Laporan RB POKJA Tahun 2022

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) {Nomor : Tanggal : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 pada Kelompok Kerja Kementerian Dalam Negeri. BAB. I SIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/696/IJ tanggal 27 Mei 2022, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2022 telah melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Kerja Eselon I Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Dalam Negeri dengan Simpulan dan Rekomendasi sebagai berikut: A. Simpulan Perkembangan atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 terhadap komponen pengungkit pada 8 area perubahan yang terdiri aspek Pemenuhan, aspek Reform dan Hasil Antara Perubahan, serta komponen Hasil. Nilai capaian Komponen Pengungkit sebesar 50,29 dari bobot 60,00 dan komponen Hasil sebesar 31,99 dari bobot 40,00, dengan rincian sebagai berikut: 1. Komponen Pengungkit, nilai capaian 50,29 a. Capaian aspek Pemenuhan 17,91 dan aspek Reform 24,60 pada 8 area perubahan: No Area Perubahan Aspek Pemenuhan Aspek Reform Bobot Capaian Bobot Capaian 1 Manajemen Perubahan 2,00 1,79 3,00 1,34 2 Deregulasi Kebijakan 2,00 1,17 3,00 2,80 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 3,00 3,0 4,50 4,13 4 Penataan Tatalaksana 2,50 2,39 3,75 3,59 5 Penataan Sistem 3,00 2,59 4,50 4,00

2 Manajemen SDM 6 Penguatan Akuntabilitas 2,50 2,28 3,75 1,50 7 Penguatan Pengawasan 2,50 2,27 3,75 3,55 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2,50 2,43 3,75 3,69 Total Capaian 20,00 17,91 30,00 24,60 b. Capaian Hasil Antara Area Perubahan 7,78 dari bobot 10,00 dengan uraian sebagai berikut: No Indikator Target Indeks Capaian Indeks Bobot Nilai 1 Kualitas Pengelolaan Arsip (1-100) 73,72 1,00 0,74 2 Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (1-100) 26,02 1,00 0,26 3 Kualitas Pengelolaan Keuangan (1-100) 94,46 1,00 0,94 4 Kualitas Pengelolaan Aset (1-100) 2,91 1,00 0,03 5 Merit System (1-300) 330,50 1,00 3,31 6 Profesionalitas ASN (1-100) 42,23 1,00 0,42 7 Kualitas Perencanaan (1-100) - 1,00 - 8 Maturitas SPIP Skala 5 3 1,00 0,60 9 Kapabilitas APIP Skala 5 3 1,00 0,60 10 Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (1-100) 87,99 1,00 0,88 Total Capaian 10,00 7,78 2. Komponen Hasil Capaian komponen hasil sebesar 31,99 dari target 40,00 dengan uraian sebagai berikut: No Komponen Penilaian Bobot Capaian 1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,19 2. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 10,00 3. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 10,00 7,50 4. Kinerja Organisasi 10,00 6,30 Total Capaian 40,00 31,99

3 B. Rekomendasi Disarankan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka peningkatan capaian penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

4 BAB. II URAIAN HASIL EVALUASI A. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-1235 Tahun 2022 tentang Pengawasan Interna di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2022; 6. Surat Tugas Nomor 094/696/IJ tanggal 27 Mei 2022. B. Tujuan Tujuan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah: 1. Menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 2. Untuk menyakinkan bahwa sub indikator masing-masing 8 (delapan) area perubahan telah diimplementasikan sesuai ketentuan yang disertai dengan evidence/bukti pendukung. C. Ruang Lingkup Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kelompok Kerja Kementerian Dalam Negeri, mencakup penilaian terhadap dokumen bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta secara online pada aplikasi SimonevRB melalui simonev-rb.kemendagri.go.id terhadap komponen Pengungkit pada 8 (delapan) area perubahan,, Hasil Antara Area Perubahan dan komponen Hasil, meliputi: 1. Komponen Pengungkit a) Manajemen Perubahan; b) Deregulasi Kebijakan;

5 c) Penataan dan Penguatan Organisasi; d) Penataan Tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); f) Penguatan Akuntabilitas; g) Penguatan Pengawasan; dan h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 2. Hasil Antara Area Perubahan a) Kualitas Pengelolaan Arsip b) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa c) Kualitas Pengelolaan Keuangan d) Kualitas Pengelolaan Aset e) Merit System f) Profesionalitas ASN g) Kualitas Perencanaan h) Maturitas SPIP i) Kapabilitas APIP j) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 3. Komponen Hasil a) Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan 1) Opini Bpk 2) Nilai Sakip b) Kualitas Pelayanan Publik 1) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) c) Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 1) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) d) Kinerja Organisasi 1) Capaian Kinerja 2) Kinerja Lainnya 3) Survei Internal Organisasi D. Batasan Batasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap rencana aksi dan target waktu serta tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022. E. Hasil Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Kelompok Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 terhadap Komponen Pengungkit sebesar 50,29 dan komponen Hasil sebesar 31,99, dengan rincian sebagai berikut:

6 1. Komponen Pengungkit a. Manajemen Perubahan 1) Aspek Pemenuhan, dengan capaian nilai (1,54) a) Tim Reformasi Birokrasi (0,22) (1) Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-954 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2024; (2) Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan sebagian kecil tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-956 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022; dan (3) Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi belum melaksanakan seluruh tugas sesuai rencana kerja, sehingga monitoring dan evaluasi rencana kerja dimaksud serta hasil evaluasi, sebagian yang dilaksanakan. b) Road Map Reformasi Birokrasi (0,33) (1) Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024; (2) Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024; (3) Quick Win ada tetapi belum sesuai dengan ekspektasi atau belum dapat diselesaikan dalam waktu cepat; (4) Keterlibatan unit organisasi dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi hanya sebagian kecil; dan (5) Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi melalui Rapat Internalisasi dan rapat-rapat Reformasi Birokrasi di Kementerian Dalam Negeri

7 Tahun 2022, video Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 pada youtube channel Biro Ortala Kementerian Dalam Negeri. c) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (0,43) (1) Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik berdasarkan Rapat Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. (2) Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi berdasarkan: (3) Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2829/SJ tanggal 28 Mei 2022 hal Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022; dan (4) Surat Inspektur Jenderal Nomor 005/1248/IJ tanggal 24 Mei 2022 hal Rapat Pembekalan Teknis kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I (UKE) I. (5) Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan berdasarkan Rapat Pembekalan Teknis kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada masing-masing Unit Kerja Eselon I (UKE) I. (6) Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asessor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. (7) Koordinator asessor PMPRB belum melakukan reviu terhadap kertas kerja assessor sebelum menyusun kertas kerja instansi; (8) Tidak seluruh koordinator asessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; dan (9) Belum terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (0,28) (1) Sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

