buku kurikulum merdeka (1)

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

institusi atau sistem pendidikan tetapi juga Bagian berikutnya akan membahas faktor
faktor budaya secara umum (makrosistem) yang budaya tersebut dan dampaknya terhadap
mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. implementasi kebijakan.

3. Keselarasan Kebijakan dan Budaya Institusi Pendidikan

Di atas telah dijelaskan secara ringkas kurikulum. Pemerintah daerah diharapkan
kompleksitas proses implementasi dari melibatkan guru dan masyarakat untuk
perspektif psikologi sosial. Terkait dengan merancang pembelajaran yang kontekstual
agensi/kendali guru dan proses pemaknaan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di
kebijakan, perspektif budaya dan sejarah juga lingkungan setempat. Secara resmi, peraturan
menjadi faktor yang penting dalam strategi memberikan kewenangan yang besar kepada
implementasi kurikulum. Berdasarkan sistem guru untuk menjadi perancang kurikulum.
ekologi (Gambar 5.1), konteks juga berkaitan Namun demikian, di tingkat lokal kebijakan
dengan budaya (makrosistem) dan sejarah tersebut tidak direspon sesuai harapan
(kronosistem) perkembangan sistem pendidikan pemerintah pusat.
Indonesia yang mempengaruhi dan menambah
kompleksitas proses implementasi kebijakan. Menggunakan perspektif budaya dan
Tantangan implementasi juga dapat disebabkan sejarah perkembangan sistem pendidikan
oleh sistem yang paling makro yaitu budaya, Indonesia, Bjork (2005) menjelaskan masalah
nilai, serta keyakinan masyarakat umum tentang ketidaksepadanan antara budaya politik dalam
bagaimana pendidikan seharusnya dikelola sistem pendidikan Indonesia dengan kebijakan
(Benavot & Resh, 2003). Budaya di luar institusi desentralisasi yang dikeluarkan pemerintah
pendidikan juga memiliki pengaruh besar pusat. Perencanaan di tingkat lokal satuan
terhadap implementasi kurikulum (Bjork, 2005). pendidikan yang partisipatif tidak pernah
dibangun dalam sistem pendidikan Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Bjork (2005) Sistem pendidikan relatif tertutup dan guru-
menunjukkan signifikansi budaya makro guru diharapkan untuk mengikuti arahan dari
Indonesia terhadap implementasi kebijakan pusat, sehingga perancangan kurikulum secara
kurikulum nasional yang saat itu dikenal partisipatif dalam era desentralisasi pendidikan
sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di awal tahun 2000-an adalah sesuatu
beserta muatan lokal yang perlu dikembangkan yang baru dan asing bagi budaya institusi
di tingkat daerah dan/atau satuan pendidikan. pendidikan.
Bjork melakukan kajian kualitatif yang
mendalam tentang bagaimana daerah dan Almond dan Verba (1989) menteorikan
satuan pendidikan merespon kebijakan tentang pentingnya kesebangunan (congruency) antara
muatan lokal sebagai bagian dari reformasi budaya politik dengan kebijakan. Teori mereka
desentralisasi pendidikan di Indonesia. banyak digunakan dalam kajian kebijakan
Desentralisasi pendidikan memberikan ruang publik dan menunjukkan bahwa suatu
kepada guru dan sekolah untuk mengambil kebijakan cenderung tidak akan bertahan lama
peran yang lebih besar dalam pengembangan dalam tahap implementasi apabila kebijakan

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 101

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

tersebut tidak kongruen, sebangun, atau tidak menyiapkan pemerintah daerah, satuan
sepadan dengan budaya politik yang lebih pendidikan, dan pendidik untuk memegang
makro. Kebijakan tersebut akan diperkenalkan, kendali dalam kurikulum.
diimplementasi dalam waktu yang relatif
singkat, dan kemudian guru kembali pada Kesiapan yang dimaksud bukan tentang
tradisi lama (Steiner-Khamsi & Stolpe, 2014). kemampuan secara kognitif dan teknis untuk
Kajian Bjork (2005) yang dilakukan di Indonesia, memegang kendali tetapi kesiapan secara
terutama di wilayah dengan mayoritas budaya budaya. Bjork menemukan bahwa bahkan guru
masyarakat Jawa, sejalan dengan teori pun tidak berharap mereka memiliki agency
Almond dan Verba tersebut. Bjork memandang atau kendali untuk menentukan kurikulum.
bahwa kebijakan yang dibuat di pusat kurang Mereka tidak antusias untuk berpartisipasi aktif
memahami situasi dan konteks budaya di mana dalam menentukan apa yang perlu dipelajari
guru bekerja. peserta didik mereka. Terlepas apakah guru
memiliki kompetensi untuk mengendalikan
Kebijakan tentang muatan lokal yang dirancang kontrol yang diberikan kepadanya, secara
di tingkat pusat mengharapkan agar daerah budaya mereka tidak melihat dirinya sebagai
(pemerintah daerah dan satuan pendidikan) pihak yang perlu dan pantas berinisiatif untuk
mengembangkan kurikulum secara partisipatif berpartisipasi aktif. Sebagai abdi negara,
dan autentik sesuai dengan kebutuhan, mereka siap untuk transmit (menghantarkan,
minat, dan potensi lokal. Namun demikian, meneruskan) ilmu pengetahuan dan nilai-nilai
pada kenyataannya semua sekolah (SMP) kebangsaan kepada peserta didik, bukan
yang diamati Bjork (2005) tidak melakukan transform (mengubah) apa yang biasa mereka
hal tersebut. Yang mereka lakukan adalah lakukan. Kebijakan desentralisasi dan kurikulum
menggunakan materi pelajaran muatan tingkat satuan pendidikan memberikan agency
lokal yang sama dengan Kurikulum 1994, kepada guru untuk mengambil peran dalam
meskipun kerangka besar kurikulum nasional mengembangkan kurikulum.
telah berganti. Dengan kata lain, tidak ada
perubahan proses pengembangan kurikulum Kajian Bjork (2005) di atas menunjukkan
muatan lokal, bahkan tidak ada perubahan yang adanya ketidakselarasan antara budaya
signifikan dari isi atau muatan pelajarannya. Hal masyarakat (makrosistem) dengan kebijakan
ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan kurikulum. Budaya hierarkis yang cenderung
tidak menghasilkan perubahan yang nyata di tunduk pada pihak yang dinilai lebih tinggi
satuan pendidikan. Menurut Bjork, ekspektasi posisinya tidak sebangun (kongruen) dengan
pemerintah pusat tidak terwujud di tingkat kebijakan desentralisasi yang memberikan
lokal dikarenakan konsep otoritas lokal untuk otonomi besar kepada satuan pendidikan
mengembangkan kurikulum adalah konsep untuk merancang kurikulum. Temuan ini
yang asing dan tidak wajar bagi pendidik dan dapat menjadi tantangan untuk menerapkan
tenaga kependidikan di tingkat lokal. Sejarah Kurikulum Merdeka yang mengedepankan
panjang sistem pendidikan Indonesia yang keleluasaan satuan pendidikan dan guru untuk
tersentralisasi dengan menekankan pentingnya mengembangkan dan mengelola kurikulumnya
kepatuhan (compliance) pada arahan secara mandiri dan partisipatif. Meskipun
pimpinan dan aturan dari pemerintah pusat kajian tersebut dilakukan lebih dari lima belas

102

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

tahun yang lalu, namun perancang strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,
implementasi Kurikulum Merdeka tetap perlu baik dokumen Ketetapan Menteri, panduan-
mempertimbangkan faktor budaya makro ini panduan, serta materi-materi pelatihan akan
sebab perubahan budaya terjadi relatif lambat. dipelajari atau melewati proses interpretasi
oleh guru, kepala sekolah, bahkan oleh pihak-
Sejauh ini dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, pihak yang memfasilitasi proses implementasi
bagi pendidik dan satuan pendidikan, misalnya narasumber, pelatih guru, dan
implementasi kurikulum adalah suatu sebagainya. Ketiga, teori sistem ekologi serta
proses belajar, atau disebut sebagai proses keselarasan antara budaya dan kebijakan
pemaknaan (sensemaking). Kedua, upaya yang telah disampaikan secara ringkas di
untuk mengendalikan proses implementasi atas menjelaskan bahwa konteks sosial dan
sepenuhnya secara top-down bukan saja budaya penting untuk diperhatikan dalam
sulit dilakukan tetapi akan mengarah pada merancang strategi implementasi perubahan
kesia-siaan (Ball et al., 2012; Honig, 2006; kurikulum. Satu konteks lain yang penting
Tyack & Cuban, 1997). Pembuat kebijakan untuk diperhatikan adalah kondisi Indonesia
tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa yang masih dilanda pandemi COVID-19 yang
pada akhirnya gurulah yang memegang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran dan
kendali tentang bagaimana kurikulum akan memperburuk krisis pendidikan (lihat Bab 2).
diimplementasikan. Rancangan implementasi
disusun dengan kesadaran bahwa dokumen

B. Keragaman Konteks Pemulihan Pembelajaran

Bagian A Bab 5 menjelaskan tentang Adanya penutupan sekolah pada masa
pentingnya memahami konteks dimana pandemi COVID-19 membuat permasalahan
kurikulum diimplementasikan. Bagian ini pendidikan menjadi semakin kompleks dan
akan difokuskan pada konteks makro yang berdampak pada semua jenjang pendidikan
mendorong adanya kebijakan pemulihan di seluruh dunia. Pada jenjang dasar dan
pembelajaran, yaitu pandemi COVID-19 serta menengah terjadi kecenderungan bahwa
dampaknya pada pembelajaran. Bab 2 telah tidak banyak anak mendapat manfaat
menjelaskan dampak pandemi COVID-19 yang dari pembelajaran secara daring karena
memperparah krisis pembelajaran di Indonesia. terkendala berbagai macam hal. Sementara
. Akibatnya, kesiapan satuan pendidikan itu pada jenjang yang lebih tinggi meskipun
untuk mengimplementasikan perubahan pun pembelajaran dapat dilakukan melalui
berbeda-beda. Pada bagian ini disampaikan platform digital dan rekaman video, beberapa
tinjauan pustaka tentang bagaimana COVID universitas juga menunda pembelajaran karena
19 memberikan dampak yang berbeda-beda, kurangnya infrastruktur teknologi informasi bagi
sehingga tantangan yang dihadapi satuan siswa maupun guru (United Nations, 2020).
pendidikan dan pendidik dalam mengatasi Pendidikan vokasi pun tidak luput dari berbagai
ketertinggalan pembelajaran (learning loss) pun tantangan seperti rendahnya tingkat digitalisasi
berbeda-beda dan kelemahan struktural (disrupsi pada tempat

