I
II LAPORAN AKHIR Analisis Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa Kabupaten Blora Dalam Mendukung SDGs Desa PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA 2023
1 Tim Penyusun: Lulu April Farida Pengarah Bagus Dwi Pambudi Pengarah Kemal Budi Mulyono Pengarah Hak Cipta Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext. 010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: [email protected]
2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..................................................................................... I DAFTAR ISI...............................................................................................1 DAFTAR TABEL........................................................................................5 DAFTAR GAMBAR....................................................................................6 RINGKASAN EKSEKUTIF.........................................................................7 BAB I PENDAHULUAN............................................................................10 A. Latar Belakang ................................................................................10 B. Rumusan Masalah ..........................................................................15 C. Tujuan Penelitian.............................................................................15 D. Manfaat Penelitian...........................................................................16 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................17 2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa...............................17 2.2 Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa ......................................25 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Desa.......25
3 2.4 Upaya Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa di Kabupaten Blora 26 2.5 Tantangan dan Peluang dalam Mendukung SDGs Desa................26 2.6 Kerangka Konseptual .....................................................................27 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.......................................................28 3.1 Desain Penelitian............................................................................28 3.2 Lokasi dan Konteks Penelitian........................................................28 3.3 Seleksi Responden.........................................................................29 3.4 Pengumpulan Data.........................................................................29 3.5 Analisis Data ..................................................................................29 3.6 Keabsahan dan Keandalan Data ....................................................30 3.7 Keterbatasan Penelitian..................................................................30 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................32 A. Kompetensi manajerial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa .....................................................................................32
4 B. Kompetensi teknis aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa .....................................................................................43 C. Kompetensi sosial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa .....................................................................................55 D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa .............................66 BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..........................................73 5.1 Kesimpulan.....................................................................................73 5.2 Rekomendasi .................................................................................74 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................77
5 DAFTAR TABEL Gambar 1. 1 Skor SGDs Desa Kabupaten Blora Tahun 2022..................14 Gambar 2. 1 SDGs ..................................................................................24
6 DAFTAR GAMBAR Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Kompetensi Manajerial Aparatur Desa Kab. Blora .........................................................35 Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Kompetensi Teknis Aparatur Desa Kabupaten Blora................................................46 Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Kompetensi Sosial Aparatur Desa Kabupaten Blora................................................58
7 RINGKASAN EKSEKUTIF Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan SDGs Desa. SDGs Desa diturunkan dari SDGs nasional dengan 18 fokus Pembangunan. Skala skor SDGs Desa adalah rentang 0-100, semakin besar skor maka menunjukkan semakin tercapainya SDGs Desa. Salah satu daerah yang memiliki skor SDGs yang rendah adalah Kabupaten Blora yang dengan skor 46,20 pada tahun 2022 yang dihimpun dari 233 Desa. Skor SDGs Blora tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan skor rata-rata SDGs Desa Jawa Tengah sebesar 46,39. Dengan skor yang masih rendah tersebut diharapkan mampu didorong oleh kompetensi-kompetensi dari perangkat desa yang mampu merancang program-program desa yang mampu mendorong ketercapaian SDGs desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (a) Menganalisis kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. (b) Mengidentifikasi kompetensi manajerial, teknis, dan sosial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. (c) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. (d) Merumuskan rekomendasi untuk
8 peningkatan kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna mendalami dan memahami kompleksitas fenomena yang terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur desa di Kabupaten Blora dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penelitian ini mengandalkan purposive sampling sebagai strategi seleksi responden. Ini memungkinkan peneliti memilih individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mendalam tentang SDGs Desa sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih berarti terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur desa. Responden berjumlah antara 100 orang untuk mendapatkan gambaran fenomena yang diteliti. Data primer akan dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dan peneliti akan merekam dan mencatat respons serta observasi secara sistematis. Analisis data kuantitatif dan kualitatif akan dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan mulai dari pengumpulan data awal hingga akhir penelitian dengan menggunakan teknik analisis tematik Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi manajerial memiliki rata-rata skor sebesar 57,4 (sedang). Skor tertinggi adalah kemampuan dalam Perencanaan Strategis dengan skor 65,14 dan skor terendah yaitu Kemampuan dalam Kerja Sama dan Kolaborasi dengan 54,88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis memiliki rata-rata skor
9 sebesar 55,73 (sedang). Skor tertinggi adalah kemampuan dalam pengembangan infrastruktur dengan skor 59,08 dan skor terendah yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 52,1 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial memiliki rata-rata skor 56,4 (sedang) dengan Empati dan Kesadaran Sosial memiliki skor tertinggi yaitu 65,45 (sedang). Negosiasi dan Resolusi Konflik memiliki skor terendah yaitu 53,16 (sedang). Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kompetensi: (a) Akses ke Pelatihan dan Pengembangan, (b) Dukungan Kebijakan, (c) Anggaran Desa, (d) Infrastruktur dan Sumber Daya Penunjang, (e) Budaya Organisasi, (f) Sistem Penilaian Kinerja: (g) Jaringan dan Kemitraan, (h) Faktor Motivasi Individu: Sikap Terhadap Perubahan ; dan (i) Demografi Aparatur Desa.
