SMART CITY 2023

iv KATA PENGANTAR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmaanirrahiim. Smart City adalah strategi untuk memajukan potensi, pelaksanaan pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat suatu daerah pemerintahan (dalam hal ini kota maupun kabupaten) dengan pendayagunaan data dan teknologi informasi, penyusunan kebijakan yang optimal, dan dukungan SDM di lingkungan pemerintah daerah. Dalam mencapai terwujudnya strategi Smart City ini diperlukan arahan dan kajian sesuai dengan kondisi terkini dari daerah pemerintahan yang bersangkutan, karena pengimplementasian teknologi namun tidak memiliki nilai tepat-guna tidak akan dapat mampu meningkatkan kualitas pemerintahan secara optimal. Dengan meningkatnya manfaat yang diberikan dan tingkat pendayagunaan dari teknologi informasi yang sudah merasuk di dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat masyarakat, organisasional, maupun pemerintahan, maka adalah sebuah langkah yang tepat apabila Kabupaten Blora hendak mengadopsi strategi Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Blora. Melalui Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora ini, dilaksanakan survei kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, penilaian peringkat Smart City dari Kabupaten Blora, dan kemudian disusun daftar kebutuhan program untuk diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyongsong Blora Smart City. Sebagai langkah akhir dari

v dokumen kajian ini, diberikan pentahapan di dalam lima tahun implementasi sebagai bagian dari roadmap Smart City Kabupaten Blora, sesuai dengan prioritas program dan arahan kebijakan dan pembangunan dari Kabupaten Blora. Tim penyusun kajian ini berkomitmen yang diberikan untuk memajukan Kabupaten Blora, serta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, yang telah mengusulkan dilaksanakan program ini dan memberikan pendampingan selama program kajian dilaksanakan. Tidak lupa tim penyusun kajian berterima kasih kepada segenap dukungan yang telah diberikan OPD Kabupaten Blora yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh tim kajian untuk menyusun laporan dan rekomendasi akhir. Sebagai penutup, tim penyusun kajian berharap hasil kegiatan Kajian Pengembangan Masterplan Blora Smart City ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Blora. Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami berharap hasil kajian ini dapat diimplementasikan dengan penyempurnaan yang diperlukan sesuai dengan kondisi terakhir dari perkembangan teknologi dan juga arahan pembangunan Kabupaten Blora. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Penyusun Kajian

vi DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Smart City 2.2 Tujuan Smart City 2.3 Konsep Smart City 2.4 Manfaat Smart City 2.5 Teknologi Smart City 2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Smart City 2.7 Fasilitas Kota Berkonsep Smart City 2.8 Contoh Kota Yang Menerapkan Teknologi Smart City BAB III ANALISIS KESIAPAN SUMBER DAYA IT STRUKTUR 3.1.1. Sumber Daya Manusia 3.1.2. Sumber Daya Pemerintahan 3.1.3. Finansial 3.2. Infrastruktur 3.2.1. Fisik 3.2.2. TIK 3.3. Suprastruktur 3.3.1. Kebijakan 3.3.2. Kelembagaan 3.3.3. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

vii BAB IV ANALISIS KESENJANGAN/GAP 4.1. Indikator Smart City 4.2. Analisis GAP 4.2.1. Smart Governance 4.2.2. Smart Branding 4.2.3. Smart Economy 4.2.4. Smart Living 4.2.5. Smart Society 4.2.6. Smart Environment 4.3. Analisis SWOT BAB V STRATEGI REKOMENDASI INFRASTRUKTUR SMART CITY 5.1 Smart Governance 5.1.1 Manajemen Birokrasi yang Efisien 5.1.2 Efisiensi Kebijakan Publik 5.2 Smart Branding 5.2.1 Membangun dan Memasarkan Ekosistem Wisata 5.2.2 Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah 5.2.3 Membangun dan Memasarkan Wajah Kota 5.3 Smart Economy 5.3.1 Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing 5.3.2 Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 5.4 Smart Living 5.4.1 Harmonisasi Tata Ruang Wilayah 5.4.2 Mewujudkan Prasarana Kesehatan 5.4.3 Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi 5.5 Smart Society 5.5.1 Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien

viii 5.5.2 Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien 5.5.3 Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat 5.6 Smart Environment 5.6.1 Mengembangkan Proteksi Lingkungan 5.6.2 Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah BAB VI PETA JALAN/ROADMAP SMART CITY 6.1 Smart Governance 6.2 mart Branding 6.3 Smart Economy 6.4 Smart Living 6.5 Smart Society 6.6 Smart Environment BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

ix DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 1 Bab I Pendahuluan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan teknologi membuat kompleksitas permasalahan yang terjadi di kota turut berkembang cepat. Metode pemecahan masalah yang konvensional sudah tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan pertumbuhan masalah yang timbul di kotakota modern sehingga dibutuhkan solusi-solusi baru yang lebih inovatif dan memiliki jangkauan pemecahan masalah yang lebih besar. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan industri kecil menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk terlahir secara global, digitalisasi mendorong persaingan karena

