MUKERNAS III ISNU

MUKERNAS III ISNU Malang, 18-19 November 2023 MUQODDIMAH Abad ke-2 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam abad ini, diharapkan para sarjana Nahdlatul Ulama (yang tergabung dalam ISNU) memainkan peran sentral dalam memperkuat nilai-nilai khidmah kebangsaan dan keagamaan. Hal ini dikarenakan ISNU adalah organisasi yang terbentuk dari kalangan intelektual dan akademisi yang memiliki kesetiaan dan kecintaan mendalam terhadap NU dan ideologi kebangsaan Indonesia. Sebagai kelompok cendekiawan, tentu ISNU memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan dan membumikan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat. Ia juga berusaha untuk mempertahankan identitas ke-Islaman yang moderat, toleran, dan inklusif, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya memajukan masyarakat dan negara. Salah satu peran utama ISNU di abad ke-2 NU adalah memainkan peran kunci dalam pendidikan dan pemikiran keagamaan. Selain itu, juga berkontribusi dalam menghasilkan kajian-kajian mendalam tentang ajaran agama Islam yang mencerahkan dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan kepakarannya dalam berbagai bidang, seperti ilmu agama, sosial, hukum, sejarah, teknik, dan lainnya, ISNU berhasil menyajikan pemahaman agama yang moderat dan inklusif. Pentingnya kolaborasi antara keagamaan dan kebangsaan terus dipromosikan oleh ISNU. Para sarjana NU berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat nasionalisme, menghindari pemahaman yang sempit dan eksklusif. Selain itu, ISNU juga mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang menghargai keragaman budaya dan harmoni antarumat beragama, sebagai bentuk kontribusi aktif untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Tidak hanya terpaku pada kajian akademis, ISNU juga berperan dalam menciptakan program-program sosial dan kemanusiaan. Ia terlibat dalam berbagai inisiatif kemanusiaan, seperti pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh anggota masyarakat. Sebagai kelompok intelektual, ISNU juga berkontribusi dalam memberikan pandangan terhadap isu-isu kebangsaan dan politik yang kompleks. Dengan argumentasi yang rasional dan berbasis pengetahuan, ia juga turut aktif dalam memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dan berusaha memajukan kualitas demokrasi di Indonesia.

Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh para sarjana yang tergabung dalam ISNU adalah mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Dalam suasana pluralisme dan beragamnya agama di Indonesia, ISNU berperan sebagai jembatan untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama. Mereka menyadari pentingnya menciptakan harmoni dalam keberagaman demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, ISNU juga terlibat aktif dalam bidang pendidikan. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang menjadi basis utama penyebaran pendidikan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pendekatan pendidikan yang inklusif, mereka mencoba memadukan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keagamaan sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten dan bertanggung jawab ISNU juga mengedepankan kepedulian sosial dan kemanusiaan, dan terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Prinsip khidmah (pelayanan) yang dijunjung tinggi oleh NU tercermin dalam aksi nyata mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya dari kalangan Muslim tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat. Peran ISNU dalam memajukan ekonomi rakyat juga patut diperhatikan. Mereka mendorong pengembangan ekonomi berbasis keumatan yang berlandaskan pada etika bisnis Islam dan keadilan ekonomi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, para sarjana ISNU juga menjadi pelopor dalam penguatan kajian-kajian Islam yang kontekstual dengan realitas Indonesia. Mereka berusaha menghadirkan pemahaman keislaman yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan esensi ajaran agama. Inilah yang memungkinkan ISNU untuk terus menjadi kekuatan yang relevan dan dinamis dalam upaya mengokohkan khidmah kebangsaan dan keagamaan. Dalam upaya mengokohkan khidmah kebangsaan, ISNU juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat lainnya, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok agama lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan serta membangun harmoni dan persaudaraan di antara seluruh warga negara Indonesia. Melalui peran dan kontribusi ISNU di abad ke-2 NU, perjalanan NU sebagai organisasi terbesar dengan basis massa yang kuat terus terjaga. Keberadaan sarjana-sarjana NU yang cakap dan berkomitmen dalam memperjuangkan khidmah kebangsaan dan keagamaan memberikan fondasi yang kokoh bagi NU sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan pelindung ajaran Islam yang moderat di Indonesia. Menyadari hal-hal diatas, maka disusunlah Materi-Materi Mukernas III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sebagai berikut.

MATERI MUKERNAS III ISNU, Malang, 18-19 November 2023 “MELANJUTKAN KHIDMAH KEBANGSAAN DAN KEAGAMAAN ISNU DI ABAD KE-2 NAHDLATUL ULAMA” MATERI MUKERNAS III ISNU RANCANGAN TATA TERTIB MUKERNAS PEMAPARAN PP ISNU TERKAIT KONDISI INTERNAL & EKSTERANL SERTA GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA MATERI SIDANG KOMISI #Pokok-Pokok Pikiran & Rekomendasi # Pokok-Pokok Program Kerja #Peraturan-Peraturan Organisasi

MATERI MUKERNAS III ISNU Malang, 18-19 November 2023

KETETAPAN MUKERNAS III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU) NO: /MUKERNAS III/ISNU/XI/2023 TENTANG TATA TERTIB MUKERNAS III ISNU TAHUN 2023 Menimbang: 1). Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan; 2). Bahwa Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres yang dipimpin dan diselengggarakan oleh Pimpinan Pusat; 3). Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mukernas, perlu ditetapkan Tata Tertib Mukernas III ISNU Tahun 2023. Mengingat: 1). Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Dasar ISNU; 2). Pasal 41 Peraturan Rumah Tangga ISNU. Memperhatikan: Tata Cara Permusyawaratan Organisasi ISNU dalam pengambilan keputusan. MEMUTUSKAN Menetapkan: 1). Tata Tertib Mukekrnas III 2023 ISNU di Malang, 18-19 Nov 2023; 2). Tata Tertib ini adalah pedoman pelaksanaan Mukernas III ISNU dan mengikat selama berlangsungnya Mukernas; 3). Tata Tertib berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 18 Nov 2023 MUKERNAS III 2023 IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG Ketua Sekretaris …………………………………………………… …………………………………………………

