PDRB 2023

KAJIAN ANALISIS FAKTOR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 LAPORAN AKHIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

i LAPORAN AKHIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 KAJIAN ANALISIS FAKTOR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 TIM PENGUSUL R. Yudhistira Adiseputra, S.E., M.M., AWP Bhenu Artha, S.E., M.M. Nina Megawati, S.S., CSRS JULI 2023

ii HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Judul Penelitian : KAJIAN ANALISIS FAKTOR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 Peneliti Nama Lengkap : R. Yudhistira Adiseputra, S.E., M.M., AWP NIDN : 0729108103 Perguruan Tinggi : Universitas Bojonegoro Nomor HP : 08121583509 Email : [email protected] Anggota Peneliti Nama Lengkap : Bhenu Artha, S.E., M.M. Nama Lengkap : Nina Megawati, S.S., CSRS.

3 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...............................................................................................................i HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................................ ii DAFTAR ISI............................................................................................................................3 RINGKASAN..........................................................................................................................4 BAB I.......................................................................................................................................5 PENDAHULUAN ...................................................................................................................5 BAB II LANDASAN TEORI DAN LITERATUR REVIEW ............................................117 2.1. Landasan Teori dan Studi Literatur...........................................................................17 2.2. Konsep Berdasarkan Rujukan Peraturan...................................................................23 BAB III METODODLOGI....................................................................................................24 3.1. Ruang Lingkup Kajian ..............................................................................................24 3.2. Jenis & Sumber Pengumpulan Data..........................................................................24 3.3. Teknik Analisis .........................................................................................................25 BAB IV ANALISIS...............................................................................................................27 4.1. SEKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA BERDASARKAN KLASIFIKASI BPS KABUPATEN BLORA.........................................................................................................27 4.2. ANALISIS KORELASI TIME SERIES LAPANGAN USAHA YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 10 TAHUN TERAKHIR ........................................................................................45 4.3. ANALISIS KORELASI TIME SERIES LAPANGAN USAHA YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 10 TAHUN TERAKHIR TANPA ANOMALI MASA COVID 19.......................66 4.4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM PENGUATAN PEMBANGUNAN SEKTOR BASIS ..........................................................71 BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ..................................................83 5.1. KESIMPULAN.........................................................................................................83 5.2. IMPLIKASI KEBIJAKAN .......................................................................................85 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................87

4 RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor PDRB menurut Lapangan Usaha yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2013-2022, PDRB, Data sekunder bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), sedangkan data primer bersumber dari pegawai Bappeda Kabupaten Blora. Data diperoleh dengan metode dokumentasi. Data diolah dengan teknik Pearson Correlation Analysis dengan menggunakan SPSS 20 untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel 17 sektor lapangan usaha (X) dengan Variabel PDRB (Y) Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil analisis Korelasi, terdapat lima sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Blora, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos, Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran serta Jasa Pendidikan. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki tingkat keeratan atau korelasi terbesar sebesar 97,18% dengan rentang waktu 10 tahun. Kata Kunci : Sektor Unggulan, Analisis Korelasi Pearson, PDRB

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang meningkat apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Caska,2008). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mampu mendorong terciptanya pembangunan disegala aspek masyarakat, baik berupa insfrastruktur, perbaikan pelayanan publik serta aspek yang mendasar dalam hidup manusia yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Alfarabi dkk,2014). Pembangunan ekonomi Global mengalami perlambatan yang cenderung stagnan pada masa Pandemi COVID 19. Pandemi COVID 19 merupakan fenomena global yang menimbulkan shock besar yang menyebabkan krisis ekonomi dan sosial. Tercatat di situs World 0 Meter total kasus COVID global mencapai angka 164.669.749 dengan kasus kematian sejumlah 3.412.157 pada tanggal 18 Mei 2021 (www.world0meter.com diakses tanggal 18 Mei 2021). Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak signifkan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antar-otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. (Laporan Perekonomian Indonesia 2020 Bank Indonesia).

