Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 51 BAB VII WAKTU PENGUKURAN KINERJA Pasal 26 menjelaskan tentang waktu pengukuran kinerja terhadap kepengurusan di semua tingkatan terkecuali PBNU BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RANGKAP JABATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan tentang ketentuan umum rangkap jabatan dan hal yang terkait BAB II RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NU Pasal 2, 3, 4 tentang aturan dan ketentuan terkait rangkap jabatan BAB III RANGKAP JABATAN DENGAN JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI YANG BERAFILIASI PADA PARTAI POLITIK DAN PERANGKAP LAINNYA Pasal 5 Pengurus harian syuriah Tanfidziyah, ketua umum Banom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian politik Pasal 6 Jabatan Pengurus Harian NU pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip perjuangan NU Pasal 7 pengurus harian NU yang merangkap jabatan harus mengundurkan diri
52 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB IV RANGKAP JABATAN PENGURUSU DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK Pasal 8 Jabatan Rais ‘Am, Wakil Rais ‘Am, Rais Syuriyah Wilayah dan Rais PCNU tidak dapat rangkap jabatan dengan jabatan presiden hingga DPRD kabupaten/kota. Pasal 9 Jabatan Ketua Umum, Wkil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU hingga PCNU tidak dapat rangkap jabatan dengan jabatan presiden hingga DPRD kabupaten/kota. Pasal 10 (1) Pengurus sebagaimana yang disebut di pasal 8 dan 9 jika mencalonkan diri dalam jabatan politik maka yg bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan jika sudah ditetapkan sebagai pejabat politik (2) Rais ‘Am dan Wakil Rais ‘Am, Ketum dan Waketum PBNU mencalonkan diri atau dicalonkan maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan (3) Rais dan ketua pengurus wilayah, rais dan ketua PCNU yang mencalonkan atau dicalonkan untuk jabatan politik maka harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh PBNU Pasal 11 bagi pengurus yang mengundurkan diri karena jabatan politik, maka bisa diangkat pada jabatan struktur lainnya. BAB V TATA CARA PELARANGAN RANGKAP JABATAN Pasal 12 menjelaskan tentang tata cara pelarangan rangkap jabatan Pasal 13 ketentuan tata cara pelarangan rangkap jabatan berlaku dengan sendirinya (secara mutatis dan mutandis) BAB VI SANKSI Pasal 14 Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam perkum NU ini dikenakan sanksi dan pemberlakuan sanksi tersebut dilakukan oleh pengurus NU pada tingkat yang berwenang dengan tata cara yang dijelaskan di dalam pasal 12, pemberlakuan sanksi disesauikan dengan peraturan perkumpulan NU tentang Pergantian antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 seluruh badan otonom di lingkungan NU wajib meratifikasi peraturan organisasinya agar sesuai dengan peraturan NU selambat-lambatnya pada
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 53 forum musyawarah terdekat, dan segala peraturab yang bertentangan dengan perkum NU dinyatakan tidak berlaku lagi BAB VIII KETENTUAN PENUTUP PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam perkum no 13 Tahun 2022 BAB II PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU Pasal 2 Penjelasan tentang maksud pergantian pengurus antar waktu dalam mengisi kekosongan jabatan karena berhalangan tetap Pasal 3 menjelaskan tentang sebab berhalangan tetap Pasal 4 Pemberhentian tetap dapat dilakukan dari pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Pasal 5 Maksud Pemberhentian dengan hormat Pasal 6 Penjelasan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat BAB III PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN Pasal 7 penjelasan maksud dari pelimpahan fungsi jabatan Pasal 8 penjelasan tentang maksud berhalangan sementara Pasal 9 Alasan penonaktifan pejabat pengurus BAB IV MEKANISME Bagian Kesatu: Pergantian Pengurus Antar Waktu Pasal 10 Penjelasan tentang proses Pergantian Pengurus Antar waktu Pasal 11 tentang sebutan Jabatan pengganti pengurus dengan menambahkan kata “Pejabat” Pasal 12 Masa khidmat pengurus NU yang mengajukan pergantian pengurus adalah melanjutkan sisa masa khidmat
54 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Bagian Kedua: Pelimpahan Fungsi Jabatan Pasal 13 Penjelasan tentang Pelimpahan fungsi jabatan Pasal 14 penjelasana tentang sebutan jabatan untuk pengurus yang dimandati adalah Pelaksana Harian atau disingkat Plh Pasal 15 masa jabatan Plh tdk lebih dari enam bulan BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan Umum tentang Kerjasam yang dimaksudkan dalam Perkum Pasal 2 Kerjasama harus memuat unsur kesetaraan, saling menghormati dan memberikan manfaat dan menguntungkan Pasal 3 Tujuan kerjasama adalah membangun jejaring sinergitas dengan berbagia pemangku kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairu ummah BAB II JENIS DAN BENTUK KERJASAMA Pasal 4, 5 , 6, 7 dan 8 menjelaskan tentang Jenis dan Bentuk Kerjasama BAB III KERJASAMA DALAM NEGERI DAN KERJASAMA LUAR NEGERI Bagian Kesatu Kerjasama dalam Negeri Pasal 9 Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan kementerian, pemda, badan usaha dan perkumpulan dan badan hukum lainnya Pasal 10 Penjelasan tentang ketentuan perkumpulan dan badan hokum yang dapat diajak kerjasama Pasal 11 Kerjasama dalam bentuk kerjasama utama ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketum atau unsur ketua yang mendapat mandat dari ketum Pasal 12 Penjelasan tentang tahapan kerjasama
