7. E-Book IPS SMP Kelas IX

Ketergantungan Antarruang Dan
Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi kreatif dapat menghasilkan barang yang murah, berkualitas sehingga mampu
menciptakan persaingan antarnegara. Persaingan dapat meningkatkan keunggulan ekonomi suatu
negara. Di Indonesia banyak pusat-pusat keunggulan ekonomi di berbagai daerah yang
memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh keunggulan antara lain terjadinya
migrasi penduduk, berdirinya lembaga sosial ekonomi demi pemenuhan kebutuhan masyarakat,
tersedianya kesempatan kerja dan meningkatnya kualitas pendidikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, menjadikan
Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan yang dimiliki
bangsa Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan
diantaranya migrasi penduduk, transportasi, pendidikan, lembaga sosial ekonomi, pekerjaan.

Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu proses perdagangan yang terjadi
jika barang suatu negara bebas masuk ke negara lain tanpa hambatan, tanpa bea masuk, tanpa bea
impor, tanpa pembatasan dan tanpa larangan. Berikut ini, macam organisasi ekonomi dalam
rangka perdagangan bebas yaitu MEA, AFTA, APEC, MEE dan WTO.

REFLEKSI REFLEKSI

Berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha
Kuasa. Pemanfaatan potensi tersebut harus dikembangkan agar memberikan manfaat bukan
hanya oleh masyarakat Indonesia akan tetapi bagi negara lain, melalui kegiatan perdagangan
internasional. Setiap negara harus memiliki daya kreasi dan inovatif agar hasil produksinya
dikenal masyarakat dunia. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dapat dimanfaatkan oleh
negara lain demi tercapainya kesejahteraan negaranya.

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 88

Ketergantungan Antarruang Dan
Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

UJI KOMPETENSI

A. SOAL PILIHAN GANDA
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban!

1. Perdagangan internasional menyangkut kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah . . . .
A. Kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain
B. Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain
C. Kegiatan membeli barang atau jasa antar pulau
D. Kegiatan menjual barang atau jasa antar pulau

2. Perdagangan internasional terjadi, berlatar belakang dari teori keunggulan mutlak dari Adam
Smith yang menjelaskan bahwa . . . .
A. Suatu negara mempunyai keunggulan mutlak jika suatu negara tersebut bisa memproduksi
barang atau jasa dengan biaya produksi lebih murah dibandingkan negara lain.
B. Suatu negara mempunyai keunggulan mutlak, jika negara tersebut dapat memproduksi barang
yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain.
C. Suatu negara mempunyai keunggulan mutlak, jika negara tersebut dapat memproduksi barang
yang banyak dengan biaya produksi lebih murah.
D. Suatu negara mempunyai keunggulan mutlak jika negara tersebut mampu menghasilkan
keuntungan yang besar dalam perdagangan baik barang maupun jasa

3. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1) Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri
2) Perbedaan sumber daya alam
3) Keinginan untuk mencari kekuasaan
4) Perbedaan kualitas sumber daya manusia
5) Perbedaan letak geografis
6) Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dari pernyataan di atas merupakan faktor terjadinya perdagangan internasional adalah . . . .

A. 1), 2), 4) dan 6)

B. 2), 3), 5) dan 6) 89
YayasanCT. a1r)a,k2an),it4a)IldmaunP6en)getahuan Sosial Kelas IX

Ketergantungan Antarruang Dan
Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

4. Salah satu keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah mampu menghasilkan produk dengan

biaya produksi rendah. Keunggulan tersebut dimiliki Indonesia karena . . . .

A. rendahnya pajak impor dan tingginya pertumbuhan ekonomi

B. menjamurnya barang impor dan murahnya tenaga kerja

C. melimpahnya kekayaan alam dan banyaknya tenaga kerja

D. masuknya investor asing dan mudahnya perizinan usaha

5. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah . . . .

A. Munculnya spesialisasi ekonomi

B. Terjadi transfer ilmu dan teknologi

C. Kebijakan pemerintah suatu negara

D. Munculnya pergeseran budaya suatu negara

6. Salah satu dampak positif perdagangan internasional adalah . . . .

A. Meningkatkan kuantitas dan kualitas barang produksi

B. Masyarakat menjadi semakin konsumtif

C. Produsen dalam negeri yang tidak bisa bersaing akan gulung tikar

D. Meningkatkan ketergantungan terhadap barang asing.

7. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekspor, dimana negara menjual barang di luar negeri harga

barangnya lebih murah dari dalam negeri, disebut . . . .

A. Devaluasi

B. Restriksi ekspor

C. Kuota impor

D. Politik dumping

8. Kebijakan dalam bidang impor, dimana negara melarang barang-barang tertentu untuk diimpor

dengan tujuan melindungi produk dalam negeri, yaitu . . . .

A. Kuota impor

B. Embargo

C. Tarif impor

D. Politik dumping

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 90

Ketergantungan Antarruang Dan
Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

9. Usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dengan mendasarkan pada ide dan gagasan-gagasan

inovatif individu dalam masyarakat disebut . . . .

A. Industri kreatif

B. Ekonomi kreatif

C. Produk kreatif

D. Tenaga kreatif

10. Bagian subsektor ekonomi kreatif berikut yang termasuk produk konkrit atau nyata adalah . . . .

A. Showbiz

B. Craft

C. Software

D. Advertising

11. Seorang wirausaha berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Peran tersebut

tampak pada kegiatan . . . .

A. Menciptakan lapangan kerja

B. Menghasilkan produk inovatif

C. Mengelola sektor indonesia

D. Menghadapi persaingan ekspor

12. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terdapat di Indonesia, yaitu pasar seni. Manfaat

keberadaan pasar seni bagi seniman adalah . . . .

A. Meningkatkan kualitas produk

B. Menurunkan persaingan antar produk

C. Menaikkan harga jual

D. Memperluas pemasaran produk kreatif

13. Salah satu keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah mampu menghasilkan produk dengan

biaya produksi rendah. Keunggulan tersebut dimiliki Indonesia karena.....

A. rendahnya pajak impor dan tingginya pertumbuhan ekonomi

B. menjamurnya barang impor dan murahnya tenaga kerja

C. melimpahnya kekayaan alam dan banyaknya tenaga kerja 91
YayasanDTa. rmakaasnuitkanIylmauinPvenegsetotarhauasinnSgosdiaalnKmeluasdIaXhnya perizinan usaha

Ketergantungan Antarruang Dan
Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

14. Maraknya perdagangan bebas mengakibatkan banyaknya barang-barang impor dari luar negeri
masuk ke Indonesia dan tentu saja berdampak pada penjualan produk lokal. Hal ini membuat
persaingan antar produk dalam negeri semakin berat. Dampak negatif bagi pengusaha sesuai
ilustrasi tersebut adalah . . . .
A. harga barang produk dalam negeri semakin menurun karena penjualan semakin meningkat
B. para pengusaha UMKM di Indonesia semakin mendapatkan keuntungan karena menang
persaingan
C. sulitnya memperoleh barang-barang yang dibutuhkan karena masyarakat banyak pilihan
D. hilangnya produk lokal karena kalah bersaing dengan produk negara lain yang lebih
berkualitas

15. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Menambah peluang pasar
2) Harga barang impor menjadi lebih murah
3) Meningkatkan konsumsi masyarakat
4) Meningkatkan kualitas barang
5) Menambah hambatan barang impor

Dampak positif ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi Indonesia ditunjukkan oleh angka . .. .
A. 1, 2, dan 4
B. 2, 3, dan 5
C. 1, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 5

B. Jawablah soal-soal berikut ini !

1. Tuliskan 5 manfaat perdagangan internasional!

2. Sebutkan dan jelaskan 3 kebijakan pemerintah dalam bidang ekspor!

3. Jelaskan upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi

kreatif!

4. Apa saja yang dapat dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi?

5. Sebutkan dan jelaskan 3 organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas! 92

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Sekolah Menengah Pertama

BAB

4
KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SEJAK
AWAL KEMERDEKAAN HINGGA
MASA REFORMASI

Kompetensi Dasar :
3.4. Menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografi, politik,
ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan sampai awal
reformasi.
4.4. Menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang
(geografi, politik, ekonomi, Pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan
sampai awal reformasi.

Indikator Pencapaian Kompetensi :
1. Menjelaskan Proklamasi Kemerdekaan
2. Menjelaskan Masa Demokrasi Parlementer (1960 - 1969)
3. Menjelaskan Masa Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
4. Menjelaskan Masa Orde Baru (1965 - 1998)
5. Menjelaskan Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Tujuan Pembelajaran :
Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan
hingga masa reformasi secara kronologis.

2. Mendeskripsikan dampak perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak
kemerdekaan hingga reformasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Menganalisis secara kronologis perubahan dan kesinambungan masyarakat
Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi.

Karakter Kebangsaan dan Cc5 : 93

1. Cinta Tanah Air

2. Nasionalisme

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

A. Masa Kemerdekaan (1945 - 1950)

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta

atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan ditandai pembacaan

naskah teks proklamasi kemerdekaan. Berikut ini merupakan kronologi proses terlaksananya

proklamasi kemerdekaan Indonesia :

1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

1) Masa Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Akhir tahun 1944 pasukan Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Banyak daerah

kekuasaan Jepang diambil alih oleh pasukan Sekutu dibawah pimpinan Amerika Serikat.