6 Dampak Covid-19 menekan cukup berat perekonomian Indonesia di semester I 2020. Satu sisi, upaya pembatasan mobilitas di Indonesia perlu dilakukan karena sejak pertama kali dinyatakan Indonesia mulai terjangkiti sejak awal Maret 2020, Covid19 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhir Desember 2020, jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional mencapai 743.198 jiwa dengan jumlah kematian tercatat 22.138 jiwa. Namun sisi lain, kebijakan Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk penerapan protokol kesehatan dan PSBB di beberapa daerah tidak dapat dihindari telah menurunkan secara tajam aktivitas ekonomi masyarakat. Bank Indonesia mencatat Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020 dan terkontraksi 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020. Penurunan kinerja terjadi di seluruh komponen baik konsumsi rumah tangga maupun kegiatan investasi Pemerintah dan swasta. Kinerja hampir seluruh ekspor barang juga terdampak oleh pelemahan permintaan global, kecuali beberapa komoditas ekspor manufaktur sejalan pemulihan Tiongkok yang lebih cepat. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester I 2020 menjadi belum kuat karena belanja Pemerintah juga masih terbatas sejalan hambatan dalam realisasi. Di Tahun 2021 dengan adanya sinergitas global untuk program pemulihan Pasca Pandemi COVID19, ditemukannya vaksin dan booster, geliat perekonomian global juga berangsur pulih, meskipun ancaman resesi global pun sudah didepan mata. Laporan Perekonomian Jawa Tengah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2022 berlangsung lebih kuat. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2022 tumbuh 5,66% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,12% (yoy) dan lebih baik dibandingkan perekonomian nasional (5,44%; yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga (RT) dan ekspor luar negeri merupakan sumber pertumbuhan ekonomi ditriwulan II 2022, sementara konsumsi pemerintah

7 dan investasi masih terkontraksi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 6,14% (yoy) dan memberikan andil sebesar 3,62%. Perbaikan konsumsi RT seiring dengan peningkatan konsumsi pada periode bulan puasa dan Idul Fitri, liburan sekolah, dan peningkatan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran PPKM. Selain itu, sejumlah kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia seperti relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), loan to value (LTV) properti dan kendaraan bermotor, serta Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), juga turut menjaga perbaikan konsumsi. konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi 3,55% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya (-1,16%; yoy). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan belanja barang dan jasa sebagai dampak penyesuaian kontrak pengadaan barang dan jasa akibat kenaikan PPN 11%, serta keterbatasan ketersediaan barang pada e-catalog. Kinerja investasi juga terkontraksi 0,66% lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya (-0,24%; yoy). Dari sisi domestik, kontraksi investasi disebabkan oleh penundaan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain akibat perubahan desain, serta penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sementara dari sisi eksternal, investor cenderung wait and see akibat ketidakpastian kondisi global pasca normalisasi suku bunga kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2022 tumbuh 5,66% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya (5,12%, yoy), dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional (5,44%, yoy). Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Sementara itu, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tumbuh sebesar 1,42% (qtq), melambat dibandingkan 1,75% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

8 Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional dan kawasan Jawa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa terjadi di Jawa timur (5,74%; yoy) dan terendah di DI Yogyakarta (5,20%; yoy). Berdasarkan kontribusi, Jawa Tengah menyumbang 8,98% terhadap perekonomian Nasional atau 14,38% terhadap perekonomian Jawa, dan menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional

9 Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (%, yoy) Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat dalam jangka panjang, sehingga dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dan kelembagaan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi didalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB suatu daerah. Gambar 1 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

10 Gambar 2 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023 Gambar 3 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