8 (2) Terdapat media komunikasi Reformasi Birokrasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait berdasarkan: (3) Kegiatan Internalisasi dan rapat-rapat Reformasi Birokrasi di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 ; (4) Video Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 pada youtube channel Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri; dan (5) Telah terdapat Agent of Change dan Role Model yang dibentuk secara formal melalui Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 061-317 Tahun 2020 tentang Pedoman Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-957 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja. 2) Aspek Reform dengan capaian nilai (1,62) a) Komitmen dalam Perubahan (1,04) (1) Terdapat 86 Agen Perubahan dengan jumlah perubahan yang dibuat sebanyak 33 aplikasi, yakni esaku, simonev-rb, siola, siarsip, sirika, sieka, sapa, sikerja, scdbipdn, simpoldagri, e-dupak, siwasiat, puja indah, LPSE Kemendagri, PPID, SIPD, edumas, SIP, simpeka, e-learningbpsdm, e-kerjasamabpsdm, ellcbpsdm, simantap, siopakbpsdm, mobile simpeg, eoffice, binwasdak, semeru, mesin anjugan mutasi “Simudah”, eperda, e-database, spmbangda, sistem informasi Satpol PP; (2) Jumlah perubahan yang telah dibuat sebanyak 33 dimana kesemuanya telah terintegrasi dalam sistem, yakni e-saku, simonev-rb, siola, siarsip, sirika, sieka, sapa, sikerja, scdbipdn, simpoldagri, e-dupak, siwasiat, puja indah, LPSE Kemendagri, PPID, SIPD, edumas, SIP, simpeka, e-learningbpsdm, ekerjasamabpsdm, e-llcbpsdm, simantap, siopakbpsdm, mobile simpeg, eoffice, binwasdak, semeru, mesin anjugan mutasi “Simudah”, eperda, e-

9 database, spmbangda, sistem informasi Satpol PP; dan (3) Instansi yang mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform) antara lain, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. b) Komitmen Pimpinan (0,25) (1) Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan instansi, namun belum disajikan capaiannya; dan (2) Belum terlampir evidence (data dukung) yang memadai terkait komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi. c) Membangun Budaya Kerja (0,34) Budaya Kerja telah disusun melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Telah diinternalisasi melalui kegiatankegiatan dan link youtube namun evidence (data dukung) terkait standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas belum terlampir. b. Deregulasi Kebijakan 1) Aspek Pemenuhan, dengan capaian nilai (1,59) a) Harmonisasi (1,00) (1) Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat; dan (2) Telah dilakukan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat. b) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (0,59).

10 (1) Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/Policy Paper, dan Paraf Koordinasi sebagai persyaratan dalam sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan baru sebagian diimplementasikan; dan (2) Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan telah dilakukan namun belum secara berkala. 2) Aspek Reform, dengan capaian nilai (2,00) a) Peran Kebijakan (2,00) (1) Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya; dan (2) Evidence (data dukung) yang disajikan belum menginformasikan secara menyeluruh kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama dan belum secara spesifik menginformasikan kebijakan yang akan ditetapkan setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, sesuai dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. b) Penyelesaian Kebijakan (0,00) Belum menyajikan evidence (data dukung) total kebijakan sesuai dengan program legislasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dan kebijakan yang diterbitkan sesuai dengan program legislasi Tahun 2022. Evidence (data dukung) yang disajikan seharusnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-5377 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Evidence (data dukung) yang disajikan data Tahun 2021. c. Penataan dan Penguatan Organisasi 1) Aspek Pemenuhan, dengan capaian nilai (3,00) a) Evaluasi Kelembagaan. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,00). (1) Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.

11 Kemendagri telah melakukan Evaluasi Kelembagaan sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah melalui Sistem evaluasi Kelembagaan (sieka.kemendagri.go.id) dengan hasil sebagai berikut: a. 27% (20 Unit Eselon II) dengan peringkat komposit P5 b. 68% (51 Unit Eselon II) dengan peringkat komposit P4 c. 5% (4 Unit Eselon II) dengan peringkat komposit P3 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah bahwa Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali dengan evidence pendukung sebagai berikut: (a) Surat Mendagri ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kemendagri Tahun 2020-2024; (b) Hasil Evaluasi Kelembagaan KDN 2021; (c) Peringkat Kelembagaan Tahun 2020 di Lingkungan Kemendagri; (d) Analisis Rantai Nilai Organisasi; dan (e) Analisis Potensi Overlapping dengan Kementerian/Lembaga. (2) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi. Sesuai Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara bahwa jenjang Organisasi Kemendagri a. Setjen terdiri dari 7 Biro b. Masingmasing Direktorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, dan 5 (lima) Direktorat. c. Masing-masing badan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Pusat d. Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 Inspektur Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara; (b) Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemendagri sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagan Instansi Pemerintah. (Excel dan Kesimpulan);

12 (c) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi; (d) Surat Sekjen Ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA); dan (e) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal TIndaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. (3) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi. (4) Telah dilakukan identifikasi potensi duplikasi fungsi kepada seluruh Unit Kerja baik secara internal kemendagri maupun eksternal (K/L lain) Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Surat Mendagri ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kemendagri Tahun 2020-2024; (b) Hasil Evaluasi Kelembagaan KDN 2020; (c) Hasil Kajian Kelembagaan Kemendagri; (d) Analisis Duplikasi tugas dan fungsi Kemendagri; (e) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi; (f) Surat Sekjen Ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA); dan (g) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal TIndaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. (5) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.

