fakta menyatakan air tersebut adalah air keras,yang
bisa menyebabkan luka bakar di sekujur tubuh, apabila
terkena kulit. Adapun tiga penjelasan dari Novel Baswedan
bahwasnnya air tersebut adalah air keras.
1. Untuk menyebut bahwa itu air aki, tentunya harus
memakai kaidah ilmu. Tentu di katakan apakah itu air
keras banyak bisa di jadikan indikasi, seperti rekam
medis tentunya tergambar bahwasanya itu air keras,
karena ada luka bakar di wajah.
2. Ketika pelaku menuangkan air keras dari botol ke gelas
itu sebagian tumpah ke lantai beton, sangat jelas sekali
terlihat ada bercak seperti melepuh. Tidak mungkin air
aki kalau jatuh ke lantai itu bisa berubah warna bahkan
sampai setahun lebih dan warga sekitar rata-rata tahu
cerita ini. Artinya bukan satu dua orang yang tahu,
semua warga yang di sekitar lingkuangan penyiraman
tahu bahwasannya itu air keras. jika ingin di buktikan
secara ilmiah di uji coba saja air aki di tuangkan ke lantai
beton berubah atau tidak warnanya? Pasti tidak berubah.
3. Baju yang di gunakan Novel Baswedan ketika di lepas
ternyata di TKP ada orang yang berupaya untuk
mengamankan untuk menepikan biar tidak terganggu
orang lalu lintas di jalan, yang mengamankan baju itu
merasa kepanasan di tangannya. Tidak mungkin itu air
Aki, dari logika-logika itu saja sudah jelas, bahkan yang
di ketahui novel salah seorang TIM pencari fakta dari
komnas HAM ketika mengkonfirmasi kepada MABAS
37
POLRI mengatakan bahwa itu air keras bukan air aki.
Jadi, ketika di katakan air aki novel berpendapat hanya
kuasa hukum menyampaikan seperti itu tidak ada fakta
lain.
Pelaku penyerangan Novel Baswedan bukan dua
orang tetapi banyak, di persidangan Novel Baswedan
memperlihatkan beberapa foto yang di lakukan tetangga
Novel Baswedan yang di curiga dengan pengamatan dan
orang yang di foto tersebut bertanya-tanya soal identias
Novel Baswedan, selama dua hari ada di depan rumah. Serta
ada berupaya masuk ke dalam rumah, ini jelas semua sudah
tergambar bahwa pelakunya bukan dua, apabila di lihat
dari hasil investigasi yang di lakukan oleh komnas HAM
penulusurannya dengan memeriksa saksi-saksi, bukti-
bukti di konfirmasi dalam rekomendasinya menyatakan
bahwa pelaku terorganisir dan sistimatis, artinya bukan
dua orang. TIM pencari fakta dari bentukan KAPOLRI
mengatakan juga hasil rekomendasinya bahwa ini terkait
dengan penanganan perkara, itu semua bertolak belakang
dengan fakta-fakta yang ada sekarang. itu selalu di
sampaikan tahapan proses agar kejanggalan-janggalan ini
di hentikan, bahkan ancaman hukumannya satu tahun di
buat seolah-olah mengolok-olok Novel Baswedan mengejek
atau menantang.
38
Setajam-tajamnya pedang keadilan,
ia tidak memenggal kepala orang
yang tidak bersalah
39
Dinamika Omnibus Law
pq
Menurut Duhaime Legal Dictionary arti dari
omnibus adalah semua atau untuk semua. Menelusuri
sejarah Omnibus Law di seluruh bagian dunia akan dapat
disimpulkan bahwa Omnibus Bill atau Omnibus Law
ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem
hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Secara
spesifik adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya
tercatat melakukan Omnibus Bill pada tahun 1888
yang itu dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian privat
terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat.15
Seperti halnya Irlandia yang pada tahun 2008 juga 2 telah
mengeluarkan Undang-Undang yang dapat dikatakan
sebagai Omnibus Law karena mencabut kurang lebih 3.225
undang-undang.16
Banyak perdebatan terjadi di publik nusantara ini
mengenai terobosan baru pemerintah, salah satunya
mengenai Omnibus Law yang mana digadang sebagai
regulasi pemangkas birokrasi yang pro terhadap
kepentingan rakyat, namun dalam proses perumusan
nya tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
15 Berita Hukum Online, Januari 25, 2020, “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omni-
bus Law”, https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/men-
elusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/ diakses pada tanggal Februari 15, 2020.
16 Ibid.
40
Pada dasarnya, Omnibus Law merupakan konsep dalam
perumusan sebuah peraturan perundang undangan yang
bentuknya merubah pasal-pasal dari beberapa regulasi
induk menjadi suatu peraturan tunggal. Pada dasarnya
Indonesia merupakan negara hukum, yang mana ketentuan
tersebut dipertegas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mana
seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya
didasarkan pada kedaulatan hukum. Dengan demikian
sudah sepatutnya Indonesia menghormati dan
menjalankan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan
sistem hukum yang berlaku dan berdaulat. Namun pada
faktanya, perumusan Undang-Undang Cipta Kerja justru
tidak mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang
berlaku. Undang-Undang Cipta kerja yang gemuk akan
klaster bahasan memerlukan adanya peraturan pelaksana
yang sesuai dan komprehensif. Dan seperti yang kita ketahui
Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
saja mempunyai 14 Surat Keputusan SK Menteri, 12
Peraturan Pemerintah, dan 5 Keputusan Presiden yang
mana proses pembentukannya membutuhkan waktu yang
tidak singkat, salah satunya adalah penerbitan SK No.228
tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing yang penyusunanya memakan waktu kurang
lebih 4 bulan meskipun SK ini banyak ditentang oleh
masyarakat. Menariknya Pasal 173 Rancangan Uandang-
Undang Cipta kerja ini menyatakan penyesuaian peraturan
pelaksana yang bertentangan dengan Undang-Undang
Cipta kerja paling lambat harus selesai selama 1 bulan.
41
Kilas Omnibus Law Versi Jokowi
Dalam pidato yang disampaikan setelah pelantikannya
sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-
2024 pada Sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2019
lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai
rencana penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk
menyederhanakan permasalahan regulasi terkait investasi
di Indonesia yang berbelit dan saling tumpang tindih.17
Omnibus Law versi Jokowi kali ini akan berbentuk
Undang-Undang yang di dalamnya mengatur berbagai
macam hal dan kemudian digabungkan dengan tujuan
untuk menghapuskan ketentuan yang telah ada
sebelumnya. Terlepas dari berbagai pandangan yang
ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Omnibus
Law diatur berbagai macam substansi yang berbeda dan
pembentukan Omnibus Law bertujuan untuk simplifikasi
berbagai regulasi yang ada. Bila dilihat secara kasat mata,
tentu Omnibus Law ini memudahkan pemerintah untuk
menciptakan suatu peraturan yang dapat mencakup
berbagai bidang kehidupan di dalam satu buah produk
hukum.
Gagasan Omnibus Law tersebut langsung mendapatkan
polemik di tengah masyarakat karena di dalam penyusunan
rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, landasan
sosiologis terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan
17 Akbar Bhayu Tamtomo, “ Infografik: Mengenal Istilah Omnibus Law”, https://
www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/ 180500665/infografik--mengenal-is-
tilah-omnibus-law, diakses pada tanggal 16 Februari 2020
42
kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat
disebut bahwa dalam pembentukan Rancangan Undang-
Undang Cipta kerja, ini kemungkinan besar terdapat
perbedaan paradigma yaitu paradigma demi orang
banyak atau demi kepentingan negara.18 Paradigma demi
orang banyak lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi
kebutuhan masyarakat. Sedangkan paradigma pemerintah
dalam pembentukan ini lebih kepada terciptanya
pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini dapat dilihat dari
berbagai pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa
Rancangan Undang-Undang Cipta kerja merupakan salah
satu sarana menyederhanakan dan mengharmonisasikan
regulasi yang bertujuan memberikan kemudahan investasi
di Indonesia dengan harapan dapat memberikan dampak
positif pada meningkatnya investasi. Apabila dilihat dari
sudut pandang konsep pragmatisme, seharusnya sebuah
produk hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan
masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sehingga dalam
penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta empiris
yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang menjadi
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian
disebut sebagai landasan sosiologis pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan.
