RAN Kesehatan Lansia 2020-2024

- 63 -

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan (monitoring) adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk
mendapatkan informasi tentang proses, hasil, sebab dan akibat dari suatu
kegiatan yang sedang dilaksanakan. Aktivitas ini dilakukan dalam rangka
pengawasan, pengontrolan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
melalui proses pengumpulan, dan analisis data. Evaluasi adalah proses
identifikasi untuk mengukur dan menilai suatu kegiatan atau program yang
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan (kinerja) yang ingin
dicapai. Kegiatannya dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data,
sehingga diperoleh fakta dan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan
kinerja, atau memilih alternatif terbaik dalam mengambil keputusan.
Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara berkala pada jangka waktu
tertentu, misalnya pada awal, pertengahan dan akhir tahun sesuai kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi implementasi RAN Kesehatan Lanjut Usia
dilakukan dengan melihat capaian indikator-indikatornya (seperti tercantum
pada Tabel 3). Hasil pemantauan dan evaluasi sangat bermanfaat sebagai
masukan untuk melakukan perbaikan, pengembangan, dan peningkatan
program kesehatan lanjut usia di masa depan. Pemantauan dan evaluasi
dilakukan secara berkala, dan berjenjang sebagai berikut:
A. Tingkat Pusat (Kementerian Kesehatan):

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung ke provinsi dan
kabupaten/kota termasuk pada rumah sakit rujukan regional yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Mengadakan pertemuan di tingkat pusat dengan wakil dari semua
provinsi, lintas program dan lintas sektor terkait, seperti Kementerian
Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, BPJS, Tim Penggerak PKK,
organisasi profesi dan mitra lainnya untuk mengevaluasi pelaksanaan
program kesehatan lanjut usia.

B. Tingkat Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi):
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung ke seluruh
kabupaten/kota di wilayah kerja.
2. Mengadakan pertemuan di tingkat provinsi dengan penanggung-jawab
program dari seluruh kabupaten/kota, DPRD, Bappeda, lintas program,
lintas sektor seperti dinas sosial, kanwil agama, Dinas Pengendalian

- 64 -

Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), tim penggerak PKK, institusi
terkait lanjut usia provinsi dan mitra terkait lainnya untuk mengevaluasi
pelaksanaan program kesehatan lanjut usia.

C. Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota):
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung ke puskesmas
atau ke tingkat operasional di lapangan secara berkala atau sesuai
kebutuhan.
2. Mengadakan pertemuan di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung-
jawab program kesehatan lanjut usia di seluruh puskesmas, rumah sakit
atau tingkat operasional, DPRD, Bappeda dan lintas sektor terkait,
seperti dinas sosial, kanwil agama, Dinas PPKB, tim penggerak PKK,
institusi terkait lanjut usia kabupaten kota dan mitra lainnya untuk
mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan lanjut usia.

D. Tingkat Kecamatan (Puskesmas):
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung ke tingkat
operasional di lapangan pada kegiatan yang dilakukan petugas
puskesmas seperti misalnya di kelompok lanjut usia, panti wreda atau
kegiatan-kegiatan kesehatan lanjut usia di tempat-tempat tertentu yang
dilakukan secara insidentil maupun berkala.
2. Mengadakan pertemuan dengan pelaksana operasional, kader kesehatan
lanjut usia, tim penggerak PKK, pramuka, pengurus kelompok lanjut
usia atau kelompok lain untuk mengevaluasi pelaksanaan program
kesehatan lanjut usia.

E. Tingkat Desa/kelurahan:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung di lapangan pada
tingkat pelaksana kegiatan, misalnya pada kegiatan di kelompok lanjut
usia, panti wreda atau kegiatan-kegiatan kesehatan lanjut usia di
tempat-tempat tertentu yang dilakukan secara insidentil maupun
berkala.
2. Mengadakan pertemuan dengan pelaksana kegiatan, kader kesehatan
lanjut usia, tim penggerak PKK, pramuka, pengurus kelompok lanjut
usia atau kelompok lain yang melakukan kegiatan kesehatan lanjut usia
untuk mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan lanjut usia.

