Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 i BUKU MATERI GEDUNG ASWAJA PEKALONGAN AHAD, 7 MEI 2023
ii Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 VISI Menjadi Jam’iyah Diniyah Islamiyah Ijtima’iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyyah, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian, khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. MISI o Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah AnNahdliyyah untuk mewujudkan warga yang memiliki karakter Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), I’tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran). o Mengembangkan beragam khidmah bagi jam’iyah dan jamaah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam’iyah NU. o Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun produk peraturan daerah agar produk kebijakan maupun peraturan yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. TUJUAN o Terbentuknya karakter warga NU yang mencerminkan nilai-nilai Tawasuth, Tawazun, I’tidal dan Tasamuh dalam cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi. o Terbangunnya jam’iyah maupun jama’ah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, sosial dan politik. o Menguatnya peran, fungsi dan manajemen kelembagaan NU dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU. o Meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 iii SEMBILAN PROGRAM STRATEGIS PCNU KOTA PEKALONGAN MASA KHIDMAT 2023-2028 1. PENGUATAN PEMAHAMAN AHLUSSUNAH WAL JAMAAH ANNAHDLIYYAH. Selama ini aswaja sebagai manhaj alfikr masih dipahami parsial, misalnya aswaja hanya dianggap sebagai pola nalar tentang teologi, sebagai praktek syariat (fiqh), atau bahkan hanya sebagai amaliah ibadah semata. Pembatasan inilah yang selama ini justru mengkerdilkan dari makna aswaja itu sendiri. Untuk itulah sangat penting kiranya para pegurus NU maupun banom harus memahami aswaja sebagai manhaj alfikr secara komprehensif sehingga diharapkan mereka bisa menerapkan aswaja dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam menggerakkan perkumpulan supaya dapat lebih memberikan manfaat besar untuk warga NU sendiri maupun seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. 2. PENATAAN INFRASTRUKTUR PERKUMPULAN Struktur NU sebagai sebuah nidlom yg menyangga paham keagamaan aswaja belum tertata dan tekelola dengan baik. Struktur masih dipahami sebuah organ yg terkadang dibutuhkan namun dilain waktu tidak diperlukan samasekali. Hal ini terjadi karena NU sebagai nidlom belum dapat mengelola potensi potensinya sendiri, masih sering silau terhadap perangkat yang dimilki oleh orang lain. Penataan perangkat perkumpulan ini sangat mendesak karena tantangan yang harus dijawab semakin besar dan komplek. Penataan SDM dimulai dari peningkatan kapasitas sdm, penataan organ organ internal seperti pengurus harian, Lembaga, banom, dan penyediaan infrastruktur pelayanan kepada warga. 3. PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Sistem Pendidikan ala aswaja seperti yang selama ini banyak diterapkan di pesantren pesantren dipadukan dengan penyediaan insfrastruktur Pendidikan modern harus diwujudkan sebagai jawaban atas
iv Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 kebingungan sistemik yang ada dalam dunia Pendidikan nasional selama ini yang dirasakan semakin merosot dalam kualitasnya. Kesungguhan dan kebersamaan dari semua elemen yang ada di NU untuk menata system Pendidikan ini sangat diperlukan demi terwujudnya generasi berilmu, berakhlak yang mulia dan mengimplementasikan ilmunya untuk menjawab berbagai problematika masyarakat. 4. PENGUATAN KADERISASI Keberhasilan organisasi dalam menjalankan program programnya tidak akan berhasil tanpa sdm yang memiliki militansi. Kaderisasi adalah salah satu jawaban utama untuk membentuk pribadi pribadi kader yang paham organisasin dan memilki mental mental petarung dalam berkhidmah. 5. KEMANDIRIAN PERKUMPULAN Sebagai organisasi besar Nahdlatul Ulama harus hadir ditengah tengah masyarakat sebagai solusi bukan justru menambah problem. Salah satu solusi yang harus diupayakan adalah terlaksananya program kerja yang sudah diamanahkan kepada struktur melalui mekanisme perkumpulan. Program tidak bisa berjalan kalau hanya mengharap menunggu uluran tangan para pihak,. Untuk itulah pengurus NU harus berupaya semaksimal mungkin agar perkumpulan bisa mandiri. Disamping kemandirian sikap, NU juga harus mandiri dalam financial. Harus ada kreatifitas dan inovasi dari para pengurus untuk memobilisasi dana juga mengatur secara baik dalam pengelolaanya. 6. PELAYANAN SOSIAL DAN PENDIRIAN KLINIK KESEHATAN jika dilihat dari segi ekonomi, warga NU kota Pekalongan sebagian besar berada di kelas menengah kebawah. Mereka hidup dengan fasilitas sederhana bahkan sebagian dengan fasilitas keluarga yang serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mereka masih belum cukup apalagi untuk kebutuhan kebutuhan sekunder. Kebutuhan makan, sandang, papan, kesehatan, Pendidikan belum mampu dipenuhi sendiri. Dalam kondisi yang demikian NU harus hadir ditengah tengah masyarakat setidaknya untuk mendampingi mereka yang kekurangan (baik
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 v disebabkan karena factor minimnya sumber sumber pendapatan maupun karena factor bencana alam,) agar sedikit teringankan bebanya. Dalam hal kesehatan, NU juga perlu untuk menyediakan sarana kesehatan yang layak namun bisa terjangkau oleh masyarakat kelas menengah kebawah ini. 7. PELAYANAN SATU ATAP DAN SENTRALISASI DATABASE Sebagai organisasi pelayanan PCNU harus mempersiapkan diri dengan menata sekretariat dengan sistem kerjanya dan memusatkan database supaya memudahkan dalam melayani warga yang membutuhkan Pelayanan administrasi, Pendidikan, konsultasi hukum, Zakat dan Infaq, dan lain lain. 8. PENGUATAN KAJIAN KEAGAMAAN DAN INOVASI DAKWAH Kemajuan teknologi informasi disamping membawa dampak positif juga membawa dampak dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk juga oleh Nahdlatul Ulama. Problematika yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan pelik. Masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya sekarang muncul silih berganti. Sementara sdm dan insfrastruktur yang dimiliki NU masih cenderung konvensional atau bisa disebut tertinggal jauh dengan perkembangan situasi jaman yang sangat cepat. Hal ini harus dicari formula supaya perangkat yang dimiliki NU ini kompatibel dengan kebutuhan masyarakat sekarang khususnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan kehidupan keberagamaan baik dalam pelaksanaan syariat maupun dalam rangka untuk menuntun masyarakat dalam mengarungi kehidupan dunia. Obyek-obyek dakwah yang berubah pola pikir maupun cara pandangnya juga harus dibikinkan strategi baru supaya Islam ala ahlussunnah wal jamaah annahdliyyah bisa dipahami dan diterima oleh mereka. 9. PENDIRIAN MA’HAD ‘ALIY Banyaknya pondok pesantren dan santri di kota Pekalongan perlu difasilitasi dengan Lembaga Pendidikan yang dapat digunakan sebagai
vi Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 sarana meningkatkan kapasitas keilmuan khususnya dalam bidang kajian agama. Nahdlatul Ulama sebagai pesantren besar membutuhkan kader kader yang mumpuni dalam ilmu agama untuk dijadikan sebagai benteng benteng yang menjaga masyarakat supaya kehidupan keberagamaanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para penerus beliau yaitu para salafussholih, walisongo dan para kiai-kiai pendiri NU.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 vii
viii Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 ix
x Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 xi DAFTAR ISI A. Halaman Judul ....................................................................................................... i B. Visi, Misi, dan Tujuan ......................................................................................... ii C. Sembilan Program Strategis ............................................................................ iii D. SK PCNU Kota Pekalongan Masa Khidmat 2023-2028......................... vii E. Bagian Pertama ..................................................................................................... a. Pendalaman AD ART Perkumpulan Nahdlatul Ulama .................. b. Pendalaman Perkum NU ........................................................................... c. Hasil Komisi Program Kerja dalam Konfercab XVIII PCNU Kota Pekalongan ........................................................................................... F. Bagian Kedua ......................................................................................................... a. Tata Kerja PCNU Kota Pekalongan ........................................................ b. Profil Perangkat Kerja Nahdlatul Ulama ............................................ c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Kerja PCNU Kota Pekalongan ......................................................................................................