11 Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dan Daerah Sekitar Tahun 2020 Bergerak atau tidaknya Ekonomi suatu wilayah, dapat diketahui berdasarkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat inilah yang disebut dengan indikator. Jadi indikator ekonomi salah satu fungsinya adalah melihat kemana arah ekonomi bergerak. Salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting adalah Produk Domestik Regionlal Bruto (PDRB). PDRB secara kasar bisa menggambarkan baik buruknya ekonomi suatu wilayah dan bisa juga menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah. Dari angka PDRB ini bisa diturunkan distribusinya yang menggambarkan struktur ekonomi wilayah. Berdasarkan Data Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah 2023, Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah q-to-q tertinggi menurut Lapangan Usaha berasal dari Konstruksi dengan persentase sebesar 1,27%. Sedangkan PDRB Kumulatif dari Tahun 2019-2022 Q3 tertinggi adalah dari Industri Pengolahan sebesar 33,94%. Mengacu Pada data BPS Kabupaten Blora Tahun 2022 tercatat PDRB Atas Dasar Harga berlaku sebesar 30,9 Triliun dan PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar 18, 61 T, terdapat empat lapangan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi di Blora, yaitu Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan dan Akomodasi Makan & Minum, Jasa

12 Lainnya, Konstruksi dan Jasa Perusahaan. Untuk mengetahui kebaharuan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dan Lapangan Usaha 10 tahun terakhir dominan yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Blora, maka dilakukanlah Penelitian ini. Gambar. 5 Sumber : BPS Kabupaten Blora 2022 Fokus Penelitian ini dititikberatkan pada upaya pemutakhiran data faktual berupa kajian analisis faktor PDRB menurut Lapangan Usaha yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, untuk referensi pengembangan sektor unggulan daerah agar daya saing daerah Kabupaten Blora meningkat signifikan. Sehingga roadmap untuk pembangunan perekonomian Kabupaten Blora yang berkelanjutan lebih jelas dan terukur yang kedepan berimplikasi langsung terdapat peningkatan perekonomian Kabupaten Blora baik secara makro dan mikro serta

13 adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur dan signifikan. 1.2. Tujuan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 1. Mengetahui faktor-faktor PDRB menurut Lapangan Usaha yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora 2. Mengidentifikasi dan menganalis potensi sumber daya ekonomi di Kabupaten Blora 3. Mengidentifikasi dan menganalisis sektor ekonomi unggulan yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora 4. Tindak lanjut penelitian melalui analisis dan formulasi kebijakan. 1.3. Sasaran yang Ditargetkan a. Teridentifikasi dan terukurnya faktor-faktor PDRB menurut Lapangan Usaha yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora b. Teridentifikasi dan terukurnya sektor ekonomi unggulan yang paling mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. d. Teridentifikasi dan rumusan pembentukan sektor ekonomi unggulan daerah di Kabupaten Blora. 1.4. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

14 Daerah f.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. i.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022; j.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026; k. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian 1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah / Lokasi survey adalah Masyarakat di Kabupaten Blora, dimana Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km2 atau 195.582,19 hektar (6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111º16’ s.d. 111º338’ Bujur Timur dan 6º528’ s.d. 7º248’ Lintang Selatan. Adapun Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sisi barat, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di sisi utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sisi timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sisi selatan.

15 Peta Wilayah Kabupaten Blora . 1.5.3. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Kajian Analisis Faktor-faktor PDRB menurut Lapangan Usaha Yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora akan berlangsung selama 5 (lima) minggu, dengan metode pengerjaan proyek yang terbagi kedalam 3 fase:. a. Fase I (Pre-Research) • Desk Research, dengan menyusun metode penelitian, pengumpulan data sekunder yang akan menjadi panduan tahapan penelitian dan basis informasi dalam menyusun kajian pendahuluan. • Koordinasi Teknis Draft Laporan Pendahuluan untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah b. Fase II (During Research) Selama penelitian akan dilakukan entry data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora maupun Provinsi Jawa Tengah, melakukan kegiatan obervasi lapangan untuk menemukan bukti-bukti data primer (evidence Based) dengan responden pelaku-pelaku ekonomi sektoral di Kabupaten Blora yang diduga Sumber: Peta Revisi RTRW

16 signifikan dalam mengerakkan perekonomian Kabupaten Blora.. Metode pengambilan data dengan menggunakan pendekatan kuesioner dan wawancara secara mendalam (in-depth interview). c. Fase III (Post-Research) • Data primer yang diperoleh di lapangan selanjutnya akan diolah dan dianalisis baik secara kuantitatif dan kualitatif. • Penyusunan Draft Laporan Akhir dan dipresentasikan dengan tim teknis pemerintah daerah untuk memperoleh masukan untuk perbaikan selanjutnya menjadi Laporan Akhir Final.