10 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan Desa merupakan upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Untuk mewujudkan pembangunan Desa yang berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur desa. Mendukung organisasi masyarakat setempat untuk mengadopsi SDGs dapat dilakukan melalui program yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia muda dan melibatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah terkait [1]. Pelaksanaan SDGs Desa melibatkan berbagai aspek seperti peraturan menteri desa, pengelolaan dana desa, dan peran pemimpin desa [2] [3]. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) di tingkat lokal, yaitu di tingkat desa. SDGs adalah serangkaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan lainnya.
11 Bagian dari konsep SDGs adalah memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan ini, sehingga melibatkan semua tingkatan pemerintahan, termasuk tingkat desa. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan SDGs di tingkat desa akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya karena kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang disesuaikan dengan situasi lokal sangatlah penting. Implementasi SDGs Desa melibatkan berbagai tahapan dan kegiatan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi pengumpulan literatur, data, dan informasi tentang desa [4]. Tahap analisis berikut, di mana fokusnya adalah pada analisis fenomena, fokus penelitian program SDGs Desa, dan informan [5]. Tahap desain melibatkan pembuatan pedoman wawancara [1]. Tahap implementasi meliputi melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi [6]. Tahap analisis data melibatkan pengurangan dan menampilkan data, menarik kesimpulan, dan memastikan validitas data [7]. Akhirnya, tahap dokumentasi meliputi pembuatan laporan dan publikasi . Implementasi SDGs Desa juga membutuhkan penyusunan Peraturan Desa (PERDE) dan pembuatan peta jalan pencapaian SDGs di desa . Keterlibatan sumber daya manusia muda dan pemahaman aparatur desa sangat penting untuk keberhasilan program . Selain itu, kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan perusahaan dapat memfasilitasi pencapaian SDGs Desa.
12 Kompetensi sumber daya aparatur desa merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Kompetensi sumber daya aparatur desa meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial. Kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau desa. Beberapa penelitian telah meneliti dampak kompetensi terhadap kinerja aparatur desa dan kinerja desa. Musyafa dan Tahyudin menemukan bahwa metode Gap Competency dapat digunakan untuk menentukan aparatur desa terbaik berdasarkan kriteria seperti profesionalisme, disiplin, dan kemampuan untuk bekerja sama [8]. Studi Ilhamsyah Putra di Kabupaten Aceh Tengah menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur secara signifikan mempengaruhi kinerja aparatur desa dan kinerja desa [9]. Kompetensi sumber daya aparatur desa meliputi kompetensi dasar, kemampuan manajemen, keterampilan teknis, dan moralitas individu [10]. Kompetensi manajerial merupakan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi teknis merupakan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan bidangnya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan aparatur desa dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain.