TATA TERTIB MUKERNAS III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: a. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, disingkat ISNU, adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan; b. Mukernas adalah Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres yang dipimpin dan diselengggarakan oleh Pimpinan Pusat c. Pengurus Pusat, disingkat PP, adalah kepengurusan tertinggi organisasi yang bertanggung jawab kepada Kongres; d. Pengurus Wilayah, disingkat PW, adalah kepengurusan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi yang bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah; e. Peserta adalah seluruh utusan yang berasal dari Pengurus Pusat & Pengurus Wilayah; f. Peserta dari PP adalah seluruh Pengurus Pusat ISNU yang hadir; g. Peserta dari PW adalah utusan dari Pengurus Wilayah yang diberi mandat oleh Pengurus Wilayah; h. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta; i. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota komisi yang ditetapkan dalam Mukernas; BAB II TUGAS MUKERNAS DAN KUORUM Pasal 2 Mukernas adalah Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres yang mempunyai tugas dan wewenang: 1. Mengkaji perkembangan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal; 2. Memutuskan Peraturan-Peraturan Organisasi; 3. Membahas pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres baik terkait program kerja maupun rekomendasi; Pasal 3 1. Musyawarah Kerja Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah Wilayah; 2. Wilayah yang sah adalah kepengurusan yang terbentuk dan mendapat SK yang masih berlaku atau belum kadaluarsa lebih dari 6 (enam) bulan atau telah melakukan Konferensi Wilayah dan sedang tahap pengajuan SK;

UTUSAN Pasal 4 Utusan Mukernas terdiri dari: A. Peserta, meliputi: 1. PP ISNU; 2. PW ISNU; B. Peninjau, meliputi: 1. PW yang tidak diberi mandat sebagai Peserta; 2. PW Persiapan; 3. Pengurus NU dan banom di seluruh tingkatan; 4. Para ahli, ilmuwan, dan pengamat yang ditetapkan oleh PP ISNU dan Panitia Mukernas. C. Undangan meliputi para pihak yang diundang khusus oleh PP ISNU. Pasal 5 Hak dan kewajiban 1. Setiap Peserta berhak mengemukakan usul dan saran serta pendapat terhadap masalah yang dibahas dalam sidang dan mempunyai hak suara. 2. Setiap Peninjau berhak mengemukakan usulan dan saran serta pendapat terhadap masalah yang dibahas dalam sidang tetapi tidak mempunyai hak suara. 3. Setiap utusan berkewajiban menaati Tata Tertib dan semua ketentuan Mukernas. 4. Setiap utusan berkewajiban menghadiri persidangan tepat pada waktunya dan menandatangani daftar hadir. 5. Setiap utusan berkewajiban menjaga ketertiban kelancaran Kongres. Pasal 6 Setiap Peserta dinyatakan sah apabila membawa surat mandat dari pengurus ISNU sesuai tingkatannya. BAB IV PERSIDANGAN Pasal 7 Sidang–sidang Mukernas terdiri dari: 1. Sidang Pleno; 2. Sidang Komisi. Pasal 8 1. Sidang Pleno dihadiri oleh peserta Mukernas dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari Peserta Mukernas. 2. Dalam hal ketentuan ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, sidang diskors selama 15 (lima belas) menit;

3. Dalam hal ketentuan ayat (2) pasal ini sudah dilakukan tetapi ketentuan ayat (1) belum dapat terpenuhi, Sidang Pleno dinyatakan sah dengan jumlah Peserta yang ada. Pasal 9 1. Sidang pleno terdiri dari: a. Pengesahan Tata Tertib Mukernas; b. Pengesahan hasil Sidang Komisi. . 2. Sidang Pleno dapat diisi dengan acara ceramah dan seminar sebagai masukan dari para ahli yang diundang. 3. Sidang komisi terdiri dari: a. Komisi Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi b. Komisi Pokok-Pokok Program Kerja c. Komisi Peraturan-Peraturan Organisasi Pasal 10 1. Sidang-sidang Komisi dihadiri oleh Peserta Mukernas; 2. Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan; 3. Dalam hal ketentuan (2) tidak terpenuhi, sidang diskors selama 15 (lima belas) menit dan dinyatakan sah dengan jumlah Peserta yang ada. BAB V PIMPINAN SIDANG Pasal 11 Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh PP ISNU. Pasal 12 Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh dan dari anggota komisi yang bersangkutan. Pasal 13 Jumlah Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan Seorang sekretaris. Pasal 14 Pimpinan Sidang berkewajiban untuk: 1. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban. 2. Menjaga agar Tata Tertib Mukernas ditaati dengan seksama oleh setiap Peserta. 3. Memberi izin kepada Peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari acara yang sedang ditetapkan. 4. Mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi pada setiap awal persidangan.

Pasal 15 Selama sidang berlangsung, Pimpinan Sidang dapat berbicara dan menjelaskan pokok bahasan atau mengembalikan pembicaraan kepada pokok bahasan apabila pembicaraan menyimpang. Pasal 16 Apabila Ketua Sidang turut serta berbicara tentang hal yang sedang dirundingkan dalam lobi dan atau untuk sementara meninggalkan tempat, maka pimpinan sidang diserahkan kepada Sekretaris Sidang. Pasal 17 Pimpinan sidang berhak untuk: 1. Mengatur urutan pembicaraan; 2. Mengatur waktu bagi tiap pembicara; 3. Menegur pembicara dan menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari materi sidang setelah diperingatkan terlebih dahulu. Pasal 18 Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah secara lebih efektif dan efisien, Sidang Pleno dan Sidang Komisi dapat membentuk tim perumus. BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 19 1. Keputusan Mukernas diambil berdasarkan musyawarah mufakat; 2. Apabila ketentuan ayat (1) dalam pasal ini tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pengambilan suara; 3. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara ulang, dan apabila dalam pemungutan suara ulang tetap berimbang, maka mekanisme pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang; 4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedang pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara rahasia. Pasal 20 Dalam hal pemungutan suara dilakukan, setiap PW masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

BAB VIII PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan sidang. Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 18 Nov 2023 MUKERNAS III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO Ketua Sekretaris ................................ ......................................