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 3 memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Puluhan juta perusahaan kecil dan menengah di seluruh dunia telah berubah menjadi eksportir dan bergabung dengan pasar e-commerce, dan bisa bersaing dengan perusahaan multinasional terbesar. Sejatinya e-commerce merupakan salah satu bentuk dari berkembangnya Smart City yang tumbuh tanpa disadari. Sebuah kota bisa disebut sebagai Kota Pintar atau Smart City jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga. Smart City mendorong sebuah kota agar dapat berkinerja baik dengan memiliki pandangan yang berfokus pada perekonomian, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Sebuah kota yang dapat mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, transportasi, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta dapat merencanakan pencegahannya yang dimana kegiatan ini dipercayakan dilakukan langsung oleh masyarakat. Tujuan melaksanakan pengembangan Smart City adalah untuk mengembangkan kehidupan dalam konteks memanfaatkan informasi dan teknologi di wilayah kota untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengatasi permasalahan publik. Selanjutnya aspek TIK menjadi sarana yang mendukung adanya interaksi pemerintah dengan masyarakatnya stakeholder lainnya serta bermanfaat dalam hal pemantauan aset-aset atau sarana

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 4 perkotaan. Maka dari itu, perlu adanya kontrol secara berkala dan rutin agar kejadian kehidupan masyarakat dapat diketahui secara tepat waktu. Karena pada dasarnya informasi yang dapat diakses menggunakan media teknologi, informasi, dan komunikasi dapat menjadi solusi dari tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama ini. Dalam RPJMN 2020 - 2024, pemerintah juga mencanangkan adanya peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan dengan perwujudan Kota Pintar, meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Tujuan ini akan dicapai dengan langkahlangkah: Mengembangkan pencitraan kota (city branding), hal itu selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”. Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blora tersebut, salah satu solusi strateginya adalah Pengembangan Kota Pintar (Smart City). Dari Visi Kabupaten Blora tersebut, memiliki makna yang secara tersirat sesuai dengan dimensi Smart City, yaitu Smart Governace, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Gambar 1.1. Program Unggulan Bupati percepatan Smart City

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 5 Sesuai dengan Program Unggulan Bupati tentang Smart City Kabupaten Blora “Aplikasi Kota Cerdas, Percepatan Implementasi Smart City Berbasis Teknologi Informasi”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut: 1. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang mendukung pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. 2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui inovasi-inovasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun pihak ketiga untuk menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran. 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal. 5. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah serta ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pada pengembangan agroindustry dan agroforestry yang ramah lingkungan, inovatif dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan Smart City sendiri merupakan konsep yang unik dan dinamis, dimana akan selalu dibutuhkan inovasiinovasi baru dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Sehingga inisiasi Smart City tidaklah bersifat mutlak, namun masih membuka pintu bagi adanya inovasi dan pengembangan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 6 yang lebih lanjut. Maka dari itu diperlukan adanya Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora agar pemerintah daerah Kabupaten Blora sebagai pelaksana mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep Smart City dengan tepat sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki. 1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Adapun Ilustrasi elemen kesiapan Smart City Kabupaten Blora adalah : 1. Smart Governance (tata kelola pemerintahan Cerdas), 2. Smart Branding (peningkatan daya saing daerah Cerdas), 3. Smart Environment (pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan Cerdas), 4. Smart Living (dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup Cerdas), 5. Smart Economy (sinergi pembangunan ekonomi Cerdas), 6. Smart Society (partisipasi Cerdas masyarakat). 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari disusunnya Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora adalah : 1. Mengembangkan kehidupan dalam kontreks memanfaatkan informasi dan teknologi di daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. 2. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksaan menuju kota cerdas atau Smart City.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 7 3. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City diantara pemangku kepentingan pembangunan daerah; 4. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan kota berdasarkan konsep Smart City; 5. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD dalam dokumen perencanaan Smart City daerah; 6. Terwujudnya manajemen sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah yang cerdas serta tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan 7. Mewujudkan penyelarasan lingkungan, penataan kota, harmonisasi fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta pembangunan transportasi dan logistic terintegrasi yang nyaman. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora adalah ini adalah: 1. Menyusun kerangka kerja (framework) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien; 2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Blora agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; 3. Dokumen analisa kesiapan implementasi Smart Government akan menjadi landasan penyusunan Masterplan Smart City pada elemen pengembangan Infrastruktur Digital.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 8 Bab II Tinjauan Pustaka

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Smart City Smart City atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari pendekatan Smart City untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya. Struktur dari Smart City meliputi lapisan persepsi, lapisan jaringan dan lapisan aplikasi, yang dapat membuat masa depan dunia semakin cukup dan terukur, semakin interkoneksi dan interoperabilitas dan semakin cerdas (Su, Li, & Fu, 2011). 2.2 Tujuan Smart City Tujuan dari konsep Smart City ini adalah untuk mengatasi berbagai karakteristik inovasi ekosistem oleh semua gagasan Smart City diantaranya menjadi kota hijau, saling berhubungan, terpadu untuk semua lapisan dan bentuk kota. Perencanan Smart City menggunakan model referensi untuk menentukan konsep tata letak kota yang cerdas dan berkarakter. Smart City ini pada intinya