13 Kompetensi ini penting bagi kinerja pejabat desa dalam memberikan layanan administrasi dan mencegah penipuan dana desa [11][9] Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan SDGs Desa. Untuk mendukung pelaksanaan SDGs Desa, diperlukan sumber daya aparatur desa yang kompeten dan profesional. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk Pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola di masyarakat desa. SDGs Desa diturunkan dari SDGs nasional dengan 18 fokus Pembangunan. Skala skor SDGs Desa adalah rentang 0-100, semakin besar skor maka menunjukkan semakin tercapainya SDGs Desa. Salah satu daerah yang memiliki skor SDGs yang rendah adalah Kabupaten Blora yang dengan skor 46,20 pada tahun 2022 yang dihimpun dari 233 Desa seperti yang ditampilkan dalam gambar 1.1.
14 Gambar 1. 1 Skor SGDs Desa Kabupaten Blora Tahun 2022 Sumber : Kemendes (https://sid.kemendesa.go.id/sdgs Skor tertinggi pada tujuan 7 yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan (98,99) dan skor terendah pada tujuan 13 yaitu desa tangkap perubahan iklim (2,654). Skor SDGs Blora tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan skor rata-rata SDGs Desa Jawa Tengah sebesar 46,39. Skor tersebut juga masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Kudus (51,75), Grobogan (48,53) dan Pati (47,47). Dengan skor yang masih rendah tersebut diharapkan mampu didorong oleh kompetensi-kompetensi dari perangkat desa yang mampu merancang program-program desa yang mampu mendorong ketercapaian SDGs desa.
15 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kompetensi manajerial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa? 2. Bagaimanakah kompetensi teknis aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa? 3. Bagaimanakah kompetensi sosial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa? 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Menganalisis kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. 2. Mengidentifikasi kompetensi manajerial, teknis, dan sosial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa.
16 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. 4. Merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan gambaran tentang kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa. 2. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa.
17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa SDGs merupakan agenda universal yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015, yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang ingin dicapai pada tahun 2030. Tujuan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif [12]. Dalam konteks desa, implementasi SDGs menuntut adaptasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal [13]. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu: 1. Desa tanpa kemiskinan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%, Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%, Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian
18 layak mencapai 100%, serta keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100% 2. Desa tanpa kelaparan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% ; Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% dan Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Desa sehat dan Sejahtera Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk ; Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0 ; Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% ; Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0 ; Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0 dan Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%. 4. Pendidikan desa berkualitas Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% ; Akses anak ke pesantren mencapai 100% ; APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% ; APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100 %;
19 Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100 % ; Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun dan Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan. 5. Desa berkesetaraan gender Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30% ; Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ; Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% ; Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100% dan Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun. 6. Desa layak air bersih dan sanitasi Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut :Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga ; Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100% ; Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100% ; Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT dan Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
20 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran Sungai ; Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat ; Tersedianya informasi sumber daya air ; Jumlah mata air tetap (tidak berkurang) ; Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau Air danau dan sungai tidak berwrna, tidak berbau, tidak berasa dan Tidak ada lahan tandus dan erosi 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta ; Pekerja sektor formal minimal 51% ; Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya ; Tingkat pengangguran terbuka 0% ; PKTD menyerap >50% penganggur di desa dan Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100 9. Inovasi dan infrastruktur desa Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Jalan kondisi baik mencapai 100% ; Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100% ; Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa ; Kontribusi industri
21 pengolahan 8% PDB Desa dan Industri yang mencemari udara mencapai 0%. 10.Desa tanpa kesenjangan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Koefisien Gini desa di bawah 0,200 ; Tingkat kemiskinan 0% ; Status perkembangan desa A (setara mandiri) ; Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100 ; Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% dan Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran 11.Kawasan pemukiman desa berkelanjutan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Rumah kumuh mencapai 0%; Pengamanan dilaksanakan di 100% RT ; Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50% ; Penduduk yang pindah ke kota <15% ; Swsta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa Budaya yang dilestarikan mencapai 100% dan Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0% 12.Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan
22 terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keinginan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. 13.Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa SDGs Desa bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, melalui beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks risiko bencana di desa. 14.Ekosistem laut desa Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut ; Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan ; Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa dan Tidak ada illegal fishing.
