Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia
Darurat
Keadilan



Indonesia Darurat Keadilan

Bunga Rampai Esai

Rizki Akbar Nasution

Indonesia Darurat Keadilan

Bunga Rampai Esai
© Rizki Akbar Nasution, 2021

Penulis: Rizki Akbar Nasution
Desain Sampul:
Tata Letak: Arucreatife

Cetakan pertama, Juni 2021
xiv + 94 hal, 13 x 19 cm
ISBN: 978-623-6650-xx-x

Diterbitkan pertama kali oleh:
RUA AKSARA
Daerah Istimewa Yogyakarta
www.ruaaksara.com
[email protected]

Kata Pengantar

Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, S.IP

Founder Youth Development Community

‘’Wanneer de onderdrukkingskrachten hun macht tegen
de wet komen verdedigen, wordt de vrede als gebroken

beschouwd’’

Ketika pasukan penindasan datang untuk memperta­
han­kan kekuasaan mereka melawan hukum yang di­
tetapkan, perdamaian dianggap sudah rusak. Che Guevara

Sesuai dengan Pancasila sila ke-5 yang berbunyi
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka sudah
sepatutnya sebagai segenap masyarakat yang menjunjung
tinggi asas-asas Pancasila untuk terus merawat apa-apa
yang termaktub di dalam poin-poin tersebut. Hal ini guna
menciptakan masyarakat madani yang jauh dari adanya
penindasan dan kesewang-wenangan baik yang datang dari
pemerintah maupun yang hadir dikarenakan adanya kaum
konglomerat.

Terlebih lagi para pemuda yang seharusnya memiliki
andil besar dalam perjuangan menggoreskan tinta-tinta
sejarah Indonesia untuk seharusnya bisa terus untuk
ikut andil, berperan dan menjadi gada terdepan dalam
menjunjung tinggi keadilan sosial di negeri pertiwi ini. Hal

v

tersebut dibuktikan oleh saudara Rizki Akbar Nasution
dalam karya barunya yang berjudul “Krisis Keadilan”
yang sudah hadir ditengah-tengah para pembaca. Buku
ini menjadi bukti bahwa pentingnya peran generasi muda
yang memiliki daya nalar kritis dan inovatif. Semoga
dengan hadirnya buku ini bisa menjadi pemantik untuk
para generasi muda lainnya untuk terus mengahsilkan
karya-karyanya dalam wujud ikhtiar menjaga kerukunan
dan kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia.

Di tengah terjadinya berbagai macam polemik di
Indonesia yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan
keadilan, buku ini menjadi setitik harapan bahwa masih
ada dan tentu masih banyak lagi para generasi muda yang
megharapkan adanya perbaikan terutama dalam isu-isu
kemanusiaan dan keadilan.

Terakhir saya ucapkan selamat bagi penulis dan para
pembaca, semoga buku ini hadir sebagai lentera dalam
gelapnya isu-isu sosial dan mampu menjadi air dalam
keringnya hukum yang sedang melanda bangsa Indonesia.

vi

Kata Pengantar

Ahmad Mustaqim, S.Pd.

Aktivis Dakwah Muhammadiyah / Penulis buku

Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat
luas dan dipandang sebagai negara yang telah berdaulat
sepenuhnya oleh negara-negara lainnya. Namun dibalik
kedaulatan itu ada satu celah yang membuat tatanan
Indonesia kian rapuh, yaitu tentang krisis keadilan.

Sejatinya krisis keadilan ini telah muncul sejak jaman
kompeni dahulu bahkan sebelum negara Indonesia
merdeka, sebagai contoh sistem kerja VOC yang diterapkan
oleh Belanda. Para pekerja saat itu diperintahkan untuk
menanam rempah rempah lalu para kompeni kompeni
dari belanda sebenarnya memberikan upah minimum
sesuai dengan target yang telah ditentukan tapi disisi lain
pengawas perkebunan yang mana diisi oleh orang pribumi
sendiri yang memeras para petani petani itu dengan
menaikan target hasil kebun lalu dibayar yang tidak sesuai
dengan target yang telah dicapai tersebut.

Maka wajar saja krisis keadilan telah mendarah daging
hingga sekarang ini. Seperti halnya hukum yang tumpul ke
atas pada orang orang elit dan tajam ke bawah pada orang
orang yang ekonomi dan kelas sosial ke bawah.

vii

Di dalam buku karya saudara Rizki Akbar Nasution
merupakan karya yang sangat Fonumenal mengupas
tentang keadilan di Indonesia. Pastinya menarik untuk
dibaca kerena dihiasi dengan bahasa yang sangat rapi serta
dibubuhi dengan sumber-sumber kredibel dan terpercaya
yang pastinya menambah wawasan kita sebagai pembaca.


viii

Kata Pengantar

Ilham Bahari, S.IP

Penulis Buku

Detail, jeli, presisi serta kompleks adalah sebuah
penilaian yang pas terhadap buku yang di lahirkan oleh
adinda saya Rizki Akbar Nasution. Terlihat jelas bahwa
buku ini merupakan ungkapan atas kegelisahan akan
penegakan keadilan di negeri ini. Saya berharap kegelisahan-
kegelisahan semacam ini dapat diejawantahkan menjadi
karya tulis yang akan memberikan dampak baik bagi negeri
tercinta ini. Bravo dan gaskan selalu!!!

ix

Kata Pengantar

Samsu Riski, S.Pd.

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister UMY

Suatu negara, baik itu negara yang sudah maju
maupun berkembang seperti Indonesia pasti akan memiliki
sejarah kelam dalam kepemeritahan. Dengan demikan di
Indonesia kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa
yang membingungkan para masyarakat kecil. Dimana
ketidak adil sangat jelas dalam kepemerintahan saat ini.
Keadilan seakan-akan adalah milik para Penguasa jabatan,
yang haus dalam dunia perpolitikan yang mengakibatkan
para masyarakat tidak percaya terhadap setiap keputusan-
keputusan yang diambil oleh para petinggi negara. Banyak
sekali persitiwa-peristiwa yang muncul, yang harus kita
jadikan pelajaran bersama agar kita tahu sejarah yang
terjadi dalam kepemirintahan saat ini.

Hal inilah yang membuat keadilan di Indonesia sangat
buruk di mata masyarakat kecil. melalui buku ini yang
berjudul “Indonesia Darurat Keadilan” diharapkan dengan
membaca buku kita sama bisa belajar bahwa keadilan tidak
hanya untuk diajarkan tapi benar-benar harus dikerjakan
dengan hati yang Ikhlas dan berharap Indonesia lebih maju
dikemudian hari, dapat menegakan keadilan dalam setiap
amanah yang telah diterima, tanpa merugi masyarkat
kecil. Di buku ini terdapat tujuh bab yang sangat menarik

x

untuk dibaca berkaitan Permainan keadilan di Indonesia
sangat memperhatinkan kita semua sebagai warga negara
Indonesia.

xi

Daftar Isi

xii

xiii



Kecurangan Pemilu 2019

pq

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legis­
latif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara
serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang
pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan
pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu,
meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu,
serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalah
gunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan
merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak
akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik
dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan
mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga
dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi
pembenahan sistem presidensial di Indonesia. Untuk
mewujudkan pemilihan 2019, ada peluang dan tantangan
yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif
politik, dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara
pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa
hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif
politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan
penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya
terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak

1

dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi
sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian,
dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak
2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang
efektif.1 permasalahan-permasalahan pemilihan umum
yang selama ini di laksanakan dengan serentak ternyata
banyak kecurangan, yaitu di temukan oknum pemerintah
bermain politik praktis dengan istilah menyuap rakyat.
Permasalahan ini sering terjadi, bahkan terang-terangan.
Inikan salah satu merendahkan hukum yang berlaku.