Menyadari keadaan itu, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso mencoba untuk mendekati

bangsa Indonesia. Kaiso mengajak bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam

menghadapi pasukan Sekutu. Koiso menjanjikan imbalan berupa kemerdekaan kelak

dikemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia mengenai kemerdekaan tersebut,

pada tanggal 7 September 1944 Kuniaki Koiso mengeluarkan pernyataan yang dikenal
dengan nama “Janji Koiso” yang isinya mengenai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan janji tersebut Jepang melakukan beberapa hal antara lain adalah:

a. Membentuk Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang melalui pemerintahan militernya di

Pulau Jawa dibawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada membentuk Badan

Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai.

Sebagai ketua BPUPKI, Jepang menunjuk dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Wakil

ketua BPUPKI ada dua orang yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R. Panji Suroso

(Indonesia). BPUPKI mempunyai anggota 60 orang dengan ditambah 7 orang Jepang

yang tidak mempunyai hak suara. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945

bersamaan dengan peringatan ulang tahun Kaisar Jepang, Tenno Heika.

Selama bertugas BPUPKI melakukan dua kali sidang yaitu :

a) Sidang pertama pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ada

tiga tokoh Indonesia yang mengusulkan konsep dasar negara Indonesia merdeka

yaitu : 94

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945).

Konsep dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Mr. Mohammad

yamin adalah :

a. Peri Kebangsaan

b. Peri Kemanusiaan

c. Peri Ketuhanan

d. Peri Kerakyatan

e. Kesejahteraan Sosial

2. Prof. Dr. Mr. Soepomo (31 Mei 1945) Konsep dasar negara Indonesia merdeka

yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo adalah :

a. Persatuan

b. Kekeluargaan

c. Keseimbangan Lahir Batin

d. Musyawarah

e. Keadilan Sosial

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Konsep dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Ir. Soekarno

adalah :

a. Kebangsaan Indonesia

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan

c. Mufakat atau Demokrasi

d. Kesejahteraan Sosial

e. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas itu oleh Ir. Soekarno diberi nama “Pancasila.” Sambil menunggu masa

sidang berikutnya, BPUPKI membentuk “Panitia Sembilan” yang diketuai oleh Ir.

Soekarno. Panitia Sembilan ini bertugas untuk merumuskan rancangan Pembukaan

Undang-Undang Dasar.

Tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil menyelesaikan sidangnya. Hasil kerja

dari Panitia Sembilan adalah lahirnya “Piagam Jakarta.” Nama Piagam Jakarta ini

Yayasan TarakanimtaeIlrmuupaPkenagnetuashuulaannSdosairail MKerl.asMIXuhammad Yamin. Isi dari Piagam Jakarta adalah : 95

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hasil kerja dari Panitia Sembilan mengalami beberapa perubahan khususnya
keputusan nomor satu diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil keputusan
Panitia Sembilan ini kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mr. Muhammad Yamin Prof. Dr. Mr. Soepomo Ir. Soekarno

Sumber: twitter.com

b) Sidang kedua pada tanggal 10 - 17 Juli 1945

Sidang kedua BPUPKI membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar

beserta pembukaannya. Pada akhir persidangan, Ir. Soekarno sebagai ketua Panitia

Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja tim yang dipimpin, yaitu

:

1) Pernyataan Indonesia merdeka

2) Pembukaan Undang-Undang dasar

3) Batang Tubuh Undang-Undang dasar

Laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar secara bulat diterima oleh

seluruh peserta sidang BPUPKI. Karena Rancangan Undang-Undang dasar berhasil

tersusun, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan.

b. Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas

BPUPKI. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan dibantu oleh Drs. Mohammad Hatta

Yayasan TarakanitasIelmbuagPaeingwetaakhiulannySao. sTiaulgKaeslaustIaXma PPKI adalah : 96

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

a) Menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah
disiapkan oleh BPUPKI

b) Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan
Indonesia

c) Mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan setelah
Indonesia merdeka.

2) Peristiwa Rengasdengklok
Pada tanggal 15 Agustus 1945 golongan muda mengadakan pertemuan di Asrama Baperki
di Jalan Cikini Raya no. 71 Jakarta Pusat. Hasil dari pertemuan tersebut adalah golongan
muda sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta (golongan tua) dengan tujuan :
1. Agar Soekarno dan Hatta tidak mendapat pengaruh dari Jepang berkaitan dengan
rencana kemerdekaan
2. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan
kemerdekaan karena Indonesia dalam keadaan vacum atau kekosongan kekuasaan
akibat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari pukul 04.00 WIB, golongan muda mengambil
Soekarno dan Hatta dari Jakarta dibawa ke Rengasdengklok Karawang. Peristiwa
pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok oleh golongan muda ini yang
kemudian dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok.
Keinginan golongan muda agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan
ditolak oleh golongan tua. Alasannya adalah golongan tua tidak mau proklamasi
kemerdekaan dilakukan dengan terburu-buru dan perlu dipersiapkan segalanya salah
satunya adalah teks proklamasi yang akan dipakai untuk dibacakan sebagai pernyataan
kemerdekaan. Akhirnya proklamasi tidak jadi diumumkan di Rengasdengklok.
Secara bersamaan dengan peristiwa di Rengasdengklok, di Jakarta juga terjadi pertemuan
antara Ahmad Subardjo (golongan tua) dengan Wikana (golongan muda). Keduanya
sepakat bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta.
Kesepakatan ini juga dikuatkan dengan dukungan dari Laksamana Muda Tadashi Maeda

Yayasan TayraaknagnimtaeImlmbuePreikngaentajhaumaninSaonsiakleKaemlaasnIXan di rumahnya jika akan digunakan untuk melakukan 97

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Maka dengan gerak cepat Ahmad Soebardjo, Sudiro, dan Jusuf Kunto pergi ke
Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohammad Hatta. Sesampainya di
Rengasdengklok, Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa paling lambat tanggal
17 Agustus 1945 pukul 12.00 WIB Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan
dilaksanakan. Akhirnya Shodanco Subeno sebagai Komandan Kompi Tentara Peta di
Rengasdengklok bersedia melepaskan Soekarno dan Mohammad Hatta untuk dibawa
kembali ke Jakarta dengan pengawalan ketat dari pasukan Peta.

Suasana di Rengasdengklok

Sumber : su.wikipedia.org

3) Penyusunan dan Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Soekarno dan Mohammad Hatta sampai ke Jakarta
menuju ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1 Jakarta
Pusat. Pelaksanaan menyiapkan proklamasi sempat tertunda karena hasil pertemuan
Soekarno dengan anggota mendapat tentangan dari Kepala Pemerintahan Umum Jepang
PPKI di Indonesia, Mayor Jenderal Nishimura. Menurut Mayor Jenderal Nishimura
proklamasi tidak bisa dilaksanakan karena Indonesia dalam “status quo” telah diserahkan
oleh Jepang kepada Sekutu. Namun golongan muda tidak menghiraukan apa yang
disampaikan oleh Mayor Jenderal Nishimura dan golongan tua akhirnya mengikuti apa
yang dikehendaki oleh golongan muda. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan
akhirnya dilaksanakan di ruang makan rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Yang
berperan utama merumuskan teks proklamasi adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan
Ahmad Subarjo. Sukarni dan Sudiro berperan sebagai saksi perumusan teks proklamasi9.8

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Dalam proses perumusan teks proklamasi Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pertama

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Sedangkan Soekarno selain memberikan beberapa masukkan, juga berperan sebagai
penulis naskah teks proklamasi. Setelah dibacakan oleh Soekarno di hadapan seluruh yang
hadir di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda yang berjaga di teras rumah, teks
proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah selesai diketik, atas
usulan Sukarni teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta
atas nama bangsa Indonesia.

Teks proklamasi tulisan tangan Soekarno Teks proklamasi ketikan Sayuti Melik

Sumber : Galuh.id Sumber : republika.co.id

Untuk menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan ke seluruh Indonesia, Sukarni mengusulkan agar
naskah teks proklamasi tersebut dibacakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta), yang
sekarang areal lapangan Tugu Monumen nasional (Monas). Namun karena faktor keamanan yaitu
bisa memicu kemarahan Jepang yang akhirnya bisa terjadi bentrokan antara rakyat dengan tentara
Jepang, maka diputuskan naskah teks proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jl. Pegangsaan
Timur No. 56 Jakarta. Hal-hal kecil yang perlu juga diketahui kaitannya dengan pendukung
pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah mikrofon yang digunakan merupakan
pinjaman dari salah satu toko elektronik atas prakarsa Suwiryo, walikota Jakarta, tiang bendera dari
bambu yang disiapkan oleh S. Suhud, bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati, Latif
Hendraningrat, S. Suhud, dan Trimurti bertugas sebagai pengibar bendera. Akhirnya tepat pada
tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat Kliwon pukul 10.00 WIB dikumandangkan Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno.