23 15.Ekosistem daratan desa Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati ; Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa ; Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi ; Peningkatan satwa yang terancam punah >50% dan Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%. 16.Desa damai dan berkeadilan Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% ; Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan ; Pekerja anak mencapai 0% ; Perdagangan manusia mencapai 0% ; Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% ; Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik dan Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes 17.Kemitraan untuk pembangunan desa Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun ; Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga
24 internasional ; Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi ; Komoditas desa yang diekspor meningkat ; Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik ; Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa 18.Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut : Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama ; Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa ; Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin ; SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun dan Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes Gambar 2. 1 SDGs Desa
25 2.2 Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa Aparatur desa merupakan kunci dalam pelaksanaan program pembangunan. Penelitian oleh A. Agustino menyatakan bahwa kompetensi aparatur yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan tugasnya adalah dasar penting bagi keberhasilan pembangunan desa [14]. Hal ini sesuai dengan standar kompetensi yang diatur oleh Kemendes PDTT, yang membutuhkan pengembangan keterampilan aparatur desa secara berkelanjutan [15]. 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Desa Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti akses ke pelatihan dan sumber daya, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan aparatur berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi mereka [16][17]. Selain itu, faktor motivasi dan partisipasi masyarakat muncul sebagai elemen penting dalam pemberdayaan aparatur desa [18].
26 2.4 Upaya Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa di Kabupaten Blora Pemerintah daerah Kabupaten Blora telah menginisiasi berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mendukung SDGs desa [19]. Inisiatif ini mencakup pelatihan dalam manajemen proyek, pengelolaan keuangan, dan penggunaan teknologi informasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti universitas dan LSM [20]. 2.5 Tantangan dan Peluang dalam Mendukung SDGs Desa Dalam mendukung SDGs, aparatur desa dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti pengelolaan sumber daya yang terbatas dan perluasan akses ke pelatihan yang relevan. Namun, dengan kemajuan teknologi dan inisiatif kemitraan yang semakin meningkat, terdapat peluang besar untuk membentuk praktik-praktik pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih inovatif [21][22].
27 2.6 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual yang diusulkan dalam tinjauan ini memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi aparatur desa, serta pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan SDGs di tingkat desa [23]. Model ini mampu memberikan gambaran terhadap penerapan strategi pengembangan kompetensi yang dapat diukur efektivitasnya.
28 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna mendalami dan memahami kompleksitas fenomena yang terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur desa di Kabupaten Blora dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penelitian kualitatif ini dirancang untuk mengumpulkan data mendalam melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perspektif dan pengalaman subjek penelitian. 3.2 Lokasi dan Konteks Penelitian Kabupaten Blora yang terdiri dari 272 desa dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam menjadi lokasi utama penelitian ini. Konteks penelitian mencakup variasi geografis dan demografis antardesa untuk memastikan bahwa data yang terkumpul mewakili keragaman tersebut.
29 3.3 Seleksi Responden Penelitian ini mengandalkan purposive sampling sebagai strategi seleksi responden. Ini memungkinkan peneliti memilih individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mendalam tentang SDGs Desa sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih berarti terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur desa. Responden berjumlah antara 100 orang untuk mendapatkan gambaran fenomena yang diteliti. 3.4 Pengumpulan Data Data primer akan dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dan peneliti akan merekam dan mencatat respons serta observasi secara sistematis. Selain itu, dokumen terkait dan catatan lapangan akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperkaya sumber data. Melalui wawancara, peneliti menggali pandangan subjektif, pengetahuan empiris, serta pengalaman praktik responden terhadap kompetensi yang diperlukan dalam mendukung SDGs Desa. 3.5 Analisis Data Analisis data kuantitatif dan kualitatif akan dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan mulai dari pengumpulan data awal hingga
30 akhir penelitian dengan menggunakan teknik analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi, pengkategorian, dan interpretasi tema-tema yang muncul dari data. Langkah-langkah ini mencakup pencatatan pola, koding data, pencarian tema, review tema, definisi dan penamaan tema, serta penyusunan laporan. 3.6 Keabsahan dan Keandalan Data Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik seperti triangulasi, member check, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan mengkorelasikan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data, member check menginkorporasi tanggapan dari responden terhadap temuan yang dihasilkan, dan audit trail memungkinkan dokumentasi proses yang rapi dan lengkap pada saat penelitian. 3.7 Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain terbatasnya ketersediaan waktu, sumber daya, dan kedalaman wawasan responden yang dapat mempengaruhi lingkup penelitian. Selain itu, keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi jumlah dan variasi responden yang dapat diwawancarai. Seluruh keterbatasan ini akan
31 disampaikan secara transparan untuk memungkinkan pembaca memahami konteks di mana temuan penelitian diperoleh.