13 Hasil Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan di seluruh unit kerja sebagai berikut: (a) Sebanyak 43 Kasubbag Tata Usaha di masingmasing Direktorat dan Pusat yang secara administrasi melapor kepada Kepala Bagian Umum dan secara operasional melapor kepada Direktur dan Kepala Pusat masing-masing. (b) Sebanyak 1 Bagian yaitu Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara administrasi melapor kepada Kepala Biro Umum dan sebagai Kepala UKPBJ melapor kepada Mendagri melalui Sekjen. Hal ini.sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (c) 5 Kasubbag Tata Usaha di Bawah Inspektorat Wilayah I, II, III, dan IV serta Inspektur Khusus I, II, III dan IV secara adminitrasi melapor kepada Kabag Umum dan secara operasional melapor kepada Inspektur Wilayah I, II, III dan IV serta Inspektur Khusus I, II, III dan IV. Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Analisa Pelaporan. (b) Hasil Evaluasi Kelembagaan KDN 2020. (c) Laporan Kajian Penataan Organisasi KDN. (d) Peringkat Hasil Evaluasi Kelembagaan. (e) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi. (f) Surat Sekjen Ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA). (g) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal TIndaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. (6) Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja organisasi di atasnya.

14 Dalam penyusunan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri, telah didasarkan pada Kinerja Utama yang dihasilkan sesuai dengan sasaran kinerja pada masing-masing Unit Organisasi yang komitmen dimaksud telah diwujudkan dalam penetapan kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I, II, III dan IV. Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Renstra Kemendagri 2020-2024. (b) Perjanjian Kinerja Kemendagri Tahun 2021. (c) Pohon Kinerja. (d) Laporan Hasil Kajian Kemendagri. (e) Peringkat Hasil Evaluasi Kelembagaan. (7) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya. Hasil Analisis Rentang Kendali terdapat kelebihan 2 biro di lingkup Sekretariat Jenderal Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Negara akan tetapi berdasarkan Perpres 68 Tahun 2019 sudah sesuai. Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Laporan Hasil Kajian Penataan Organisasi Kementerian Dalam Negeri (b) Contoh Peringkat Kelembagaan P4. (c) Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara. (d) Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. (e) Analisis Rentang Kendali. (8) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan Dalam menyusun struktur organisasi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri, telah didasarkan pada Kinerja Utama yang dihasilkan sesuai dengan sasaran kinerja pada masing-masing Unit Organisasi yang komitmen dimaksud telah diwujudkan dalam penetapan kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I, II, III dan IV. Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Renstra Kemendagri 2020-2024.

15 (b) Perjanjian Kinerja Kemendagri Tahun 2021. (c) Pohon Kinerja. (d) Laporan Hasil Kajian Kemendagri. (e) Peringkat Hasil Evaluasi Kelembagaan. (9) Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan. Terdapat Peraturan perundang-undangan sebagai landasan pembentukan Struktur Organisasi diantaranya Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perundang-undangan pokok lainnya antara lain UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, UU N0. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Th. 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 39 Th. 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 43 Th. 2008 tentang Wilayah Negara, UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Evidence/Dokumen Pendukung: (a) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (b) Renstra Kemendagri 2020-2024. (c) Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. (d) Laporan Hasil Kajian Penataan Organisasi Kementerian Dalam Negeri. (e) Analisis Mandat dan Kesesuaian Struktur Organisasi. (10) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain. (11) Telah dilakukan identifikasi potensi kemungkinan tumpang tindih fungsi kepada seluruh Unit Kerja baik

16 secara internal kemendagri maupun eksternal (K/L lain) Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Surat Mendagri ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kemendagri Tahun 2020-2024. (b) Hasil Evaluasi Kelembagaan KDN 2020. (c) Hasil Kajian Kelembagaan Kemendagri. (d) Analisis Duplikasi tugas dan fungsi Kemendagri. (e) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi. (f) Surat Sekjen Ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA). (g) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal Tindaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. (12) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah terdapat 71 Unit Eselon II yang telah memiliki kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap lingkungan strategis (20 Unit Eselon II dengan peringkat komposit P5 dan 51 Unit Eselon II dengan Peringkat Komposit P4). Namun demikian masih terdapat 4 Unit Eselon II yang belum memliki kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap lingkungan strategis dikarenakan masih berada pada peringkat komposit P3. Evidence/Dokumen Pendukung: 1) Aspek Pemenuhan Peringkat Hasil Evaluasi Kelembagaan. (h) Hasil Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020 sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018.

17 (i) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi. (j) Surat Sekjen Ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA). (k) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal TIndaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. (13) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok. Hasil dari Identifikasi fungsi di lIngkungan Kemendagri terdapat 68 Fungsi yang dikelompokkan menjadi 27 kelompok fungsi yang diwujudkan dalam 11 Unit Kerja Eselon I. dari 11 Unit Kerja Eselon I tersebut terdapat 1 Unit Kerja Eselon I yang memiliki kelompok fungsi yang beragam yaitu Ditjen Bina Adwil. Evidence/Dokumen Pendukung: (a) Surat Mendagri ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kemendagri Tahun 2020-2024. (b) Hasil Evaluasi Kelembagaan KDN 2020. (c) Laporan Hasil Kajian Kemendagri. (d) Peringkat Hasil Evaluasi Kelembagaan. (e) Analisis Pengelompokan Fungsi Unit Kerja Eselon I Lingkup Kemendagri. (f) Laporan Kajian Penataan Organisasi KDN. (g) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi. (h) Surat Sekjen Ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA).

18 (i) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal Tindaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. b) Tindak Lanjut Evaluasi. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,00). (1) Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi. Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan perubahan organisasi ke Kementerian PAN dan RB dengan evidence pendukung sebagai berikut: "1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-5697 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. Surat Mendagri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ Tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 3. Surat Plt. Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN dan RB Nomor 061/2604/SJ Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 4. Surat Plt. Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/3080/SJ Tanggal 8 Mei 2020 Hal Penyederhanaan Birokrasi di LIngkungan Kementerian Dalam Negeri 5. Surat Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/4296/SJ Tanggal 27 Juli 2020 Hal Penyampaian kembali update data pegawai penyederhanaan birokrasi sesuai PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Form I 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/5467/SJ Tanggal 5 Oktober 2020 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahap II 7. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.KT.01/2020 Tanggal 10 September 2020 Hal Penyederhanaan Birorkasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

19 (Tahap I) 8. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/660/M.SM.02.00/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 9. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.SM.02.00/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap II) 10. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1734/M.KT.01/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyederhanan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap II. 11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 13. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 14. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 15. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. " 16. Surat Mendagri yang ditujukan ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/3677/SJ Tanggal 28 Juni 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi Tahap II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 17. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/918/M.KT.01/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap III 18. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/782/M.SM.02.00/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabaran Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di