MATERI MUKERNAS III ISNU, Malang, 18-19 November 2023

KETETAPAN MUKERNAS III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU) NO: /MUKERNAS III/ISNU/XI/2023 TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN & REKOMENDASI; POKOK-POKOK PROGRAM KERJA; DAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI Menimbang: 1). Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan; 2). Bahwa Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres yang dipimpin dan diselengggarakan oleh Pimpinan Pusat; 3). Bahwa sebagai pedoman kerja agar mencapai hasil terukur, perlu ditetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi; Pokok-Pokok Program Kerja; dan Peraturan-Peraturan Oeganisasi hasil Mukernas III ISNU Tahun 2023. Mengingat: 1). Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Dasar ISNU; 2). Pasal 41 Peraturan Rumah Tangga ISNU. Memperhatikan: 1). Hasil-hasil musyawarah dan kesepakatan Kongres II, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tanggal 24-26 Agustus 2018; 2). Hasil-hasil Mukernas ISNU I dan II 3) Hasil-hasil Muspimnas ISNU I dan II 4). Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yang disampaikan dalam Sidang Pleno Mukernas III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama MEMUTUSKAN Menetapkan: KETETAPAN MUKERNAS III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN & REKOMENDASI; POKOK-POKOK PROGRAM KERJA; DAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 18 Nov 2023 MUKERNAS III TAHUN 2023 IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG Ketua Sekretaris …………………………………………………… …………………………………………………

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN POIN-POIN REKOMENDASI; POKOK-POKOK PROGRAM KERJA; DAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA I. PENDAHULUAN Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) didirikan tanggal 19 Nov 1999 di Surabaya. Ia merupakan badan otonom di bawah naungan PBNU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. ISNU berusaha mengkhidmatkan diri pada Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dibentuknya ISNU bertujuan: 1. Mewadahi kegiatan-kegiatan para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan profesional NU dari berbagai disiplin ilmu agar terarah efektif dan efisien, sekaligus berfungsi sebagai laboratorium NU di semua tingkatan; 2. Meningkatkan pengembangan Islam Ahlusunnah wal Jama’ah, ilmu pengetahun, dan teknologi; dan 3. Meningkatkan sinergitas kegiatan NU dalam mencapai dan memperjuangkan kesejahteraan umat dan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan fungsi dan tujuan di atas, ISNU diharapkan mampu melakukan pearan-peran sebagai berikut : 1. Menjadi pusat research and development (laboratorium) perumusan kebijakan publik warga nahdliyin. 2. Membantu NU dalam mencari solusi permasalahan bangsa pada umumnya dan masyarakat NU pada khususnya, baik dalam konteks makro maupun mikro. 3. Membantu meningkatkan bobot kualitas kegiatan NU dalam mencapai dan memperjuangkan kesejahteraan ummat dan masyarakat dalam wadah negara kesatuan RI. 4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pemikiran, penelitian dan pengkajian inovatif, strategis dan antisipatif. 5. Memperkaya muatan ilmiah kegiatan NU di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. II. POKOK-POKOK PIKIRAN A. Melanjutkan Khidmah ISNU Khidmah NU adalah khidmah kemasyarakatan, keislaman, dan keindonesiaan. Bahkan jauh dari itu, NU juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari warga dunia yang terus berkontribusi positif untuk tata dunia yang berkeadilan dan damai. Dengan demikian, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang merupakan badan otonom NU perlu mengokohkan khidman dan tanggung jawab tersebut yang tidak hanya diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia semata tetapi juga harus berorientasi pada akselerasi perbaikan dunia yang lebih baik.