- 65 -

Kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan untuk melihat
ketersediaan dan kualitas data lanjut usia mencakup berbagai aspek kesehatan
lanjut usia yang terpilah menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Serta
keberadaan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK). Ketersediaan data lanjut usia ini memerlukan kerja sama,
koordinasi, dan sinergi antar program, dan sektor.

-6

TABEL 3. RENCANA PEMA

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

1.1

Adanya Permenkes Diterbitkannya

dan NSPK lain Permenkes dan NSPK

terkait kesehatan lain terkait

lansia kesehatan lansia

Menyusun

1 Kebijakan dan
Regulasi serta

NSPK lain terkait

kesehatan lansia 1.2 Diterbitkannya

Adanya regulasi regulasi dan
kebijakan sektor
dan kebijakan terkait kesehatan
sektor terkait lansia
kesehatan lansia

66 -

ANTAUAN DAN EVALUASI

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

DATA

Dokumen Memastikan Pada tahun Dit.Kesga
Peraturan keberadaan dokumen yang Biro Hukor,
Permenkes dan NSPK PADK P2JK,
Menteri lain terkait kesehatan ditentukan Dit.P2PTM,
Permenkes lansia Dit.P2MKJN,
dan NSPK lain
Dit.PKP
terkait Dit.PKR,
kesehatan Kemensos
Kemen PPPA
lansia Kemenko

Dokumen Memastikan PMK
peraturan keberadaan dokumen BKKBN
bersama peraturan bersama Dinkes
terkait kesehatan Provinsi
terkait lansia LSM, Pakar
kesehatan

lansia

NO KEGIATAN INDIKATOR -6
POKOK
DEFINISI
OPERASIONAL

Sosialisasi 2.1 Jumlah provinsi yang
Kebijakan dan mendapatkan
2 Regulasi serta Persentase provinsi sosialisasi Permenkes
NSPK lain terkait yang mendapatkan dan NSPK lain terkait
kesehatan lansia sosialisasi kesehatan lansia
Permenkes dan
NSPK lain terkait yang dihasilkan
kesehatan lansia
pada tahun berjalan
yang dihasilkan dibagi jumlah
pada tahun seluruh provinsi x
berjalan 100%

2.2 Jumlah kab/kota
yang mendapatkan
Persentase sosialisasi Permenkes
kab/kota yang No. 79 Tahun 2014
mendapatkan dan Permenkes
sosialisasi No.67 Tahun 2015
Permenkes No. 79

67 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN Terkait
SUMBER
VERIFIKASI DATA

Laporan Membuat laporan Dit. Kesga
Dit. Kesga pelaksanaan Dit.PKR,
sosialisasi Permenkes Pakar
dan NSPK lain terkait Dinkes
kesehatan lansia Provinsi
Dinsos
Setiap Provinsi
tahun
Dinas PPKB
Membuat laporan Provinsi,

pelaksanaan LSM Tingkat
Provinsi
Laporan Dinas sosialisasi Permenkes
Dinkes
Kesehatan No. 79 Tahun 2014
Provinsi
Provinsi dan Permenkes No.67 Pemda
Provinsi
Tahun 2015 Dinkes
Kab/kota,

-6

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

Tahun 2014 dan dibagi jumlah

Permenkes No.67 seluruh kab/kota x

Tahun 2015 100%

2.3 Jumlah RS yang

Persentase RS yang mendapatkan

mendapatkan sosialisasi dan

sosialisasi dan advokasi Permenkes

advokasi Permenkes No. 79 Tahun 2014

No. 79 Tahun 2014 dibagi jumlah

seluruh RS x 100%

2.4 Jumlah kab/kota
yang memiliki
Persentase peraturan terkait
kab/kota yang kesehatan lansia
memiliki peraturan dibagi jumlah
terkait kesehatan seluruh kab/kota x
lansia 100%

