II - 1
II - 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra PD menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun. Dalam hal pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra PD selain harus mempedomani RPJMD juga harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian serta rencana strategis perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang berkewajiban menyusun Dokumen Persiapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya penyusunan Rancangan Awal Sementara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah penetapannya paling lama 7 (tujuh) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya terbagi dalam 6 (enam) tahap yaitu persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Proses-proses tersebut memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up. Pendekatan teknokratis diterapkan melalui penggunaan metode
II - 3 dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Top down dan bottom up merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Dokumen Renstra PD juga akan menjadi acuan bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
II - 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
II - 5 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019
II - 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026; 26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; 27. Keputusan Bupati Semarang Nomor 138/0870/2019 Tahun 2019
II - 7 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Renstra PD Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang maupun bagi seluruh pemangku kepentingan. Renstra PD Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut : a. Memberikan gambaran kondisi umum perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, program d a n k e g i a t a n p e r a n g k a t d a e r a h , kerangka pendanaan serta kinerja penyelenggaraan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Tuntang; b. Sebagai pedoman penyusunan Renja PD Kecamatan Tuntang melalui program dan kegiatan perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun; c. Menjadi bahan acuan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun; 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat dearah serta tantangan dan peluang pengembangnan pelayanan perangkat daerah. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telahaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Semarang, telaah Renstra K/L dan Provinsi, telaah RT RW
II - 8 dan KLBH, penentuan isu-isu strategis. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah. Bab VIII Penutup BAB II
II - 9 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Camat mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan. Selain tugas tersebut di atas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanahan, dan pelayanan umum yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan dibantu oleh perangkat kecamatan. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tersebut dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi serta diatur dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 138/0870/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Semarang. Struktur organisasi pemerintahan Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
II - 10 Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut : a. Camat; b. Sekretaris Camat; c. Kasubag Perencanaan dan Keuangan; d. Kasubag Umum dan Kepegawaian e. Seksi Tata Pemerintahan; f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; h. Seksi Kesejahteraan Rakyat; i. Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Tuntang dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini. 2.2. SUMBER DAYA 2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja Kecamatan Tuntang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang, yang memiliki luas 5.623,57 Ha atau 5,92% dari luas wilayah Kabupaten Semarang. (Kecamatan Tuntang Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Semarang, 2020) Secara administratif batas wilayah Kecamatan Tuntang yaitu : - Sebelah utara : Kecamatan Bawen - Sebelah timur : Kecamatan Pabelan, Kecamatan Bringin - Sebelah selatan : Kecamatan Getasan, Kota Salatiga - Sebelah barat : Kecamatan Bawen, Rawa Pening Kecamatan Tuntang terbagi menjadi 16 Desa yaitu Desa Kalibeji, Gedangan, Sraten, Rowosari, Jombor, Candirejo, Kesongo, Watuagung, Seksi Tata Pemerintahan Sekretaris Camat Seksi Pembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum CAMAT Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II - 11 Lopait, Tuntang, Delik, Tlogo, Karangtengah, Karanganyar, Tlompakan dan Ngajaran, serta terdiri dari 106 dusun, 109 RW dan 454 RT. 2.2.2 Sumber Daya Manusia a. Demografi Jumlah penduduk Kecamatan Tuntang sampai akhir tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin terdapat 33.649 laki-laki dan 33.889 perempuan, jadi jumlahnya 67.538 jiwa. Tabel 2.