SMART CITY 2023

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 44 Tabel 3.8. Koneksi Jaringan Pada Unit Kerja NO UNIT KERJA LAN INTERNET 1 Inspektorat Ada Ada 2 Kantor Ketahanan Pangan Ada Ada 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana Ada Ada 4 Badan Kepegawaian Daerah Ada Ada 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ada Ada 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Ada Ada 7 Badan Lingkungan Hidup Ada Ada 8 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Ada Ada 9 Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Ada Ada 10 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ada Ada 11 Dinas Pertanian , Perkebunan , Petemakan dan Perikanan Ada Ada 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ada Ada 13 Dinas Kesehatan Ada Ada 14 Dinas Pekerjaan Umum Ada Ada 15 Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ada Ada 16 Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Ada Ada 17 Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika Ada Ada 18 Dinas Kehutanan Ada Ada 19 Dinas Sosial , Tenaga Kerja , dan Transmigrasi Ada Ada Tabel 3.9. Penggunaan Aplikasi dan Sistem Informasi & Format Dokumen Kearsipan NO UNIT KERJA FORMAT DOKUMEN APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI 1 Inspektorat Word , Spreadsheet , Hardcopy 2 Kantor Ketahanan Pangan Word , Spreadsheet , Hardcopy 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan Dan Keluarga Berencana Word , Spreadsheet , Hardcopy SIM Posyandu , SIMPELDES , Website 4 Badan Kepegawaian Daerah Word , Spreadsheet , Hardcopy SIMPEG 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Word , Spreadsheet , Hardcopy SIPPD , Website 6 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Word , Spreadsheet , Hardcopy 7 Badan Lingkungan Hidup Word , Spreadsheet , Hardcopy 8 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Word , Spreadsheet , Hardcopy 9 Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi Dan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Word , Spreadsheet , Hardcopy SIMPAS 10 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Word , Spreadsheet , Hardcopy 11 Dinas Pertanian , Perkebunan , Peternakan Dan Perikanan Word , Spreadsheet , Hardcopy

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 45 12 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Word , Spreadsheet , Hardcopy E - KTP 13 Dinas Kesehatan Word , Spreadsheet , Hardcopy 14 Dinas Pekerjaan Umum Word , Spreadsheet , Hardcopy 15 Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Word , Spreadsheet , Hardcopy E - Finance 16 Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olah Raga Word , Spreadsheet , Hardcopy 17 Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi Dan Informatika Word , Spreadsheet , Hardcopy LPSE , Website , E - Mail 18 Dinas Kehutanan Word , Spreadsheet , Hardcopy 19 Dinas Sosial , Tenaga Kerja , Dan Transmigrasi Word , Spreadsheet , Hardcopy Tabel 3.10. Jumlah SDM Bidang IT Pada Unit Kerja NO UNIT KERJA JUMLAH SDM DI BIDANG IT 1 Inspektorat 5 2 Kantor Ketahanan Pangan 1 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana 3 4 Badan Kepegawaian Daerah 2 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 7 Badan Lingkungan Hidup 1 8 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 9 Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah 5 10 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 11 Dinas Pertanian , Perkebunan , Peternakan dan Perikanan 3 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 13 Dinas Kesehatan 2 14 Dinas Pekerjaan Umum 3 15 Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 16 Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga 2 17 Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika 5 18 Dinas Kehutanan 4 19 Dinas Sosial , Tenaga Kerja , dan Transmigrasi 2

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 46 Analisis terhadap kesiapan infrastruktur TIK daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam nantinya melaksanakan program smart city, mengingat di dalam konsep smart city, teknologi merupakan komponen yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari smart city. Berikut adalah analisis kesiapan infrastruktur TIK Kabupaten Blora: Tabel 3.11. Analisis Kesiapan Infrastruktur TIK Kabupaten Blora NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KONDISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 TELKOM Persentase luas area dengan jaringan 4G Atau 3G 100% V TELKOM 2 TELKOM Tersedianya jaringan broadband Access untuk masyarakat 100% V TELKOM 3 DINKOMINFO Jumlah lokasi wireless untuk Publik 25 V DINKOMINFO 4 PLN Persentase rumah tangga yang terlayani listrik Jumlah pelanggan listrik PLN tahun 20116 adalah 234.045 V Kab. Blora dalam angka 2017 (2015 = 216.045; dan 2014 = 206.743) 5 PLN Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam Jam) 0,56 jam/pelanggan V SIMONIK PLN (Sistem Informasi Monitoring Kinerja) 6 DIKNAS Jumlah sekolah Yang memiliki akses internet 48 V DIKNAS

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 47 7 DINKES Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan Elektronik/onlin e 1, SIM RS dan Pendaftaran Online V FGD 1 Smart City Blora 3.3. Suprastruktur 3.3.1. Kebijakan Ditinjau dari arah dan strategi pengembangan smart city Kabupaten Blora, belum terdapat suatu dokumen perencanaan strategis yang di dalamnya telah menjabarkan hubungan antara visi, misi, strategi, dan program terkait smart city termasuk mengatur tahapan dan substansi pengembangan smart city Kabupaten Blora. Sementara saat ini, pola pengembangan komponen e- government (upaya mewujudkan smart governance sebagai salah salah komponen smart city) dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku saat ini dilakukan secara parsial oleh setiap OPD. Agar pengembangan secara parsial tersebut tetap dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis di bidang pengembangan dan penerapan e- Government yang terencana, terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi. Ditinjau dari aspek legalitas, walaupun urusan Komunikasi dan Informasi termasuk dalam urusan wajib bagi pemerintah daerah, sejauh ini belum ada peraturan daerah ataupun keputusan pimpinan daerah yang secara tersurat mewajibkan setiap OPD untuk mengembangkan e-Government dalam mendukung penyelenggaraan layanan OPD berikut mekanisme asesmen dan penghargaan terhadap OPD dalam mengembangkan sistem e-Government. Sampai saat ini, acuan dalam pengembangan e-Government masih berdasarkan Inpres

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 48 Nomor 3 tahun 2003 mengenai Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government. Ditinjau dari sisi pengadaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi khusus, beberapa OPD di Kabupaten Blora telah memiliki aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi OPD tersebut walaupun aplikasi yang ada kebanyakan berasal dari program bantuan pemerintah pusat. Bahkan terdapat beberapa OPD di Kabupaten Blora yang belum memiliki aplikasi khusus yang dapat menunjang kelancaran kegiatan maupun tugas pegawai. Ditinjau dari kepemilikan situs web resmi, beberapa OPD yang terdapat di Kabupaten Blora, masing-masing memiliki domain situs web sendiri, dan beberapa OPD situs webnya sudah menjadi subdomain dari website resmi Kabupaten Blora. Ditinjau dari tingkatan proses pengembangan aplikasi eGovernment berdasarkan sifat transaksi informasi yang dilayani, pemerintah Kabupaten Blora saat ini telah memasuki tahap persiapan ditandai dengan telah dilakukan pengembangan situs resmi pemkab sebagai sarana informasi publik yang saat ini dapat diakses di alamat http://www.blorakab.go.id. Keberadaan situs ini masih perlu terus disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan manfaatnya. Saat ini fungsi dari web tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara ke depan web tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh OPD di Kabupaten Blora. Secara umum, ditinjau dari sisi pengadaan infrastruktur komunikasi data, tampaknya infrastruktur yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai terutama jika nantinya setiap OPD diharapkan saling terkoneksi di dalam suatu jaringan intranet