32 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kompetensi manajerial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa Kompetensi manajerial aparatur desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa di Kabupaten Blora. Aparatur desa, yang termasuk di dalamnya kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik agar mampu mengelola sumber daya desa dengan efektif dan efisien, serta memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan selaras dengan target-target SDGs. Berikut beberapa aspek kompetensi manajerial yang penting bagi aparatur desa dalam mendukung SDGs Desa di Kabupaten Blora: 1. Perencanaan Strategis: Kemampuan untuk membuat rencana kerja yang jelas dan terstruktur, yang mencakup visi, misi, dan strategi desa yang selaras dengan target SDGs. Aparatur desa harus mampu menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2. Pengambilan Keputusan: Keahlian dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, terutama
33 dalam situasi yang kompleks dan sulit. Ini mencakup penimbangan berbagai alternatif, konsultasi dengan stakeholder, dan memperhitungkan dampak dari keputusan terhadap pembangunan berkelanjutan desa. 3. Kepemimpinan: Kapasitas untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan perangkat desa dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mendukung SDGs. Seorang pemimpin yang efektif akan mampu menginspirasi komunitas untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam program-program pembangunan desa. 4. Keterampilan Komunikasi: Kemampuan berkomunikasi dengan efektif baik secara verbal maupun tertulis, dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pihak eksternal (misalnya pemerintah daerah, LSM, dan donor). 5. Manajemen Proyek dan Program: Keahlian dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi proyek dan program yang berkontribusi pada pencapaian SDGs di desa. Ini juga termasuk pemahaman akan siklus manajemen proyek dan pemanfaatan sumber daya secara tepat. 6. Ketahanan dan Adaptabilitas: Kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan
34 memulihkan diri dari kesulitan. Dalam konteks SDGs, ini penting untuk memastikan kelangsungan inisiatif pembangunan desa meskipun menghadapi hambatan atau kegagalan. 7. Keterampilan Manajemen Sumber Daya: Kemampuan untuk mengelola sumber daya desa, yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, alam, dan lainnya, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. 8. Kerja Sama dan Kolaborasi: kemampuan untuk bekerja bersama dengan masyarakat desa, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), sektor swasta serta organisasi nonpemerintah dalam mendorong inisiatif yang mendukung SDGs. 9. Etika dan Integritas: Memegang teguh nilai-nilai etika dan integritas dalam melakukan pekerjaan, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Kompetensi manajerial aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa dijabarkan sebagai berikut.