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur 5 Kecamatan Tuntang Tahun 2019 NO KELOMPOK UMUR JUMLAH (ORG) 1 0-9 9.894 2 10-19 9.860 3 20-29 10.315 4 30-39 10.312 5 40-49 9.768 6 50-59 8.749 7 60-69 5.455 8 70+ 3.185 JUMLAH 67.538 Sumber : Kecamatan Tuntang Dalam Angka 2020, BPS Kab. Semarang 2020 b. Sosial masyarakat Berdasarkan BDT Dinsos Oktober 2020 Jumlah kemiskinan Kecamatan Tuntang ada 21.371 jiwa /6.158 RT. Untuk program bantuan pengentasan kemiskinan yang telah diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Tuntang antara lain : 1. Bansos Tunai = 4.796 KPM (Agustus 2020) 2. Sembako BPNT = 3.878 KPM (Agustus 2020) 3. PKH = 1.461 KPM (Agustus 2020) 4. PBI JKN / KIS DTKS = 15.735 jiwa (Januari 2021) 5. PBI JKN / KIS non DTKS = 2.383 jiwa (Januari 2021) Sedangkan penyandang Cacat di Kecamatan Tuntang Tahun 2019 yaitu, penyandang tuna netra ada 49 jiwa, tuna rungu ada 39 jiwa, tuna wicara 22 jiwa, tuna wicara-rungu ada 46 jiwa, tuna daksa/cacat tubuh ada 128 jiwa, tuna grahita/cacat mental 63 jiwa, cacat jiwa ada 41 jiwa, cacat ganda ada 14 jiwa. Kesadaran masyarakat untuk berpendidikan di Kecamatan
II - 12 Tuntang sudah bisa dikategorikan baik, disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.2 Penduduk Umur 5 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Tuntang NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORG) 1 Tidak Tamat SD 5.157 2 Tamat SD 15.991 3 Tamat SLTP 12.715 4 Tamat SLTA 16.832 5 Diploma/Akademi 1.013 6 Sarjana (DIV/S1) 2.363 7 Pasca Sarjana S2 146 8 Pasca Sarjana S3 2 JUMLAH 54.219 Sumber : Kecamatan Tuntang Dalam Angka 2020, BPS Kab. Semarang 2020 c. Perekonomian Struktur penduduk menurut kegiatan sehari-hari dapat menggambarkan kondisi perekonomian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Kegiatan Sehari-hari Tahun 2019 NO JENIS KRGIATAN SEHARI-HARI JML (ORG) 1 Belum/tidak bekerja 15.697 2 Mengurus rumah tangga 6.268 3 Pelajar/Mahasiswa 10.196 4 Bekerja 34.636 JUMLAH 66.797 Sumber : Kecamatan Tuntang Dalam Angka 2020, BPS Kab. Semarang 2020 Jenis mata pencaharian penduduk Kabupaten Semarang khususnya di Kecamatan Tuntang mempunyai banyak ragamnya dari pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Jumlah sarana perdagangan di Kecamatan Tuntang yaitu adanya 4 pasar, 12 mini market, 555 pertokoan/warung klontong, 249
II - 13 warung/kedai makan, 19 restaurant/rumah makan. Koperasi simpan pinjam 9 buah, KUD terdapat 2 buah dan kopinkra sebanyak 13 buah. Di Kecamatan terdapat 3 unit bank umum pemerintah dan 1 unit bank umum swasta, 5 unit BPR, 1 PDAM dan 16 buah LKD (lembaga keuangan desa), 5 unit keuangan non bank. d. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Tuntang Jumlah aparatur pemerintahan di Kecamatan Tuntang terdiri dari 17 orang PNS dan 1 orang tenaga outsourching. Adapun rincian Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Kecamatan Tuntang adalah : Tabel 2.4 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tuntang Menurut Jabatan NO ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 Eselon IIIa (Camat) 1 - 1 2 Eselon IIIb (Sekcam) 1 - 1 3 Eselon IVa (Kasi) 2 1 3 3 Eselon IVb (Kasubag) - 2 2 4 Staf 5 5 10 JUMLAH 9 8 17 Tabel 2.5 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tuntang Menurut Golongan Ruang NO PANGKAT/GOL LAKILAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 Pembina Tk I / IV b 1 - 1 2 Pembina / IV a 1 - 1 3 Penata Tk I / III d 2 1 3 4 Penata / III c - 1 1 5 Penata Muda Tk I / III b - 2 2 6 Penata Muda / III a 1 2 3 7 Pengatur Tk I / II d 2 - 2 8 Pengatur / II c 2 2 4 JUMLAH 9 8 17
II - 14 Tabel 2.6 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tuntang Menurut Tingkat Pendidikan NO PANGKAT/GOL LAKILAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 Tidak Tamat SD - - - 2 Tamat SD - - - 3 Tamat SMP - - - 4 Tamat SMA 4 2 12 5 Diploma (D3) - 1 1 6 Sarjana (S1/D4) 3 3 6 7 Sarjana (S2) 2 2 4 8 Sarjana (S3) - - - JUMLAH 9 8 17 Tabel 2.7 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tuntang Menurut DiklatPim NO ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 PIM II - - - 2 PIM III 2 - 2 3 PIM IV 2 2 4 JUMLAH 4 2 6 2.2.3 Aset/Modal Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Tuntang, dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun Asset yang dimiliki oleh Kecamatan Tuntang adalah : Tabel 2.8 Aset berupa Tanah dan Bangunan NO NAMA BARANG JUMLAH KET 1 Tanah 7.392 m2 2 Kantor Kecamatan 246 m2 3 Kantor Dinas Satu Atap 72 m2 4 Gedung Pertemuan 275 m2 5 Rumah Dinas Camat 2.696 m2