20 Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 19. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri 20. Rancangan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri tindaklanjut Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. (2) Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi dimana Kemendagri telah menyederhanakan sebanyak 817 Unit Eselon III dan Eselon IV dan melantik sebanyak 808 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang telah mendapat rekomendasi MenPANRB. Hal ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 2, 3, 4, 5 dan 13 Tahun 2021. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penyederhanaan birokrasi tahap III dengan jumlah yang disetarakan 59 Jabatan Evidence/Dokumen Pendukung: 1. Surat Mendagri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ Tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 2. Surat Plt. Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN dan RB Nomor 061/2604/SJ Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 3. Surat Plt. Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/3080/SJ Tanggal 8 Mei 2020 Hal Penyederhanaan Birokrasi di LIngkungan Kementerian Dalam Negeri 4. Surat Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/4296/SJ Tanggal 27 Juli 2020 Hal Penyampaian kembali update data pegawai penyederhanaan birokrasi sesuai PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Form I 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/5467/SJ Tanggal 5 Oktober 2020 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahap II 6. Surat rekom

21 Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.KT.01/2020 Tanggal 10 September 2020 Hal Penyederhanaan Birorkasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 7. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/660/M.SM.02.00/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 8. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.SM.02.00/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap II) 9. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1734/M.KT.01/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyederhanan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap II. 11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 10. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 11. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 13. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. " 14. Surat Mendagri yang ditujukan ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/3677/SJ Tanggal 28 Juni 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi Tahap II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 15. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/918/M.KT.01/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap III 16. Surat Rekom MenPANRB Nomor

22 B/782/M.SM.02.00/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabaran Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 17. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri 18. Rancangan Permendagr tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri tindaklanjut Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri 19. Kepmendagri Nomor 061-4311 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Kemendagri 20. Kepmendagri 061-5415 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 22. Kepmendagri Nomor 061-5845 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok SubSubstansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Balai Pemdes. c) Penataan Organisasi. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,00). (1) Telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis. Kerangka Kelembagaan/Grand Design Kelembagaan Kemendagri sudah sesuai dengan Renstra Kemendagri 2020-2024(terdiri dari 11 UKE Eselon I dan PPSDM Regional serta 3 Balai). Evidence/Dokumen Pendukung Utama: 1. Laporan Hasil Kajian Penataan Organisasi Kementerian Dalam Negeri. 2. Renstra Kemendagri 2020-2024 (Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020- 2024). 3. Surat Mendagri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 188.41/6693/SJ Tanggal 10 Desember 2020 Hal Permohonan Izin Prakarsa revisi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. 4. Surat Mendagri yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor 188.41/6952/SJ Tanggal 7 Desember 2021 Hal Paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden 5.

23 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri 6. Surat Sekjen a.n Mendagri Nomor 188.32/1894/SJ Tanggal 11 April 2022 Hal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 7. Surat Sekjen a.n Mendagri Nomor 061.1/2941/SJ Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-04 Tahun 2022 Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2) Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi. Kemendagri telah melakasanakan arahan dan petunjuk Bapak Presiden RI dengan melakukan penyederhanaan birokrasi Eselon III dan Eselon IV di Lingkup Kemendagri. Evidence/Dokumen Pendukung: "1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-5697 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. Surat Mendagri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/58/SJ Tanggal 6 Januari 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 3. Surat Plt. Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN dan RB Nomor 061/2604/SJ Tanggal 27 Maret 2020 Hal Penataan Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 4. Surat Plt. Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/3080/SJ Tanggal 8 Mei 2020 Hal Penyederhanaan Birokrasi di LIngkungan Kementerian Dalam Negeri 5. Surat Sekjen a.n Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/4296/SJ Tanggal 27 Juli 2020 Hal Penyampaian kembali update data pegawai penyederhanaan birokrasi sesuai PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Form I

24 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor yang ditujukan kepada Menteri PAN dan RB Nomor 061/5467/SJ Tanggal 5 Oktober 2020 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahap II 7. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.KT.01/2020 Tanggal 10 September 2020 Hal Penyederhanaan Birorkasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 8. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/660/M.SM.02.00/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 9. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.SM.02.00/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap II) 10. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1734/M.KT.01/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyederhanan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap II. 11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 13. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 14. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 15. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 16. Surat Mendagri yang ditujukan ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/3677/SJ Tanggal 28 Juni 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi Tahap II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 17. Surat Rekom

25 MenPANRB Nomor B/918/M.KT.01/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap III 18. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/782/M.SM.02.00/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabaran Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 19. Rancangan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri tindaklanjut Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. (3) Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Kemendagri telah merumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dengan evidence pendukung sebagai berikut:. "1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 4. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 5. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri." 6. Kepmendagri Nomor 061-4311 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok SubSubstansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 7.

26 Kepmendagri 061-5415 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok SubSubstansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 8. Rancangan Permendagr tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri tindaklanjut Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. (4) Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan. Kemendagri telah melaksanakan Penyederhanaan dan Penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Rekom Kementerian PAN dan RB. Evidence/Dokumen Pendukung: 1. SK Penyetaraan Jabatan Struktural ke Fungsional (eselon IV) 2. SK Penyetaraan Jabatan Struktural ke Fungsional (Eselon III) 3. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.KT.01/2020 Tanggal 10 September 2020 Hal Penyederhanaan Birorkasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 4. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/660/M.SM.02.00/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 5. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.SM.02.00/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap II) 6. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1734/M.KT.01/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyederhanan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap II. 7. Surat Mendagri yang ditujukan ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/3677/SJ Tanggal 28 Juni 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi Tahap II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 8. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/918/M.KT.01/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap III 9. Surat Rekom MenPANRB Nomor

27 B/782/M.SM.02.00/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabaran Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (5) Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Sebagai dampak Penyederhanaan Birokrasi, Kemendagri telah disusun Kelompok Jabatan fungsional pada masing-masing Unit Organisasi sesuai dengan tugas dan Fungsinya. hal ini diperkuat dengan rekomendasi KemenPANRB terkait dengan jenis Jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Evidence/Dokumen Pendukung: 1. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.KT.01/2020 Tanggal 10 September 2020 Hal Penyederhanaan Birorkasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 2. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/660/M.SM.02.00/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap I) 3. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1255/M.SM.02.00/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Tahap II) 4. Surat rekom Menteri PAN dan RB Nomor B/1734/M.KT.01/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Hal Penyederhanan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap II. 5. Surat Mendagri yang ditujukan ke Menteri PAN dan RB Nomor 061/3677/SJ Tanggal 28 Juni 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi Tahap II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 6. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/918/M.KT.01/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahap III 7. Surat Rekom MenPANRB Nomor B/782/M.SM.02.00/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabaran Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 8. Hasil