35 Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Kompetensi Manajerial Aparatur Desa Kab. Blora Indikator Kompetensi Manajerial Skor /Kriteria Kemampuan dalam Perencanaan Strategis 65,14 (sedang) Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan 56,44 (sedang) Kemampuan dalam Kepemimpinan 55,82 (sedang) Kemampuan dalam Keterampilan Komunikasi 59,08 (sedang) Kemampuan dalam Manajemen Proyek dan Program 58,64 (sedang) Kemampuan dalam Ketahanan dan Adaptabilitas 55,66 (sedang) Keterampilan Manajemen Sumber Daya 54,88 (sedang) Kemampuan dalam Kerja Sama dan Kolaborasi 53,49 (sedang) Penerapan Etika dan Integritas 57,48 (sedang) Rata-rata Skor 57,4
36 Indikator Kompetensi Manajerial Skor /Kriteria (Sedang) Sumber : Data Primer (diolah, 2023) Hasil penelitian dijabarkan dengan penjelasan berikut : 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi manajerial memiliki rata-rata skor sebesar 57,4 (sedang). Skor tertinggi adalah kemampuan dalam Perencanaan Strategis dengan skor 65,14 dan skor terendah yaitu Kemampuan dalam Kerja Sama dan Kolaborasi dengan 54,88. Skor tertinggi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kinerja aparat desa mengacu dan berpedoman dalam rencana Pembangunan desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2. Sedangkan skor terendah yaitu Kemampuan dalam Kerja Sama dan Kolaborasi dengan 54,88 (sedang). hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa harus meningkatkan komitmen dalam membuka Kerjasama dan kolaborasi dengan
37 pihak lain, seperti pemerintah desa lain, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Desa dan juga dengan pihak non-pemerintah, seperti pihak swasta (Perusahaan & UMKM), dan organisasi non pemerintah. 3. Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan memiliki skor 56,44 (sedang). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih harus ada peningkatan aparatur desa dalam kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam setiap Langkah dalam Pembangunan desa terutama dalam kondisi yang kompleks dan sulit. Misalkan dalam memutuskan programprogram Pembangunan desa tentunya mencakup pertimbangan berbagai alternatif program, konsultasi dengan banyak pihak (stakeholder), dan memperhitungkan dampak dari keputusan terhadap pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. 4. Kemampuan dalam komunikasi memiliki skor 59,08 (sedang). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masih perlu adanya peningkatkan aparatur desa dalam kemampuan berkomunikasi dengan efektif baik secara verbal maupun tertulis, dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pihak eksternal (misalnya pemerintah daerah, LSM, dan donor). Belum banyak pemerintah desa, secara institusi maupun pribadi yang
38 memiliki media sosial yang sangat penting sebenarnya dalam menyampaikan program-program pemerintah desa yang sudah dan akan dilakukan untuk Pembangunan desa. 5. Kemampuan dalam Kepemimpinan memiliki skor 55,82 (sedang). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya kemampuan aparatur desa dalam kapasitas pemimpin desa dalam untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan perangkat desa dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mendukung SDGs desa. Seorang pemimpin harus mampu menjadi inspirator Pembangunan yang mampu menggerakan semua pihak dalam meningkatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas Pembangunan dan Masyarakat di desa. 6. Kemampuan dalam Manajemen Proyek dan Program memiliki skor 58,64 (sedang). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masih kurang optimalnya kemampuan perangkat desa dalam Keahlian dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi proyek dan program yang berkontribusi pada pencapaian SDGs di desa. Perangkat desa harus mampu memahami bagaimana penyusunan program kerja, implementasi proyek dan laporan pertanggungjawabannya. Jangan sampai terjadi indikasi pelanggaran dalam proyek, misalnya tindak pidana korupsi. Perangkat desa belum mampu
39 dalam pemahaman akan siklus manajemen proyek dan pemanfaatan sumber daya secara tepat. 7. Kemampuan dalam Ketahanan dan Adaptabilitas memiliki skor 55,66 (sedang). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masih kurang optimalnya kemampuan perangkat desa dalam Kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan memulihkan diri dari kesulitan. Perangkat desa harus mampu memahami perubahan-perubahan aturan dan kebijakan dalam Pembangunan desa serta mampu menyesuaikan dan melakukan implementasi secara menyeluruh. Aparatur desa juga harus mampu adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi Masyarakat desa. 8. Kemampuan dalam Keterampilan Manajemen Sumber Daya memiliki skor 54,88 (sedang). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola sumber daya desa, yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, alam, dan lainnya, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam konteks SDM, kualitas SDM perangkat desa perlu didorong untuk lebih maju dan lebih unggul. Salah satu program penguatan SDM perangkat desa yaitu Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan pihak
40 Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur desa masih kesulitan dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam programprogram desa. 9. Kemampuan dalam Penerapan Etika dan Integritas memiliki skor 57,48 (sedang). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih kurang optimalnya perangkat desa dalam memegang teguh nilai-nilai etika dan integritas dalam melakukan pekerjaan, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Perangkat desa harus mampu menerapakan zona integritas yang menjunjung tinggi nilai profesionalitas dalam mengemban amanah dan tugas. Selain itu, pemerintahan desa harus mampu menerapkan wilayah birokrasi yang mampu melayani Masyarakat dengan optimal. Untuk meningkatkan kompetensi manajerial aparatur desa dalam mendukung SDGs di Kabupaten Blora, dapat diambil langkahlangkah berikut: • Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan aparatur desa. • Penyediaan informasi dan sumber belajar yang memadai terkait SDGs dan cara implementasinya di desa.