II - 15 6 Musholla 45 m2 Sumber : KIB A-F Kecamatan Tuntang Tahun 2021 semester 1 Tabel 2.9 Aset berupa Kendaraan, Peralatan dan Mesin NO NAMA BARANG JUMLAH 1 Mobil Avanza 2 bh 2 Sepeda Motor 24 bh 3 Lemari buku/arsip 3 bh 4 Rak kayu 3 bh 5 Filling Kabinet 5 bh 6 AC 2 bh 7 Lemari besi 2 bh 8 Meja Kerja 3 bh 9 Tempat tidur 1 bh 10 Meja Rapat 5 bh 11 Meja Kerja (fax) 1 bh 12 Kursi Kerja 4 bh 13 Kursi tunggu panjang 2 bh 14 Kursi lipat 53 bh 15 Kursi kerja eselon 6 bh 16 Televisi 1 bh 17 Dispenser 1 bh 18 Fire Extinguisher Powder (APAR) 1 bh 19 Komputer PC 6 bh 20 Laptop 6 bh 21 Netbook 1 bh 22 Printer 11 bh 23 Monitor komputer 1 bh 24 Kipas angin 4 bh 25 UPS 2 bh 26 Alat biopori 1 bh 27 Genset 2 bh 28 Kamera 1 bh 29 Tape recorder/sound system 4 bh 30 LCD Proyektor 2 bh 31 Facsimile 1 bh 32 Pemancar / antena SHF 1 bh Sumber : KIB A-F Kecamatan Tuntang Tahun 2021 semester 1 2.3. KINERJA PELAYANAN Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
II - 16 Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Hasil Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kecamatan Tuntang selama 5 Tahun Periode Renstra yang lalu adalah sebagaimana tabel 2.10 dan tabel 2.11 di bawah ini.
TABEL 2.10 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECA No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra PD Tahun ke- 2016 2017 2018 2019 2020 201 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 1 Indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat 82.03 82.85 83.76 84.77 85.87 88.0 2 Jumlah pelayanan pada kecamatan 6,362 6,562 6,762 6,965 7,112 7,85 3 Jumlah partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat kecamatan 180 185 188 192 196 16 4 Jumlah usulan prioritas pembangunan yang terakomodir 26 28 30 31 33 16 5 Jumlah pembinaan kemasyarakatan 130 137 149 155 166 7
II - 17 0 AMATAN TUNTANG (5 TAHUN) Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke 16 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 07 81.53 87.52 87.39 90.25 107.36 98.41 104.49 103.09 105.10 53 7,502 23,281 10,424 13,293 123.44 114.32 344.29 149.66 186.91 8 194 182 270 220 93.33 104.86 96.81 140.63 112.24 6 16 49 70 80 61.54 57.14 163.33 225.81 242.42 78 85 98 124 93 60.00 62.04 65.77 80.00 56.02
TABE ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PE URAIAN Anggaran Tahun ke- 2016 2017 2018 2019 2020 2016 PENDAPATAN - - - - 365,000 - Retribusi Penyewaan BMD - - - - 365,000 - BELANJA 2,356,687,000 2,103,396,000 2,225,194,000 2,445,309,000 2,197,538,000 2,271,681,191 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,932,458,000 1,693,547,000 1,742,440,000 1,852,438,000 1,810,082,000 1,854,178,593 1 Gaji dan Tunjangan 1,932,458,000 1,693,547,000 1,742,440,000 1,852,438,000 1,810,082,000 1,854,178,593 1 BELANJA LANGSUNG 424,229,000 409,849,000 482,754,000 592,871,000 387,456,000 417,502,598 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129,700,000 144,525,000 137,312,000 168,719,000 144,125,000 127,747,048 Pengelolaan Surat Menyurat 4,468,000 6,000,000 6,600,000 6,600,000 7,575,000 4,468,000 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,280,000 31,220,000 20,400,000 21,700,000 21,300,000 19,637,448 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor 5,000,000 8,450,000 6,600,000 6,600,000 8,797,000 5,000,000 Penyediaan logistik kantor 17,952,000 25,220,000 23,612,000 32,570,000 34,918,000 17,836,000
II - 18 EL 2.11 ELAYANAN KECAMATAN TUNTANG (5 TAHUN) Realisasi Anggaran Tahun keRasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun keRata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggar an Realisa si - - - 365,000 - - - - 100 % 0% 0% - - - 365,000 - - - - 100 % 0% 0% 2,087,742,350 2,203,624,712 2,427,831,644 2,146,844,770 96% 99% 99% 99% 98% -1% -1% 1,682,520,050 1,722,391,892 1,840,626,245 1,766,318,112 96% 99% 99% 99% 98% -1% -1% 1,682,520,050 1,722,391,892 1,840,626,245 1,766,318,112 96% 99% 99% 99% 98% -1% -1% 405,222,300 481,232,820 587,205,399 380,526,658 98% 99% 100 % 99% 98% -2% -2% 139,908,300 135,790,820 164,637,474 140,078,969 98% 97% 99% 98% 97% 2% 2% 6,000,000 6,600,000 6,600,000 7,575,000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11% 11% 27,561,900 19,485,013 18,002,417 18,976,100 92% 88% 96% 83% 89% 0% -1% 8,450,000 6,600,000 6,600,000 7,916,000 100 % 100 % 100 % 100 % 90% 12% 10% 24,818,000 23,164,000 32,308,000 34,507,000 99% 98% 98% 99% 99% 14% 14%
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD 16,000,000 18,000,000 19,000,000 20,362,000 16,450,000 16,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,500,000 4,500,000 4,500,000 4,750,000 5,000,000 3,500,000 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 17,500,000 21,000,000 25,000,000 40,000,000 10,570,000 17,355,800 Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran 44,000,000 30,135,000 31,600,000 36,137,000 39,515,000 43,949,800 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 139,000,000 76,000,000 32,020,000 110,670,000 33,027,000 137,277,550 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor 60,000,000 9,000,000 13,700,000 20,100,000 17,700,000 59,999,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas - 5,000,000 - - - - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65,000,000 45,000,000 - 70,000,000 - 63,695,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 14,000,000 17,000,000 18,320,000 20,570,000 15,327,000 13,583,550 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 3,500,000 13,150,000 9,028,000 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - - - 8,400,000 4,800,000 - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - - 3,500,000 4,750,000 4,228,000 -