Kontestasi Pemilu serentak 2019 sangat panas. Tidak
hanya karena pada Pemilu kali ini, dilakukan serentak
antara pemilihan presiden dan Pemilu legislatif, namun
juga karena adanya unsur-unsur yang mudah memanaskan
suasana seperti politik identitas, hoax, dan praktek money
politics. Penggiringan ke arah isu suku, agama, ras, dan
antar golongan (sara), penghinaan bernada sara, dan hoax
bernada ujaran kebencian adalah hal-hal yang paling
berperan dalam panasnya suhu politik Republik. Panasnya
suhu politik mengisyaratkan bahwa kemenangan di Pemilu
merupakan tujuan. Padahal menurut Bung karno, Pemilu
tidak lebih sebagai alat. Bung Karno mengatakan, “teknis
kedaulatan rakyat atau dalam bahasa asing demokratis.2

1 Pemilu Serentak 2019; Peluang dan Tantangan; Perspektif Politik, https://doi.
org/10.14710/jiip.v3i1.3234
2 Demokrasi mengandung arti kekuasaan ada di tangan rakyat. Jika dijabarkan,
demokrasi adalah demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan,
jadi demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat.

2

Sekedar adalah satu alat, alat untuk mencapai sesuatu
tujuan. Tujuan yang diupayakan untuk dicapai bersama-
sama pemimpin dan rakyat, karena kedaulatan ada di
tangan rakyat.3 Adapun tujuan berbangsa seperti tertuang
dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan terlibat dalam menegakkan perdamaian dunia. Hal ini
sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam
Pancasila, yaitu pencegahan prinsip-prinsip ketuhanan,
kemanusiaan, kebangsaan demokrasi dan keadilan sosial.
Dengan demikian, Pemilu sejatinya merupakan implementasi
dari Pancasila dan UUD 45.

Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun
2019

Pemilu Serentak semula diharapkan dapat memperbaiki
pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah
Konsitusi berpandangan bahwa Pemilu Serentak akan
mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau
gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Selain
itu, melalui Pemilu Serentak warga negara dapat menggunakan
haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. Dengan kata
lain, Pemilu Serentak akan membuat proses demokrasi pada

3 UUD 1945 pasal 1 ayat 2, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar

3

pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan tertentu, terutama
kepentingan yang menyangkut lobi melobi atau negosiasi politik
yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan
Pasangan Capres-Cawapres yang seringkali dilakukan
berdasarkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan
bangsa dan negara secara umum dan dalam jangka panjang. Pada
prakteknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam
pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara lain

1. Penanganan logistik pemilu.
Secara Nasional, TPS yang mengalami kekurangan logistik

pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak
tersegel, selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar
daerah Pemilihan atau antar TPS. Berdasarkan data Bawaslu,
kasus ini terjadi di TPS.

2. Penanganan Data Pemilih.
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPThp 3)

yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari
sebelum Hari H Pencoblosan. Ini berarti mundur 21 hari dari
jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa
pihak menyatakan bahwa kendala utama keterlambatan adalah
KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih
secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di
Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar
ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak terupdatenya
Pemilih yang pindah domisili. Bawaslu juga menyatakan bahwa
Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering error sehingga
mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data.4

4 tirto.id, 2019

4

3. Terkait beban kerja KPPS.

Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan

sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239

jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal

dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja
penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat.5 Meninggal
Anggota KPPS sudah tidak masuk akal, ini sangat aneh,
ini bencana pembantian atau pemilu? Kenapa banyak
sekali yang meninggal. Tujuan di selenggarakan pemilu
pesta demokrasi happy-happy karena mau mendapatkan
pemimpin yang baru, tapi nyatanya banyak yang
meninggal. Jika di pahami dengan kelelahan anggota
KPPS, pasti petugas KPPS mengantuk. Jadi, kalau ada orang
kelelahan maka dia ngantuk jika dia paksa kerjanya maka dia
pingsan. di sini bisa di pahami dengan logika anggota KPPS
kenapa bisa meninggal secara mendadak? Jika berangkat
dari pemahaman kelelahan. Jika di lihat dari beban kerja, di
perhatikan dari beban kerja fisik KPPS tidak terlalu lelah.
Jika di teliti anggota KPPS meninggal ratusan di sebabkan
kelelahan tidak masuk akal, yang lebih anehnya mengapa
kasus KPPS tidak terselesaikan.

4. Kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada
708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data
C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam
Sistem Perhitungan KPU6.

5 Nasional.kompas.com, 2019.
6 katadata.co.id, 2019.

5

5. Surat Suara Tercoblos.
Menjelang Pemilu 2019, masyarakat Indonesia

diramaikan dengan penemuan surat suara yang sudah
tercoblos di Selangor, Malaysia. Penemuan surat suara
tercoblos ini terjadi pada Kamis (11/4/2019). Kabar
tersebut salah satunya disebarkan di media sosial.
Unggahan video telah ditayangkan oleh banyak akun dan
telah tersebar ribuan kali. Terdapat sebuah konten video
yang memperlihatkan beberapa pihak, termasuk Panitia
Pengawas Pemilu Indonesia di Malaysia dan polisi Malaysia,
mendatangi sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat
penyimpanan surat suara tercoblos tersebut7 .

6. Ketidak netralan Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan istilah

ASN adalah profesi yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah sebagai abdi masyarakat dan
abdi negara. Berdasarkan identifikasi di lapangan pemilu
serentak tahun 2019 ASN terlibat pelanggaran dalam
melakukan kampanye, pelanggaran tersebut dikategorkan
baik moral ataupun disiplin antara lain berfoto bersama
pasangan calon, kampanye di media sosial, mengikuti
deklarasi dan menjadi tim sukses. dalam pemilu tahun 2019
terjadi bentuk ketidak netralan atau keberpihakan yang
dilakukan oleh ASN dengan mendukung salah satu calon
pemilu. Hal ini mencerminkan bahwa, ASN telah bersikap

7 https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/13243831/klarifikasi-penjelas-
an-soal-temuan-surat-suara-tercoblos-di-malaysia?page=all.

6

tidak profesional sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
dengan terlibat dalam politik praktis. Netralitas ASN dalam
Pemilu 2019 faktor penghambat, yakni pola pikir ASN
yang belum terbentuk dengan mencari peruntungan dalam
artian adalah motif jabatan. Selain itu, ketidak netralan
ASN disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan antara
ASN dengan calon Peserta Pemilu.