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 103

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

kerja mempersulit pelaksanaan skema magang, pada beberapa konten (Department for
pembelajaran berbasis kerja dan respon Education, 2021). Sedangkan di Indonesia,
terhadap kebutuhan pasar). Para peneliti di keterbatasan selama pandemi mendorong
Kanada memperkirakan bahwa kesenjangan guru melakukan penyederhanaan aktivitas
keterampilan dapat meningkat lebih dari 30% belajar (86,4%) dan mengurangi cakupan materi
sebagai dampak dari pembelajaran di masa yang diajarkan (45,1%). Selanjutnya, guru-guru
pandemi (Haeck & Lefebvre, 2020). Di sisi lain, juga sudah mulai mampu mengintegrasikan
penelitian juga menunjukkan bahwa masa pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan
penutupan sekolah di negara-negara seperti pada materi COVID-19 pada masing-masing
Amerika Serikat dan Kanada ditambah dengan pelajaran (59,2%) (Zamjani et al., 2020).
masa libur musim panas (masa libur mencapai
2 hingga 3 bulan) telah menyebabkan rata- Di negara Indonesia yang besar ini, COVID-19
rata ketertinggalan pembelajaran sekitar 10% memberikan variasi dampak pada wilayah yang
dari standar deviasi. Dan dampak negatif berbeda dan juga pada kelompok SES (status
ini semakin besar bagi siswa dengan latar ekonomi sosial) yang berbeda. Hasil survei
belakang sosial ekonomi rendah (Hanushek & pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) yang
Woessman, 2020). Dengan demikian, terdapat dilakukan Kemendikbudristek pada tahun 2020
perbedaan dampak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa secara umum 80,7% guru
terhadap pembelajaran untuk siswa di jenjang melakukan BDR dengan memberikan tugas
dan di konteks yang berbeda-beda. berupa soal kepada siswa. Untuk wilayah 3T
praktik tersebut dilakukan oleh hampir semua
Hanushek dan Woessman (2020) melaporkan guru (90,4%) sedangkan untuk wilayah non 3T
bahwa salah satu bentuk adaptasi yang sekitar 76,5% (Zamjani et al., 2020). Kemudian
dilakukan pada masa pandemi COVID-19 untuk komunikasi antara guru dan siswa selama
adalah pembelajaran yang lebih personal, dan BDR didominasi oleh penggunaan media
hal ini perlu terus diterapkan dalam institusi sosial yaitu berkisar 92,7% untuk wilayah non
pendidikan. Menurut mereka, beberapa negara 3T dan 72,4% untuk wilayah 3T. Perbedaan
telah melaksanakan pendekatan pembelajaran angka yang cukup besar ini disebabkan oleh
dengan konsep penguasaan (mastery learning) rendahnya akses internet dan perangkat digital
ini, yaitu siswa akan mengerjakan modul yang memadai untuk wilayah yang tertinggal.
pembelajaran tertentu sampai mereka dapat Meskipun demikian sebagian guru di wilayah
menunjukkan bahwa mereka telah menguasai 3T tetap memastikan komunikasi dua arah
sepenuhnya modul tersebut. Jika mereka telah contohnya yaitu guru mengunjungi siswanya
menguasai suatu modul maka mereka akan satu persatu yang mana praktik ini mencapai
melanjutkan ke modul lainnya, terlepas dari 8%. Tidak dapat dimungkiri pelaksanaan
apa yang dilakukan siswa lain di kelas mereka. BDR sangat bervariasi akibat kesiapan guru
Sehingga siswa di kelas yang sama dapat (kemampuan mengajar, metode pembelajaran),
memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. kesiapan sekolah (dukungan material dan
Contoh adaptasi lainnya di Inggris, untuk tahun nonmaterial) serta kesiapan siswa (fasilitas,
2021 mereka memprioritaskan pengetahuan dukungan orang tua, lingkungan rumah)
inti (baik disiplin maupun substantif) dan literasi, berbeda-beda dan variasinya cukup besar di
sehingga pemerintah melakukan pengurangan negara Indonesia.

104

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Temuan dari studi SMERU menunjukkan bahwa pembagian waktu yang lebih seimbang antara
pada masa BDR untuk jenjang sekolah dasar di belajar dan bermain. Sebaliknya untuk anak
pulau Jawa proporsi guru yang tidak melakukan yang memiliki orang tua berpenghasilan
pengajaran sebesar 30%, sedangkan di luar rendah dan tinggal di wilayah perdesaan
pulau Jawa dan wilayah perdesaan proporsinya cenderung menghabiskan waktu untuk
mencapai 50% (Alifia et al., 2020). Sehingga bermain dan waktu belajarnya hampir tidak
sebagian siswa akhirnya tidak belajar sama ada. Oleh karena adanya perbedaan kondisi
sekali selama BDR dan ada pula yang tetap tersebut, kesiapan satuan pendidikan untuk
belajar namun belum optimal karena kapasitas mengimplementasikan suatu kebijakan baru
orang tua dalam mendampingi BDR pun juga tidak dapat diasumsikan sama. Hal ini
berbeda-beda. Akibatnya anak yang tinggal perlu menjadi perhatian dalam perancangan
di wilayah perkotaan dan memiliki orang tua strategi implementasi Kurikulum Merdeka.
berpendidikan tinggi umumnya memiliki

C. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Bagian B telah menjelaskan berbagai konsep Indonesia telah mengalami beberapa kali
kunci serta hasil-hasil kajian yang penting pergantian kurikulum nasional. Seperti juga di
untuk diperhatikan dalam merancang strategi banyak negara lainnya, perubahan kurikulum
implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut adalah salah satu strategi utama untuk
kerangka berpikir tersebut, pendidik dan merespon isu-isu krisis pembelajaran, terlepas
satuan pendidikan selalu melakukan adaptasi dari isu spesifik yang dihadapi di masing-
kebijakan yang sampai pada mereka. Proses masing negara (Bjork, 2016; OECD, 2020).
pemaknaan (sensemaking) dan pembuatan Perancangan strategi implementasi Kurikulum
keputusan atau kebijakan yang benar-benar Merdeka perlu didasari pada pelajaran dari
diterapkan, menurut Ball (2005), akan selalu implementasi kurikulum yang pernah dilakukan
dilakukan terlepas dari arahan pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain.
pusat. Dengan kata lain, didukung ataupun Selain itu, strategi implementasi Kurikulum
tidak didukung oleh pemerintah, proses Merdeka juga didasarkan pada prinsip-prinsip
penyesuaian atau adaptasi kebijakan di level perancangan kurikulum yang telah dijelaskan
satuan pendidikan bahkan di kelas akan dalam Bab 3, yaitu: (1) sederhana, mudah
tetap ada (Ball et al., 2012; Lipsky, 1980; dipahami dan diimplementasikan; (2) fokus
Spillane, 2004). Oleh karena itu, agar proses pada kompetensi dan karakter semua peserta
ini tidak melenceng dari tujuan perubahan didik; (3) fleksibel; (4) selaras; (5) bergotong
kurikulum, pemerintah perlu merancang royong; dan (6) memperhatikan hasil kajian dan
strategi implementasi kurikulum dengan umpan balik.
memperhatikan kompleksitas di tingkat
daerah, satuan pendidikan, dan juga di konteks Berdasarkan prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang terganggu dengan adanya kurikulum, kerangka teori implementasi
pandemi COVID-19. kurikulum, pembelajaran di konteks pandemi
COVID-19, serta berbagai pelajaran dari

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 105

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

implementasi kurikulum yang telah dilakukan mereka, satuan pendidikan dan pendidik juga
di berbagai konteks, ada tiga prinsip kunci mengimplementasikan kurikulum sesuai tahap
yang melandasi strategi implementasi kesiapan mereka. Dengan demikian, bentuk
Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan implementasi kurikulum tidak harus seragam
pembelajaran. Pertama, Kurikulum Merdeka untuk semua satuan pendidikan. Ketiga,
adalah pilihan, sehingga satuan pendidikan bantuan dan dukungan implementasi kurikulum
dapat mengambil keputusan apakah mereka dilakukan secara komprehensif, sebagaimana
akan menerapkannya sebagai upaya sistem ekologi yang diadaptasi dari teori
pemulihan pembelajaran atau tidak. Kedua, Bronfenbrenner (OECD, 2020) sehingga
implementasi kurikulum adalah proses belajar, intervensi dilakukan untuk mempengaruhi
sehingga seperti halnya peserta didik belajar faktor yang langsung dan yang tidak langsung
sesuai dengan tahap capaian kompetensi berkaitan dengan implementasi kurikulum.

Ada tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka
pemulihan pembelajaran. Pertama, Kurikulum Merdeka adalah pilihan, … Kedua, implementasi
kurikulum adalah proses belajar, …. Ketiga, bantuan dan dukungan implementasi kurikulum
dilakukan secara komprehensif,...

Perlu disampaikan bahwa kebijakan tentang Merdeka karena harapannya pemulihan
pemulihan pembelajaran ini diatur untuk jangka pembelajaran akibat pandemi COVID-19
pendek sekitar dua atau tiga tahun mulai pada juga sudah berakhir. Dan perubahan ini pun
Tahun Ajaran 2022/2023, saat masa pemulihan dapat mempengaruhi strategi implementasi
pembelajaran berlaku. Ini artinya strategi yang akan diterapkan kemudian. Berikut
implementasi serta status Kurikulum Merdeka ini adalah penjelasan tentang tiga prinsip
sebagai salah satu pilihan juga berlaku untuk kunci yang melandasi strategi implementasi
jangka waktu tersebut. Setelah dua atau tiga Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan
tahun diimplementasi, Kemendikbudristek pembelajaran.
rencananya akan menetapkan status Kurikulum

1. Kurikulum Merdeka merupakan pilihan

Dalam rangka pemulihan pembelajaran, Kurikulum Darurat; dan (3) Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka merupakan salah satu dari Tidak ada satuan pendidikan yang ditunjuk
tiga kerangka kurikulum yang dapat dipilih lalu diwajibkan untuk mengimplementasikan
satuan pendidikan. Ketiga pilihan tersebut kurikulum ini, seperti pendekatan yang
adalah: (1) Kurikulum 2013 dengan Kompetensi biasanya digunakan pada implementasi
Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) utuh; (2) kurikulum nasional yang terdahulu. Satuan
Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti dan pendidikan memiliki kuasa atau agency untuk
Kompetensi Dasar (KI-KD) yang disederhanakan mengambil keputusan apakah kurikulum yang
atau yang biasa disebut juga dengan istilah akan diterapkan pada Tahun Ajaran 2022/2023

106

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

yang akan datang adalah Kurikulum 2013 yang tidak memberikan efek yang mendorong
utuh, yang disederhanakan, atau Kurikulum motivasi intrinsik. Sebaliknya, strategi yang
Merdeka. Sementara untuk satuan pendidikan perlu dilakukan adalah mendukung satuan
swasta, keputusan ini perlu disetujui oleh pihak pendidikan dan para pendidik untuk mencoba
yayasan. Pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) melakukan suatu perubahan agar dapat
berperan penting dalam mendukung keputusan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta
yang diambil oleh satuan pendidikan. didik. Menjelaskan secara logis dan jelas
keterkaitan perubahan dengan kualitas hasil
Alasan pertama yang mendasari strategi belajar dinilai lebih efektif dalam mendukung
implementasi ini adalah pandemi COVID-19 implementasi suatu kebijakan baru (OECD,
yang membawa dampak sangat beragam 2019; Wilcox et al., 2017).
terhadap satuan pendidikan dan pendidik,
sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian B Memberikan pilihan kepada satuan pendidikan
Bab 5 ini. Sebagian satuan pendidikan telah juga merupakan kebijakan yang sejalan dengan
berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi semangat Merdeka Belajar. Satuan pendidikan
pembelajaran semasa pandemi COVID-19. memiliki hak untuk menentukan langkahnya
Satuan pendidikan yang demikian mungkin sesuai dengan kekuatan dan kondisi masing-
memiliki kesiapan untuk mengimplementasi masing, sebagaimana kemerdekaan dimaknai
perubahan kurikulum. Sementara sebagian oleh Ki Hajar Dewantara (2009). Kekuatan
satuan pendidikan lainnya yang mengalami dan kondisi satuan pendidikan tersebut
kesulitan untuk memberikan layanan menentukan kesiapan satuan pendidikan, dan
pembelajaran kepada peserta didik, mungkin kesiapan ini merupakan faktor yang sangat
akan terbebani dengan adanya suatu kebijakan penting terutama ketika kebijakan baru seperti
baru. Bagi mereka, menambah kompleksitas kurikulum membutuhkan perubahan besar-
baru pada kondisi yang sudah menyulitkan besaran terkait berbagai kebijakan di satuan
mereka mungkin bukan suatu keputusan yang pendidikan, praktik dan budaya kerja, serta
logis. rutinitas yang sudah menjadi tradisi di satuan
pendidikan. Dan terlebih lagi ketika perubahan
Penelitian menunjukkan bahwa komitmen semua itu harus dilakukan sekaligus dan
guru untuk mengimplementasikan kurikulum dilakukan dalam waktu yang singkat (Bryk et al.,
merupakan faktor pendorong implementasi 2015; Hargreaves & Shirley, 2009; Knapp et al,
kurikulum yang efektif. Hal ini ditunjukkan 2014). Bagi sebagian pendidik, perubahan masif
dalam berbagai penelitian yang dilakukan di seperti ini adalah tekanan sementara bagi yang
banyak negara (Cheung & Wong, 2012; OECD, lain menjadi tantangan.
2019) bahwa motivasi intrinsik, antusiasme
untuk melakukan perubahan dan memberikan Kesiapan satuan pendidikan untuk
layanan pendidikan yang lebih baik kepada mengimplementasikan kurikulum tidak
peserta didiknya merupakan faktor yang terbatas pada kemampuan secara kognitif
berkontribusi pada keberhasilan implementasi atau metakognitif saja, yaitu memahami isi
kurikulum. Tekanan dan tuntutan dari kurikulumnya serta cara menerapkannya.
pemerintah untuk mengimplementasikan suatu Kesesuaian antara filosofi kurikulum dengan
kebijakan perlu dibatasi karena hal tersebut paradigma guru tentang perannya sebagai