68 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN
SUMBER Terkait
VERIFIKASI DATA
Dinsos
Laporan Membuat laporan RS Kab/kota,
Dit. Kesga yang telah Dit.Kesga,
mendapatkan Dit.PKR,
sosialisasi Permenkes Dinas PPKB
No. 79 Tahun 2014 Kab/kota
TOMA,TOGA,
Laporan Dinas Kab/kota mengirim PKK Dunia
Kesehatan instrumen ke provinsi usaha, LSM,
Provinsi RS, Pemda
Kab/kota

Dinkes

Provinsi
Pemda
provinsi
Dinkes
Kab/kota,
Dinsos
Kab/kota,

NO KEGIATAN INDIKATOR -6
POKOK
DEFINISI
OPERASIONAL

2.5 Jumlah puskesmas
yang sudah
Persentase mendapatkan
puskesmas yang sosialisasi terkait
sudah mendapatkan Peraturan Menteri
sosialisasi terkait Kesehatan No. 67
Peraturan Menteri tahun 2015 dibagi
Kesehatan No. 67 jumlah seluruh
tahun 2015 puskesmas x 100%

69 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN
SUMBER Setiap Terkait
VERIFIKASI DATA tahun
Dinas PPKB
Laporan Kab/kota membuat Kab/kota
Dinas laporan pelaksanaan
sosialisasi terkait Dinkes
Kesehatan Peraturan Menteri
Provinsi Kesehatan No. 67 Kab/kota,
tahun 2015 Pemda
Kab/kota,
Dinsos
Kab/kota,
Dinas PPKB
Kab/kota,
TOMA, TOGA,
PKK Dunia
usaha, LSM
RSUD, RS
swasta
Puskesmas,
Dit.PKP

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
OPERASIONAL
POKOK
Mengembangkan 3.1
sistem
pembiayaan Tersedianya alokasi
pelayanan
kesehatan lansia pembiayaan JKN Adanya realisasi
melalui koordinasi yang dituangkan pembiayaan untuk
dengan pihak dalam bentuk kelompok lansia
terkait tentang peraturan dalam JKN
penyelenggaraan
3 Jaminan 3.2 Dibuatnya
Kesehatan Tersedianya kajian/naskah
Nasional (JKN); akademis mengenai
membuat kajian/ kajian/naskah potensi sumber
akademis mengenai pembiayaan untuk
penyusunan potensi sumber meningkatkan
pembiayaan, untuk kualitas pelayanan
naskah akademis meningkatkan
mengenai potensi
sumber
pembiayaan,
untuk

70 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

DATA

Membuat laporan Pada tahun P2JK
terkait penyediaan yang Dit.Kesga,
alokasi pembiayaan
untuk kelompok ditentukan BPJS
lansia dalam JKN Biro Hukor,
yang dituangkan
dalam bentuk Pakar
Laporan P2JK peraturan Kelansiaan,

Pakar
Ekokes, PMK,

Bappenas
Kemenkeu,
Kemensos

BKKBN

Memastikan P2JK
keberadaan dokumen Dit. Kesga,
kajian/naskah
akademis mengenai PADK
potensi sumber Pakar
pembiayaan untuk Perguruan
meningkatkan Tinggi
Biro Hukor

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
OPERASIONAL
POKOK kesehatan; dan PJP
bagi lansia
meningkatkan kualitas pelayanan
Didapatkannya
kualitas pelayanan kesehatan; dan PJP kesepakatan tentang
rancangan sistem
kesehatan; dan bagi lansia pembiayaan untuk
pelayanan PJP bagi
PJP bagi lansia lansia

3.3

Dihasilkannya

kesepakatan
tentang rancangan
sistem pembiayaan
untuk pelayanan
PJP bagi lansia

71 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI Terkait
PENGUMPULAN

DATA
kualitas pelayanan
kesehatan; dan PJP
bagi lansia

Memastikan P2JK
keberadaan dokumen Dit. Kesga,
kesepakatan tentang
rancangan sistem BPJS
pembiayaan untuk Biro Hukor,
pelayanan PJP bagi
lansia Pakar
Kelansiaan,