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 10 memiliki 6 dimensi yaitu ekonomi yang cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan pintar, orangnya cerdas, cerdas dalam hidup dan akhirnya pemerintahan yang cerdas pula. Konseptual Smart City dapat digunakan juga untuk evaluasi kemampuan inovatif pererencanaan kota. Selain itu model ini juga dapat untuk sinkronisasi dan pengoptimalan kota investasi dalam ekonomi dan broadband. Tujuan utama dari pembangunan sebuah “Kota Pintar” (Smart City) adalah bagaimana kita melestarikan lingkungan, meningkatkan daya saing ekonomi dan membangun masyarakat yang madani. Institut investasi Indonesia (3i) bersama Federasi Pembangunan Perkotaan Indonesia (FePPI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berkepentingan untuk memulai kampanye pembangunan perkotaan di Indonesia agar menjadi lebih cerdas dan lebih sukses, sebuah “Kota Pintar” yang mampu mendukung masyarakatnya untuk hidup makmur, adil, dan sejahtera. 2.3 Konsep Smart City Konsep Smart City adalah sebuah pendekatan cerdas dalam membangun kota impian yang bersifat “integralistik atau terintegrasi” untuk mengatasi permasalahan kota yang bertambah kompleks seiring dengan jumlah penduduknya yang makin

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 11 banyak, yang berbanding lurus dengan kebutuhan-kebutuhannya, ekonomi maupun non ekonomi. Akan tetapi tidak mudah mewujudkan impian “kota cerdas” tersebut, dibutuhkan pemikiran strategis, kreatif, inovatif yang sarat dengan penguasaan pengetahuan yang memadai bagi perancangnya untuk mengambil keputusan final. Strategis, mengandung arti dikerjakan secara terencana demi masa depan (futuristic), mulai dari identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara dan solusi masalah, serta perencanaan untuk implementasi (Nugraha, 2014). Kreatif, mengandung arti kemampuan menghasilkan karya yang berguna dan baru, baik pada tataran individu maupun organisasi (Schilling, 2013). Inovatif, mengandung arti implementasi praktis dari sebuah ide menjadi sebuah alat atau proses baru yang bermanfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat (Schilling, 2013; Fontana, 2011). Ketiga hal tersebut terintegrasi kedalam sebuah sistem penataan kota. Implementasi konsep Smart City akan berjalan lebih efektif apabila pemerintahan kota dalam merancang kota impian masa depan menggunakan kerangka pemikiran manajemen strategis. Tanpa menggunakan konsep manajemen strategis dalam mengimplementasikan konsep Smart City, maka permasalahan yang muncul ialah pemerintahan kota tidak akan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 12 mampu memberikan layanan yang memuaskan kepada publik atau pihak pihak yang berkepentingan (stakeholders). Konsep Smart City ideal ditandai dengan karakteristik sebagai berikut: a. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup. b. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bendara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. c. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. d. Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. e. Penggunaan smart computing untuk membuat Smart City dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien. Menurut Department for Business Innovation & Skills (2013), ada lima aspek yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebuah pendekatan dalam membangun kota impian masa depan, yakni:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 13 a. Infrastruktur digital, yang didukung dengan keamanan akses terhadap data publik sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan; b. Pengakuan adanya peningkatan dalam hal pelayanan public dari masyarakat. Hal ini ditandakan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai hal utama, adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, adanya layanan berbasis internet untuk mengurangi biaya dalam layanan langsung; c. Infrastruktur fisik yang mampu melaksanakan pelayanan public sebagai kebutuhan harian maupun menganalisis data untuk kebutuhan manajemen perkotaan; d. Keterbukaan untuk belajar dan bereksperimen melalui orang maupun pendekatan lain sehingga lebih inovatif e. Transparasi dari perangkat pemerintah. Singkatnya, kota impian masa depan harus mampu membuat penduduknya yang beraktivitas, melakukannya dengan tenang, aman, nyaman, senang, dan bahagia tinggal didalamnya. Dalam merancang kota impian masa depan, area fokus strategis (strategic areas of focus) Kota London Canada 2015-2019 diarahkan kepada kekuatan penduduknya (strengthening our community), pertumbuhan ekonominya (growing our economy), terkemuka dalam layanan public (leading in public service), dan membangun