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 99

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Sumber : kumparan.com Sumber : intisari.grid.id

4) Dukungan terhadap Kemerdekaan Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, berita mengenai proklamasi
dengan cepat tersebar ke seluruh Indonesia dan dunia. Sarana untuk menyebarkan
berita proklamasi adalah kantor berita Domei (sekarang Antara). Seluruh rakyat
Indonesia dengan antusias memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan
tersebut. Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat Indonesia adalah mereka
berbondong-bondong menghadiri rapat akbar yang diadakan oleh para pemuda dan
mahasiswa yang tergabung di dalam Commite van Actie yang dilaksanakan di
lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

2. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI
mengadakan sidang yang pertama. Hasil sidang PPKI I adalah :
a. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia
b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia
Pada sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 disepakati bahwa wilayah
Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur.
Delapan provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sidang kedua PPKI juga membahas100

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

tentang pembentukan departemen kementerian. Berhasil disepakati pembentukan 12

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

a. Departemen Dalam Negeri
b. Departemen Luar Negeri
c. Departemen Kehakiman
d. Departemen Keuangan
e. Departemen Kemakmuran
f. Departemen Kesehatan
g. Departemen Pengajaran
h. Departemen Sosial
i. Departemen Pertahanan
j. Departemen Pertanahan
k. Departemen Perhubungan
l. Departemen Pekerjaan Umum
Pada sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI disepakati untuk membentuk
Komite Nasional Indonesia Pusat. Pelantikan anggota KNIP dilaksanakan pada tanggal 29
Agustus 1945 yang kemudian diikuti pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) yang
bertugas membantu tugas pemerintah daerah provinsi.
Dalam sidang ketiga PPKI juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tugas BKR
adalah memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat. BKR dipimpin oleh Kolonel
Sudirman. BKR kemudian berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada
tanggal 5 Oktober 1945. Akhirnya sampai saat ini dikenal dengan nama Tentara Nasional
Indonesia (TNI).

Suasana Sidang PPKI

Sumber : zonareferensi.com 101
Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Proklamasi mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi
pendorong semangat rakyat Indonesia melakukan berbagai tindakan heroik untuk
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tindakan heroik mempertahankan kemerdekaan
Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu perlawanan bersenjata (secara fisik) dan
perjuangan melalui diplomasi (secara non fisik).
1) Perlawanan bersenjata
a. Bandung Lautan Api
Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya
adalah pada tanggal 21 November 1946 pasukan Sekutu mengultimatum rakyat
Bandung untuk segera mengosongkan wilayah Bandung bagian utara. Ultimatum
tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Bandung yang justru melakukan penyerangan
kepada pasukan Sekutu. Namun karena kalah dalam senjata, rakyat Bandung dan
pasukan TKR terdesak dan mundur ke wilayah Bandung Selatan. Tanggal 23 Maret
1946 Sekutu kembali mengultimatum rakyat Bandung agar segera mengosongkan
wilayah Bandung bagian selatan. Untuk menjaga keselamatan rakyat Bandung, TKR
mengungsikan rakyat Bandung untuk keluar dari Kota Bandung. Sebelum
meninggalkan Kota Bandung Selatan, pasukan TKR terlebih dahulu
membumihanguskan seluruh wilayah Bandung Selatan. Tujuan pembumihangusan ini
adalah agar fasilitas yang ada di Bandung Selatan tidak dimanfaatkan oleh Sekutu.
Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api

Sumber : kompas.com 102
Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

b. Pertempuran Lima Hari Semarang
Pertempuran lima hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 - 19 Oktober 1945.
Penyebabnya adalah pasukan Jepang menembak mati dr. Karyadi yang sedang
memeriksa sumber air minum di desa Candi Lama. Peristiwa ini memicu kemarahan
rakyat Semarang yang akhirnya terjadi pertempuran antara pemuda Semarang melawan
pasukan Kidobutai Jepang. Pertempuran lima hari di Semarang berakhir setelah
pasukan Sekutu datang ke Semarang untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang.

Pertempuran Lima Hari di Semarang

Sumber : boombastis.com

c. Pertempuran Surabaya
Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Penyebabnya adalah
terbunuhnya pimpinan pasukan Sekutu, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby dalam pertempuran
di Jembatan Merah Surabaya. Tanggal 10 November kemudian dikenang menjadi Hari
Pahlawan
Pertempuran Surabaya

Sumber : tribunnewswiki.com 103
Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

d. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November - 15 Desember 1945.

Penyebabnya adalah pasukan Sekutu mendarat di Semarang yang dipimpin oleh

Brigadir Jenderal Bethel diboncengi oleh orang-orang NICA Belanda. Mereka

kemudian mempersenjatai para bekas tawanan dan membebaskan secara sepihak orang-

orang Belanda yang ditawan di Ambarawa dan Magelang. Maka, meletuslah

pertempuran antara TKR (Tentara Keamanan Rakyat) melawan pasukan Sekutu.

Pasukan TKR dibawah pimpinan Kolonel Sudirman berhasil mengusir pasukan Sekutu

dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk memperingati peristiwa

pertempuran Ambarawa maka setiap tanggal 15 Desember dikenang sebagai Hari

Infantri. Di Ambarawa dibangun sebuah monumen yang diberi nama Palagan

Ambarawa.

Pertempuran Ambarawa

Sumber : kompas.com

e. Pertempuran Medan Area
Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Penyebabnya adalah
pasukan Inggris (Sekutu) yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat
di Medan. Pasukan Sekutu ini diboncengi oleh orang-orang NICA Belanda yang
kemudian menduduki beberapa hotel di Medan.
Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden di salah satu hotel di Jalan Bali, Medan.
Seorang anggota NICA menginjak-injak lencana merah putih yang dirampasnya dari
seorang pemuda Indonesia. Hal ini memicu kemarahan para pemuda Indonesia. Hotel

Yayasan TarakanitatIelmrsuebPuentgedtiakheupaunnSgosioalleKhelapseImX uda dan TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan terjadi1la0h4

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Dalam perkembangannya, pasukan Inggris (Sekutu) secara sepihak memasang patok-
patok pembatas bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” (Batas Resmi daerah
Medan) atau batas-batas wilayah kekuasaan Inggris di Medan. Sejak saat itu mulai
dikenal istilah Pertempuran Medan Area.

Pertempuran Medan Area

Sumber : Elshinta.com

2) Perjuangan melalui diplomasi (secara non fisik)

Bentuk dukungan terhadap proklamasi untuk mempertahankan kemerdekaan juga

dilakukan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Berikut ini beberapa perjuangan

diplomasi melalui meja perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk bisa

memperoleh pengakuan kedaulatan secara penuh :

a. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10-15 November 1946 antara

Indonesia dengan Belanda di wilayah Linggarjati sebelah selatan Cirebon. Perundingan

ini dipimpin oleh

Lord Killearn (Inggris). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan

Syahrir. Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Perundingan Linggarjati

berakhir pada tanggal 15 November 1946 tetapi hasil perundingan tersebut baru

ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947.

Hasil Perundingan Linggarjati merugikan pihak Indonesia karena wilayah Indonesia

menjadi lebih sempit. 105

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Hasil Perundingan Linggarjati

Sumber : goingtotehran.com

b. Perundingan Renville
Perundingan Renville antara Indonesia dengan Belanda dilaksanakan pada tanggal 8
Desember 1947 di Kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini
diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB dengan membentuk Komisi Tiga Negara
(KTN). Negara yang masuk dalam KTN adalah Australia dipimpin oleh Richard Kirby
sebagai wakil Indonesia, Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland sebagai wakil Belanda,
dan Amerika diwakili oleh Frank Porter Graham sebagai pihak penengah. Sedangkan
delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudin dan delegasi Belanda dipimpin oleh
Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Hasil Perundingan Renville sangat merugikan Indonesia
sebab wilayah Indonesia semakin lebih sempit. Bagian dari hasil Perundingan Renville
yang dianggap merugikan Indonesia adalah :
1) Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
2) Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan
Sumatera
3) Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang
disebut Garis Van Mook.

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 106

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Isi Perjanjian Renville

Sumber : museumnusantara.com

c. Perundingan Roem - Royen

Perundingan Roem - Royen antara Indonesia dengan Belanda diadakan pada tanggal 7

Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohamad

Roem dan delegasi Belanda diwakili oleh Dr. van Royen. Hasil Perundingan Roem -

Royen adalah :

1) Untuk Indonesia

a. Memerintahkan "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang

gerilya.

b. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan

keamanan.

c. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk

mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh lengkap kepada Negara

Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat

2) Untuk Belanda

a. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.

b. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua

tahanan politik.

c. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang

dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan

negara atau daerah dengan merugikan RI.

d. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. 107

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Suasana Perundingan Roem - Royen

Sumber : tribunnewswiki.com

d. Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan kelanjutan dari Perundingan Roem -
Royen. KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1948 di kota Den
Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar (KMB) diikuti oleh :
1. Indonesia, dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta
2. BFO atau badan negara-negara federal di Indonesia, dipimpin oleh Sultan
Hamid II
3. Belanda, dipimpin oleh Mr. van Maarseveen
4. UNCI sebagai penengah diwakili oleh Chritchley
Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah :
1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan
menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949
2. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia - Belanda
3. Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia setahun setelah pengakuan
kedaulatan oleh Belanda

Pengakuan kedaulatan akhirnya dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949.
Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat yaitu di Belanda dan
Jakarta. Pengakuan kedaulatan di Belanda dilakukan langsung oleh Ratu Juliana
kepada Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil delegasi pemerintahan RIS.
Pengakuan kedaulatan di Jakarta dilakukan perwakilan pemerintah Belanda, Mr.
A.H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil pemerintah
Yayasan Tarakanita Ilmu RPeInSg.etHahausailn KSoosinafleKreelnassiIXMeja Bundar (KMB) secara umum sangat menguntungk1a0n8

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut menandai berakhirnya penjajahan

Belanda di Indonesia.