Pakar
Ekokes, PMK,

Bappenas
Kemenkeu,
Kemensos

BKKBN

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

4.1

Persentase provinsi Jumlah provinsi yang

Meningkatkan yang telah telah mengadakan

jumlah dan mengadakan pelatihan/orientasi

kualitas fasilitas pelatihan/orientasi pelayanan kesehatan

pelayanan pelayanan lansia dan geriatri

kesehatan tingkat kesehatan lansia untuk petugas

pertama dan dan geriatri untuk puskesmas dibagi
4 fasilitas pelayanan petugas puskesmas jumlah seluruh

kesehatan rujukan provinsi x 100%

tingkat lanjutan 4.2

yang Persentase Jumlah kab/kota

melaksanakan kab/kota yang telah yang telah
pelayanan
mendapatkan mendapatkan

kesehatan santun pelatihan pelayanan pelatihan pelayanan

lansia kesehatan lansia kesehatan lansia dan

dan geriatri untuk geriatri untuk

petugas puskesmas petugas puskesmas

dibagi jumlah

72 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI Terkait
PENGUMPULAN Setiap
Laporan tahun Dinkes
Dit. Kesga DATA Provinsi
Membuat laporan Dit.Kesga
pelaksanaan Dinkes
pelatihan/orientasi Kab/kota
pelayanan kesehatan Pemda
lansia dan geriatri Kab/kota
untuk petugas Kecamatan
puskesmas Puskesmas
Dit.PKP
Membuat laporan
pelaksanaan Dinkes
pelatihan pelayanan Provinsi
kesehatan lansia dan Dit.Kesga
geriatri untuk petugas Dinkes
puskesmas Kab/kota
Pemda
Kab/kota
Kecamatan

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

seluruh kab/kota x

100%

4.3

Persentase Jumlah puskesmas

puskesmas yang yang telah

telah mendapatkan mendapatkan

pelatihan pelayanan pelatihan pelayanan

kesehatan lansia kesehatan lansia dan

dan geriatri untuk geriatri untuk

petugas puskesmas petugas puskesmas

dibagi jumlah

seluruh puskesmas x

100%

4.4 Jumlah puskesmas

Persentase yang melakukan

puskemas yang pemetaan sasaran

melakukan lansia di wilayah

pemetaan sasaran kerjanya dibagi

73 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN Terkait
SUMBER
VERIFIKASI DATA Puskesmas
Dit.PKP
Laporan Membuat laporan
Dinas pelaksanaan Dinkes
pelatihan pelayanan Kab/kota
Kesehatan kesehatan lansia dan
Provinsi geriatri untuk petugas Dinkes
puskesmas Provinsi
Kecamatan
Setiap Puskesmas
tahun Dit.PKP
Kelompok
Membuat laporan Lansia
pemetaan sasaran
lansia di wilayah
kerjanya

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

lansia di wilayah jumlah seluruh

kerjanya puskesmas x 100%

4.5

Persentase lansia Jumlah sasaran

yang terdata dan lansia yang terdata

masuk pemetaan dalam pemetaan oleh

oleh puskesmas puskesmas dibagi

jumlah seluruh

sasaran lansia x

100%

4.6 Jumlah sasaran

Persentase lansia lansia yang tidak

yang tidak mempunyai masalah

mempunyai masalah kesehatan atau

kesehatan atau mempunyai masalah

mempunyai masalah kesehatan yang

kesehatan yang sudah

sudah diatasi/terkontrol

diatasi/terkontrol dibagi jumlah

74 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN Terkait
SUMBER
VERIFIKASI DATA

Membuat laporan Puskesmas
sasaran lansia yang Dinkes
terdata dalam
pemetaan oleh Kab/kota
puskesmas Kecamatan
Kelurahan/de
Membuat laporan
sasaran lansia yang sa
tidak mempunyai TOMA
masalah kesehatan TOGA
atau mempunyai Kelompok
masalah kesehatan Lansia
yang sudah
diatasi/terkontrol