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 14 kota yang dapat berkelanjutan (building a sustainable). Kekuatan penduduk bertumpu pada (i) vibrant, connected, and engaged neighbourhoods; (ii) diverse, inclusive, and welcoming community; (iii) caring and compassionate service; (iv) amazing arts, culture, and recreation experiences. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada (i) diverse and resilient economy; (ii) urban regeneration; (iii) local, regional, and global innovation; (iv) strategic, collaborative partnerships; (v) diverse employment opportunities. Terkemuka dalam layanan publik berpijak pada (i) open, accountability, and responsive government; (ii) innovative and supportive organizational practices; (iii) proactive financial management; (iv) collaborative, engaged leadership; (v) excellent service delivery. Membangun kota berkelanjutan berpijak pada (i) robust infrastructure; (ii) convenient and connected mobility choices; (iii) strong and healthy environment; (iv) beautiful places and spaces; (v) responsible growth; (vi) heritage conservation. 2.4 Manfaat Smart City Setelah terbangun, Smart City akan memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Kegunaan tersebut antara lain: a. Melestarian lingkungan, meningkatkan daya saing ekonomi dan membangun masyarakat yang madani. b. Memperbaiki permasalahan di masyarakat

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 15 c. Meningkatkan layanan publik d. Menciptakan pemerintahan yang lebih baik e. Mencerdaskan masyarakat f. Mengelola potensi kota dan potenso SDM 2.5 Teknologi Smart City Teknologi Smart City menggunakan software dan hardware yang terintegrasi. Masing-masing software memiliki fungsi masing-masing sebagaimana arstitektur teknis yang telah dikemukakan di atas. Smart City dibagi atas tiga bagian yaitu perception layer, network layer dan application layer. Beberapa software dan hardware yang digunakan adalah: a. Cloud Computing: IAAS, PAAS, SAAS → public, private, community, hybrid → cluster, grid, smart grid b. Control → machine to machine / internet of things (M2M/IOT) c. Monitoring → security network : client server, peer to peer (P2P), cloud d. Sensing → wireless sensor network (WSN), geographic information system (GIS), inteligence transport system (ITS).

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 16 2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Smart City Banyak faktor yang membuat Smart City ini menjadi sukses di beberapa negara berkembang, selain inisiatif yang membuat Smart City ini berhasil faktor lain yaitu: a. Manajemen dan Organisasi Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang terstruktur agar organisasi tersebut berjalan baik, seimbang dan lancar. Dalam hal ini faktor organisasi dan manajemem merupakan faktor yang menentukan kemajuan terciptanya Smart City, karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. b. Teknologi Sebuah Smart City sangat bergantung pada smart computing. Smart computing mengacu pada generasi baru hardware, software, dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real-time. Dengan analisis yang baik dan secara mendalam dapat membantu penduduk membuat keputusan yang lebih pintar yang diiringi dengan tindakan yang dapat mengoptimalkan proses bisnis. Teknologi informasi merupakan sebuah pendorong utama bagi inisiatif Smart City. Proyek pembangunan Smart City dengan mengacu pada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang potensial, mereka dapat meningkatkan manajemen dan fungsi

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 17 kota. Namun, meskipun banyak manfaat dari teknologi tersebut dampaknya masih belum terlihat jelas, karena terdapat kesenjangan sosial bagi penduduk yang tinggal di pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Maka dari itu pemerintah kota harus banyak mempertimbangkan faktor- faktor tertentu ketika mengimplementasikan teknologi informasi yang berkaitan dengan sumber daya, kapasitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan sosial nantinya. c. Pemerintahan Beberapa kota di negara berkembang sudah memulai proyek pembangunan Smart City yang inisiatif. Proyek ini disebut inisiatif Smart City untuk melayani warga dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, beberapa kota telah merasakan peningkatan kebutuhan pemerintahan untuk mengelola proyek. Dukungan dari pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk kemajuan Smart City karena tanpa dukungan pemerintah impian untuk mewujudkan Smart City akan sulit untuk diwujudkan. d. Kebijakan Perpindahan dari sebuah kota biasa menjadi Smart City memerlukan interaksi komponen teknologi dengan politik dan kelembagaan. Komponen politik mewakili berbagai elemen

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 18 dan tekanan eksternal, seperti kebijakan politik yang mungkin mempengaruhi ide dari pembuatan Smart City. Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dari penggunaan system informasi. Pemerintah yang inovatif yang ikut serta dalam membangun Smart City menekankan perubahan dalam suatu kebijakan. e. Masyarakat Masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya Smart City, karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang dulu mulai ditinggalkan. Proyek Smart City berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah kota menjadi lebih efisien. Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta menjadi pengguna kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya Smart City. f. Ekonomi Faktor ekonomi merupakan pendorong utama Smart City. Sebuah kota dengan daya saing ekonomi yang tinggi dianggap memiliki salah satu sifat Smart City. Faktor ekonomi termasuk salah satu daya saing inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas dari kota tersebut. g. Infrastruktur

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 19 Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat Smart City karena Smart City dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti wi-fi dan hotspot. Pembangunan infrastuktur ICT merupakan hal yang mendasar dalam melakukan pembangunan Smart City. Pembangunan infrastruktur tergantung pada beberapa faktor yang terkait untuk kinerja dan ketersediannya. h. Lingkungan Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan Smart City karena nantinya lingkungan sebuah kota menggunakan teknologi dalam menjalani kelangsungan hidup masyarakatnya. 2.7 Fasilitas Kota Berkonsep Smart City Teknologi modern serta perencanaan kota yang ramah lingkungan telah menghasilkan sejumlah inovasi baru. Banyak kota besar di dunia berusaha meningkatkan keseimbangan secara berkelanjutan, yang akan menjadi daya tarik kota itu sendiri. Berbagai macam inovasi berkembang ke berbagai unsur layanan kota pintar. Berikut adalah contoh dari fasilitas kota dengan konsep “Smart City”: a. Perumahan dan Gedung Perkantoran

