Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keg pemerintaha n 14 5,892,000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keg pemerintaha n 15 6,319,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat 12 6,197,000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelayanan di Kecamatan 12 6,197,000 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat 12 12 8,190,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah pelayanan perizinan non usaha di Kecamatan 1 50 3,045,000
VII - 42 - - - - - Kecamatan Tuntang 69,254,00 0 69,947,000 70,647,000 71,353,000 72,066,000 Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang 12 14,387,00 0 12 14,530,000 12 14,675,000 12 14,822,000 12 14,971,000 Kecamatan Tuntang 50 4,045,000 50 4,085,000 50 4,126,000 50 4,167,000 50 4,209,000 Kecamatan Tuntang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah pelayanan non perizinan 12 250 0 5,145,000 2. Meningka tnya Penyeleng garaan pemerinta han dan pemberda yaan masyarak at yang tertib, efektif dan akuntabel Cakupan Pembinaan Masyarakat 70 70 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembanguna n 70 75 113,322,50 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Kegiatan Pemberdaya an Desa 12 12 113,322,50 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monev bidang kesra 41 41 58,678,500
VII - 43 250 0 10,342,00 0 250 0 10,445,000 250 0 10,549,000 250 0 10,655,000 250 0 10,762,000 Kecamatan Tuntang 80 90 90 100 100 Kecamatan Tuntang 80 119,293,0 00 85 120,486,00 0 90 126,510,00 0 95 132,836,00 0 100 139,477,00 0 Kecamatan Tuntang 12 68,783,00 0 12 69,471,000 12 72,944,000 12 76,591,000 12 80,420,000 Kecamatan Tuntang 40 68,783,00 0 40 69,471,000 40 72,944,000 40 76,591,000 40 80,420,000 Kecamatan Tuntang
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas satgas covid 19 kecamatan 12 12 54,644,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan Kegiatan Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan PKK dan pemberian insentif TP PKK - 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase lembaga kemasyarak atan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenterama n dan ketertiban di masyakarat 70 75 60,248,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi upaya penyelengga raan ketenterama n dan ketertiban umum 12 38,000,000
VII - 44 - - - - - Kecamatan Tuntang 12 50,510,00 0 12 51,015,000 12 53,566,000 12 56,245,000 12 59,057,000 Kecamatan Tuntang 12 50,510,00 0 12 51,015,000 12 53,566,000 12 56,245,000 12 59,057,000 Kecamatan Tuntang 80 31,912,00 0 85 33,508,000 90 35,183,000 95 36,942,000 100 38,789,000 Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan tramtibum 30 38,000,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi upaya penyelengga raan ketenterama n dan ketertiban umum 12 12,611,000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait bidang keagamaan dan sosial 7 12,611,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 12 9,637,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan terkait penegakan hukum dan tupoksi 3 3 9,637,000
VII - 45 - - - - - Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang 12 31,912,00 0 12 33,508,000 12 35,183,000 12 36,942,000 12 38,789,000 Kecamatan Tuntang 25 31,912,00 0 25 33,508,000 25 35,183,000 25 36,942,000 25 38,789,000 Kecamatan Tuntang
7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintaha n Umum kepada Desa/Kelura han 70 75 15,986,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan kegiatan penyelengga raan pemerintaha n umum sesuai tupoksi 12 12 15,986,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 8 8 15,986,000 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembanguna n dan pemerintaha n di Desa/Kelura han 70 75 87,036,000
VII - 46 80 37,086,00 0 85 37,457,000 90 39,330,000 95 41,296,000 100 43,361,000 Kecamatan Tuntang 12 37,086,00 0 12 37,457,000 12 39,330,000 12 41,296,000 12 43,361,000 Kecamatan Tuntang 17 37,086,00 0 17 37,457,000 17 39,330,000 17 41,296,000 17 43,361,000 Kecamatan Tuntang 80 89,907,00 0 85 90,806,000 90 95,346,000 95 100,114,00 0 100 105,119,00 0 Kecamatan Tuntang
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa yang lebih efektif dan efisien 12 12 87,036,000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintaha n desa 16 9,250,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagun aan aset desa 16 16 17,226,000
VII - 47 12 89,907,00 0 12 90,806,000 12 95,346,000 12 100,114,00 0 12 105,119,00 0 Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang 16 36,976,00 0 16 37,346,000 16 39,213,000 16 41,174,000 16 43,232,000 Kecamatan Tuntang
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 16 15,315,000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas dan fungsi BPD 16 3,860,000 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan pengangkata n dan pemberhenti an Perangkat Desa 1 2,368,000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi perencanaan pembanguna n 16 16 7,454,000 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monev kegiatan pemberdaya an pemerintaha n desa 30 30 31,563,000
VII - 48 - - - - - Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang - - - - - Kecamatan Tuntang 16 7,654,000 16 7,730,000 16 8,117,000 16 8,523,000 16 8,949,000 Kecamatan Tuntang 30 45,277,00 0 30 45,730,000 30 48,016,000 30 50,417,000 30 52,938,000 Kecamatan Tuntang