28 indetifikasi kebutuhan jabatan fungsional sesuai Rekomendasi Kementerian PAN dan RB 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 10. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 11. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 13. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri." 14. Kepmendagri Nomor 061-4311 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan SubKoordinator Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 15. Kepmendagri 061-5415 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok SubSubstansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 16. Rancangan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri tindaklanjut Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. 2) Aspek Reform, dengan capaian nilai (4,13). a) Organisasi Berbasis Kinerja. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,50). (1) Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. (2) Peta Proses Bisnis Kemendagri yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi berjumlah 13 (Proses utama, proses pendukung, dan Sistem

29 Manajemen). Organisasi Kemendagri telah sesuai dengan proses bisnis dimaksud dan telah didasarkan pada Kinerja Utama yang dihasilkan sesuai dengan Renstra Kemendagri. Evidence/Dokumen Pendukung: 1. Kepmendagri Nomor 061-1099 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri 2. Renstra Kemendagri 2020-2024. 3. Perjanjian Kinerja Kemendagri Tahun 2021. 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 6. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 7. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. b) Penyederhanaan Organisasi. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,50). (1) Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi (2) Peta Proses Bisnis Kemendagri yang ideal dalam rangka Penyederhanaan Organisasi berjumlah 13 (Proses utama, proses pendukung, dan Sistem Manajemen). Organisasi Kemendagri telah sesuai dengan proses bisnis dimaksud dan telah didasarkan pada Kinerja Utama yang dihasilkan sesuai dengan Renstra Kemendagri. Evidence/Dokumen Pendukung: 1. Kepmendagri Nomor 061-1099 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri 2. Renstra Kemendagri 2020-2024. 3. Perjanjian Kinerja Kemendagri Tahun 2021. 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

30 Kementerian Dalam Negeri. 12. Permendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 6. Permendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 7. Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. c) Hasil Evaluasi Kelembagaan. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,13). (1) Hasil Evaluasi Kelembagaan dengan Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80, Evidence sebagai berikut: (a) Surat karo ortala kepada deputi bidang kelembagaan dan tatalaksana kemenpan RB Nomor 061/1023/Ortala Tanggal 21 September Tahun 2020 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi. (b) Surat Sekjen ke Komponen Nomor 061/4913/SJ Tanggal 3 September 2020 Hal Tindaklanjut Pengisian data pada Sistem Evaluasi Kelembagaan (SIEKA). (c) Surat Kepala Biro Ortala Nomor 061/1456/Ortala Tanggal 10 Agustus 2020 Hal TIndaklanjut Hasil Rapat Penataan Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. (d) Hasil Evaluasi Kelembagaan KDN 2020. (e) Peringkat Hasil Evaluasi Kelembagaan. d. Penataan Tatalaksana 1) Aspek Pemenuhan, dengan capaian nilai (2,39) a) Proses bisnis dan prosedur operasional tetap. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (0,39).

31 (1) Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Peta Bisnis Proses Kemendagri disusun sesuai dengan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 - Kepmendagri nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis Kementerian Dalam Negeri. (2) Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Seluruh Peta Bisnis Proses Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi -Kepmendagri nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis Kementerian Dalam Negeri. (3) Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi Seluruh Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kemendagri, karena dalam penyusunan salah satu dokumen pendukung yang digunakan adalah Permendagri tentang rencana strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024 - Kepmendagri Nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis Kementerian Dalam Negeri. (4) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang. Setiap jenjang organisasi di Kemendagri telah memiliki Peta Bisnis Proses yang selaras dengan kinerja - Kepmendagri Nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis Kementerian Dalam Negeri. (5) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP). Seluruh peta bisnis proses kemendagri telah dijabarkan kedalam SOP, yaitu Kepmendagri nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis Kementerian Dalam Negeri dan Kepmendagri Nomor 061-355 tahun 2019 tentang SOP Kemendagri. (6) Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP.

32 Seluruh peta lintas fungsi telah dijabarkan kedalam SOP -Kepmendagri Nomor 061-1099 tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri. (7) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan. Seluruh unit organisasi di Kemendagri telah menerapkan SOP sesuai dengan Kepmendagri Nomor 061-355 Tahun 2019 - Seluruh unit organisasi di Kemendagri telah memiliki SOP Makro -Kepmendagri nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis kementerian dalam negeri -surat Undangan nomor 005/3062/SJ terkait Rapat Asistensi Penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri -Laporan Rapat Asistensi Penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (8) Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Belum terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti, untuk saat ini sudah dibuat: - Surat Undangan Nomor 005/3062/SJ Tanggal 6 Juni 2022 terkait rapat asistensi penyusunan SOP dan peta probis - Laporan rapat asistensi penyusunan SOP dan peta proses bisnis. (9) Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, tahapan saat ini: - surat Undangan nomor 005/3062/SJ terkait Rapat Asistensi Penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri -Laporan Rapat Asistensi Penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

33 b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,50) (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE (a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4716 tahub 2021 tentang pelaksanaan sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRi -keputusan menteri dalam negeri nomor 555-4718 tahub 2021 tentang tim koordinasi sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRi -Sedang dilakukan penyusunan rancangan permendagri tentang penyelenggaraan pemeerintahan berbasis elektronik di lingkungan kemendagri dan pemerintah daerah (b) Surat undangan rapat dari biro hukum nomor 005/687/Biro Hukum Terkait Telaahan Penyusunan Naskah PUU terkait permohonan izin prakarsa ranpermendagri tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kemendagri dan Pemda. (2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE. (a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4716 tahub 2021 tentang pelaksanaan sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4718 tahub 2021 tentang tim koordinasi sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (c) Telah disusun grand design SPBE yang didalamnya memuat peta rencana SPBE. (3) Tim Koordinasi SPBE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4718 tahub 2021 tentang tim koordinasi sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (4) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE. (a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4716 tahub 2021 tentang pelaksanaan sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI.