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 107

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

pendidik serta prinsip-prinsip pembelajaran et al., 2017). Rasa aman ini dipengaruhi oleh
yang dipegangnya adalah faktor yang juga rendahnya risiko yang dipersepsikan oleh
menjadi penentu kesiapan guru untuk guru dan kepala sekolah apabila mereka
mengimplementasikan kurikulum. Sebagaimana mencoba untuk melakukan perubahan. Dalam
yang disampaikan pada bagian awal Bab 5 ini, kondisi pandemi, sebagian pendidik mungkin
proses pemaknaan (sensemaking) kebijakan merasa terlalu berisiko untuk melakukan suatu
dipengaruhi oleh paradigma, nilai, serta perubahan besar, oleh karena itu mewajibkan
keyakinan pendidik sebagai implementor perubahan kurikulum di satuan pendidikan
kebijakan. Ketika perubahan diwajibkan tanpa yang belum siap atau yang tengah menghadapi
menyiapkan pendidik untuk lebih terbuka tantangan besar di masa pandemi COVID-19
mengubah paradigma mereka, salah satu risiko adalah strategi yang tidak sejalan dengan
yang sering terjadi adalah implementasi yang upaya pemulihan pembelajaran.
dangkal (superficial) di mana guru menerapkan
kurikulum baru dengan paradigma lama Keputusan untuk menetapkan kurikulum yang
(Spillane et al., 2002). Praktik yang “seolah- akan digunakan satuan pendidikan tidak
olah berubah” ini terjadi sebagai akibat sistem dibatasi hanya untuk Tahun Ajaran 2022/2023.
akuntabilitas satuan pendidikan dan guru yang Artinya satuan pendidikan dapat menggunakan
dikaitkan dengan implementasi kurikulum, Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran
misalnya performa satuan pendidikan dinilai berikutnya. Fleksibilitas ini akan memberikan
dari kemampuannya mengikuti arahan untuk kesempatan kepada satuan pendidikan untuk
mengimplementasikan kurikulum. Oleh karena mempersiapkan diri sebelum berkomitmen
itu dalam rangka pemulihan pembelajaran dan untuk melakukan perubahan besar.
upaya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar Memberikan waktu kepada satuan pendidikan
peserta didik, tekanan birokrasi seperti ini dan pendidik untuk menyiapkan diri adalah
tidak dianjurkan dan dihindari dalam kebijakan hal yang sangat kritikal dalam implementasi
implementasi Kurikulum Merdeka. kurikulum (Tikkanen et al., 2017). Memberikan
waktu kepada satuan pendidikan dapat berarti
Berdasarkan kajian kualitatif di sekolah- memberikan kesempatan untuk mereka
sekolah yang inovatif, Wilcox dan rekan-rekan observasi terlebih dahulu tentang bagaimana
(2017) menemui bahwa sekolah-sekolah Kurikulum Merdeka diimplementasikan di
yang siap untuk menerapkan transformasi satuan pendidikan lain.
pembelajaran memiliki karakteristik yang
serupa, yaitu sekolah dengan budaya saling Kurikulum pilihan dan pemerataan pemulihan
percaya (trust) yang kuat, komunikasi yang pembelajaran
terbuka, serta pimpinan yang memiliki visi dan
tujuan yang sejalan dengan arah kebijakan. Kebijakan implementasi yang longgar dan
Dalam sekolah-sekolah yang diobservasi fleksibel ini dapat menimbulkan pertanyaan
Wilcox dan rekan-rekan tersebut terdapat iklim terkait kesenjangan kualitas pendidikan.
kerja yang kondusif di mana pimpinan dan Apabila Kurikulum Merdeka dinilai dapat
guru merasa aman secara psikologis untuk meningkatkan efektivitas pemulihan
mengimplementasikan suatu kebijakan baru pembelajaran, mengapa tidak diwajibkan
(Bryk et al., 2015; Senge et al., 2012; Wilcox untuk seluruh satuan pendidikan? Pertanyaan

108

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

tersebut muncul dengan dua asumsi yang pimpinan dan juga kualitas kepemimpinan di
melandasinya. Asumsi pertama, satuan tingkat daerah (OECD, 2019).
pendidikan yang siap adalah satuan pendidikan
yang sudah maju, berkualitas tinggi, atau Berdasarkan kajian-kajian tersebut, anggapan
dengan sumber daya yang lebih mumpuni. bahwa kebebasan satuan pendidikan untuk
Asumsi kedua, mewajibkan implementasi memilih apakah akan mengimplementasikan
kurikulum di seluruh satuan pendidikan adalah Kurikulum Merdeka tidak dapat dianggap
strategi pemerataan kualitas pendidikan karena bias terhadap sekolah-sekolah elit atau
dengan diwajibkan, maka seluruh jajaran sekolah yang berada di kota-kota besar saja.
pemerintah baik di tingkat pusat maupun Lagipula, memberikan kebebasan kepada
daerah akan mengerahkan segala daya dukung satuan pendidikan untuk memilih bukan berarti
implementasi kebijakan tersebut. Namun kedua pemerintah tidak memberikan dukungan
asumsi tersebut tidak cukup kuat. kepada satuan pendidikan untuk menyiapkan
diri menggunakan Kurikulum Merdeka. Bahkan
Penelitian di berbagai konteks menunjukkan satuan pendidikan yang belum memutuskan
bahwa sarana prasarana atau tingkat untuk menggunakan Kurikulum Merdeka pun
kemewahan satuan pendidikan tidak menjadi tetap dapat mengakses berbagai sumber dari
faktor yang kuat dalam menentukan kesiapan pemerintah. Semua pendidik dapat mengakses
untuk berinovasi dan bertransformasi. informasi dan materi pembelajaran untuk
Penelitian Wilcox dan rekan-rekan (2017) mempersiapkan diri mengimplementasikan
menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah yang Kurikulum Merdeka, tidak terbatas pada
memiliki banyak tantangan dari segi input pun satuan pendidikan yang telah memutuskan
dapat siap berinovasi. Kajian mereka dilakukan untuk menerapkan kurikulum tersebut saja.
di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat Akses ini merupakan upaya untuk memberikan
dengan mayoritas siswanya dari keluarga kesempatan yang setara kepada semua satuan
miskin dan imigran, serta memiliki fasilitas pendidikan, pendidik, pemerintah daerah,
yang terbatas. Di antara sekolah-sekolah serta masyarakat untuk mempersiapkan satuan
tersebut, Wilcox dan rekan-rekan mendapati pendidikan untuk mengimplementasikan
kesamaan karakteristik yang menunjukkan Kurikulum Merdeka.
kesiapan untuk bertransformasi, yaitu kualitas
kepemimpinan satuan pendidikan, komitmen Kedua, berasumsi bahwa mewajibkan semua
guru-guru, iklim kerja yang penuh rasa saling sekolah untuk melakukan perubahan bukanlah
percaya dan kolaboratif, serta relasi antara strategi yang sesuai untuk meningkatkan
sekolah dan orangtua/keluarga siswa dapat pemerataan kualitas pembelajaran.
terbangun dengan baik. Hal yang serupa Kesenjangan kualitas pendidikan umumnya
juga ditunjukkan di berbagai konteks lainnya, terjadi akibat keberagaman input, misalnya
bahwa kemampuan satuan pendidikan untuk input siswa dengan latar belakang siswa status
mengimplementasikan kurikulum secara ekonomi sosial (SES) yang berbeda, kualitas
efektif lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi guru yang tidak merata, serta
kepemimpinan dan budaya kolaborasi dan disparitas ketersediaan dan kualitas sarana
rasa saling percaya diantara para pendidik dan prasarana pendukung pembelajaran. Input yang
bervariasi ini justru membutuhkan intervensi

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 109

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

atau kebijakan yang berbeda-beda (asimetris), Pemerintah. Tidak ada syarat, keputusan
agar dapat menghasilkan output hasil belajar sepenuhnya di tangan satuan pendidikan dan
peserta didik yang relatif setara. Dengan yayasan sekolah swasta. Dengan kata lian,
demikian, memaksa semua satuan pendidikan satuan pendidikan manapun yang merasa
untuk melakukan perubahan kurikulum di waktu siap berhak untuk turut mengimplementasikan
yang sama tanpa mempertimbangkan kesiapan Kurikulum Merdeka. Dan dari segi waktu,
dan tantangan yang berbeda karena input yang satuan pendidikan yang merasa siap untuk
berbeda tadi merupakan strategi kebijakan melakukan transformasi dapat menerapkannya
yang tidak sesuai dengan prinsip pemerataan pada Tahun Ajaran 2022/2023, sementara yang
kualitas belajar. lain dapat melakukannya di tahun berikutnya.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, satuan Kesiapan satuan pendidikan untuk
pendidikan yang mengalami hambatan proses mengimplementasikan kurikulum bukan
pembelajaran yang lebih besar pada umumnya semata-mata tanggung jawab satuan
adalah satuan pendidikan yang melayani pendidikan itu sendiri tetapi juga perlu
peserta didik mayoritas dari keluarga miskin. didukung pemerintah serta sistem yang lebih
Berasumsi bahwa mereka sama siapnya untuk besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam
mengubah kurikulum yang digunakan adalah Bagian A tentang sistem ekologi implementasi
asumsi yang kurang hati-hati. Oleh karena kurikulum (OECD, 2020). Dukungan ini tidak
itu, mewajibkan mereka untuk menerapkan hanya berupa pelatihan untuk pendidik atau
Kurikulum Merdeka bisa jadi bukan suatu buku teks pelajaran, tetapi juga dukungan
kebijakan yang berkeadilan. kebijakan implementasi kurikulum serta
kebijakan lain yang terkait dengan proses
Maka jawaban dari pertanyaan “mengapa tidak implementasi kurikulum. Selain tidak
diwajibkan?” tadi adalah karena berdasarkan menuntut satuan pendidikan dan pendidik
berbagai penelitian dan praktik implementasi untuk melakukan perubahan besar dalam
kurikulum baru di berbagai konteks, waktu dekat, satuan pendidikan juga dapat
memberikan kuasa atau agency kepada satuan menyesuaikan tingkat kompleksitas perubahan
pendidikan adalah strategi yang dinilai lebih kurikulum yang akan mereka lakukan sesuai
efektif daripada kebijakan top down yang tidak dengan kesiapan mereka. Hal ini akan
peka terhadap kondisi, situasi, serta konteks dijelaskan di Bagian C.2 berikut ini.
di satuan pendidikan (OECD, 2020). Namun
demikian, implementasi ini tidak dibatasi oleh

2. Implementasi kurikulum sebagai proses belajar

a. Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka akan dilakukan. Pilihan
pertama adalah dengan menerapkan beberapa
Setelah satuan pendidikan memutuskan bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa
untuk mulai mengimplementasikan Kurikulum mengganti kurikulum satuan pendidikan yang
Merdeka, pilihan berikutnya yang dapat mereka sedang digunakan, misalnya menerapkan
tentukan adalah bagaimana implementasi