Rencana penerapan Omnibus Law untuk menaikkan
jumlah investor seperti saat ini bukanlah yang pertama
18 Zainal Arifin Mochtar, 2020, Omnibus Law: Solusi atau Involusi?, Seminar
Nasional Dies Natalies FH UGM “Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law
di Indonesia”
43
kalinya, sekitar 25 tahun yang lalu Presiden Soeharto
pernah menerbitkan PP No. 20 Tahun 1994 tentang
kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan
dalam rangka penanaman modal asing sebagai bentuk
peraturan pelaksana berbagai Undang-Undang antara
lain Undang-Undang tenaga atom, Undang-Undang
Pers, Undang-Undang penanaman modal asing, Undang-
Undang penanaman modal dalam negeri, Undang-Undang
ketenagalistrikan, Undang-Undang telekomunikasi,
Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang
Penerbangan, dan Undang-Undang Pelayaran. Namun,
PP No. 20 Tahun 1994 dinilai bertentangan dengan
berbagai Undang-Undang tersebut karena telah mengubah
materi muatan yang tertutup untuk modal asing dan
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.19 Ketidak
sesuaian antara pemerintah dan masyarakat ini tidak
seharusnya terjadi. Pemerintah berkewajiban menciptakan
produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan atau realitas
hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak,
bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut
sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa
materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang
berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan Undang-
Undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa
yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan
19 Ibid .
44
sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk
produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan
bagi masyarakatnya.
Ancaman Kesejahteraan Rakyat
Dari awal sampai hari ini, pemerintah tidak pernah
memberikan transparansi informasi kepada masyarakat
luas khususnya kaum buruh terkait rencana perancangan
OmnibusLaw.Padahalmenurutperundang-undanganyang
berlaku, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan
informasi yang utuh dan jelas. Kebutuhan pembentukan
Omnibus Law bukan datang dari usulan masyarakat, tetapi
semata-mata datang dari arena elit yang menghendaki
adanya satu regulasi khusus untuk lebih melindungi
investasi modal mereka di Indonesia dan menyingkirkan
segala hal yang menghambatnya.
Omnibus Law ini akan menggusur semua kepentingan
rakyat tanpa terkecuali. Buruh memang menjadi klaster
tersendiri yang dibahas dalam Omnibus Law Rancangan
Uundang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, dalam klaster
pengadaan lahan, rakyat di sudut mana saja pun akan
terancam kedaulatannya dalam mengelola tanah. Tanah
yangselamainidimanfaatkanuntukpertanian,peternakan,
perumahan rakyat, akan ditumbalkan demi kepentingan
investasi. Sehingga tidak ada jaminan bahwa apa yang
kita punya saat ini akan dapat terus kita pertahankan.
45
Logika pembangunan yang gampang mengusir rakyat
dari tanahnya saat ini sudah menyumbang 70 konflik
tanah di atas lahan seluas 10.603 ha pada awal kebijakan
pembangunan. Kemudahan izin lokasi yang mempermudah
penggunaan lahan yang luas juga menghantarkan konflik
yang tidak sedikit sampai 175 kasus konflik selama 2015
konflik dari usaha perkebunan menempati urutan pertama
karena luas konflik mencapai 302.525 ha (data KPA). Selain
itu kemudahan izin lokasi akan berdampak pada petani
dari sawah sampai hutan, peternak, nelayan, masyarakat
pesisir, petambak garam, penduduk kepulauan kecil,
pelestarian lingkungan, kedaulatan energi, pedagang kecil
menengah, penggiat usaha kecil menengah, bahkan sampai
tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dampaknya sama
sekali bukan untuk memberi kabar gembira, tetapi kabar
buruk karena landasannya adalah kepentingan investasi
yang selama ini dianggap terhambat oleh pemerintah.20
Secara tegas kemudian tulisan ini juga ingin
menyampaikan bahwa dalam perbaikan nasib kita ke
depan, jaminan kepastian hukum bagi kaum buruh dan
seluruh rakyat akan semakin hilang. Berbagai aturan yang
sekarang masih tidak serius melindungi buruh adalah
kebijakan yang menghambat dalam pemikiran pemerintah
sekarang. Dalam klaster sanksi akan sangat banyak aturan
perlindungan akan hilang demi kemudahan-kemudahan
investor. Banyak kasus kriminalisasi kepada rakyat yang
mempertahankan haknya, namun ditangkap karena
20 Disadur dari Serbuk, aliansi rakyat bergerak, 9 maret 2020
46
dianggap mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional.
Kita bisa melihat semua proyek itu adalah aset vital
nasional yang dilindungi oleh alat negara yang bersenjata
lengkap. Ruang demokrasi untuk rakyat yang menggugat
penindasan terhadap dirinya akan semakin sempit bahkan
hilang.
Perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan
dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang
ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat
perekonomian nasional ini mendapat banyak kritik dari
berbagai pihak, dimana terdapat beberapa perbedaan
dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
47
Topik Undang-Undang RUU Omnibus Law
Istirahat Ketenagakerjaan (Cipta Kerja)
Mingguan
Pasal 79 ayat 2 huruf b Draft RUU Cipta Kerja,
Istirahat UU No.13/2003 (UUK) aturan 5 hari kerja
Panjang menyebutkan: Istirahat itu dihapus. Sehingga
mingguan 1 (satu) hari berbunyi: Istirahat
untuk 6 (enam) hari kerja mingguan 1 (satu) hari
dalam 1 (satu) minggu atau untuk 6 (enam) hari kerja
2 (dua) hari untuk 5 (lima) dalam 1 (satu) minggu.
hari kerja dalam 1 (satu)
minggu;
Pasal 79 Ayat 2.d UUK Draft RUU Cipta Kerja
menyatakan: Istirahat ini menyerahkan
panjang sekurang- regulasi terkait hak
kurangnya 2 (dua) bulan cuti panjang kepada
dan dilaksanakan pada perusahaan. RUU
tahun ketujuh dan Cipta Kerja tidak
kedelapan masing-masing mencantumkan hak
1 (satu) bulan bagi pekerja/ cuti panjang selama
buruh yang telah bekerja 2 bulan bagi pekerja/
selama 6 (enam) tahun buruh yang sudah
secara terus-menerus pada bekerja selama 6 tahun
perusahaan yang sama secara terus menerus dan
dengan ketentuan pekerja/ menyerahkan aturan itu
buruh tersebut tidak kepada perusahaan atau
berhak lagi atas istirahat perjanjian kerja sama
tahunannya dalam 2 yang disepakati
(dua) tahun berjalan dan
selanjutnya berlaku untuk
setiap kelipatan masa kerja
6 (enam) tahun.
48
Cuti Haid Pasal 81 UUK mengatur Draft RUU Cipta Kerja
pekerja/buruh perempuan tidak mencantumkan
Cuti hamil bisa memperoleh libur hak cuti haid bagi
melahirkan pada saat haid hari perempuan. RUU Cipta
pertama dan kedua pada Kerja tidak menuliskan
Hak untuk saat haid hak cuti haid di hari
Menyusui pertama dan kedua
masa menstruasi yang
sebelumnya diatur dalam
UU Ketenagakerjaan
Pasal 82 UUK mengatur Draft RUU Cipta Kerja
mekanisme cuti hamil- tidak mencantumkan
melahirkan bagi pekerja pembahasan, perubahan
perempuan. Di dalamnya atau status penghapusan
juga termasuk cuti untuk dalam pasal tersebut
istirahat bagi pekerja/
buruh perempuan yang
mengalami keguguran
Pasal 83 UUK mengatur Draft RUU Cipta Kerja
bahwa pekerja/buruh tidak mencantumkan
perempuan yang anaknya pembahasan, perubahan
masih menyusu harus atau status penghapusan
diberi kesempatan dalam pasal tersebut
sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal
itu harus dilakukan selama
waktu kerja.