Khidmah perjalanan satu abad NU telah memberikan pembelajaran yang luar biasa, khususnya untuk ISNU. NU mampu menunjukkan relevansinya dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan besar, baik perubahan dalam skala nasional maupun internasional. Dalam perjalanannya, NU tidak hanya menjadi salah satu faktor yang mendorong kiai dan warga pesantren untuk mengorganisir diri tetapi juga mampu merumuskan peran-peran strategisnya di semua sektor kehidupan. NU secara terus menerus bersikap pro aktif dalam membangun tatanan baru yang lebih produktif, baik dalam konteks relasi antar negara, antar agama, maupun antar manusia. Program yang disusun NU bersama seluruh struktur dan stakeholdernya dalam setiap periode bukan hanya respon terhadap perkembangan-perkembangan zaman tapi juga menjadi terobosan-terobosan dan aksi-aksi kreatif yang sifatnya lebih pro aktif dalam manjaga dan menjawab tantangan-tantangan baru. Bahkan, sikap aktif NU juga memberikan dan menyuguhkan tantangan baru untuk meraih kemajuankemajuan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Sudah saatnya bangsa ini menyelesaikan problem-problem mendasarnya seperti gizi buruk, kemiskinan, rendahnya literasi dan pendidikan serta korupsi. Gelaran Pemilu Serentak 2024 tentu menjadi momentum yang tepat untuk bergerak lebih cepat bersama kemajuan teknologi yang semakin dahsyat untuk menyelesaikan problem-problem mendasar tersebut secara lebih teknokratik. ISNU sebagai laboratorium NU sekaligus pusat reset dan pembangunan perumusan kebijakan publik warga nahdliyin akan terus memastikan hal-hal tersebut berjalan dalam kepemimpinan bangsa kedepan, kepemimpinan yang mampu melanjutkan tahapantahapan pembangun yang telah dicapai yang tidak sekadar mengandalkan perangkat elektronik dan teknologi informasi berbasis komputer tapi juga melalui artificial intelligence dan internet of thing yang akan mampu mendorong momentum baru guna melipatgandakan energi seluruh anak negeri, terutama generasi Z. Lebih dari itu semua, ISNU perlu menggarisbawahi tentang pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Sektor ini menjadi kunci penting untuk mencapai targettarget ideal banga indonesia yang lebih maju. Di Indonesia, populasi kaum terpelajar, penduduk dengan pendidikan tinggi, masih sangat rendah. Survei LS Denny JA pada Bulan Agustus 2023 menunjukkan hal tersebut. Mayoritas populasi Indonesia adalah mereka yang pendidikannya paling tinggi tingkat SMP sederajat, dan SD ke bawah, yakni sekitar 60% lebih. Sementara mereka yang sempat menjadi mahasiswa, yaitu tamat D3, S1 dan sterusnya, jumlahnya hanya di bawah 10%. Bila dibandingkan dengan kaum terpelajar di negara-negara lain seperti Kanada sudah mencapai 56,27%, Jepang mencapi 50% lebih, dan Korea Selatan mencapai 45,8%. Ini adalah masalah besar yang perlu diselesaikan oleh kita semua, khususnya oleh ISNU. Mengapa kaum terpelajar penting bagi suatu negara? Pertama, kaum terpelajar mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka membawa spirit ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang dapat mempercepat perkembangan ekonomi. Kedua, kaum terpelajar mampu memperkuat civil society. Dengan pengetahuannya mereka bisa mengorganisir diri. Ketiga, kaum terpelajar juga bisa menjadi konektor kebudayaan global. Berbagai nilai dan peristiwa besar dunia akan cepat bergulir melalui interaksi-interaksi kaum terpelajar. Oleh karena itu, pedidikan itu adalah jalan cepat ke masa depan untuk membangun bangsa dan negara. Perbaikan kualitas pendidikan juga akan menjadi pintu masuk untuk menjawab kesenjangan literasi antar wilayah. Inilah concern pokok ISNU untuk memastikan semua sektor bergerak secara lebih mandiri. ISNU akan terus memposisikan diri sebagai kekuatan sosial dan intelektual yang bertumpu

pada prefesionalisme dan skill teknoratik yang bertanggung jawab atas transformasi sosial menuju bangsa yang berdaulat dan sejahtera. B. Konsolidasi Organisasi ISNU Dalam upaya mengokohkan khidmah keagamaan dan kebangsaan, beberapa bulan yang lalu, PP ISNU menyelenggarakan Muspimnas pada tanggal 4-5 Agustus 2023 di Palembang. Untuk itu, PP ISNU menganggap penting memastikan keberlanjutannya sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil Muspimnas tersebut melalui forum Mukernas, 18-19 November di Malang. Melalui forum Mukernas ini, PP ISNU perlu menyampaikan bahwa Muspimnas II di Palembang beberapa bulan yang lalu telah memutuskan beberapa hal penting, di antaranya: 1. Bahwa Kongres III PP ISNU akan diadakan selambat-lambatnya satu tahun setelah masa kepengurusan berakhir, dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, dengan memberikan jangka waktu setahun setelah tahun politik, akan memberikan kesempatan bagi proses politik di Indonesia untuk mengalami penyelesaian dan konsolidasi. Dalam periode ini, pemerintahan dan lembaga negara akan fokus pada implementasi program dan kebijakan yang telah disepakati melalui Pemilu, sehingga suasana politik lebih stabil dan menghindari potensi gangguan yang bisa mempengaruhi jalannya Kongres ISNU. Kedua, memberikan batas waktu setahun setelah tahun politik juga memungkinkan para anggota ISNU untuk lebih fokus pada peran dan tanggung jawab masing-masing dalam lingkup profesional dan akademis. Sebagai sarjana Nahdlatul Ulama, ISNU memiliki peran penting dalam membentuk arah dan kebijakan organisasi, namun, tidak dapat diabaikan juga aktif berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Dengan memberikan jangka waktu yang cukup, PP ISNU dapat memastikan bahwa setiap anggota ISNU dapat berpartisipasi secara optimal dalam Kongres, membawa gagasan dan perspektif yang berharga. Ketiga, penentuan kongres setahun setelah tahun politik juga memberikan waktu bagi panitia penyelenggara untuk melakukan persiapan yang matang dan menyeluruh. Dalam menjalankan tugas ini, panitia akan dapat memastikan bahwa kongres diselenggarakan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kebersamaan. Keempat, keputusan ini juga merupakan pernyataan dari komitmen untuk menghindari terjadinya politisasi dalam Kongres ISNU. Sebagai organisasi para sarjana dan cendekiawan, tentu ISNU harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil bersifat netral dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam untuk kemajuan dan kemaslahatan anggota serta organisasi. 2. Bahwa sebelum acara Kongres III ISNU dilaksanakan, terlebih dahulu akan diselenggarakan Muspimnas III—sebagai forum strategis yang melibatkan perwakilan dari seluruh tingkatan di seluruh Indonesia—untuk memutuskan lokasi Kongres III ISNU. Lokasi yang dipilih diharapkan menjadi tempat yang ideal untuk mewadahi para peserta kongres dalam berdiskusi, bertukar ide, dan menyatukan langkah dalam memajukan ISNU dan berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai informasi, PP ISNU telah menerima usulan tempat Kongres III dari beberapa PW ISNU yang selanjutnya akan dibahas bersama di Muspimnas III tahun 2024.