Persepsi Publik tentang Politik Uang

Pengaruh uang dalam politik menjadi salah satu isu
utama demokratisasi. Isu ini telah mencuri perhatian
sejumlah negara. Bahkan, dalam kasus ekstrim, pemilu
terlihat manipulatif serta menjadi alat dominan dalam
pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor.
Diantaranya, di dominasi elit, kecurangan pemilu dan
ancaman, atau penggunaan kekerasan.

Praktik politik uang didasarkan pada dua (2) sub variabel.
Pemahaman politik uang dan pengalaman pemilih terkait
politik uang Vicente. Bahwa keputusan untuk memilih
dalam sebuah kontes politik pada akhirnya ditentukan oleh
pengalaman dan pemahaman pemilih itu sendiri.

Terdapat definisi yang kabur atas istilah politik uang.
Karena alasan itulah, keduanya mengaitkan politik uang
pada konsep patronase dan klientalisme. Definisi patronase
adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi
untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada

7

pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye. Tujuannya,
mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sedangkan
klientalisme merujuk kepada karakter relasi antara politisi
dan pemilih atau pendukung. Patronase merujuk kepada
materi atau keuntungan lain yang di distribusikan oleh
politisi kepada pemilih atau pendukung.8

Variasi bentuk patronase yang menjadi petunjuk atas
praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 yakni
pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan
dan aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek.9
Keduanya juga menunjukkan varian klientalisme yang
bekerja pada Pemilu 2019 yakni tim sukses, mesin-mesin

jaringan sosial, dan partai politik (parpol).10

p money politics
Kasus ini dilatar belakangi masih munculnya praktek

politik uang pada Pemilu 2019. Dari hasil yang di peroleh
gambaran bahwa sikap permisif publik/ pemilih publik/
pemilih tentang politik uang masih tinggi. Persepsi mereka
tentang politik uang di antaranya sebagai rejeki yang tidak
boleh ditolak, untuk menambah kebutuhan sehari-hari,
sebagai ongkos mencoblos, dan lainnya. Deklarasi Anti
Politik Uang yang masif dilakukan Badan Pengawas Pemilu

8 Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (Eds), Politik Uang di Indonesia; Patronase
dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, Jan-
uari 2015, hal. 2-4. Buku ini kaya akan potret praktik politik uang pada pemilu
legislatif, seraya memberikan beberapa tawaran agenda riset selanjutnya yang
tidak didalami semisal sebab terjadinya variasi patronase dan klientalisme juga
isu penggalangan dana para kandidat
9 ibid, hal 22-29
10 ibid, hal 33-40

8

(Bawaslu) belum signifikan. Ini dapat dilihat dari masih
tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap politik
uang. Serta masih munculnya kasus politik uang disejumlah
wilayah pada pelaksanaan Pemilu 2019. Sehingga, dengan
adanya kasus ini diharapkan bisa memberikan infomasi
kepada masyarakat tentang praktik politik uang pada
hajatan demokrasi. Politik uang secara umum memberi
suap kepada pihak lain untuk memilih atau tidak memilih
kandidat tertentu di dalam Pemilihan Umum. Terdapat ada
tiga unsur

p Insentif, di mana insentif ini dapat berupa jabatan, janji-
janji tertentu ataupun berbentuk uang, yang paling lumrah
berbentuk uang. Oleh sebab itu, sering di katakan politik
uang

p Ajakan, ajakan yang paling sering di lakukan adalah
ajakan untuk memilih pihak tertentu di dalam pemilihan
umum atau kandidat tertentu di dalam pemilihan umum
atau partai politik tertentu di dalam sebuah pemilihan.
Akan tetapi,bisa juga terjadi politik uang ini di berikan
untuk membuat konsituen di wilayah tertentu tidak
memilih kandidat tertentu atau partai politik tertentu atau
orang tertentu. Nah, ini terjadi di beberapa tempat juga.

p Politik uang ini di berikan utamanya kepada konsituen,
kepada mereka yang akan memilih agar hak pilih mereka di
gunakan untuk memilih pihak tertentu, tapi politik uang di
lakukan di mana suap tersebut di berikan kepada lembaga
penyelanggara pemilu. Misalnya, seperti KPUD, pihak-

9

pihak tertentu, Panwaslu, Bawaslu, yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

p Penulis sangat perihatin, karena mendengar komentar
dari beberapa calon legislatif di luar sana yang merasa bahwa
mereka pasti akan bisa menang, karena mereka memiliki
banyak dana dan mereka tidak mau kerja, satu bulan
terakhir, dua minggu terakhir mereka akan menyebarkan
uang kepada konsituen untuk memilih mereka. Mereka
yakin dengan cara seperti itu akan berhasil. Ini sangat
sayang sekali, karena dalam sudut pandang penulis terdapat
ada tiga bahaya dari politik uang.

p Tidak memiliki keterikatan dengan konsituen, ikatan
kepada konsituen hanya berdsasarkan uang saja. Oleh
karena itu, tidak bisa berhubungan dengan baik dan
hubungan kuat, solit dengan konsituen. Kalaupun terpilih
ini berbahaya sekali karena setiap tindakan, setiap upaya-
upaya pada konsituen semua akan di ukur dengan rupiah.
Tidak ada ikatan yang sifatnya tulus sehingga tidak bisa
betul-betul menjadi penyambung lidah rakyat.

p Jika yang menclonkan diri tidak mempunyai
jaringan bahkan sampai ke level TPS, bagaimana mau
mendistribusikan sejumlah dana yang besar tersebut
agar sampai ke konsituen. Artinya kalau punya uang saja
kemudian tidak mempunyai jaringan, itu hanya percuma.
Dan apakah yakin bahwa uang yang di miliki sampai kepada
konsituen, atau malah di makan oleh orang-orang tertentu

10

di dalam tim, sehingga tidak sampai ke konsituen maka
sama sekali tidak jelas.

pApakah memberi uang, konsituen atau pemilih memilih
anda? Belum tentu. Karena banyak sekali kasus, walaupun
sudah di berikan sembako, insentif, tapi dia si pemilih
mempunyai kedekatan hati, pikiran dengan salah satu
kandidat. Mereka ambil uang atau sembako tapi tidak
memilih kandidat yang bermain politik uang.

Kisruh pemilu di luar negeri

Masyarakat Indonesia di luar negeri cukup heterogen,
mulai dari diplomat dan anggota keluarganya, pelajar,
mahasiswa, hingga buruh migran. Dari kesemua identitas
tersebut, ketersediaan data dan jaminan atas validitasnya,
yang masih banyak bermasalah adalah buruh migran. Dari
pemilu ke pemilu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar
negeri senantiasa mencerminkan adanya disparitas dengan
realitas jumlah buruh migran yang sesungguhnya.

Realitas tersebut tentu patut menjadi perhatian. Karena
berdasar Konstitusi dan Undang-Undang11, Pemilihan

11 Pasal 41 UU No 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi konvensi internasional
tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Ayat
(1) Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam
masalah pemerintahan di Negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada
pemilihan umum di Negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-un-
dangan Ayat (2) Negara-negara yang bersangkutan harus memfasilitasi pelaksa-
naan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan ketentuan perundangundan-
gan mereka.