II - 19 18,000,000 19,000,000 20,356,400 16,340,100 100 % 100 % 100 % 100 % 99% 1% 0% 4,500,000 4,500,000 4,750,000 5,000,000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7% 7% 20,756,000 24,849,300 39,909,000 10,300,000 99% 99% 99% 100 % 97% -10% -10% 29,822,400 31,592,507 36,111,657 39,464,769 100 % 99% 100 % 100 % 100 % -2% -2% 76,000,000 32,020,000 109,468,825 30,835,789 99% 100 % 100 % 99% 93% -25% -26% 9,000,000 13,700,000 20,100,000 17,700,000 100 % 0% 100 % 0% 100 % -22% -22% 5,000,000 - - - 0% 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 45,000,000 - 69,900,000 - 98% 100 % 0% 0% 0% -100% -100% 17,000,000 18,320,000 19,468,825 13,135,789 97% 100 % 100 % 95% 86% 2% -1% - 3,500,000 13,150,000 9,028,000 0% 0% 100 % 100 % 100 % 0% 0% - - 8,400,000 4,800,000 0% 0% 0% 100 % 100 % -11% -11% - 3,500,000 4,750,000 4,228,000 0% 0% 100 % 100 % 100 % -2% -2%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,500,000 4,500,000 5,940,000 5,500,000 5,440,000 4,416,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4,500,000 4,500,000 5,940,000 5,500,000 5,440,000 4,416,000 Program Perencanaan 4,500,000 4,500,000 6,070,000 5,832,000 5,870,000 4,500,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4,500,000 4,500,000 6,070,000 5,832,000 5,870,000 4,500,000 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat 146,529,000 180,324,000 297,912,000 289,000,000 189,966,000 143,562,000 Kegiatan Pemerintahan 31,306,000 43,200,000 48,865,000 45,000,000 28,050,000 31,142,000 Kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa 36,223,000 42,850,000 98,310,000 86,500,000 52,485,000 33,623,000 Kegiatan bidang kesejahteraan sosial/kemasyarak atan 48,200,000 55,400,000 99,237,000 100,000,000 57,985,000 48,050,000 Kegiatan bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum 17,800,000 26,374,000 30,000,000 35,000,000 34,297,000 17,800,000 Kegiatan biadng pelayanan umum 13,000,000 12,500,000 21,500,000 22,500,000 17,149,000 12,947,000
II - 20 4,490,000 5,940,000 5,500,000 5,440,000 98% 100 % 100 % 100 % 100 % 4% 4% 4,490,000 5,940,000 5,500,000 5,440,000 98% 100 % 100 % 100 % 100 % 4% 4% 4,500,000 6,070,000 5,832,000 5,869,900 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5% 5% 4,500,000 6,070,000 5,832,000 5,869,900 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5% 5% 180,324,000 297,912,000 288,617,100 189,274,000 98% 100 % 100 % 100 % 100 % 5% 6% 43,200,000 48,865,000 44,960,300 28,050,000 99% 100 % 100 % 100 % 100 % -2% -2% 42,850,000 98,310,000 86,474,900 52,445,000 93% 100 % 100 % 100 % 100 % 8% 9% 55,400,000 99,237,000 99,987,000 57,375,000 100 % 100 % 100 % 100 % 99% 4% 4% 26,374,000 30,000,000 34,694,900 34,255,000 100 % 100 % 100 % 99% 100 % 14% 14% 12,500,000 21,500,000 22,500,000 17,149,000 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6% 6%
IV - 21 Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolan pendanaan pelayanan PD. Capaian realisasi pelayanan cukup baik akan tetapi ada kendala jumlah dan kualitas personil yang ada di Kecamatan Tuntang yang terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan pelayanan kurang optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN TUNTANG 2.4.1. Tantangan Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain : Bidang Administrasi : 1. Di era yang berbasis Teknologi Informasi di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, inovatif dan melek TI. 2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tuntang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Bidang Tata Pemerintahan : 1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas, murah dan cepat. 2. Adanya pandemi COVID 19 yang mengharuskan dipatuhinya protokol kesehatan dimana pelayanan publik yang bersifat tatap muka dihentikan sehingga pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan daring /online. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
IV - 22 1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 2. Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengamanatkan anggaran desa yang semakin besar. Hal ini menjadi pekerjaan ekstra untuk pendampingan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya, mengingat keterbatasan Sumber Daya Aparatur di Desa dan Kecamatan. 3. Penguatan Desa tidak hanya sebatas kegiatan infrastruktur, namun perlu penguatan ekonomi yang didorong dengan peningkatan ketrampilan, pengatahuan dan permodalan yang tidak lain harus dengan pengoptimalan pengalokasian dana desa. Bidang Kesejahteraan Rakyat : 1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Kecamatan Tuntang perlu upaya konkrit dan sistematis untuk mengurangi/menurunkan angka kemiskinan tersebut. 2. AKA, AKB, AKI dan stunting harus diturunkan sebagai tolok ukur terhadap tingkat kesehatan dan terpenuhinya asupan gizi masyarakat Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum : 1. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan lingkungan. 2. Peningkatan kewaspadaan terhadap organisasi-organisasi radikal dan menyesatkan. 3. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam. 2.4.2. Peluang Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : 1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Tuntang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 138/0870/2019;