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 49 ataupun Internet di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Berdasarkan pengamatan, saat ini jaringan komputer dan akses Internet sudah dimanfaatkan di banyak OPD. Keberadaan jaringan dan akses Internet tampaknya juga sudah dimanfaatkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi fungsi penyelenggaraan pemerintah di setiap OPD meskipun belum sepenuhnya optimal. Jaringan Internet terpusat yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora masih dirasa kurang sehingga beberapa OPD berlangganan sendiri kepada pihak ketiga untuk akses jaringan Internet. Untuk mengetahui kondisi saat ini tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora dalam penerapan e-Government, telah dilakukan survei yang melibatkan perwakilan dari 44 (empat puluh empat) OPD di Kabupaten Blora. Dasar pelaksanaan penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Blora 2018 – 2022 ini terdapat peraturan peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendukung kebijakan atau pengembangan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 50 Informasi dan Komunikasi Nasional 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik 8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e- Government Lembaga. Analisis kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Ketersediaan kebijakan terkait smart city akan menjamin terlaksananya konsep smart city di suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Blora. Berikut adalah analisis kebijakan daerah Kabupaten Blora terkait beberapa komponen: Tabel 3.12. Analisis Kebijakan Daerah Kabupaten Blora Terkait Beberapa Komponen NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KON DISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 Bappeda/ Dinkominfo Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah SK bupati v SK Bupati Nomor 555/394/2018 2 Bappeda/ Dinkominfo Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah SK bupati v SK Bupati Nomor 555/395/2018 3 Bappeda/ Dinkominfo Adanya masterplan smart city daerah baru tahap pengerjaan v Draf Masterplan Smart City

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 51 4 Bappeda/ Dinkominfo Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah belum ada v 5 Bappeda/ Dinkominfo Adanya visi pembangunan smart city yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah dalam tahap pemantapan v Visi Misi RTRW Blora 2011-2031, Visi Misi RPJP Blora 2005- 2025 dan RPJMD Blora 2016-2021 6 Bappeda/ Dinkominfo Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang terdapat dukungan dari OPD terkait maupun kepala daerah v Draf Masterplan Smart City 7 Bappeda/ Dinkominfo Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city Belum ada 3.3.2. Kelembagaan 1. Pimpinan memiliki e-leadership 2. Kebijakan dibidang teknologi informasi dan komunikasi dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati 3. Adanya kesadaran pentingnya komunikasi dan kolaborasi data. 4. Adanya kesadaran pentingnya keterpaduan pelayanan 5. Seluruh instansi terhubung lewat jaringan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 52 6. Adanya kerjasama dengan lembaga teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi (BPPT). Kelembagaan merupakan perangkat non-fisik yang menentukan keberhasilan pelaksanaan smart city dari sisi pengelola kota yaitu pemerintah daerah. Dalam analisis aspek kelembagaan ini nantinya akan diatur pembagian peran dalam peaksanaan smart city. Berikut adalah analisis kesiapan kelembagaan Kabupaten Blora: Tabel 3.13. Analisis Kesiapan Kelembagaan Kabupaten Blora NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KONDISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 Bappeda/ Dinkominfo adanya Dewan Smart City Daerah Ada v Dinkominfo 2 Bappeda/ Dinkominfo adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah Ada v Dinkominfo 3 Bappeda/ Dinkominfo adanya SOP smart city daerah Ada v Dinkominfo 4 Bappeda/ Dinkominfo adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD Ada v Dinkominfo 3.3.3. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah Kesiapan organisasi masyarakat daerah merupakan aspek nonfisik dari suprastruktur yang juga menentukan keberlanjutan smart city daerah. Aspek ini menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan smart city di dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Berikut adalah analisis kesiapan organisasi daerah Kabupaten Blora:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 53 Tabel 3.1.4. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah NO Nama OPD KOMPONEN NILAI/KONDISI INTERPRETASI SUMBER BAIK SEDANG BURUK 1 Bappeda Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah Terdapat kerjasama berupa KKN dr beberapa PT (UGM) v Bappeda 2 Bappeda Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung smart city Tidak ada v Bappeda 3 Bappeda Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city Tidak ada v Bappeda 4 Bappeda Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city Ada v Bappeda 5 Bappeda Jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif Tidak ada v Bappeda 6 Bappeda Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah Perguruab tinggi menjadi tim dewan smart city v Bappeda

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 54 Bab IV Analisis Kesenjangan/GAP

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 55 BAB IV ANALISIS KESENJANGAN/GAP 4.1. Indikator Smart City Analisa kesenjangan kesiapan smart city di Kabupaten Blora dinilai dari enam komponen smart city, yaitu smart governace, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Dari keenam komponen smart city tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 17 variabel dimana setiap komponen memiliki dua hingga tiga variabel. Komponen dan variabel tersebut berdasarkan panduan smart city dari Kementrian Komunikasi dan Informatika. Dari 17 variabel smart city tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi indikator setiap variabel yang berdasarkan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026. Komponen, variabel, dan indicator smart city Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Komponen, Variabel, dan Indikator Smart City Kabepaten Blora NO KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM 1 SMART GOVERNANCE Pelayanan Publik Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal PTSP Presentase perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik" Presentase dokumen/arsip yang terpelihara dengan baik Tersedianya tanah untuk keperluan Pemda Produktivitas pangan utama (padi sawah) Produktivitas padi sawah Produktivitas padi ladang Produktivitas Jagung Produktivitas Sapi potong Produktivitas Perikanan Jumlah pasar tradisional Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 56 Manajemen Birokrasi yang Efisien Presentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi Nilai LHE SAKIP Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Fungsional Efisiensi Kebijakan Publik Presentase Raperda yang dibahas dan ditetapkan Presentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBdes berkualitas baik Prosentase jumlah BUMDes 2 SMART BRANDING Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata Jumlah restoran Jumlah penginapan 3 SMART ECONOMY Industri Jumlah Industri Jumlah UMKM Nilai Ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora Kesejahteraan rakyat Presentase Peningkatan PAD/ tahun TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Presentase pencari kerja yang ditempatkan Cakupan bina kelompok tani Ekosistem Transaksi (Keuangan Digital) Presentase koperasi sehat 4 SMART LIVING Harmonisasi Tata Ruang Wilayah Meningkatnya lokasi PKL yang tertata Luas kawasan permukiman kumuh Mewujudkan Prasarana Kesehatan Cakupan pelayanan air minum Usia Harapan Hidup Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender Angka Kematian IBU (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKBA) Presentase Gizi Buruk Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi Panjang Jalan KabupatenDalam Kondisi Baik Rasio Ijin Trayek Presentase jembatan dalam kondisi baik Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kota Presentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik 5 SMART SOCIETY Mewujudkan Interaksi masyarakat yang Efisien Kelompok Seni yang Dibina Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien Rata-rata Lama Sekolah Angka usia harapan lama sekolah Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Jumlah pengunjung perpustakaan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 57 Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Presentase Ketersedian Peta Resiko Bencana Presentase aparatur Petugas Penanggulangan Bencana yang memenuhi Standar Kualifikasi 6 SMART ENVIRONMEN T Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan Presentase tersedianya luasan RTH publik Presentase irigasi dalam kondisi baik Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah Cakupan pelayanan sanitasi Presentase sampah yang terangkut 4.2. Analisis GAP Dari indikator smart city Kabupaten Blora, kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja masing-masing indikator. Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai capaian eksisting dan target capaian. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat nilai GAP pencapaian kinerja yang masih harus dicapai untuk memenuhi target sehingga capaian data eksisting bisa memenuhi target yang harus dicapai. 4.2.1. Smart Governance Smart governance bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Untuk mewujudkan tujuan smart governance tersebut maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian smart governance pada smart city Kabupaten Blora dilihat dari tiga variabel yaitu pelayanan publik, birokrasi, dan kebijakan. Dari ketiga variabel smart governance tersebut kemudian dijabarkan kembanli menjadi 18 indikator berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026. Berikut adalah data eksisting dan sasaran didasarkan pada pencapaian