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 55 Pasal 13 Menjelaskan tentang perencanaan kerjasama dan rancangan naskah kerja sama Pasal 14 Penyusunan Kerja sama dilaksanakan meliputi tahapan telaah dan pembahasan Pasal 15 Penjelasan tentang pengusulan kerjasama hingga pembahasan rencana kerjasama Pasal 16 tentang penanda tanganan naskah kerjasama Pasal 17 Keharusan pelaksanaan kerjasama secara bertanggungjawab dari dua belah pihak secara bertanggung jawab Pasal 18 Keharusan pemantaun dan evaluasi dari dua belah pihak yang bekerjasama Pasal 19 Pemantaun dan evaluasi juga dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan pemantaun dari para pihak Pasal 20 terkait pelaporan dan waktu pelaporan Pasal 21 Muatan Pelaporan yang harus ada dalam kerjasama Bagian Kedua Kerjasama Luar Negeri Pasal 22 cakupan kerjasama luar negeri Pasal 23 kerjasama luar negeri berbentuk kerjasama bilateral dan multilateral Pasal 24 ketentuan kerjasama luar negeri Pasal 25 Penyelenggara Kerjasama dipersiapkan oleh pengurus yang ditunjuk oleh Ketum dan dilaksanakan oleh Sekjend PBNU Pasal 26 Perencanaan Kerjasama Pasal 27 Tahapan Kerjasama Pasal 28 Penandatanganan Kerjasama Pasal 29 salinan naskah kerjasama disampaikan kepada secretariat para pihak Pasal 30 Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan dalam naskah kerjasama secara bertanggung jawab Pasal 31 tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
56 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI BAB I KETETNTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan tentang istilah-istilah dalam pedoman administrasi BAB II KATEGORI, JENIS DAN KOP SURAT Bagian Kesatu: Jenis Surat Pasal 2 Jenis surta yang dikeluarkan perkumpulan NU adalah surat biasa dan surat khusus Pasal 3 penjelasan tentang surat biasa dan ragamnya Pasal 4 Penjelasana tentang surat khusus Pasal 5 Ketentuan jenis surat berlaku secara mutatis dan muntandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan Bagian Kedua KOP SURAT Pasal 6 surat resmi menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A 4 warna putih dengan kop surat Pasal 7 ketentuan KOP Surat Pasal 8 ketentuan KOP surat untuk lembaga Pasal 9 Ketentuan KOP surat berlaku untuk amplop surat kecuali penempatan tulisan pengurus NU dan alamat kantor/secretariat Pasal 10 ketentuan warna kop surat BAB III FORMAT SURAT Bagian Kesatu: Nomor, Lampiran dan Perihal Pasal 11 Penjelasan tentang nomor surat dan istilah lain dalam BAB III Pasal 12 ketentuan tentang nomor surat akan diatur dalam peraturan PBNU Pasal 13 ketentuan tentang lampiran surat Pasal 14 Perihal ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud Pasal 15 nomor, Lampiran dan Perihal tidak perlu dicetak permanen Bagian Kedua: Tanggal dan Alamat tujuan Pasal 16 ketentuan penulisan tanggal surat Pasal 17 alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakkan sebelah kiri di bawah perihal
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 57 Bagian Ketiga Kalimat Pembuka dan Penutup Surat Pasal 18 Penjelasan ketentuan Kalimat pembuka dan Penutup surat Pasal 19 tentang penulisan Nama penanda tangan, jabatan Bagian Keempat: Tembusan Surat Pasal 20 tentang aturan tentang tembusan surat BAB IV PENYIMPANAN SURAT DAN LEMBAR DISPOSISI Pasal 20 ketentuan penyimpanan surat Pasal 21 ketentuan disposisi surat BAB V KELENGKAPAN ADMINISTRASI Pasal 22 Penjelasan tentang Buku Agenda, Notulen, Ekspedisi, Buku tamu, Buku daftar Inventaris, buku kas, buku kegiatan harian dan buku induk anggota. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 BAB KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG BAB I Pasal 1 penjelasan tentang maksud dari lambang, atribut, penggunaan BAB II LAMBANG NAHDLATUL ULAMA Pasal 2 Penjelasan tentang Lambang Nahdlatul Ulama Pasal 3 Lambang yang dimaksud merupakan identitas resmi perkumpulan yang ada dalam banyak atribut, keharusan untuk menjaga kehormatan lambing BAB III BENDERA Pasal 4 Ketentuan tentang bendera NU Pasal 5 ketentuan pemasangan bendera
58 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 6 Lembaga tidak boleh membuat model bendera tersendiri yang berbeda dengan bendera NU Pasal 7 Badan otonom mempunyai bendera tersendiri BAB IV STEMPEL Pasal 8 Ketentuan Stempel Perkumpulan Pasal 9 Warna dan bentul Stempel Pasal 10 Lembaga tidak boleh membuat model stempel tersendiri Pasal 11 aturan tersenduru dalam hal bentuk ukuran dan warna stempel dengan memanfaatkan teknologi informasi BAB VI KOP SURAT DAN AMPLOP Pasal 12 aturan dan ketentuan tentang kop surat dan Amplop BAB VI PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA Pasal 13 aturan tentang papan nama dan papan data Pasal 14 aturan tentang papan data BAB VII DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM Pasal 15 Penjelasan dan aturan tentang duaja dan panji-panji perkumpulan Pasal 16 Penjelasan dan aturan tentang lencana Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pasal 17 Aturan tentang seragam BAB VIII Pasal 18 Aturan tentang lambang Nahdlatul Ulama Pasal 19 Ketentuan Peralihan Pasal 20 Ketentuan Penutup PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG JENIS PENGELOLAAN REKENING BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan tentang istilah terkait dengan perkum
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 59 BAB II JENIS REKENING Pasal 2 Jenis Rekening Perkumpulan, rekening induk, rekening operasional, rekening tujuan tertentu, rekening lembaga, rekening badan khusus dan rekening umum Pasal 3 Ketentuan Rekening sesuai dengan tingkat kepengurusan BAB III PENGELOLAAN REKENING Pasal 4 ketentuan tentang pengelolaan rekening BAB IV FORMAT PENAMAAN REKENING Pasal 5 ketentuan tentang pembukaan rekening BAB V PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING Pasal 5 Ketentuan tentang Pembukaan dan Penutupan rekening Pasal 6 Ketentuan Pembukaan Rekening dan penutupan rekening serta ketentuan yang terkait BAB VI Pasal 7 tentang pelaporan rekening BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 BAB VIII PENUTUP Pasal 8 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA PEMBAYARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan tentang istilah umum perkum tentang Tata Cara Pembayaran