IV - 23 3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tuntang . 4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai; 5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme
IV - 24 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2 3.1. Identifikasi Permasalahan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Tuntang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, dan Keputusan Bupati Semarang Nomor 138/0870/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Semarang maka Kecamatan Tuntang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan yang kerap timbul di Kecamatan Tuntang adalah sebagaimana Tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pokok, Antara dan Akar Masalah di Kecamatan Tuntang Masalah Pokok Masalah Antara Akar Masalah Belum Optimalnya penyelanggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, trantibum, penegakan perda, pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Belum efektifnya koordinasi kegiatan PPMD; Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan keamanan dan trantibum Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan penegakan perda Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa Belum optimalnya kapasitas SDM Belum optimalnya partisipasi kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemahaman dan penguasaan aturan perundangan yang masih lemah Kapasitas TPK masih rendah Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan umum/publik (PATEN) Keterbatasan SDM di Kecamatan Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan umum
IV - 25 Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut : Belum efektifnya koordinasi kegiatan PPMD; Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan keamanan dan trantibum; Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan penegakan perda; Belum optimalnya kapasitas SDM; Belum optimalnya partisipasi kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; Pemahaman dan penguasaan aturan perundangan yang masih lemah; Kapasitas TPK masih rendah; Keterbatasan SDM di Kecamatan; Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan umum. 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Setiap Rencana Strategis (RENSTRA) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Semarang, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut : “BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI)” Dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berBhinneka Tunggal Ika Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana dan prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan
IV - 26 wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kecamatan Tuntang memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut : 1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan 9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan visi, misi dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Kecamatan Tuntang mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi ke-tiga, yaitu : “Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).” Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Semarang tersebut Kecamatan Tuntang dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
IV - 27 serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Tuntang dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah : 1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi; 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan; 3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Adapun faktor pendorong antara lain : 1. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; 2. Sumber pendanaan program kegiatan melalui Dana Desa; 3. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas; 4. Kondisi lingkungan yang relatif kondusif; 5. Adanya keterbukaan informasi; 6. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan, karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026. 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS 3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai daerah yang berada di segitiga emas Joglosemar, hinterland Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah serta didukung infrasturktur yang cukup lengkap, Kabupaten Semarang mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan maraknya industrialisasi berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Semarang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Semarang. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2026, yang mana