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 58 setiap indikator pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Blora: Tabel 4.2 Data Eksisiting dan Target Smart Governance KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM EKSISTING TARGET SMART GOVERNANCE Pelayanan Publik Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal PTSP 3 1 Presentase perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik" 37,5 100 Presentase dokumen/arsip yang terpelihara dengan baik 60 100 Tersedianya tanah untuk keperluan Pemda 100 100 Produktivitas pangan utama (padi sawah) 49,84 51,97 Produktivitas padi sawah 403.067 420.295 Produktivitas padi ladang 35.725 36.373 Produktivitas Jagung 260.669 276.705 Produktivitas Sapi potong 211.559 278.397 Produktivitas Perikanan 813080 890450 Jumlah pasar tradisional 12 13 Manajemen Birokrasi yang Efisien Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda 5 7 Presentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi 47,02 57,6 Nilai LHE SAKIP 60 80 Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Fungsional 3,06 16,94 Efisiensi Kebijakan Publik Presentase Raperda yang dibahas dan ditetapkan 80 80 Presentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBdes berkualitas baik 50 95 Prosentase jumlah BUMDes 9 70 Berdasarkan perbandingan data eksisting dan target pada sebelas indikator smart governance di kabupaten Blora, terdapat dua indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator RPJM Kabupaten Blora yang telah mampu mencapai target adalah indikator tersedianya tanah untuk keperluan Pemda serta indikator presentase Raperda yang dibahas dan ditetapkan. Secara keseluruhan terdapat delapan indikator yang telah mendekati target dan tujuh target yang masih jauh dari target

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 59 yang seharusnya dicapai. Salah satu indikator smart governance yang telah mendekati target yang harus dicapai adalah tersedianya presentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi. Sedangkan indikator yang masih jauh dari target yang seharusnya dicapai adalah presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional. Dari perbandingan nilai GAP setiap indikator tersebut dapat terlihat indikator yang memilliki angka GAP paling besar, sehingga indikator tersebut yang perlu diperhatikan agar data kondisi eksisting dapat memenuhi target. Berikut adalah grafik perbandingan nilai GAP pada masing-masing indikator: Gambar 4.1 Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan Target Setiap Indikator Smart Governance

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 60 4.2.2. Smart Branding Smart branding bertujuan peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dari smart branding tersebut maka perlu dilakukan peniaian. Penilaian smart branding pada smart city Kabupaten Blora dilihat berdasarkan satu variabel yaitu wisata. Dari satu variabel smart branding tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi satu indikator berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016- 2021. Berikut adalah perbandingan antara data eksisting dan target smart branding Kabupaten Blora: Tabel 4.3 Tabel Data Eksisiting dan Targen Smart Branding KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM EKSISTING TARGET SMART BRANDING Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata 141.250 300.000 Jumlah restoran 46 110 Jumlah penginapan 32 45 Berdasarkan perbandingan data eksisting dan target pada tiga indikator smart branding di kabupaten Blora, belum ada satupun yang mampu mencapai target. Salah satu indikator yang belum mencapai target yang seharusnya dicapai adalah indikator jumlah restoran. Dari perbandingan nilai GAP setiap indikator tersebut dapat terlihat indikator yang memilliki angka GAP paling besar, sehingga indikator tersebut yang perlu diperhatikan agar data kondisi eksisting dapat memenuhi target. Berikut adalah grafik perbandingan nilai GAP pada masing-masing indikator:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 61 Gambar 4.2 Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan Target Setiap Indikator Smart Branding 4.2.3. Smart Economy Smart economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Untuk mewujudkan tujuan smart economy tersebut maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian smart economy pada smart city Kabupaten Blora dilihat berdasarkan tiga variable yaitu industri, kesejahteraan rakyat, dan ekosistem transaksi. Dari tiga variabel smart economy tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi delapan indikator berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026. Berikut adalah tabel data eksisiting dan target smart economy Kabupaten Blora:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 62 Tabel 4.4 Tabel Data Eksisiting dan Targen Smart Branding KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM EKSISTING TARGET SMART ECONOMY Industri Jumlah Industri 11.710 11.825 Jumlah UMKM 6.679 6.825 Nilai Ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora 2771862 2942679 Kesejahteraan rakyat Presentase Peningkatan PAD/ tahun 6,01 6,11 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) 5,22 3,4 Presentase pencari kerja yang ditempatkan 66,41 80 Cakupan bina kelompok tani 76 83 Ekosistem Transaksi (Keuangan Digital) Presentase koperasi sehat 24 80 Berdasarkan perbandingan data eksisting dan target pada delapan indikator smart economy di kabupaten Blora, terdapat dua indikator telah mendekati target dan empat indikator yang belum mencapai target. Salah satu indikator yang telah mendekati target adalah indikator jumlah UMKM. Sedangkan salah satu indikator yang belum mencapai target yang seharusnya dicapai adalah indikator presentase koperasi sehat. Dari perbandingan nilai GAP setiap indikator tersebut dapat terlihat indikator yang memilliki angka GAP paling besar, sehingga indikator tersebut yang perlu diperhatikan agar data kondisi eksisting dapat memenuhi target. Berikut adalah grafik perbandingan nilai GAP pada masing-masing indikator:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 63 Gambar 4.3 Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan Target Setiap Indikator Smart Economy 4.2.4. Smart Living Smart living bertujuan untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan smart living tersebut maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian smart living pada smart city Kabupaten Blora dilihat berdasarkan tiga variabel yaitu harmonisasi tata ruang, prasarana kesehatan dan sarana transportasi. Dari tiga variabel smart living tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi 15 indikator berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Berikut adalah data eksisiting dan target capaian setiap indikator sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Blora:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 64 Tabel 4.5 Data Eksisting dan Target Smart Living KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM EKSISTING TARGET SMART LIVING Harmonisasi Tata Ruang Wilayah Meningkatnya lokasi PKL yang tertata 6 12 Luas kawasan permukiman kumuh 51 42 Mewujudkan Prasarana Kesehatan Cakupan pelayanan air minum 54,21 73,55 Usia Harapan Hidup 73,85 74 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,22 68,84 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 82,66 82,77 Indeks Pemberdayaan Gender 67,34 68,84 Angka Kematian IBU (AKI) 124,2 95 Angka Kematian Bayi (AKB) 14,1 8,5 Angka Kematian Balita (AKBA) 16,2 9,5 Presentase Gizi Buruk 0,13 0,04 Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 65,7 65 Presentase jembatan dalam kondisi baik 75 81 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kota 75 98 Presentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik 70 98 Berdasarkan perbandingan data eksisting dan target pada tiga indikator smart living di kabupaten Blora, terdapat empat indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator RPJM Kabupaten Blora yang telah mampu melampaui target misalnya usia harapan hidup. Secara keseluruhan terdapat dua belas indikator yang belum mencapai target. Salah satu indikator yang belum mencapai target yang seharusnya dicapai adalah indikator presentase gizi buruk. Dari perbandingan nilai GAP setiap indikator tersebut dapat terlihat indikator yang memilliki angka GAP paling besar, sehingga indikator tersebut yang perlu diperhatikan agar data kondisi eksisting dapat memenuhi target. Berikut adalah grafik perbandingan nilai GAP pada masing-masing indikator:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 65 Gambar 4.4 Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan Target Setiap Indikator Smart Living 4.2.5. Smart Society Smart society bertujuan mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan smart society tersebut makan perlu dilakukan penilaian. Penilaian smart society pada smart city Kabupaten Blora dilihat berdasarkan pada tiga variabel yaitu komunitas, ekosistem belajar, dan sistem keamanan masyarakat. Dari tiga variabel smart society tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi delapan indiktor berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Berikut