11

Umum Republik Indonesia tidak boleh mengesampingkan
hak-hak politik warga negara Indonesia dimanapun dia
berada. Menurut IDEA (Institute for Democracy and Electoral
Assistance), Indonesia adalah satu dari 110 negara di dunia
ini yang mengakomodasi sistem pemilihan umum yang
memungkinkan warga negaranya di luar negeri (termasuk
buruh migran) tetap bisa ikut berpartisipasi. Apalagi Pemilu
yang berlangsung di tahun 2019 yang bersifat serentak. Yaitu,
Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dilaksanakan
dalam satu waktu. Sebagai warga negara Indonesia yang
berada dan bekerja di luar negeri, buruh migran sangat
membutuhkan produk legislasi dan kebijakan untuk
memastikan jaminan perlindungan terhadap mereka. Oleh
karena itu, seharusnya mereka juga diberi keleluasaan dan
kemudahan untuk dapat menjalankan hak pilihnya untuk
turut menentukan legislator, presiden, dan wakil presiden.

Namun ironisnya, masalah data masih menjadi faktor
utama terjadinya karut marut DPT luar negeri. Lemahnya
kualitas data buruh migran dipicu oleh beberapa faktor-
faktor.

Pertama, selama ini pemerintah Indonesia belum
melakukan upaya yang serius untuk melakukan
pendataan terhadap buruh migran tidak berdokumen
yang diperkirakan berjumlah tiga kali lipat dibandingkan
data buruh migran yang berdokumen. Pendataan ini juga
dipertanyakan oleh Komite Pekerja Migran PBB dalam sesi
review atas laporan inisial pemerintah Indonesia terhadap

12

implementasi konvensi pekerja migran di Geneva pada
September 2017.

Kedua, ketidak seriusan PPLN dalam melakukan
pendataan yang diduga kuat menggunakan metode
konvensional, hanya mendata secara sekedarnya. Padahal
BNP2TKI memiliki SISKOTKLN4, Kemenlu memili
PORTAL, imigrasi memiliki sistem SIMKIM (Sistem
Informasi Manajemen Keimigrasian) dimana ketiga sistem
tersebut merupakan sumber data yang semestinya menjadi
rujukan utama dalam menghimpun data pemilih luar
negeri.

Ketiga, partisipasi masyarakat terutama buruh migran
sendiri dalam penghimpunan data.

Cinta Tanah Air dan Tegakkan Keadilan

Pengakuan hukum, dan solidaritas, bisa di jadikan
landasan bagi terjaminnya integrasi dan solidaritas bangsa
di tengah kontestasi politik nasional yang meruncing. Bagi
bangsa Indonesia, kuncinya adalah relasi yang berdasar
kesetaraan yang berakar pada solidaritas. Dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, kesetaraan perlu diterapkan
dalam berbagai prinsip yang tertera dalam Pancasila, yaitu
ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan
keadilan sosial.

13

Kesetaraan juga perlu dimunculkan dalam hal
kemanusiaan. Setiap manusia, setara dalam hal hak asasi
manusia. Kesetaraan merupakan bagian dari nilai-nilai
universal yang terkandung pada HAM. Kesetaraan juga
terkait dengan perdamaian. Mengupayakan kesetaraan,
saling menjaga martabat dan kehormatan, tercipta
perdamaian abadi. Negara memiliki kewajiban memelihara
kesetaraan setiap warga negara sebagai manusia.

Tiadakesatuantanpakesetaraan.Dalamhalkesatua­ ndan
persatuan bangsa, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan
yang memelihara keberagaman, dan menempatkan yang
lain setara. Dari sinilah muncul solidaritas sebagai satu
notion. Pilihan politik bisa berubah, namun kesadaran
sebagai satu bangsa hendaknya tetap melandasi relasi antar
anak bangsa dengan warna politiknya masing-masing.
Kesetaraan juga terkandung dalam demokrasi yang dianut
bangsa Indonesia sekarang ini. Prinsip musyawarah
untuk mencapai mufakat mengandung makna kesetaraan
tersebut. Tidak akan terjadi musyawarah jika tidak ada
perasaan setara. Hal ini tergambar seperti apa yang
dikatakan Bung Hatta ketika menguraikan demokrasi
di desa, ia katakan bahwa mengambil keputusan secara
mufakat dengan musyawarah, adalah dasar dari demokrasi
politik.

Dalam praktik musyawarah terkandung nilai
pengambilan keputusan setara dan berkeadilan. Selain itu,
prinsip hak pilih dalam Pemilu one man one vote yang

14

diterapkan dalam Pemilu kita juga mengandung nilai-nilai
kesetaraan. Seseorang yang berposisi tinggi dalam jabatan-
jabatan tinggi setara dengan rakyat kecil, sama-sama
memiliki satu suara.

Kesetaraan juga perlu diciptakan dalam kehidupan sosial
ekonomi. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat
yang tidak mempraktekan kasta dalam kehidupan sehari-
hari. Masyarakat hidup secara egaliter. Dalam hal ini,
kesenjangan sosial merupakan hal yang harus diperangi.
Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
bermakna kesetaraan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Salah satu yang seringkali menjadi penyebab per­
pecahan, konflik, separatisme adalah ketidak setaraan dan
ketidakadilan ekonomi. Disini terlihat perlunya memerangi
kemiskinan dan ketimpangan. Dengan berlandaskan pada
semangat solidaritas, setiap elemen bangsa, terutama
pemerintah, perlu menciptakan upaya-upaya ke arah
pemerataan pembangunan dan lapangan kerja.

Pemilu dengan segala dinamikanya mulai Pemilu 1955
sampai Pemilu-Pemilu di era reformasi yang semakin
diwarnai kemajuan teknologi sesungguhnya merupakan
implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan dilaksanakannya proses demokrasi.
Proses yang demokrasi ini penting karena karakter bangsa
Indonesia yang multikultur dan plural mengharuskan
adanya proses yang setara. Agar kontestasi tidak berakhir

15

rusuh, bahkan konflik yang berujung perpecahan,
kontestasi harus didasari cinta, toleransi, dan solidaritas.

Pemilu hendaknya tidak menjadi momen yang
berujung disintegrasi bangsa. Karena sejatinya Pemilu
merupakan bukti usaha bersama sebagai bangsa dalam
memperkuat dirinya. Bung Karno mengatakan bahwa jika
Pancasila diperas menjadi satu sila saja, maka didapatlah
gotong-royong. Pemilu adalah suatu bentuk pelaksanaan
prinsip gotong-royong dari seluruh anak bangsa dalam
menentukan arah bangsa ke depan.