49
Cuti Pasal 80 UUK Draft RUU Cipta Kerja
Menjalankan menyatakan: Pengusaha tidak mencantumkan
Ibadah wajib memberikan pembahasan, perubahan
Keagamaan kesempatan yang atau status penghapusan
secukupnya kepada dalam pasal tersebut
pekerja/buruh untuk
melaksanakan ibadah
yang diwajibkan oleh
agamanya.
Sumber: Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Undang-Undang No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ekrut Media.com Katadata.co.id Kompas.
com Sedane Majalah Perburuhan
Kebijakan yang begitu kelihatan membatasi hak dan
kesempatan rakyat. Watak asli elit dan partai borjuasi
kelihatan dengan jelas. Setelah rekonsiliasi politik setelah
pemilu memperlihatkan tidak adanya keberpihakan politik
kepada rakyat yang tidak memiliki sumber daya. Segala
perubahan kebijakan tidak memperhatikan sama sekali
keadaan dan kemauan rakyat yang di tengah-tengah situasi
Indonesia ini masih memiliki kesenjangan sosial terutama
dalam hal ekonomi. Dengan keinginan mengalirkan
investasi dan menjaga iklim investasi berbagai kebijakan
dilahirkan namun tidak memperhatikan keadaan rakyat
yang terpapar dampak investasi secara real. Jualan investasi
mampu memberikan lapangan kerja minus penjelasan
kerusakan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan
yang menjadikan rakyat sebagai tumbal dari rakusnya
pemodal-pemodal tersebut. Omnibus Law sendiri menjadi
sebuahupayaperubahankebijakanyangmengadopsiprinsip
50
hukum yang sama sekali asing dalam kaidah pembentukan
perundang-undangan di Indonesia pada Undang-Undang
No 15 tahun 2019 tentang perubahan UU 28 Disadur
dari Serbuk, KPR, PRD, SBSI DPD DIY No 12 tahun 2011.
Dalam definisinya Omnibus law sebagai Undang-Undang
yang oleh pemerintah didefinisikan sebagai Undang-
Undang yang memiliki muatan lebih dari satu peraturan
dengan mengadopsi prinsip hukum yang diberlakukan di
Amerika serikat, Australia dan Vietnam. Undang-Undang
ini akan menggabungkan semua kepentingan tematik
yang dianggap berhubungan untuk merubah maksud
dari Undang-Undang sebelumnya. Pengertian ini sama
sekali tidak berhubungan dengan prinsip Undang-Undang
kita yang melandaskan pada Undang-Undang 1945 dan
tata pembentukan yang memerlukan Naskah akademik
yang menyeluruh ketika merumuskannya. Tentu dalam
hal ini kita sebagai rakyat tidak pernah tahu apa yang
menjadi kepentingan negara mengadakan Rancangan
Undang-Undang ini, karena secara falsafah, sosiologis apa
lagi yuridis Rancangan Undang-Undang ini dipaksakan
lahir demi kepentingan investasi, alih-alih kepentingan
rakyat dan kebutuhan hukum di tengah-tengah rakyat
seperti amanat Undang-Undang pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 11 tentang naskah
akademik itu sendiri.21
21 Disadur dari Serbuk, tinjauan omnibus law dari prespektif ekonomi, politik,
ketenagakerjaan, 9 maret 2020
51
Masa Depan Ekologi dan Buruh
Masa depan buruh dan ekologi saat ini sangat terancam
mengingat wacana yang dilakukan oleh pemerintah untuk
membuat Undang-Undang sejagat atau payung hukum dari
segala hukum atau sekarang di sebut Omnibus Law.
Omnibus Law adalah sistem hukum yang meng
gabungkan beberapa Undang-Undang atau yang mencakup
lebih dari satu aspek yang di gabungkan menjadi satu
Undang-Undang. Lalu, apa yang menjadi masalah terutama
buruh dan ekologi?
Jika proyek besar Omnibus Law yang sedang di kerjakan
oleh pemerintah terutama Omnibus Law cipta lapangan
kerja (cilaka) yang sekarang namanya di ubah menjadi
cipta kerja padahal substansinya sama kemudian disahkan
menjadi Undang-Undang akan menjadikan masa depan
buruh dan ekologi suram bahkan tidak mempunyai masa
depan. Hal ini tidaklah tanpa alasan, mengingat banyak
sekali masalah yang terdapat di dalam penyusunan
Omnibus Law cilaka ini. Apa yang menjadi permasalahan
dalam pembentukan Omnibus Law cilaka ini.
Omnibus Law memang menjadi permasalahan yang
sedang terjadi di Indonesia apalagi permasalahan Omnibus
Law ini adalah permasalahan yang meluas dan berdampak
jangka panjang, berdampak besar Omnibus Law cilaka
ini menjadi Undang-Undang dan mengikat semua warga
negara Indonesia, karena yang berdampak bukan hanya
52
masyarakat yang sekarang menjadi buruh saja tapi juga
mungkin kita yang nanti akan menjadi buruh.
Saat ini draft dan naskah akademik dari Omnibus Law
cilaka masih simpang siur, namun hal ini dapat di pastikan
bahwa draft dan naskah akademik yang beredar saat ini
adalah valid jika melihat pernyataan-pernyataan yang di
sampaikan oleh menteri-menteri dari kabinet jokowi.
Penolakan terhadap Omnibus Law terutama Omnibus
Law cilaka bukan tanpa alasan tapi sangat beralasan
karena Omnibus Law cilaka mengancam keberlangsungan
ekologi dan buruh, mengapa demikian? Omnibus Law
ini adalah produk hukum yang sengaja di susun untuk
menarik investari dari investor luar negeri yang menurut
pemerintah dengan memangkas kebijakan akan menarik
investor untuk masuk ke Indonesia karena pertumbuhan
ekonomi yang tidak pernah menyentuh 6% membuat
pemerintah gerah sehingga menghalalkan berbagai cara
untuk menarik investasi dari luar ke dalam negeri salah
satunya adalah dengan membuat proyek hukum Omnibus
Law ini.
Dalam Omnibus Law cilaka nasib buruh dan ekologi di
pertaruhkan dimana buruh akan kehilangan banyak hak
nya, seperti pesangon karena pesangon hanya dapat di
berikan kepada buruh yang sudah bekerja selama minimal
1 tahun. Secara normatif hal ini memang tidak ada masalah
mengingat buruh masih dapat mendapatkan pesangon
tapi secara praktiknya nanti hal ini tidak seperti yang
53
kita bayangkan karena setiap perusahaan dapat merekrut
dan mengkontrak para pekerja sesuai dengan kehendak
perusahaan, karena perusahaan di bebaskan akan hal ini
berdampak pada tidak ada pekerja yang akan di jadikan
pegawai tetap atau bahasa hukum nya adalah perjanjian
kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) akan menjadi
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga sangat
sulit untuk menjadi pekerja tetap atau setidaknya mencapai
waktu kerja 1 tahun. Jadi, bisa di bayangkan apa yang akan
terjadi, dan ini hanya satu permasalahan yang akan di alami
oleh buruh.