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 66 adalah tabel data eksisting dan target smart society berdasarkan indikator RPJMD Kabupaten Blora: Tabel 4.6 Data Eksisting dan Target Smart Society KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM EKSISTING TARGET SMART SOCIETY Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien Kelompok seni yang dibina 50 65 Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien Rata-rata Lama Sekolah 6,04 6,6 Angka usia harapan lama sekolah 11,91 12,85 Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D4 81,89 83 Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 82,76 94 Guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4 92,69 98,75 Jumlah pengunjung perpustakaan 163323 167823 Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat Presentase aparatur Petugas Penanggulangan Bencana yang memenuhi Standar Kualifikasi 43 95 Berdasarkan perbandingan data eksisting dan target pada delapan indikator smart society di Kabupaten Blora, terdapat dua indikator yang telah enam target yang ditetapkan. Indikator RPJM Kabupaten Blora yang telah mendekati target salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Sedangkan salah satu indikator yang belum mencapai target yang seharusnya dicapai adalah presentase aparatur petugas penanggulangan bencana yang memenuhi standar. Dari perbandingan nilai GAP setiap indikator tersebut dapat terlihat indikator yang memilliki angka GAP paling besar, sehingga indikator tersebut yang perlu diperhatikan agar data kondisi eksisting dapat memenuhi target. Berikut adalah grafik perbandingan nilai GAP pada masing-masing indikator:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 67 Gambar 4.5 Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan Target Setiap Indikator Smart Society 4.2.6. Smart Environment Smart environment mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan smart environment tersebut maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian smart environtment pada smart city Kabupaten Blora dilihat berdasarkan dua variabel yaitu proteksi lingkungan dan tata kelola sampah. Dari dua variabel smart environment tersebut kemudian dijabarkan kembali menjadi lima indikator berdasarkan RPJMD Kabuaten Blora Tahun 2021-2026. Berikut adalah data eksisiting dan target smart environment berdasarkan indikator RPJMD Kabupaten Blora:

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 68 Tabel 4.7 Data Eksisting dan Target Smart Environment KOMPONEN SMART CITY VARIABEL INDIKATOR RPJM EKSISTING TARGET SMART ENVIRONMENT Mengembangk an Program Proteksi Lingkungan Prsentase tersedianya luasan RTH publik 7,5 20 Presentase irigasi dalam kondisi baik 20,03 30 Standart IKLH Kabupaten Blora 58,9 70,42 Mengembangk an Tata Kelola Sampah dan Limbah Cakupan pelayanan sanitasi 87,88 100 Presentase sampah yang terangkut 65,78 95,24 Berdasarkan perbandingan data eksisting dan target pada lima indikator smart environment di Kabupaten Blora, belum terdapat indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan. Salah satu indikator yang belum mencapai target yang seharusnya dicapai adalah indikator presentase sampah yang terangkut. Dari perbandingan nilai GAP setiap indikator tersebut dapat terlihat indikator yang memilliki angka GAP paling besar, sehingga indikator tersebut yang perlu diperhatikan agar data kondisi eksisting dapat memenuhi target. Berikut adalah grafik perbandingan nilai GAP pada masing-masing indikator: Gambar 4.6 Hasil Pengukuran Perbandingan Data Kondisi Eksisting dan Target Setiap Indikator Smart Environment