Bertentangan dengan ujaran kebencian, hoax, dan
penghinaan sara, terdapat prinsip cinta, pengakuan hukum,
dan solidaritas yang harus dikembangkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan
politik. Kontestasi politik yang didalamnya dipraktekan
cinta, pengakuan hukum, dan solidaritas akan menjadi
kontestasi yang lebih sejuk dan memajukan peradaban
serta memperkuat bangsa dan negara. Melampaui itu
semua, setiap momen kehidupan bangsa, termasuk momen
politik, harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Upaya Perbaikan Pemilu Serentak

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
Pemilu Serentak 2019, bahwa Pemilu Serentak tidak

16

tepat dilaksanakan di Indonesia. Putusan MK yang
mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden harus dilaksanakan secara serentak
dibenarkan oleh beberapa kalangan. Bahwa Putusan
MK tersebut merupakan putusan yang baik dan sangat
acceptable, dengan argumentasi MK yaitu:

1) Pemilu yang tidak serentak akan memperlemah sistem
pemerintahan presidensil

2) Pemilu Serentak merupakan amanat Konstitusi

3) Pemilu Serentak akan mengarah pada efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga
negara untuk memilih secara cerdas akan lebih terjamin,
dan itu juga akan membuat Pemilu Serentak bersifat
lebih efisien dalam pembiayaan penyelenggaraannya.12

Pendapat terkait pentingnya penyelenggaraan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara
serentak bahwa merujuk pada Pemilu 2009 sebagai
referensi pengalaman pelaksanaan Pemilu yang tidak
serentak, ternyata permasalahan yang selalu mengemuka
antara lain

1) DPT bermasalah.

2) Kualitas hasil pemilu tidak efektif.

3) Pelayanan yang kurang maksimal.

12 https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu
2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_(.pdf)

17

4) Kompleksitas sistem pemilu.

5) Menurunnya pengawasan.

6) Terbatasnya partisipasi politik. Disebutkan pula
bahwa pemilu yang tidak serentak memunculkan
berbagai permasalahan seperti mahalnya ongkos
penyelenggaraan pemilu, terjadinya politik biaya tinggi
atau politik uang, dan terjadinya konflik antar caleg
berbeda dalam memenangkan pemilu namun demikian,
bercermin dari yang terjadi pada pemilu Serentak 2019,
tampaknya idealisme pelaksanaan pemilu secara serentak
belum diimbangi dengan kekuatan dan kemampuan
Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu
secara serentak itu sendiri. Para pengambil kebijakan politik
nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan
sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi Pemilu
Serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan
pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kapabilitas
dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu yang luar
biasa. Meskipun pemilu serentak rentang waktu
pelaksanaannya menjadi lebih pendek dan penggunaan
anggaran (secara teoritis) lebih efisien, namun persiapan
penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu
yang lebih panjang. Aspek teknisnya menjadi jauh lebih
rumit. Logistik pemilu harus dipersiapkan dengan lebih
matang. Idealisme penyelenggaraan Pemilu Serentak
bahkan dapat “dikorbankan” bila terdapat inkapabilitas
dalam menangani logistik pemilu oleh Penyelenggara

18

Pemilu. Pengambil kebijakan politik tampaknya perlu
memperhatikan pandangan ini karena “ruh” inti dari
penyelenggaraan pemilu, yaitu menjamin proses pemilu
yang demokratis menjadi tidak optimal tercapai karena
keinginan untuk mencapai kesempurnaan prosedural
penyelenggaraan Pemilu Serentak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih
banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
Pemilu Serentak tahun 2019. Oleh karena itu, DPR RI
melalui fungsi legisalasi dapat menginisiasi adanya revisi
mengenai Undang-Undang Pemilu. Materi yang perlu
dipertimbangkan DPR RI untuk direvisi atau ditambahkan
dalam Undang-Undang Pemilu antara lain, memperbaiki
kualitas pendistribusian logistik pemilu, pemutakhiran
DPT yang dilaksanakan tepat waktu, penambahan
jumlah Anggota KPPS, dan penggunaan IT dalam proses
rekapitulasi penghitungan suara.

19

Aksi Demo 22 Mei

pq

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
semua warga negaranya memiliki hak setara dalam
pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup
warganya. Demokrasi mengizinkan warga negara
berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan
hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan
politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan
seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta
praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Indonesia memiliki masalah demokrasi yang sulit
ditangani oleh pemerintah. Demokrasi dipandang sebagai
sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang sangat
diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan dalam
berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi suatu alat
untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat,
dan pemerintah yang baik. Kebaikan tersebut dari sistem
demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari
rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara
teoritis, peluang terlaksananya politik dan partisipasi dari
warga negara dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat

20

juga melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanan
pemerintahan karena posisi masyarakat adalah pemegang
kedaulatan tertinggi. Namun praktek atau pelaksanaan
demokrasi khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai
dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di
Indonesia belum mewujudkan kesejahteraan rakyat secara
menyeluruh.

Semua berawal permasalahan politik, kita tidak tau pasti
apa penyebabnya hingga terjadi masalah seperti ini. Mereka
berdemo karena jagoan politik mereka kalah dalam pemilu
tahun 2019. Mungkin yang berulah dalam kerusuhan
tersebut memang bukan bagian dari pendemo, namun
ada kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja
dibentuk oleh seseorang untuk membuat onar didalam aksi
demo tersebut.

demo 22 Mei 2019 yang berdampak pada situasi politik
yang sedang memanas di Indonesia. Ketidak puasan
atau penolakan hasil perhitungan suara dari pemilihan
presiden dan wakil presiden 2019 menjadi alasan utama
dalam aksi ini. Aksi demo ini berdampak pada banyak sisi
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti ekonomi,
komunikasi, dan keamanan. Hal ini sangat merugikan
masyarakat yang terkena dampak dari aksi tersebut.

Aksi demo ini pada awalnya berlangsung kondusif di
depan Gedung Bawaslu, bahkan peserta aksi demo dan
juga aparat yang menjaga keberlangsungan aksi demo
tersebut sempat menjalankan ibadah sholat teraweh

21

berjamaah, tetapi pukul 23.00 ( 22/5 ) WIB dikabarkan
bahwa massa misterius muncul dan membuat keributan,
mereka melakukan tindakan provokatif dan anarkis,
mereka menyerang aparat keamanan dengan batu,
molotoy, petasan dengan ukuran yang besar, botol-botol
bekas minuman, serta puing-puing kaca botol minuman.
Kerusuhan dan keributan kembali terjadi pada pukul
02.45 WIB ( 23 /5 ), Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad
Iqbal menyebut bahwa polisi dapat mengurai kelompok
massa yang sebelumnya, tetapi kelompok massa yang
baru kembali muncul dan pada pukul 03.00 WIB ( 23/5 )
massa menyerang asrama Brimob di Pentaburan dengan
batu, petasan, dan botol-botol bekas. Polisi berupaya
mengurai massa dengann gas air mata namun bukannya
membubarkan diri mereka malah masuk kedalam asrama
dan melakukan pengerusakan asrama, bahkan membakar
beberapa kendaraan yang terparkir di asrama Brimob.
Kerusuhan ini masih saja terjadi disekitaran jalan MH
Thamrin atau depan kantor Bawaslu hingga kamis ( 23/5
), tetapi setelah adzan subuh, massa terlihat meninggalkan
lokasi kerusahan dan berangsur-angsur bekurang lalu
membubarkan diri.