3. Bahwa seluruh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang perlu segera melakukan konsolidasi organisasi demi mencapai puncak potensi keberhasilan bersama, dengan terus melakukan: (1) pengaktifan kepengurusan di bawahnya; (2) menggali potensi anggota di setiap tingkatan, memperkuat hubungan dengan anggotanya, melakukan dialog terbuka, dan memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, sehingga akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap organisasi; (3) memperkuat komunikasi internal secara efektif dengan cara menyebarkan informasi terkini dan memberikan arahan yang jelas kepada seluruh anggota, sehingga akan terhindar dari kesalahpahaman dan memperkuat kebersamaan; (4) membangun sinergi antar tingkatan guna mencapai tujuan bersama, dengan cara merancang strategi yang lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan capaian program-program yang dilaksanakan. Sinergi antar tingkatan akan menciptakan kerjasama yang harmonis, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan; (5) pengembangan sumber daya manusia dengan mendorong pelatihan dan pengembangan anggota dalam berbagai aspek, seperti kepemimpinan, manajemen, dan pengetahuan keagamaan, serta aspek lain untuk menghadapi tantangan ISNU di masa depan; (6) menetapkan rencana jangka panjang yang inspiratif dan mampu membimbing langkah-langkah organisasi menuju ke arah yang lebih baik, sehingga akan menjadi panduan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan, memastikan konsistensi dan kesinambungan visi ISNU; (7) meningkatkan peran aktif dalam masyarakat dengan merumuskan programprogram yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar, yang mana akan meningkatkan citra organisasi di mata masyarakat dan menciptakan dampak nyata dalam pembangunan sosial. 4. Bahwa Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sudah harus terbentuk dan aktif paling lambat 6 bulan sebelum dilaksanakannya Kongres III PP ISNU, dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ISNU adalah garda terdepan dalam membangun kesatuan dan kebersamaan antar anggota serta memperkuat jaringan keilmuan di seluruh wilayah. Kehadirannya sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan ISNU dapat terselenggara secara terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Dengan kepengurusan yang telah terbentuk secara tepat waktu, ISNU dapat lebih cepat merespons perkembangan sosial, budaya, dan intelektual yang terjadi di masyarakat. Kedua, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ISNU berperan sebagai wadah bagi para sarjana untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun kebijakan dan program kerja ISNU. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan di tingkat organisasi akan menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kajian keilmuan yang mendalam. Melalui aktifitas yang intens sebelum Kongres III ISNU, akan memastikan kualitas dan akuntabilitas program-program ISNU dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, pembentukan dan aktifitas Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ISNU sebelum Kongres III ISNU menjadi momen penting untuk menghidupkan semangat keilmuan di kalangan generasi muda NU. Dengan keterlibatan aktif sarjana dan intelektual muda, organisasi ini dapat tetap relevan dan dinamis menghadapi tantangan zaman. Proses kaderisasi yang berkesinambungan akan menjadikan ISNU

sebagai lembaga yang mampu mengembangkan potensi para anggotanya dalam mengabdi pada masyarakat dan bangsa. Keempat, waktu 6 bulan sebelum Kongres III ISNU memberikan kesempatan bagi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ISNU untuk melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kinerja dan capaian organisasi. Dengan demikian, langkah-langkah strategis dan perbaikan dapat segera diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada. Dengan demikian, pembentukan dan pengaktifan kembali Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ISNU yang sebelumnya vakum 6 bulan sebelum Kongres III ISNU adalah langkah krusial dalam mengaktualisasikan visi dan misi ISNU sebagai wadah intelektual NU yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran berlandaskan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah. Dengan langkah ini, ISNU dapat tetap menjadi garda terdepan dalam memajukan keilmuan, memperkuat ukhuwah, dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. 5. Bahwa terkait dengan perkembangan wilayah di Papua yang mengalami pemekaran, ISNU perlu segera membentuk Pimpinan Wilayah di 4 provinsi hasil pemekaran di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam melaksanakan amanat ini, Pimpinan Pusat ISNU dapat melibatkan semua elemen anggota ISNU di wilayah-wilayah tersebut dalam proses pembentukan Pimpinan Wilayah. Keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh anggota di tingkat lokal diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan representativitas dari Pimpinan Wilayah yang terbentuk. dengan adanya Pimpinan Wilayah di 4 provinsi hasil pemekaran di Papua, ISNU akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah tersebut. Semoga langkah ini juga dapat semakin mengokohkan peran ISNU sebagai organisasi yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. 6. Bahwa dalam rangka melahirkan pemimpin nasional yang tepat melalui momentum Pilpres 2024, Muspimnas II ISNU Palembang memberikan wewenang penuh kepada Ketua Umum PP ISNU untuk membangun komunikasi politik dalam rangka menemukan calon pemimpin nasional dalam Pilpres 2024. Pertimbangannya adalah bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia dianggap sebagai momentum penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Dalam prosesnya, salah satu aspek yang krusial adalah mencari calon pemimpin nasional yang mampu memimpin dengan visi, integritas, dan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam upaya ini, ISNU memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencari sosok yang tepat. Oleh karena itu, memberikan wewenang secara penuh kepada Ketua Umum PP ISNU untuk membangun komunikasi politik adalah langkah yang krusial dan relevan. Wewenang tersebut setidaknya mencakup tiga hal: (1) Menginisiasi dan Memfasilitasi Dialog Politik. Ketua Umum PP ISNU dapat menginisiasi dialog politik dengan berbagai tokoh dan pemangku kepentingan. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan berbagai pandangan, aspirasi, dan harapan masyarakat terhadap calon pemimpin nasional. Melalui dialog ini, PP ISNU dapat menyaring dan menganalisis kualitas dan visi dari para calon, serta melibatkan anggotanya dalam menentukan pilihan yang tepat; (2) Membangun Kerjasama Antar Organisasi. Ketua Umum PP ISNU

dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi pelajar, kemahasiswaan, dan masyarakat sipil lainnya. Langkah ini akan memperkuat pengaruh dan keterlibatan PP ISNU dalam mengadvokasi aspirasi masyarakat untuk menemukan calon pemimpin nasional yang terbaik; (3) Menyusun Kriteria Calon Pemimpin Nasional. Ketua Umum PP ISNU dapat bersama pengurus Harian PP ISNU menetapkan kriteria calon pemimpin nasional yang ideal. Kriteria ini mencakup integritas, kompetensi, rekam jejak kepemimpinan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan nasional. Penetapan kriteria ini akan menjadi panduan dalam memilih calon yang tepat dan berpotensi mensyejahterakan bangsa. BAB III. POIN-POIN REKOMENDASI A. Rekkomendasi Internal Berangkat dari pokok-pokok pikiran dan situasi nasional mutakhir, Mukernas III ISNU perlu menyampaikan poin-poin penting sebagai rekomendasi internal, yaitu: 1. Mendorong kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang untuk melakukan konsolidasi organisasi demi mencapai puncak potensi keberhasilan bersama, segaligus memperhatikan akan pentingnya rumusan program yang berdampak positif bagi pembangunan dan kesejateraan bangsa. 2. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sudah harus terbentuk dan aktif paling lambat 6 bulan sebelum dilaksanakannya Kongres III PP ISNU. Kongres III PP ISNU akan diadakan selambat-lambatnya satu tahun setelah masa kepengurusan berakhir. Sebelum acara Kongres III ISNU dilaksanakan, terlebih dahulu akan diselenggarakan Muspimnas III—sebagai forum strategis yang melibatkan perwakilan dari seluruh tingkatan di seluruh Indonesia—untuk memutuskan lokasi Kongres III ISNU. 3. Membentuk Pimpinan Wilayah di 4 provinsi hasil pemekaran di Papua. Seiring dengan perkembangan wilayah di Papua yang mengalami pemekaran, Muspimnas ISNU dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, memberikan amanat kepada Pimpinan Pusat ISNU untuk segera membentuk Pimpinan Wilayah di 4 provinsi yang merupakan hasil dari pemekaran wilayah di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. 4. Memberikan wewenang penuh kepada Ketua Umum PP ISNU untuk membangun komunikasi politik dalam rangka menemukan calon pemimpin nasional dalam Pilpres 2024, dengan pertimbangan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia dianggap sebagai momentum penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. 5. Mendorong kepada seluruh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan kader ISNU giat melaksanakan social awareness terhadap research guna meningkatkan kualitas SDM dan kemajuan umat. B. Rekomendasi Eksternal Berangkat dari pokok-pokok pikiran dan situasi nasional mutakhir, khususnya terkait dengan dinamikan politik menjelang Pemilu Serentak 2024, Mukernas III ISNU perlu menyampaikan poin-poin penting sebagai rekomendasi eksternal, yaitu:

1. Berperan aktif dalam upaya mengokohkan khidmah kabangsaan dan keagamaan dengan menjadikan Aswaja Annahdliyah sebagai pilar pertama dan utama dalam membangun peradaban bangsa. ISNU akan terus berikhtiar menjelmakan prinsip tawassuth (moderasi) dalam konstruksi negara nasionalis religius berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila; menjelmakan tawassuth dalam ekonomi konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945; menjelmakan tawassuth dengan membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, ISNU akan terus mendorong moderasi Islam dan keindonesiaan sebagai aktualisasi konsep ummatan wasathan dalam rangka merawat harmoni sosial yang penuh keadialan dan kesejahteraan. 2. Berperan aktif dalam mengatasi perbedaan dan konflik yang timbul antara kelompok keagamaan maupun antara agama dan negara. Dengan mengedepankan semangat dialog, toleransi, dan saling pengertian, ISNU dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas nasional. Terhadap permasalahan internasional, ISNU juga akan terus mendorong Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan guna memberikan sumbangsih penyelesaian konflik, sengketa dan permasalahan dunia berdasarakan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai langkah konkrit mengokohkan kebijakan politik luar negeri Free Active for Peace and Harmony. 3. Berperan aktif dalam menyusun program pendidikan yang mengajarkan nilainilai kebangsaan dan keagamaan yang inklusif, sehingga menciptakan generasi yang menghargai keberagaman dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai luhur bangsa. 4. Berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Melalui berbagai program dan inisiatif yang dilaksanakan, ISNU akan terus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, memberdayakan mereka untuk mandiri secara ekonomi, dan mendorong kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Dengan semangat kebersamaan dan landasan keagamaan yang kuat, ISNU menjadi mitra yang berharga dalam upaya mencapai tujuan luhur bangsa demi kesejahteraan bersama. 5. Berperan dalam membentuk dan menyumbangkan sumber daya manusia yang teknokratik. ISNU berkomitmen untuk terus berkontribusi secara optimal pada pembangunan berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilainilai keagamaan yang moderat dan inklusif. Dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan ISNU, diharapkan masa depan bangsa Indonesia akan semakin cerah dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. 6. Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. ISNU memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan mendorong dilakukannya: Pendidikan dan pelatihan ekonomi; terus melakukan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi melalui program-program zakat, infaq, dan sodaqah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, juga melakukan pelatihan

