51 (3) Seluruh Fungsi Pengawasan telah berfokus Client dan Pengawasan telah berbasis Risiko sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-1235 Tahun 2022 tentang Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2) Aspek Reform dengan capaian nilai (3,55): a) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) (0,74) Persentase Penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 mencapai 99,26% sudah melaporkan semua dari 270 wajib lapor LHKPN sedangkan yang belum melaporkan 2 waijb lapor. b) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) (0,54) Total jumlah wajib LHKASN tahun 2022 sebanyak 4.824 ASN, hingga triwulan II tahun 2022 baru sebanyak 4.365 ASN yang melaporkan LHKASN atau 90,4%, sehingga masih terdapat sebanyak 459 ASN yang belum lapor LHKASN. c) Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP) (0,60) Aktivitas utama organisasi dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, pimpininan unit kerja eselon I/kepala OPD dan Menteri/Kepala Daerah telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali d) Penanganan Pengaduan Masyarakat (0,56) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi LAPOR 93% dari sebanyak 2308 pengaduan telah ditindaklanjuti sebanyak 2139 dan dalam proses sebanyak 111 pengaduan. e) Pembangunan Zona Integritas (ZI) (0,51) Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif) Sedikit unit kerja yang diusulkan, namun banyak unit kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM, pada tahun 2022 Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas sebanyak 65 unit kerja, Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBK dalam 1 tahun sebanyak 2 unit kerja.
52 f) Peran APIP (0,60) (1) APIP telah membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan beberapa bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik, pelaksanaan reviu berjenjang yang, dll yang telah menghasilkan capaian kinerja unit kerja melebihi target kinerja dan APIP aktif melakukan replikasi atas unit kerja tersebut. (2) APIP memberikan saran terkait perbaikan proses bisnis, mekanisme kerja, dll serta memberikan masukan terkait arah kebijakan strategis unit kerja di masa yang akan mendatang. h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Aspek Pemenuhan dengan capaian nilai (2,43): a) Standar Pelayanan (0,40). (1) Telah diterbitkan Surat Edaran Sekjen a.n. Mendagri Nomor 061/1249/SJ Tanggal 10 Februari 2020 Hal Penerapan dan Pemanfaatan Layanan Online di aplikasi SIOLA yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dan telah ditetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 061-2581 Tahun 2021 Tanggal 10 November 2021 tentang Standar Pelayanan di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri. (2) Telah tersedia Maklumat Pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh ASN dan petugas layanan di website dan di ruang layanan. (3) Telah dilakukan rapat terkait perbaikan Standar Pelayanan pada tanggal 21 April 2022 dengan membahas tentang evaluasi terhadap layanan administrasi evaluasi ranperda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi serta layanan administrasi evaluasi ranperda tentang RPJPD/RPJMD yang terdapat dalam aplikasi SIOLA dan Rapat Tanggal 17 Mei 2022 forum konsultasi publik untuk membahas standar pelayanan antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan melibatkan Pemerintah Daerah dan Universitas.
53 b) Budaya Pelayanan Prima (0,33). (1) Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima dengan diterbitkan Keputusan Kepala Biro Ortala Nomor 800/625/Ortala Tanggal 27 Maret 2019 tentang Kode Etik Khusus Petugas Layanan di Unit Layanan Administrasi Kemendagri. (2) Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional melalui website: ula.kemendagri.go.id, media sosial: instagram (ulakemendagri), twitter (@ulakemendagri), youtube (ULA Kemendagri). (3) Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan yaitu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 800/625/ORTALA Tanggal 27 Maret 2019 tentang Kode Etik Khusus Petugas Layanan di Unit Layanan Adminstrasi Kemendagri dan Memberikan sertifikat pada petugas layanan terbaik dan menginformsikan melalui TV wall di ruang layanan per triwulan. (4) Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar. (5) seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras dengan aplikasi SIOLA Kemendagri telah mengintegrasikan 33 Jenis Layanan administrasi online dan 1 layanan konsultasi di Lingkungan Kemendagri website: ula.kemendagri.go.id. (6) Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain Pada tahun 2021 satu layanan di Dukcapil meraih penghargaan pada kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan Kemenpan RB dengan nama layanan penerapan inovasi tanda tangan elektronik atau D’SIGN (Dukcapil Digital Signature) DITJEN DUKCAPIL, telah dilakukan