IV - 28 didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Semarang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah daerah yang salah satunya adalah penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Guna menjalankan kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut, maka ditetapkan beberapa strategi yang salah satunya adalah penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang diantaranya mengamanatkan mengembangkan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata terutama di Kecamatan Bandungan, Sumowono, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Getasan didukung penyediaan infrastruktur penunjang. Kaitannya dengan penetapan Tuntang sebagai kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata mau tidak mau membutuhkan peran serta Kecamatan utamanya dalam hal : - memfasilitasi pembinaan pada masyarakat guna memastikan mereka dapat memanfaatkan peluang ini dengan memberikan pendampingan pembinaan kelompok budaya/kesenian, desa wisata, kelompok sadar wisata, serta pelatihan tematik; - perlu adanya upaya lebih kuat dalam pemberdayaan masyarakat, kemudahan pelayanan perijinan, serta penetrasi teknologi informasi untuk mempromosikan pariwisata, kesenian dan produk – produk lokal Kecamatan Tuntang. 3.3.2. Telaahan Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Semarang Maksud penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026 adalah untuk melaksanakan amanat UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
IV - 29 Hidup terkait dengan menyusun KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup salah satunya yang wajib adalah RPJMD. Sedangkan tujuan penyusunan KLHS ini adalah untuk memastikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021 - 2026, serta untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang melalui RPJMD. Dalam KLHS tersebut Kecamatan Tuntang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata, sehingga mau tidak mau membutuhkan peran serta Kecamatan utamanya dalam hal : - memastikan daya dukung lingkungan mendukung fungsi kawasan dan tidak memicu bencana; - tersedianya SDM yang mampu mendukung terciptanya kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata; - mitigasi peralihan kultur masyarakat yang negatif seiring dengan makin kompleksnya struktur masyarakat; - perlu ada inovasi – inovasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3.5. Penentuan Isu–isu Strategis Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tuntang dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Perlunya peningkatan upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel. Sebagai organ pemerintah Kecamatan memiliki fungsi pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan koordinasi ketertiban umum. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.
IV - 30 Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatankegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses Musyawarah Pembangunan tersebut, diperlukan adanya peran Pemerintah yang selalu hadir untuk membina masyarakat melalui lembaga – lembaga pemerintahan maupun masyarakat yang ada, antara lain : Pemerintah Desa/Kelurahan, PKK, BPD, LKMD, Karang Taruna, Linmas, BUMDES, UPZIS, LKD. Saat ini 100% kelembagaan kemasyarakatan tersebut telah terbina oleh Kecamatan, namun dari segi kualitas belum optimal karena keterbatasan kapasitas SDM serta Sumber Daya Keuangan. Kedepannya upaya peningkatan cakupan serta kualitas pembinaan yang diselenggarakan dalam rangka menggali partisipasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu target Kecamatan Tuntang untuk meningkatkan kinerja. 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administratif dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Semarang sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 138/0870/2019 Tanggal 27 Desember 2019. Walaupun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tuntang saat ini dalam level yang baik (skor 90,25), akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul dan harus ditangani adalah bagaimana meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Kondisi yang kerap muncul adalah kurang optimalnya pelayanan dikarenakan :
IV - 31 - kurangnya kapasitas personel yang bertugas memberikan pelayanan; - kerapnya masyarakat tidak paham atau tidak mengerti prosedur serta kelengkapan persyaratan, sehingga mereka harus kembali pulang untuk melengkapi persyaratan administrasi; - kurangnya sarana prasarana yang representatif sehingga mengurangi kenyamanan dalam pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya peningkatan pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM pelayanan, sarana prasarana pelayanan, serta penetrasi dan intervensi kemajuan teknologi dipandang suatu hal yang mutlak untuk mengatasi kondisi di lapangan tersebut.