110

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

projek penguatan profil pelajar Pancasila dengan paradigma baru dan digunakan di lebih
sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dari 3.000 satuan pendidikan termasuk PAUD,
dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, pendidikan dasar dan menengah, serta SMK.
menerapkan pembelajaran sesuai tahap
capaian siswa atau pembelajaran terdiferensiasi Kemendikbudristek melakukan monitoring
berdasarkan asesmen formatif diagnostik, dan/ dan evaluasi (monev) pelaksanaan PSP dan
atau menerapkan kegiatan bermain-belajar SMKPK, salah satunya melalui kajian etnografi
berbasis buku bacaan anak di PAUD. Pilihan di sekolah-sekolah pelaksana program
kedua adalah dengan menerapkan Kurikulum tersebut. Temuan secara umum menunjukkan
Merdeka dengan menggunakan perangkat bahwa satuan pendidikan telah berupaya
ajar yang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum
Pusat. Dan pilihan ketiga adalah dengan meskipun masih terdapat banyak kebingungan
menerapkan Kurikulum Merdeka dengan dalam proses tersebut. Sebagai contoh,
pengembangan berbagai perangkat ajar oleh semua sekolah telah berupaya membuat
satuan pendidikan. kurikulum operasional sekolah, meskipun
masih terdapat kebingungan dalam melakukan
Tiga pilihan tersebut menunjukkan tingkat analisis karakteristik satuan pendidikan dan
kompleksitas perubahan kurikulum, mulai memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai
dari yang paling menyerupai Kurikulum 2013 dasar pengorganisasian pembelajaran.
atau yang aspek perubahannya paling sedikit Untuk melaksanakan pembelajaran sesuai
hingga menggunakan Kurikulum Merdeka dan tahap capaian siswa, sekolah telah mencoba
lebih mandiri dalam mengimplementasikannya melakukan asesmen diagnostik namun
melalui pengembangan berbagai perangkat sebagian masih mengalami kebingungan
ajarnya sendiri. memanfaatkan hasil asesmen tersebut untuk
menjalankan pembelajaran terdiferensiasi.
Tahapan implementasi ini mencerminkan Hampir semua sekolah juga telah menjalankan
semangat Merdeka Belajar yang memberikan projek penguatan profil pelajar Pancasila
kewenangan atau agency kepada satuan meskipun masih merasa belum jelas tentang
pendidikan untuk mempelajari dan memaknai posisi projek tersebut dalam struktur kurikulum.
secara leluasa saat mengimplementasikan Sebagian besar guru menganggap projek
kurikulum. Strategi ini sesuai dengan prinsip penguatan profil pelajar Pancasila dikaitkan
perancangan kurikulum yang fleksibel dan dengan muatan pelajaran intrakurikuler, dan
sederhana. Model pilihan ini juga menerapkan sebagian yang lain mengalami kesulitan dalam
prinsip memperhatikan hasil kajian dan umpan memahami asesmen untuk pembelajaran projek
balik karena berpijak pada hasil penelitian tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pada
di berbagai konteks dan data empiris yang awal penerapannya, guru membutuhkan waktu
diperoleh dari monitoring dan evaluasi dan dukungan untuk memahami kurikulum dan
Kurikulum Merdeka yang diujicobakan melalui melaksanakan hal-hal yang lebih detail agar
Program Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK kurikulum dapat diimplementasikan secara
Pusat Keunggulan (SMKPK). Saat ujicoba utuh. Hasil evaluasi implementasi yang lebih
kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum lengkap dapat dibaca dalam Bab Empat.
prototipe atau kurikulum untuk pembelajaran

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 111

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Spillane (2004) menyatakan bahwa dalam ketersediaan dokumen-dokumen administrasi
proses sensemaking (memaknai, memahami) pembelajaran sebagai bukti kepatuhan guru
kebijakan, guru seringkali cenderung dan satuan pendidikan pada peraturan yang
menggunakan cara berpikir (paradigma) yang berlaku. Hal ini pun terjadi karena hal yang
lama untuk memahami kebijakan baru. Hal ini sama, pengawas sekolah menerjemahkan
juga ditemui dalam monev etnografi PSP dan kebijakan kurikulum yang baru menggunakan
SMKPK. Kurikulum yang sebenarnya dirancang paradigma lama.
untuk mengurangi beban administrasi guru
malah dipersepsikan sebaliknya. Fokus b. Implementasi sesuai kesiapan
kepala sekolah dan guru untuk menghasilkan
dokumen KOS karena menjadi salah satu Merujuk kembali pada teori sensemaking
aspek Kurikulum Merdeka, misalnya, seringkali yang disampaikan pada Bagian A, pendidik,
menghilangkan esensi tentang pentingnya pimpinan, dan juga pemerintah daerah
memahami karakteristik satuan pendidikan akan memaknai kurikulum berdasarkan
sebagai dasar untuk mengembangkan keyakinan mereka tentang pembelajaran
kurikulum yang sesuai dengan karakteristik serta peran pendidik dan peran mereka dalam
tersebut. Guru juga ditemui lebih fokus pada mendukung pembelajaran, nilai-nilai, kognisi
format modul ajar serta wajib atau tidaknya dan kompetensi (mikrosistem), situasi dan
mereka membuat dokumen tersebut daripada konteks satuan pendidikan (mesosistem), dan
memaknai fungsi modul ajar untuk membantu konteks yang dipengaruhi juga oleh sistem
mereka dalam merancang pembelajaran. Selain budaya secara umum (makrosistem) (OECD,
itu didapati juga kecemasan guru dan kepala 2020). Oleh karena itu, proses penyesuaian
sekolah tentang benar-salahnya praktik yang kebijakan dengan situasi guru pasti akan
mereka lakukan yang mengindikasikan bahwa selalu terjadi (Ball et al., 2012; Honig, 2006;
sistem akuntabilitas seringkali dikaitkan dengan Spillane, 2004). Pertanyaannya adalah apakah
proses implementasi kebijakan. proses pembelajaran yang dilakukan satuan
pendidikan dan pendidik ini akan diperhatikan,
Temuan-temuan tersebut merupakan umpan difasilitasi oleh pemerintah atau akan diabaikan
balik yang penting untuk perancangan saja, dibiarkan menjadi suatu dinamika yang
strategi implementasi kurikulum. Hasil terjadi di tingkat lokal/daerah?
monev mengkonfirmasi teori tentang proses
pemaknaan kurikulum yang kompleks, Berbagai studi secara konsisten
dipengaruhi oleh kompetensi, paradigma, merekomendasikan adanya penyesuaian
budaya kerja, serta birokrasi institusi strategi implementasi dari pusat dengan
pendidikan. Tradisi compliance atau kepatuhan kompleksitas di tingkat lokal (Bryk et al., 2015;
pada arahan dari atasan sangat mempengaruhi Honig, 2006; Wilcox, 2017). Dalam situasi
proses sensemaking yang dilakukan guru yang demikian dan kompleksitas situasi yang
ketika mulai mengimplementasikan kurikulum. berbeda-beda antara satu sekolah dengan
Kecemasan akan semakin banyaknya sekolah lainnya, implementasi yang seragam
beban kerja karena banyak hal yang perlu (one-size-fits-all atau satu ukuran untuk semua)
dikembangkan di tingkat satuan pendidikan bukanlah strategi yang ideal (Bryk et al., 2015).
juga dipengaruhi oleh tuntutan dari pengawas Kesiapan satuan pendidikan yang beragam
sekolah yang belum berubah, masih fokus pada membutuhkan proses implementasi yang
berbeda pula. Membiarkan satuan pendidikan

112

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

dan pendidik untuk menginterpretasikan pendidik, dan juga pemerintah daerah. Dan
kebijakan tanpa difasilitasi pemerintah bukanlah seperti halnya peserta didik adalah pusat dari
strategi yang efektif untuk meningkatkan proses belajar di kelas, guru juga perlu menjadi
kualitas hasil pembelajaran. Oleh karena pusat dari implementasi kurikulum (Drake dan
itu pemerintah tidak boleh lepas tangan Sherin, 2006). Prinsip pembelajaran sesuai
dan merasa cukup dengan memberikan dengan tahap capaian peserta didik (teaching
sosialisasi dan pelatihan yang top down dan at the right level) juga perlu diberlakukan
dengan frekuensi yang sedikit. Maka untuk dalam proses implementasi yang sesuai
implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah dengan kesiapan satuan pendidikan dan guru
menyediakan tiga pendekatan implementasi (implementation at the right level). Strategi
yang dapat dipilih satuan pendidikan. Pilihan implementasi kurikulum yang memperhatikan
ini diberikan sebagai opsi yang memudahkan kebutuhan guru untuk mempelajari dan
satuan pendidikan dan membuat mereka memaknainya tidak saja akan membantu siswa
merasa lebih aman, minim risiko, untuk belajar lebih baik, tetapi juga membantu guru
mengimplementasikannya. belajar secara mendalam kebijakan kurikulum
sehingga mereka dapat menerapkannya
Telah disampaikan dalam bab ini sejak awal dengan lebih baik dan bertahan lama
bahwa implementasi kurikulum serta proses (sustainable) (Ball & Cohen, 1996; Drake &
pemaknaan kebijakan pada hakikatnya adalah Sherin, 2006).
proses belajar. Namun kali ini yang belajar
bukanlah siswa melainkan satuan pendidikan,

Seperti halnya peserta didik adalah pusat dari proses belajar di kelas, guru juga perlu menjadi
pusat dari implementasi kurikulum…. Prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian
peserta didik (teaching at the right level) juga perlu diberlakukan dalam proses implementasi
yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan guru (implementation at the right level).

Dengan menempatkan guru sebagai pusat perlu capai ketika baru mulai belajar untuk
implementasi kurikulum, strategi implementasi mengimplementasikan kurikulum berdasarkan
suatu kebijakan perlu secara jelas menyatakan kesiapan mereka.
perubahan praktik dan perilaku apa yang
diharapkan dari guru (Fullan, 2007). Hal ini Kejelasan (clarity) tentang target-target
serupa dengan prinsip pembelajaran di mana perubahan ini akan membantu proses
guru menentukan tujuan pembelajaran untuk implementasi kurikulum (Fullan, 2007),
peserta didik mereka. Maka untuk mendukung sekaligus menjelaskan perubahan apa
proses implementasi sesuai dengan kesiapan yang dapat didukung oleh pimpinan
satuan pendidikan dan pendidik, perlu dibuat satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
tahapan-tahapan pembelajaran sebagaimana Kejelasan tentang perubahan perilaku yang
guru membuat alur pembelajaran untuk peserta diharapkan dari masing-masing pihak yang
didik mereka. Tahapan implementasi ini dapat mengimplementasikan kebijakan akan
menjadi rujukan bagi satuan pendidikan dan mendorong proses implementasi yang lebih
guru untuk menentukan target yang mereka efektif (OECD, 2019; Fullan, 2007). Tabel 5.1

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 113

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

menunjukkan contoh tahapan implementasi Kurikulum Merdeka dalam Tabel 5.1 tidak
yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan disampaikan secara lengkap dalam Kajian
dan/atau pemerintah serta organisasi atau Akademik ini, dan disampaikan dalam dokumen
lembaga yang berperan dalam mendukung terpisah sebagai panduan untuk satuan
implementasi kurikulum di satuan pendidikan pendidikan dan pendidik.
dan daerah. Aspek-aspek pelaksanaan

Tabel 5.2. Implementasi Kurikulum Merdeka Berdasarkan Tahap Kesiapan Satuan Pendidikan dan Pendidik1