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

seluruh sasaran
lansia x 100%

4.7 Jumlah lansia yang
Persentase lansia mempunyai tingkat
yang mempunyai kemandirian A
tingkat kemandirian (Mandiri) dibagi
A (Mandiri) jumlah seluruh
sasaran lansia x
4.8 100%
Persentase lansia Jumlah lansia yang
yang rutin rutin mengikuti
mengikuti kegiatan kegiatan sosial di
sosial di lingkungannya dibagi
lingkungannya jumlah seluruh
sasaran lansia x
4.9 100%
Jumlah lansia yang
mengikuti kegiatan

75 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN Terkait
SUMBER
VERIFIKASI DATA

Membuat laporan Puskesmas
sasaran lansia yang Dinkes
mempunyai tingkat
kemandirian A Kab/kota
(Mandiri) Kecamatan
Kelurahan/de
Membuat laporan
sasaran lansia yang sa
rutin mengikuti TOMA
kegiatan sosial di TOGA
lingkungannya Kelompok
Lansia
Membuat laporan
sasaran lansia yang

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

Persentase lansia pemberdayaan lansia
yang mengikuti dibagi jumlah

kegiatan seluruh sasaran

pemberdayaan lansia x 100%

lansia

4.10

Persentase lansia Jumlah lansia
produktif dan produktif dan

berkarya di berkarya di

lingkungan keluarga lingkungan keluarga

dan masyarakat dan masyarakat

dibagi jumlah

seluruh sasaran

lansia x 100%

4.11

Persentase Jumlah puskesmas
puskesmas yang yang
menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan skrining pelayanan skrining

76 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

DATA
mengikuti kegiatan
pemberdayaan lansia

Membuat laporan Setiap
sasaran lansia tahun
produktif dan
berkarya di
lingkungan keluarga
dan masyarakat

Laporan Membuat laporan Dinkes
Dinas puskesmas yang
menyelenggarakan Kab/kota
pelayanan skrining Dinkes
Provinsi

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

kesehatan santun kesehatan santun

lansia sesuai lansia sesuai standar

standar dibagi jumlah

seluruh puskesmas x

100%

4.12 Jumlah puskesmas

Persentase yang

puskesmas yang menyelenggarakan

menyelenggarakan pelayanan santun

pelayanan santun lansia sesuai standar

lansia sesuai strata pratama dibagi

standar strata jumlah seluruh

pratama puskesmas x 100%

4.13

Persentase Jumlah puskesmas

puskesmas yang yang

menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan santun pelayanan santun

lansia sesuai lansia sesuai standar

77 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait
Setiap
Kesehatan DATA tahun Kecamatan
Provinsi kesehatan santun Kelurahan/
lansia sesuai standar
desa
Membuat laporan TOMA
puskesmas yang TOGA
menyelenggarakan Kelompok
pelayanan santun Pra Lansia
lansia sesuai standar dan Lansia
strata pratama

Membuat laporan
puskesmas yang
menyelenggarakan
pelayanan santun

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

standar strata strata madya dibagi

madya jumlah seluruh

puskesmas x 100%

4.14

Persentase Jumlah puskesmas

puskesmas yang yang

menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan santun pelayanan santun

lansia sesuai lansia sesuai standar

standar strata strata paripurna

paripurna dibagi jumlah

seluruh puskesmas x

100%

4.15 Jumlah lansia yang

Persentase lansia mendapat pelayanan

yang mendapat kesehatan dibagi

pelayanan jumlah seluruh

kesehatan sasaran lansia x

100%

78 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

DATA
lansia sesuai standar
strata madya

Membuat laporan Setiap
puskesmas yang tahun
menyelenggarakan
pelayanan santun
lansia sesuai standar
strata paripurna