Suasana Konferensi Meja Bundar

Sumber : liputan6.com

4. Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Kemerdekaan

a. Indonesia dalam kerangka Republik Indonesia Serikat (RIS)

Mulai tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menjadi wilayah bagian Republik Indonesia

Serikat (RIS). Hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar

(KMB). Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang dasar Sementara (UUDS) dan

negara berbentuk federal atau federasi yaitu negara-negara bagian. Negara-negara bagian

yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah :

1. Negara Republik Indonesia.

2. Negara Indonesia Timur.

3. Negara Pasundan.

4. Negara Jawa Timur.

5. Negara Madura.

6. Negara Sumatera Timur.

7. Negara Sumatera Selatan

Susunan kelengkapan pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) mirip dengan

sistem parlementer yaitu ada unsur perdana menteri yang membawahi atau dibantu oleh

para menteri. Kepemimpinan dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS)

adalah sebagai presiden 109

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

RIS adalah Ir. Soekarno yang dipilih secara aklamasi. Posisi Perdana Menteri ditempati
oleh Drs. Mohammad Hatta yang diangkat pada tanggal 20 Desember 1949.
b. Indonesia Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata tidak memberikan harapan
positif bagi berkembangnya bangsa Indonesia. Masing-masing negara bagian terfokus
dalam urusan masing-masing padahal sebenarnya mereka ada dalam satu wilayah yang
sama. Akhirnya bangsa Indonesia sadar bahwa bentuk pemerintahan negara Republik
Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.
Mulai banyak gerakan menuntut untuk kembali ke bentuk negara kesatuan yang sesuai
dengan cita-cita proklamasi. Mulai bulan April 1950 seluruh negara bagian RIS kecuali
Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur menyatakan bergabung dengan Negara
Republik Indonesia. Setelah akhirnya semua negara bagian bergabung dalam Negara
Republik Indonesia, pada tanggal 12 Mei 1950 pemerintahan Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) mulai mengadakan pembicaraan dengan Negara Republik Indonesia
mengenai pembentukan Negara Kesatuan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950
Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi dibubarkan dan berganti menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai suatu negara, Negara RIS juga mempunyai mata uang

Sumber : kompasiana.com

c. Gangguan Keamanan yang Harus Dihadapi Bangsa Indonesia
Beberapa gangguan keamanan yang pernah mengancam keutuhan bangsa dan negara
Indonesia di masa awal kemerdekaan antara lain adalah :
1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 110

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh

Muso. Tujuan pemberontakan PKI adalah ingin mengubah negara Indonesia menjadi

negara berasaskan komunis. Tokoh-tokoh pemberontakan PKI di Madiun ini selain

Muso adalah D.N. Aidit, Lukman, Amir Syarifudin. Akhir dari pemberontakan ini,

pasukan TNI berhasil memadamkan pemberontakan PKI Madiun. Muso tertembak mati

dalam suatu operasi militer yang dilakukan oleh pasukan TNI Divisi Siliwangi. Amir

Syarifudin tertangkap dan dihukum mati, sedangkan D.N. Aidit dan Lukman berhasil

melarikan diri ke TionMguksook dan Vietnam. Amir Syarifudin

Sumber : harapanrakyat.com

2. Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)
Pemberontakan DI/TII muncul di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan yang paling
besar adalah DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Pasukan Kartosuwiryo mencoba menghalangi hijrah pasukan TNI Divisi Siliwangi dari
Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kartosuwiryo beranggapan hijrahnya pasukan TNI Divisi
Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sama saja memberikan peluang kepada
Belanda untuk menguasai Jawa Barat.
Kartosuwiryo memutuskan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan
menyatakan keluar dari bagian NKRI. Pasukan Kartosuwiryo mulai memusuhi dan
menyerang setiap ada pasukan TNI yang hendak memasuki wilayah Jawa Barat.

Langkah damai melalui meja perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

untuk menyelesaikan masalah DI/TII selalu mengalami kegagalan. Maka pemerintah

Indonesia terpaksa melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan DI/TII

Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII dinyatakan berakhir setelah Kartosuwiryo

Yayasan TarakanteitrataIlnmgukPaepngdeitaGhuuannuSnogsiBaleKbeelrasJaIXwa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. 111

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

5. Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan
Beragam masalah yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Permasalahan
tersebut berpengaruh terhadap stabilitas nasional termasuk kondisi ekonomi negara
terganggu. Masalah-masalah ekonomi yang muncul antara lain adalah :
a. Inflasi
Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum memiliki kas negara. Pada masa
itu Indonesia juga belum memiliki mata uang yang resmi sehingga tidak mampu
mengendalikan mata uang Jepang yang beredar secara tidak terkendali. Sehingga laju
inflasi yang sangat tinggi tidak bisa terelakkan lagi terjadi di Indonesia. Upaya awal
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan mata uang
De Javasche Bank (mata uang pemerintah Hindia Belanda) dan mata uang Jepang
untuk beredar di Indonesia. Tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia
mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Oeang Repoeblik
Indonesia(ORI). Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs satu per seribu.
Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku
lagi.
b. Blokade Laut
Indonesia juga mengalami kondisi yang sangat berat ketika harus menghadapi
kenyataan relasi perekonomian khususnya melalui jalur laut telah ditutup oleh
Belanda. Akibatnya distribusi keluar masuk barang ekspor dan impor terhenti. Untuk
menghadapi blokade ekonomi melalui jalur laut ini, langkah yang dilakukan oleh
bangsa Indonesia adalah :
1) Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir.
Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP-KNIP). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah
membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman. Untuk

Yayasan Tarakanita IlpmrougPreanmgetaihnuia,n SpoesimaleKrienlatas hIX mewajibkan seluruh penduduk Jawa dan Madura112

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

2) Melakukan Diplomasi ke India

Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan

melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif

Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia mendengar

bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah

Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000-400.000 ton. Akhirnya, pemerintah

Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi

Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui

keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India

menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik

Indonesia dalam forum internasional.

3) Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di

luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang

dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri

bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang. Tokoh-tokoh yang tergabung

dalam organisasi tersebut antara lain John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris

Tampenawas. Tokoh-tokoh tersebut berperan besar dalam upaya menembus blokade

laut yang dilakukan Belanda.

6. Kehidupan masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan

a. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar setelah

merdeka. Pada masa penjajahan kehidupan sosial masyarakat Indonesia penuh dengan

diskriminasi dari penjajah. Rakyat Indonesia ditempatkan sebagai masyarakat lapisan

terendah. Namun setelah menjadi bangsa yang merdeka, berbagai bentuk diskriminasi

mulai dihapuskan. Semua lapisan masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban

merupakan nilai-nilai kehidupan sosial yang baru bagi masyarakat Indonesia. 113
Yayasan Tarabka.nitaPIelnmduidPieknagentahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

di Indonesia. Maka dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang
diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Tugas panitia ini adalah menyelidiki dan merumuskan
masalah-masalah apa saja yang muncul atau menghambat pengajaran yang ada di
Indonesia.
Hasil dari kajian panitia tersebut selanjutnya akan dilanjutkan dengan menyusun sistem
pendidikan yang baru yaitu pendidikan merdeka. Tujuan pendidikan merdeka adalah
mendidik anak-anak Indonesia untuk menjadi warga negara yang diharapkan dapat
memberikan pengetahuannya kepada negara. Jadi pendidikan pada masa itu lebih
ditekankan pada pendidikan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme.
Pendidikan pada awal kemerdekaan terdiri atas empat tingkatan yaitu pendidikan rendah,
pendidikan menengah, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Salah satu
pendidikan tinggi yang saat itu sudah berdiri adalah Universitas Gadjah Mada.
c. Kebudayaan
Dalam bidang seni sastra dan musik banyak bermunculan karya-karya anak bangsa.
Banyak hasil karya sastra tahun angkatan 1945 yang lahir. Isinya bernuansa perjuangan
merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Para sastrawan pada masa itu antara lain
adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, Tatang Sontani. Mereka tergabung dalam wadah Balai
Pustaka.
Selain dalam bidang sastra, dalam bidang seni musik ditandai dengan munculnya karya
lagu-lagu kebangsaan yaitu Bagimu Negeri, Halo-Halo Bandung, Selendang Sutra, Maju
Tak Gentar. Para seniman musik saat itu antara lain adalah Cornel Simanjuntak, Ismail
Marzuki, Kusbini.

B. Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)
1. Perkembangan Politik
a. Sistem Pemerintahan
Pada masa Demokrasi Liberal sistem pemerintahan menganut sistem parlementer.
Kedudukan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara sedangkan pemerintahan
114

Yayasan TarakadniijtaalaIlnmkuaPnenogleetahhusaenoSraonsigal KpeelradsaInXa menteri. Persaingan antara pemerintah dengan oposisi

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)
3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959)
b. Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955
Pada masa Demokrasi Liberal diberlakukan sistem multi partai sehingga pada saat itu
terdapat banyak partai politik. Banyaknya partai politik ini menyebabkan sering
terjadi persaingan antar partai. Kondisi seperti ini yang menyebabkan sering terjadi
pergantian kabinet dalam waktu yang relatif sangat singkat.
Pembentukan partai yang semakin banyak ini ditindaklanjuti dengan diadakan
pemilihan umum pada tahun 1955 yang merupakan pemilihan umum yang pertama
kali dilaksanakan di Indonesia. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan oleh Kabinet
Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, pada tanggal
29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau
parlemen. Kedua, pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan
Konstituante. Pemilu pertama ini menghasilkan empat partai politik terbesar yaitu
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan
menghasilkan kabinet baru sebagai hasil pemilu pertama yaitu Kabinet Ali
Sastroamidjojo II.
c. Konferensi Asia Afrika
Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung.
Konferensi yang dilaksanakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini dihadiri
oleh 29 negara dari kawasan Asia Afrika yang sebagian besar merupakan negara
yang baru saja merdeka. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan konferensi ini
menyebabkan Indonesia mendapat predikat positif dari dunia internasional. Hal in1i15