Aspek2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

Pengembangan Membuat Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan
kurikulum penyesuaian kecil kurikulum satuan kurikulum satuan kurikulum satuan
operasional satuan terhadap contoh pendidikan pendidikan pendidikan yang
pendidikan dokumen kurikulum berdasarkan contoh berdasarkan contoh kontekstual dan
satuan pendidikan dokumen kurikulum dari Kemendikbud sesuai aspirasi
Penggunaan yang disediakan oleh satuan pendidikan dan berbagai komunitas
perangkat ajar Kemdikbud yang disediakan oleh referensi lain, sekolah, termasuk
Kemdikbud termasuk menstruktur menstrukturkan
pembelajaran sesuai pembelajaran
visi-misi, kebutuhan sesuai visi-misi dan
serta minat murid, konteks sekolah,
konteks sekolah dan dengan melibatkan
lingkungan perwakilan murid,
orang tua, dan
masyarakat

Menggunakan buku Menggunakan buku Pembelajaran Pembelajaran
teks sebagai sumber teks sebagai sumber di beberapa bervariasi antara
utama pengajaran utama pengajaran mata pelajaran menggunakan
dan perangkat ajar dan perangkat ajar bervariasi antara buku teks pelajaran
lainnya sebagai lainnya sebagai menggunakan dan perangkat
referensi tambahan referensi tambahan buku teks pelajaran ajar lainnya yang
untuk guru untuk guru dan dan perangkat ajar diperoleh dari
siswa lainnya, berdasarkan berbagai sumber
keputusan guru yang tervalidasi,
Sebagian guru berdasarkan
mulai memodifikasi Sebagian guru keputusan guru
perangkat ajar, menambah referensi
agar sesuai dengan dari sumber lain Sebagian besar guru
konteks lokal yang tervalidasi, mampu membuat
selain dari perangkat ajarnya
Kemendikbud sendiri yang
kontekstual dan
Sebagian guru membagikannya
mampu membuat secara daring
perangkat ajarnya dalam aplikasi
sendiri Kemendikbud

1 Dikembangkan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan dan INOVASI dan diserahkan kepada kepada Kemendikbudristek pada tahun 2021 sebagai

rekomendasi implementasi kurikulum dalam Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan

2 Tabel 5.1 tidak memuat seluruh aspek, diperlihatkan sebagai contoh. Dokumen lengkap akan dipublikasikan melalui situs resmi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Kemendikbudristek

114

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Aspek2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Projek Profil Pelajar Tim guru membuat
Pancasila penyesuaian Tim guru membuat Tim guru Tim guru
kecil terhadap penyesuaian menggunakan menggunakan
Pembelajaran sesuai modul projek yang terhadap modul modul projek yang modul projek yang
tahap capaian disediakan oleh projek yang disediakan oleh disediakan oleh
belajar peserta didik Kemdikbud disediakan oleh Kemdikbud sebagai Kemdikbud sebagai
Kemdikbud sesuai referensi untuk referensi untuk
Dan seterusnya Berdasarkan kesepakatan mengembangkan mengembangkan
asesmen diagnostik, tim guru yang modul yang lebih modul yang
guru mengajar memfasilitasi projek kontekstual dan kontekstual dan
seluruh siswa di sesuai dengan sesuai dengan
kelasnya sesuai Berdasarkan kebutuhan dan minat kebutuhan dan minat
dengan fase capaian asesmen diagnostik, siswa siswa.
belajar mereka siswa di angkatan
yang sama dibagi Siswa dan/
menjadi dua atau atau masyarakat
lebih rombongan (misalnya komunitas
belajar, masing- atau organisasi
masing diajarkan peduli pendidikan)
oleh guru mata terlibat dalam
pelajaran yang perancangan projek.
berbeda. Dengan
demikian, setiap Berdasarkan Rancangan projek
siswa dapat belajar asesmen diagnostik, disebarkan melalui
sesuai dengan fase siswa di kelas yang aplikasi daring
capaian belajarnya sama dibagi menjadi Kemdikbud untuk
dua kelompok guru/sekolah lain.
Asumsi: ada kelas menurut capaian
paralel belajar mereka, dan Berdasarkan
keduanya diajarkan asesmen diagnostik,
oleh guru yang siswa di kelas
sama. yang sama dibagi
menjadi dua atau
Sekolah lebih kelompok
menyelenggarakan menurut capaian
program pelajaran belajar mereka, dan
tambahan untuk keduanya diajarkan
siswa yang belum oleh guru yang
siap untuk belajar sama.
sesuai dengan
kelasnya Sekolah
menyelenggarakan
program pelajaran
tambahan untuk
siswa yang belum
siap untuk belajar
sesuai dengan
kelasnya

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 115

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Tahapan-tahapan implementasi dalam Tabel 5.1 pendekatan yang lebih konstruktif. Hal ini akan
adalah salah satu contoh dukungan implementasi mengubah tradisi implementasi kurikulum yang
kurikulum yang “ketat secara tujuan, dan longgar biasa diterapkan di Indonesia yang banyak
secara strategi implementasi”, yang semakin menggunakan pendekatan arahan dari atas (top
banyak digunakan di berbagai negara (OECD, down).
2020; Wilcox et al., 2017). Strategi ini dipilih
dengan didasari pada pentingnya memberikan Kajian evaluasi Kurikulum 2013 yang dilakukan
kendali pada satuan pendidikan dan guru untuk Rusman dan rekan-rekan (2021) menjelaskan
menyesuaikan dengan konteks dan kesiapan bahwa untuk mendukung implementasi
masing-masing, selama implementasi tersebut Kurikulum 13, Kemendikbudristek melakukan
mengarah pada tujuan yang selaras atau pelatihan, pendampingan, dan monitoring.
sebangun (kongruen). Artinya, satuan pendidikan Contohnya, untuk pelatihan guru dilaksanakan
dapat mulai mengimplementasikan pada tahap melalui mekanisme cascading atau mengalir
yang lebih rendah dibandingkan dengan satuan dari atas ke bawah, yang terdiri dari tiga
pendidikan lain, namun pelaksanaannya tetap tahap yaitu penyiapan narasumber, pelatihan
berpegang pada prinsip-prinsip perancangan instruktur nasional, dan pelatihan kepala
kurikulum yang berlandaskan pada filosofi sekolah, pengawas sekolah dan guru sasaran.
Merdeka Belajar dan mengarah pada penguatan Sedangkan untuk pendampingan dilakukan
kompetensi dan karakter yang telah ditetapkan. oleh pendampingan yang dipilih dari guru-
guru terbaik dan sudah terlatih sebagai guru
c. Implementasi melalui pembelajaran pendamping. Model dukungan implementasi
konstruktif ini masih bernuansa top-down, di mana ada
pihak yang dinilai sebagai “pakar” yang
Bab 3 menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka ahli tentang kurikulum dan pihak guru yang
berupaya untuk menerapkan teori belajar diposisikan lebih rendah meskipun sebenarnya
konstruktivisme. Menurut teori ini, peserta mereka yang lebih memahami konteks dan
didik merupakan pelaku aktif pembelajaran penentu arah kebijakan yang benar-benar
yang mengkonstruksi pengetahuan mereka akan diimplementasikan (Ball et al., 2012;
melalui interaksi dan pengalaman nyata. Dalam Lipsky, 1980). Akibat dari proses yang demikian
hal implementasi kurikulum, guru juga perlu juga disampaikan dalam laporan Rusman dan
kesempatan untuk belajar menggunakan rekan-rekan, bahwa sosialisasi yang dilakukan
pendekatan yang sama, yaitu melalui Kemendikbudristek dinilai belum relevan
pengalaman menggunakan Kurikulum Merdeka. dengan kebutuhan guru, dan belum optimal
Mereka juga perlu belajar melalui observasi terutama untuk pengawas, penilik dan kepala
dan narasi yang disampaikan oleh sesama sekolah. Hal ini yang ditengarai memunculkan
guru yang menerapkan kurikulum di konteks persepsi yang berbeda pada implementasi
yang berbeda dan/atau juga dari guru dan Kurikulum 2013 di lapangan, sebab dari hasil
satuan pendidikan yang sudah menerapkannya evaluasi kegiatan sosialisasi tersebut belum
lebih dahulu. Dengan demikian, proses belajar berdampak terhadap pemahaman PTK dan
untuk mengimplementasikan kurikulum tidak kinerja guru.
hanya melalui sosialisasi dan pelatihan formal
dari pemerintah (top-down) tetapi juga perlu

116

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Evaluasi yang dilakukan Sisdiana dan rekan- mereka sebagai guru. Melalui jejaring sosial,
rekan (2019) tentang implementasi Kurikulum menurut Daly dan Little, guru belajar dari
2013 juga menemukan kelemahan proses keberhasilan dan juga kegagalan guru lainnya,
pembelajaran yang top-down. Sisdiana dan bahkan juga “tertular” untuk menerapkan
rekan-rekan mendapatkan bahwa pada kebijakan atau bahkan menolaknya. Proses
umumnya Dinas Pendidikan di daerah belajar sesama guru tersebut, menurut Senge
melakukan pendampingan setidaknya satu dan rekan-rekan (2012), adalah proses organik
kali terhadap kepala sekolah yang ada di yang dapat menjadikan implementasi kebijakan
wilayahnya. Namun dari pendampingan ini, lebih berkembang (scale up) dan berkelanjutan
ditemukan bahwa beberapa kepala sekolah (sustainable).
tidak mengetahui secara khusus kebijakan
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan terkait Saat ini Indonesia telah memiliki forum-forum
implementasi Kurikulum 2013. Misalnya di Kota guru, asosiasi guru, serta himpunan yang dapat
Sorong, pelatihan Kurikulum 2013 dilakukan didukung pemerintah dan juga dimanfaatkan
hanya satu kali pada tahun 2017 dan hal untuk membantu proses implementasi
tersebut dinilai kurang memudahkan kepala kurikulum. Selain itu, jejaring pembelajaran
sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum sesama pendidik juga sangat terbantu
2013. Namun demikian, hal ini tidak ditemui dengan pemanfaatan teknologi digital. Untuk
di daerah yang lain, misalnya di Yogyakarta mendukung proses pembelajaran secara
di mana forum belajar yang diselenggarakan kolaboratif antar guru seluruh Indonesia,
pemerintah lebih sering dilakukan. Temuan Kemendikbudristek mengembangkan suatu
tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan platform yang dinamai Merdeka Mengajar.
dalam proses sensemaking ketika strategi Dalam platform tersebut para pendidik dapat
belajar yang diterapkan mengandalkan proses belajar dan berbagi praktik pembelajaran yang
belajar formal. mereka lakukan menggunakan Kurikulum
Merdeka serta mendiskusikannya.
Berdasarkan evaluasi tersebut, dibutuhkan
penguatan strategi yang memberikan Platform Merdeka Mengajar memiliki tiga
kesempatan satuan pendidikan dan pendidik fitur utama yaitu belajar, mengajar dan karier
untuk belajar mengimplementasikan kurikulum pendidik. Pada fitur Mengajar terdapat produk
secara lebih konstruktif. Pendekatan yang perangkat ajar dan asesmen murid. Berbagai
dinilai efektif adalah melalui jejaring (network) perangkat ajar pada fitur ini dapat digunakan
yang memberikan kesempatan kepada satuan guru sebagai referensi untuk mengembangkan
pendidikan dan pendidik untuk belajar dari praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum
satu sama lain. Berdasarkan penelitian mereka, Merdeka. Lalu untuk asesmen murid dapat
Daly dan Little (2010) menemukan bahwa relasi membantu guru melakukan asesmen diagnostik
sosial merupakan modal yang penting dalam literasi dan numerasi dengan cepat sehingga
implementasi kebijakan pendidikan karena guru dapat menerapkan pembelajaran
guru biasanya memilih belajar dari sesama guru yang sesuai dengan tahap capaian dan
yang mereka percaya dibandingkan belajar dari perkembangan peserta didik. Pada fitur Belajar
pakar yang asing dan yang mereka anggap terdapat materi pelatihan dan beragam video
tidak memahami kompleksitas pekerjaan inspirasi untuk guru dapat mengembangkan

