yang debit sesuai kebutuhan. Untuk
Tengah tepatnya Kawasan Lamunti sering melanda di wilayah tersebut. mengedukasi warga dalam penanganan
Dadahup Kabupaten Kapuas merupakan Akibatnya banyak lahan yang tidak bisa bahaya bencana khusunya banjir dan
rencana program pemerintah pusat dimanfaatkan karena genangan air kebakaran di kawasan transmigrasi
tahun 2020-2024 yang dilaksanakan di yang tinggi dan menutup tanaman. Hal Dadahup dan Lamunti perlu dilakukan
lahan eks PLG sejuta hektare (ha) yang tersebut akan menjadi hambatan bila edukasi bagi warga, dari sebab sebab
masih banyak potensinya, di mana komoditas tanaman yang dipilih untuk bencana, cara pencegahan, dan cara
Kementerian Desa, Pembangunan mengembanghan ketahanan pangan penanganan bencana.
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Padi. Jumlah air yang berlebihan
(Kemendes PDTT) menjadi pengampu tersebut dapat membuat tanaman Food Estate
eks kawasan transmigrasi yang pernah busuk dan gagal tumbuh.ana alam
dibangun. Kebijaksanaan Ditjen banjir tersebut dapat menjadi penyebab Ketersediaan Pangan menjadi salah
Pembangunan dan pengembangan rendahnya produkstivitas tanaman satu fokus Pemerintah Presiden Jokowi
kawasan transmigrasi dalam menjalankan pangan sehingga program ketahanan di masa Pandemi Covid-19. Berbagai
visi dan misi kementerian dilaksanakan pangan bisa gagal, tidak berhasil. upaya dilakukan untuk mewujudkan
dalam tugas untuk membangun dan ketersediaan pangan di Indonesia. Salah
mengembangkan kawasan transmigrasi. Dari kondisi tersebut bisa dilakukan satu kegiatan yang dilakukan adalah Food
Sebagai eks lahan PLG 1.000.000 ha. penyiapan sarana dan prasarana untuk estate di Kawasan Transmigrasi Dadahup
Direktorat Jenderal Pembangunan dan mencegah banjir yang dilakukan dan Lamunti, Kabupaten Kapuas. Food
pengembangan kawasan transmigrasi perbaikan dengan koordinasi dengan Estate menjadi kegiatan pokok dan
mempunyai peran untuk melanjutkan Kementerian PUPR. Misalkan dengan strategis nasional yang diusung beberapa
pembinaan pada kawasan. membangun tata air dan saluran kementerian termasuk Kemendes PDTT.
sehingga dapat diatur debit aliran air. Diharapkan program ini akan berhasil
50 VOLUME I | EDISI 2 | SEPTEMBER 2022