60 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan tata cara pembayaran BAB II PIHAK BERWENANG Pasal 3 penjelasan tentang pihak yang terlibat dalam proses pembayaran atau pengeluaran keuangan perkumpulan BAB IV Kebijakan Pembayaran Pasal 4 penjelasan tentang aturan pembayaran BAB V Prosedur Pembayaran Pasal 5 penjelasan tentang prosedur pembayaran Pasal 6 menjelaskan tentang prosedur pembayaran operasional rutin BAB VI STANDAR FORMULIR Pasal 7 Penjelasan tentang standar formulir pembayaran BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA SK PBNU NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PERKEMBANGAN PERKUMPULAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan tentang istilah dan ketentuan umutm tentang laporan pertanggunjawaban dan perkembangan perkumpulan
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 61 BAB II PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 2 Pihak pelapor dan pembuat laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis oleh pengurus di semua tingakatn di akhir masa khidmat. Pengurus lembaga dan banom melaporkan kepada pengurus di masing-masing tingkatan BAB III MEKANISME PELAKSANAAN DAN MATERI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 3 Penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan dan materi laporan pertanggung jawaban. Pasal 4 penjelasan tentang hal ihwal tentang penyampaian laporan pertanggung jawabab PWNU Pasal 5 penjelasan tentang hal ihwal tentang penyampaian laporan pertanggung jawaban PCNU Pasal 6 penjelasan tentang hal ihwal tentang penyampaian laporan pertanggung jawaban MWCNU Pasal 7 penjelasan tentang hal ihwal tentang penyampaian laporan pertanggung jawaban PRNU Pasal 8 penjelasan tentang hal ihwal tentang penyampaian laporan pertanggung jawaban PARNU BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
62 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM KERJA KONFERENSI CABANG XVIII PCNU KOTA PEKALONGAN MASA KHIDMAT 2023-2028 A. BIDANG ORGANISASI 1. Melanjutkan pendataan warga NU dan aset – aset NU di semua ranting. 2. Menata sekretariat dan melengkapi kebutuhan kebutuhan kantor PCNU. 3. Melanjutkan pelatihan tata administrasi untuk Lembaga, MWC dan Ranting NU. 4. Menambah atribut organisasi (Bendera, pataka NU dan lain-lain). 5. Mengadakan konsolidasi organisasi secara rutin. 6. Melengkapi perangkat organisasi (Lembaga) dan mengisi dengan personel yang kompeten, kredibel dan memiliki mental pengabdian. 7. Mengoptimalkan fungsi Gedung Aswaja sebagai sekretariat PCNU, Lembaga dan Banom juga sebagai asset yang dapat dikembangkan secara ekonom. 8. Mendorong gerak laju MWC, PRNU dan PARNU supaya lebih cepat dan terarah. 9. Mengkonsolidasikan dan membina BANOM. 10. Mendorong Papanisasi NU di semua tingkatan. 11. Mengadakan penilaian kepengurusan tingkat MWC, PRNU & PARNU melalui NU award. 12. Mendorong terbentunnya PARNU di semua ranting. B. BIDANG PENDIDIKAN (LP MA’ARIF NU) 1. Menata organisasi dengan menempatkan personel yang kompeten dan siap untuk Khidmah. 2. Memperkuat dan mendampingi pengelolaan Lembaga Lembaga Pendidikan yang dimilki oleh PCNU maupun yang bernaung dibawah LP Maarif. 3. Mengadakan pelatihan keaswajaan dan keNUan bagi calon guru, guru tetap dan Staf TU. 4. Menyeleksi buku-buku pelajaran terutama buku- buku agama agar sesuai dengan paham keagamaan aswaja Annahdliyyah. 5. Membentuk pengawas khusus yang ditugaskan untuk sekolah/madrasah tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas. 6. Mendirikan lembaga pencak silat PAGAR NUSA di Lembaga-lembaga Pendidikan di bawah naungan LP Maarif.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 63 7. Memfasilitasi terbentuknya komisariat IPNU/IPPNU di semua Lembaga di bawah naungannya dari tingkat menengah sampai tingkat atas. 8. Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas guru maupun kepala sekolah/madrasah. 9. Mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan sekolah/madrasah bagi yayasan – yayasan Pendidikan. 10. Menerbitkan buku buku atau bahan ajar maupun soal soal tes untuk sekolah / madrasah. C. BIDANG DAKWAH (LDNU) 1. Mengaktifkan kegiatan Lailatul Ijtima’ dari tingkat cabang hingga ranting 2. Menyiapkan pemateri untuk kegiatan Lailatul Ijtima’ 3. Menyiapkan da’I, khotib maupun narasumber utk mengisi pengajian, khutbah maupun acara acara lain yg diperlukan. 4. Mengidentifikasi dan memetakan kelompok/gerakan ormas keagamaan di Kota Pekalongan. 5. Mengadakan pelatihan da’i aswaja an-Nahdliyyah. 6. Melakukan kegiatan dakwah di media TV, Radio, Medsos dan lain lain. 7. Mengadakan kajian Romadlon 8. Membikin materi materi khutbah. 9. Mengadakan pelatihan pelatihan khusus (seperti pelatihan pulasara jenazah dll) untuk pengurus NU maupun warga. D. BIDANG EKONOMI (LPNU) 1. Mendirikan unit unit ekonomi untuk memenuhi kebutuhan warga. 2. Mengadakan pelatihan pelatihan kewirausahaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga. 3. Menciptakan peluang kerja/usaha bagi kader NU. 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan pengusaha kecil dan menengah. 5. Membuat produk-produk yang bisa menambah pendapatan perkumpulan. 6. Mengelola unit unit ekonomi yang sudah ada dengan manajemen yang lebih baik E. BIDANG KESEHATAN (LKNU) 1. Mengadakan pengobatan gratis dan donor darah secara berkala. 2. Mengadakan pelatihan pengobatan alternatif 3. Membentuk persatuan dokter/mantri/bidan/perawat NU