41 • Pembentukan jaringan kerja sama antar desa untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. • Feedback dan evaluasi yang konstruktif dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk peningkatan kinerja aparatur. Dengan memiliki kompetensi manajerial yang kuat, aparatur desa di Kabupaten Blora akan lebih mampu menyelaraskan upaya pembangunan desa dengan tujuan-tujuan global yang tertuang dalam SDGs. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur desa, berdasarkan masukan dari beberapa official desa yang diwawancara: 1. Kesadaran SDGs: Aparatur desa telah diberikan pelatihan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) dan menyadari pentingnya integrasi SDGs ke dalam perencanaan dan kegiatan desa. 2. Pemahaman Kompetensi Manajerial: Mereka menyadari bahwa kompetensi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sangat vital dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Perencanaan Pembangunan Desa: Aparatur desa telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan desa dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan
42 berkelanjutan dan mencoba mengidentifikasi kebutuhan serta prioritas desa yang sejalan dengan SDGs. 4. Keterlibatan Stakeholder: Aparatur desa telah melakukan penguatan keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat desa, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik. 5. Peningkatan Kapasitas: Aparatur desa mengakui adanya kebutuhan peningkatan kapasitas terkait dengan manajemen proyek dan kemampuan analitis untuk pembuatan kebijakan yang lebih efektif. 6. Kebijakan dan Program Inovatif: Beberapa desa telah memulai penerapan kebijakan dan program inovatif yang bertujuan untuk menanggapi secara langsung berbagai aspek SDGs, seperti pendidikan berkualitas, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi lokal. 7. Hambatan yang Dihadapi: Masih ada kekurangan dalam hal sumber daya, dukungan teknis, dan akses ke pendanaan yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi program SDGs di desa. 8. Pendekatan Kolaboratif: Aparatur desa telah memahami pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor
43 swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya mereka untuk mencapai SDGs. 9. Evaluasi dan Pelaporan: Proses evaluasi dan pelaporan terhadap progress SDGs masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, termasuk penerapan indikator yang menyeluruh dan sistem pelaporan yang transparan. 10. Komitmen Berkelanjutan: Aparatur desa mengungkapkan komitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat kapasitas manajerial mereka guna mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan menanggapi secara lebih efektif terhadap tujuan SDGs. B. Kompetensi teknis aparatur desa Kab. Blora dalam mendukung SDGs Desa Kompetensi teknis aparatur desa di Kabupaten Blora merupakan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang diperlukan oleh aparatur tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Keterampilan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek teknis terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di desa. Berikut ini adalah beberapa aspek kompetensi teknis yang dibutuhkan aparatur desa dalam mendukung SDGs Desa:
44 1. Pengetahuan Regulasi Desa: Memahami hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan desa, termasuk kerangka kerja hukum untuk pembangunan yang berkelanjutan dan regulasi yang spesifik bagi pelaksanaan SDGs pada level desa. 2. Pengelolaan Keuangan Desa: Keahlian dalam merencanakan dan mengelola keuangan desa dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Ini termasuk pengetahuan tentang penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan audit. 3. Manajemen Proyek: Kemampuan untuk mendesain, mengimplementasikan, dan memantau proyek-proyek pembangunan desa sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Ini juga melibatkan penggunaan metodologi manajemen proyek yang tepat untuk menjamin pencapaian hasil yang diinginkan. 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengetahuan tentang caracara pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa secara berkelanjutan, yang melibatkan konsep-konsep seperti konservasi, restorasi, dan pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. 5. Pengembangan Infrastruktur: Kemampuan untuk merencanakan dan membangun infrastruktur desa, seperti jalan, sanitasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan, yang