xii Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 13 BUKU MATERI BAGIAN PERTAMA GEDUNG ASWAJA PEKALONGAN AHAD, 7 MEI 2023
14 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 15 MATERI PENDALAMAN AD ART NU HASIL MUKTAMAR 34 LAMPUNG PENGETAHUAN DASAR ORGANISASI 1. Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas. (AD NU, Bab I Pasal 1 ayat 2) 2. Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Nahdlatul Ulama memiliki hakhak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan asset-aset lainnya (AD ART NU, Bab I Pasal 3 ayat 1 dan 2) 3. Pedoman NU, Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Ijma’, dan Al-Qiyas. (AD ART NU, Bab II pasal 4) 4. Aqidah NU, Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama’ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan AlAsy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. (AD ART NU, Bab II pasal 5) 5. Asas NU, Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (AD ART NU, Bab II pasal 6) 6. AD NU pada Bab III tentang Tujuan dan Usaha dicantumkan bahwa; Pasal 8 (1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan / jam’iyyah diniyyah islamiyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.
16 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 9 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama’ah. b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl’afin). d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata. e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah. 7. Keanggotaan dan kewajiban Bab V pasal 10 ayat (1) keanggotaan NU terdiri darianggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan 8. Struktur dan perangkat perkumpulan Bab VI Pasal 12, Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: 1. Pengurus Besar. 2. Pengurus Wilayah. 3. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa. 4. Pengurus Majelis Wakil Cabang. 5. Pengurus Ranting. 6. Pengurus Anak Ranting Pasal 13 Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul UIama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi: Lembaga dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Lebih lanjut tentang lembaga dalam ART NU pasal 17 dijelaskan (1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 17 (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. (5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikandengan kebutuhan penanganan program. (6) Lembaga meliputi : a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal. c. Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup. f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
18 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya. j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat, infaq dan shadaqah serta mentasharufkan / mendistribusikannya. k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. m. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru’yah, hisab dan pengembangan iImu falak. p. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan. Ketentuan tentang Banom diatur dalam ART Pasal 18 sebagai berikut ; (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 19 (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama. (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. (6)Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah: a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama. b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun. c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun. d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dansantri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. (7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya: a. Jam’iyyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu’tabar. b. Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah. c. Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
20 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja. e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri. f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz. g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan. h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat. Badan khusus diatur dalam ART Bab V pasal 19 dan 20 Pasal 19 (1) Badan khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara dan pengembangan kebijakan perkumpulan di bidang tertentu (2) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (3) Ketentuan lebih lanjut tentang badan khusus akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pasal 20 Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing. 9. Kepengurusan dan masa khidmat diatur dalam AD Bab VII Pasal 14 (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah. (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. (3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. (4) Tanfidziyah adalah pelaksana. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 21 Pasal 15 (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari : a. Mustasyar Pengurus Cabang. b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah. c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah. d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah. e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah. f. Pengurus Cabang Pleno Keterangan, Musytasyar hanya sampai tingkatan MWC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting tidak ada Musytasyar Pasal 16 (1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun. (2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Badan Khusus disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing. (3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode. 10. Tugas dan wewenang Pengurus diatur dalam AD Bab VIII Pasal 17, Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak Pasal 18, Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Pasal 19, Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Pasal 20, Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 11. Ketentuan susunan PCNU dan PCINU diatur dalam ART Bab VII pasal 27, 28, 29 Pasal 27 (1)Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (2)Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