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 20 Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam pengoperasian bangunan dan konstruksi, di beberapa kota telah dilakukan perbaikan pada infrastruktur serta sertifikasi bangunan untuk mengurangi penggunaan listrik dan air. Penggunaan “smart metering” dan “smart building” teknologi membantu memaksimalisasi kontrol penggunaan. Pengaturan kode etik dalam proses pembangunan, standarisasi, dan sertifikasi adalah salah satu cara penting untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan. Banyak kota telah menjalankan program pengawasan kode etik dan standar dalam proses pembangunan dan renovasi gedung. b. Pengelolaan sumber daya alam Dalam hal pasokan dasar sumber daya alam, banyak kota yang bekerja keras untuk mengurangi intensitas karbon dari energi yang digunakan masyarakat serta meningkatkan efektifitas, efisiensi pasokan dan jaringan distribusi. Berbagai sumber energi terbarukan seperti energi tenaga air, angin, sampah, ombak, matahari, dan panas bumi akan menjadi sumber energi penting. Pada tahun 2010, lebih dari 100 negara telah menetapkan target untuk energi terbarukan, naik dari hanya 55 negara pada tahun 2005. Sampai tahun 2020 penggunaan energi terbarukan ditargetkan sekitar 15%

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 21 hingga 25%, tetapi ada beberapa negara sudah melampaui target ini c. Kesehatan dan keselamatan Teknologi informasi dan telekomunikasi secara inovatif telah mengubah kemampuan kota untuk menyediakan.pelayanan kesehatan jarak jauh kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di panti jompo dan daerah terpencil. Penerapan teknologi modern merupakan bagian terpenting dari proyek ini. Beberapa pasien dilengkapi dengan perangkat yang dapat mengukur tekanan darah dan glukosa darah secara otomatis, menggunakan sebuah televisi “set-top box” yang berfungsi sebagai computer yang mampu meng-upload hasil tes ke Service Center Telecare. Para perawat kemudian menganalisa hasil diagnosa tersebut dan merekomendasikan perawatan yang diperlukan. Salah satu manfaat dari program ini adalah bahwa pasien tidak harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. d. Pendidikan dan budaya Model pelayanan pendidikan pada kota pintar (Smart City) baik negeri maupun swasta, diterapkan terutama menggunakan teknologi modern. Termasuk penyediaan fasilitas untuk kegiatan rekreasi dan kebudayaan seperti: musik, teater, olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya. Tidak

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 22 kalah pentingnya, pendidikan dalam konteks Kota Pintar (Smart City ) adalah kebutuhan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, dimana akan terjadi perubahan perilaku untuk menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan keseluruhan aspek keberlanjutan dan kesehatan lingkungan kota. 2.8 Contoh Kota Yang Menerapkan Teknologi Smart City a. Jakarta Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang mulai menerapkan konsep Smart City. Baru-baru ini Pemerintah Kota Jakarta mengeluarkan aplikasi Jakarta Smart City yang bertujuan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat dengan memperlihatkan hasil kerja pemerintah Jakarta dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Jakarta. b. Kota Surabaya Kota Surabaya yang telah memenangi 3 kategori penghargaan pada ajang Smart City Award 2011 lalu telah memenuhi indikator yang dijadikan penentu kemenangan dalam ajang tersebut. Misalnya, kemenangan kota Surabaya di kategori penghargaan Smart Government adalah karena Kota Surabaya sudah memenuhi rencana strategis teknologi