Selajutnya adalah dihapuskannya upah minimum
kabupaten/kota (UMK) menjadi upah minimum provinsi
yang senyatanya adalah upah minimum provinsi jauh
lebih kecil dari pada upah minimum kabupaten/kota
karena memang upah minimum kabupaten/kota harus
lebih tinggi dari upah minimum provinsi padahal secara
normatif tidak boleh upah pekerja itu berjalan menurun
atau mengecil tapi jika upah minimum kabupaten/kota
di hapuskan selain dihapuskannya upah minimum kota
sistem pengupahan baru yang di atur dalam omnibus law
cilaka ini adalah dengan sistem pengupahan perjam kerja
bukan dengan sistem bulanan seperti yang terjadi saat ini,
apa dampaknya? Ketika di gaji selama 1 bulan kerja dan
kita mengambil hak cuti, maka gaji kita akan tetap 1 bulan
gaji tapi berbeda dengan sistem gaji perjam kerja, semakin
sedikit kita bekerja maka akan semakin dikit pula gaji atau
upah yang akan kita terima. Dan masih ada banyak lagi
54
masalah yang akan menimpa buruh Omnibus Law cilaka
ini menjadi Undang-Undang.
Masalah ekologi adalah masalah yang menarik untuk
di bahas juga dalam Omnibus Law cilaka karena masalah
ekologi ini adalah masalah yang cukup serius karena
seperti yang di jelaskan di awal bahwa tujuan Omnibus
Law ini adalah untuk menarik investasi tapi karakter dari
investor yang bersifat atau berpaham kapitalime tidak
pernah mementingkan alam yang berkelanjutan tapi sifat
dan karakter kapitalisme adalah mengeksploitasi dengan
modal sekecil mungkin tapi mendapatkan keuntungan
yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat di lihat dari wacana
dihapuskanya ijin AMDAL dan IMB oleh pemerintah
melalui Omnibus Law. Amdal adalah salah satu parameter
atau indikator atas dampak yang di timbulkan dari suatu
hal yang berkaitan dengan sumber daya alam, bayangkan
saja ketika aturan itu ada pun banyak sekali pelanggaran
yang di timbulkan yang berdampak pada rusaknya alam
karena eksploitasi atas sumber daya alam tersebut apalagi
peraturan amdal itu di hilangkan, tidak terbayangkan
apa yang akan terjadi kemudian atas masa depan alam
dan keberlangsungan ekologi apalagi di dukung dengan
penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang merusak
alam dengan hanya di berikan sanksi administrasi saja.
55
Suatu langkah konkrit dari pemerintah
untuk mengsejahterakan invertor asing dengan
cara Omnibus law cilaka, hak-hak buruh di
rampas & buruh menjadi sengsara.
56
Bara di Markas Jaksa
pq
Pada tanggal 22 Agustus 2020, sebuah kebakaran
terjadi di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia
di wilayah Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia.22 Api membakar gedung utama kompleks
kejaksaan yang terletak paling depan dari jalan raya utama.
Gedung yang terbakar merupakan kantor penjabat Jaksa
Agung,WakilJaksaAgung,BiroPerencanaandanKeuangan,
Biro Pembinaan, Intelijen, dan Biro Kepegawaian23
Kompleks Gedung Kejaksaan Agung Republik
Indonesia sebelumnya telah berdiri sejak 22 Juli 1968.
Pembangunan kompleks gedung ini dimaksudkan agar
urusan kejaksaan dapat berdiri sendiri setelah pemisahan
kewenangan Kejagung dari Mahkamah Agung sebagai
lembaga induk. Saat itu, kedua lembaga ini sama-sama
berkantor di bangunan tua peninggalan Belanda di
Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat.24 Akibat
kebakaran ini, seluruh dokumen fisik Intelijen Kejaksaan
Agung dipastikan hangus terbakar.25 Namun demikian,
22 Gedung Kejaksaan Agung RI Terbakar”. hukumonline.com (dalam bahasa
Indonesia). 2020-08-23. Diakses tanggal 2020-08-28.
23 Siti Yona Hukmana, Medcom (2020-08-24). “Polisi Mulai Olah TKP Kebakaran
Gedung Kejagung”. Medcom.id. Diakses tanggal 2020-08-24.
24 “Jejak Kejaksaan Agung di Lapangan Banteng ... Halaman All”. hukumonline.
com (dalam bahasa Indonesia). 2013-01-07. Diakses tanggal 2020-08-28
25 “Ruangan Intelijen Kejaksaan Agung Ikut Terbakar, Bagaimana Nasib Datan-
57
pihak Kejaksaan Agung mengaku masih memiliki data
intelijen cadangan sehingga proses hukum yang sedang
ditangani Kejaksaan Agung tetap berjalan. Kebakaran
ini juga memicu beberapa spekulasi pembakaran dengan
sengaja oleh pihak-pihak tertentu26, mengingat Kejaksaan
Agung sedang menangani kasus-kasus besar seperti
penahanan “Djoko Tjandra” dan “Jaksa Pinangki”. Namun
demikian, pihak pemerintah menyarankan untuk tidak
mengaitkan peristiwa ini dengan kasus-kasus tersebut dan
tetap menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian.27
Gedung utama Kejaksaan Agung hangus di makan bara
melalap ruang-ruang pejabat Kejaksaan Agung, berbagai
spekulasi bermunculan, dari berkas yang musnah, tata
kelola gedung yang lengah, hingga kinerja yang bikin
cengah, apalagi saat ramai kasus “Djoko Tjandra” yang
menyeret nama seorang Kejaksaan Agung, mengapa
gedung yang sangat fital mudah terbakar?.
Hampir sebelas jam baru bisa di padamkan, hal kesulitan
yang di hadapi untuk memadamkan api kondisi bangunan,
jauh dari jalan dan akses masuk kendaraan serta pemadam
kebakaran miniatur kecil tidak tersedia, itu menjadi
kendala pemadam kebakaran, bahan material mudah
terbakar sangat menjadi kesulitan bagi petugas pemadam
kebakaran sehingga begitu cepat melahap bangunan-
bangunan tersebut. Alat-alat pemadam kebakaran di dalam
ya?”. kumparan. Diakses tanggal 2020-08-28
26 Indonesia, C. N. N. “Pengamat Singgung Kans ‘Sabotase’ Kebakaran Gedung
Kejagung”. nasional. Diakses tanggal 2020-08-28.
27 JawaPos.com (2020-08-24). “Kebakaran Gedung Kejagung, Mahfud MD: Jan-
gan Kait-kaitkan dengan Kasus”. JawaPos.com. Diakses tanggal 2020-08-28.
58
gedung sudah ada, tapi tidak ada tanda-tanda berfungsinya
alat tersebut sehingga sangat cepat hangus bangunan
semua.
Dari kejadian terbakarnya gedung Kejaksaan Agung
bahwa tidak bekerjanya sistem proteksi kebakaran
gedung karena apabila sistem proteksi kebakaran
gedung bekerja, maka ketika terjadi api itu akan
langsung di padamkan oleh proteksi yang ada di dalam
gedung, dan tidak akan merambat begitu melebar
sangat cepat api menghanguskan ruangan-ruangan
tersebut.28
Banyak spekulasi kebakaran di Kejaksaan Agung dari
awal banyak yang mengatakan ini bukan terbakar tapi di
bakar, kerena kebetulan ada kasus-kasus strategis yang
di selidiki dan di sidik. Salah satunya ada kasus “Djoko
Tjandra” dan “Jaksa Pinangki” tidak hanya melibatkan
jaksa pinangki saja tetapi ada “Masyarakat Anti korupsi
Indonesia” dengan terang terangan mendorong agar
Kejaksaan Agung ikut di selidiki dan di sidik, dengan
dugaan keterlibatannya mungkin. Ini sebagai spekulasi,
tapi tidak boleh mendiamkan seolah-olah ini suatu kejadian
yang tidak kesengajaan. Karena, jika motifnya membakar
tentu harus ada di bakar. jika hanya membakar gedung
rasanya aneh sekali. Pertanyaannya siapa yang membakar
gedung tersebut, dan dokumen apa yang di bakar? Karena
28 https://www.patrolipost.com/47775/kejaksaan-agung-terbakar-duar-terden-
gar-lima-kali-ledakan-selamatkan-dokumen-kasus-besar/
59
semata-mata orang luar tanpa bekerja sama dengan pihak
orang dalam rasamya tidak mungkin, terlalu canggih orang
itu bisa membakar tanpa ada kepentingan yang melibatkan
orang dalam. Ini sebagai spekulasi, yang pasti publik harus
menunggu hasil dari kepolisian titik terang tersangka dari
kasus ini. Tidak hanya tersangka di lapangan, tapi juga
yang paling penting “Master” ini paling di cari dalam kasus
kebakaran Kejaksaan Agung.