kewirausahaan dan bantuan modal usaha bagi wirausaha mikro-kecil; aktif dalam mendukung pengembangan koperasi dan ekonomi syariah; berperan dalam meningkatkan kapasitas pengusaha melalui pelatihan dan pendampingan bisnis; serta melakukan promosi ekonomi halal dengan mendorong agar aktivitas kehidupan ekonomi yang di dalamnya mencakup produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama agar tercapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. 7. Berperan aktif dalam memitigasi potensi konflik dalam Pemilu 2024. Dalam menghadapi Pemilu 2024 yang diharapkan akan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam menentukan arah masa depan, ISNU akan melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan timbul dari Pemilu tersebut guna memastikan pelaksanaan yang lancar dan aman. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh ISNU adalah sebagai berikut. Pertama, mengatasi kemungkinan konflik dengan melakukan pendidikan politik; mendorong dilakukannya dialog dan debat yang sehat, serta melakukan kolaborasi lintas etnis dan agama. Kedua, mencegah penyebaran berita palsu (hoaks) dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara memeriksa kebenaran dan informasi sebelum membagikan atau menyebarkannya; berkolaborasi dengan platform media sosial dalam mengidentifikasi dan menangani konten yang merugikan; serta menyediakan tim independen yang berfokus untuk memeriksa dan membantah berita palsu yang beredar. Ketiga, turut serta menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara: berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan seluruh proses Pemilu; melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan potensi tndakan kekerasan atau pelanggaran; serta melakukan ajakan kampanye damai kepada seluruh kandidat dan pendukung dengan menghindari retorika yang provokatif. 8. Berperan aktif dalam mendukung para calon Pemimpin 2024. Sebagai organisasi para sarjana dengan basis keilmuan dan pemahaman agama yang kuat, ISNU telah memainkan peran penting dalam membentuk wawasan dan pandangan masyarakat tentang calon pemimpin yang potensial dan berkualitas. Selain itu, ISNU juga memiliki jaringan luas, yang bisa mengakses ke berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menjadi keuntungan dalam mendistribusikan kader-kader di berbagai daerah untuk mendukung para calon pemimpin yang akan dipilih dalam Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024. 9. Berperan aktif untuk mendorong kader-kader ISNU menjadi Pemimpin 2024. Sebagai organisasi para sarjana yang memiliki anggota yang sangat besar dan berpengaruh, ISNU selalu berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pemimpin di negeri ini. IV. POKOK-POKOK PROGRAM Kedepan, ISNU akan terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan elemenelemen masyarakat lainnya, dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan serta membangun harmoni dan persaudaraan di antara seluruh warga negara Indonesia. Melalui peran dan kontribusi ISNU di abad ke-2 NU, perjalanan NU sebagai organisasi terbesar dengan basis massa yang kuat terus terjaga.

Keberadaan sarjana-sarjana NU yang cakap dan berkomitmen dalam memperjuangkan khidmah kebangsaan dan keagamaan memberikan fondasi yang kokoh bagi NU sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan pelindung ajaran Islam yang moderat di Indonesia. PP ISNU juga mendorong kepada seluruh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan kader ISNU agar lebih giat melaksanakan social awareness terhadap research guna meningkatkan kualitas SDM dan kemajuan umat, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. ISNU adalah organisasi yang terbentuk dari kalangan intelektual dan akademisi; 2. ISNU adalah ujung tombak NU bidang Intelektual untuk membentengi pemikiran pragmatisme dan radikalisme yang beredar luas di masyarakat; 3. ISNU merupakan pewaris pemikiran salah satu dari tiga pilar NU yaitu Taswirul Afkar (Kebangkitan Pemikir). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah berkolaborasi dengan Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future (IASSSF). Untuk mencapai social awareness tersebut maka ISNU perlu menggiatkan kembali beberapa hal sebagai program pokok ISNU, di antaranya: 1. Inventarisasi dan identifikasi SDM sarjana NU berbasis data untuk mendukung pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia; 2. Melakukan kaderisasi sarjana NU di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kebangkitan NU di Abad ke-2; 3. Memperkuat jaringan profesional dengan berbagai Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung promosi kader di pucuk pimpinan agar dapat berperan nyata dalam membendung penyebaran radikalisme di Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pembentukan PC-PC ISNU yang belum terbentuk di seluruh Indonesia; 5. Intensifikasi kajian dan advokasi kebijakan publik untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan Pancasila. Untuk memastikan bahwa ISNU bisa bekerja dan mencapai target sesuai amanah-amanah seluruh hasil permusyawaratan ISNU sebagaimana di atas maka Mukernas III ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Mukernas, sebagaimana tertuang dalam pasal 41 Peraturan Rumah Tangga (PRT) ISNU, merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres yang dipimpin dan diselengggarakan oleh Pimpinan Pusat. Musyawarah Kerja Nasional membicarakan pelaksanaan keputusankeputusan Kongres, mengkaji perkembangan organisasi, dan memutuskan Peraturan Organisasi. BAB V. PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI Lanjut halaman berikut

2 PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLTUL ULAMA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KADERISASI DI LINGKUNGAN IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA Menimbang: a. Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) merupakan Badan Otonom (Banom) yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan. b. Bahwa Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) mengamanatkan perlunya kaderasisasi di lingkungan

3 NU, termasuk semua Banom NU, di semua tingkatan. c. Bahwa ISNU sebagai Banom NU perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Kaderisasi di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Mengingat: a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART); b. Pasal 39 ART NU c. Program Kerja Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, di Nusa Tenggara Barat (NTB), 23-25 November 2017; d. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU. MEMUTUSKAN:

4 Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN SARJANA NAHDLTUL ULAMA TENTANG KADERISASI DI LINGKUNGAN IKATAN SARJANA NAHDLTUL ULAMA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut ISNU, adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berdiri 19 November 1999/11 Rajab 1420 H yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual; 2. Kepengurusan adalah kepengurusan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di semua tingkatan yang telah disahkan menurut ketentuan yang berlaku;

5 3. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama; 4. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia; 5. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia; 6. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia; 7. Kaderisasi adalah proses pembentukan kader yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terukur, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tahapan dan metode tertentu, dalam rangka menciptakan kader yang sesuai dengan nilai, prinsip dan citacita organisasi; 8. Sistem kaderisasi adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan untuk

6 merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif, dan berkualitas; 9. Madrasah Kader Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebutkan MK ISNU, adalah pendidikan kader yang harus diikuti oleh semua pengurus dan calon pengurus ISNU di semua tingkatan; 10. Nara Sumber adalah pihak dari luar ISNU yang dapat diundang untuk menyampaikan materi khusus dalam kegiatan MK ISNU; 11. Tim Instruktur adalah Tim Pemateri MK ISNU yang dibentuk oleh PP ISNU dan sudah mendapatkan pendidikan khusus Training of Trainer (ToT) untuk menyampaikan materi dalam kegiatan MK ISNU; 12. Fasilitator MK ISNU adalah Tim Teknis yang telah mendapatkan sertifikat untuk memfasilitasi teknis penyelenggaraan MK ISNU.