34 (b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4718 tahub 2021 tentang tim koordinasi sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (c) Grand Design SPBE -Grand Design SIPD -SK Tim Implementasi dan Helpdesk SIPD. (5) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik. Telah dilaksanakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) oleh Biro Kepegawaian, yang memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, analisis data, pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. (6) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik. Kementerian Dalam Negeri telah memiliki layanan kearsipan berbasis elektronik yaitu SiArsip yang memberikan layanan berupa pengunggahan dan pengunduhan dokumen/arsip, pencarian arsip dan informasinya, dan penyajian arsip secara elektronik, serta validasi/persetujuan legalitas arsip. (7) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik. (a) Telah di bentuk aplikasi e-saku, aplikas SiRIKA, aplikasi siArsip. (b) Telah diimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang saat ini telah menintegrasikan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan. (8) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik. Kemendagri telah memiliki layanan publik berbasis elektronik yang secara proses telah mengimplementasikan kolaborasi dengan layanan elektronik lain dan telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi sesuai kebutuhan. Contoh implementasi yang sudah dilakukan adalah

35 ULA, LPSE, dan pemenfaatan tanda tangan digital untuk naskah dinas elektronik. c) Keterbukaan Informasi Publik. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (0,50). (1) Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik Menindaklanjuti kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan dasar pelaksanaan adalah: (a) Ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (b) Sebagai tindaklanjut Peraturan tersebut Kemendagri menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik dengan ketugasan yang mengatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.499.05-2039 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (c) Dalam melaksanakan pelayanan dibuat Surat Keputusan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan keterbukaan informasi public (2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala yaitu: (a) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Secara Berkala Mingguan (b) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Secara Berkala Bulanan (c) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Secara Berkala Triwulanan (d) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Secara Berkala Tahunan (e) Menerbitkan buku laporan Monev Bulanan Kepada Seluruh Komponen/Biro Pusat (f) Penghargaan pengelolaan pengaduan dan keterbukaan informasi publik.

36 2) Aspek Reform, dengan capaian nilai (3,59) a) Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (0,34). Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan Peta proses bisnis telah ditetapkan dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan -Kepmendagri nomor 061-1099 tahun 2022 tentang peta proses bisnis kemendagri. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (1,25). (1) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. (a) Telah dilakukan integrasi dengan sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa (SIRUP) LKPP sehingga data paket pengadaan tidak di input ulang oleh K/L/D/I. (b) SIPD telah terintegrasi dengan SIKD kemenkeu sehingga bagan akun menjadi sama. (c) SIPD telah terhubung/terintegrasi dengan KRISNA bappenas (d) SIPD telah terintegrasi dengan perbankan (HIMBARA) (e) Melalui SIPD telah terdapat 6 Pemda yang terhubung dengan perbankan untuk proses penatausahaan dan transaksi pembayaran. (f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4716 tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (g) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4718 tahub 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Berbasis Elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (2) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.

37 (a) Telah dilakukan integrasi dengan sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa (SIRUP) LKPP sehingga data paket pengadaan tidak di input ulang oleh K/L/D/I. (b) SIPD telah terintegrasi dengan SIKD kemenkeu sehingga bagan akun menjadi sama. (c) SIPD telah terhubung/terintegrasi dengan KRISNA bappenas (d) SIPD telah terintegrasi dengan perbankan (HIMBARA) (e) Melalui SIPD telah terdapat 6 Pemda yang terhubung dengan perbankan untuk proses penatausahaan dan transaksi pembayaran. (f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4716 tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem berbasis elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. (g) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-4718 tahub 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Berbasis Elektronik di lingkungan KEMENDAGRI. c) Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat. Dengan Capaian atas Indikator dimaksud sebesar (2,00). (1) Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal. Telah dipenuhi dan diterapkan dan digunakan dari manfaat/dampak transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi organisasi dan dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. (2) Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal. Telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi organisasi dan telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. (3) Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

38 Telah terpenuhi dan diterapkan dan digunakan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi organisasi dan telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. e. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 1) Aspek Pemenuhan dengan capaian nilai (2,59) a) Perencanaan kebutuhan pegawai (0,15) (1) Terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai yang telah diusulkan masing masing komponen - kemendagri dalam 5 tahun terakhir baru melaksanakan rekruitmen pada tahun 2019 yang pelaksanaan pengadaannya dilaksanakan pada tahun 2020 - evidence redistribusi pegawai kemendagri tahun 2020 telah diformalkan - piagam penghargaan BKN Award 2021 Kementerian Tipe A Peringkat III (2) Terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun sesuai dengan usulan dari setiap komponen - berdasarkan UU 5 Tahun 2014 Pasal 56 Ayat 2 usul kebutuhan disusun dalam jangka waktu 5 tahun yang dirinci persatu tahun dan telah diformalkan; (3) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit kerja untuk Formasi CPNS dan PPPK berdasarkan inputan pada aplikasi e-formasi KemenPAN RB - perhitungan formasi pada masingmasing unit kerja di lingkungan kemendagri telah disampaikan kepada kemenpan RB melalui surat menteri dalam negeri nomor 800/4937/SJ tanggal 4 september 2020 tentang usul kebutuhan PNS dan PPPK di lingkungan Kemendagri dan BNPP tahun 2021, rincian formasi masing-masing komponen telah diinput melalui aplikasi e-infomarsikemenpanrb; dan (4) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi untuk formasi CPNS dan PPPK sesuai dengan yang diusulkan oleh setiap komponen pada aplikasi e-formasi KemenPAN RB, pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengusulkan sebanyak 1183 pegawai yang terdiri PNS sebanyak 571 orang dan PPPK sebanyak 612 orang.