VII - 49 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian indikator kinerja menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi alat ukur kuantitatif dalam mengetahui hasil kerja perangkat daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 dan akan menjadi dasar penilaian kinerja perangkat daerah setiap tahunnya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam Tabel 7.1 berikut :
Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SA No Indikator Tujuan/Sasaran Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator kinerja Program (outcome) 1 2 3 4 KECAMATAN TUNTANG KEWILAYAHAN 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan N Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) % 2 Capaian Permohonan Layanan yang terlayani % Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan % 3 Cakupan Pembinanaan Masyarakat %
I - 50 RAH TAHUN 2021-2026 ASARAN RPJMD Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020) Target Renstra SKPD Tahun ke- Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 Nilai 90.25 90.30 90.35 90.40 90.45 90.50 90.55 90.55 % 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% % 70% 70% 80% 90% 90% 100% 100% 100%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yang menunjang ketentraman dan ketertiban di masyarakat % Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase cakupan fasilitasi urusan pemerintahan umum kepada Desa/Kelurahan % Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan %
I - 51 % 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% % 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% % 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
I - 52 BAB VIII PENUTUP Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang Semarang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Tuntang. Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Tuntang akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi perangkat daerah. Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Tuntang, September 2021 CAMAT TUNTANG Drs. SUTRISNO Pembina Tk. I NIP. 19640125 199203 1 005
I - 53 Z KEPUTUSAN CAMAT TUNTANG Nomor : 050 / / 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TUNTANG TAHUN 2021-2026 CAMAT TUNTANG, Menimbang Mengingat : : a b Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Tuntang sesuai arah kebijakan dan visi misi Bupati Semarang maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Tuntang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN TUNTANG Jl. Fatmawati No. 76 Telp/Fax. (0298) 3434726 TUNTANG 50773
I - 54 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJPD ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 ) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ; 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan MEMUTUSKAN : Menetapkan Kesatu : : Keputusan Camat Tuntang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini; Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuntang Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas : a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya; b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu; c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD; d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja uama terhadap urusan yang ditangani OPD; e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis
I - 55 Kedua Ketiga : : yang berkembang di masyarakat; f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tuntang ; g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD; h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tuntang ; i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat ; j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Kecamatan Tuntang tahun 2021- 2026; Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Camat Tuntang. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan : di Tuntang Pada tanggal : 18 Juni 2021 CAMAT TUNTANG, SUTRISO
I - 56 LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TUNTANG NOMOR 050/ / 2021 TANGGAL 18 JUNI 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUNTANG SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TUNTANG TAHUN 2021-2026 NO. KEDUDUKAN DALAM TIM KEDUDUKAN DALAM JABATAN NAMA 1 Ketua Camat Tuntang Drs. Sutrisno 2 Sekretaris Sekretaris Camat Moh. Taufik, S.Sos.MM. 3. Anggota Kasubag Perencanaan dan Keuangan Purwaningtyas K.,SE,MM. 4 Anggota Kasubag Umum dan Kepegawaian Eni Yusnita, SE.MM. 5 Anggota Kasi Pemerintahan Drs. Sumbodo Heru Budiono 6 Anggota Plt. Kasi Kesra Mujahidin, SE.MM. 7 Anggota Kasi PPMD Retno Setyowati, SH. 8 Anggota Kasi Tramtibum Mujahidin, SE.MM. CAMAT TUNTANG, SUTRISNO
I - 57 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN TUNTANG Jalan Fatmawati No.76 Telp. ( 0298 ) 326320 2.1 TUNTANG - 50773 ================================================================================== SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : N a m a : Drs. SUTRISNO N I P : 19640125 199203 1005 Jabatan : Camat Tuntang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.3/0107/Peg/2019 tanggal 5 November 2019; bertugas untuk dan atas nama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ; berkedudukan di Jalan Fatmawati Nomor 76 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang . Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa : 1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026; 2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dan Renstra Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuntang, September 2021 CAMAT TUNTANG Drs. SUTRISNO Pembina Tk. I NIP. 19640125 199203 1005