64 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 4. Mendirikan Klinik kesehatan 5. Mengupayakan pengadaan Ambulance di setiap MWCNU 6. Mengadakan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat F. BIDANG SOSIAL DAN KEMANDIRIAN 1. Mengadakan kegiatan rutin penyaluran dana zakat dan infaq sesuai kategori penerima manfaat dan peruntukkannya. 2. Membuat database warga Nahdliyyin sesuai kategori penerima manfaat. 3. Memberikan edukasi pentingnya penggalangan dana masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial dan kemandirian organisasi. 4. Mengadakan bimbingan teknis dalam kegiatan fundraising dan manajemen pengelolaan dana masyarakat. G. MEDIA DAN INFORMASI (LTN) 1. Membuat dan mengelola media online yang lebih professional. 2. Mengadakan dan mengelola percetakan. 3. Menerbitkan tabloid/buletin aswaja dan media cetak lain secara rutin 4. Mendokumentasikan setiap kegiatan PCNU . 5. Mengadakan pelatihan jurnalistik dan broadcasting bagi Kader NU 6. Menerbitkan buku biografi tokoh NU 7. Mengadakan edukasi penggunaan media digital H. KEAGAMAAN/MASAIL DINIYYAH (LBM) 1. Menyelenggarakan bahtsul masail di tingkat cabang dan setiap MWCNU secara rutin 2. Mengkoordinasikan dan memberdayakan alumni pondok pesantren dalam kegiatan bahtsul masail di tiap-tiap MWC NU dan Ranting NU. 3. Mengkaji masalah masalah baru yang muncul di masyarakat dan memberikan solusi hukumnya 4. Membuat buku hasil keputusan bahtsul masail dan mensosialisasikannya I. WAKAF DAN ASET NU (LWPNU) 1. Menginventarisir dan mendata aset NU di Seluruh wilayah Kota Pekalongan. 2. Mendata seluruh aset milik warga NU yang digunakan untuk kemaslahatan umat 3. Mengadakan pelatihan tentang perwakafan 4. Mengadakan penyuluhan perwakafan kepada masyarakat
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 65 5. Membantu pengurusan sertifikasi tanah waqaf. J. FALAKIYYAH (LFNU) 1. Mengadakan pelatihan falak bagi kader NU 2. Melaksanakan ru’yatul hilal dan mengumumkan kepada masyarakat tanggal awal dan akhir bulan Qomariyah 3. Menerbitkan kalender Hijriyah 4. Memberikan edukasi kepada warga terkait perbedaan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. K. LAKPESDAM 1. Membuat peta jalan / blueprint NU Kota Pekalongan 2. Mendata seluruh potensi kader dan warga NU Kota Pekalongan 3. Membuat dan mengelola bank data NU 4. Menyelenggarakan kaderisasi (PD PKPNU & PMKNU) dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM NU. 5. Menyediakan instruktur / narasumber untuk Pendidikan maupun pelatihan. L. MASJID (LTM) 1. Membikin database Masjid dan Mushola NU se Kota Pekalongan 2. Mengadakan pelatihan manajemen Masjid dan Mushola NU 3. Menginventarisir pengajian – pengajian Masjid dan Musholla NU 4. Mengadakan pengajian rutin yang ditempatkan di Masjid/Mushola se Kota Pekalongan 5. Mengadakan pelatihan khotib dan takmir masjid dan mushola 6. Bekerjasama dengan LDNU menyiapkan materi materi khutbah 7. Mengadakan gerakan bersih masjid dan mushola. M. KEBUDAYAAN (LESBUMI) 1. Mengkonsolidasikan dan membuka ruang kreatifitas seluas mungkin bagi para seniman, baik tradisional, modern, maupun kontemporer, yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh kebijakan politik dan birokrasi Negara, dominasi pasar, maupun kekuatan formalisme agama. 2. Merumuskan dan mengembangkan strategi kebudayaan yang mampu menjaga, memelihara, menginspirasi, dan memberi orientasi bagi pengembangan kreatifitas masyarakat pada wilayah kebudayaan dalam
66 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 rangka pemenuhan kodratnya sebagai khalifah fil ardl dan sekaligus warga masyarakatnya. 3. Bekerjasama dengan RMI NU dalam menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan seni dan budaya melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan, festival, dan event kesenian di pesantren. 4. Memfasilitasi dan memberi perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas berbagai karya seni para seniman NU. 5. Memberikan edukasi kepada para pelaku seni untuk terus berkarya sesuai kaidah kaidah yang diperbolehkan syariat supaya seni dapat digunakan sebagai instrument dakwah Islam ‘ala Ahlissunnah wal jamaah An-Nahdliyyah. 6. Mendokumentasikan karya-karya seni para intelektual, ulama, dan seniman NU. 7. Mengembangkan dan mempromosikan kesenian religi baik gagasan, karya, dan pelaksanaannya. 8. Membuat database yang memuat nama-nama seniman NU, Karya-karya, sejarah, dan prestasinya. 9. Melestarikan seni budaya lokal yang dapat digunakan sebagai sarana dakwah. N. PESANTREN DAN MADRASAH 1. Menguatkan institusi pesantren dan Madrasah Diniyah sebagai lembaga kader ulama 2. Mengkonsolidasikan para pengasuh pesantren agar turut serta aktif dalam Khidmah jamaah maupun jam’iyyah NU. 3. Memberikan tambahan wawasan mengenai paham ahlussunah wal jamaah an-Nahdliyyah bagi para santri. 4. Mengadakan pelatihan utk meningkatan kualitas sumber daya manusia (pesantren kyai, ustadz dan santri ) 5. Mengembangkan ekonomi pesantren 6. Menguatkan jaringan pesantren-pesantren dan madin NU dengan mengadakan kegiatan Bersama. 7. Meningkatkan kerja sama pesantren dangan lembaga – lembaga pemerintahan maupun swasta 8. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pesantren 9. Penyusunan databese pesantren, Madrasah diniyyah dan TPQ. 10. Membina dan mendampingi pengelolaan Madin dan TPQ.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 67 O. HUKUM (LKBHNU) 1. Melakukan pendampingan bagi warga NU yang terkena masalah Hukum 2. Melakukan penyuluhan hukum kepada warga NU. 3. Mengupayakan perijinan perijinan yang diperlukan oleh Lembaga NU.