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 117

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

diri dan terus belajar. Sementara itu fitur Karier merupakan bentuk dukungan yang inklusif
berisi bukti karya atau portofolio guru yang untuk menyiapkan seluruh pendidik melakukan
mana guru-guru dapat saling berbagi inspirasi transformasi pembelajaran.
dan berkolaborasi. Platform ini terbuka untuk
pendidik terlepas dari keputusan mereka untuk Dukungan lain yang diupayakan untuk
menggunakan atau pun tidak menggunakan mendukung proses implementasi Kurikulum
Kurikulum Merdeka untuk memulihkan Merdeka dijelaskan pada bagian 3.3 berikut ini.
pembelajaran. Sehingga sebagaimana
yang disampaikan sebelumnya, platform ini

3. Dukungan untuk implementasi sesuai kebutuhan

Pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta mutakhir. Misalnya untuk Australia, pemerintah
komunitas dan organisasi pendidikan yang menyediakan bahan-bahan pendukung
memberikan layanan peningkatan kapasitas kurikulum sekolah, silabus, dan platform
guru merupakan sistem pendukung yang bernama Scootle yang dibuat sebagai tempat
sangat penting peranannya dalam membantu saling berbagi yang mana guru-guru dapat
implementasi kurikulum di satuan pendidikan. mengunggah, melihat dan mengunduh modul
Berada di level eksosistem (Gambar 5.1), ajar (Drabsch, 2013). Sedangkan di Wales,
pemerintah dan masyarakat dapat memberikan ada jaringan nasional untuk melaksanakan
dukungan kepada satuan pendidikan melalui serangkaian diskusi publik yang melibatkan
berbagai cara, misalnya pelatihan guru yang berbagai praktisi Pendidikan. Hasil serangkaian
sesuai dengan kurikulum, dokumen-dokumen diskusi publik ini kemudian digunakan oleh
pendukung proses pembelajaran, dan program pemerintah untuk menetapkan strategi
peningkatan kapasitas satuan pendidikan lanjutan dan pelibatan kerja sama mitra (Welsh
secara komprehensif. Yang juga sangat Government, 2021). Selanjutnya di Denmark,
penting untuk dilakukan pemerintah adalah terdapat gudang data yang menyediakan
penyelarasan kebijakan lain yang berkaitan statistik pendidikan untuk memantau kualitas
atau kebijakan yang dapat mempengaruhi sekolah dan menerbitkan laporan tertulis setiap
efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka tahunnya. Hasil dari laporan ini digunakan
(OECD, 2019). untuk dialog berkelanjutan antara pemerintah,
pemerintah kota, dan pemangku kepentingan
Implementasi kurikulum di berbagai negara lain yang terlibat dalam pengembangan sekolah
selalu membutuhkan dukungan besar (Gouedard, 2021).
dari pemerintah. Dukungan pemerintah
negara-negara di dunia untuk implementasi Serupa dengan dukungan pemerintah di
kurikulum baru bentuknya beragam, mulai negara-negara tersebut, Kemendikbudristek
dari mengembangkan silabus, menyediakan pun memberikan dukungan yang komprehensif
platform untuk guru-guru dapat berbagi hingga untuk membantu satuan pendidikan dan
jaringan nasional untuk diskusi publik antar pendidik mengimplementasikan Kurikulum
praktisi serta sistem data pendidikan yang Merdeka. Sebagaimana yang disampaikan

118

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

dalam bagian sebelumnya, platform Merdeka kebijakan kurikulum dengan kebijakan terkait
Mengajar dibangun untuk membantu pendidik lainnya. Salah satu contoh yang mereka
mengimplementasikan kurikulum. Dukungan kemukakan adalah kebijakan kurikulum yang
berbagai perangkat ajar juga disediakan untuk tidak selaras dengan kebijakan akuntabilitas
menjadi contoh-contoh penerapan Kurikulum guru, di mana penilaian kinerja guru sama
Merdeka di satuan pendidikan (dijelaskan sekali tidak berkaitan dengan upaya untuk
dalam Bab 3). Dengan tersedianya beragam mengimplementasikan kurikulum. Jerih
perangkat ajar yang tidak terbatas pada buku payah mereka mereka untuk mempelajari
teks pelajaran saja, harapannya pendidik dapat kurikulum baru dan mengambil risiko
mengimplementasikan kurikulum dengan lebih mengimplementasikan kebaruan dalam
mudah. kelas tidak diperhitungkan sehingga hal
tersebut menurunkan motivasi guru untuk
Penguatan kompetensi pendidik dan kapasitas mengimplementasikan kurikulum.
satuan pendidikan untuk mengimplementasikan
Kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Contoh lain yang menunjukkan
Kemendikbud dilakukan melalui (1) pelatihan ketidakselarasan antara kebijakan kurikulum
oleh dinas pendidikan dan atau universitas, dengan kebijakan lain yang berkaitan adalah
(2) belajar secara mandiri dan microlearning apa yang Bjork (2016) temui di Jepang.
melalui berbagai sumber seperti Platform Penyederhanaan kurikulum di Jepang tidak
Merdeka Mengajar, kurikulum.kemdikbud.go.id dibarengi dengan perubahan kebijakan
dan sumber lain yang relevan, (3) program seleksi masuk perguruan tinggi. Sementara
pengembangan keprofesian berkelanjutan kurikulum di jenjang pendidikan menengah
oleh pemerintah pusat, (4) memanfaatkan help disederhanakan atau relaksasi, seleksi
desk, dan (5) guru-guru dapat pula melakukan masuk perguruan tinggi tetap menerapkan
penelitian tindakan kelas untuk terus berkarya kompetisi dengan kriteria-kriteria yang sama,
dan meningkatkan kompetensinya. Dukungan yaitu prestasi akademik. Akibatnya, relaksasi
tersebut disampaikan baik melalui media kurikulum di jenjang pendidikan menengah
berbasis teknologi digital (high tech) dan malah merugikan siswa terutama mereka yang
juga melalui tatap muka (high touch) yang mengandalkan pendidikan yang disediakan
disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan guru atau disubsidi oleh pemerintah. Mereka tidak
dan satuan pendidikan. cukup kuat bersaing dengan teman-temannya
yang dapat mengakses pendidikan swasta
Penyelarasan kebijakan yang berkaitan yang lebih berorientasi pada kesiapan untuk
dengan kurikulum yang baru merupakan bersaing masuk perguruan tinggi.
langkah implementasi yang sangat penting,
bahkan mungkin merupakan agenda yang Penelitian Bjork tersebut menjadi pelajaran
paling utama untuk dilakukan oleh pemerintah penting untuk Indonesia. Perubahan struktur
pusat. Dalam studi literatur yang dilakukan kurikulum SMA/MA perlu diikuti dengan
Viennet dan Pont (2017) tentang implementasi penyesuaian kebijakan seleksi masuk
perubahan kurikulum di berbagai negara, perguruan tinggi. Seleksi masuk Perguruan
mereka menemukan bahwa salah satu masalah Tinggi Negeri adalah salah satu kebijakan yang
yang kritikal adalah ketidakselarasan antara mempengaruhi keputusan peserta didik (dan

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 119

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

orang tua mereka) tentang program peminatan pula setelah diimplementasikan dua tahun,
yang dipilih ketika masuk SMA (dengan misalnya, satuan pendidikan mulai dapat
struktur Kurikulum 2013). Perguruan Tinggi, meningkatkan tahap implementasinya (lihat
termasuk PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Tabel 5.1) dan dukungan yang dibutuhkan pun
lain, misalnya Akademi Kepolisian, Sekolah akan berbeda lagi. Oleh karena itu, Pemerintah
Tinggi Akuntansi Negara, dsb.) mensyaratkan perlu tanggap dengan kebutuhan-kebutuhan
pendaftar lulusan SMA dari program peminatan yang berubah seiring waktu.
tertentu, misalnya IPA. Maka ketika program
peminatan tidak ada lagi dalam struktur Monitoring dan evaluasi (monev) perlu menjadi
Kurikulum Merdeka, peraturan ini perlu diubah. mekanisme untuk mendapatkan umpan balik
Demikian juga tes masuk perguruan tinggi, kualitas desain dan implementasi kurikulum.
yang semua tes untuk masuk ke program Namun demikian, informasi yang juga perlu
studi di bidang ilmu sains dan teknologi didapat pemerintah melalui monev adalah
(saintek) menguji materi dari semua mata kebutuhan dukungan implementasi dari waktu
pelajaran dalam program IPA di Kurikulum 2013, ke waktu. Artinya, dalam prinsip implementation
peraturan tersebut juga perlu diubah karena at the right level (implementasi sesuai dengan
siswa SMA/MA dapat memilih mata pelajaran kesiapan satuan pendidikan dan pendidik),
dari dua atau lebih kelompok rumpun ilmu. posisi monev serupa dengan asesmen formatif.
Asesmen ini tidak digunakan sebagai alat
Merujuk kembali pada sistem ekologi akuntabilitas apalagi menentukan keputusan
implementasi kurikulum (OECD, 2020) yang yang berisiko tinggi untuk satuan pendidikan
menjadi kerangka berpikir dalam perancangan dan pendidik. Monev perlu dilakukan untuk
kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka menentukan tahap kesiapan satuan pendidikan
(Gambar 5.1), terdapat kronosistem atau dalam mengimplementasikan kurikulum dan
faktor waktu yang perlu diperhitungkan juga. untuk menentukan langkah-langkah yang perlu
Dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan
dan pendidik dapat berubah dari waktu agar mereka dapat terus melangkah ke tahap
ke waktu. Ketika mulai diimplementasikan implementasi berikutnya dan menjadi satuan
dalam situasi pandemi COVID-19 dimana pendidikan yang semakin merdeka, berdaya
proses pembelajaran masih kombinasi antara upaya, dan mampu secara mandiri memberikan
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran layanan pendidikan terbaik untuk peserta didik
jarak jauh, dukungan yang dibutuhkan satuan mereka, sebagaimana yang menjadi visi Ki
pendidikan akan berbeda dengan saat Hajar Dewantara (2009).
pembelajaran sudah kembali normal. Demikian

D. Kesimpulan kajian literatur yang dilakukan OECD (2019)
menunjukkan bahwa dari masa ke masa
Perancangan desain kurikulum tidak dapat perubahan desain kurikulum tidak terlalu
dipisahkan dari strategi implementasinya.
Keduanya sama pentingnya, bahkan ringkasan