22 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 (3)Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan. Pasal 28 (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat Cabang Pasal 29 Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom Tingkat Cabang. 12. Ketentuan mengenai permusyawaratan diatur dalam AD Bab IX Pasal 21, (1) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya (2) Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah Pasal 22, Permusyawaratan Tingkat Nasional yang sebagaimana dimaksud pasal 21 terdiri dari : a. Muktamar b. Muktamar Luar Biasa c. Musyawarah Nasional Alim Ulama, dan d. Konferensi Besar Pasal 23, Permusyawaratan Tingkat Daerah yang sebagaimana dimaksud pasal 21 terdiri dari : a. Konferensi Wilayah b. Konferensi Kerja Wilayah c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa d. Musyawarah Kerja Cabang/ Musyawarah Kerja Cabang Istimewa e. Konferensi Wakil Cabang
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 23 f. Musyawarah Kerja Wakil Cabang g. Musyawarah Ranting h. Musyawarah Kerja Ranting i. Musyawarah Anak Ranting j. Musyawarah Kerja Anak Ranting Ketentuan permusyawaratan selanjutnya dalam ART Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah pasal 78-88 Pasal 80 (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan a. Laporan Pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan secara tertulis b. Pokok Pokok Program Kerja 5 tahun merujuk pada Pokok pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan d. Rekomendasi perkumpulan e. Ahlul Halli wal’aqdi, dan f. Memilih Ketua PC NU (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU sekali dalam 5 tahun (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh a. Pengurus Cabang NU dan b. Pengurus Wakil Cabang NU (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi Cabang dapat dihadiri oleh PRNU (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah wakil cabang di daerahnya Pasal 81 (1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah konferensi cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
24 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 (2) Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusankeputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat (3) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang Pleno dan Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (4) Musyawarah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah wakil cabang (5) Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan PCNU (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus Pasal 82 tentang Konferensi Wakil Cabang Pasal 83 tentang Musyawarah Kerja Wakil Cabang Pasal 84 tentang Musyawarah Ranting Pasal 85 tentang Musyawarah Kerja Ranting Pasal 86 tentang Musyawarah Anggota (Anak Ranting) Pasal 87 tentang Musyawarah Kerja Anggota (Anak Ranting) 13. Ketentuan mengenai Rapat-rapat diatur dalam AD Bab X Pasal 26, Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan. Pasal 27, Rapat - rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari : a. Rapat Kerja b. Rapat Pleno. c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. d. Rapat Harian Syuriyah e. Rapat Harian Tanfidziyah. f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu. Rapat-rapat lebih lanjut diatur dalam ART Bab XXIV pasal 90-96 Pasal 90 (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah dan Tanfidziyah, Pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus. (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan peren canaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 25 (3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun. (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Muktamar. Pasal 91 (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom. (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja. Pasal 92 (1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah. (2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakansekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. Pasal 93 (1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar. (2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. Pasal 94 (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah. (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sekali. (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. Pasal 95, Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 96, Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 14. Keuangan dan kekayaan diatur dalam ART bab XXV pasal 97-100 Pasal 97
26 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh dari: a. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota. b. Uang i’anah syahriyah adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan. c. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan/atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. d. Wakaf yang diterima oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama e. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain. Pasal 98 (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik. (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak. (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya. (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 27 dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan. (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama. Pasal 99 (1) Uang pangkal dan uang i’anah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut: a. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting b. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting. c. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang. d. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/Cabang Istimewa. e. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah. f. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat. (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan. (3) Kekayaan perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan. Pasal 100 Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan dan kekayaan akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama
28 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Isi AD NU hasil Muktamar NU 34 1. Bab I Nama Kedudukan dan Status Pasal 1, 2 dan 3 2. Bab II Pedoman, Aqidah dan Asas Pasal 4, 5 dan 6 3. Bab III Lambang, pasal 7 4. Bab IV Tujuan dan Usaha, pasal 8 dan 9 5. Bab V Keanggotaan, Hak dan Kewajiban pasal 10 dan 11 6. Bab VI Struktur dan Perangkat Perkumpulan, Pasal 12 dan 13 7. Bab VII Kepengurusan dan Masa Khidmah, Pasal 14, 15 dan 16 8. Bab VIII Tugas dan Wewenang, Pasal 17, 18, 19 dan 20 9. Bab IX Permusyawaratan, Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 10. Bab X Rapat Rapat Pasal 26, 27 dan 28 11. Bab XI Keuangan dan Kekayaan, Pasal 29 dan 30 12. Bab XII Perubahan, Pasal 31 13. Bab XIII Pembubaran Perkumpulan, Pasal 32 14. Bab XIV Penutup, Pasal 33 Isi ART NU hasil Muktamar NU 34 1. Bab I Keanggotaan, Pasal 1 2. Bab II Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Anggota, Pasal 2, 3, 4 dan 5 3. Bab III Kewajiban dan Hak Anggota, pasal 6 dan 7 4. Bab IV Tingkatan Kepengurusan, pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 daan 15 5. Bab V Perangkat Perkumpulan dan Badan Khusus, pasal 16, 17, 18, 19 dan 20 6. Bab VI Susunan Pengurus Besar, Pasal 21, 22 dan 23 7. Bab VII Susunan Pengurus Wilayah, Pasal 24, 25 dan 26 8. Bab VIII Susunan PC dan PCI, Pasal 27, 28, dan 29 9. Bab IX Susunan MWC, Pasal 30, 31, dan 32 10. Bab X Susunan PR, Pasal 33, 34 dan 35 11. Bab XI Susunan PAR, Pasal 36 dan 37 12. Bab XII Susunan Pengurus Badan otonom, Pasal 38 13. Bab XIII Syarat menjadi Pengurus, Pasal 39