68 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 BUKU MATERI BAGIAN KEDUA GEDUNG ASWAJA PEKALONGAN AHAD, 7 MEI 2023
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 69 TATA KERJA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023-2028 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan umum mengenai PCNU Kota Pekalongan : 1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, yang selanjutnya disingkat PCNU Kota Pekalongan, adalah Pengurus Cabang masa khidmat 2023-2028 yang diputuskan oleh Konfercab XVIII PCNU Kota Pekalongan tanggal 15 Januari 2023, meliputi Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah. 2. Untuk mewujudkan tujuan NU (Pasal 9 AD NU hasil Muktamar NU 34 Lampung) dilaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama’ah. b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl’afin). d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata, dan e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah. 3. Lembaga tingkat cabang, adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lembaga yang dimaksud adalah :
70 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal. c. Rabithah Ma’ahid Isla miyah Nahdlatul Ulama disingkat RMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup. f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya. j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya. k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 71 l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. m. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru’yah, hisab dan pengembangan iImu falak. p. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan. 4. Badan Otonom tingkat cabang, perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan serta mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka dalam melaksanakan tugas PCNU. Badan Otonom yang dimaksud adalah : - Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah: a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan NU b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun. c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
72 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dansantri perempuan Nahdlatul Ulama yangmaksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. - Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya: a. Jam’iyyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu’tabar. b. Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah. c. Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja. e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri. f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz. g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan. h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat. 5. Badan Khusus adalah tim kerja yang dibentuk khusus untuk menangani program kegiatan kerja bidang tertentu yang ditugaskan oleh PCNU Kota Pekalongan. Badan Khusus tidak mempunyai hirarki kepengurusan di tingkat wilayah maupun pusat. Badan Khusus yang dimaksud adalah ;
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 73 a. Yayasan Islam Nusantara sebagai Lembaga penyelenggara dan pengelola TK dan SD Islam Nusantara, Badan Pengelola Gedung Aswaja, Kerjasama Pihak lain (Radio BSP dan RM. Selaras) b. Badan Kader NU sebagai wadah bagi para kader NU dan bertugas membantu PCNU Kota Pekalongan dalam pendampingan, pelayanan Kegiatan kaderisasi PCNU Kota Pekalongan dan Pemberdayaan Kader NU. c. Badan Pengembangan Administrasi, merupakan pelayanan terpadu satu atap dari semua pelayanan lembaga untuk memudahkan warga NU mengakses layanan umat Nahdlatul Ulama. d. Badan lain yang dibutuhkan. 6. Tata kerja PCNU Kota Pekalongan, adalah ketentuan tentang aturan pembidangan kerja untuk menciptakan kordinasi, harmonisasi, kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan wewenang kepengurusan di lingkungan PCNU Kota Pekalongan. BAB II TUGAS DAN WEWENANG PERSONALIA PCNU Pasal 2 MUSTASYAR Mustasyar mempunyai wewenang dan tugas : 1. Kewenangan Mustasyar adalah a. menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu; dan/atau b. mekanisme rapat Mustasyar diatur dalam peraturan perkumpulan NU tentang Tatacara Rapat (Perkum Nomor 4 th 2022 ttg wewenang, tugas pokok dan fungsi pengurus) 2. Tugas Mustasyar adalah memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat diminta atau tidak diminta baik secara perorangan maupun kolektif kepada PCNU Kota Pekalongan. Pasal 3 WEWENANG DAN TUGAS SYURIYAH ROIS SYURIYAH 1. Rois Syuriyah mempunyai tugas : a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi dan kebijakan umum PCNU Kota Pekalongan b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas Syuriyah
74 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 c. Bersama Ketua memimpin pelaksanaan Konperensi Cabang, Konperensi Kerja Cabang, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. d. Memimpin rapat Pengurus Cabang Harian Syuriyah, rapat Pengurus Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah, rapat Pengurus Cabang Pleno Syuriyah, rapat Pengurus Cabang Pleno Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah dan rapat Pengurus Cabang Pleno Gabungan Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah serta rapat Pengurus Cabang lengkap Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, dan Lembaga 2. Mempunyai wewenang : a. Merumuskan kebijakan umum Perkumpulan. b. Mewakili PCNU Kota Pekalongan baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi. c. Bersama Ketua mewakili PCNU Kota Pekalongan dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan. d. Bersama Ketua menandatangani keputusan-keputusan penting PCNU Kota Pekalongan e. Bersama Ketua membatalkan keputusan perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.. Pasal 4 WAKIL RAIS 1. Wakil Rois mempunyai tugas : a. Membantu tugas-tugas Rais b. Mewakili Rais apabila berhalangan c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing yang telah ditetapkan 2. Mempunyai Wewenang : a. Melakukan wewenang Rais apabila Rais berhalangan b. Mengurus pelaksanaan bidang khusus masing-masing Pasal 5 BIDANG TUGAS SYURIAH
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 75 1. Bidang Khitthah mengurusi : a. Pembinaan aqidah, ubudiyah, akhlaq, dan thariqah b. Pelaksanaan khitthah Nahdliyah c. Penerapan Ke-NU-an Ahlussunnah Waljama’ah. 2. Bidang Hukum dan Qanun mengurusi : a. Masail diniyah (LBM) b. Mengikuti perkembangan pembangunan nasional c. Memasyarakatkan hukum fiqih menjadi qanun d. Penerangan, pendidikan, dan bantuan hokum 3. Bidang lain yang ditentukan Pasal 6 KATIB SYURIAH 1. Katib Syuriyah mempunyai tugas : a. Membantu Rais Syuriah, dan Wakil Rais Syuriah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing b. Mengatur surat-surat dan keputusan-keputusan Syuriyah PCNU Kota Pekalongan c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas antar Katib 2. Katib Syuriyah mempunyai wewenang : a. Merumuskan pengelolaan teknis bidang kegiatan Syuriyah PCNU Kota Pekalongan b. Bersama Rais Syuriah, Ketua dan Sekretaris Tanfidziah menandatangani surat-surat penting dan keputusan-keputusan PCNU c. Mengundang rapat-rapat Pengurus Cabang Syuriah dan rapat-rapat Gabungan Pasal 7 WAKIL KATIB 1. Wakil Katib mempunyai tugas : a. Membantu tugas-tugas Katib. b. Mewakili Katib apabila berhalangan c. Melaksanakan tugas khusus yang ditentukan. 2. Wakil Katib mempunyai wewenang : a. Melakukan wewenang Katib apabila berhalangan b. Mengurus pelaksanaan bidang tugas khusus yang ditentukan