Kasus ini tentunya menjadi sebuah sorotan dari berbagai
pihak dan juga berbagai kalangan. Aksi demonstrasi yang
diadakan besar-besaran dengan lebih dari 1.300 orang yang
datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Suasana tegang
sebenarnya terjadi setelah KPU Republik Indonesia pada
hari selasa ( 21/5 ) mengumumkan pemenang pilpres 2019

22

yang diikuti oleh pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin dan juga
Prabowo-Sandiaga. Dan hasilnya adalah paslon nomor satu
yaitu Jokowi-Ma’aruf mengungguli hasil dari pemilu.

p Penyebab demo 22 Mei
Kasus ini bermula dari ketidak puasan atau penolakan

hasil perhitungan suara dari pemilihan presiden dan wakil
presiden 2019. Aksi demo ini dimulai dari hari rabu ( 22/5
) hingga kamis ( 23/5 ) aksi ini terjadi dibeberapa tempat
yang telah direncakan untuk pengepungan oleh para aksi
massa di Jakarta, yaitu : Gedung KPU, Bawaslu, bahkan
hingga Istana Negara.

Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan
martabat, manusia adalah implikasi konsep kebebasan
manusia yang bebas berpikir dan mengungkapkan pikiran,
kebebasan bukan milik negara atau kelompok dalam
masyarakat. Aturan hukum dalam demokrasi menjamin
agar kebebasan yang dimiliki tidak mengganggu kebebasan
orang lain.

p Dampak demo 22 Mei
Pembatasan penggunaan internet di Indonesia suatu

pembatasan penggunaan media sosial oleh Pemerintah
Republik Indonesia dalam penyebaran hoaks dan informasi
yang provokatif di masyarakat. Tindakan ini dilakukan
sejak adanya kerusakan di Jakarta yang menentang hasil
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Pembatasan
ini hanya berlaku untuk foto dan video dikirim melalui

23

WhatsApp, Facebook, dan Instagram, tidak semua akses
layanan media sosial. Pembatasan ini telah dilaksanakan
oleh lima penyedia jasa layanan internet yang ada di
Indonesia.

p korban Jiwa demo 22 Mei

Korban meninggal akibat bentrokan yang terjadi
antara massa yang tidak puas dengan hasil pilpres 2019
dan petugas kepolisian pada 21-22 Mei. Kerusuhan di
sekitar Sarinah, Jakarta Pusat implikasi dari kalangan yang
kecewa terhadap hasil Pemilu 2019. Lebih dari 400 orang
ditangkap.

Kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 sebatas
bentrok antara massa dengan aparat di sejumlah titik
sekitar Sarinah, Tanah Abang, dan Sabang. Bermula dari
aksi unjuk rasa para pendukung pasangan calon presiden
Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno
di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu),
Sarinah, Jakarta Pusat. Pasangan tersebut kalah dari Joko
Widodo-Ma’ruf Amin. Kepolisian sendiri memberlakukan
status siaga satu mulai dari 21 hingga 25 Mei 2019 untuk
pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi
NasionalPemilu2019.Langkahitudiambilsebagaiantisipasi
jika terjadi kekacauan mengingat pendukung Prabowo-
Sandi dan Jokowi-Ma’ruf terlibat dalam perseteruan yang
kental hingga ke akar rumput. Demonstrasi sejatinya
berlangsung tertib hingga menjelang malam. Massa
melakukan aksi damai, serta meminta tambahan waktu

24

untuk melakukan salat magrib dan tarawih berjamaah.
Pada pukul 21.00 WIB, setelah itu massa aksi balik kanan.
Namun, dua jam kemudian terdapat kelompok di luar
massa aksi sebelumnya mencoba merangsek ke depan
Gedung Bawaslu. Mereka memprovokasi aparat.

“Pak polisi, pak polisi, jangan ikut kompetisi,” pekik
massa memprovokasi aparat yang sebagian besar tengah
istirahat usai mengawasi demo sejak siang hari.

Unjuk rasa damai yang tercipta sejak siang. Polisi
bergerak cepat menangkapi massa yang memprovokasi.
Massa berhamburan ke berbagai arah. Sejak itu, bentrok
dengan aparat dimulai. Titik bentrok terjadi di sepanjang
Jalan KH Hasyim Asyari dan Jalan Sabang. Batu, kayu dan
benda lain dilempari massa ke arah barisan kepolisian.
Membalas mereka, polisi menembakkan gas air mata dari
kejauhan.

Sepanjang puku 22.00 WIB hingga waktu sahur,
bentrokan tak kunjung berhenti. Sudah begitu banyak
orang yang ditangkap. Namun, massa tetap terus
memprovokasi aparat dengan batu, kayu, kembang api
dan benda lainnya. Bentrokan masih berlangsung hingga
23 Mei dini hari. Hingga kemudian, polisi melakukan
tindakan ofensif. Sudah terlalu lama imbauan kepolisian
untuk membubarkan diri diabaikan. Aparat lalu menyerbu
barisan massa. Ratusan orang diciduk. Bentrokan lantas
mereda. Kondisi di perempatan Sarinah berantakan. Batu
kayu dan benda-benda lainnya serta sejumlah sepeda

25

motor berserakan. Beberapa bangunan juga mengalami
kerusakan. Setelah itu, Kepolisian menghelat konferensi
pers. Muhammad Iqbal, yang saat itu menjabat sebagai
Kadiv Humas Polri menyatakan telah menangkap 442
orang beserta barang bukti senjata tajam dan molotov.
Beberapa hari kemudian disampaikan ada 456 orang
yang ditangkap. Jadi, pada aksi massa 21-22 Mei itu ada
dua segmen. Pertama, massa peserta aksi damai yang
spontanitas. Kedua, massa perusuh yang sengaja menyusup
untuk membuat rusuh.13

p Buntut Rivalitas Pilpres 2019

Kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta mencoreng penye­
lenggaraan pemilu yang sejak reformasi tidak pernah
berbuntut bentrokan. Baru Pemilu 2019 terjadi hingga
ratusan orang ditangkap hanya dalam hitungan 2 hari.
Pemilu 2019 terdiri dari pemilihan legislatif dan pemilihan
presiden yang digelar serentak. Meski demikian, publik
lebih menyoroti pilpres yang mempertemukan pasangan
Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi.

Rivalitas pendukung kedua paslon sangat tinggi. Dari
level elit hingga menular ke akar rumput. Media sosial
selalu ramai oleh isu politik. Ujaran kebencian pun kerap
dilontarkan kedua pendukung. Tensi politik Pilpres 2019
sangat tinggi. Apalagi saat ditemukan sejumlah dugaan
pelanggaran pemilu seperti pengerahan ASN untuk
mendukung paslon tertentu, ketidaknetralan aparat, dan

13 kata Iqbal, Kadiv Humas Polri

26

pengerahan kepala daerah serta aparatur pemerintah desa
untuk ikut deklarasi dukungan kepada peserta Pilpres 2019.