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

berdampak semakin besar dukungan bagi Indonesia dalam upaya pembebasan Irian

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Suasana Konferensi Asia Afrika

Sumber : zonareferensi.com

2. Gerakan Disintegrasi Bangsa
Pada masa demokrasi liberal situasi keamanan Indonesia kurang stabil karena banyak
terjadi pemberontakan yang cenderung ke arah disintegrasi bangsa atau ingin memisahkan
diri dari negara induk.
Gerakan-gerakan disintegrasi bangsa yang muncul pada masa demokrasi liberal tersebut
adalah :
a. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di
Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Penyebab
pemberontakan APRA adalah adanya pertentangan politik antara golongan federalis
yang ingin mempertahankan negara bagian dan golongan unitaris yang menghendaki
negara kesatuan. Namun pemberontakan APRA ini gagal dan Kapten Raymond
Westerling melarikan diri keKSaipntgeanpRuraay.mond Westerlin

Sumber : historia.id 116

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

a. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan merupakan suatu gerakan separatis yang

dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan ini bertujuan untuk

mendirikan negara sendiri. Pulau-pulau terbesar yang menjadi wilayah kelompok RMS

adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS yang ada di Ambon berhasil dikalahkan oleh

pasukan TNI pada bulan November 1950. Kekalahan di Ambon ini berujung pada

pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam

pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

c. Pemberontakan Andi Aziz

Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Sulawesi Selatan. Tujuan

pemberontakan ini adalah tuntutan Kapten Andi Aziz agar hanya pasukannya yang

mengamankan wilayah Sulawesi Selatan ditolak oleh pemerintah Indonesia. Pemberontakan

ini berakhir setelah Kapten Andi Aziz ditangkap ketika Andi Aziz memenuhi panggilan

untuk menghadap di Jakarta.

d. Pemberontakan PRRI/Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara di Sumatera dan

Ventje Sumual di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap kebijakan

pemerintah pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat

dianggap telah melanggar undang-undang, memerintah dengan sistem sentralistik, sehingga

pembangunan di daerah menjadi terlupakan, dan menyebabkan ketidakadilan dalam

pembangunan antara pusat dengan wilayah di daerah.

Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer

dengan membagi kekuatan dalam bentuk gerakan dewan yaitu :

1. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein

2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon

3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Berlian

4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Ventje Sumual (kemudian

memberontak mendirikan gerakan Permesta di Sulawesi Utara). 117

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Sumber :batam.tribunnews.com

3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
a. Kehidupan Ekonomi
Pada masa demokrasi liberal pemerintah mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 miliar,
tingkat perekonomian rakyat rendah, dan mengalami kesulitan menggaji pegawai karena
kas negara kosong. Beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi
permasalahan ekonomi tersebut, yaitu :
1) Menerapkan sistem ekonomi Gerakan Benteng
2) Memberlakukan sistem ekonomi Ali-Baba
3) Melaksanakan pemotongan nilai mata uang
4) Menasionalisasi De Javasche Bank
5) Melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda melalui forum Finansial Ekonomi
(Finek)
6) Melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).
b. Kehidupan Sosial
Gejolak politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal berpengaruh terhadap kehidupan
sosial masyarakat. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di
berbagai daerah. Sementara itu gejolak perekonomian menyebabkan meningkatnya angka
kemiskinan dan pengangguran.
c. Kehidupan Pendidikan
Pada masa demokrasi liberal muncul konsep pendidikan yang menitikberatkan pada
118

Yayasan TaraksapneitsaiIallmisuaPsie.nKgeotanhsueapn SinoisidalimKeulnascuIXlkan oleh Menteri Pendidikan masa demokrasi liberal, Abu

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

dibuka juga satu sekolah teknik. Sekolah teknik dimulai sejak tamat sekolah dasar,
kemudian bisa melanjutkan ke tingkat menengah hingga sekolah teknik atas.
C. Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)
1. Perkembangan Politik
Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin.
Stabilitas perpolitikan nasional belum bisa terkendalikan dengan baik. Beberapa peristiwa
politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain adalah :
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dibacakan oleh Presiden Soekarno didasari oleh kejengkelan
Soekarno akibat usulannya untuk kembali ke UUD 1945 tidak segera direspon oleh
Konstituante.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :
1) Pembubaran Konstituante
2) Pemberlakuan kembali UUD 1945
3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan

Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mempunyai legitimasi yang sangat kuat karena selain
mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia yang sedang merindukan kehidupan
stabilitas politik, juga mendapat dukungan dari Mahkamah Agung. Munculnya Dekrit
Presiden ini memaksa Kabinet Djuanda harus meletakkan jabatannya dan diganti oleh
Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Soekarno.
b. Penyimpangan Terhadap UUD 1945
Sebagian pimpinan negara Indonesia belum konsekuen dalam melaksanakan UUD 1945
maupun Pancasila maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945.
Akibatnya adalah terjadi ketidakstabilan politik dan pemerintahan di Indonesia. Keadaan
seperti ini dimanfaatkan oleh PKI untuk mempengaruhi tokoh-tokoh pemerintahan
Indonesia, sehingga pemerintah tergelincir mempraktekkan pelaksanaan Demokrasi
Terpimpin dibawah pimpinan Ir. Soekarno. Demokrasi Terpimpin yang dipraktekkan di
Indonesia merupakan bentuk tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jadi buk1a1n9

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

merupakan implementasi dari UUD 1945. Demokrasi Terpimpin dalam pemahaman UUD

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Dalam konteks ini jelas bahwa dalam UUD 1945 kekuasaan tertinggi di negara Indonesia
adalah ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban amanah dari
rakyat. Namun dalam Demokrasi Terpimpin pelaksanaannya justru kekuasaan tertinggi ada
pada presiden.
Dalam UUD 1945 sangat jelas bahwa presiden merupakan mandataris MPR, namun dalam
Demokrasi Terpimpin dipraktikkan lain. Anggota-anggota MPR (S) saat itu diangkat
berdasarkan penetapan dan penunjukkan presiden. Begitu pula pemimpin MPR (S) diangkat
dan diberhentikan oleh presiden.
Dan semakin menyimpang jauh ketika presiden memerintahkan kepada MPR (S) untuk
menetapkan makna Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno untuk ditetapkan oleh MPR (S)
sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tanggal 5 Maret 1960 Presiden
Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) setelah
sebelumnya membubarkan DPR.
c. Politik Luar Negeri
Sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945
bahwa bangsa Indonesia harus membina dan bekerjasama dengan bangsa lain. Maka politik
luar negeri yang dipraktikkan oleh negara Indonesia adalah politik bebas aktif. Namun
dalam prakteknya pada masa Demokrasi Terpimpin condong ke arah blok komunis. Terjadi
beberapa penyimpangan yaitu muncul :
1) Oldefo dan Nefo

Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno membagi kekuatan politik dunia
menjadi dua yaitu Oldefo dan Nefo. Oldefo adalah singkatan dari Old Established Forces
atau kekuatan lama yang terdiri dari negara-negara kapitalis, neokolonialisme, dan
imperialis (Nekolim). Contoh negara yang masuk dalam Oldefo antara lain adalah
Amerika, Belanda, Inggris, Jerman. Nefo adalah singkatan dari New Emerging Forces
atau kekuatan baru yang terdiri dari negara-negara antiimperialisme dan
antikolonialisme. Contoh negara yang masuk dalam Nefo antara lain adalah Indonesia,
Cina, Kamboja,Vietnam, Korea Utara. Pada masa itu untuk menunjukkan kekuatan
hubungan dalam Nefo, Indonesia membentuk poros Jakarta - Phnom Penh - Hanoi -

120
Yayasan TarakaniPtaeIklminugPe-ngPeytaohnugaynaSnogsiaal KtaeulasleIXbih dikenal dengan Poros Jakarta-Peking. Hal ini sangat

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

2) Politik Mercusuar
Politik Mercusuar adalah politik untuk memegahkan diri diantara bangsa-bangsa di
dunia. Politik ini dilakukan oleh Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin
berdasarkan keinginan Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar bagi
negara-negara Nefo. Pemberlakuan Politik Mercusuar ini membutuhkan biaya yang
sangat tinggi. Salah satu contohnya demi Politik Mercusuar, Indonesia mengadakan
Game of the New Emerging Forces (Ganefo) untuk menyaingi Olimpiade yang
dilaksanakan oleh kelompok Oldefo. Peninggalan-peninggalan proyek Politik Mercusuar
yang sampai saat ini masih abadi dan dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah Monumen
Nasional (Monas) dan stadion GelMAorwoanaBlasuPnegmKbaanrgnuon. an Tugu

Sumber : id.pinterest.com

d. Konfrontasi dengan Malaysia
Konfrontasi dengan Malaysia dilakukan oleh Presiden Soekarno karena Malaysia dianggap
membahayakan Indonesia dan Nefo. Malaysia dianggap oleh Presiden Soekarno telah
menjadi boneka kelompok Nekolim. Konfrontasi dengan Malaysia ini ditandai dengan
dikeluarkannya Dwi Komando Rakyat (Dwikora) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3
Mei 1964 yang berisi :
1) Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia
2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei untuk
membubarkan negara boneka.

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 121

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

e. Indonesia Keluar dari PBB

Indonesia dinyatakan sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1959.

Namun pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena

Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Akibatnya posisi Indonesia

dimata dunia menjadi semakin terpencil dari pergaulan masyarakat Internasional. Indonesia

kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dengan keanggotaan yang

sama yaitu anggota ke-60.