54 replikasi aplikasi layanan PDLN SEDUNIA di Provinsi Jawa Tengah. c) Pengelolaan Pengaduan (0,60). (1) Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!, terdapat Media Konsultasi dan Pengaduan Secara offline : Gedung B Lantai 1 Kantor Pusat Kemendagri, Media Konsultasi dan Pengaduan Secara online: kemendagri.lapor.go.id, email: [email protected] dan Call Center Pengaduan Kemendagri : 021-3843222. Kemendagri.lapor.go.id - SMS ke 1708 - Email: [email protected] - Sosial media Twitter @LAPOR!Kemendagri. (2) Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi yaitu SK TIM/Petugas pengelola SP4NLAPOR! Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 490.05.1741 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim PengelolaSistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (3) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan, Jumlah pengaduan yang masuk terkait layanan ULA Kemendagri dari tanggal 15 Februari 2020 s.d 21 Agustus 2021 sebanyak 42 Pengaduan, 41 selesai ditindaklanjuti, 1 dalam proses. (4) Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala yaitu melaksanakan evaluasi secara berkala bulanan tahun 2021 melalui surat berkala yang ditembuskan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri. d) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (0,70). (1) Survei dilakukan setiap hari (setelah diberikan pelayanan) melalui Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat yang terkoneksi dengan aplikasi antrian di ruang Registrasi ULA Kemendagri dan Survei yang dilakukan oleh pihak ke III setiap tahun sekali, Data Indeks
55 Kepuasan Masyarakat yang ditarik dari aplikasi SIOLA per bulan (2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diinformasikan dan diakses melalui website: ula.kemendagri.go.id, instagram dan twitter serta rekapitulasi kuesioner survei kepuasan stakeholder terhadap layanan izin perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN) oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Tahun 2021. (3) Semua saran dan masukan dari kotak saran dan mesin elektronik Indeks Kepuasan Masyarakat dan Hasil Survei yang dilakukan oleh pihak ke III ditindaklanjuti melalui Rapat Tanggal 28 April 2021 dengan membahas Penjelasan Penilaian Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat oleh pihak ketiga melalui zoom meeting dan Rapat tanggal 5 April 2022 dengan membahas penjelasan mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pihak eksternal. e) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,40). (1) Pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan, SIOLA Kemendagri yang mengintegrasikan 33 Jenis Layanan administrasi dan 1 layanan konsultasi Di Lingkungan Kemendagri website: ula.kemendagri.go.id 2) sistem antrian tamu di Kemendagri dengan memanfaatkan KTP elektronik. (2) Telah dilakukan Rapat Pemanfaatan Akses Data Kependudukan untuk SIOLA dan SIMPEG, Telah dilakukan Rapat Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIOLA Kemendagri serta rencana Integrasi SIOLA dan Terus menerus dilakukan Penerapan tandatangan elektronik (digital signature) pada semua layanan administrasi di aplikasi SIOLA 2) Aspek Reform dengan capaian nilai (3,69): a) Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik (2,50) (1) Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik yaitu 2 Inovasi yaitu 1). Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Layanan Administrasi 2). Sistem Antrian yang terintegrasi dengan aplikasi SIOLA dan pemanfaatan data kependudukan Telah dilakukan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap 8 layanan administrasi pada aplikasi
56 SIOLA yaitu: (a) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. (b) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Kemasyarakatan (c) Ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (d) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (e) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Kemendagri (f) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda (g) Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (h) Penerbitan Surat Rekomendasi Orientasi/Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (B). Telah dibangun sistem antrian pada layanan konsultasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIOLA dan pemanfaatan data kependudukan (C) Telah dilakukan integrasi aplikasi SIOLA dengan aplikasi E-perda dan SIPD (2) Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, terintegrasi dengan aplikasi yaitu telah dilakukan rapat-rapat dalam upaya perbaikan standar pelayanan dengan mempercepat waktu penyelesaian layanan dan mempermudah upload persyaratan administrasi melalui aplikasi SIOLA dan menginformasikan proses layanan administrasi melalui tracking di aplikasi SIOLA serta mengintegrasikan layanan administrasi yang ada diluar kantor pusatSIOLA sebanyak 34 yang terdiri dari 33 Layanan Administrasi dan 1 Layanan Konsultasi. b) Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi (1,19) (1) Jumlah pengaduan yang masuk ke Biro Ortala dari Tanggal 15 Februari 2020 s.d 21 Agustus 2021 sebanyak 42 Pengaduan melalui Website kemendagri.lapor.go.id; 41 sudah ditindak lanjuti dan 1 dalam proses.