Temuan dugaan kecurangan itu “digoreng” sedemikian
rupa dengan narasi politik guna meraih emosi publik.

p Cara mengatasi demokrasi

Dibutuhnya seseorang pemimpin yang tidak hanya
bijak dalam menyelesaikan segala permasalahan yang
terkait dengan demokrasi, tetapi juga adil dan jujur. Saat
itu diketahui bahwa pemimpin negara dan partai politik,
pimpinan daerah lebih banyak berorientasi pada uang dan
kekuasaan, bukan berorientasi kepada kebutuhan rakyat
lagi. Lebih banyak yang tidak jujur. Akibatnya, terjadi
banyak sekali kecurangan saat pelaksanaan pemilu. Cara
mengatasinya permasalahan demokrasi khususnya dalam
pelaksanaan pemilu adalah dengan mendorongkan kerja
sama yang baik antara panitia pelaksanaan dan petugas
beserta masyarakat yang menyuarakan hak pilihnya, serta
diperlukan pemimpin yang tegas, amanah, adil, dan jujur.

Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia
memiliki ciri khas masing-masing, lazimnya sangat
dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat
dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut
demokrasi pancasila dimana demokrasi itu dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila sehingga tidak dapat dilakukan
begitu saja. Perilaku budaya politik demokrasi yang perlu
dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain
menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan

27

antara hak dan kewajiban membudayakan sikap bijak,
adil, juga membiasakan musyawarah mufakat dalam
mengambil keputusan serta mengutamakan persatuan dan
kesatuan nasional.

28

Novel Baswedan Tak Berujung

pq

PadaTahun2017Indonesiahebohdenganpemberitaan
penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, seorang
penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yang
mengakibatkan kerusakan mata Novel Baswedan secara
permanen. Penyerangan terhadap Novel Baswedan sendiri,
sudah terjadi dua tahun lalu. Persisnya pada 11 April 2017
di sekitaran kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kasus ini juga janggal, karena tuntutan hukuman
kurungan satu tahun penjara bagi terdakwa penyerang
senior KPK Novel Baswedan ini dan proses persidangan
aneh terkesan penuntut umum menjadi penasehat
hukum. Sebagaimana penganiayaan berat kasus ini juga
tidak sebagaimana mestinya. Kebencian Rahmat Kadir
Mahulatte, yang didakwa melakukan penganiayaan berat
terencana terhadap Novel Baswedan yang tidak menghargai
jiwa korsa tidak mengorbankan anak buah, serta institusi
yang membesarkannya menjadi pemicu bagi terdakwa
memberikan pelajaran terhadap saksi korban.

Fokusmembongkarkasus penyeranganNovelBaswedan
ini sampai diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo agar
segera terungkap cepat pelaku terornya. Menurut Presiden,
penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan ini bukan

29

hanya kejahatan biasa, tetapi kejahatan diduga sudah
direncakan dan tersktur. Presiden Joko Widodo bahkan
membentuk Tim Teknis yang didalamnya tergabung 120
polisi, Densus 88. Tapi jika belum selesai, masa kerja tim
akan diperpanjang tiga bulan lagi. Polisi dalam menemukan
analisis tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, analisis
rekaman CCTV, dan analisis skestsa wajah terduga pelaku.
Olah TKP adalah kunci utama dari penyidikan peristiwa
pidana, karena TKP adalah titik tolak pekerjaan awal tim,
karena sesuai dengan teori pembuktian setiap peristiwa
pidana selalu bermula dari TKP. olah TKP mempunyai
bobot 60 sampai 70 persen dalam pengungkapan peristiwa
pidana. Serangan berupa penyiraman air keras oleh tiga
orang tak dikenal saat pagi hari waktu itu, mengakibatkan
mata kiri Novel Baswedan rusak permanen. Meski sudah
terjadi, olah TKP yang dilakukan Tim Teknis nantinya akan
melibatkan seluruh sumber daya kepolisian.

Olah TKP juga menyertakan pemeriksaan ulang seluruh
barang bukti, dan petunjuk dari lokasi peristiwa.Termasuk
rekamankamerapemantaulingkungandisekitarlokasi,dan
juga di sejumlah titik yang terkait dengan lintasan insiden
penyiraman. Olah TKP ini, melibatkan labfor (laboratorium
forensik), inafis, dan tim informatika dan teknologi. Dalam
kasus Penganiayaan berat ini dengan Memakai alat lain-
lain seperti menyiram muka dengan air Lombok, zat asam,
belirang, asam sendawa, asam cuka, sehingga kulit muka
terbakar, atau memasukan racun dalam makanan.Tidak
hanya dapat dibuktikan secara analitik atau melalui autopsi

30

saja tetapi tergantung dari kinerja penyidik krimininal
pada Olah TKP dan pemeriksaan saksi mata. Penjelasan ini
harus dikategorikan untuk menyingkirkan kemungkinan
bahwa luka penganiayaan disebabkan oleh sesuatu hal,
penyalahgunaan substansi berbahaya yang disengaja, atau
merupakan tindakan perencanaan membunuh.

Hasil pengungkapan oleh Tim Pencari Fakta TPF sebagai
lini lain dalam penyidikana berlanjut dengan pemeriksaan
sejumlah saksi-saksi yang pernah memberikan pengakuan
ke penyidik, dan saksi-saksi baru yang mempunyai
informasi dan petunjuk.14

Para penyerang Novel Baswedan di adili dengan
hukumannya ringan sekali, dengan alasan perbuatan
yang tidak sengaja terdakwa di tutut satu tahun oleh para
jaksa. Tentu saja rasa keadilan akhirnya terusik publik
menghujani proses persidangan dengan syarat keritik. Alih-
alih bisa mengungkap siapakah sang sutradara tuntutan
jaksa di nilai menyurupai peran pengacara. Anti klimas
membayangi tiga tahun pengungkapan akankah putusan
hakim memenuhi rasa keadilan. Sudah hampir satu tahun
sejak penyidik KPK Novel Baswedan menagih janji negara
menuntaskan kasus teror air keras yang di alami Novel
Baswedan, Kasusu ini yang tidak ada ujungnya.

Semenjak proses penuntutan berjalan Novel Baswedan
tidak terlalu menaruh harapan kasusnya terselesaikan,

14  LV Sinaga, MYM Simatupang - JURNAL RECTUM 2020 - jurnal.darmaa-

gung.ac.id

31

karena proses sebelumnya banyak kejanggalan dan ini
tidak wajar, kejanggalnnya yang keterlaluan seperti di
antaranya adalah saksi kuci yang harusnya perlu untuk
di dengar keterangannya tidak di hadirkan, alasan jaksa
adalah tidak masuk berkas perkara, walaupun seharusnya
bisa untuk di panggil. Begitu juga ketika di persidangan
Novel Baswedan melihat bukti-bukti ada beberapa yang
tidak ada bahkan ada yang berubah, ketika faktanya
kemudian seperti di sengaja untuk di biaskan bagaiman
Novel Baswedan mendapat suatu keyakinan proses itu
akan ada harapan. Penyelesaian kasus Novel Baswedan ini
sebagai formalitas saja, Novel Baswedan mengikuti sejak
pertama kali proses penyidikan di tetapkan dua tersangka.
Novel Baswedan sempat bertanya kepada penyidik “Apa
yang menjadi keyakinan penyidik hingga dua orang
pelakunyadan kaitannya bukti seperti apa” Tidak ada yang
bisa menjelaskan begitu proses penuntutan berjalan novel
juga bertanya kepada jaksa, dan mereka sama tidak bisa
jelaskan. Kemudian ketika mendengarkan dakwaan yang
di bacakan, dakwaan yang membuat seolah-olah airnya air
aki seolah-olah di lakukan dua orang seolah-olah luka yang
di alami novel bukan luka yang serius jadi hal begitu Novel
Baswedan melihat ada kejanggalan yang super aneh, ketika
Novel Baswedan menghadiri persidangan, Novel Baswedan
membawa bukti-bukti sendiri untuk meyakinkan hakim,
jaksa agar memahami agar tidak di sampaikan terdakwa.
Novel Baswedan memberikan keterangan seluas-luasnya
semua yang di tanyakan hakim di jawab bahkan jaksa
sempat bertanya di persidangan “kalau seandinya anda