BAB II LANDASAN TEORI DAN LITERATUR REVIEW Tahap ini terdiri dari penelusuran landasan teori dan literature review, rujukan peraturan yang di jadikan acuan utama dan metodologi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun penjelasan singkat subtansi dari tahapan ini adalah: 2.1. Landasan Teori dan Studi Literatur Model Pertumbuhan interregional adalah model pertumbuhan yang membahas keterkaitan ekonomi antardaerah. Model ini berlandaskan pada teori economic base multiplier. Jika seluruh komponen pengeluaran agregat di dalam teori economic base multiplier dianggap otonomus, maka komponen pengeluaran agregat di dalam model pertumbuhan interregional justru memasukkan faktor – faktor yang berasal dari daerah lain, yaitu melalui penderivasian pada komponen konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor, sedangkan komponen investasi dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap otonomus. Dengan kata lain, model pertumbuhan interregional merupakan penderivasian dari teori Keynes yang mana memasukkan unsur interregional pada beberapa komponen pengeluaran agregatnya,dan pada akhirnya model pertumbuhan interregional menghasilkan multiplier regional. Beberapa teori lain yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain teori perdagangan internasional, teori keunggulan komparatif, teori keunggulan kompetitif dan daya saing daerah. Teori perdagangan yang di kemukakan Salvatore (1997) menjelaskan bahwa motivasi utama dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional adalah

mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut berupa peningkatan kemakmuran bagi negara yang menjual produknya / ekportir dan negara yang membeli produk tertentu / importir (Krugman dan Obsfeld, 2006). Secara umum manfaat yang diperoleh dari aktivitas perdagangan internasional menurut Salvatore (1996) adalah (1) mendapatkan komoditas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan dari dalam negeri, (2) Spesialisasi output yaitu ekspor output berbiaya murah kenegara lain untuk diperdagangkan dengan negara lain, (3) peningkatan pangsa pasar yang berimplikasi pada peningkatan investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, mendapatkan devisa dan kemajuan teknologi. Teori keunggulan komparatif merupakan dasar dari spesialisasi dalam perdagangan internasional. Menurut Hadzzhiev (2014) menjelaskan aktivitas ekspor suatu negara didasarkan pada kemampuan menghasilkan output yang unggul baik dari sisi variasi maupun fluktuasi (hasil inovasi). Hal ini memberikan penegasan bahwa keuanggulan komparatif suatu negara indikatornya adalah kemampuan menghasilkan output yang variative dengan jumlah yang mampu menyesuaiakan kebutuhan pasar sebagai dampak dari peningkatan inovasi. Keunggulan komparatif suatu negara ditentukan oleh 3 faktor fundamental yaitu adanya endowment gap antar negara, peningkatan economics of scale, adanya gap kemajuan teknologi. Sisi mikro untuk memperkuat dalam aktivitas perdagangan memerlukan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menurut Porter dalam Darmanto et al (2015) adalah kapabilitas untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar disbanding pesaingnya dalam industry yang sama. Faktor fundamental yang menentukan