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 29 14. Bab XIV Pemilihan dan Penetapan Pengurus, Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan 47 15. Bab XV Pengisian Jabatan Antar Waktu, Pasal 48, 49 dan 50 16. Bab XVI Rangkap Jabatan, Pasal 51 17. Bab XVII Pengesahan dan Pembekuan Pengurus, Pasal 52, 53, 54, 55 dan 56 18. Bab XVIII Wewenang dan Tugas Pengurus, Pasal 57 – 70 19. Bab XIX Kewajiban dan Hak Pengurus, Pasal 71 20. Bab XX Evaluasi Kepengurusan, Pasal 72 21. Bab XXI Permusyawaratan Tingkat Nasional, Pasal 73 – 77 22. Bab XXII Permusyawaratan Tingkat Daerah, Pasal 78 – 88 23. Bab XXIII Permusyawaratan Badan Otonom, Pasal 89 24. Bab XXIV Rapat-rapat, Pasal 90 – 96 25. Bab XXV Keuangan dan Kekayaan, Pasal 97 – 100 26. Bab XXVI Laporan Pertanggungjawaban, Pasal 101 – 104 27. Bab XXVII Tata Urutan Peraturan, Pasal 105 28. Bab XXVIII Ketentuan Peralihan, Pasal 106 29. Bab XXIX Ketentuan Penutup, Pasal 107
30 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 PEMBAGIAN TUGAS PEMBIDANGAN (KOMISI) DALAM MUSKERCAB I TAHUN 2023 I. KEAGAMAAN Ketua : K. Ibnu Umi Maktum Sekretaris : KH. Muchamad Yasykur Anggota : KH. Romadhon Abdul Djalil, S.Ag; KH. Moch. Fachrudin; KH. Jazuli Fajari; Drs. KH. Abdul Fatah Yasran, KH. Hasanudin Subki; Peserta : Rais MWCNU dan PRNU; Ketua dan sekretaris Lembaga dan Banom; Perangkat Kerja : LDNU, LFNU, LBMNU, LTMNU, JQH NU, dan Jatman II. PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN Ketua : K. M Mujib Hidayat, M.Pd.I Sekretaris : H. Kasiman Mahmud Desky, M. Ag. Anggota : DR. KH. Hasan Su’aidi, M.S.I; KH. Rodli, M.Pd.I; DR. H. Moch. Machrus Abdullah ,M.S.I; KH Ishaq Munir; Prof. DR. Maghfur Ahmad, M.Ag; Peserta : Katib MWCNU dan PRNU; Ketua dan sekretaris Lembaga dan Banom; Perangkat Kerja : RMI NU, Lesbumi NU, LPTNU, LP Ma’arif NU, Ishari NU, ISNU dan Pergunu III. SOSIAL Ketua : M.A. Wahyudi, M.S.I Sekretaris : Abdul Azim, M.Pd.I Anggota : H. Ahmad Slamet Irfan, SH; Habib Abu Hasyim Basyaiban, S.Th.I; H. Taibin, S.T.P; KH Zimam Hanifun Nusuk; Luqmanul Hakim Kamil, S.Sos; Drs. H. Chofif Yahya; DR. KH. Achmad Tubagus Surur, M.Ag; Peserta : Ketua MWCNU dan PRNU; Ketua dan sekretaris Lembaga dan Banom; Perangkat Kerja : LAZISNU, LPBINU, LKNU, Lakpesdam NU, LPBHNU, LKKNU, IPNU, IPPNU, GP ANSOR, PMII, Fatayat, Pagarnusa
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 31 IV. EKONOMI Ketua : Drs. KH. Achmad Ilyas Mu’in Sekretaris : K. Mohamad Alwi Hafana Anggota : KH. Muhtarom, S.SA; H. Imron Asmuni; Peserta : Bendahara MWCNU dan PRNU; Ketua dan sekretaris Lembaga dan Banom; Perangkat Kerja : LPNU dan Muslimat V. USAHA LAIN Ketua : H. Mohamad Masykur, S.Pd, S.E, M.Pd Sekretaris : Muhammad Jawad, S.Pd.I Anggota : Much. Yusuf, S.Pd.I; Drs. Much. Ngisom Cholil; Peserta : Sekretaris MWCNU dan PRNU; Ketua dan sekretaris Lembaga dan Banom; Perangkat Kerja : LWPNU, LTNNU, LPPNU, dan Sarbumusi
32 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 IKHTISAR PERATURAN PERKUMPULAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA Perkum atau Peraturan Perkumpulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama mendudukkannya sebagai peringkat keempat dalam tata urutan peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama setelah Qonun Asasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pemahaman terhadap perkum merupakan hal mutlak bagi pengurus Nahdlatul Ulama’ di semua tingkatan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam perkum ini adalah adanya beberapa hal “baru” sehingga membutuhkan keseriuan telaah terhadap Peraturan Perkumpulan yang diputuskan dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022. Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdapat 19 Peraturan Perkumpulan yang terbagi menjadi tiga Kluster yaitu Keanggotaan dan Kaderasi yang terdiri dari 2 Peraturan Perkumpulan, Keorganisasian yang terdiri dari 12 Peraturan Perkumpulan dan Klaster Ketiga tentang Pedoman Administrasi Keuangan yang terdiri dari 5 Peraturan Perkumpulan. Mengingat uraian panjang yang ada di Buku Besar Peraturan Perkumpulan ini maka PCNU Kota Pekalongan memandang penting dibuat Khulashah atau ringkasannya untuk memudahkan semua pengurus di semua tingkatan dalam memahami, mengingat kemudain melaksanakan ketentuanketentuan yang ada di Peraturan Perkumpulan tersebut. Semoga usaha peringkasan Perkum ini tidak mengurangi maksud dan tujuan dari Peraturan perkumpulan yang sudah ditetapkan oleh PBNU. Sekian, Semoga bermanfaat.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 33 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR : 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) : 1. Anggota adalah bagian tidak terpisah dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama, disahkan berdasarkan aturan yang berlaku dan memiliki hak serta kewajiban sebagai anggota. 2. Anggota biasa adalah setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam, Baligh dan setia terhadap AD/ART Nahdlatul Ulama 3. Anggota luar biasa selain sarat di atas adalah menyetujui akidah asas dan tujuan NU meskipun bukan warga Negara Indonesia 4. Anggota kehormatan adalah selain anggota biasa dan luar biasa yang berjasa kepada NU dan melalui keputusan PBNU 5. Penerimaan anggota melalui prosedur dan tahapan yang ditetapkan 6. Pemberhentian anggota melalui prosedur yang ditetapkan untuk mencabut status keanggotaan dan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota NU 7. KARTANU adalah tanda keanggotaan yang diterbitkan berdasar database keanggotaan yang dikelola secara Nasional oleh PBNU BAB II PENERIMAAN ANGGOTA (Pasal 2) 1. Keanggotaan (maklum) 2. Calon anggota mengajukan permohonan dengan prosedur yang ditentukan dengan menyertakan identitas diri 3. Anggota bisa diterima melalui PARNu dan/atau PRNU setempat, jika tidak ada maka ke PRNU terdekat 4. Anggota PCINU jika anggota bisa diterima melalui PCINU atau PCINU terdekat 5. Pendaftaran anggota bisa dilakukan secara offline dan online 6. Penerimaan dan penolakan calon anggota disampaikan secara tertulis setelah verivikasi dari PCNU, PCINU, MWCNU, dan PRNU 7. Anggota biasa disahkan PCNU atau PCINU setelah melalui proses yang diatur di Perkum Penerimaan Anggota Luar Biasa (Pasal 3) Penerimaan Anggota Kehormatan (Pasal 4)