2. Pembebasan Irian Barat

Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan

kedaulatan merupakan salah satu dari kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar. Namun

pemerintah Belanda selalu ingkar janji dan berusaha mencari alasan agar tetap bisa bertahan

menguasai wilayah Irian Barat. Maka Indonesia berusaha untuk merebut Irian Barat.

Upaya diplomasi melalui meja perundingan dengan Belanda selalu mengalami kegagalan.

Pemerintah Indonesia terpaksa melakukan aksi konfrontasi terhadap Belanda demi merebut

kembali Irian Barat. Langkah awal yang dilakukan dalam tahap konfrontasi ini adalah pada

tanggal 4 Januari 1958 Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat

(FNPIB). Situasi menjadi memuncak ketika Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960

mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tanggal 19 Desember 1961

Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi :

1) Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda kolonial

2) Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum

Untuk melakukan operasi militer di Irian Barat dibentuklah Komando Mandala dibawah

pimpinan Brigadir Jenderal Soeharto yang bermarkas besar di Ujung Pandang. Komando

tertinggi pembebasan Irian Barat berkoordinasi membagi tugas kepemimpinan operasi militer

yaitu :

a) Komando Tertinggi

Komando ini terdiri atas :

1) Panglima Tertinggi : Presiden Soekarno

Yayasan Tarak2an)itWa Ialmkiul PPeannggetlaimhuaanTSionsgiagliKelas IX : Jenderal A.H. Nasution 122

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

b) Komando Mandala

Komando ini terdiri atas :

1) Panglima : Mayor Jenderal Soeharto

2) Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subeno

3) Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena

4) Kepala Staf : Kolonel Ahmad Tahir

Tugas Komando Mandala adalah merancang, mempersiapkan, melancarkan operasi militer

untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia serta mengembangkan situasi militer di Irian

Barat.

Operasi militer yang dilakukan oleh Komando Mandala direncanakan dibagi menjadi tiga

tahap yaitu :

1. Tahap Infiltrasi. Pada tahap ini operasi militer ditujukan ke sasaran-sasaran tertentu untuk

membentuk daerah de facto di Irian Barat. Operasi militer dalam tahap infiltrasi dibagi

menjadi empat komando operasi yaitu :

1) Operasi Banteng untuk menguasai wilayah Fakfak dan Kaimana

2) Operasi Serigala untuk menguasai wilayah Sorong dan Teminabuan

3) Operasi Naga untuk menguasai Merauke

4) Operasi Jatayu untuk menguasai Merauke

Dalam tahap infiltrasi terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam pertempuran di Laut Aru
kapal RI “Motor Torpedo Boat Macan Tutul (MTB Macan Tutul)” tenggelam. Komodor

Yos Sudarso (Deputi Kepala Staf Angkatan Laut) dan Kapten Wiratno (Komandan kapal)

ikut tenggelam dan gugur.

Komodor Yos Sudarso MTB Macan Tutul

Sumber : kompasiana.com Sumber : jambi.tribunnews.com

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 123

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

2) Tahap eksploitasi. Dalam tahap ini dilancarkan Operasi Jayawijaya. Tujuannya untuk
merebut markas-markas militer Belanda dan menduduki pos-pos penting. Operasi
Jayawijaya akan dilakukan melalui serangan secara besar-besaran pasukan gabungan
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian (Brimob), dan sukarelawan.
Sarana yang dipersiapkan antara lain adalah 120 kapal perang dan 32 pesawat pengebom.

3) Tahap konsolidasi. Tujuan tahap ini adalah untuk menegakkan kekuasaan RI di Irian Barat.
Namun tahap eksploitasi dan konsolidasi tidak jadi dilaksanakan karena Amerika melalui
diplomatnya, Ellsworth Bunker mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat
secara diplomasi. Rencana Bunker tersebut adalah sebagai berikut :
a) Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan PBB
atau United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
b) Akan diadakan Penentuan pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat secara pemilihan (act of
free choice).Indonesia dan Belanda sepakat untuk menerima Rencana Bunker ini. Maka
pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan New
York yang berisi :
1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA paling lambat tanggal 1
Oktober 1962.
2. Tanggal 31 Desember 1962 UNTEA bersama dengan Indonesia membicarakan
masalah mengatur pemerintahan di Irian Barat.
3. UNTEA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya
pada tanggal 1 Mei 1963.
Pada tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Namun
Indonesia masih harus menunggu hasil Pepera untuk menentukan kelanjutan status Irian
Barat apakah masih menjadi bagian wilayah Indonesia atau mengikuti Belanda atau
menjadi wilayah yang merdeka sendiri. Akhirnya pada bulan Juli sampai Agustus 1969
diadakan Pepera di Irian Barat. Hasil dari Pepera tersebut rakyat Irian Barat masih
menghendaki tetap menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 124

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Pasukan AURI dalam Operasi Mandala

Sumber : tribunnews.com

3. Gerakan 30 September 1965
Hubungan PKI dengan Presiden Soekarno semakin dekat seiring dikeluarkannya doktrin
Nasakom (Nasionalis Komunis) oleh Presiden Soekarno. PKI melakukan aksi dengan alasan
untuk melindungi Republik Indonesia dari ancaman kudeta dari para “Dewan Jenderal”. Pada
dini hari tanggal 1 Oktober 1965 sekelompok tentara yang pro-PKI dibawah pimpinan Letkol.
Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi TNI AD yang dianggap sebagai
anggota “Dewan Jenderal”.
Para perwira TNI AD yang menjadi korban G 30 S/PKI di Jakarta adalah Letnan Jenderal
Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Brigadir Jenderal Donald
Isaac Panjaitan, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir
Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Lettu Pierre Andreas Tendean. Sasaran penculikan PKI yang
lolos adalah Jenderal A.H. Nasution. Para korban G 30 S/PKI dibawa ke daerah Lubang Buaya
dan dimasukkan ke sumur tua. Korban PKI di Yogyakarta ada dua yaitu Letkol. Sugiyono dan
Kolonel Katamso. Pasukan TNI AD yang tidak terlibat dalam Gerakan 30 September 1965
melancarkan serangan untuk menemukan para perwira yang menjadi korban PKI. Pasukan TNI
AD ini dibawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto dan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo
Edhie Wibowo.

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 125

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Perwira TNI AD Kurban G 30 S/PKI

FAWVAW

REV0UJS1

AHGKRAKAN JO SEPTEMBER
PARTAI KoMUNii INDONESIA

Sumber : kaltim.tribunnews.com

4. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

a. Kehidupan Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami defisit salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan

Politik Mercusuar. Langkah-langkah untuk mengatasi defisit tersebut adalah :

1) Melakukan devaluasi uang rupiah

2) Membentuk Dewan Perancang Nasional

3) Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi dalam usaha

perdagangan

4) Menyelenggarakan Deklarasi Ekonomi (Dekon).

b. Kehidupan Sosial

Perekonomian masyarakat masih bergerak lambat karena masih ada masyarakat yang

melakukan sistem barter. Pemerintahan demokrasi terpimpin belum mampu menyediakan

kebutuhan sandang dan pakaian secara maksimal. Namun tidak semua masyarakat yang

terkena dampak permasalahan ini.

c. Kehidupan Pendidikan

Sebagai bentuk respon terhadap perkembangan pendidikan hasil dari masa demokrasi

Liberal maka pada masa demokrasi terpimpin mulai dibangun universitas-universitas di

setiap provinsi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Prof. Dr. Prijono mulai

mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penertiban aparatur-aparatur yang

Yayasan TarakabneirtakaIlimtaunPdenegnegtaahnuapnenSodsiidailkKaenla, smIXeningkatkan kegiatan seni dan olahraga. 126

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

d. Kehidupan Kebudayaan
Dalam bidang kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno mulai
membatasi kebebasan berkreasi dalam bidang budaya. Alasanya adalah saat itu
pemerintah baru melaksanakan program nation and character building yaitu upaya untuk
mencari jati diri bangsa. Sehingga tampak sekali pemerintah masa demokrasi terpimpin
sangat mencampuri urusan kebudayaan.
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pertentangan antar kelompok seniman. Hal ini
disebabkan karena munculnya kelompok seniman yang menamakan diri kelompok Lekra
(Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang dengan jelas menyatakan mendukung kelompok
PKI. Munculnya Lekra ini direspon oleh kelompok seniman yang lain yang dipelopori
oleh HB. Jassin, Wiratmo Sukito, dan Trisno Sumardjo dengan membentuk Manifes
Kebudayaan. Sayangnya pada tanggal 8 Mei 1964 kegiatan Manifes Kebudayaan dilarang
beraktivitas oleh pemerintah.

D. Masa Orde Baru
1. Lahirnya Orde Baru
Orde Baru muncul dalam situasi negara mengalami masa transisi antara tahun 1966 - 1967
ditandai dengan krisis ekonomi. Harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga
rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga terjadi krisis politik pasca
terjadinya pemberontakan G 30S/PKI menyebabkan kondisi politik Indonesia tidak stabil.
Keadaan seperti ini mendorong munculnya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu :
1) Pembubaran PKI
2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30S/PKI
3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi
Peristiwa-peristiwa yang muncul setelah adanya Tritura antara lain adalah :
a. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
Pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan Sidang Pleno Kabinet Dwikora yang di Istana
Negara Jakarta. Presiden Sukarno membuat surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966
127

Yayasan TarakaynaintagIlbmeurPiseingpeetmahbuaenriSaonsimalaKnedlaastIXkepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Selanjutnya

Soeharto melakukan berbagai tindakan untuk memulihkan kondisi bangsa Indonesia sesuai

amanat Supersemar. Selanjutnya Soeharto melakukan berbagai tindakan seperti :

membubarkan PKI, mengamankan menteri-menteri yang terlibat G 30 S PKI, membuka

kembali universitas-universitas Jakarta yang telah dibekukan oleh Soekarno, membentuk

kabinet ampera, dan melakukan sidang-sidang DPRGR dan MPRS.