keunggulan ini adalah factor kualitas SDM, penguasaan pasar, dan kemajuan teknologi. Dengan kata lain negara yang mempunyai daya saing SDM yang berkualitas, pangsa pasar yang cenderung tumbuh atas output yang dihasilkan industrialisasinya dan kemampuan inovasi berbasis teknologi terapan akan mampu memperkuat keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional. Terpenuhinya kondisi dimana negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi modal utama agar mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Porter dalam Putri (2012) menjelaskan daya saing adalah kemampuan usaha perusahaan dalam industry mampu menghadapi berbagai lingkungan (mikro dan makro). Daya saing menurut Porter ditentukan oleh peningkatan produktivitas dan kemampuan mandiri suatu negara, kemampuan meningkatkan kapasiatas ekonomi (local, regional, nasional dan global) serta percaya bahwa mekanisme pasar merupakan interaksi perdagangan yang paling efisien. Pandangan Porter ini memberikan arahan bahwa daya saing mensyaratkan peningkatan produktivitas, kapasitas ekonomi dan efisiensi pasar. Artinya negara yang mampu menciptakan tiga kondisi tersebut diyakini Porter akan mampu bersaing baik dalam kancah local, regional, nasional dan global. Herman Cahyo dan Dhiarto (2020) menjelaskan terdapat tiga alternatif yang digunakan dalam menentukan kebijkan publik, antara lain: (1) Kesepakatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah; (2) Peningkatan kualitas pelayanan public; dan (3) efektifitas dan efisiensi kebijakan fiscal dan moneter. Beberapa formulasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kerjasama antar-

daerah adalah: (a) Terwujudnya proses akselerasi proses efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan sumber daya alam. (b) Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien akan menghasilkan dampak yang siginifikan terhadap peningkatan daya saing sektoral perekonomian daerah dan prokdutivitas sumber daya alam tersebut. Produktivitas pengelolaan sumber daya alam akan berdampak terhadap peningkatan kualitas dan daya saing dari sumber daya alam tersebut. (c) Promosi potensi ekonomi daerah Promosi potensi ekonomi daerah berdampak terhadap peningkatan daya saing sektoral. Proses peningkatan daya saing tersebut melalui perdagangan dengan daerah lain. Hal ini akan berdampak pada daerah lain untuk melakukan pembelian atau memberikan investasi kepada daerah yang memiliki potensi unggulan tersebut. Akumulasi peningkatan terhadap daerah lain akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas komunitas komoditas sehingga dapat menguasai pangsa pasar domestik daerah tujuan. Oleh karena itu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah akan berusaha menghasilkan suatu komoditas perdagangan dengan daya saing tinggi. (d) Menghasilkan dan memasarkan produk berkualitas Aktivitas dalam menghasilkan serta pengenalan suatu produk melalui pemasaran akan berdampak pada peningkatan daya saing sektoral perekonomian daerah. Hal itu dapat terjadi bahwa pemasaran suatu produk daerah lain akan memberikan benefit yang maksimal pada perdagangan antar daerah. Proses terjadinya perdagangan antar daerah akan berdampak pada daerah lain dalam hal mempromosikan produknya bahkan ke pasar luar negeri.

Sedangkan formulasi kebijakan peningkatan kualitas layanan publik yang dapat diimplementasikan adalah melalui: (a) Kemudahan perizinan usaha Kemudahan dalam proses perizinan usaha akan sangat membantu dalam peningkatan daya saing sektoral karena dengan permudahan terhadap perizinan maka baik aparat pemerintah dan masyarakat akan lebih dipermudah dalam pengelolaan sumber daya alam dan produk yang akan diunggulkan oleh daerah tersebut. Perizinan juga akan menghilangkan hambatan industri-industri dalam kegiatan ekonomi sehingga selain akan meningkatkan daya saing sektoral juga akan merangsang terbentuknya hasil komoditas lain yang sebelumnya belum memiliki keunggulan. (b) Peningkatan investasi yang bersifat padat karya Peningkatan investasi dengan memperluas lapangan kerja akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan tenaga kerja yang belum bekerja akan mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Pengangguran yang berkurang tersebut akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pemasukan kas daerah meningkat dan dapat dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya yang berpotensi tersebut. Perluasan lapangan kerja juga akan merangsang terjadinya spesialisasi produk sehingga potensi alam yang ada di suatu daerah tidak terbengkalai. (c) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Peningkatan daya saing sektoral ekonomi daerah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses pendidikan dan