34 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB III KARTANU (Pasal 5) 1. Semua anggota berhak mendapat KARTANU yang diserahkan oleh PCNU, PCINU, MWCNU dan PRNU, kecuali kartu anggota kehormatan mendapat kartanu dalam bentuk Khusus SYARAT MENDAPAT KARTANU (Pasal 6) 2. Syarat mendapat Kartanu (telah Maklum) BAB IV KEWAJIBAN ANGGOTA (Pasal 7) 1. Berpegang, mengamalkan menjaga Islam Ala Aswaja 2. Setia, taat dan menjaga nama baik Perkumpulan sesuai dengan Mugodimah Qonun Asasi 3. Memelihara tiga model ukhuwwah dan mempertahankan Pancasila dan Keutuhan Negara 4. Mensyiarkan NU dan mengajak orang lain menjadi NU 5. Membayar uang pangkal dan ianah syahriyah yang ditetapkan besarannya ke PBNU 6. Setiap anggota bisa memberikan sumbangan sukarela kepada organisasi sesuai kemampuan BAB V HAK ANGGOTA (Pasal 9) 1. Mengikuti kegiatan perkumpulan 2. Mendapat pelayanan keagamaan, layanan dasar pendidikan, social, ekonomi, kesehatan, perlindungan hokum dan keamanan 3. Anggota biasa berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus dan jabatan lain sesuai ketentuan 4. Anggota luar biasa mempunyai hak sama dengan anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih 5. Hak anggota kehormatan sama dengan anggota luar bisa kecuali hak mendapat KARTANU berbasis layanan 6. Berpartisipasi dalam musyawarah perkumpulan 7. Membela diri dan berkesempatan Tabayyun dalam pelanggaran terhadap aturan perkumpulan 8. Terlibat dalam kegiatan ubudiyyah, amaliyah dll.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 35 BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal 10 Keanggotaan Nahdlatul Ulama bisa karena permintaan sendiri atau diberhentikan Pasal 11 1. Anggota yang akan berhenti harus mengajukan secara tertulis kepada PARNU, PRNU, MWCNU, untuk diteruskan ke PCNU atau PCINU, kemudian PCNU atau PCINU membentuk tim terdiri dari 3 unsur pengurus harian tanfidziyah dan salah satunya menjadi tim. 2. Proses pemberhentian dilakukan oleh tim terbentuk dengan proses yang sudah ditetapkan di dalam perkum. Pasal 12 Proses Pemeberhentian Anggota diatur secara rinci pada pasal 12 yang memuat 14 point BAB VII Pasal 13 Peraturan keorganisasian yang bertentangan dengan perkum dinyatakan tidak berlaku BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Hal yang belum diatur akan diatur kemudian oleh PBNU. Perkum berlaku sejak tanggal ditetapkan. PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR : 2 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KADERISASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Sistem Kaderisasi di PBNU diatur sedemikian rupa dalam Pasal 1 menjelaskan tentang istilah kunci dalam kaderisasi (lihat Ketentuan umum system kaderisasi di dalam buku Perkum halaman. 17-19 Buku Peraturan Perkumpulan.
36 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB II MAKSUD dan TUJUAN (PASAL 2 dan 3) Sistem kaderisasi menjadi pedoman dalam kaderisasi menuju kaderisasi yang berkualitas Tujuan Sistem Kaderisai bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkatan kepengurusan dan melahirkan kader Perkumpulan NU yang komitmen, militan dan bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan baik fikrah, amaliyah dan harakah. BAB III RUANG LINGKUP (Pasal 4) Sistem Kaderisai mencukup proses kaderisasi meliputi hakekat dan tujuan kaderisasi; falsafah dan kaderisasi; bentuk kaderisasi; kurikulum; pelaksana kaderisasi; instruktur dan narasumber; jenjang kaderisasi; dan monitoring, evaluasi dan pengembangan. SASARAN KADERISASI (Pasal 5) Ditujukan kepada warga NU yang belum pernah mengikuti kaderisasi ddi Banom dan ingin menjadi pengurus perkumpulan NU, anggota NU, Kader Teknokrat, Professional, Intelektual NU dan sasaran lain sesuai kebutuhan MACAM KADERISASI NU (Pasal 6) Terdapat ragam kaderisasi dalam Perkumpulan NU antara lain; kaderisasi formal dan informal BAB IV FILOSOFI DAN VISI KADERISASI FILOSOFI Mempersiapkan kader dan calon Pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan perkumpulan dan merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkumpulan VISI Melahirkan Kader Militan, bertanggung jawab dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek Fikrah, Amaliyah dan harakah. BAB V JENJANG (Pasal 9) JENJANG KADERISASI; PD-PKPNU (DASAR) -PMK-NU- (MENENGAH) AKNU-NU (TINGGI)
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 37 BAB VI PENYELENGGARAN (Pasal 10) Penyelenggaraan kaderisasi wajib diadakan oleh PBNU, PWNU, PCNU dan MWCNU dalam berbagai bentuk (Pasal 9) sesuai tugas dan kewenangannya. BAB VI KETENTUAN PENYELENGGARAAN KADERISASI (Pasal 10-11) PBNU menyelenggaran AKN-NU minimal 1 kali dalam satu tahun, PWNU klasifikasi A menyelenggarakan PMKNU minimal 2 Kali dalam setahun, PWNU klasifikasi B 1 kali dalam setahun PCNU Klasifikasi A menyelenggarakan PMKNU minimal 1kali dalam satu tahun; PCNU klasifikasi B dan C menyelenggarakan PD-PKPNU minimal 1 kali dalam setahun, dan MWC NU klasifikasi A menyelenggarakan PD-PKPNU minimal 1 kali setahun BAB VII PESERTA Pasal 12 Peserta Kaderisasi adalah semua warga NU yang menjadi pengurus dan calon pengurus Pasal 13 Peserta PD-PKPNU adalah calon pengurus dan pengurus perkumpulan dan penggerak NU tingkat MWC dan PRNU. Peserta PMKNU adalahsetiap warga NU yang pernah dan dinaytakan lulus PKPNU, MKNU dan pengkaderan tingkat otonom tingkat menengah Peserta AKN NU adalah lulusan PMKNU dan jenjang tertinggi badan otonom yang ingin menjadi calon pengurus dan pengurus Perkumpulan di tingkat PWNU dan PBNU Pelaksanaan kegiatan PD-PKPNU, PMKNU dan AKN-NU dapat menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi peserta BAB VIII INSTRUKTUR Pasal 14. Pentingnya dibentuknya instruktur dalam kaderisasi Pasal 15. Dewan Instruktur Nasional diketuai oleh Ketum PBNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua Umum bidang organisasi Dewan instruktur wilayah diketuai oleh Ketua PWNU dengan pelaksana harian wakil ketua bidang kaderisasi. Dalam keadaan tertentu dapat dibentuk Dewan instruktur Tingkat Cabang, diketuai oleh Ketua PCNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua. Persyaratan Instruktur diatur dalam pasal 16, 17, 18