76 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 8 A’WAN 1. Menjalankan tugas umum dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Cabang Syuriyah. 2. Merumuskan dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepada masing-masing anggota A’wan Pasal 9 KETUA TANFIDZIYAH 1. Ketua Tanfidziyah mempunyai tugas : a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Konperensi Cabang kebijakan umum PCNU Kota Pekalongan b. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas khusus Tanfidziyah PCNU Kota Pekalongan c. Memimpin rapat Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah dan rapat Pengurus Cabang Pleno Tanfidziyah d. Bersama Rais Syuriah memimpin rapat gabungan pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah dan pleno lengkap PCNU. 2. Ketua Tanfidziyah mempunyai wewenang : a. Mewakili PCNU baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijaksanaan harian dan Perkumpulan, baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi. b. Merumuskan kebijakan Perkumpulan PCNU Kota Pekalongan c. Bersama Rais mewakili Nahdlatul Ulama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian baik mengenai pengurusan maupun tindakan pemilikan d. Bersama Sekretaris menandatangani semuya surat-surat dan keputusan-keputusan Pengurus Cabang Tanfidziyah e. Bersama Rais, Katib dan Sekretaris menandatangani semua surat-surat penting dan keputusan-keputusan penting PW NU f. Bersama Rais membatalkan keputusan perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan AD/ART NU Pasal 10 WAKIL KETUA 1. Mempunyai tugas : a. Membantu tugas-tugas Ketua Tanfidziyah
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 77 b. Mewakili Ketua Tanfidziyah apabila berhalangan c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing sebagaimana telah ditetapkan 2. Mempunyai wewenang : a. Melakukan wewenang Ketua apabila berhalangan b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing Pasal 11 SEKRETARIS 1. Sekretaris mempunyai tugas : a. Membantu Ketua Cabang dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing b. Memimpin operasional manajemen administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesekretariatan. c. Bersama Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara mengusahakan dan melengkapi perangkat pendukung/sarana dan prasarana Perkumpulan. d. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas antar wakil Sekretaris. 2. Mempunyai wewenang : a. Memimpin kegiatan operasional sehari-hari PCNU Kota Pekalongan b. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan dan pelaksanaan program PCNU. c. Bersama Pengurus Harian menyusun dan merencanakan anggaran pendapatan dan belanja rutin program pengembangan PCNU. d. Bersama Ketua Cabang menandatangani semua surat-surat dan keputusan-keputusan Pengurus Cabang Tanfidziyah e. Bersama Rais, Katib dan Ketua Cabang menandatangani semua suratsurat penting dan keputusan penting PCNU 3. Sekretaris juga mempunyai tugas khusus yaitu Membangun jaringan kerjasama yang harmonis dengan Perkumpulan Massa (Ormas), Perkumpulan Sosial Politik (Orsospol), Birokrasi, Lembaga Swasta dan Lembaga Keuangan Pasal 12 WAKIL-WAKIL SEKRETARIS 1. Mempunyai tugas : a. Membantu tugas-tugas Sekretaris
78 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 b. Mewakili tugas Sekretaris apabila berhalangan c. Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan 2. Mempunyai wewenang : a. Melakukan wewenang Sekretaris apabila berhalangan b. mendampingi Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas khusus masingmasing Pasal 13 BENDAHARA 1. Mempunyai tugas : a. Mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang dan surat-surat/barang-barang berharga serta semua inventaris milik PCNU. b. Membuat petunjuk teknis tentang tata cara permintaan, pembayaran dan pengeluaran keuangan serta pendayagunaan semua inventaris milik PCNU. c. Melaporkan situasi keuangan secara berkala d. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas; Urusan dana umum dan pengelolaan gedung Aswaja Lazisnu dan I’anah Syahriyah Usaha dan kontribusi Bantuan dan program Pemerintah, instansi dan lembaga keuangan 2. Mempunyai Wewenang : a. Bersama Rais dan Ketua menghimpun dana dari segala sumber yang halal dan tidak mengikat b. Bersama Wakil Bendahara, Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris, menyusun dan merencanakan anggaran pendapatan dan belanja rutin serta anggaran program pengembangan PCNU c. Menyusun kebijakan keuangan PCNU 3. Bendahara bertanggungjawab untuk : a. Menumbuhkan partisipasi anggota jami’yah dalam pembiayaan melalui pelibatan anggota dalam perencanaan kegiatan Perkumpulan, mengedarkan kartu infaq maupun iuran b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan dana secara halal c. Menjaring dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga founding melalui pembiayaan kegiatan maupun proyek yang dilakukan PCNU.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 79 d. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana Perkumpulan secara jujur, sah dan terbuka bagi para penyumbang dana dan pendukung Perkumpulan NU. Pasal 14 WAKIL BENDAHARA 1. Mempunyai tugas : a. Membantu tugas-tugas Bendahara b. Mewakili tugas Bendahara apabila berhalangan c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Bendahara 2. Mempunyai wewenang : a. Melakukan wewenang Bendahara apabila berhalangan b. Memonitor pelaksanaan tugas kebendaharaan Pasal 15 ANGGOTA PLENO 1. Merupakan unsur pimpinan Lembaga, dan Badan Otonom tingkat cabang yang bertanggung jawab memotori sesuatu perangkat PCNU 2. Menjalankan tugas umum dalam pelaksanaan program pengembangan PCNU 3. Menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh PCNU kepada masingmasing anggota Pengurus Cabang Pleno BAB III RAPAT-RAPAT PCNU Pasal 16 1. Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan Perkumpulan yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan. 2. Rapat - rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari : a. Rapat Pleno. b. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. c. Rapat Harian Syuriyah. d. Rapat Harian Tanfidziyah. e. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu Pasal 17 RAPAT PLENO PCNU 1. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
80 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 3. Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja dan/ atau hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh PCNU. 4. Pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (hari) hari sebelum pelaksanaan baik melalui surat elektronik (soft file) dan/atau surat fisik (hard file) Pasal 18 1. Rapat Pleno PCNU dipimpin oleh Rais Syuriyah. 2. Rais Syuriyah dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua. Pasal 19 1. Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais dan Katib. 2. Apabila Rais dan Katib berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 3. Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. Pasal 20 RAPAT HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH 1. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU. 2. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 3. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. 4. Materi Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah. 5. Materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan; 6. Pemberitahuan pelaksanaan dan agenda Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 81 sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (hard file). Pasal 21 1. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais Syuriyah. 2. Rais Syuriyah dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais. Pasal 22 1. Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris PCNU. 2. Apabila Rais Syuriyah berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 3. Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan atau keputusan Rapat Harian Tanfidziyah. 4. Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat pada hari yang sama setelah rapat berakhir. Pasal 23 RAPAT HARIAN SYURIYAH 1. Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar. 2. Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 3. Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja 4. Rapat Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah dalam hal ini Sekretaris/Wakil Sekretaris dapat mengundang lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom. 5. Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Syuriyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/ atau surat fisik (hard file). Pasal 24 1. Rapat Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais Syuriyah. 2. Rais dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais.