Membuat laporan
lansia yang mendapat
pelayanan kesehatan

Puskesmas

-7

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

4.16

Persentase lansia Jumlah lansia yang

yang mendapat mendapat pelayanan

pelayanan skrining skrining kesehatan

kesehatan sesuai sesuai standar dibagi

standar jumlah sasaran

lansia x 100%

4.17 Jumlah pra lansia

Persentase pra yang mendapat

lansia yang pelayanan skrining

mendapat pelayanan kesehatan sesuai

skrining kesehatan standar dibagi

sesuai standar jumlah seluruh

sasaran pra lansia x

100%

4.18 Jumlah rumah sakit

Persentase rumah yang

sakit yang menyelenggarakan

menyelenggarakan pelayanan geriatri

79 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait
Setiap
Laporan DATA tahun Dinkes
Dinas Membuat laporan Kab/kota
lansia yang mendapat Kecamatan
Kesehatan pelayanan skrining Kelurahan/de
Provinsi kesehatan sesuai
standar sa
TOMA
Membuat laporan pra TOGA
lansia yang mendapat Kelompok
pelayanan skrining Lansia
kesehatan sesuai
standar

Membuat laporan Direktorat
rumah sakit yang
menyelenggarakan PKR
Dinkes
Provinsi

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

pelayanan geriatri dengan tim terpadu

dengan tim terpadu dibagi jumlah

seluruh rumah sakit

x 100%

4.19

Persentase rumah Jumlah rumah sakit
sakit yang yang
menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan geriatri pelayanan geriatri

dengan tim terpadu dengan tim terpadu

strata sederhana strata sederhana
dibagi jumlah

seluruh rumah sakit

x 100%

4.20

Persentase rumah Jumlah rumah sakit
sakit yang yang
menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan geriatri pelayanan geriatri

80 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait
Setiap
Laporan DATA tahun Dinkes
Dit. Kesga pelayanan geriatri Kab/kota
dengan tim terpadu RSUP, RSUD
RS swasta
Membuat laporan
rumah sakit yang Pemda
menyelenggarakan Kab/kota
pelayanan geriatri PERGEMI
dengan tim terpadu
strata sederhana KARS

Membuat laporan
rumah sakit yang
menyelenggarakan
pelayanan geriatri

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

dengan tim terpadu dengan tim terpadu

strata lengkap strata lengkap dibagi
jumlah seluruh

rumah sakit x 100%

4.21

Persentase rumah Jumlah rumah sakit
sakit yang yang
menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan geriatri pelayanan geriatri

dengan tim terpadu dengan tim terpadu

strata sempurna strata sempurna
dibagi jumlah

seluruh rumah sakit

x 100%

4.22

Persentase rumah Jumlah rumah sakit
sakit yang yang
menyelenggarakan menyelenggarakan

pelayanan geriatri pelayanan geriatri

81 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

Laporan DATA
Dit. Kesga dengan tim terpadu
strata lengkap

Membuat laporan
rumah sakit yang
menyelenggarakan
pelayanan geriatri
dengan tim terpadu
strata sempurna

Laporan
Dit. Kesga

Membuat laporan
rumah sakit yang
menyelenggarakan
pelayanan geriatri

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

Meningkatkan dengan tim terpadu dengan tim terpadu
strata paripurna strata paripurna
akses terhadap dibagi jumlah rumah
5.1 sakit x 100%
pelayanan Jumlah fasilitas
kesehatan lansia pelayanan Jumlah fasilitas
kesehatan yang pelayanan kesehatan
5 di fasilitas menggunakan yang menggunakan
pelayanan teknologi informasi teknologi informasi
dalam pelayanan dalam pelayanan
kesehatan kesehatan lansia kesehatan lansia
5.2
termasuk dengan Jumlah penyedia Jumlah penyedia
layanan non- layanan-non-fasilitas
menggunakan fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan
kesehatan yang yang menyediakan
teknologi menyediakan informasi dan
informasi dan layanan terkait
informasi