Banyak misteri penegakan hukum di Indonesia ini yang
mencoreng, tidak saja wajah pemerintah yang terdahulu
tapi juga sekarang tentunya. Kasus “Djoko Tjandra” tiba-
tiba ada keterlibatan “jaksa Pinangki” itu harus menjadi
pembelajaran dan sikap hukum untuk menegakkan disiplin
dan untuk memulai bagaimana membangaun intrigitas
institusi.
Kejaksaan Agung mempunyai kedudukan sentral
dalam penegakan hukum, lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.
Hanya istitusi Kejaksaan Agung yang menentukan suatu
kasus yang dapat di ajukan ke pengadilan dan lembaga satu-
satunya institusi pelaksanaan putusan pidana. Kedudukan
sentral dalam penegakan hukum itulah yang menjadikan
Kejaksaan Agung setiap saat berada dalam sorotan
publik, setiap gerak gerik kejaksaan Agung tidak luput
dari perhatian publik. Kali ini perhatian publik tertuju
pada kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Insiden
kebakaran itu terjadi saat Kejaksaan Agung menangani
60
kasus besar seperti pelarian “Djoko Tjandra” beserta dugaan
keterlibatan “Jaksa Pinangki” dalam kasus tersebut. Dalam
kasus Djoko Kejaksaan Agung telah menetapkan dan
menahan “Jaksa Pinangki” sirna malasari kepala sub bagian
pemantauan dan evaluasi dua biro perencanaan Jaksa
Agung muda pembinaan yang berkantor di gedung terbakar
tersebut. Masih dalam kasus Djoko, Kejaksaan Agung juga
di sorot setelah mantan ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi “Antasari Azar” mempertanyakan uang yang
menjadi barang bukti kasus korupsi hak tagih hutang
Bank Bali. Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung itu
telah menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,
ada yang menuding bahwa gedung utama sengaja di bakar
untuk menghilangkan jejak kasus-kasus besar yang di duga
melibatkan bukan orang-orang biasa. selain melalui hasil
penyelidikan kepolisian, spekulasi liar bisa di redam dengan
kinerja maksimal pihak kejaksaan untuk menuntaskan
kasus-kasus besar. Kejaksaan Agung harus bergerak cepat
mengusut kasus ini atas pelarian “Djoko Tjandra, akan
tetapi pengusutan itu belum menyentuh pihak-pihak kuat
yang di anggap berada di belakang layar.
Reflksi penting lain kebakaran gedung utama Kejaksaan
Agung ialah, kecanggihan harus berjalan seiring dengan
pencegahan dan perawatan, kelemahan terbesar di
Indonesia ialah modernitas dan kecanggihan berjalan
tanpa imbangan yang memadai dalam aspek pencegahan
pengamanan dan perawatan. Gedung yang terbakar itu
termasuk gedung cagar budaya untuk kelas Kejaksaan
61
Agung, kebakaran hebat harus mestinya bisa di antisipasi
pemeriksaan instalasi harus secara berkala baik padat
kegiatan maupun tidak ada kegiatan sekalipun mutlak di
lakukan. Yang harus di lakukan saat ini adalah mengaudit
total seluruh bangunan yang ada di kompleks Kejaksaan
Agung juga gedung-gedung pemerintahan lainnya.
Audit di perlukan untuk mengetahi apakah pelaksanaan
pemeliharaan gedung sudah berjalan secara benar atau
belum, apalagi setiap tahun dana pemeliharaan gedung
selalu di kucurkan dari APBN.
Dugaan pelaku adalah orang dalam
Ada tindakan polisi cepat sekali menyelesaikan kasus-
kasus di masyarakat seperti pembunuhan, pencurian
dan lain sebagainya sampai selesai ke akar permasalahan,
dan ada menimbulkan keraguan di masyarakat mengapa
pihak polisi pada kasus-kasus yang besar tidak terbuka
masalahnya bahkan tidak terselesaikan. Sehingga tetap
saja kasus itu menjadi kasus abadi, ini yang menyebabkan
masyarkat kecewa menilai bahwa hukum yang berlaku
di Indonesia seperti “pisau” tajam di bawah tumpul di
atas. Bagaiman masa depan bangsa Indonesai jika aparat
kepolisian pada saat kasus biasa hebat, tapi kasus besar
lemah. Penulis berspekulasi bahwa siapa yang membakar
gedung Kejaksaan Agung sampai hangus semua bangunan?
Tentu orang dalam, orang dalam tentu menyuruh para
koruptor yang mencuri ratusan terliun. Juru bicara
62
Kejaksaan Agung menyampaikan masyarakat jangan
berspekulasi, tapi di dalam demokerasi bisa mengingatkan
ini bukan spekulasi tapi kehawatiran, jangan-jangan nanti
tidak terbuka lagi sehingga berkas “Djoko Tjandra” hilang.
Walaupun sudah di jamin Prof mahfud MD “tidak akan
hilang” tapi, itu jaminan yang belum jelas.
63
Tegakkan keadilan walaupun langit
akan Runtuh
64
Covid-19 Bisa Menghentikan
Semua Aktivitas, Kecuali
Pilkada
pq
Rasanya sulit menggelar Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak 2020. Di tengah pandemi Covid-19,
seharusnya pemerintah bisa menunda. Keputusan ini
seakan memantik api. Ketika banyak kegiatan lain harus
terhenti, Indonesia malah mengizinkan pesta demokrasi.
Sejak Maret 2020, beragam kegiatan terpaksa berhenti.
Ruang gerak dibatasi, seperti kegiatan belajar, perkuliahan,
pertunjukan seni dan budaya, kompetisi olahraga dan
lain sebagainya. Apalagi ketika itu Presiden Joko Widodo
mengumumkan agar masyarakat patuh protokol kesehatan.
Mengutamakan kegiatan di rumah.
Sejatinya sebanyak 270 daerah bakal berlangsung
September 2020. Setelah rapat antara DPR, Kementerian
Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Pilkada Serentak diputuskan diundur. Pemungutan suara
bakal berlangsung 9 Desember 2020. Meski begitu masa
kampanye sedang berlangsung sejak awal bulan29.
29 https://www.merdeka.com/khas/corona-menghentikan-semua-kecuali-pilka-
da-pilkada-serentak.html
65
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun
2020 secara serentak pada masa pandemi Covid-19 telah
ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi
sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.30 Salah
satu kegiatan penting yang terdapat dalam tahapan
kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) pada pilkada
serentak, yaitu kegiatan debat publik paslon kepala
daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan
waktu penyelenggaraan masa kampanye dari tanggal 26
September 2020 sampai 5 Desember 202031
Tantangan bagi demokrasi
Sejak awal, covid-19 telah memperkenalkan tantangan
baru yang mendesak bagi masyarakat dan sistem demokrasi
di seluruh dunia. Dalam rentang beberapa bulan, pandemi
telah mentransformasi aspek-aspek fundamental dalam
kehidupan sosial individu, membatasi partisipsi mereka
dalam acara-acara publik dan pertemuan, menantang
pemenuhan tanggung jawab kewarganegaraan individu
dan kolektif dan hak-hak politik. Oleh karena itu tidaklah
mengejutkan bahwa pemilu menjadi korban yang langsung
dan tak terelakkan dari pandemi. Pemilu merupakan
peristiwa sosial besar, yang memobilisasi jutaan orang
dan menyatukan seluruh masyarakat. Tak ada operasi
30 detik.com, 27 Oktober 2020
31 infopemilu2.kpu.go.id, 23 November 2020.