82 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 Pasal 25 1. Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah ditandatangani oleh Rais. 2. Apabila Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 3. Keputusan Rapat Harian Syuriyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah. Pasal 26 RAPAT HARIAN TANFIDZIYAH 1. Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah. 2. Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sekali. 3. Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. 4. Rapat Harian Tanfidziyah dapat mengundang pengurus harian, Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom 5. Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Tanfidziyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/ atau surat fisik (hard file). Pasal 27 1. Rapat Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua. 2. Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepa- da Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua. Pasal 28 1. Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Tanfidziyah ditandatangani oleh Ketua. 2. Apabila Ketua berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 3. Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Tanfidziyah. 4. Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat dan dilaporkan kepada Rais Syuriyah pada hari yang sama setelah rapat berakhir.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 83 Pasal 29 RAPAT RAPAT YANG DIANGGAP PERLU 1. Rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perkumpulan di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat Musytasyar, Rapat Koordinasi antar lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama. 2. Keputusan rapat ini bersifat koordinatif, tidak mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 3. Administrasi rapat-rapat lain dilakukan oleh Pengurus Harian Tandfidziyah melalui kesekjenan/kesekretariatan. BAB IV PEMBIDANGAN KERJA PCNU KOTA PEKALONGAN Pasal 30 BIDANG KERJA Sekretariat sebagai satuan penunjang dan motor kegiatan PCNU, memiliki perangkat kerja sebagai berikut: a. Bidang 1 : Bidang Keagamaan b. Bidang 2 : Bidang Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan c. Bidang 3 : Bidang Sosial d. Bidang 4 : Bidang Ekonomi e. Bidang 5 : Bidang Usaha Lain Pasal 31 TUGAS DAN FUNGSI BIDANG Pembagian tugas dan fungsi bidang diatur tersendiri dalam peraturan PCNU tentang pembagian Tugas dan fungsi bidang. BAB V PEMBINAAN WILAYAH Pasal 32 1. Pengelolaan organisasi MWC dan PRNU diserahkan kepada salah satu personal wakil ketua Tanfidziyah PCNU, namun demikian tetap diperlukan personalia Bina Wilayah
84 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 2. Bina Wilayah adalah Pengurus Cabang yang berdomisili di kecamatan setempat dan mendapat penunjukkan langsung dari Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah 3. Bina Wilayah berfungsi sebagai kordinator konsolidasi internal untuk tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC). BAB VI RANGKAP JABATAN Pasal 33 1. Jabatan pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan: a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan atau b. Jabatan pengurus harian Lembaga dan Badan Otonom; dan atau c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan atau d. Jabatan Pengurus Harian Perkumpulan yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan atau e. Jabatan Pengurus Harian Perkumpulan Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. 2. Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga lainnya pada semua tingkat kepengurusan. (kalau rangkap jabatan pengurus harian lembaga dengan PRNU masih bisa ditolerir) 3. Jabatan Ketua Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan: a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom. Dan atau b. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan atau c. Jabatan Pengurus Harian Perkumpulan yang berafiliasi kepada Partai Politik. 4. Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik. 5. Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Peraturan ini adalah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, dan DPRD 6. Apabila Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 85 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan dan pencalonan dalam pasal ini akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan yang telah diterbitkan oleh PBNU BAB VII PENUTUP Pasal 34 1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan peraturan ini, akan diatur lebih lanjut 3. Ketentuan peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam ketentuan peraturan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya Rincian tugas atau pembagian tugas bisa diatur antara lain 1. TATA USAHA, PERSURATAN DAN PENGARSIPAN 2. SEKRETARIS BIDANG SARANA, PRASARANA PERKUMPULAN PERKANTORAN 3. SEKRETARIS BIDANG DATA BASE KEANGGOTAAN/SYSTEM 4. SEKRETARIS BIDANG PENCATATAN PROGRAM, KEGIATAN DAN OPERASIONAL 5. SEKRETARIS BIDANG PEMBANGUNAN JARINGAN KERJASAMA EKSTERNAL
86 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 PROFIL PERANGKAT KERJA NAHDLATUL ULAMA Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi masyarakat Islam berjuang dalam tiga bidang, yakni dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, NU memiliki perangkat, salah satunya adalah lembaga. Dalam Peraturan Nahdlatul Ulama tentang Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama, lembaga merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Ketua lembaga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Sementara struktur kepengurusan disusun oleh ketua lembaga bersama dengan pengurus NU. Berikut lembaga-lembaga NU : 1. Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) LP Maarif NU lahir atas prakarsa KH Abdullah Ubaid dan KH Mahfudz Siddiq pada tahun 1929. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal. LP Maarif NU juga memiliki satuan komunitas (sako) Pramuka yang sudah terbentuk di beberapa provinsi di Indonesia. 2. Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) RMINU merupakan asosiasi pondok pesantren yang berafilitasi dengan NU. Lembaga yang lahir pada Mei 1954 oleh KH Ahmad Syaichu dan KH Idham Kholid ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. 3. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Lembaga ini bertugas untuk membahas persoalan dan permasalahan tematik (maudluiyah) dan aktual (waqiiyah) yang akan menjadi bahan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 4. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Lesbumi NU) Lesbumi NU ini lahir dari tangan dingin para budayawan Nahdlatul Ulama seperti Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, dan Asrul Sani pada 28 Maret 1962. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 87 5. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) LFNU ini lahir guna melaksanakan tugas mengelola persoalan hisab dan rukyat dalam rangka menentukan awal bulan Hijriyah, gerhana, dan shalat, serta mengembangakan pengetahuan dan keilmuan di bidang falakiyah atau astronomi. LFNU berdiri dua bulan pascamuktamar ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, tepatnya pada 26 Januari 1985. Lembaga ini diresmikan oleh Wakil Rais Aam PBNU 1984-1989 KH Radli Soleh. 6. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya. Lembaga ini dikenalkan dengan nama NU Care-Lazisnu sebagai rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal lembaga yang lahir dari Muktamar NU ke-31 tahun 2004 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care-Lazisnu secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. 7. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Lembaga ini bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. LTNNU merupakan rekomendasi dari Muktamar NU Ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kehadiran lembaga ini untuk mensosialisasikan hasil-hasil muktamar, khususnya mengenai khittah 1926. Tahun 2003, lembaga ini melahirkan NU Online mengingat kebutuhan mendesak informasi di dunia maya. Ada pula majalah Risalah NU dan kanal Youtube 164 Channel. 8. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian isu-isu strategis dan pengembangan sumber daya manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Lakpesdam lahir pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984. 9. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah. LDNU memiliki badan otonom, yakni Muallaf Center yang menjadi pusat pembelajaran para mualaf mengingat banyaknya orang yang masuk Islam melalui bimbingan NU dan Jamiyah Ruqyah Aswaja sebagai lembaga pengobatan alternatif.