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 69 4.3. Analisis SWOT Analisis dengan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kondisi pengembangan Smart City Kabupaten Blora dengan meninjau berbagai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahannya, serta faktor-faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapi pada saat ini. Berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan berupa kekuatannya (Strengths), titik kelemahannya (Weaknesses), peluang yang tersedia (Opportunities), dan tantangan atau ancaman yang ada (Threats). Analisis SWOT ini digunakan sebagai dasar pengembangan Smart City Kabupaten Blora. Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri demi melakukan pembenahan diri dalam membangun Smart City yang efektif, efisien, handal, transparan, dan berakuntabilitas. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan Smart City Kabupaten Blora. Strategi pengembangan Smart City menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 70 Tabel 4.8 Tabel Analisis SWOT Faktor Internal Kabupaten Blora Indikator Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Smart Governance Pelayanan Publik Sudah ada Pelayanan administrasi kepada masyarakat (S1) Tersedianya kebutuhan pokok untuk masyarakat (sembilan bahan pokok, air bersih dll) (S2) Tersedianya kebutuhan jasa bagi masyarakat (telepon, listrik internet dll) (S3) Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki pedoman standar pelayanan publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik (perhitungan IKM) secara berkala. (W1) Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (W2) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. (W3) Belum optimalnya informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah. (W4) Manajemen Birokrasi yang Efisien Semua Perangkat Daerah memiliki website (S1) Beberapa perangkat daerah sudah memiliki aplikasi (S2) Komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi (S3) Sistem Informasi Manajemen Pemda belum termanfaatkan secara optimal (W1) Belum opimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. (W2) Belum optimalnya manajamen pengelolaan aplikasi/website (W3) Belum adanya integrasi data antar OPD (W4) Kurangnya SDM pengelola website yang memahami IT di masing-masing Perangkat Daerah (W5) Efisiensi Kebijakan Publik Presentase raperda yang dibahas dan diperdakan tergolong tinggi (S1) Adanya web tentang Sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat (S2) Adanya ruang partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (S3) Adanya perhatian pemerintah Kabupaten Blora terkait pemberdayaan masyarakat dan desa (S4) Masih rendahnya PD yang mampu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (W1) Masih rendahnya produk hukum daerah yang tersosialisasikan. (W2) Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik (W3) Smart Branding Membangun dan Memasarkan Ekosistem Adanya potensi agropolitan (pertanian, perkebunan, kehutan, perikanan, peternakan) (S1) Terdapat potensi wisata berupa Belum adanya pasar khusus agro (W1) Kurangnya promosi pariwisata menggunakan media promosi dan iklan yang kreatif. (W2)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 71 pariwisata wisata alam (hutan), wisata religi (makam), serta wisata buatan (S2) Banyaknya even Lokal (wayang, sedekah bumi, dan acara sendiri) (S3) Terbatasnya sarana prasarana obyek wisata unggulan daerah yang menjadi daya tarik wisata. (W3) Belum terintegrasinya obyek wisata budaya dengan wisata lainnya (W4) Belum optimalnya promosi terkait sektorsektor potensial Blora (W5) Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah Agroindustry dan Agroforestry menjadi prioritas pembangunan kabupaten (S1) Terdapat potensi sektor ekonomi strategis untuk investasi (S2) Kabupaten Blora menjadi Kabupaten dengan produktivitas sapi terbesar di Jawa Tengah (S3) Belum optimalnya iklim penanaman modal di Kabupaten Blora (W1) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah terhadap promosi IKM (W2) Belum terkelolanya pengembangan dan pemasaran industry kreatif (W3) Masih rendahnya IKM yang sudah berijin (W4) Membangun dan Memasarkan Wajah Kota Terdapat alun – alun dan ruang terbuka yang bisa menjadi nodes dan landmark (S1) Belum optimalnya penataan pedagang kaki lima, khususnya pada malam hari (W1) Belum optimalnya pemanfaatan Alun – alun dan ruang terbuka (W2) Koordinasi yang lemah antar PD dalam membangun wajah kota (W3) Smart Economy Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing Sentra-sentra industri potensial menjadi indikator pembangunan Kabupaten Blora (S1) Peternakan menjadi salah satu industri primer di Kabupaten Blora (S2) Adanya komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi strategis (S3) Belum adanya database klaster industri di Kabupaten Blora (W1) Pengajuan KUR bagi UMKM selama ini masih secara offline (W2) Belum optimalnya pengolahan, packaging, dan pemasaran produk daerah (W4) Kurangnya penerapan teknologi pada ekonomi strategis sehingga produktivitas belum optimal (W4) Koordinasi yang lemah antar PD dalam membangun industry yang berdaya saing (W5) Produktivitas sector ekonomi strategis belum berorientasi pada standar mutu (W6) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Presentase produktivitas sektor pertanian dan peternakan yang tinggi. (S1) Terdapatnya program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah (S2) Adanya informasi bursa kerja (S3) Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (W1) Jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja (W2) Ketrampilan, kualitas dan produktifitas angkatan kerja belum optimal (W3) Keterbatasan Kesempatan kerja (W4)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 72 Membangun Ekosisten Transaksi Keuangan Banyaknya potensi desa yang dapat dikembangkan (S1) Terdapat potensi UKM yang membutuhkan permodalan (S2) Terdapatnya sektor finance di jepara (S3) Tumbuhnya lembaga pengkreditan yang dikelola oleh masyarakat S4) Dukungan pemerintah tentang transaksi keuangan non tunai (S5) Masih rendahnya peran BUMDes dan lembaga keuangan dalam pengembangan UKM (W1) Potensi desa belum dikembangkan secara maksimal (W2) Keterbatasan akses permodalan ke lembaga keuangan bagi UKM (W3) Keterbatasan akses informasi lembaga keuangan bagi UKM (W4) Belum adanya UKM berbasis e-commerce (W5) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan digital (W6) Smart Living Harmonisasi Tata Ruang Wilayah Adanya Perda RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 yang mendukung kawasan permukiman yang layak huni (S1) Adanya komitmen kebijakan pemerintah untuk harmonisasi tata ruang (S2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfatan ruang (W1) Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau (W2) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati (W3) Belum akuratnya Database RTLH (W4) Mewujudkan Prasarana Kesehatan Penurunan presentase gizi buruk (S1) Usia harapan hidup mengalami peningkatan (S2) Adanya sarana dan prasarana kesehatan di tingkat desa,kecamatan dan kabupaten (S3) Terdapat sarana prasarana olahraga di Kabupaten Blora (S4) Adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan gerakan masyarakat sehat (S5) IPM di bidang kesehatan yang masih dibawah standar provinsi (W1) Cakupan pelayanan air bersih yang belum merata (W2) Belum optimalnya perilaku hidup sehat pada masyarakat (W3) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sarana olahraga (W4) Adanya Limbah industri yang langsung dibuang ke sungai (W5) Menjamin Ketersediaan Sarana Trasportasi Panjang jalan serta fasilitas pelengkap jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan (S1) Presentase jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan (S2) Belum optimalnya layanan jalan dan transportasi (W1) Belum optimalnya pemanfaatan jalur pejalan kaki (W2) Belum optimalnya kapasitas jalan perkotaan (W3) Smart Society Mewujudkan Interaksi masyarakat yang Efisien Terdapat kelompok seni, organisasi masyarakat maupun LSM yang dibina oleh Pemerintah (S1) Adanya ragam komunitas di masyarakat (S2) Adanya ruang berekspresi untuk mendukung komunitas masyarakat (S3) Belum ada database jumlah komunitas yang ada di Kabupaten Blora (W1) Minimnya event-event/aktivitas yang mendorong peningkatan kreativitas seni dan budaya masyarakat (W2) Minimnya fasilitas kesenian dan kebudayaan (W3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan komunitas (W4)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 73 Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien Minat baca masyarakat relatif tinggi (S1) Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan formal dan non formal (S2) Adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai mulai pra sekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi (S3) Masih adanya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs (W1) Pemanfaatan teknologi untuk proses belajar mengajar belum optimal (W2) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan (W3) Belum optimalnyakualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan (W4) Belum optimalnya Mutu/ kualitas penyelenggaraan pendidikan (W5) Masih banyak dokumen yang terarsip konvensional (W6) Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat Terdapat lembaga yang menangani manajemen keamanan dan kebencanaan (S1) Komitmen pemerintah dalam penanganan keamanan dan kebencanaan (S2) Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan. (W1) Aduan masyarakat terkait keamanan dan kebencanaan masih konvensional (W2) Smart Environment Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan Komitmen dan kebijakan pemerintah terhadap proteksi lingkungan (S1) Adanya lembaga yang menangani lingkungan (S2) Adanya pengembangan sumur resapan, lubang resapan biopori dan gerakan menanam pohon (S3) Rendahnya kualitas lingkungan hidup (W1) Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (W2) Masih rendahnya tingkat pemantauan status mutu air sungai (W3) Masih rendahnya pemenuhan sarana monitoring polusi (W4) Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah Adanya lembaga yang menangani sampah dan limbah (S1) Sarana dan prasarana persampahan (S2) Komitmen pemerintah terhadap penanganan persampahan dan limbah (S3) Adanya program 100-0-100 (S4) Prosentase sampah yang terangkut belum optimal (W1) Keterbatasan cakupan pelayanan air limbah domestik (W2) Belum optimalnya manajemen pelayanan penanganan sampah dan limbah (W3) Belum optimalnya penanganan limbah medis & LB3 (W4)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 74 Tabel 4.9 Tabel Analisis SWOT Faktor Eksternal Kabupaten Blora Komponen Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats) Smart Governance Pelayanan Publik Kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Blora dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang IT (O1) Adanya perkembangan teknologi untuk mendukung pelayanan publik (O2) Adanya pungli dalam urusan pelayanan public (T1) Minimnya informasi maupun pengetahuan masyarakat terkait pelayanan publik dan urusan pemerintahan (T2) Manajemen Birokrasi yang Efisien Adanya perkembangan teknologi manajemen birokrasi yang efisien (O1) Kerjasama dengan pihak ketiga manajemen birokrasi yang efisien (O2) Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam manajemen birokrasi yang efisien (O3) Kerawanan dari keamanan sistem aplikasi (T1) Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang cepat dan transparan (T2) Efisiensi Kebijakan Publik Perkembangan teknologi dalam efisien kebijakan public (O1) Keterbukaan informasi public (O2) Kerjasama dengan pihak ketiga guna efisensi kebijakan public (O3) Tuntutan masyarakat akan kebijakan publik yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (T1) Smart Branding Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata Kerjasama dengan pihak ketiga dalam mensosialisasi Pembangunan Kab Blora Melalui Media (dalam dan Luar ruangan) (O1) Media informasi untuk promosi wisata sebagai akibat perkembangan teknologi (O2) Pariwisata sebagai kebutuhan masyarakat (O3) Media sosial cenderung lebih cepat dalam hal menyebarkan publikasi dan informasi. (T2) Pengembangan pariwisata, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat ke arah negatif (T2) Kompetisi dengan Daerah Tujuan Wisata lain (T3) Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah Media informasi untuk promosi sebagai akibat perkembangan teknologi (O1) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (O2) Permintaan kualitas ternak terus meningkat (T1) Adanya kabupaten lain yang juga memiliki potensi agro yang tinggi (T2) Membangun dan Memasarkan Wajah Kota Gaya Hidup masyarakat milenial yang membutuhkan ruang public yang nyaman (O1) Media informasi untuk promosi sebagai akibat perkembangan teknologi (O2) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun wajah kota (O3) Perkembangan pariwisata Media sosial cenderung lebih cepat dalam hal menyebarkan publikasi dan informasi. (T1) Pengrusakan fasilitas dan sarana wajah kota (T2)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 75 (multiplayer effect) (O4) Smart Economy Membangun Ekosistem Adanya perkembangan teknologi dalam membangun ekosistem industry yang Adanya kabupaten lain yang juga memiliki keunggulan industri sejenis (T1) Industri yang Berdaya Saing berdaya saing (O1) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun ekosistem industry (O2) Media informasi untuk promosi sebagai akibat perkembangan teknologi (O3) Kemajuan teknologi yang menuntut keterbukaan dan keakuratan informasi (T2) Standarisasi mutu produk nasional (T3) Dinamika makro ekonomi yang fluktuatif dan kecenderuangan ekonomi global yang tidak stabil (T3) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Terdapat lembaga kesejahteraan sosial yang aktif (O1) Perkembangan teknologi untuk mendukung kapasitas SDM (O2) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas SDM (O3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. (T1) Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan tertinggal dari daerah lain. (T2) Urbanisasi tenaga kerja dari wilayah sekitar (T3) Adanya kebutuhan tenaga kerja dengan skill tertentu (T4) Sertifikasi keahlian SDM (T5) Membangun Ekosisten Transaksi Keuangan Adanya perkembangan teknologi yang mendukung kinerja keuangan (O1) Kesadaran dan kebutuhan masyarakat tentang sistem transaksi keuangan non tunai (O2) Gaya hidup masyarakat cenderung memanfaatkan media online untuk bertransaksi ekonomi (O3) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan e-commerce (O4) Sistem keamanan transaksi keuangan non tunai (T1) Persaingan pasar bebas (T2) Smart Living Harmonisasi Tata Ruang Wilayah Perkembangan teknologi terkait harmonisasi tata ruang (O1) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam harmonisasi tata ruang (O2) Kebutuhan masyarakat modern (O3) Adanya bencana alam (T1) Keterbatasan ruang untuk penyediaan tempat tinggal yang nyaman (T2)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 76 Mewujudkan Prasarana Kesehatan Adanya program jaminan kesehatan (O1) Kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap sarana kesehatan dan olahraga meningkat (O2) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan sarana kesehatan dan olahraga (O3) Perkembangan teknologi dalam mewujudkan prasarana kesehatan yang layak (O4 Masih ada permasalahan dalam penyediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana (T1) Kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan masih rendah (T2) Menjamin Ketersediaan Sarana Trasportasi Penggunaan teknologi terbarukan dalam bidang transportasi (O1) Kebutuhan sarana transportasi semakin meningkat baik individu, public, dan logistic (O2) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjamin ketersedian sarana trasportasi (O3) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang mudah (T1) Smart Society Mewujudkan Interaksi masyarakat yang Efisien Ketertarikan masyarakat dalam perkembangan teknologi digital khususnya aplikasi smartphone (O1) Gaya hidup masyarakat yang membutuhkan ruang untuk berekspresi (O2) Penyalahgunaan aplikasi digital (T1) Komunitas yang bersebrangan dengan ideology dan nilai-nilai pancasila (T2) Kolaborasi antara Pemerintah dengan pihak ketiga (O3) Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien Ketertarikan masyarakat dalam perkembangan teknologi digital khususnya aplikasi smartphone (O1) Adanya Undang-undang tentang program wajib belajar 12 tahun (O2) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun ekosistem belajar yang efisien (O3) Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan terus berkembang (T1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik (T2) Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat Ketertarikan masyarakat dalam perkembangan teknologi digital khususnya aplikasi smartphone (O1) Pemanfaatan teknologi untuk menekan angka kriminalitas (O2) Adanya komunitas relawan kebencanaan (O3) Adanya komunitas relawan keamanan sosial (O4) Penyalahgunaan aplikasi digital (T1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan (T2) Smart Environment