66
lain yang diadakan oleh suatu negara, negara bagian atau
teritori yang menyajikan tingkat yang sama dalam hal
besaran operasional, kompleksitas hukum dan prosedur,
serta keterlibatan massa. Pemilu juga merupakan aktivitas
yang paling mahal dan memberatkan secara administrasi
dan logistik yang dapat dilaksanakan oleh sebuah negara
demokrasi selama masa damai. Terlebih lagi, pemilu
tidak hanya harus berjalan mulus dan mencapai tingkat
partisipasi yang tinggi pemilu juga harus secara bersamaan
memastikan inklusivitas, transparansi, keamanan dan
integritas di seluruh tahapan.
Pandemi secara cepat menjadi tantangan dalam
penyelenggaraan pemilu, membuat tuntutan baru dan
mendesak mengenai bagaimana pemilu dikelola. Ancaman
bagi kesehatan publik yang paling dihubungkan dengan
pemilu muncul dari persyaratan bagi pemilih untuk
memberikan suara secara langsung di tempat pemungutan
suara, seringkali pada satu hari. Adanya keharusan
berkumpul di tempat pemungutan suara dan menangani
perlengkapan pemilu yang telah disentuh oleh banyak
orang, sementara harus berada di ruang ramai di mana
menjaga jarak aman dari yang lainnya mungkin sulit, atau
bahkan tidak mungkin, menjadi tantangan baru dan potensi
ancaman serius baik bagi kesehatanan individu maupun
publik. Keharusan kehadiran fisik di tempat pemungutan
suara bagi pemilih dan juga petugas tempat pemungutan
suara menghadirkan risiko kesehatan individu dan dapat
menyebarkan virus lebih cepat dan memperburuk dampak
67
infeksi ke seluruh negeri. Adanya pembatasan berskala
besar yang dilakukan dalam menghadapi pandemi menjadi
tantangan bagi demokrasi karena dapat membatasi
dimensi inti partisipasi dari pemilu. Wabah ini secara
simbolis telah menggagalkan ritual sosial pemilih dengan
kekuatan suara individual mereka dapat menentukan siapa
yang seharusnya mewakili mereka, baik di seluruh negara
ataupun negara atau wilayah. Bahwa pemilu memiliki
sebuah dimensi ritual agung, acara publik berulang yang
menandai suatu bagian dan memper baharui musim
politik. Pemilu merupakan ritual yang diperpanjang
menurut jadwal yang ditetapkan dan terdiri atas berbagai
proses ritual
Keadaan darurat, seperti krisis global yang berasal dari
pandemicovid-19,merupakanujianyangmenentukanyang
dapat mengungkapkan kesehatan dari demokrasi: mereka
tanpa pandang bulu mengekspos kekuatan dan kelemahan
kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah
yang telah mereka pilih. Mereka juga mengekspos kualitas
dan akuntabilitas sistem dan tata kelola lembaga-lembaga,
kompetensi dan kekuatan pemerintah di dalam merespon
krisis, dan keefektifan keputusan yang telah mereka ambil
untuk menyelesaikan keadaan darurat.
Di tengah tantangan yang luar biasa dan ketidakpastian
yang berasal dari covid-19, pembuat keputusan berada
di bawah tekanan yang meningkat untuk memutuskan
bagaimana mengelola dampak langsung pandemi dan
68
akibat-akibatknya bagi waktu dan tahapan pemilu.
Keputusan ini tidak dapat dipandang remeh, karena dapat
membahayakan kesehatan publik dan membentuk kondisi
demokrasi di negara, negara bagian atau teritori mereka
untuk tahun-tahun yang akan datang. Pada saat krisis dan
secara kolektif ataupun individu dalam kondisi rentan,
warga negara tentu saja cenderung memperhatikan tidakan,
dukungan, dan perlindungan cepat yang diambil oleh
pemerintah. Jika pemerintah gagal mengambil keputusan
yang sesuai dan tepat waktu, maka pemerintah akan
kehilangan kredibilitas, legitimasi dan popularitas juga
suara dengan cepat. Mengevaluasi tantangan-tantangan
yang ditimbulkan pandemi terhadap pengelolaan dan
integritas proses pemilu dan menyeimbangkannya dengan
risiko kesehatan bagi seluruh pihak yang berpartisipasi
bukanlah tugas yang mudah.
69
Korupsi saat pandemi
pq
Korupsi itu terjadi karena adanya peluang dan
keinginan dalam waktu bersamaan. Ada peluang tapi tidak
ada berminat maka tidak akan terjadi korupsi, dan ada juga
berkeinginan korupsi tapi tidak ada peluang itu tidak akan
terjadi korupsi. Maka dari itu ada aturan-aturan hukum
dan penegak hukum harus di perbaiki, jika aturannya juga
penegak hukumn sudah baik maka peluang untuk korupsi
semakin sempit. Potensi yang terjadi korupsi tidak terlalu
besar meskipun oknum pejabat ingin bermaksud korupsi,
tapi karena ada pengawasan kontrolnya sangat ketat
regulasi dan penegak hukumnya kuat, maka tidak akan
terjadi korupsi. Yang menjadi masalah penegak hukumnya
masih memberi peluang untuk orang ingin korupsi
regulasinya masih lentur bisa di permainkan sedemikian
rupa juga di imbangi dengan niat-niat jahat maka potensi-
potensi korupsi itu sangat besar di negri ini. Akhirnya
sampai sekarang angka korupsi semakin tinggi, itulah
karena adanya peluang juga kemauan yang terjadi dalam
waktu bersamaan.
Pandemi covid-19 sudah di nyatakan oleh pemerintah
Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus
70
Dsease 2019 (Covd-19) sebagai bencana Nasional32. Artinya
jika pada saat pandemi korupsi dalam prespektif sosiologis,
apakah covid-19 termasuk bencana Nasional yang bisa di
jerat dengan hukum pidana korupsi yang betapa sadisnya
ketika terjadi pandemi seperti ini uang yang harusnya
didistribusikan kepada kepentingan penanggulangan
covid-19 justru malah di korupsi ini tandanya sangat
keterlaluan. Uang yang di peruntukkan ke penaggulangan
covid-19 yang notabenenya adalah bencana tapi malah di
korupsi oleh kementrian yang bertanggung jawab dalam
penanggulangan covid-19, masyarakat sangat berharap
sekali penegakkan hukum harus menjerat pelaku seberat-
beratnya.
Akibat yang di timbulkan covid-19 semakin banyak
yaitu jumlah korban jiwa juga kerugian bagi negara. Yang
namanya covid-19 secara wujud tidak bisa di lihat tapi
akibat yang di timbulkan buktinya ada, angka statistik yang
menunjukkan kematian di setiap daerah luar biasa. Semakin
banyak di lakkan Sweb semakin banyak angka terpapar
covid-19, itu dari segi penanggulangan covid-19 yang
terdampak kepada manusia. Jika di lihat dari segi ekonomi
ini sangat melemahkan perekonomian negara. Dampak
dari covid-19 sangat luar biasa baik itu dari manusia yang
terancam nyawanya sekaligus ekonomi kerakyatan yang
masih menurun pendapatan, dengan kondisi seperti ini
negara sedang krisis malah pejabat negara masih mau
korupsi.