38 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB IX PELAKSANA Pasal 19 Tentang ketentuan pelaksanaan kaderisasi di semua tingkatan. BAB X SYAHADAH/SERTIFIKASI KELULUSAN Pasal 20 tentang penerbitan sertifikat kelulusan baik PD-PKPNU, PMKNU, AKNNU BAB XI MU’ADALAH Pasal 12. Warga NU bisa mengikuti pengkaderan tingkat menengah tanpa mengikuti pengkaderan tingkat dasar jika yang bersangkutan merupakan lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kurikulum tertentu , atau lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin dan ulama di lingkungan perkumpulan atau warga NU yang telah lama mengabdi, berjasa dan berkhidmat menjadi pengurus di lingkungan NU BAB XII KURIKULUM PENGKADERAN Pasal 22 Pendidikan kader dilaksanakan dengan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogy, dan rihlah atau observasi sosial Pasal 23 Kurikulum kaderisasi disusun oleh PBNU Pasal 24 Materi pendidikan kader terdiri dari a). Penguatan ideology, visi dan misi perkumpulan, b). pengembangan kemampuan organisasi, c). pemguatan kapasutas gerakan, d). Keinstrukturan dan e). materi lain sesuai kebutuhan. Materi tersebut disusun dengan silabus BAB XIII OUTPUT Pasal 25 Output Kaderisasi adalah lahirnya kiai ulama yang memahami perubahan social dan faqihun fi maslahti khalqi, lahirnya kader penggerak gerakan social, intelelektual, saintis, professional, birokrat, pengusaha dan kader politik BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Ketentuan peralihan tentang kaderisai diatur dalam Pasal 26. BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 39 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR: 3 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT MENJADI PENGURUS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berisi penjelasan tentang pengertian pengurus, anggota, lenbaga, badan otonom, badan khusus perkumpulan Nahdlatul Ulama, PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU, PARNU, AKN-NU, PMK-NU, PD-PKPNU BAB II PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA Pasal 2 menjelaskan organ pengurus Harian Syuriah dan Tanfidliyah di Tingkat Nasional Pasal 3 menjelaskan organ pengurus Harian Syuriah dan Tanfidiyah di tingkat Wilayah hingga anak ranting BAB III SYARAT MENJADI PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA Pasal 4, 5,6,7,8,9,10 Penjelasan tentang syarat menjadi pengurus harian Tanfidziyah PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU Pasal 11 Jika pengurus harian belum mengikuti pendidikan kaderisasi dalam waktu yang ditetapkan maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu terhadap pengurus harian dimaksud BAB IV KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 12) BAB V KETENTUAN PENUTUP (Pasal 13) PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR : 4 TAHUN 2022 TENTANG WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Menjelaskan tentang makna istilah wewnang, tugas dan fungsi, selain itu menjelaskan tentang istilah Musytasyar, Syuriah, Tanfidziyyah, PBNU hingga PARNU.
40 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB II WEWENANG DAN TUGAS MUSYTASYAR Pasal 2 menjelaskan tentang wewenang dan tugas Musytasyar BAB III WEWENANG DAN TUGAS SYURIAH Pasal 3 menjelaskan tentang Kewenangan Rais ‘Am, Tugas Rais ‘Am Pasal 4 menjelaskan tentang Kewenangan Wakil Rais ‘Am dan Tugas Rais ‘am Pasal 5 menjelaskan tentang kewenangan dan tugas Rais Pasal 6 menjelaskan tentang kewenangan dan tugas Katib’ Am Pasal 7 menjelaskan tentang Kewenangan dan Tugas Katib Pasal 8 menjelaskan tentang Kewenangan A’wan BAB IV WEWENANG DAN TUGAS TANFIDZIYYAH Pasal 9 , 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 menjelaskan tentang kewenangan dan tugas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjend dan bendahara umum. BAB V PEMBAGIAN BIDANG TUGAS Pasal 16 Pembagian wewenang dan tugas pengurus berlaku untuk seluruh tingkat kepengurusan dengan disesuaikan potensi dan kondisi masing-masing dan berlaku secara mutatis dan mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepungurusan BAB VI Pasal 17 tentang ketentuan peralihan BAB VII Pasal 18 tentang ketentuan Penutup PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA’ SK PBNU NOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan tentang Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang istilah PBNU, PWNU hingga PARNU BAB II SYARAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN Pasal 1 menjelaskan tentang istilah kepengurusan NU dari PBNU hingga PARNU
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 41 Pasal 2, 3, 4 Ketentuan tentang Pembentukan PWNU, PCNU dan PCINU Pasal 5 Ketentuan tentang pembentukan MWCNU Pasal 6, Pasal 7 Ketentuan tentang pembentukan PRNU dan PARNU BAB III KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 8) BAB IV KETENTUAN PENUTUP (Pasal 9) PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA’ SK PBNU NOMOR : 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Penjelasan tentang pengertian Pengesahan, Pembekuan dan Pengurus NU, Penjelasan tentang persyaratan kepengurusan, permusyawaratan serentak, Hari kerja dan AHWA, serta pengertian dari Singakatan PBNU hingga PARNU Pasal 2 Penjelasan tentang Syarat-Sayarat Kepengurusan BAB II Tentang Pengesahan Pengurus Bagian Kesatu Pasal 3 Rais ‘Am dipilih seara langsung melalui musyawarah mufakat denga system AHWA Rais Am dipiih dari anggota atau di luar anggota AHWA Ahwa terdiri dari 9 orang ulama yanag diusulkan oelh PWNU dan PCNU melalui rapat harian Syuriah masing-masing tingkatan dst. Kriteria ulama AHWA beraqidah ahlussunnah wal jamaah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud Pasal 4 menjelaskan susunan PBNU Bagian Kedua Pengurus Wilayah NU Pasal 5 menjelaskan tentang mekanisme pemilihan Rais PWNU yang dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat AHWA Nama-Nama Usulan ditabulasi untuk menentukan 7 (tujuh) nama yang menempati rangking teratas. Ketentuan pemilihan dijelaskan secara tuntas dalam pasal 5. Pasal 6. Menjelaskan tentang susunan PWNU