45 mendukung target-target SDGs seperti kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur berkelanjutan. 6. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses informasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 7. Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Kemampuan dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja. 8. Data dan Analisis: Keterampilan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait pembangunan desa. Kemampuan untuk menggunakan data tersebut dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kemajuan desa terhadap capaian SDGs. 9. Kesehatan dan Pendidikan: Adanya pengetahuan tentang praktik dan standar dalam bidang kesehatan dan pendidikan, untuk mendukung implementasi program-program yang berhubungan dengan target SDGs terkait kesehatan yang baik (SDGs 3) dan pendidikan berkualitas (SDGs 4). 10. Pengurangan Risiko Bencana: Pemahaman tentang pengelolaan dan mitigasi risiko bencana, yang esensial dalam
46 menghadapi perubahan iklim dan ancaman alam lainnya yang berpotensi menghambat pencapaian SDGs. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Kompetensi teknis aparatur desa Kabupaten Blora dalam mendukung SDGs Desa dijabarkan sebagai berikut. Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Kompetensi Teknis Aparatur Desa Kabupaten Blora Indikator Kompetensi Manajerial Skor /Kriteria Pengetahuan Regulasi Desa 58,64 (sedang) Pengelolaan Keuangan Desa 56,58 (sedang) Manajemen Proyek 56,44 (sedang) Pengelolaan Sumber Daya Alam 55,82 (sedang) Pengembangan Infrastruktur 59,08 (sedang) Teknologi Informasi dan Komunikasi 52,14 (sedang) Pembangunan Sosial dan Ekonomi 52,28 (sedang) Data dan Analisis 55,66 (sedang) Kesehatan dan Pendidikan 54,88 (sedang) Pengurangan Risiko Bencana 55,74 (sedang) Rata-rata Skor 55,73
47 Indikator Kompetensi Manajerial Skor /Kriteria (sedang) Sumber : Data Primer (diolah, 2023) Hasil penelitian dijabarkan dengan penjelasan berikut : 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis memiliki rata-rata skor sebesar 55,73 (sedang). Skor tertinggi adalah kemampuan dalam pengembangan infrastruktur dengan skor 59,08 dan skor terendah yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 52,14. Pemerintahan desa dianggap telah dianggap baik terkait Kemampuan untuk merencanakan dan membangun infrastruktur desa, seperti jalan, sanitasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan, yang mendukung target-target SDGs seperti kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur berkelanjutan. Dana desa yang dialokasikan kepada desa telah banyak dialokasikan untuk membangun infrastruktur fisik yang dapat mendorong perekonomian Masyarakat sehari-hari. 2. Terkait kompetensi teknis skor terendah yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 52,14. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masih lemahnya perangkat desa terkait Keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses informasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses
48 pembangunan. Beberapa alasan diantaranya; belum banyak yang memiliki akun sosial media yang seharusnya dapat digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi Pembangunan desa ; belum banyak yang memiliki website untuk menampilkan berbagai macam informasi kegiatankegiatan desa ; dan masih rendahnya inovasi untuk mengenalkan potensi desa kepada khalayak umum. 3. Pengetahuan Regulasi Desa memiliki skor 58,64 (sedang). Dari hasil penelitian tersebut, maka perangkat desa harus meningkatkan kemampuannya dalam memahami hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan desa, termasuk kerangka kerja hukum untuk pembangunan yang berkelanjutan dan regulasi yang spesifik bagi pelaksanaan SDGs pada level desa. Perangkat desa terkadang agak terlalu lama memahami perkembangan peraturan-peraturan desa baik yang dikeluarkan oleh pemda maupun pemerintah pusat. Perlu adanya, banyak sosialisasi dan bimtek untuk memahami aturan-aturan tersebut. 4. Kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa memiliki skor 56,58 (sedang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya perangkat desa dalam keahlian dalam merencanakan dan mengelola keuangan desa dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Ini termasuk pengetahuan