keterampilan. Pendidikan dan keterampilan dikhususkan bagi tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan, dimana tenaga kerja akan dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu pendidikan dan keterampilan akan memberikan dampak bagi peningkatkan produktivitas dari sumber daya yang dikelola daerah sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang kompetitif. Lebih lanjut kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kebijakan fiskal dan moneter dapat dimplementasikan dengan beberapa strategi. Strategi yang dapat di lakukan oleh Pemerintah Daerah adalah: (a) Peningkatan Investasi Peningkatan investasi akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral daerah. Hal tersebut disebabkan investasi akan mendorong banyak pihak tertarik terhadap potensi daerah sehingga modal dari investasi tersebut dapat dialokasikan untuk peningkatan produktivitas. Secara teoritis menjelaskan bahwa investasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing dari potensi SDA sehingga dapat melakukan persaingan dalam perdagangan antar daerah. (b) Peningkatan Ekspor Peningkatan ekspor juga akan memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan dengan adanya ekspor akan membantu daerah tersebut mengenalkan potensi daerahnya kepada daerah lain. Hal ini menjelaskan bahwa potensi atau komoditas daerah harus memiliki kualitas yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam ekonomi perdagangan antar daerah. Kegiatan ekspor terhadap komoditas daerah juga membantu peningkatan pemasukan pendapatan daerah

sehingga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (c) Pemberian Subsidi Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berdampak pada peningkatan daya saing komoditas daerah. Subsidi dapat berbentuk uang maupun modal usaha. Selain itu juga juga dapat berbentuk bahan baku yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam maupun suatu komoditas. Hal ini menjelaskan bahwa subsidi membantu peningkatan produktivitas sumber daya alam sehingga daya saing akan meningkat. 2.2. Konsep Berdasarkan Rujukan Peraturan Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Peraturan ini menjelaskan Produk Unggulan Daerah adalah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global (Permendagri No 9 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2).

BAB III METODOLOGI 3.1. Ruang Lingkup Kajian Kajian ini merupakan kajian yang bersifat kuantitatif mengenai Analisis Faktorfaktor PDRB menurut Lapangan Usaha Yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora dan Mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora. Obyek kajian ini adalah pelaku-pelaku ekonomi sektoral di Kabupaten Blora yang diduga signifikan dalam mengerakkan perekonomian Kabupaten Blora. 3.2. Jenis & Sumber Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari data yang mengacu pada Buku Laporan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2022 yang dirilis melalui website Biro Pusat Statistik Kabupaten Blora. Data diperoleh dengan cara berikut. Pertama, studi kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kedua, studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kabupaten Blora, data yang diperoleh yaitu berupa Buku Laporan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2022 yang dirilis melalui website, data - data 17 Sektor Basis (Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi,

Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya) dan PDRB. Untuk dapat mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen digunakan Pearson Correlation Analysis dengan software SPSS 20 untuk pengolahan datanya. 3.3. Teknik Analisis Pearson Correlation Analysis Model analisis Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan 17 sektorsektor basis dan PDRB Kabupaten Blora. Analisis Korelasi Person merupakan salah satu bentuk model untuk mengukur Koefisien korelasi untuk dua buah variabel X dan Y yang kedua- duanya memiliki tingkat pengukuran interval, dapat dihitung dengan menggunakan korelasi product moment atau Product Moment Coefficient (Pearson’s Coefficient Of Correlation) yang dikembangkan oleh Karl Pearson (Abdurahman, 2011). Koefisien korelasi product moment dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Dengan penjelasan: xy = Nilai korelasi antar variabel x dan y n = Jumlah sampel penelitian ∑X = Jumlah keseluruhan nilai variabel X

∑Y = Jumlah keseluruhan nilai variabel Y Nilai Koefisien korelasi r berkisar antara -1 sampai +1 dengan kriteria pemanfaatan sebagai berikut: a. Jika nilai r > 0 artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, yaitu makin besar nilai variabel x makin besar pula nilai variabel y. b. Jika nilai r < 0 artinya telah terjadi hubungan yang linier negatif, yaitu makin kecil nilai variabel x makin besar nilai varabel y. c. Jika nilai r = 0 artinya tidak hubungan sama sekali antara varieabel x dengan variabel y d. Jika nilai r = 1 atau r = -1 artinya telah terjadi hubungan linier sempurna yaitu berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus.