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 77 Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan Adanya perkembangan teknologi proteksi lingkungan (O1) Kesadaran masyarakat dan swasta untuk menjaga kelestarian lingkungan (O2) Adanya lembaga pemerhati lingkungan (O3) Fenomena pemanasan global dan perubahan iklim (T1) Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah Adanya perkembangan teknologi tata kelola sampah dan limbah (O1) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan sampah dan limbah (O2) Adanya perubahan iklm yang tidak menentu sehingga berdampak pada kesehatan (T1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan limbah (T2)

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 78 Bab V Strategi Rekomendasi Infrastruktur Smart City

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 79 BAB V STRATEGI REKOMENDASI INFRASTRUKTUR SMART CITY 5.1 Smart Governance Smart Governance memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Pengelolaan kepemerintahan secara cerdas tidak lepas dari peranan masyarakat yang mengambil posisi penting, bukan hanya sebagai objek pembangunan dan keperintahan, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai subjek dan partisipan kepemerintahan danpembangunan itu sendiri. Budaya, nilai, moral etik dan tradisi yang ada di kabupaten Blora turut menjadi faktor penentu smart governance sebagai pembentuk kearifan lokal yang membantu mengidentifikasikan seberapa cerdas pemerintah dalam pengelolaan kepemerintahabnnya. 5.1.1 Pelayanan Publik Berikut ini merupakan strategi pelayanan publik dalam smart governance di Kabupaten Blora: Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan pihak ketiga melalui pengembangan teknologi Meminimalisir adanya pungli dalam urusan pelayanan publik melalui kolaborasi antara manajemen pelayanan public yang lebih baik, dukungan pemerintah maupun peraturan terkait Meningkatkan penyediaan kebutuhan pokok untuk masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi Mengoptimalkan penyebaran informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi pada ruang-ruang publik strategis Meningkatkan kebutuhan jasa (telepon, listrik Komitmen OPD untuk memaksimalkan pemanfaatan

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 80 internet dll) bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi teknologi sebagai upaya optimalisasi pelayanan public Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga 5.1.2 Manajemen Birokrasi yang Efisien Berikut ini merupakan strategi manajemen birokrasi yang efisien dalam smartgovernance di Kabupaten Blora: Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja Mengoptimalkan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat Mengoptimalkan aplikasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga Memanfaatkan teknologi dalam integrasi data antar OPD sehingga dapat menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pemda 5.1.3 Efisiensi Kebijakan Publik Berikut ini strategi efisiensi kebijakan publik dalam smart governance di KabupatenBlora: Mengembangkan sistem informasi kebijakan public yang yang mudah diakses oleh masyarakat, bekerjasama dengan pihak ketiga Memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat sebagai upaya keterbukaan informasi Memanfaatkan teknologi informasi yang efisien dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 81 5.2 Smart Branding Smart branding pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, namun dengan tujuan yang berbeda. Dimana smart branding meningkatkan brand value Blora yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. Di era reformasi, Kabupaten Blora tidak hanya dituntun memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, tetapi juga harus mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Blora. 5.2.1 Membangun dan Memasarkan Ekosistem Wisata Berikut ini merupakan strategi membangun dan memasarkan ekosistem wisatadalam smart branding di Kabupaten Blora: Mengintegrasikan, memaketkan dan mempromosikan wisata sesuai nilai- nilai sosial budaya masyarakat Meningkatkan kunjungan wisata melalui penataan sarana prasarana destinasi wisata Meningkatkan even tingkat regional maupun nasional melalui paket wisata potensi pariwisata agro dan budaya di Kabupaten Blora Mengintegrasikan potensi wisata unggulan dengan memanfaatkan teknologi informasi Kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan potensi pariwisata budaya, alam dan buatan melalui penyebaran informasi di media sosial Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di desa yang memiliki potensi wisata