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 23 informasi dan komunikasi, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, sistem administrasi kependudukan, partisipasi warga, sistem administrasi perijinan, dan sistem monitoring area publik. Kota Surabaya juga layak mendapatkan penghargaan di kategori Smart Environment karena sudah terpenuhinya sistem peringatan dini bencana, sistem pengolahan sampah berbasis teknologi informasi, dan sistem pengawasan air berbasis teknologi. c. Tokyo Satu hal yang menonjol dari Tokyo adalah bekerja sama dengan vendor Panasonic, Accenture, dan Tokyo Gas untuk membuat rumah dengan panel surya, penyimpanan daya baterai, dan peralatan yang hemat energi dimana semuanya akan terhubung. Tokyo juga fokus dalam mempromosikan solusi smart mobility. Infrastruktur internet di kota ini salah satu yang terbaik dan termurah di dunia, dengan kecepatan super cepat 100 Mbps, sehingga mayoritas warga menggunakan e-mail untuk komunikasi sehari-hari. Toilet digital dan parkir digital (lift sepeda yang otomatis menaruh sepeda di bawah tanah) sudah digunakan di Tokyo. Sistem transportasi di kota ini juga yang terbaik di dunia, dengan kereta super cepat disebut juga kereta peluru (bullet train), dan mesin pemesanan tiket otomatis.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 24 d. Hong Kong Hongkong termasuk ranking tinggi dalam pemerintahan digital. Saat ini Hong Kong sedang menguji coba teknologi RFID dibandara serta rangkaian suplai hasil pertaniannya. Disini, smart cards telah digunakan jutaan penduduknya untuk mendapatkan layanan umum seperti transportasi, akses perpustakaan, akses gedung, belanja, dan parkir mobil. Tram sebagai salah satu angkutan terpopuler di Hong Kong menggunakan smart card (kartu pintar) untuk sistem pembayaran. Internet pun tidak kalah murah dari Seoul dan Tokyo, dengan hanya $16 sudah mendapatkan kecepatan 10 Mbps; sedangkan untuk kecepatan 100 Mbps cukup membayar $34. Selain itu penetrasi TV kabel di Hong Kong merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan mayoritas orang berlangganan TV Kabel dengan harga sangat murah. Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar adalah sebagai berikut:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 25 Gambar 2.1. Ilustrasi Kerangka Pikir Smart City Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong; a. Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum; b. Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 26 Gambar 2.2. Ilustrasi Dimensi Smart City Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 27 Tujuan dari Smart Branding adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimensi ketiga dalam Smart City adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 28 Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 29 Ide dasar dari smart environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 30 Bab III Analisis Kesiapan Sumber Daya IT

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 31 BAB III ANALISIS KESIAPAN SUMBER DAYA IT 3.1. STRUKTUR 3.1.1. Sumber Daya Manusia Analisis kualitas sumber daya manusia daerah dilakukan utuk mengukur tingkat kapasitas asyarakat Kabupaten Blora dalam menerima pengembangan konsep Smart City. Berikut adalah analisis terhadap kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blora. Tabel 3.1. Analisis Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KOND ISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 BAPPEDA Jumlah komunitas minat bakat/hobbie/kreatif di daerah belum terdata dengan baik BAPPEDA 2 BAPPEDA Adanya komunitas pengembang/developer Perangkat lunak TIK di daerah belum terdeteksi BAPPEDA 3 BAPPEDA Adanya digital startup di daerah Tersedia SID di setiap desa di Kabupaten Blora v FGD Smart City 1 Blora (Setda Pemdesa) 4 DIKNAS Adanya perguruan tinggi di daerah 3 v DIKNAS 5 DIKNAS Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari Pemerintah daerah belum terdata dengan baik DIKNAS 6 SATPOL PP Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 85% v RPJMD 2021- 2021 (Target akhir 85%) 7 SATPOL PP Jumlah tindakan perusakan Fasilitas umum dalam satu tahun 1 v SATPOL PP

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 32 8 SATPOL PP Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun 1 v SATPOL PP 3.1.2.Sumber Daya Pemerintahan Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city dimana didalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperasibilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Berikut adalah analisis terhadap sumber daya pemerintahan Kabupaten Blora: Tabel 3.2. Analisis Terhadap Sumber Daya Pemerintahan NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KONDISI INTERPRETASI SUMBER DATA BAIK SEDANG BURUK 1 BKD Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas 333 PNS dengan jenjang pendidikan S2 v Kab. Blora dalam Angka 2017 (Bab 2 Pemerintahan) 2 BKD Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika SDM di Bidang IT 44 v BKD 3 DINKOMINFO Jumlah relawan TIK dan KIM di daerah 15 orang v DINKOMINFO 4 BPPKAD Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai Jumlah unit komputer 375; (presentasikan dengan jumlah pegawai) v Masterplan e- Gov Blora 5 BKD Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai 49,26% v BKD

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 33 6 BKD Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai 29,33% v BKD 7 BKD Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai 21,41% v BKD 8 DINKOMINFO Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah 12 Sistem Informasi yang digunakan pemda, meliputi: SIM Posyandu, SIMPELDES, Website (3), SIMPEG, SIPPD, SIMPAS, E-KTP, E-Finance, LPSE, Email v Masterplan e- Gov Blora 9 DINKOMINFO persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan 100% v DINKOMINFO 10 DINKOMINFO persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan 100% tersedia jaringn LAN/WAN v Masterplan e- Gov Blora 11 DINKOMINFO jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan 44 v DINKOMINFO

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 34 12 DINKOMINFO ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan DPPKKI membangun interkoneksi antar dinas dengan infrastruktu data center v Masterplan e- Gov Blora (DPPKKI sekarang DINKOMINFO) 13 BAPPEDA ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan Belum Ada 14 BAPPEDA ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel SIPPD v Masterplan e- Gov Blora 15 BAPPEDA ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel e-Finance v Masterplan e- Gov Blora (eplanning dan ebugeting dalam proses) 16 DINKOMINFO ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel 1 v DINKOMINFO 17 DINKOMINFO ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel 2 v BAPPEDA 18 DINKOMINFO ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel 1 v BKD