BAB IV ANALISIS 4.1. SEKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA BERDASARKAN KLASIFIKASI BPS KABUPATEN BLORA Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya. 4.1.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang- barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. 4.1.2. Pertambangan dan Penggalian Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

4.1.3. Industri Pengolahan Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. 4.1.4. Pengadaan Listrik dan Gas Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

4.1.5. Konstruksi Kategori konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Hasil kegiatan konstruksi antara lain: konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi,dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan

kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, buldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya. Metode yang digunakan untuk memperkirakan ouput harga berlaku sektor konstruksi adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode commodity flow beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010. Sumber data dari kategori ini berasal dari Survei Konstruksi yang dilaksanakan oleh BPS, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Konstruksi (BPPKAD), serta sejumlah data konstruksi dari Fungsi Statistik Produksi BPS Provinsi Jawa Tengah. 4.1.6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun

eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang- barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi. 4.1.7. Transportasi dan Pergudangan Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air

atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain. 4.1.8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. 4.1.9. Informasi dan Komunikasi Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemograman (radio dan televisi),

telekomunikasi, pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi. Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti CD ROM buku referensi dan lain- lain). Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain. Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu atau perolehan hak untuk menyalurkannya pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari

perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010. Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari PT Telkom, Dinas Informasi dan Komunikasi, serta Pengumpulan Data Penunjang PDRB oleh BPS. 4.1.10. Jasa Keuangan dan Asuransi Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Kegiatan yang dicakup didalam jasa perantara keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/ menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok jasa perantara keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wa tanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputas tidak mencakup pembuatan mebeler, atau jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan jasa moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa jasa perantara keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko- resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil underwriting, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Website Bank Indonesia. Berikutnya adalah Dana Pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar

harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Selain itu ada Jasa Keuangan Lainnya. Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya. Sumber data di subkategori ini diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Koperasi. Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah

Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk finance lease untuk digunakan oleh penyewa (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Selain itu juga ada jasa penunjang keuangan yang meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga

penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya. 4.1.11. Real Estat Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan. Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m2. NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan. Sumber data untuk level kabupaten diperoleh dari Pengumpulan Data Penunjang PDRB oleh BPS. 4.1.12. Jasa Perusahaan Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni

kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya. 4.1.13. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori pendidikan (P) dan rumah sakit penjara

atau militer diklasifikasikan pada kategori Q. NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya. Data bersumber dari Realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Badan Pusat Statistik; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 4.1.14. Jasa Pendidikan Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan

dan pendidikan anak usia dini. Penghitungan NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan; Kementerian Agama; berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen. 4.1.15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: jasa rumah sakit; jasa klinik; jasa rumah sakit lainnya; praktik dokter; jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kesehatan; jasa angkutan khusus paramedis; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan penunjang pengangkutan orang sakit (medical evacuation); jasa kesehatan hewan; jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen. 4.1.16. Jasa Lainnya Kategori jasa lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain. Nilai PDRB Kabupaten Blora atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 30,97 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 4,04 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 26,93 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh

peningkatan produksi di hampir seluruh lapangan usaha seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi di tahun 2022. 4.2. ANALISIS KORELASI TIME SERIES LAPANGAN USAHA YANG MEMPENGARUHI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BLORA TAHUN 10 TAHUN TERAKHIR Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan (2010) pada tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan Bruto Kabupaten Blora Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018─2022 Lapangan Usaha/ Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing 5,13 - 0,84 B 1,87 2,31 2,66 Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying - 1,31 - 0,38 - 12,96 5,32 - 7,86 C Industri Pengolahan/ Manufacturing 7,27 7,64 - 1,85 3,03 4,63 D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 5,70 6,31 3,64 4,80 5,22