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 82 5.2.2 Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah Berikut ini merupakan strategi membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah dalam smart branding di Kabupaten Blora: Mengoptimalkan potensi agropolitan yang tinggi menjadi industri agro dengan memanfaatkan teknologi informasi Mengembangkan potensi wisata daerah melalui pelatihan kelompok sadar wisata Mengoptimalkan investasi pada sector ekonomi strategis dengan membangun platform bisnis daerah Mengembangkan potensi agropolitan untuk bersaing dengan kabupaten yang lain Memanfaatkan branding Kabupaten Blora untuk mengoptimalkan iklim penanaman modal 5.2.3 Membangun dan Memasarkan Wajah Kota Berikut ini merupakan strategi membangun dan memasarkan wajah kota dalam smart branding di Kabupaten Blora: Meningkatkan alun – alun, ruang terbuka dan kawasan tertib Pedagang Kaki Lima sebagai tempat kreatifitas masyarakat Pemanfaatan media informasi sebagai sarana menata wajah kota 5.3 Smart Economy Smart economy dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian yang mampu memenuhi tantangan di era reformasi. Sasaran dari smart economy adalah terwujudnya less-cash society di kabupaten Blora. Sasaran ini dapat diwujudkan dengan mengembangan tiga indikator yaitu ekosistem industri yang

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 83 berdaya saing,peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. 5.3.1 Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing Berikut ini merupakan strategi membangun ekosistem industri yang berdaya saing dalam smart economy di Kabupaten Blora: Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketigadalam rangka pengembangan sektor ekonomi strategis daerah Meningkatkan penerapan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam produktivitas sektor ekonomi strategis Melakukan integrasi klaster industry Memanfaatkan media informasi untuk promosi sektor ekonomistrategis daerah Memanfaatkan sumberdaya lahan untuk pengembangan sector ekonomi strategis dengan pihak ketiga 5.3.2 Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Berikut ini merupakan strategi mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam smarteconomy di Kabupaten Blora: Melakukan kerjasama antara UKM dengan lembaga keuangan untuk sharing permodalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang sistem transaksi keuangan non tunai Memanfaatkan gaya hidup masyarakat untuk menyediakan jasa transaksikeuangan online Meningkatkan peran BUMDes dan lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masyarakat tentang sistem transaksi keuangan non tunai 5.4 Smart Living Smart Living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Blora. Dimana strategi umum yang diterapkan adalah dengan meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, informasi dan pengetahuan yang

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 84 berkualitas bagi seluruh masayrakat. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan juga ditingkatkan sebagai upaya peningkatan kesadaran masayrakat untuk hidup sehat dan berkualitas. Pola ruang kabupaten dibuat terintegrasi sehingga memudahkan akses dan penyediaan sarana komunikasi. Transortasi public yang layak juga perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 5.4.1 Harmonisasi Tata Ruang Wilayah Berikut ini merupakan strategi harmonisasi tata ruang dalam smart living di Kabupaten Blora: Mengimplementasikan RTRW sesuai dengan perkembangan teknologi Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Mengimplementasikan RTRW dan mengoptimalkan komitmen kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tanah longsor, banjir, angin kencang, dan gelombang tinggi Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh bekerjasama dengan pihak ketiga Mengoptimalkan komitmen kebijakan pemerintah mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah, bekerjasama denganpihak ketiga 5.4.2 Mewujudkan Prasarana Kesehatan Berikut ini merupakan strategi mewujudkan prasarana kesehatan dalam smart livingdi Kabupaten Blora: Mengoptimalkan program jaminan kesehatan untuk mengurangi presentase gizi buruk Meningkatkan budaya hidup sehat dengan memanfaatkan teknologi informasi

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 85 Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana kesehatan dan olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Meningkatkan cakupan pelayanan airbersih ke seluruh desa Mangembangkan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan SDM maupun sarana yang ada 5.4.3 Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi Berikut ini merupakan strategi menjamin ketersediaan sarana transportasi dalamsmart living di Kabupaten Blora: Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan kualitas prasarana utilitas umum Rekayasa rute transportasi untuk memenuhi kebutuhan transportasiindividu, publik, dan logistik. Optimalisasi pelayanan dan kemudahan akses sarana transportasi dengan kerjasama dengan pihak ketiga Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang mudah 5.5 Smart Society Society atau masyarakat pada dasarnya dibangun dari individu-individu yang masing-masing memiliki ide, nilai moral dan etik, keyakinan, cara pandang, kebiasaan, dan pandangan masa depan yang sangat beragam. Dalam tatanan masyarakat cerdas, meningkatnya interaksi sosial masyarakat baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok harus mampu membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif. Secara luas, smart society yang disatukan oleh teknologi digital melalui layanan pemerintah dan institusi swasta, dapat mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan membantu

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 86 pemerintah dan institusi swasta mencapai efektivitas layanannya. Hal tersebut dapat tercapai jika terjadi perkembangan tiga arah, dimana literasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi berada dalam level yang sama. 5.5.1 Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien Berikut ini merupakan strategi mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien dalamsmart society di Kabupaten Blora: Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas kelompok seni, organisasi masyarakat maupun LSM Meningkatkan eventevent/aktivitas seni dan budaya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, berkolaborasiantara pemerintah dengan pihak ketiga Komitmen pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat untuk ruang berekspresi Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan komunitas untuk mencegah komunitas bersebrangan dengan ideology dan nilai-nilaipancasila Pendataan dan pembinaan komunitas yang ada di Kabupaten Blora Meningkatkan fasilitas kesenian dan kebudayaan berkolaborasi antara pemerintah dan pihak ketiga 5.5.2 Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien Berikut ini strategi membangun ekosistem belajar yang efisien dalam smart societydi Kabupaten Blora: Pemanfaatan teknologi digital untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait ilmu pengetahuan Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan perkembangan tekonologi Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan/perpustakaan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipkonvensional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 87 mengikuti perkembangan jaman dan sesuai kebutuhan 5.5.3 Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat Berikut ini merupakan strategi mewujudkan sistem keamanan masyarakat dalamsmart society di Kabupaten Blora: Mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk aduan masyarakat terkait keamanan dan kebencanaan Memasang CCTV di kawasan yangrawan kriminalitas Mensosialisasikan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk aduan masyarakat terkait keamanan dan kebencanaan Pemanfaatan teknologi dan komunitas relawan dalam penanggulangan bencana dan peningkatan keamanan 5.6 Smart Environment Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan menuntut strategi yang kuat dan mulai bergerak untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang setiap saat Mengembangkan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan kalangan akademisi sangatlah penting dalam memberi kekuatan dan daya dorong dalam upaya mengembangkan pengelolaan lingkungan udara dan air perkotaan berbasis teknologi. Hal tersebut berlaku juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan perkotaan terkait dengan tingginya produksi sampah dan limbah dalam sebuah ekosistem kota. Pendekatan zero waste berbasis teknologi, penerapan konsep daur ulang dan skema circular economy berbasis sampah/limbah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 88 Menyadari akan potensi berkurangnya sumber energi dunia berbasis fosil dan komitmen dunia untuk menekan tingkat polusi yang ditujukan untuk menghambat pemanasan global, mendorong dan memberi daya ubah bagi manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, dengan mendorong seluruh potensi yang dimiliki kota. 5.6.1 Mengembangkan Proteksi Lingkungan Berikut ini strategi mengembangkan proteksi lingkungan dalam smart enviroment diKabupaten Blora: Mengoptimalkan komitmen/ kebijakan pemerintah, lembaga dan masyarakat yang menangani lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Mensosialisasikan budaya sadar kesehatan melalui Blora Green & Clean. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan RTH sesuai dengan perkembangan teknologi proteksi lingkungan untuk bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan Meningkatkan jumlah sumur resapan dan lubang biopori serta meningkatkan ruang terbukahijau untuk mengurangi dampak fenomena pemanasan global dan perubahan iklim Meningkatkan pemantauan status mutu air sungai sesuai dengan perkembangan teknologi proteksi lingkungan Meningkatkan pemenuhan RTH sector privat dan publik untuk mengurangi fenomena pemanasan global dan perubahan iklim 5.6.2 Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah Berikut ini merupakan strategi mengembangkan tata kelola sampah dan limbahdalam smart enviroment di Kabupaten Blora: Mengoptimalkan komitmen pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam penanganan persampahan dan limbah sesuai perkembangan teknologi tata kelola sampah/limbah, bekerjasama dengan pihak ketiga