120

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

signifikan meskipun banyak negara mengklaim pendidikan memaknai kebijakan baru ini,
bahwa mereka melakukan reformasi kurikulum menginterpretasikannya, serta memutuskan
untuk mengatasi krisis-krisis yang beragam. bagaimana mereka akan benar-benar
Stephen Ball (2005), pakar kebijakan menggunakannya. Proses ini tidak terjadi
pendidikan menjelaskan bahwa perubahan secara vakum dalam satuan pendidikan,
kurikulum terus dilakukan sebenarnya bukan tetapi faktor-faktor yang ada di eksosistem
karena kurikulum sebelumnya tidak efektif, (pemerintah, komunitas dan organisasi
namun karena strategi implementasinya kurang pendidikan) dan makrosistem (faktor budaya,
dipersiapkan dengan hati-hati. Pemerintah publik atau masyarakat umum, media massa)
pusat, menurut Ball, seringkali cenderung juga mempengaruhi proses pemaknaan dan
memilih strategi yang mereka dapat kendalikan, penerapan kurikulum. Kenyataan ini tidak
sehingga terus menerus implementasi dapat dihindari, pertanyaannya adalah apakah
kebijakan pendidikan dilakukan secara top- pemerintah akan mengabaikan kompleksitas
down. Padahal, tanpa memperhitungkan proses implementasi kurikulum ini atau
kompleksitas di tingkat lokal yaitu di satuan menjadikannya sebagai landasan untuk
pendidikan dan daerah, strategi implementasi merancang strategi implementasi?
akan senantiasa menemui masalah, terlepas
dari seberapa canggih desain isi kurikulumnya. Kemendikbudristek memilih yang
Oleh karena itu Bab ini menjelaskan kerangka kedua, yaitu mengembangkan strategi
berpikir implementasi Kurikulum Penggerak implementasi Kurikulum Merdeka dengan
dengan harapan seluruh pemangku mempertimbangkan kompleksitas konteks
kepentingan terkait dapat memahami landasan yang sistemik. Dengan menyadari kompleksitas
berpikir di balik keputusan dan strategi tersebut, ditambah dengan situasi pandemi
yang dilakukan, serta peran-peran yang COVID-19 yang belum usai, serta berpegang
dapat mereka mainkan untuk menguatkan pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum,
implementasi Kurikulum Merdeka. ada tiga hal kunci yang melandasi strategi
implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:
Menggunakan kerangka teori sistem ekologi (1) kurikulum merdeka adalah pilihan, (2)
yang dikembangkan Bronfenbrenner dan implementasi kurikulum adalah proses belajar,
diadaptasi oleh OECD (2020), peran pemangku dan (3) dukungan perlu diberikan kepada
kepentingan dari level yang berbeda-beda satuan pendidikan dan pendidik sesuai
menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. kebutuhan baik dari segi situasi yang ada
Meskipun implementasi kurikulum terjadi maupun dari segi waktu. Kurikulum merupakan
pada level mikrosistem (implementasi aspek esensial dalam pembelajaran dan
oleh pendidik di dalam kelas mereka) dan dapat dilihat sebagai poros bagi kebijakan-
level mesosistem (implementasi di tingkat kebijakan pendidikan lainnya. Oleh karena
satuan pendidikan), namun masyarakat dan itu dukungan yang perlu diberikan oleh
pemerintah pusat maupun daerah memiliki pemerintah tidak cukup hanya sebatas
peran yang sangat penting untuk mendukung dukungan teknis (misalnya pelatihan pendidik,
proses implementasi kurikulum. Implementasi sarana prasarana satuan pendidikan), tetapi
kurikulum pada hakikatnya adalah proses juga penyesuaian kebijakan-kebijakan lainnya
belajar dimana pendidik dan pimpinan satuan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 121

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Oleh karenanya monitoring dan evaluasi perlu murah, namun membutuhkan upaya dan waktu
dilaksanakan dengan menyeluruh untuk tujuan untuk menyiapkannya, yaitu kepemimpinan
memperbaiki kualitas implementasi kebijakan yang terbuka pada kebaruan, budaya kerja
pemulihan pembelajaran, sekaligus untuk yang saling percaya, kolaboratif, serta
menyiapkan satuan pendidikan untuk dapat mendorong guru untuk terus belajar dan berani
mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ke mengambil risiko, dan juga hubungan yang
tahapan selanjutnya. Monev, dengan demikian, kolaboratif antara pendidik dan orangtua/
bukanlah alat akuntabilitas untuk menghakimi keluarga peserta didik. Sehingga pilihan untuk
performa satuan pendidikan dan pendidik. menggunakan Kurikulum Merdeka sesuai
Umpan balik dari pemangku kepentingan dengan kesiapan satuan pendidikan bukanlah
lainnya juga perlu diperhatikan namun esensi kebijakan yang memperbesar kesenjangan
utama dari pemulihan pembelajaran perlu kualitas pendidikan. Sebaliknya, strategi
senantiasa dijadikan pijakan. implementasi sesuai tahap kesiapan satuan
pendidikan (implementation at the right
Penelitian-penelitian yang dirangkum dalam level) adalah kebijakan yang memperhatikan
bab ini juga secara konsisten menunjukkan situasi, kondisi, dan kebutuhan satuan
bahwa kesiapan adalah hal yang paling penting pendidikan untuk memulihkan pembelajaran
bagi satuan pendidikan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan
dan melakukan perubahan, namun kesiapan layanan pendidikan untuk peserta didik.
utama dalam menerapkan suatu kebijakan
baru bukanlah pada aspek sarana prasarana
melainkan pada hal-hal lain yang jauh lebih

122

Daftar Pustaka

Afriansyah. A. (2020). Transformasi performance and transform the world.
pendidikan dan berbagai problemnya. Routledge
https://kependudukan.lipi.go.id/id/
berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19- Ball, S. J. (2005). Education policy and social
transformasi-pendidikan-dan-berbagai- class: The selected works of Stephen J.
problemnya Ball. Routledge.

Ahmad, S. (2014) Problematika kurikulum 2013 Ball, S. Maguire, M. & Braun, A. (2012). How
dan kepemimpinan instruksional kepala Schools Do Policy: Policy Enactments
sekolah. Jurnal Pencerahan. Vol. 8. No. 2 in Secondary Schools. New York, NY:
Routledge.
Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R.
P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020). Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the
Belajar dari rumah: potret ketimpangan book: What is—or might be—the role of
pembelajaran pada masa pandemi curriculum materials in teacher learning
COVID-19. Catatan Penelitian SMERU No. and instructional reform? Educational
1/2020 Researcher, 25(9), 6–8, 14. 

Almond, G.A. & Verba, S. (1989). The civic Balitbang Kemendikbud. (2019). Kajian
culture: Political attitudes and democracy implementasi kurikulum 2013. Jakarta:
in five nations. Newbury Park, CA: Sage Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Publication. RI

Anderson, Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E.,
(2001). A taxonomy for learning, teaching, Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M.,
and assessing : a revision of Bloom’s & Walton, M. (2016). Mainstreaming an
taxonomy of educational objectives. effective intervention: Evidence from
Longman.  randomized evaluations of “Teaching at the
right level” in India. https://www.pratham.
Andiarti, A. & Felicia, N. (2019). Menyiapkan org/wp-content/uploads/2020/02/2016.08_
anak bersekolah secara holistik: Studi Mainstreaming-an-Effective-Intervention_
kasus calistung sebagai kesiapan AB-RB-JB-ED-HK-SM-MS-MW.pdf
bersekolah. Kilas Pendidikan. Jakarta:
PSPK Beatty, A., Emilie, B., Luhur, B., Menno, P.,
Daniel, S. (2021). Schooling progress,
Arum, R., Beattie, I., & Ford, K. (2015). The learning reversal: Indonesia’s learning
Structure of Schooling. 3rd ed. Thousand profiles between 2000 and 2014.
Oaks, CA: SAGE International Journal of Educational
Development 85 (2021) 102436.
Atkinson, A. (2008). The ISIS agreement: How
sustainability can improve organizational

123

Benavot, A. & Resh, N. (2003). Educational Conto, C.A., Akseer, S., Dreesen, T., Kamei,
governance, school autonomy, and A., Mizunoya, S., & Rigole, A. (2020).
curriculum implementation: A comparative Covid-19: Effects of school closures on
study of Arab and Jewish schools in Israel. foundational skills and promising practices
Journal of Curriculum Studies, 35(2), 171- for monitoring and mitigating learning loss.
196. UNICEF Office of Research -Innocenti.

Bjork, Christopher. (2016). High-Stake Daly, A. J., & Little, J.W. eds. (2010). Social
Schooling: What We Can Learn from Network Theory and Educational Change.
Japan’s Experiences with Testing, Cambridge, MA: Harvard Education Press.
Accountability, and Education Reform.
Chicago, IL: The University of Chicago Dewantara, Ki Hadjar. (2009). Menuju Manusia
Press. Merdeka. Yogyakarta: Leutika.

Bjork, C. (2005). Indonesian education: Djaelani, A.R., Pratikno, H.H., & Setiawan,
Teachers, schools, and central T. (2019). Implementasi kurikulum dan
bureaucracy. Routledge. permasalahannya (Studi kasus di SMK
Ganesa Kabupaten Demak). IVET
Boundersa, N. (2016). The Importance Teacherpreneur. http://e-journal.ikip-
of teachers’ training programs and veteran.ac.id/index.php/pawiyatan
professional development in the Algerian
educational context: Toward informed Drabsch, T. (2013). The Australian curriculum.
and Effective teaching practices.://www. Briefing Paper No 1/2013
researchgate.net/publication/30943008
Drake, C. & Sherin, M.G. (2006). Practicing
Bryk, A. S., Gomez, L., Grunow, A. & LeMahieu, change: Curriculum adaptation and teacher
P. (2015). Learning to Improve: How narrative in the context of mathematics
America’s Schools Can Get Better at education reform. Curriculum Inquiry (36)2.
Getting Better. Cambridge, MA: Harvard 153-187. 
Education.
Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M.D. (2021).
Cambridge Assessment for Education (2021). Learning loss due to school closures
Getting started with assessment for during the Covid-19 pandemic. PNAS.
learning. Cambridge Assessment for Vol. 118 No.17  DOI: https://doi.org/10.1073/
Education pnas.2022376118

Cheung, A.C.K. & Wong, P.M. (2012). Factors Fullan, Michael. (2007). The New Meaning of
affecting the implementation of curriculum Educational Change. 4e. New York, NY:
reform in Hong Kong, China: Key Teachers College.
findings from a large-scale survey study.
International Journal of Educational Gabriel, J. G., & Farmer, P. C. (2009). How to
Management, 26(1), 39-54. help your school thrive without breaking
the bank. ASCD

124

Glatthorn, A. A., Boschee, B. F., & Whitehead, B. Haeck, C., & Lefebvre, P. (2020). Pandemic
M. (2011). Curriculum leadership: Strategies school closures may increase inequality in
for development and implementation. test scores. Canadian Public Policy, 46(S1),
SAGE  S82-S87.

Glaesser, Judith. (2018). Competence in Hanushek, E, A., & Woessman, L. (2020).
educational theory and practice: a critical The economic impacts of learning
discussion. Oxford Review of Education. losses. Education Working Papers No.
(45)1. 70-85. 225. OECD Publishing. https://doi.
org/10.1787/21908d74-e
Gouedard, P. (2021). Developing indicators to
support the implementation of education Harmey, S., & Moss, G. (2021): Learning
policies. OECD Education Working Paper disruption or learning loss: Using
No. 255 evidence from unplanned closures
to inform returning to school after
Hargreaves, A. P., & Shirley, D. L. (Eds.). (2009). COVID-19, Educational Review, DOI:
The fourth way: The inspiring future for 10.1080/00131911.2021.1966389
educational change. Corwin Press.
Honig, M. (2006). Complexity and policy
Lipsky, Michael. (1980). Street-Level implementation. New directions in
Bureaucracy: Dilemmas of The Individual education policy implementation:
in Public Services. New York, NY: Russell Confronting complexity, 63, 1-25.
Sage Foundation.​
Horn, E., & Banerjee, R. (2009). Understanding
Lopez, M.E., Kreider, H., & Coffman, J. (2005). curriculum modifications and embedded
Intermediary organizations as capacity learning opportunities in the context of
builders in family educational involvement. supporting all children’s success. Journal of
Urban Education, 40(78). 78-105 Language, Speech, and Hearing Services
in Schools, Vol. 40. p 4006-415.
Mapp, K., & Kuttner, P. (2013). Partners in
education: A dual capacity-building Indrawati, M., Cahyo, P., & Ayu, S. (2020). The
framework for family-school partnerships. COVID-19 Pandemic impact on children’s
SEDL in collaboration with the U.S. education in disadvantaged and rural area
Department of Education. dari http://www2. across Indonesia.  International Journal
ed.gov/documents/family-community/ of Education (IJE) Vol. 8, No 4, Desember
partners-education.pdf 2020. 

OECD. (2020a). Curriculum (Re)Design. Paris, Jandrić, P., & McLaren,P. (2021). From
France: OECD. learning loss to learning opportunity,
educational philosophy and theory.
OECD. (2019). OECD future of education and Educational Philosophy and Theory. DOI:
skills 2030: Curriculum analysis. Paris, 10.1080/00131857.2021.2010544
France: OECD.