57 (2) Jumlah Konsultasi yang datang langsung ke Kemendagri dari Januari s.d Agustus 2021 sebanyak 5.413 Orang melalui Website ula.kemendagri.go.id dan terintegrasi dengan Website antrian.kemendagri.go.idlangsung ditindak lanjuti perhari kedatangan; (3) Jumlah Konsultasi yang dilakukan secara Online dari Januari s.d Agustus 2021 sebanyak 378 pengajuan melalui Website ula.kemendagri.go.id, sebanyak 120 telah diproses dan 258 masih di koordinasikan dengan unit kerja terkait. 2. Hasil Antara Area Perubahan Nilai capaian Hasil Antara Area Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dan tim belum pendapatkan capaian pada tahun 2022, capaian Hasil Antara sebesar 7,78 dengan uraian sebagai berikut: 1. Kualitas Pengelolaan Arsip Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 6/2019), Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip sebesar 73,72 2. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh LKPP, Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 26,02 3. Kualitas Pengelolaan Keuangan Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 94,46 4. Kualitas Pengelolaan Aset Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Indeks Kualitas Pengelolaan Aset sebesar 2,91 5. Merit System Penilaian menggunakan instrumen tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan KASN Nomor 9/2019), Indeks Merit System sebesar 330,50.
58 6. ASN Profesional Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Peraturan BKN Nomor 8/2019), Indeks Profesionalitas ASN sebesar 42,23 7. Kualitas Perencanaan Penilaian menggunakan Indeks Perencaan yang dilakukan oleh Bappenas, pada tahun 2021 Indeks Perencanaan nihil 8. Maturitas SPIP Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016), Maturitas SPIP sebesar 3,00 9. Kapabilitas APIP Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015), Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) sebesar 3,00 10.Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Penilaian merupakan hasil survei kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 dengan membagi tiga tingkatan kepatuhan (tinggi, sedang, rendah). Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 87,99. 3. Komponen Hasil Capaian komponen Hasil sebesar 31,99 dari bobot 40,00, dengan uraian sebagai berikut: a) Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan 1) Opini BPK Capaian opini Laporan Keuangan Tahun 2021 memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, capaian 3,00 dari bobot 3,00. 2) Nilai SAKIP Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah Tahun 2021 Kementerian PAN dan RB sesuai Surat Nomor B/16/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 memperoleh nilai 74,18 atau predikat BB, capaian 5,19 dari bobot 7,00.
59 b) Kualitas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil survey eksternal pelayanan publik, pada tahun 2021 telah dilakukan Survei eksternal kualitas pelayanan publik dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) rata-rata 89,73 dan mendapatkan penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Sagat Baik lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB, capaian 10,00 dari bobot 10,00. c) Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021 yang tercantum dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Nomor B/03/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan nilai 89,40, capaian 7,5 dari bobot 10,00. d) Kinerja Organisasi 1) Capaian Kinerja Capaian kinerja sesuai Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Nomor B/03/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan nilai 60%, capaian 3,00 dari bobot 5,00 2) Kinerja Lainnya Kinerja lainnya berupa memiliki penghargaan nasional/internasional yang terkait Reformasi Birokrasi, antara lain Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2021 Inovasi D-SIGN, penghargaan peringkat III pada KPPN Awards kategori Pagu sedang, capaian 1,50 dari bobot 2,00. 3) Survei Internal Organisasi Survei Internal Organisasi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021 yang tercantum dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Nomor B/03/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan nilai 76,83, capaian 1,80 dari bobot 3,00
60 BAB III PENUTUP Demikian hasil Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kelompok Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 untuk menjadi bahan tindak lanjut dan perbaikan. Jakarta, Mengetahui: Inspektur IV, Drs. Arsan Latif, M.Si, CGCAE, CFrA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP196903311989081001 Tim Monev, Supervisor, Frida Aryanti, ST Pembina Utama Muda (IV/c) NIP196902011998032001 Ketua Tim, Firli Andalusia Talib, SE, Ak, M.Ak Pembina (IV/a) NIP197506141998032003 Elna Djiloi, SE Pembina (IV/a) NIP196509171986032001 Dwi Koraningsih, SE, MM Pembina (IV/a) NIP19640601993032003 Sumantri, SE, QIA Penata (III/c) NIP198209102008121001
61 Anggota Dra. Dina Achdiana, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP196210301996032001 Sumiasih, S.Sos Penata Tk.I (IIII/d) NIP197302281993122001 Devi Silviana, SH, MM Penata Tk.I (III/d) NIP198410272008012001 Lika Komalasari S, SE Penata Tk.I (III/d) NIP198110092008012001 Maryati, S.AP Penata (III/c) NIP197008181992032001 Maryanto Wibowo, S.Sos Penata (III/c) NIP198403142009121001 Aswita Julia R, SE, CPRM, MM Penata Muda Tk.I (III/b) NIP197607172010122001