Sejak tanggal 11 Maret 1966 bangsa Indonesia memasuki babak sejarah baru yaitu Orde

Baru. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam membina stabilitas nasional

yang mantap meliputi: upaya menjamin stabilitas politik dan menjamin stabilitas ekonomi.

Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa

Indonesia karena :

1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.

2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin

kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.

3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan

UUD 1945.

b. Pembentukan Kabinet Ampera

Untuk memenuhi tuntutan Tritura Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet. Namun

karena belum bisa mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah maka Presiden

Soekarno memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat

Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Dalam

Kabinet Ampera sebagai pemimpin kabinet adalah Presiden Soekarno sedangkan sebagai

pelaksana pemerintahan adalah Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemegang amanah

Supersemar.

c. Penolakan Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soekarno

Melihat kondisi ekonomi negara semakin kacau, pada tahun 1966 MPRS mengadakan

sidang umum untuk mendengarkan pertanggungjawaban presiden kepala negara. Presiden

Soekarno menyampaikan laporan pertanggungjawaban di dalam sidang umum MPRS.

Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tersebut dikenal dengan nama

Yayasan Taraka“nniatawIalmkusaPrean”g.etaNhaumanuSnosipaildKaetloas IpXertanggungjawaban tersebut ditolak oleh sidang 128
umum

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

d. .Pengangkatan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia
Diawali dengan pengunduran diri Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967
mendorong MPRS mengadakan sidang istimewa pada tanggal 7-12 Maret 1967. Agenda
sidang istimewa adalah menanggapi mundurnya Presiden Soekarno dari jabatannya
sebagai presiden Republik Indonesia. Setelah melalui perundingan yang demokratis maka
tercapai kata mufakat dalam sidang istimewa tersebut bahwa melalui Tap MPRS No.
XXXIII/MPRS/1967 mandat kepada Soekarno sebagai presiden secara resmi dicabut.
MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan
kedudukan Presiden Soekarno. Setelah Letnan Jenderal Soeharto dilantik oleh ketua
MPRS, Jenderal A.H. Nasution maka terjadi pergantian masa pemerintahan di Indonesia
dari Orde Lama ke Orde Baru.

2. Perkembangan Politik
Langkah pertama dan utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah
menciptakan kondisi politik yang stabil yang nantinya akan berimbas ke stabilitas ekonomi.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, antara lain adalah :
a. Penataan Stabilitas Politik
1) Mengembalikan hubungan baik dengan Malaysia
Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin
(Orde Lama) dinormalisasi oleh pemerintahan Orde Baru dengan tujuan merintis
kembali hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain. Normalisasi
hubungan Indonesia - Malaysia dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1966 melalui
perundingan di Bangkok Thailand. Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh
Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tun
Abdul Razak.
2) Mengembalikan Indonesia dalam Keanggotaan PBB
Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk
protes atas pengangkatan Malaysia sebagai anggota dewan keamanan PBB. Namun
Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dengan
keanggotaan yang sama yaitu anggota ke-60. Keputusan untuk kembali menjadi anggota
129

Yayasan TarakanitPaBIlBmu PkeanrgeentaahuIanndSoonsieasliKaelams eIXnyadari dengan kembali menjadi anggota PBB akan

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

3) Pembentukan ASEAN
Organisasi persekutuan negara-negara di Asia Tenggara sebelum ASEAN adalah
SEAARC (South East Asia Association of Regional Cooperation). Pembentukan
ASEAN diprakarsai oleh lima menteri luar negeri yaitu :
1. Adam Malik dari Indonesia
2. Tun Abdul Razak dari Malaysia
3. Thanat Khoman dari Thailand
4. Narciso Ramos dari Filipina
5. S. Rajaratnam dari Singapura
Kelima menteri luar negeri tersebut mengadakan pertemuan di Bangkok pada tanggal 8
Agustus 1967. Dalam pertemuan tersebut mereka menyepakati dan menandatangani
bersama “Deklarasi Bangkok.” Dalam Deklarasi Bangkok tersebut memuat pernyataan
mengenai pembentukan wadah persatuan negara-negara di Asia Tenggara untuk
menggantikan SEAARC dan disebut nama “ASEAN”. Maka deklarasi tersebut akhirnya
dinamakan “Deklarasi ASEAN”. Maka tanggal 8 Agustus 1967 merupakan tanggal
kelahiran ASEAN.

b. Penyederhanaan Partai dan Pelaksanaan Pemilu
Sebelum melaksanakan pemilu pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai
politik. Cara yang dilakukan adalah dengan penggabungan partai-partai yang memiliki
kesamaan ideologi. Hasil dari penggabungan partai-partai tersebut menghasilkan tiga partai
besar yang akan menjadi peserta pemilu. Partai-partai tersebut adalah :
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan penggabungan partai-partai yang
ideologi Islam seperti NU, PSII, Permusi.
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan penggabungan partai-partai yang
mengusung ideologi nasionalisme seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba,
dan IPKI
3. Golongan Karya (Golkar).
Tahun 1971 pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu yang pertama kali dengan
jumlah peserta pemilu 2 partai dan 1 golongan karya. Selama pemerintahan Orde Bar1u30

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

c. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI merupakan konsep yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang
harmonis antara militer dan sipil. Peran anggota ABRI dalam bidang militer harus
seimbang dengan peran mereka sebagai warga negara dalam bidang sosial politik.
Pemikiran inilah yang akhirnya melahirkan konsep Dwifungsi ABRI. Pada masa Orde
Baru banyak anggota militer yang menjadi pejabat sipil, seperti menjadi kepala daerah
atau anggota MPR/DPR. Keadaan ini merupakan salah satu dampak pelaksanaan
Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

3. Perkembangan Ekonomi
a. Stabilitas dan Rehabilitasi Ekonomi
Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi merupakan program jangka pendek
pemerintahan Orde Baru. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
1) Perimbangan anggaran belanja untuk mengakhiri defisit anggaran belanja
2) Menekan perluasan kredit usaha-usaha produktif : pangan, ekspor, prasarana dan
industri
3) Penundaan pembayaran utang luar negeri
4) Penanaman modal asing untuk memberikan kesempatan investor asing
mengembangkan usaha di Indonesia
b. Kerjasama dengan Negara Lain
Masa Orde Baru investor asing banyak yang masuk dan mengembangkan usahanya di
Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Orde Baru gencar menjalin kerjasama dengan
negara-negara lain dan lembaga-lembaga perekonomian dunia seperti IMF, Bank Dunia,
IGGI. Perekonomian Indonesia mampu berkembang pesat sampai ke angka 7 %.
Perkembangan ekonomi yang sangat pesat tersebut ternyata memunculkan dampak negatif
yaitu program pembangunan Indonesia secara tidak langsung dikendalikan oleh IGGI,
IMF, dan Bank Dunia. Efeknya adalah utang luar negeri Indonesia semakin membengkak.
c. Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan berpedoman pada Trilogi
Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan dengan tujuan utamanya adalah mencapai
131

Yayasan TarakakneistaejIalmhutePreanagnetabhaugani SsoesmialuKaelalaspIXisan masyarakat dalam suasana kehidupan politik dan

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

4. Kehidupan pada Masa Orde Baru

a. Sosial Ekonomi

1) Transmigrasi

Pada masa pemerintahan Orde Baru mulai dirasakan jumlah kepadatan penduduk tidak

merata. Pulau Jawa menjadi pulau yang terpadat penduduknya. Maka pemerintah

mengadakan program transmigrasi yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang

padat ke wilayah yang masih jarang penduduk yang menempati. Wilayah-wilayah yang

menjadi tujuan transmigrasi adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Penduduk yang mengikuti program transmigrasi ini mendapatkan pelatihan terlebih

dahulu sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi. Di tanah transmigrasi

mereka juga sudah disiapkan lahan untuk digarap dan untuk dibangun tempat tinggal.

2) Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat besar menyebabkan pemerintah

Orde Baru mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga

Berencana mewajibkan setiap keluarga hanya memiliki dua anak. Melalui program KB

ini laju pertumbuhan penduduk mampu ditekan.

3) Puskesmas dan Posyandu

Dalam bidang kesehatan pemerintah Orde Baru mencanangkan pelayanan kesehatan

sampai ke wilayah paling dalam. Pelayanan kesehatan tidak hanya terfokus di rumah

sakit saja. Maka pemerintah Orde Baru mencanangkan program pembangunan

Puskesmas yang akan menjadi pusat kesehatan masyarakat di tingkat bawah. Langkah

yang dilakukan adalah membangun Puskesmas di setiap kecamatan pada tahun 1968.

Untuk tingkat dibawah kecamatan diprogramkan Posyandu yang dijalankan di setiap

dusun pada tahun 1984.

b. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan pemerintah Orde Baru juga sangat perhatian. Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan saat itu Mashuri, S.H. mencanangkan konsep pendidikan sekolah

pembangunan. Para siswa diperkenalkan jenis-jenis pekerjaan dan lingkungan kerja.