42 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Bagian Ketiga Pengurus Cabang NU Pasal 7 menjelaskan tentang mekanisme pemilihan rais PCNU melalui system musyawarah mufakat dengan system AHWA Mekanisme penentuan AHWA sama seperti halnya pemilihan ditingkat PBNU maupun PWNU hanya untuk tingkat PCNU Ahwa teridir dari 5 (lima) orang ulama yang disusulkan oleh MWCNU dan PRNU pada PCNU Klasifikasi A Ketentuan lain sama dengan mekanisme penilihan yang dijelaskan dalam proses pemilihan tingkat PBNU maupun PWNU Pasal 8 Menjelaskan tentang susunan pengurus PCNU Bagian Keempat Pengurus Cabang PCINU Pasal 9 menjelaskan tentang mekanisme pemilihan rais PCINU Hal lain tentang mekanisme pemilihan rais PCINU sama dengan mekanisme pemilihan di tingkat PCNU Pasal 10 berisi penjelasan tentang susunan pengurus PCINU Bagian Kelima Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Pasal 11 Rais Syuriah MWCNU dipilih secara langsung dengan system AHWA yang teridiri dari 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU dan PARNU pada MWCNU klasifikasi kelompok A Aturan lain sebagaimana dijelaskan pada mekanisme pemilihat pada tingkat cabang maupun PCINU Pasal 12 berisi susunan MWCNU Bagian Keenam Pengurus Ranting NU Pasal 13 tentang mekanisme pemilihan rais dan ketentuannya sama dengan meanisme pemilihan pengurus pada tingkat MWCNU Pasal 14 menjelasaksn susunan pengurus Ranting NU Bagian Ketujuh Pengurus Anak Ranting NU Pasal 15 tentang mekanisme pemilihan rais dan ketentuannya sama dengan meanisme pemilihan pengurus pada tingkat Ranting Pasal 16 Berisi susunan PARNU BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN Pasal 17 Surat keputusan pengesahan PWNU, PCNU dan PCINU diterbitkan oleh PBNU, adapun surat keputusan MWCNU diterbitkan oleh PCNU. Untuk MWCNU klasifikasi A, surat keputusan diterbitkan oleh PCNU dengan persetujuan PWNU. SK pengesahan PRNU diterbitkan PCNU sedang PARNU diterbitkan oleh MWCNU Pasal 18 menjelaskan tentang persyaratan permohonan surat keputusan
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 43 BAB IV TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS Pasal 20 PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalu keputusan Rapat HArian Syuriah dan Tanfidziyah atas permohonan atau mendapat masukan tertulis dari PWNU PBNU dapat membekukan pengurus jika melewati 3 bulan masa kadaluwarsa dan tidak ada surat permohonan dan masukan dari PWNU, ketentuan ini tidak berlaku bagi pembekuan PCINU MWCNU dapat membekukan PRNU melalui keputusan rapat harian syuriah tanfidziyah, ketentuan ini juga berlaku bagi pembekuan PARNU Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 dan 32 tentang aturan pembekuan PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU dan PRNU dan Syarat, tahapan dan mekanisme pembekuan. BAB V TENTANG KETENTUAN KARTEKER Pasal 33, 34 dan 35 menjelaskan tentang pembentukan Karteker dan ketentuannya pada PWNU, MWCNU, PRNU dan PARNU BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 36 BAB VII Ketentuan Penutup Pasal 37 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA’ SK PBNU NOMOR : 7 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT PERKUMPULAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 menjelaskan tentan Istilah dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perangkat Perkumpulan BAB II LEMBAGA
44 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 2 menjelaskan tentang struktur kepengurusan lembaga, Pembengukan lembaga, penunjukan ketua lembaga, penyusunan pengurus lembaga, dan hal yang terkait. Pasal 3 menjelaskan bahwa lembaga yang dimaksud dalam perkum adalah sesuai dengn AD/ART NU Pasal 17 ayat (6) BAB III TENTANG BADAN OTONOM Pasal 4 tentang pembentukan dan pembubaran badan otonom dan ketentuannya Pasal 5 menjelaskan tentang pedoman, tanggung jawab badan otonom Pasal 6 tentang kewajiban pelaporan badan otonom kepada pengurus NU sesuai tingkatannya Pasal 7 menjelaskan maksud dari badan otonom yakni yang sesuai dengan AD/ART Perkumpulan NU Pasal 18 ayat (6) dan (7) BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 8 BAB VII Ketentuan Penutup Pasal 9 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR : 8 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KHUSUS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 menjelaskan tentang arti dan pengertian Badan khusus dalam peraturan perkumpulan BAB II KELEMBAGAAN BADAN KHUSUS Pasal 2 menjelaskan tentang struktur dan cara pembentukan Badan Khusus PBNU Pasal 3 Badan Khusus dapat menjalin kerjasama dengan PWNU atau PCNU Pasal 4 Masa khidmat pengurus Badan Khusus adalah 5 tahun dan tidak bersamaan dengan masa khidmat PBNU, keberadaan Badan Khusus dapat diberhentikan dan diganti kepengurusannya oleh PBNU
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 45 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS BADAN KHUSUS Pasal 5 Pengurus Badan Khusus berhak mengusulkan pejabat di lingkungan Badan Khusus Pasal 6 menjelaskan kewajiban pengurus Badan Khusus BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERMUSYAWARATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 menjelaskan tentang hal terkait dengan permusyawaratan BAB II Pasal 2 Permusyawaratn di lingkungan NU meliputi tingkat nasional dan tingkat daerah Pasal 3 Permusyawaratan Nasional terdiri dari, Muktamar, Muktamar Luar Biasa, Musyawarah nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Pasal 4 Permusyawaratn tingkat daerah meliputi; Konferensi Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Konferensi Cabang/Cabang Istimewa, Musyawarah Kerja Cabang, Konferensi Majelis Wakil Cabang, Musyawarah kerja Majelis Cabang, Musyawarah Ranting, Musyawarah Kerja Ranting, Musyawarah Anak Ranting dan Musyawarah kerja Anak Ranting BAB III PESERTA Pasal 5 menjelaskan tentang peserta permusyawaratan BAB IV FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL Pasal 6 menjelaskan Ketentuan pelaksanaan Muktamar