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 35 19 DINKOMINFO ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel 1 v SEKRETARIAT DEWAN KAB. BLORA 20 DINKOMINFO ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel e-KTP, SIM Posyandu v Masterplan e- Gov Blora 3.1.3. Finansial Pendapatan per kapita Kabupaten Blora (ADHB dan ADHK) terus meningkat pada tahun 2020-2022. Meskipun belum bisa menggambarkan kondisi sebenarnya, akan tetapi hal ini setidaknya memberikan gambaran secara makro bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora dalam kondisi baik dan terus meningkat. Pada tahun 2022 PDRB Per Kapita Kabupaten Blora tercatat sebesar Rp. 22.969.352,77,- (ADHB) dan Rp. 18.126.446,90,- (ADHK). Berikut PDRB Kabupaten Blora selengkapnya: Tabel 3.3. PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Kabupaten Blora 2020-2022 Lapangan Usaha PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah) 2020 2021 2022 [A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.840.315,29 6.025.868,52 6.450.811,95 [B] Pertambangan dan Penggalian 4.527.615,56 6.522.083,39 8.489.321,57 [C] Industri Pengolahan 2.601.491,16 2.755.105,29 3.032.886,70 [D] Pengadaan Listrik dan Gas 15.968,80 16.605,69 17.599,57 [E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9.410,63 9.840,63 10.272,72 [F] Konstruksi 1.027.340,37 1.167.743,60 1.353.189,87 [G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.914.254,05 4.165.784,47 4.512.922,25 [H] Transportasi dan Pergudangan 537.932,91 569.691,64 918.815,77 [I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 850.276,03 926.366,06 1.111.376,07 [J] Informasi dan Komunikasi 327.052,25 340.758,26 351.106,91

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 36 [K] Jasa Keuangan dan Asuransi 774.173,88 816.985,72 892.851,91 [L] Real Estate 316.484,69 325.077,49 345.617,75 [M,N] Jasa Perusahaan 78.966,34 82.727,85 91.792,83 [O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 790.569,53 769.995,11 808.495,23 [P] Jasa Pendidikan 1.618.231,03 1.642.680,67 1.703.905,31 [Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 255.595,15 259.519,74 270.921,80 [R,S,T,U] Jasa lainnya 518.532,38 531.774,33 607.006,07 PDRB DENGAN MIGAS 24.004.210,06 26.928.608,47 30.968.894,31 PDRB TANPA MIGAS 19.905.864,05 20.857.611,20 22.969.352,77 Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2022 Tabel 3.4. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Blora 2019-2021 Jenis Pengeluaran PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2019 2020 2021 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 11.805.332,09 11.662.766,36 11.956.540,38 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 239.054,61 232.796,15 235.881,85 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.445.191,69 1.386.873,52 1.385.958,29 Pembentukan Modal Tetap Bruto 2.090.856,51 1.936.724,39 2.124.442,69 Perubahan Inventori 59.201,36 104.724,66 73.700,95 Net Ekspor Barang dan Jasa 2.678.778,88 2.160.001,66 2.349.922,74 PDRB 18.318.415,14 17.483.886,74 18.126.446,90 Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2021 Berdasarkan PDRB Kabupaten Blora tahun 2020-2022, baik ADHB maupun ADHK dapat diketahui bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2021 tercatat sebesar 23,53 persen, angka ini mengalami kenaikan 5,36 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada dasarnya perekonomian Kabupaten Blora masih didominasi oleh sektor primernya jika dilihat dari PDRB. Sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki prosentase 25% jika dibandingkan keseluruhan PDRB Kabupaten. Diikuti sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki prosentase 23% dibandingkan PDRB Kabupaten. Hal ini

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 37 menunjukan bahwa Kabupaten Blora memiliki potensi agraris dilihat dari PDRB Kabupatennya. Selain berdasarkan PDRB, analisis kapasitas keuangan daerah juga dilakukan dengan menilai komponen-komponen bsebagai berikut: Tabel 3.5. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KONDISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 BPPKAD Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Presentase PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2015 adalah 9.49% v RPJMD 2021- 2026 (61,84% dana perimbangan; dan 28,67% lain-lain pendapatan daerah yang sah 2 BPPKAD Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu Realisasi SILPA tahun 2015 adalah Rp 163,44 milyar, cenderung mengalami peningkatan fluktuatif dari tahun 2010 v RPJMD 2021- 2026 3 BAPPEDA Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Presentase belanja pegawai 49,30%; presentase tsb terus menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. v 4 BAPPEDA Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah 5 BAPPEDA Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di Rp. 2.499.165.000 v SPBE Kabupaten Blora 2017