39 b) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel (0,40) (1) Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media seperti website milik Kementerian Dalam Negeri - pengumuman penerimaan telah disebarluaskan berpedoman Perka BKN Nomor 14 tahun 2018 melalui website infocpns.kemendagri.go.id, - dan melalui media cetak Media Indonesia Hari Rabu tanggal 13 November 2019, - melalui media social instagram kemendagri dan twitter kemendagri dan Facebook Kemendagri; (2) Pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran melalui website SSCASN BKN; (3) Terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat yang telah dipublikasikan melalui website resmi Kementerian Dalam Negeri; (4) Proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan sudah disampaikan melalui website Kementerian Dalam Negeri pengadaan CPNS di lingkungan Kemendagri dilakukan secara transparan kriteria dan prosesnya dengan diterbitkannya keputusan menteri dalam negeri nomor 810-5488 Tahun 2019 tentang SOP Seleksi Pengadaan CPNS Kemendagri dan Kepmendagri Nomor 810-5487 Tahun 2019 tentang Juknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kemendagri Tahun 2019; dan (5) Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah melalui website maupun media sosial seperti Twitter Kementerian Dalam Negeri - pengumuman penerimaan telah disebarluaskan berpedoman Perka BKN Nomor 14 tahun 2018 melalui website infocpns.kemendagri.go.id, - melalui media social instagram kemendagri dan twitter kemendagri dan Facebook Kemendagri. c) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (0,17) (1) Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan ditetapkannya Keputusan Kementerian Dalam Negeri

40 Nomor 800-3849 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, tanggal 3 November 2020; (2) Telah dilakukan assessment kepada sebagian besar pegawai yaitu dilakukan penilaian kompetensi untuk seluruh jabatan Administrator, Pengawas dan sebagian besar Jabatan Pelaksana pada tahun 2019. Selain itu, telah dilakukan Penilaian kompetensi JPT dalam setiap tahapan Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi; (3) Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi yang disusun dalam dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) Kemendagri dan ditindaklanjuti dalam Kepmendagri Nomor 050-156 Tahun 2021 tentang Renstra BPSDM Kemendagri Tahun 2020-2024 dan Renja BPSDM setiap tahunnya. (Anggaran pengembangan kompetensi di BPSDM) Data dukung : Laporan Evaluasi AKPK tahun 2021; (4) Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi dalam Kepmendagri Nomor 050-156 Tahun 2021 tentang Renstra BPSDM Kemendagri Tahun 2020-2024 dan Renja BPSDM (konfirmasi BPSDM atas evidence dokumen yang sudah di input) Data dukung Tahun 2022: Renja BPSDM T.A 2022; dan (5) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala dan data PNS Kemendagri yang telah mengikuti diklat dan sudah terekam dalam aplikasi simpeg data dukung Tahun 2022 : Laporan Evaluasi Triwulan I. d) Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka (0,72) (1) Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendagri setiap tahunnya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019;

41 (2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019; (3) pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 - telah dilakukan seleksi terbuka dalam rangka pengisian JPT; (4) Telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.05-680 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Selekasi Pengisian JPT di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, dimana panitia melibatkan pihak independen seperti Kepala BKN, Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Sekretaris Utama BPIP dan Assessor SDM Aparatur Ahli Utama Kemensetneg; dan (5) Tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi serta setiap tahapan selalu disampaikan melalui website kemendagri.go.id dan seleksiterbuka.kemendagri.go.id dan melalui sms masking kepada seluruh peserta. e) Penetapan Kinerja Individu (0,32) (1) Seluruh capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Besaran tunjangan kinerja dibayarkan atas capaian menit kerja efektif pegawai; (2) Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang disusun sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi. Uraian tugas pegawai merupakan penjabaran dari tugas atasan secara hierarki; (3) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Penilaian kinerja dilakukan secara real-time melalui aplikasi sikerja;

42 (4) Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan bagi seluruh pegawai melalui aplikasi Sikerja; dan (5) Evidence yang disajikan tidak menyajikan implementasi hasil penilaian kinerja individu yang telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya terhadap seluruh pegawai namun hanya berupa rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Manajemen Talenta serta slide ppt terkait Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi. f) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Pegawai (0,20) (1) Terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (2) Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala (cek rekap laporan monev disiplin), namun agar dimutakhirkan kembali terkait evidence hasil monitoring dan evaluasi secara berkala (Semester II Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022. (3) Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) di seluruh unit organisasi (rekap hukdis dan SLKS), namun agar dimutakhirkan kembali terkait evidence pemberian sanksi dan imbalan (reward) secara berkala (Semester II Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022. g) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan (0,15) (1) Dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan UPT; (2) Peta jabatan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-2842 Tahun 2019; (3) Kelas jabatan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-2873 Tahun 2020; dan (4) Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-2873 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-7298 Tahun 2013 tentang

43 Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri h) Sistem Informasi Kepegawaian (0,20) (1) Sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta sudah dikembangkan untuk dapat diakses menggunakan Smartphone melalui Aplikasi Mobile SIMPEG; (2) Pemutakhiran Data pada Sistem Informasi Kepegawaian terus dilakukan, menyesuaikan dengan perkembangan SDM Kementerian Dalam Negeri; (3) Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM dan terdapat data pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, jabatan, golongan ruang, agama - data-data kepegawaian dari aplikasi simpeg (biodata) memberikan informasi yang lengkap mengenai kualifikasi dan rekam jejak jabatan untuk pengambalin keputusan pengembangan SDM. (4) pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian yang bersifat umum. Untuk informasi kepegawaian yang bersifat rahasia, hanya dapat diakses oleh admin aplikasi. 2) Aspek Reform, dengan capaian nilai (4,00); a) Kinerja Individu (1,00). (1) Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya Belum terlihat evidence yang konkret bahwa ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya (2) Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan Seluruh tunjangan kinerja/penghasilan yang diberikan telah berdasarkan pada pencapaian kinerja individu dan besaran tunjangan kinerja dibayarkan atas capaian menit kerja efektif pegawai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri

44 b) Evaluasi Jabatan (0,40). Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah disampaikan ke menteri/pejabat berwenang sebesar 80%. c) Assessment Pegawai (0,50). Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai baik melalui diklat, seminar, penugasan dan sebagainya. Selain itu hasil assessment juga menjadi bahan dalam penyusunan HCDP dan bahan pertimbangan dalam mutasi pegawai. d) Pelanggaran Disiplin Pegawai (0,30). Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Penurunan pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 60%, berdasarkan data tahun 2021 terdapat penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 3 pegawai dibandingkan tahun 2020 sebanyak 7 pegawai, sedangkan data triwulan I tahun 2022 untuk dapat dinilai persentase tingkat penurunannya. e) Kebutuhan Pegawai (0,50). Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru (1) Pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pegawai yang telah diusulkan oleh masing masing komponen pada aplikasi e-formasi KemenPAN RB. (2) Perhitungan formasi pada masing-masing unit kerja di lingkungan kemendagri telah disampaikan kepada kemenpan RB melalui surat menteri dalam negeri nomor 800/4937/SJ tanggal 4 september 2020 tentang usul kebutuhan PNS dan PPPK di lingkungan Kemendagri dan BNPP tahun 2021 dan Surat MDN Nomor 810/1274/SJ tanggal 10 Januari 2020 hal penyampaian hasil perhitungan kebutuhan ASN Kemendagri Tahun 2021 kepada Kepala BKN. f) Penyetaraan Jabatan (0,50). Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan Birokrasi Penyeteraan tersebut telah dilakukan sesuai dengan:

45 (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29-4763 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan. (2) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Nomor 061-503/SJ hal Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri g) Manajemen Talenta (0,80). (1) Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan (1) Telah dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya dijadikan dasar penempatan pada seluruh jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan telah dipetakan melalui sistem smart ASN (2) Pengaturan tersebut saat ini sedang dalam proses penyusunan Rancangan Permendagri tentang Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri. (2) Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pengaturan Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi maupun Jabatan lainnya saat ini sedang proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri. f. Penguatan Akuntabilitas 1) Aspek Pemenuhan, dengan capaian nilai (2,28) a) Keterlibatan Pimpinan (0,95) (1) Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Straregis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024; (2) Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja; (3) Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan rapat pengendalian evaluasi;

46 (4) Pimpinan terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah; (5) Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun; dan (6) Pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala dengan diterbitkannya surat Sekretaris Jenderal No. 910/648/SJ tanggal 9 Februari 2021 hal Pelaporan B12/B24 Tahun 2020, pelaksanaan rencana aksi K/L lingkup penugasan Kementerian Dalam Negeri serta beberapa rapat terkait renaksi tahun 2021. b) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (1,34) (1) Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui diklat; (2) Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan melalui aplikasi Smart dan eMonev; dan (3) Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Straregis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. 2) Aspek Reform, dengan capaian nilai (1,50): a) Efektifitas dan Efisiensi Anggaran (1) Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih Evidence yang disajikan belum relevan karena masih menggunakan capaian Tahuan 2020 (2) Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: Evidence yang disajikan belum relevan karena masih menggunakan capaian Tahuan 2020 b) Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja (1) Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran Aplikasi SiRIKA Kemendagri (Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Kemendagri) sudah terintegrasi dengan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri yang telah dimanfaatkan

47 sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran c) Pemberian Reward and Punishment Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi Evidence yang disajikan belum dapat menilai bahwa seluruh capaian kinerja merupakan unsur dalam pemberian reward dan punishment d) Kerangka Logis Kinerja Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai Peta strategis (Kerangka Logis) sudah ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai. g. Penguatan Pengawasan 1) Aspek Pemenuhan dengan capaian nilai (2,27): a) Gratifikasi (0,30) (3) Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang telah dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-034 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.05-429 Dukcapil Tahun 2021 Tentang Tim Pelaksana Dan Standard Operasional Prosedur Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. (4) Public campaign telah dilakukan secara berkala antara lain melalui Banner Gartfikasi, aplikasi SiOLA. (5) Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan yaitu UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi oleh Tim pelaksana UPG UKE I.

48 (6) Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Laporan Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi Inspektur Khusus. (7) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti melalui pembangunan aplikasi Satu Keuangan (SAKU). b) Penerapan SPIP (0,25) (1) Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian dalam Standar Operasional Prosedur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061- 1099 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri. (3) Telah terdapat Daftar Risiko/Identifikasi Risiko Menteri Dalam Negeri dan Eselon I Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 yang memuat Daftar Resiko, Penyebab, dan Dampak yang merupakan hasil identifikasi dalam melakukan pengendalian risiko. (4) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada kepada sebagian besar pihak terkait melalui Permendagri Nomor 40 Tahun 2010 entang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingk Kemendagri. (5) Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala. (6) Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI. c) Pengaduan Masyarakat (0,50) (1) Kebijakan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Penanganan Pengadauan Masyarakat telah diimplementasikan dengan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat melalui aplikasi E-Dumas dan SPAN LAPOR.

49 (3) Hasil Pemeriksaan Khusus, Pengaduan Masyarakat melalui SaPA dan LAPOR telah ditindaklanjuti oleh UKE I dan Pemerintahan Daerah. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiTelah dilaksanakan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat lingkup Kemendagri periode 1 Januari 2021-30 April 2021 denga rincian: Total laporan: 1.313 laporan pengaduan yang masuk Laporan Selesai: 1.160 Laporan selesai ditindaklanjuti Dalam Proses: 54 Laporan dalam proses Belum ditindaklanjuti: 99 Laporan belum ditindaklanjuti. (4) Pemantauan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh Inspektorat Jenderal dan Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal (5) Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Khusus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan. d) Whistle Blowing System (0.21) (1) Terdapat kebijakan Whistle Blowing System yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-1646 Tahun 2014 tentang Verifikator dan Penelaahan Pengaduan Whistle Bowing System dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Whistle Blowing System telah disosialisasikan melalui website pada Unit Kerja Eselon I dan Kementerian melalui website http://wbs.kemendagri.go.id/. (3) Whistle Blowing System telah diimplementasikan melalui aplikasi E-Dumas, ditindaklanjuti melalui Pemeriksaan Khusus. (4) Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System, namun tidak secara berkala. (5) Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti e) Penanganan Benturan Kepentingan (0,26) (1) Terdapat kebijakan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 359-049.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan

50 Kepentingan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. (2) Benturan Kepentingan telah disosialisasikan kepada Sebagian besar Unit Organisasi, dengan membuat kebijakan di Unit Kerja Eselon I dan melalui website. (3) Benturan Kepentingan telah diimplementasikan dengan penerapan dan pembatasan otorisasi dalam bidang keuangan, pengadaan, Kode Etik Pegawai dan pakta integritas dalam bentuk penerbitan Permendagri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Kemendagri. (4) Benturan Kepentingan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sebagian besar ditindaklanjuti f) Pembangunan Zona Integritas (0,45) (1) Telah dilakukan pencanangan Zona Integritas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 356-953 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas sebanyak 65 Unit Kerja. (3) Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif dengan pendampingan Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal dan dimonitoring secara berkala. (4) Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK sebanyak 5 Unit Kerja, namun belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM. g) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (0,30). (1) Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirRapat tindaklanjut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Eselon I komitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK (2) Seluruh Fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten dan berserifikasi CFrA, CRMO, QIA, CRGP, CRMP, serta didukung anggaran yang memadai.