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities - 3,15 9,75 2,39 3,46 2,98 F Konstruksi/ Construction 5,69 6,48 - 6,54 9,44 8,32 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 7,81 8,95 - 3,65 H 4,92 4,06 Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage 7,43 8,75 - 21,08 2,32 52,3 1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities 8,28 13,0 9 - 3,00 6,65 15,4 9 J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 13,4 4 10,8 8 14,2 2 4,11 2,78 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ L FRi enan al Ec si tat/ al aRnd eaI l nEsurstaa te nce AcAtc ivti itv i itesies 4,41 5,62 5,22 6,55 -1,75 1,09 0,80 0,42 1,56 4,49 M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities 7,48 10,7 6 - 5,43 3,27 6,21 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 3,31 3,82 - 1,38 - 1,67 2,16 P Jasa Pendidikan/Education 7,30 8,39 - 0,24 0,17 3,17 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities 8,20 6,82 8,42 0,38 2,79 R,S,T, U Jasa lainnya/ Other Services Activities 9,38 9,73 - 5,03 1,55 9,62 Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product 4,38 4,05 - 4,56 3,68 2,68 Sumber : BPS Kabupaten Blora Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi, tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga (inflasi). Nilai PDRB Kabupaten Blora tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 18,61 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 18,12 triliun rupiah pada tahun 2021. Dengan kata lain selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,68 persen, sedikit melambat setelah setahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,68 persen.

Perlambatan ini disebabkan kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi hingga -7,86 persen. Kategori ini sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora, naik/turunnya kategori ini akan membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Blora secara keseluruhan. Meskipun mendominasi, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor Pertambangan dan Penggalian tidak sebanyak sector Pertanian. Perlu dilihat laju pertumbuhan ekonomi Blora tanpa Migas untuk memperoleh gambaran perkembangan ekonomi Blora yang lebih riil. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa Migas Blora tahun 2022 sebesar 5,95 persen, naik dari 3,19 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi terbesar dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 52,31 persen. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong oleh sudah diperbolehkannya kembali ASN melakukan perjalanan dinas dan WFO yang sudah diberlakukan penuh. Selain itu sejak awal tahun 2022 Pembelajaran Tatap Muka juga sudah mulai digelar. Faktor pendorong lainnya berasal dari efek ikutan membaiknya aktifitas sektor pariwisata. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dan ketiga dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 15,49 persen dan 9,62 persen. Berikutnya lapangan usaha yang tumbuh cukup signikan pada tahun 2022 adalah Konstruksi sebesar 8,32 persen, kemudian Jasa Perusahaan (6,21 persen) dan Pengadaan Listrik dan Gas (5,22 persen).

Untuk lapangan usaha lainnya sudah mengalami pertumbuhan meski dibawah lima persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang dominan kedua dalam PDRB Kabupaten Blora, pada tahun 2022 hanya tumbuh 2,66 persen. Data BPS Kabupaten Blora menyatakan bahwa berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 18,13 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 18,61 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022, Kabupaten Blora mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,68 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,68 persen. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh naiknya produksi minyak dan gas bumi, tahun ini peningkatan PDRB disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha seiring dengan sejumlah pelonggaran kebijakan di tahun 2022. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. BPS Kabupaten Blora juga mencatat selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Blora didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini

dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blora. Sama dengan tahun 2021, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora Pada tahun 2022 adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 27,41 persen (naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,22 persen). Kemudian diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,83 persen (menurun dari 22,38 persen di tahun 2021), serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,57 persen (turun dari 15,47 persen di tahun 2021). Dominasi kategori Pertambangan dan Penggalian tidak diikuti dengan dominasi penyerapan tenaga kerja. Kategori pertanian yang secara nyata telah menyerap tenaga kerja paling besar. Sayangnya ketergantungannya terhadap cuaca membuat pertumbuhan sektor ini sulit dikendalikan. Kategori lain yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan bisa menambah kontribusi dalam pembentukan PDRB di Blora adalah kategori industri. Penambahan industri besar di Blora akan membawa perekonomian Blora semakin baik.