32

sebagai penydiknya ada suatu kasus kemudian ada
orang menyerahkan diri apakah anda kemudian harus
mau proses atau di biarkan tidak usah di proses” Novel
Baswedan menyatakan, penyidik harus mejalankan tugas
harus objektif berdasarkan bukti, orang yang memberikan
keterangan dilihat, di kaitkan dengan bukti-bukti, di
croscek keterangannya benar apa tidak. Karena orang
datang harusnya ada dua kemungkinan yang di pikirkan
penyidik adalah, apakah dia datang karena taubat mengakui
perbuatan atau dia di suruh oleh seseorang untuk mengakui
pasang badan menutupi peran orang lain dengan sejumlah
imbalan. Oleh sebab itu dua hal itu bisa di keritisi.

Melihat bukti-bukti tidak jelas apalagi jaksanya
menuntut satu tahun, Novel Baswedan mengatakan lebih
baik terdakwa di lepaskan saja, dari pada dua orang terdawa
di paksa-paksakan justru penyimpangannya terlalu jauh.
Dua terdakwa yang di bawa ke persidangan bukan sebenar-
benarnya terdakwa.

Peristiwa yang di alami Novel Baswedan di mulai
dengan pengintaian setidak-tidaknya dua minggu sebelum
di serang orang yang mengintai dari sebrang rumah Novel
Baswedan itu di amati beberapa saksi bahkan berinteraksi
di foto wajahnya dan kendaraannya, kemudian dari mana
mereka bisa mengamati? Karena dalam komunikasi yang
menintai tersebut bercerita bahwa dia sedang mencari
Novel Baswedan.

33

Ada juga keterangan saksi, saksi yang melihat pelaku H
2, pelaku eksekutor bukan hari H itu saja datang, H 2 sudah
datang pengintaian di waktu subuh. Setelah pengintaiaan
selesai dia sempat membeli kopi dan berkomunikasi jarak
dekat dengan orang yang jualan kopi saksi itu tidak di
periksa. Begitu juga H 1, ada salah seorang Imam masjid
itu sempat melihat dengan jarak yang cukup dekat untuk
mengamati dan sempat bertatapn muka dengan pelaku.
Hal ini jelas seharusnya di lihat kolerasi itu karena fakta-
fakta bisa menunjukkan bahwa

1. pelakunya itu atau bukan.

2. Pelaknya sudah melakukan pengamatan sebelumnya,
ada rangkian orang-orang lain

Hal ini kemudian tidak di periksa dengan alasan hanya
fokus kepada perbuatan saat kejadian setelahnya, tapi
setelah tuntutan jaksa mengatakan cuma dua orang. Oleh
sebab itu ketika mengambil keputusan harus ada fakta-
fakta dan saksi-saksi yang harus di minta keterangannya
ini tidak di hadirkan ini adalah suatu hal keterlaluan.

Kuasa Hukum yang Aneh

Jika di katakan bahwa penyiraman tidak sengaja terus di
katakan bahwa tersiram apapun yang di katakan, yang jelas
pembelaan yang di lakukan oleh kuasa hukum terdakwa
sangat aneh sekali tidak bisa menjelaskan secara objektif.

34

Sangat anehnya lagi Novel Baswedan tidak bisa melihat
satupun bukti yang menguatkan keterangan kuasa hukum
tersebut, luka berat yang di katakan kuasa hukum terdakwa
salah penanganan, yang di katakan kuasa hukum Terdakwa
tidak bisa di buktikan secara ilmu pengetahuan. Karena
menangani Novel Baswedan di Indonesia terlepas dari
segala kelebihan dan kekurangannya itu manusiawi, dan
ketika Novel Baswedan di proses untuk penanganan lebih
lanjut di singapura di sampaikan secara umum prosesnya
baik. Dan dokter mata yang menangani Novel Baswedan
adalah coneayangretingnyaterbaikdidunia,terusadayang
lebih bagus lagi? Inilah membuat Novel Baswedan tidak
menaruh harapan ketika persidangan kasus penyiraman
yang di alaminya. Ketika ada suatu serangan yang mengenai
organ manusia, ketika dokter melakukan penanganan pada
dasarnya dokter akan berupaya resiko yang parah itu tidak
terjadi, resiko yang parah yang di upayakan oleh dokter
kemudia berhasil untuk beberapa lama dan ternyata gagal.
Tapi kalau tidak di lakukan penanganan gagalnya dari awal
penanganan, bukan di akhir persidangan. Ingat ketika di
maknai gagal di pengadilan salah prosesnya, itu tandanya
tidak menggunakan dasar ilmu pengetahuan.

Ketika Novel Baswedan pertama kali di serang air
keras penangana pertama adalah di bersihkan siraman
tersebut dengan air yang mengalir, terus kemudian di
bawa ke rumah sakit, lalu di tangani dengan dokter fokus
luka bakar, di bius total di ruang oprasi dan itu di lakukan
penanganan khusus, setelah itu di berikan kasa basah agar

35

sel-sel di mata tidak mati, setelah Novel Baswedan di bawa
ke singapura selain pengobatan mata fokusnya di obati
luka bakar, di tempatkan di luka bakar sekitar satu minggu.
Di singapura Novel Baswedan di tangani dokter ahli luka
bakar dan rekontruksi wajah, tapi lukanya karena luka
permukaan maka dokter rekontruksi wajah tidak terlalu
banyak melakukan tugasnya. Tapi dokter ahli luka bakar
melakukan tugasnya yang sangat banyak, Novel Baswedan
di berikan penangana yang super bagus, Alhamdulilah
kembali bisa melihat.

Novel Baswedan mengalami banyak sekali di olok-
olok, ketika Novel Baswedan berjuang sungguh-sungguh
berantas korupsi ada saja orang-orang yang di yakini Novel
Baswedan pro dengan kepentingan koruptor, menyerang
banyak fitnah olok-olok dan lain sebagainya. Maka ketika
novel di serang, Novel Baswedan mengatakan harus sabar,
Novel Baswedan meberikan maaf kepada pelaku, Novel
Baswedan menerima apa yang terjadi kepada dirinya.
Kenapa begitu? Novel Baswedan tahu bakal di olok-olok
karena berjuang memang resiko seperti itu. Apalagi emang
kebetulan di Indonesia pemberantasan korupsi musuhnya
banyak sekali.

Penyiraman Air Aki Atau Air keras?

Kuasa hukum terdakwa memberikan pernyataan
bahwasannya penyiraman air kepada Novel Baswedan
adalah air aki, air yang tidak terlalu berbahaya, tetapi

36