32 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020
71
pejabat yang merendahkan dirinya yang menghamba
harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai
sapi perah belaka, saat masyarakat menahan diri untuk
melakukan ini dan itu ternyata beberapa politisi juga
pejabat kita malah tetap bernafsu untuk menodong
sana sini, di saat masyarakat bertahan di tengah badai
jungkir balik melanjutkan hidup di saat semuanya
begitu sulit para politikus dan pejabat tetap berakrobat
dengan mempermainkan anggaran. Entah berapa ratus
ribu orang yang di PHK yang usahanya bangkrut, yang
penghasilannya merosot, tapi itu tidak mengurangi nafsu
para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Mentri
kelautan dan perikanan bersama staff khusus pejabat
kementrian meminta Cashback benih loster yang di ekspor,
mereka memakai uangnya untuk belanja barang-barang
mewah, persis kebanyakan dari masyarakat mati-matian
bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat
banyak orang kebingngan untuk perawatan karena kamar-
kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien covid-19,
eh walikota cimahi malah memperjual belikan izin
pembangunan rumah sakit, dan lebih gila lagi, para pejabat
kementrian sosial berikut dengan kementriannya sekaligus
malah menodong provendor uang Cashback mereka
meminta 10.000 untuk setiap paket bantuan sosial paket
yang senilai 300.00 untuk merinagnkan beban rakyat,
tega-teganya di potong untuk di nikmati sendiri dan itu
di lakukan oleh mereka yang di sumpah untuk membantu
rakyat yang bisa bernafsu lebih mudah di tengah himpitan
hidup inilah arti kebejatan yang sesungguhnya.
72
Sejak awal dana terliuan rupiah yang di golontorkan
dalam bentuk bantuan sosial memang rentan di
selewengkan, sudah banyak yang memperediksi potensi
ini, mungkin masyarakat tidak kaget tapi bukan berarti
masyarakat harus maklum, bukan berarti masyarakat
tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi
membuktikan kompas moral politikus dan pejabat kita
memang berada di posisi titik terendah, bahkan pandemi
yang membunuh banyak orang, mengsengsarakan
banyak orang, tak membuat pelaku menahan diri dari
hasrat memperkaya diri sendiri. pandemi justru menjadi
peluang untuk menggarong lebih banyak kegentingan dan
kedaruratan justru jadi ruang baru bertindak lebih berutal,
lebih banal, lebih ugal-ugalan dan lebih tidak tahu malu.
Publik justru di bebani kerjaan tambahan, selain harus
bertahan hidup kita harus teliti mengawasi kebijakan,
penggunaan anggaran tambah capek, tambah pegel,
tambah prustasi, tapi pilihannya tidak banyak semkin
masyarakat apatis semakin senang mereka menggasak
uang negara, pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-
kebiasaan baru, kecuali perilaku politikus dan pejabat kita.
Inilah kenyatannya sudah begitu bangkrut moral mereka.
Memang masyarakat tidak kaget tapi sangat wajar dan
sangat pantas untuk itu kita marah. 33
Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang
terdampak covid-19 ini tidaklah sedikit dan itu merupakan
33 Youtube, Korupsi saat Pandemi Catatan Najwa, 8 Des 2020
73
dana yang besar. Tentunya dana yang besar itu harusnya
digunakan sesuai dan tepat sasaran, maka dari itu pejabat
yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat,
pejabat pemerintah daerah sampai dengan pejabat desa
yang diberi amanah untuk menyalurkan dana tersebut
harus berhati-hati dalam penggunaan dana tersebut.
keperluan ataupun kepentingan yang menguntungkan
pribadi. Jika mereka tidak amanah dan menyalahgunakan
dana tersebut, maka akan ada ancaman hukuman pidana/
hukuman mati. Akan ada ancaman apabila terjadi
Penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan
bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat
kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah
covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman
pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu34
korupsi politk ini mewabah kehidupan kebangsaan
negara kita, tapi sayangnya sikap pemerintah kurang
menunjukkan sebuah perang terhadap korupsi, beda sekali
jika di lihat tagline radikalisme perang terhadap radikalisme
berkali-kali di komandangkan. Padahal orang-orang yang
di anggap perang radikalisme orang-orang kecil saja orang-
orang yang tidak memilii kemampuan ekonomi luar biasa.
Tapi pidana berdasi kurang di perhatikan pemerintahan
era sekarang ini, apalagi melibatkan partainya, selain KPK
34 Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid
19, hal 224
74
apakah kejaksaan dan kepolisian mengambil bagian ikut
menulusuri kasus ini?
Kasus korupsi di kondisi pandemi ini di duga melibatkan
elit-elit partai juga seharusnya menjadi perhatian kita
semua, karena jauh lebih berbahaya ketimbang kasus-kasus
yang pada saat ini sedang viral seperti penahanan Habib
Riziq dan lain sebagainya. Negara ini bisa hanya benar
ada keinginan elit-elit politik pemimpin negara ini untuk
memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
korupsi itu suatu kejahatan yang luar biasa yang mencuri
harta negara, yang itu memiskinkan rakyatnya, penyakit
korupsi ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi, tubuh
negara tidak pernah sehat jika ada di dalamnya banyak
terjadi korupsi, oleh sebab itu, hukuman paling tepat bagi
koruptor adalah mengembalikan kekayaan negara yang di
korupsi dan hukuman mati.
publik ingin koruptor itu di hukum mati, akan tetapi
secara yuridis itu sangat sulit, karena bunyi pasal mati di
kaitkan dengan yang lain, misalnya dapat di hukum mati
jika di lakukan korupsi dalam bencana alam, dan di ulangi
lagi perbuatan tersebut. Seharusnya koruptor itu seperti di
china, jika korupsi satu terliun maka itu bisa di hukum mati,
tapi jangan di kaitkan faktor yuridis. Inilah “hebatnya”
pembuat undang-undang Indonesia.
75
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Pada Masa Pandemi Covid- 19
Penanggulangan pelaku tindak pidana korupsi
merupakan suatu yang berkaitan terhadap revolusi
mental bagi masyarakat Indonesia, hal ini bukan
sekedar menangani penegakan hukum yang sifatnya
refrensif dan preventif. Penanggulangannya adalah
masyarakat harus menjadi suatu landasan untuk
membentuk yang namanya kebijakan. Kerusakan
yang diakibatkan oleh korupsi sifatnya lokal yang
berdampak dirasakan oleh banyak negara maju
maka bahaya yang diakibatkan oleh korupsi bersifat
multidimensi.35 Berdasarkan Peraturan Pemerintah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas
sistem keuangan dan penanganan pan demi covid-19
dan dalam rangka untuk menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas
keuangan atau sering disebut dengan Perpu 1/2000.
Untuk dapat melaksanakan anggaran pendapatan dan
belanja negara dalam rangka penanganan Pandemi
covid-19 suatu ancaman yang dapat membahayakan
perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.
Dalam kebijakan untuk mendapatkan keuangan negara
yang termasuk kebijakan keuangan negara, pemerintah
35 Arief,B. (2008). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengem-
bangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
76
dapat memberikan penanggulangan yang termasuk
penanggulangan di bidang perpajakan penanggulangan
belanja negara yang termasuk didalamnya
penanggulangan di bidang keuangan daerah dan
kebijakan pembiayaan. Kebijakan bisa diartikan
sebagai suatu perilaku dari semua pameran untuk
menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindak
pidana dengan suatu tertentu, maka dalam Undang-
Undang dimaksud untuk menjamin kepastian hukum,
menghindari penafsiran hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat serta menjamin keadilaan. Pada hakikatnya
sarana bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena
itu kebijakan penegak hukum (Law Enforcement).
Penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan
cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang
terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini
polisi, jaksa dan KPK untuk diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku. Moeljatno menyatakan
bahwa perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.36
Regulasi peraturan yang banyak dibuat oleh
pemerintah dimasa pandemi seperti ini membuat
banyak masyarakat menjadi bingung ada yang pro
dan ada yang kontra terhadap regulasi peraturan
36 Moeljono. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
77
yang dibuat pemerintah. Salah satunya terjadi kepada
peraturan tentang pemberian hukuman mati bagi pelaku
korupsi dimasa pandemi seperti ini. Untuk pemberian
hukuman mati tidak hanya kepada pelaku korupsi dana
covid-19, namun juga seharusnya diberlakukan untuk
seluruh pelaku korupsi di Indonesia. Karena korupsi
di negara Indonesia sudah luar biasa banyaknya dan
banyak kasus korupsi yang tidak berkesudahan untuk
itu harus segera dilaksanakan hukuman mati, juga
masyarakat meminta DPR-RI untuk segera menyusun
undang-undang hukuman mati bagi para koruptor.