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 89 Menerapkan kampung organik sebagai upaya mengurangi sampahrumah tangga. Meningkatkan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak perubahan iklim Mengembangkan Kampung Iklim/Berhias untuk menciptakan kesadaran budaya hidup sehat dan mencintai lingkungan Mensosialisasikan budaya sadarsampah melalui Blora Green Waste

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 90 Bab VI Peta Jalan /Roadmap Smart City

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 91 BAB VI PETA JALAN/ROADMAP SMART CITY Peta jalan pembangunan smart city daerah merupakan langkahlangkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Masterplan Smart City menjadi pelaksanaan pembangunan yang terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu Pembangunan Jangka Pendek (1 tahun), Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), Pembangunan Jangka Panjang (10 tahun). PetaJalan /Roadmap Smart City Blora sendiri terbagi menjadi tiga tahapan yaitu Jangka Pendek (tahun2018), JangkaMenengah (tahun2019-2022), dan Jangka Panjang (tahun 2023-2028). 5.1 Smart Governance Kegiatan Pelaksana Tahun Ke-1 Tahun Ke-3 Tahun Ke-5 Tahun Ke-10 2019 2020 2021 2022 2023- 2028 1 Si Cantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 2 PATEN (Pelayanan Terpadu ke kecamatan untuk pengurusan IMB) (IUMK danadministrasi lainnya) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 3 AKSI MEMIKAT (Akselerasi IMB Makin Dekat) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v 4 E-KIOS (Anjungan layanan perizinan di Tingkat Kecamatan) meliputi :(Informasi layanan, Pengaduan, Cetak Formulir, tracking izin) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 5 PAKREBO (Aplikasi Perhitungan Retribusi IMB) berbasis Android Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 6 e-Samin (Sistem Informasi Administrasi Manajemen Pajak Terintegrasi) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah v v v v v 7 Internet masuk desa Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v 8 SMS Gateway pelayanan perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 9 Internet OPD se Kab Blora Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 92 11 Peningkatan SDM di Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 12 Wifi/Hotspot di tempat publik Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 13 Informasi Pelayanan Administrasi Gratis melalui media massa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 14 Pelayanan Hari Liburdan Car Free Day) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 15 Pelayanan AKUSEMOK (Administrasi Kependudukan untuk Semua OK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 16 Pelayanan DISDUKCAPIL di desa dan di sekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 17 SELINTAS (Sehari Lahir Akte Tuntas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 18 Kerjasama Kementerian Agama Untuk Perubahan Status Saat Menikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 19 Pelayanan Cetak KTP di Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil v v v v v 20 SILAT (Sistem Integrasi Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu) Dinas Pendidikan v v v 21 Sosialisasi bidang teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v 22 Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v 23 Lomba cipta karya teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v 24 Papan Informasi Digital di OPD Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 25 Katalog Sembako Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah v v v v v 26 Running text harga sembako Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah v v v v v 27 Presensi Online Badan Kepegawaian Daerah v v v v v 28 E-SKP (Sasaran Kerja Pegawai) v v v v v 29 Lapor Bos (PNS melaporkan apa yang dikerjakan kepada pimpinan) v 30 SIMPEG v v v v v 31 e-Office Dinas Komunikasi dan Informatika v v v 32 Integrasi Sistem Informasi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v 33 SPIPISE Untuk IP dan IU Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 34 Website pelayanan perijinan (dpmpts.blorakab.go.id) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 35 Sistem informasi peta investasi berbasis GIS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu v v v v v 36 Penyediaan sistem informasi bagi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 37 Penyediaan Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 38 Penyediaan Server Firewall (security) Dinas Komunikasi dan Informatika v v 39 Penyediaan jaringan fiber optic se Kab. Blora Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v

Kajian Optimalisasi Infrastruktur TI Smart City di Pemkab Blora 93 40 Dashboard Smart City Kabupaten Blora Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v v 41 Command Centre Dinas Komunikasi dan Informatika v v v v 42 Inventarisaasi Kode dan Data Wilayah (Koordinat) Bagian Tata Pemerintahan v v v v v 43 ELPPD laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terintegrasi v v v v 44 Inventarisasi tanah bengkok v 45 Pemanfaatan tanah bengkok dan irigasi sebagai ruang publik v 46 Sistem Informasi Inventaris Data Wilayah (Kec, Desa, Jalan : Histori dan Koordinat) v v v v v 47 1 Dinas 1 Tenaga IT Dinas Komunikasi dan Informatika v 48 Keterangan Tata Ruang Online Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang v 49 Integrasi data desa sampai ke tingkat kabupaten (4 desa di Blora) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa v v v v v 50 Sistem Online Pelayanan Desa v v v v v 51 Aplikasi evaluasi dana desa Dinas Komunikasi dan Informatika v 52 Publikasi produk hukum yang terintegrasi Dinkominfo dan Setda Bagian Hukum v v v v v 53 Konsultasi Publik/Uji Publik Bagian Hukum dan Sekretaris Dewan v v v v 54 Penyelenggaraan Musrebang Inklusif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah v 55 1 Desa 1 IT Dinas Komunikasi dan Informatika v 56 e-SAKIP Bagian Organisasi dan Tatalaksana v v v v v 57 Integrasi hasil penelitian dengan perencanaan-kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika v 5.2 Smart Branding Kegiatan Pelaksana Tahun Ke-1 Tahun Ke-3 Tahun Ke-5 Tahun Ke-10 2019 2020 2021 2022 2023- 2028 1 Kalender even KREATIF Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v v v 2 Blora car free day Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v 3 Festival Seni Budaya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v v v 4 Lomba tingkat regional dan nasional seni budaya dan olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v v v 5 Kejuaran motorcross Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v v v 6 Blora Medang Kamolan 11K (Running) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v v v 7 Gerak Jalan 28 km Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata v v v v v 8 Kerjasama dengan pihak ketiga, Dinas Kepemudaan, Olahraga, v v v v