88 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 10. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan. LPBINU dibentuk pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2010. 11. Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. 12. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid. LTMNU didirikan pada 12 Dzulhijjah 1390 atau 9 Februari 1971 di Surabaya dengan nama Hai’ah Ta’miril Masjid Indonesia (HTMI). Sebelum berubah menjadi LTMNU pada Muktamar NU Ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2010, lembaga ini juga pernah bernama Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI) pada Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah tahun 2004. 13. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. 14. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup. 15. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan. LKNU semula bernama Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU) yang lahir dari Muktamar NU di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2004 lalu karena adanya pembubaran Lembaga Sosial Mabarrot (LSM) dengan penanganan sosial diambil alih tugasnya oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU). Perubahan LPKNU menjadi LKNU terjadi pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2010. 16. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, sosial, dan kependudukan. LKKNU berdiri pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H, bertepatan dengan tanggal 7 Desember 1977 M di Jakarta.
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 89 17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Lembaga ini bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Saat ini, jumlah universitas NU tercatat sudah lebih dari 30, sedangkan perguruan tinggi NU secara umum sudah mencapai lebih dari 200. 18. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Lembaga ini bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. LWPNU sudah berdiri sejak masa NU masih di bawah kepemimpinan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Majalah Risalah NU Edisi 73 menyebutkan bahwa terdapat sebuah dokumen autentik berupa Statuten dan Reglement Stiehting Waqfiyah dibuat pada tanggal 23 Februari 1937 di hadapan Notaris Hendrik Wiliem Nazembreg, Surabaya.
90 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 TUGAS PEMBIDANGAN PCNU KOTA PEKALONGAN MASA KHIDMAH 2023-2028 NO URAIAN KETERANGAN I SYURIYAH Rois dan Katib: KH. Romadhon Abdul Djalil, S.Ag DR. KH. Hasan Su’aidi, M.S.I Pengendalian Organisasi, Siyasah Syar’iyyah NO URAIAN KETERANGAN A BIDANG KEAGAMAAN 1. Koordinator : KH. Moch. Fachruddin Kyai Ibnu Umi Maktum Pendamping : Drs. KH. Abdul Fatah Yasran Lembaga : LDNU dan LFNU Banom : JQHNU 2 Koordinator : Kyai Ahmad Jazuli Fajari KH. Muchammad Yaskur MS Pendamping : KH. M.Hasanudin Subki Lembaga : LTMNU dan LBMNU Banom : JATMAN B BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN 3 Koordinator : KH. Rodli, M.Pd.I KH. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag Pendamping : KH. Ishaq Munir Lembaga : RMINU dan LESBUMI Banom : ISHARINU 4 Koordinator : Kyai M. Mujib Hidayat, M.Pd.I DR. H. Moch. Machrus Abdullah, M.S.I Pendamping : Prof. DR. Maghfur Ahmad, M.Ag Lembaga : LPTNU dan LP MA’ARIF NU Banom : ISNU dan PERGUNU
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 91 TUGAS PEMBIDANGAN PCNU KOTA PEKALONGAN MASA KHIDMAH 2023-2028 NO URAIAN KETERANGAN II TANFIDZIYAH Ketua dan Sekretaris: KH Muhtarom, S.SA + Much. Yusuf, S.Pd.I Bidang Kesekretariatan dan Rumah Tangga, Strategi Pengembangan Organisasi, koordinasi pemerintahan dan Pelayanan Terpadu NO URAIAN KETERANGAN C BIDANG SOSIAL 5 Koordinator : Kyai Muh. Arif Wahyudi, M.S.I Abdul Adhim, M.Pd.I Pendamping : Drs. H Chofif Yahya Lembaga : LAZISNU, LPBINU dan LKNU Banom : IPNU, IPPNU dan PMII 6 Koordinator : Habib Abu Hasyim Basyaiban H. Taibin, S.TP Pendamping : H. Achmad Slamet Irfan,SH Lembaga : LPBHNU dan LKKNU Banom : FATAYAT 7 Koordinator : KH. Zimam Hanifun Nusuk Luqmanul Hakim Kamil, S.Sos Kaderisasi NU Kajian dan Litbang Pengembangan SDM Pendamping : DR. KH. A. Tubagus Surur Lembaga : LAKPESDAM Banom : GP ANSOR dan PAGARNUSA
92 Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 TUGAS PEMBIDANGAN PCNU KOTA PEKALONGAN MASA KHIDMAH 2023-2028 D BIDANG EKONOMI 8 Koordinator : Drs. H. Achmad Ilyas Mu’in Mohamad Alwi Hafana Hub. Industri Keorganisasian Pendamping : H. IMRON Lembaga : LPNU Banom : MUSLIMAT E BIDANG USAHA LAIN 9 Koordinator : H. Mohammad Maskur, S.Pd, S.E Muhammad Jawad, S. Pd.I Badan Khusus Hubungan Masyarakat Pemberdayaan Aset dan perwakafan Pendamping : Drs. Much. Ngisom Cholil Lembaga : LWPNU, LTNNU dan LPPNU Banom : SARBUMUSI
Materi Muskercab I PCNU Kota Pekalongan Tahun 2023 93 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT KERJA PCNU KOTA PEKALONGAN MASA KHIDMAT 2023 - 2028