Karena penyelenggara negara sudah banyak yang
melakukan KKN, meminta pemerintah harus konsisten
dengan Undang-Undang yang dibuat. Dalam Undang-
Undang dijelaskan hukuman mati bagi para koruptor
maka harus dilaksanakan hukuman mati tersebut
karena korupsi ini sudah menyusahkan banyak rakyat
untuk membuat para pelaku korupsi menjadi jera.
Hal ini menggambarkan betapa bosannya masyarakat
Indonesia terhadap banyaknya kasus korupsi di
Indonesia. Yang menjadi kendala apakah jaksa dan
hakim berani mengambil keputusan terkait dengan
tindak pidana korupsi ini, tanpa hukuman mati apabila
jaksa dan hakim berani mengambil keputusan lebih
tinggi dari pada yang selama ini dilakukan, yang mana
selama ini kita tahu bahwa hukuman bagi para pelaku
koruptor masih diangka yang rendah dan tidak berani
78
mengambil keputusan berat, maka bisa disimpulkan
kualitas tuntutan menjadi salah satu kunci pemberian
hukuman bagi para pelaku tindak pidana.37
37 Peneliti pada Criminal Law and Justice Community (CLJC) Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta hal 6-7
79
Kejujuran tidak bisa diajarkan
tapi harus dihidupkan
80
Daftar Pustaka
R. Solihah, “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019
dalam perspektif politik,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan, vol. 3, no. 1, pp. 73-88, Oct. 2018.
Hatta, Mohammad, 2008. Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran
Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Bandung:
SEGA ARSY
Latif, Yudi, 2011. Negara Paripurna: Historisitas,
Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama
Natsir, Mohammad, 2008. Pancasila dan Islam: Perdebatan
antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan
Konstituante.
Soekarno, Ir. 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.
Yogyakarta: Media Pressindo.
Fleming,Ted. 2014. Axel Honneth and the Struggle for
Recognition: Implications for Transformative
Learning. In Nicolaides, A. & Holt, D. (Eds.). Spaces
of Transformation and Transformation of Space.
Proceedings of the XI International Transformative
Learning Conference, (pp. 318-324) New York: Teachers
College, Columbia University.
81
Siaran Pers Migrant CARE, Daftar Pemilih Sementara
Luar Negeri (DPSLN) Pemilu 2019 Sangat Rendah Dan
Belum Merepresentasi Jumlah Buruh Migran Indonesia
Di Luar Negeri Serta Ditemukan Banyak Data Pemilih
Yang Tidak Akurat, September 2018
HS Sanjaya, R Yulianti, F Habibi, L Rumkel, B Sam… -
jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id
LV Sinaga, MYM Simatupang - JURNAL RECTUM
2020 - jurnal.darmaagung.ac.id
Taylor, J. (1888). “Omnibus order” in law. Notes and
Queries ,
s7-VI(153).
Supriyanto, E. (2017). Kedudukan Naskah Akademik
Dalam Penafsiran
Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang. Yuridika ,
31(3).
Abbott, G. (1981). Keys for the Future: From Free Trade to
Fair Trade.
International Affairs , 57(4).
The basis and development of fair trade. (1955). New York:
The National
Wholesale Druggists’ Association.
82
Suratno, S. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan
Berdasarkan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik. e-Journal Lentera Hukum
, 4(3).
P. Nathan, R. and L. Gais, T. (2019). A Study on the
Problems of the Omnibus Bill
for the Devolution. Public Law Journal , 20.
Henry Donald Lbn. Toruan, “Pembentukan Regulasi Badan
Usaha dengan Model
Omnibus Law,” Universitas Kristen Indonesia
Taylor, J. (1888). “Omnibus order” in law. Notes and
Queries , s7-VI(153).
Mustafa, B. (1985). Sistem hukum Indonesia . Bandung:
Remadja Karya.
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum tata negara dan pilar-pilar
demokrasi . Jakarta:
Konstitusi Press.
Henry Donald Lbn. Toruan, “ Pembentukan Regulasi
Badan Usaha dengan Model
Omnibus Law,” Universitas Kristen Indonesia
BBC, ‘Coronavirus: why some racial groups are more
83
vulnerable’ [Virus Corona: Mengapa beberapa
kelompok rasial lebih rentan], 21 April 2020, h t t p s : / /
www.bbc.com/future/article/20200420-coronavirus-
why-some-racial- g r o u p s - a r e - m o r e - v u l n e r a b l e > ,
diakses 30 Juni 2020
International IDEA, Electoral Management Design:
Revised edition [Desain Manajemen Pemilu: Edisi
Revisi] (Stockholm: International IDEA, 2014),
<https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-
management-design- revised-edition>, diakses 5 Juli
2020
Risk Management in Elections [Manajemen Risiko dalam
Pemilu] (Stockholm: International IDEA, 2016),
<https://www.idea.int/ publications/catalogue/risk-
management-elections>, diakses 5 Juli 2020
Orr, G., Ritual and Rhythm in Electoral Systems: A
Comparative Legal Account [Ritual dan Ritme dalam
Sistem Pemilu: Sebuah Perhitungan Hukum Komparatif]
(Ashgate: Routledge, 2015)
Efektivutas debat publik pilkada serentak 2020 pada masa
pandemi covid dan peran lembaga penyiaran, Ahmad
Budiman, Vol. XII, No.22/II/Puslit/November/2020
Polemik pemberian hukuman mati pelaku korupsi di
tengah pandemi covid-19, Anisa Mufida, Peneliti
pada Criminal Law and Justice Community (CLJC)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
84
ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 2020)
Pidana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Pada Masa Pandemi Covid 19, Desember Tahun 2020
Website
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/13243831/
klarifikasi-penjelasan-soal-temuan-surat-suara-
tercoblos-di-malaysia?page=all
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demonstrasi_dan_
kerusuhan_Mei_2019_di_Jakarta
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_penggunaan_
internet_di_Indonesia_2019
ht t p s : / / w w w. m a x m a n r o e . c o m / v i d / s o s i a l / p e n g e r t i a n -
demokrasi.html
https://m.detik.com/news/kolom/d-2611961/tatanan-
demokrasi-hukum
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200522051704-
20-505747/22-mei-setahun-yang-lalu-jakarta-membara-
di-masa-pemilu
h t t p s : / / w w w. j a w a p o s . c o m / n a s i o n a l / h u k u m -
kriminal/23/05/2019/8-orang-jadi-korban-jiwa-
kerusuhan-21-22-mei/
https://www.google.com/amp/s/hukamnas.com/jenis-
demokrasi/amp
85
Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis
Keseharian Hidup Manusia).
https://www.voaindonesia.com/a/polri-kerusuhan-demo-
22-mei-sudah-direncanakan/4927529.html
h t t p s : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m /
nasional/20190521142949-12-396888/wiranto-soal-
aksi-22-mei-itu-kejahatan-serius
https://www.suara.com › news › nasional
https://news.detik.com/berita/d-4560392/kronologi-
lengkap-rusuh-22-mei-dini- hari
Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis
Keseharian Hidup Manusia).
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/13243831/
klarifikasi-penjelasan-soal-temuan-surat-suara-
tercoblos-di-malaysia?page=all
HS Sanjaya, R Yulianti, F Habibi, L Rumkel, B Sam… -
jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.
px?symbolno=CMW%2fC%2fIDN%2f1&Lang=en
http://imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1459-
ditjen-imigrasi-kenalkan-simkim-kepada-para-pejabat-
dinas-luar-negeri-kemlu
86