46 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 7 peserta muktamar terdiri dari PBNU, PWNU, PCNU dan PCINU Pasal 8 Penjelasan tentang penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa Pasal 9 Penjelasan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama Pasal 10 Penjelasan tentang penyelenggaraan Konferensi Cabang BAB V FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH Bagian I Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah Pasal 11 menjelaskan tentang penyelenggaraan Konferensi wilayah, materi yang dibahas sekaligus penetapannya Pasal 12 penjelasan tentang penyelenggaraan konferensi wilayah, dengan klasifikasi kelompok A yang dihadiri PWNU; PCNU dan MWCNU dan untuk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh PWNU dan PCNU Pasal 13 Penjelasan tentang penyelenggaraan musykerwil Bagian II Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Pasal 14 Penjelasan tentang pelaksanaan konfercab Pasal 15 Konfercab yang diselenggarakan oleh PCNU termasuk klasifikasi A dihadiri oleh PCNU, MWCNU dan PRNU. Klasifikasi B dan C dihadiri oleh PCNU dan MWCNU berikut ketentuan-ketentuannya. Pasal 16 Penjelasan tentang penyelenggaraan Musykercab Bagian III Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa Pasal 17 Penjelasan tentang pelaksanaan konfercab Istimewa Pasal 18 Kepesertaan Konferensi Cabang Istimewa NU Bagian IV Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang Pasal 19 Penjelasan tentang pelaksanaan Konferensi Wakil Cabang Pasal 20 tentang kepesertaan Konferensi wakil cabang klasifikasi A yang dihadiri oleh MWCNU, PRNU dan PARNU, dan klasifikasi B dan C dihadiri oleh MWC dan PRNU Bagian V Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting Pasal 22 Penjelasan tentang pelaksanaan Musyawarah Ranting Pasal 23 tentang kepesertaan Musyawarah Ranting klasifikasi A dan B yang dihadiri oleh PRNU, PARNU dan anggota Pasal 24 menjelaskan Musyker Ranting dan pelaksanaan keputusan keputusan Musyawarah ranting Bagian VI Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting Pasal 25 Penjelasan tentang pelaksanaan Musyawarah Anak Ranting Pasal 26 Musyawarah anggota dihadiri oleh PARNU dan anggota NU
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 47 Pasal 27 menjelaskan Musyker Anak Ranting dan pelaksanaan keputusan keputusan Musyawarah Anak Ranting BAB VI TATA CARA PEMUSYAWARATAN Pasal 28 terkait dengan persuratan dan ketentuannya Pasal 29 tentang peserta dan ketetntuan kehadiran peserta dan hak untuk pengambilan keputusan dan perhitungan kulorum Pasal 30 berisi tentang pimpinan sidang dalam forum permusyawaratan BAB VII RISALAH DAN LAPORAN FORUM PERMUSYAWARATAN Pasal 31 berisi penjelasan risalah dan laporan serta ketentuannya BAB VIII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 32 Peraturan tentang pengambilan keputusan Pasal 33 menjelaskan tentang dasar pengambilan keputusan yang berdasar pada mufakat Pasal 34 keputusan permusyawaratan berdasarkan suara terbanyak Pasal 35 pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dan dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup Pasal 36 tentang pemberian suara, perhitungan suara dan tidak adanya keterpengaruhan keputusan karena peserta meninggalkan sidang Pasal 37 tentang mekanisme pemberian suara Pasal 38 Tentang keputusan forum permusyawaratan yang dihasilkan mengikat semua pihak yang terkait BAB IX HAK SUARA Pasal 39 Menjelaskan tentang Hak Suara dalam setiap perhelatan permusyawaratan dalm semua tingkatan kepengurusan BAB X PENYELENGGARAAN Pasal 40 menjelaskan tentang penyelenggaraan forum permusyawaratan BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan aturan peralihan tentag pelaksanaan permusyawaratan dan hal terkait Pasal 42 Peraturan perkumpulan berlaku sejak ditetapkan
48 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA RAPAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 penjelasan istilah rapat keputusan dan lainnya yang terkait BAB II JENIS RAPAT Pasal 2 menjelaskan tentang jenis rapat, antara lain Rapat Kerja Nasional, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah, Harian Syuriah, Rapat Harian Tanfidziyah dan rapat-rapat lain Pasal 3 Pelaksanaan Rapat dilakukan dapat dilakukan secara offline, online dan hybrid BAB III RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 4 menjelaskan tentang maksud dari rapat kerja nasional dan hal yang terkait Pasal 5 tentang pimpinan rakernas Pasal 6 tentang hasil rakernas BAB IV RAPAT PLENO Pasal 7 menjelaskan tentang maksud dari rapat pleno dan hal yang terkait Pasal 8 tentang pimpinan pleno Pasal 9 tentang hasil rapat pleno BAB V RAPAT HARIAN SYURIAH DAN TANFIDZIYYAH Pasal 10 ketentuan Rapat Harian Syuriah dan tanfidziyah Pasal 11 pimpinan rapat Pasal 12 Dokumen rapat Harian Syuriah danTanfidziyah BAB VI RAPAT HARIAN SYURIAH Pasal 13 Ketentuan Rapat Harian Syuriah
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 49 Pasal 14 Pimpinan Rapat Harian Syuriah Pasal 15 Dokumen rapat Syuriah BAB VII RAPAT HARIAN TANFIDZIYAH Pasal 16 Ketentuan Rapat Tanfidziyah Pasal 17 Pimpinan Rapat Harian Tanfidziyah Pasal 19 Dokumen Rapat Harian Tanfidziyah BAB VIII RAPAT-RAPAT LAIN Pasal 20 tentang maksud dan ketentuan rapat lain BAB IX KOURUM RAPAT Pasal 21 penjelasan tentang Kuorum Rapat BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PEGUKURAN KINERJA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 penjelasan umum tentang pengukuran kinerja dan istilah istilah terkait BAB II TINGKAT KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT PERKUMPULAN Pasal 2 menjelaskan tentang tingkat kepengurusab dalam perkumpulan NU BAB III INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI Pasal 3 menjelaskan indicator pengukuran kinerja kepengurusan
50 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 4 menjelaskan tentang Klasifikasi struktur kepengurusan Pasal 5 menjelaskan tentang parameter Klasifikasi kepengurusan kelompok A Pasal 6 menjelaskan tentang parameter Klasifikasi kepengurusan kelompok B Pasal 7 menjelaskan tentang parameter Klasifikasi kepengurusan kelompok C BAB IV RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA Bagian Pertama Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok A Pasal 8 Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dalam objek pengukuran kinerja meliputi PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU Pasal 9, 10, 11,12, tentang Kriteria penilain PWNU, Kriteria penilain PCNU, Kriteria penilaian MWCNU, Kriteria penilaian PRNU Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok B Pasal 13 Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dalam objek pengukuran kinerja meliputi PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU Pasal 14, 15, 16, 17 tentang Kriteria penilain PWNU, Kriteria penilain PCNU, Kriteria penilaian MWCNU, Kriteria penilaian PRNU Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok C Pasal 18 Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dalam objek pengukuran kinerja meliputi PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU Pasal 19, 20, 21, 22 tentang Kriteria penilain PWNU, Kriteria penilain PCNU, Kriteria penilaian MWCNU, Kriteria penilaian PRNU BAB V KELULUSAN PENGHARGAAN Pasal 23 menjelaskan tentang penghargaan atas penilaian yang dilakukan sesuai dengan capaiannya BAB VI TIM PENGUKUR KERJA Pasal 24 menjelaskan tentang TIM yang bertugas dalam melakukan pengukuran kerja Pasal 25 tentang kewajiban TIM pengukur kinerja yang ditunjuk