IV - 32 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2021- 2026. 4.1. TUJUAN Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebagai bentuk implementasi dari Pernyataan Misi. Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Tuntang merupakan implementasi dari Misi Ketiga “Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”, tujuan tersebut adalah “Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan” dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 4.2. SASARAN Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya perangkat daerah. Dari Tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran antara lain : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan umum/publik dengan indikator : Capaian permohonan layanan yang terlayani; serta 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel dengan indikator Cakupan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat yang dimaksud meliputi pembinaan pada Lembaga Masyarakat yang ada, antara lain : - Pemerintah Desa; - PKK; - BPD; - LKMD; - Karang Taruna; - Linmas; - BUMDES;
IV - 33 - UPZIS; - LKD. Penjabaran tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran berikut target tiap tahunnya dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondisi Akhir 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintaha n umum di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nilai 90,25 90,30 90,35 90,40 90,45 90,50 90,55 90,55 Meningkatkan Penyelenggara an Pelayanan Umum / Publik Capaian Permohonan Layanan yang terlayani % 100 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatkan Penyelenggara an pemerintahan dan pemberdayaa n masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel Cakupan Pembinaan Masyarakat % 59 70 80 90 90 100 100 100
VI - 34 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tuntang. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang mencakup penentuan arah kebijakan, program dan kegiatan. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi dan Arah kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Kecamatan Tuntang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tabel 5.1. berikut:
VI - 35 TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VISI : Bersatu, Berdaulat Berkepribadian, Sejahtera Dan Mandiri (Berdikari), Dengan Semangat Gotong-Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika MISI III : Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan penyelanggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan umum/ publik di kecamatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan, penetrasi informasi serta pengaduan masyarakat pada kecamatan Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan pada wilayah kecamatan Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat di wilayah kecamatan berbasis potensi lokal Peningkatan pembinaan sosial dan budaya masyarakat di wilayah kecamatan Peningkatan kualitas pembinaan partisipasi pembangunan di wilayah kecamatan Meningkatkan fasilitasi pembinaan pemerintahan umum di wilayah kecamatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban serta kesra pada wilayah kecamatan melalui optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM, pembinaan serta pengawasan aparatur pemerintahan di lingkup kecamatan sesuai dengan kewenangan
VI - 36 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Keseluruhan program dan kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Tuntang selama 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Tuntang dan diharapkan berkontribusi tercapainya visi dan misi, tujuan, sasaran RPJMD Kabupaten Semarang selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Tuntang adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang berupa Retribusi Sewa Tanah dan Retribusi Sewa Ruangan. Pendapatan Asli Daerah ini diproyeksikan tidak ada peningkatan, karena dasar pengenaan tarifnya adalah Peraturan Bupati sehingga bersifat tetap, selama tidak ada perubahan regulasi. Untuk kebutuhan belanja daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja perangkat daerah tetap memperhatikan proyeksi kemampuan APBD sampai 5 (lima) tahun mendatang. Adapun rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif Kecamatan Tuntang Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 6.1 berikut:
Tabe RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANA Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (Tahun 2020) Tahun 2021 Tar get Rp Meningka tkan penyelang garaan urusan pemerinta han umum di Kecamata n Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 90.25 90. 30 Meningka tkan Penyeleng garaan Pelayanan Umum / Publik Capaian Permohonan Layanan yang terlayani 100 100 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah 100 100 2,027,577, 500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi 23 23 11,544,000