82 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

DATA
dengan tim terpadu
strata paripurna

Laporan Membuat laporan Dit PKP, Dit
Dit. Kesga jumlah fasilitas PKR Promkes
pelayanan kesehatan
yang menggunakan Setiap Dit.Kesga
teknologi informasi tahun Pusdatin
dalam pelayanan Dinkes
kesehatan lansia Provinsi
Dinkes
Membuat laporan Kab/kota
jumlah penyedia
layanan non-fasilitas Pemda
pelayanan kesehatan Kab/kota
yang menyediakan Kecamatan
informasi dan layanan Puskesmas

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

layanan terkait kesehatan lansia

kesehatan lansia dengan

dengan menggunakan

menggunakan teknologi informasi

teknologi informasi

5.3 Terselenggaranya
koordinasi
Terselenggaranya peningkatan akses
koordinasi layanan kesehatan
peningkaan akses lansia di tingkat
layanan kesehatan pusat
lansia di tingkat
pusat

6 Mengembangkan 6.1 Adanya sistem
Perawatan Tersedianya sistem pengaturan dan
Jangka Panjang pengaturan dan standarisasi tenaga
(PJP) bagi lansia standarisasi tenaga care giver dalam
care giver dalam

83 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI Terkait
PENGUMPULAN

DATA
terkait kesehatan
lansia dengan
menggunakan
teknologi informasi

Membuat laporan

penyelenggaraan

Laporan koordinasi tentang
Dit. Kesga
peningkatan akses

layanan kesehatan Pada tahun

lansia di tingkat pusat yang

ditentukan

Membuat laporan BPPSDMK
realisasi sistem Dit.Kesga
pengaturan dan Kemensos
standarisasi tenaga

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

pelayanan PJP bagi pelayanan PJP bagi

lansia lansia

6.2 Jumlah provinsi yang
mendapatkan
Persentase provinsi orientasi PJP bagi
yang telah lansia dibagi jumlah
mendapatkan seluruh provinsi x
orientasi PJP bagi 100%
lansia

6.3 Jumlah kab/kota
yang mendapatkan
Persentase orientasi PJP bagi
kab/kota yang telah lansia dibagi jumlah
mendapatkan

84 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI Terkait
PENGUMPULAN
Laporan BKKBN
Dit. Kesga DATA Kemenakertra
care giver dalam
pelayanan PJP bagi ns
lansia BNP2TKI
Lembaga/inst
itusi terkait
lainnya

Membuat laporan Setiap Dit.Kesga,
provinsi yang tahun Dinkes
mendapatkan Provinsi,
orientasi PJP bagi
lansia Dinas PPKB
Provinsi,

Laporan Membuat laporan Dinkes
Dinas kab/kota yang
Kesehatan mendapatkan Provinsi
Provinsi Dinkes
Kab/kota

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

orientasi PJP bagi seluruh kab/kota x

lansia 100%

6.4 Jumlah kab/kota
yang telah
Persentase melakukan
kab/kota yang telah pembentukan
melakukan jejaring FKTP,
pembentukan FKRTL, dan
jejaring FKTP, komunitas dalam
FKRTL, dan pelayanan PJP dibagi
komunitas dalam jumlah seluruh
pelayanan PJP kab/kota x 100%

6.5 Jumlah puskesmas
yang mendapatkan
Persentase
puskesmas yang

85 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI PENGUMPULAN Terkait

DATA Dinas PPKB
orientasi PJP bagi Provinsi,
lansia
Dinas PPKB
Kab/kota

Membuat laporan Dinkes
kab/kota yang telah
melakukan Kab/kota
pembentukan jejaring Puskesmas,
FKTP, FKRTL, dan
komunitas dalam RS,
pelayanan PJP Wahana PJP

FKTP lain

Laporan Membuat laporan Dinkes
Dinas puskesmas yang Kab/kota

Kesehatan
Provinsi

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

mendapatkan orientasi PJP bagi

orientasi PJP bagi lansia dibagi jumlah

lansia seluruh puskesmas x

100%

6.6

Persentase Jumlah puskesmas

puskesmas yang yang telah

telah mengembangkan

mengembangkan model PJP bagi

model PJP bagi lansia dibagi jumlah

lansia seluruh puskesmas x

100%

6.7 Jumlah puskesmas
yang telah
Persentase melakukan
puskesmas yang penguatan care giver
telah melakukan informal melalui
penguatan care giver pelatihan dibagi