Tujuannya agar peserta didik mampu melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui

Yayasan TarakaknairtayaIlnmyuaP. engetahuan Sosial Kelas IX 132

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

bebas dari buta huruf dan minimal bisa membaca dan menulis. Untuk memfasilitasi anak-

anak yang berpotensi namun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, pemerintah

Orde Baru mencanangkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Agar program

pendidikan masyarakat semakin jelas arah dan tolok ukurnya maka pemerintah Orde Baru

mencanangkan Wajib Belajar 9 tahun.

c. Budaya

Dalam bidang sastra Indonesia pada masa Orde Baru muncul yang namanya kelompok
angkatan ’66. Kelompok ini muncul akibat adanya kemelut G 30 S/PKI tahun 1966. Nama
angkatan ’66 pertama kali diperkenalkan oleh sastrawan H.B. Yasin dalam artikelnya
“Angkatan ’66 : Bangkitnya Satu generasi”. Kelompok sastrawan tahun ini memiliki cita-

cita memurnikan kembali Pancasila.

Pada masa Orde Baru dunia seni dan budaya diarahkan untuk lebih bisa meningkatkan

kualitas kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Pemerintah Orde Baru juga

berusaha melakukan penyelamatan serta pemeliharaan warisan-warisan sejarah nasional

dengan mebangun museum-museum.

Kunjungan Presiden Soeharto di suatu sekolah Presiden Soeharto panen raya padi

Sumber : attoriolong.com Sumber : jambiline.com
Kartu Suara Dalam Pemilu Orde Baru Presiden Soeharto mengundurkan diri

Sumber : brilio.net

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 133

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

E. Masa Reformasi
1. Lahirnya Gerakan Reformasi
Gerakan reformasi diartikan suatu gerakan perubahan dalam tatanan kehidupan yang lama ke
tatanan hidup yang baru yang jauh lebih baik. Gerakan reformasi di Indonesia dipelopori oleh
para mahasiswa dan cendekiawan yang mengkritik pemerintahan Orde Baru yang sudah sangat
mengkhawatirkan masa depan kehidupan bangsa Indonesia.
Pemerintah Orde Baru dianggap sudah gagal dalam menjalankan amanat rakyat. Hal itu
ditandai dengan tahun 1997 keadaan pemerintahan, perekonomian sangat kacau, tingginya
praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Keadaan seperti ini diperparah ketika Soeharto
terpilih lagi menjadi presiden untuk yang ketujuh kalinya. Maka muncullah gerakan untuk
memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama gerakan
reformasi. Para mahasiswa melancarkan berbagai macam demonstrasi sebagai reaksi
keprihatinan melihat kehidupan rakyat Indonesia yang diliputi suasana krisis ekonomi.
Aksi demonstrasi mahasiswa ini menuntut Presiden Soeharto mundur dari kursi jabatan
kepresidenan. Puncak dari demonstrasi itu adalah pada tanggal 19-21 Mei 1998 mahasiswa
berhasil menguasai bagian luar gedung MPR/DPR. Keadaan seperti ini menyebabkan Presiden
Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden republik Indonesia pada
tanggal 21 Mei 1998.

Aksi Mahasiswa Menguasai Gedung MPR/DPR

Sumber : kabar24.bisnis.com Sumber : republika.co.id

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX 134

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

2. Perkembangan Politik
Pernyataan mundur yang disampaikan oleh presiden Soeharto kemudian direspon oleh MPR.
Tanggal 10-13 November 1998 MPR mengadakan sidang istimewa untuk membahas tentang
langkah strategis untuk melaksanakan reformasi disegala bidang. Kaitannya reformasi
kepemimpinan nasional, MPR melantik B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto sebagai
presiden republik Indonesia. Meski awalnya mendapat tolakan dari para mahasiswa dengan
alasan bahwa B.J. Habibie merupakan kepanjangan tangan Orde Baru, namun dengan percaya
diri yang kuat B.J. Habibie menjalankan pemerintahan melalui Kabinet Reformasi
Pembangunan. Peristiwa-peristiwa politik yang mewarnai perjalanan Kabinet Reformasi
Pembangunan antara lain adalah :
a. Penghapusan Dwifungsi ABRI
Langkah awal penghapusan Dwifungsi ABRI yang sudah melekat dalam masyarakat
adalah dengan menghapus keberadaan Fraksi ABRI dalam keanggotaan DPR. Pada masa
pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Polisi dipisahkan dari militer sehingga
antara Polisi dan ABRI bergerak sendiri sesuai dengan tugas masing-masing lembaga
tersebut. Dengan pemisahan ini Polisi akan lebih fokus dalam tugas melayani masyarakat
dalam hal keamanan dan ketertiban. Sedangkan ABRI lebih fokus pada menjaga stabilitas
pertahanan dan keamanan negara secara nasional. Sehingga tercapailah salah satu maksud
dari reformasi dalam tubuh TNI dan Polri dimana mereka tidak terlibat dalam kegiatan
politik.
b. Partai Politik Tidak Dibatasi
Berkaitan dengan partai politik, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1999 mengenai multi partai dalam pemilu. Menjelang pemilu tahun 1999
banyak partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu. Dari 141 partai
politik yang mendaftar akhirnya hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat untuk
mengikuti pemilu.
c. Pelaksanaan Pemilu
Pemilu pertama kali masa reformasi terjadi pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih
anggota legislatif. Pemilu tahun 1999 ini diklaim sebagai pemilu yang paling jujur da1n35

Yayasan Tarakanita Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX

bersih sejak diadakan pemilu tahun 1955. Sebagai persiapan pemilu, pemerintah bersama

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Pada tahun 2004 merupakan sejarah bagi Indonesia dalam kaitannya dengan pemilu
presiden yaitu pertama kali presiden dipilih secara langsung. Sebelumnya presiden dipilih
oleh anggota MPR/DPR yang merupakan perwakilan dari rakyat. Pemilu masa reformasi
hingga saat ini sudah terlaksana sebanyak 5 kali pemilu. Pasangan presiden dan wakil
presiden hasil pemilu masa reformasi adalah sebagai berikut :
1) K.H. Abdurrahman Wahid - Hj. Megawati Soekarnoputri (pemilu tahun 1999)
2) Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (pemilu tahun 2004)
3) Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono (pemilu tahun 2009)
4) Joko Widodo - Jusuf Kalla (pemilu tahun 2014)
5) Joko Widodo - K.H. Ma’ruf Amin (pemilu tahun 2019)
3. Perkembangan Ekonomi
a. Masa Presiden B.J. Habibie (1998-1999)
Presiden B.J. Habibie dihadapkan oleh permasalahan ekonomi yang sangat berat dari
warisan masa Orde Baru yaitu krisis ekonomi dengan turunnya nilai mata uang rupiah.
Krisis ini berimbas pada langka dan mahalnya kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi
krisis ekonomi tersebut Presiden B.J. Habibie fokus pada mengembalikan kepercayaan
pasar terhadap kondisi politik dan keamanan Indonesia agar nilai rupiah bisa kembali ke
angka yang normal. Langkah yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie antara lain adalah :
1. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dunia IMF
2. Memberikan kebebasan Bank Indonesia
3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
4. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian utang negara
5. Meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk di angka Rp. 16.650 per dolar Amerika pada bulan
Juni 1998, pada masa Presiden B.J. Habibie sampai bulan Juni 1999 bisa ditekan sampai Rp.
6.700 per dolar Amerika seiring dengan naiknya kepercayaan pasar terhadap rupiah karena
faktor situasi politik dan keamanan di Indonesia yang semakin membaik.
b. Masa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Pada masa awal pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid perekonomian Indonesia
Yayasan TarakarneiltaatiIflmsutaPbenilgestaehbuaagnaSiowsiaalrKisealans ImXasa Presiden B.J. Habibie. Perekonomian kembali goy1a3h6

Kehidupan Masyarakat Indonesia Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

.

c. Masa Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri berhasil menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia.

Kurs mata uang rupiah terhadap dolar bisa distabilkan pada angka Rp. 8.246,8 per dolar

Amerika pada tanggal 23 Juni 2003. Namun dalam pemerintahan Presiden Hj. Megawati

Soekarnoputri tidak luput dari permasalahan ekonomi yaitu permasalahan klasik mengenai

pertumbuhan ekonomi yang masih tergolong rendah. Penyebabnya adalah selain pada saat

itu suku bunga deposito sangat tinggi juga karena daya tarik investasi di Indonesia kurang

menarik dimata investor asing.

Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri untuk

mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain adalah :

1) Mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang kepada beberapa negara atau

lembaga pemberi hutang kepada Indonesia

2) Mengakhiri kerjasama dengan IMF

3) Mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN

4) Merencanakan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp. 116 triliun.

Tahun 2002 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Perekonomian Indonesia

mengalami surplus dan kondisi perekonomian rakyat jauh lebih baik dari tahun-tahun

sebelumnya.

d. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009)

Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perekonomian Indonesia

relatif stabil. Utang Indonesia kepada IMF berhasil dilunasi. Pemerintahan mengalami

goyah dalam perekonomian ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga

BBM yang berdampak pada penolakan dan aksi demo dari para mahasiswa. Tanggal 1 Juni

2008 kembali pemerintah menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia mengalami

kenaikan. Untuk meredakan aksi protes dari masyarakat, pemerintah memberikan

kompensasi kenaikan harga BBM tersebut dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai

(BLT) bagi masyarakat tidak mampu. 137
Yayasan Tarea.kaMniatasaIlmPurePseidngeentaShuasniloSoBsialmKbealansgIXYudhoyono II (2009-2014)