VII - 37 el 6.1 AAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TUNTANG Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026) Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g- jawab Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp 90. 35 90. 40 90. 45 90. 50 90. 55 100 100 100 100 100 - 100 2,131,832, 000 100 2,335,848, 000 100 2,335,848, 000 100 2,359,207, 000 100 2,382,799, 000 Kecamatan Tuntang 22 2,464,000 22 13,661,000 22 13,661,000 22 13,797,000 23 13,935,000 Kecamatan Tuntang
Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 8 8 6,044,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun 15 15 5,500,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 36 36 1,740,679, 000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah laporan realisasi gaji dan tunjangan ASN yang disusun 12 12 1,721,231,0 00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah bulan penyediaan honor pengelola keuangan 12 12 19,448,000 Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun 12 12 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang 2 2 5,943,000
VII - 38 7 6,964,000 7 7,633,000 7 7,633,000 7 7,709,000 8 7,786,000 Kecamatan Tuntang 15 5,500,000 15 6,028,000 15 6,028,000 15 6,088,000 15 6,149,000 Kecamatan Tuntang 36 1,867,342, 000 36 2,046,607, 000 36 2,046,607, 000 36 2,067,076, 000 36 2,087,747, 000 Kecamatan Tuntang 12 1,848,894, 000 12 2,026,388,0 00 12 2,026,388, 000 12 2,046,655,0 00 12 2,067,122, 000 Kecamatan Tuntang 12 18,448,00 0 12 20,219,000 12 20,219,000 12 20,421,000 12 20,625,000 Kecamatan Tuntang 12 12 12 12 12 2 5,943,000 2 6,513,000 2 6,513,000 2 6,578,000 2 6,644,000 Kecamatan Tuntang
Dibayarkan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransika n (Gedung, Kendaraan) 7 7 5,943,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang dilaksanakan 12 12 3,932,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas dan perlengkapa nnya - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah bulan penyusunan administrasi kepegawaian 12 12 3,932,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 12 12 52,230,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan tersedianya logistik kantor (bahan bacaan, peralatan rumah tangga kantor, makan minum untuk pegawai dan 12 12 37,175,000
VII - 39 7 5,943,000 7 6,513,000 7 6,513,000 7 6,578,000 7 6,644,000 Kecamatan Tuntang 12 5,222,000 12 9,323,000 12 9,323,000 12 9,380,000 12 9,438,000 Kecamatan Tuntang - 18 3,600,000 18 3,600,000 18 3,600,000 18 3,600,000 Kecamatan Tuntang 12 5,222,000 12 5,723,000 12 5,723,000 12 5,780,000 12 5,838,000 Kecamatan Tuntang 12 53,656,00 0 12 58,807,000 12 58,807,000 12 59,395,000 12 59,989,000 Kecamatan Tuntang 12 36,925,00 0 12 40,470,000 12 40,470,000 12 40,875,000 12 41,284,000 Kecamatan Tuntang
tamu) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rakor dan rakon ke luar daerah 9 9 15,055,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan 3 8 54,390,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan dan mesin 7 28 54,390,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksnakan 3 3 69,758,500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan pelayanan pengelolaan surat menyurat 12 12 10,282,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 12 18,574,500 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 12 12 40,902,000
VII - 40 11 16,731,00 0 11 18,337,000 11 18,337,000 11 18,520,000 11 18,705,000 Kecamatan Tuntang 9 31,642,00 0 9 33,377,000 9 33,377,000 9 33,710,000 9 34,047,000 Kecamatan Tuntang 11 31,642,00 0 11 33,377,000 11 33,377,000 11 33,710,000 11 34,047,000 Kecamatan Tuntang 3 115,584,0 00 3 123,743,00 0 3 123,743,00 0 3 125,017,00 0 3 126,303,00 0 Kecamatan Tuntang 12 14,082,00 0 12 15,434,000 12 15,434,000 12 15,588,000 12 15,744,000 Kecamatan Tuntang 12 30,600,00 0 12 30,600,000 12 30,600,000 12 30,943,000 12 31,288,000 Kecamatan Tuntang 12 70,902,00 0 12 77,709,000 12 77,709,000 12 78,486,000 12 79,271,000 Kecamatan Tuntang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan pemeliharaa n barang milik daerah yang dilaksanakan 10 10 89,101,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas operasional/l apangan yang dipelihara dan yang dipenuhi pembayaran pajaknya 8 8 18,269,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kerja yang harus di perbaiki 16 16 9,710,000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/dire habilitasi 1 1 61,122,000 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 70 75 26,598,000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan 12 12 12,211,000
VII - 41 10 39,979,00 0 12 43,817,000 12 43,817,000 12 44,254,000 12 44,696,000 Kecamatan Tuntang 8 18,269,00 0 8 20,023,000 8 20,023,000 8 20,223,000 8 20,425,000 Kecamatan Tuntang 16 9,710,000 16 10,642,000 16 10,642,000 16 10,748,000 16 10,855,000 Kecamatan Tuntang 1 12,000,00 0 1 13,152,000 1 13,152,000 1 13,283,000 1 13,416,000 Kecamatan Tuntang 80 83,641,00 0 82 84,477,000 90 85,322,000 95 86,175,000 100 87,037,000 Kecamatan Tuntang 12 69,254,00 0 12 69,947,000 12 70,647,000 12 71,353,000 12 72,066,000 Kecamatan Tuntang