86 -

SUMBER METODE WAKTU PJ/LP-LS
VERIFIKASI Terkait
PENGUMPULAN Setiap
tahun Lintas sektor
DATA di tingkat
mendapatkan kecamatan
orientasi PJP bagi
lansia

Membuat laporan
puskesmas yang telah
mengembangkan
model PJP bagi lansia

Membuat laporan Dinkes
puskesmas yang telah
melakukan penguatan Kab/kota
care giver informal Lintas sektor
melalui pelatihan
di tingkat
kecamatan

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

informal melalui jumlah seluruh

pelatihan puskesmas x 100%

Mengembangkan 7.1

dan meningkatkan Adanya forum Terbentuknya forum

kemitraan dan kemitraan yang kemitraan yang aktif
jejaring dengan aktif dan berfungsi dan berfungsi di
lintas program, di tingkat pusat tingkat pusat

lintas sektor, TP terkait kesehatan terkait kesehatan

PKK, organisasi lansia lansia

7 profesi, lembaga

pendidikan, 7.2

lembaga Persentase provinsi Jumlah provinsi
penelitian, LSM yang memiliki forum yang memiliki forum

media massa dan kemitraan dalam kemitraan dalam

pihak lainnya yang pembinaan pembinaan

terkait kesehatan kesehatan lansia kesehatan lansia

lansia dibagi jumlah

87 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN Terkait
SUMBER
VERIFIKASI DATA

Laporan Membuat laporan Pada tahun Dit Promkes
Dit. Kesga penyelenggaraan yang Dit. Kesga
forum kemitraan yang
Laporan aktif dan berfungsi di ditentukan Dinkes
Dit. Kesga tingkat pusat Provinsi
terkait kesehatan Pemda
lansia Provinsi
POKJADA
Membuat laporan Setiap Keslansia
provinsi yang memiliki tahun Dinkes
forum kemitraan
dalam pembinaan
kesehatan lansia

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

seluruh provinsi x
100%

7.3 Jumlah kab/kota
Persentase yang memiliki forum
kab/kota yang kemitraan dalam
memiliki forum pembinaan
kemitraan dalam kesehatan lansia
pembinaan dibagi jumlah
kesehatan lansia seluruh kab/kota x
100%
7.4
Persentase provinsi Jumlah provinsi
yang yang telah
mengembangkan mengembangkan
kerjasama dengan kerjasama dengan
institusi pendidikan institusi pendidikan
terkait kesehatan

88 - METODE WAKTU PJ/LP-LS
PENGUMPULAN Terkait
SUMBER
VERIFIKASI DATA Kab/kota
Dunia usaha

Dit. Kesga

Laporan Membuat laporan Setiap Dinkes
Dinas kab/kota yang tahun
memiliki forum Kab/kota
Kesehatan kemitraan dalam Pemda
Provinsi pembinaan kesehatan
lansia Kab/kota
Puskesmas,
Kecamatan
Dunia usaha

Laporan Membuat laporan Setiap Litbangkes
Dit. Kesga provinsi yang tahun Dinkes
mengembangkan Provinsi
kerjasama dengan
institusi pendidikan PT terkait

-8

NO KEGIATAN INDIKATOR DEFINISI
POKOK OPERASIONAL

terkait kesehatan lansia dibagi jumlah

lansia seluruh provinsi x

100%

7.5

Jumlah kerjasama Jumlah kerjasama

dengan media dengan media dalam

dalam penyebarluasan

penyebarluasan informasi yang

informasi yang mendukung

mendukung peningkatan

peningkatan kepedulian terkait

kepedulian terkait kesehatan lansia di

kesehatan lansia di tingkat pusat

tingkat pusat

7.6 Jumlah provinsi yang
mengadakan
Jumlah provinsi kerjasama dengan
yang mengadakan
kerjasama dengan