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 38 dalam APBD Tahun 2017 6 BAPPEDA Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2018 7 BAPPEDA jumlah program pembangunan untuk mendukung smart city di daerah 8 BAPPEDA Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah Nilai investasi berskala nasional tahun 2017 sebesar 4,20 trilyun v RPJMD 2021- 2026 (Target 5 trilyun) 9 BAPPEDA Jumlah sumbersumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city 3.2. Infrastruktur 3.2.1. Fisik Kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan manfaatnya yang begitu besar untuk kemajuan, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola kerja dan pola pelayanan dalam proses kepemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan akan mutu pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu penggunaan teknologi dalam kegiatan pelayanan pemerintah daerah (egovernment) sudah sangat mendesak. Hal ini membuat pemerintah daerah harus berpikir untuk melakukan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 39 transformasi proses bisnis maupun budaya kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan yang ada. Pemerintah Kabupaten Blora melalui OPD sudah membangun interkoneksi antar dinas menggunakan jaringan wireless dan infrastruktur data center untuk menampung aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikembangkan oleh masingmasing dinas. Gambar 3.1 Skema Interkoneksi Jaringan Wireless Blora

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 40 Gambar 3.2 Skema Infrastruktur Jaringan Blora

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 41 Analisis terhadap kesiapan infratruktur fisik daerah juga dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan smart city. Berikut adalah analisis infrastruktur fisik Kabupaten Blora: Tabel 3.6. Analisis Infrastruktur Fisik Kabupaten Blora NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KOND ISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 DPUPR persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik 50,06% jalan dalam kondisi baik (2017), namun dengan adanya penambahan ruas jalan sehingga panjang jalan berubah v RPJMD 2021- 2021 (target 65%)--> target berubah 2 DINRUMKIMHUB persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal 3 DINRUMKIMHUB persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik 92% tersedia perlengkapan jalan v RPJMD 2021- 2021 (target 95%) 4 DINRUMKIMHUB persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik 92% tersedia perlengkapan jalan v RPJMD 2021- 2021 (target 95%) 5 DINDAGKOP adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis ada v DINDAGKOP 6 DINRUMKIMHUB adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat Total sarana perdagangan tahun 2016 adalah 68 V Kab. Blora dalam angka 2017 (2015 = 68; dan 2014 = 68)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 42 7 DIKNAS persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik Total sarana pendidikan tahun 2016 adalah 1224 v Kab. Blora dalam angka 2017 (2015 = 1631; dan 2014 = 1411) 8 DINKES persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik Total sarana kesehatan tahun 2016 adalah 111 v Kab. Blora dalam angka 2017 (2015 = 111; dan 2014 = 125) 3.2.2. TIK Ditinjau dari kepemilikan situs web resmi beberapa OPD yang terdapat di Kabupaten Blora dan tingkatan proses pengembangan aplikasi e-government berdasarkan sifat transaksi informasi yang dilayani, untuk mengetahui kondisi saat ini tentang kesiapan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam penerapan e-Government, dapat diketahui: 1. Banyak aplikasi yang sudah dikembangkan oleh OPD akan tetapi karena OPD tidak memiliki sumberdaya yang memadai sehingga aplikasi tersebut menjadi kurang optimal pemanfaatannya karena tidak didukung oleh infrastruktur TIK yang memadai yang seharusnya dikelola oleh Kominfo. 2. Kurang optimalnya alokasi anggaran akibat masing-masing OPD mempunyai biaya pembuatan dan operasional aplikasi, padahal alokasi dana bisa di pusatkan di Kominfo. 3. Data masih tersebar di setiap OPD dan belum di inventarisir oleh suatu OPD tersendiri. Risiko yang muncul atas kondisi data yang ada sekarang adalah Kesulitan dalam pencarian data, Kesulitan dalam pelaporan data, Risiko dalam keamanan data, Risiko dalam integritas data.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 43 Dan berikut data kondisi perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Blora: Tabel 3.7. Jumlah Komputer, OS dan Processor Unit Kerja NO UNIT KERJA JUMLAH KOMPUTER OS PROCESSOR LAYER PRINTER INK JET 1 Inspektorat 20 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 2 Kantor Ketahanan Pangan 20 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ads Ada 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana 40 Windows XP. Windows 7 Dual Core Ada Ada 4 Badan Kepegawaian Daerah 10 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 6 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 7 Badan Lingkungan Hidup 8 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 8 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Durah 10 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 9 Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi Dan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah 25 Windows XP, Windows 7 Core i3 , Core2Duo Ada Ada 10 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 20 Windows XP, Windows 7 Core i3 , Core2Duo Ada Ada 11 Dinas Pertanian , Perkebunan , Peternakan Dan Perikanan 22 Windows XP, Windows 7 Core2Duo Ada Ada 12 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 20 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 13 Dinas Kesehatan 19 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 14 Dinas Pekerjaan Umum 21 Windows XP . Windows 7 Dual Core Ada Ada 15 Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 23 Windows XP, Windows 7 Core2Duo Ada Ada 16 Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olah Raga 22 Windows XP, Windows 7 Dual Core , Core i3 Ada Ada 17 Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi Dan Informatika 40 Windows XP, Windows 7 Dual Core Ada Ada 18 Dinas Kehutanan 15 Windows XP, Windows 7 Core2Duo Ada Ada 19 Dinas Sosial , Tenaga Kerja , Dan Transmigrasi 14 Windows XP, Windows 7 Dual Core , Core i3 Ada Ada