125

Karsidi, R., Humona, R., Budiati, A.C., & Wardojo, agency within curriculum development?
W.W. (2013). Parent involvement on school Journal of Educational Change, 1-22.
committees as social capital to improve
student achievement. Excellence in Higher Lambert, D. & Lines, D. (2000). Understanding
Education. Vol. 4(2013), 1-6 assessment. London, UK: Routledge
Falmer.
Khurotulaeni. (2019). The implementation of
curriculum 2013 revision on lesson plans Li ,Y., Zhang, X., Dai, D.Y., & Hu, W. (2021).
made by English teachers of SMAN 2 Curriculum innovation in times of the
Magelang in school year 2018/2019. COVID-19 pandemic: The thinking-based
Journal or Research on Applied Linguistics instruction theory and its application.
Language and Language Teaching. Vol. 2, Front. Psychol. 12:601607.doi: 10.3389/
No. 1, p. 17-23. fpsyg.2021.601607

Kementerian Keuangan. (2021). Usaha Lipsky, Michael. (1980). Street-Level
meningkatkan kualitas pendidikan melalui Bureaucracy: Dilemmas of The Individual
mandatory spending anggaran pendidikan. in Public Services. New York, NY: Russell
https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/ Sage Foundation.
usaha-meningkatkan-kualitas-pendidikan-
melalui-mandatory-spending-anggaran- Lopez, M.E., Kreider, H., & Coffman, J. (2005).
pendidikan- Intermediary organizations as capacity
builders in family educational involvement.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urban Education, 40(1), 78-105.
(2020). Analisis survei cepat pembelajaran
dari rumah dalam masa pencegahan Maharani, E. (2014). Beban kurikulum 2013
COVID-19. terlalu berat. Republika. Dapat dikases
di: https://www.republika.co.id/berita/
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. pendidikan/eduaction/14/10/14/ndeg5a-
(2020, Juni 2). Peraturan menteri beban-kurikulum-2013-terlalu-berat
pendidikan dan kebudayaan Republik
Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Ministry of Education of New Zealand (n.d). NZ
rencana strategis kementerian pendidikan Curriculum Online: Principles. Retrieved
dan kebudayaan Tahun 2020-2024.  January 12, 2021, from https://nzcurriculum.
tki.org.nz/Principles 
Knapp, M. S., Copland, M. A., & Talbert, J. E.
(2003). Leading for Learning: Reflective Miller, A. (2018). Planning for PBL
Tools for School and District Leaders. CTP implementation. Edutopia.
Research Report.
Munawaroh. (2017). The Influence of teaching
Kneen, J., Breeze, T. Thayer, E. John, V., & methods and learning environment to the
Davies-Barnes. (2021). Pioneer teachers: student’s learning achievement of craft and
How far can individual teachers achieve entrepreneurship subjects at vocational
high school. International Journal of

126

Environmental & Science Education. Vol. Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2018). Curriculum:
12, No.4, 665-678 Foundations, Principles, and Issues. 7th ed.
Essex, England: Pearson.
Murdoch, K. (1915). The Power of Inquiry
Paparan Kemdikbudristek (2021a). Merdeka
Murdoch, K. (2020). Cycle of inquiry. Retrieved belajar episode kelima belas: Kurikulum
from https://www.kathmurdoch.com.au/ merdeka dan platform merdeka mengajar.
new-page-2-1
Paparan Kemdikbudristek (2021b). Kebijakan
Muttaqin, T. (2018). Determinant of unequal kurikulum untuk pemulihan pembelajaran
access to and quality of education setelah pandemi.
in Indonesia. Jurnal Perencanaan
Pembangunan. https://doi.org/10.36574/ Pratiwi, I., & Bakti, U. (2020). Kesenjangan
jpp.v2i1.27  kualitas layanan pendidikan di Indonesia
pada masa darurat COVID-19: Telaah
OECD. (2008). Assessment for learning demografi atas implementasi kebijakan
formative assessment. OECD/CERI belajar dari rumah. Jurnal Kependudukan
International Conference “Learning in the Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan
21st Century: Research, Innovation and COVID-19, Juli 2020. 
Policy”. 
Puslitjak. (2020). Risalah kebijakan mengatasi
OECD. (2019). OECD Skills Strategy 2019: Skills resiko belajar dari rumah. https://
to Shape a Better Future.Paris, France: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/
OECD. front_2021/produk/risalah_kebijakan/
detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari-
OECD. (2019). OECD Future of Education and rumah
Skills 2030: Curriculum Analysis. Paris,
France: OECD. Puslitjak & INOVASI. (2021). Pemulihan
pembelajaran: Waktunya untuk bertindak
OECD. (2020a). Curriculum (Re)Design. OECD.  risalah kebijakan.

OECD. (2020b). Curriculum Overload: A Way Poedjiastuti, D., Akhyar. F., Hidayati. D., &
Forward. OECD. Gasmi.F.N. (2018) Does curriculum
help students to develop their English
OECD. (2020c). Supporting the continuation of competence? A case in Indonesia. Arab
teaching and learning during the COVID-19 World English Journal, 9 (2).  DOI: https://
Pandemic Annotated resources for online dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no2.12
learning. OECD.
Porter, A.C., & Polikoff, M.S. (2008). National
OECD. (2021a). Sky’s the Limit: Growth Mindset, Curriculum. 21st Century Education: A
Students, and Schools in PISA. Paris, Reference Handbook. Thousand Oaks, CA:
Fance: OECD.  SAGE

127

Pratiwi, Solihin., Rahmah, U. (2019). Regulasi Sahlberg, P., & Doyle, W. (2019). Let the children
guru dalam meningkatkan kreativitas play: How more play will save our schools
pembelajaran. Pusat Penelitian Kebijakan.  and help children thrive. New York, NY:
Oxford University Press. 
Pritchett, L., & Beatty, A. (2015). Slow down,
you’re going too fast: Matching curricula to Senge, P. M., Cambron-McCabe, N., Lucas,
student skill levels. International Journal of T., Smith, B., & Dutton, J. (2012). Schools
Educational Development, 40, 276–288. that learn (updated and revised): A fifth
doi: 10.1016/j.ijedudev.2014.11.013 discipline fieldbook for educators, parents,
and everyone who cares about education.
PSKP. (2021). Laporan teknis evaluasi program Currency.
sekolah penggerak. Jakarta: PSKP 
Sisdiana, E., Sofyatiningrum, E., Krisna, F.
Puskurbuk (2019) Kajian pengembangan N., Rakhmah, D. N. (2019). Evaluasi
dan implementasi kurikulum 2013. Tidak pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013.
dipublikasikan. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan
dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan
Rogan, J.M. & Grayson, D.J. (2003). Towards a Pengembangan, Kementerian Pendidikan
theory of curriculum implementation with dan Kebudayaan
particular reference to science education in
developing countries. International Journal Spillane, James P. (2004). Standards Deviation:
of Science Education, (25)10. 1171-1204. How Schools Misunderstand Education
Policy. Cambridge, MA: Harvard University
Rusman, Rahmawati, Y., Riyana, C., Utanto, Press.
Y., Dewi, L., Susilana, R., Suprananto,
Patriasih, R., Zaman, B., Djoehaeni, H., Spillane, J.P., Reiser, B.J., & Reimer, T. (2002).
Nurwataniah, Hadiapurwa, H., Sasmita, Policy implementation and cognition:
K., Ivansyah, A., Setyarini, S., Muslim, F., Reframing and refocusing implementation
Mulyati, E. N., Sensus, A., Srihayati, T., … research. Review of Educational Research,
Wibowo, S. (2021). Laporan hasil evaluasi 72(3), 387-431.
kurikulum 2013 (paud, sd, smp, sma, smk,
pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, Trelease, J. (2019). Jim Trelease’s Read-Aloud
dan pendidikan khusus). Pusat Kurikulum Handbook. 8th ed. New York, NY: Penguin
dan Perbukuan, Badan Penelitian Books
dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teleaumbanua, Tohannes (2014) Analysis
Riset, dan Teknologi permasalahan implementasi kurikulum
2013. Journal Polingua. Volume 3-No.1.
Sahlberg, P. (2020). Will the pandemic change
schools?. Journal of Professional Capital The SMERU Research Institute. (2020).
and Community, 1-7. Belajar dari rumah: Potret ketimpangan
pembelajaran pada masa pandemi

128

COVID-19. Catatan Penelitian SMERU No. educational resources policies. Paris:
1/2020. UNESCO 

The SMERU Research Institute-The RISE UNESCO MGIEP. (2017). Rethinking schooling
Programme in Indonesia (2020). for the 21st century: The state of education
Memulihkan penurunan kemampuan for peace, sustainable development and
siswa saat sekolah di Indonesia dibuka global citizenship in Asia. New Delhi, India:
kembali. https://rise.smeru.or.id/sites/ The Mahatma Gandhi Institute of Education
default/files/event/Florischa%20Ayu%20 for Peace and Sustainable Development.
Tresnatri_Memulihkan%20Penurunan%20
Kemampuan%20Siswa%20Saat%20 UNESCO. (2017a). Developing and
Sekolah%20di%20Indonesia%20 implementing curriculum frameworks.
Dibuka%20Kembali.pdf Paris, France: UNESCO.

Tikkanen, L., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, UNESCO. (2017b). Reading the past, writing the
J. (2017). Primary determinants of a large- future: Fifty years of promoting literacy.
scale curriculum reform: National board Paris, France: UNESCO. 
administrators’ perspectives. Journal of
Educational Administration, 55(6), 702-716. UNICEF. (2021). Menuju respons dan pemulihan
COVID-19 yang berfokus pada Anak:
Tyack, D. B., & Cuban, L. (1995). Tinkering Seruan aksi. https://www.unicef.org/
toward utopia: A century of public school indonesia/media/10671/file/Menuju%20
reform. Harvard University Press. respons%20dan%20pemulihan%20
COVID-19%20yang%20berfokus%20
UNESCO (2020). COVID-19 response – pada%20anak.pdf
remediation: Helping students catch up
on lost learning, with a focus on closing Valverde, G., Bianchi, L.J., Wolfe, R.G., Schmidt,
equity gaps [Spring/Summer 2020: Draft W.H., & Houang, R.T. (2002). According
document as per 2 July 2020]. Paris, to The Book: Using TIMSS to Investigate
UNESCO. https://en.unesco.org/sites/ the Translation of Policy into Practice
default/files/unesco-covid-19-response Through the World of Textbooks. Springer
toolkitremediation.pdf. Science+Business Media. 

UNESCO (2021). Recovering lost learning: What Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education policy
can be done quickly and at scale? Paris, implementation: A literature review and
UNESCO. proposed framework. OECD Education
Working Papers (162). Paris, France: OECD.
UNESCO. (2020). Recommendation on open
educational resources (OER). Paris: Welsh Government. (2021). New national
UNESCO.  network for curriculum implementation.
Retrieved from https://curriculumforwales.
UNESCO & Commonwealth of Learning. (2019). gov.wales/2021/06/30/new-national-
Guidelines on the development of open

129

network-for-curriculum-implementation- World Bank. (2021). Student Learning and
can-you-support-it/) Diagnostic Assessment Tools for Remote
Primary Schools in Indonesia’s Lagging
Wilcox, K.C., Lawson, H.A., Angelis, J.I., Durand, Districts. Student Learning and Diagnostic
F., Gregory, K., Zuckerman, S. & Schiller, K. Assessment Tools for Remote Primary
(2017). Innovation in Odds-Beating Schools: Schools in Indonesia Lagging Districts.
Exemplars for Getting Better at Getting (worldbank.org)
Better. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Zamjani, I., Pratiwi, I., Rakhmah, D. N., Azizah,
Woolfolk, Anita. (2017). Educational Psychology. S. N., Hijriani, I., & Hidayati, S. (2020).
13th ed. London, UK: Pearson Education Laporan Survei Pelaksanaan Belajar Dari
Rumah di Masa Pencegahan COVID-19.
World Bank Group. (2017). World Development Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan
Report 2018: Learning To Realize Penelitian Pengembangan dan Perbukuan,
Education’s Promise. Washington, DC: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
World Bank Publications. 

130