7 13. Sertifikat adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PP ISNU sebagai bukti kelulusan keikutsertaan dalam kegiatan MK ISNU, ToT, dan Fasilitator yang diselenggarakan oleh PP ISNU; 14. Materi MK ISNU adalah materi-materi wajib dan tambahan yang harus atau perlu disampaikan dalam kegiatan MK ISNU yang diselenggarakan di lingkungan ISNU di semua tingkatan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan MK ISNU dimaksudkan agar: 1. Pengurus ISNU memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dalam memperkokoh Ideologi Ahlusunnah Wal Jamaah Annahdliyah; 2. Pengurus ISNU memiliki kemampuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan;

8 3. Terbentuknya gerakan ke-NU-an yang lebih solid, terkonsolidasi, dan memiliki dampak strategis bagi kehidupan bangsa dan negara. Pasal 3 Tujuan MK ISNU adalah sebagai berikut: a. Memperkokoh Ideologi Ahlussunah Wal Jamaah Annahdliyah di lingkungan ISNU; b. Memperkokoh komitmen ke-NU-an, kebangsaan, dan kenegaraan melalui peneguhan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI; c. Membangun gerakan kolektif yang diikat dengan Trilogi Ukhuwwah (Ukhuwwah Islamiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, dan Ukhuwwah Basyariyah). BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari rekrutmen,

9 pendidikan, pengembangan, promosi, dan distribusi kader. (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rekrutmen kaderisasi; b. Pelaksanaan kaderisasi; c. Jenjang kaderisasi; d. Promosi kaderisasi; dan e. Monitoring dan evaluasi. BAB IV JENJANG KADERISASI Pasal 5 MK ISNU terdiri dari: a. MK ISNU I; dan b. MK ISNU II.

10 Pasal 6 (1) MK ISNU I adalah kaderisasi yang diperuntukkan untuk semua pengurus dan calon pengurus ISNU di semua tingkatan; (2) Peserta yang lulus MK ISNU I mendapatkan Sertifikat Kader Madya; (3) MK ISNU II adalah kaderisasi lanjut yang dipersiapkan untuk bagi calon pengurus harian PP, PW, dan PC ISNU; (4) Peserta yang lulus MK ISNU II mendapatkan Sertifikat Kader Utama. BAB V PENYELENGGARAAN Bagian Satu Teknis Penyelenggaraan Pasal 7 (1) Pelaksana MK ISNU secara nasional adalah Tim Kaderisasi Nasional dipimpin oleh Kepala Madrasah MK ISNU yang diangkat oleh PP ISNU;

11 (2) Tim Kaderisasi Nasional bertanggung jawab kepada PP ISNU. Pasal 8 (1) MK ISNU I diselenggarakan oleh PP, PW, dan PC ISNU; (2) MK ISNU II diselenggarakan oleh PP ISNU atau PW ISNU yang mendapat mandat dari PP ISNU. Pasal 9 Teknis penyelenggaraan MK ISNU diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Tim Kaderisasi Nasional. Bagian Kedua Narasumber, Instruktur, dan Fasilitator Pasal 10 Narasumber dapat diundang untuk menyampaikan materi khusus atas persetujuan Tim Instruktur.

12 Pasal 11 (1) Tim Instruktur terdiri dari Tim Instruktur Nasional dan Tim Instruktur Wilayah; (2) Tim Instruktur Nasional dibentuk dan disahkan oleh PP ISNU; (3) Tim Instruktur Wilayah dibentuk oleh PW ISNU dan disahkan oleh PP ISNU. Pasal 12 (1) Fasilitator terdiri dari Fasilitator Nasional dan Fasilitator Wilayah; (2) Fasilitator Nasional dibentuk dan disahkan oleh PP ISNU; (3) Fasilitator Wilayah dibentuk oleh PW ISNU dan disahkan oleh PP ISNU.

13 Bab VI MATERI MK ISNU Pasal 13 (1) Materi MK ISNU I disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari 3 (tiga) malam atau setara dengan 30 (tiga puluh) jam pembelajaran efektif; (2) Materi MK ISNU I terdiri dari Materi Wajib dan Materi Tambahan (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Dasar Pemikiran dan Pengantar Materi MK ISNU; b. Relasi dan Respons NU terhadap Ideologi; c. Relasi dan Respons NU terhadap Negara; d. Arah, Cita-Cita, dan Strategi Perjuangan ISNU; e. Memperkuat Strategi Dakwah Digital; f. ISNU dan Pemberdayaan Ekonomi; (4) Materi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

14 a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ISNU; b. Respons ISNU terhadap inovasi teknologi; c. Materi lain bila diperlukan. Pasal 14 (1) Materi MK ISNU II disampaikan dalam waktu 2 (dua) hari 2 (dua) malam atau setara dengan 24 (dua puluh) jam efektif; (2) Materi MK ISNU II terdiri dari: a. Pendalaman Ideologi dan Gerakan Sosial, Politik, dan Keagamaan Indonesia; b. Penerapan Aswaja dalam Perjuangan NU; c. Kepemimpinan, Manajemen Organisasi, dan Teknokrasi; d. Kemandirian Ekonomi dan Kewirausahaan; e. Materi tambahan lain yang bersifat khusus, bila diperlukan.

15 Pasal 15 Materi pokok pada Pelatihan Instruktur Nasional dan Wilayah, terdiri dari: a. Pendalaman Materi MK ISNU I; dan b. Strategi Penyampaian Materi dan Penguasaan Forum. Pasal 16 Materi pokok pada Pelatihan Fasilitator Nasional dan Wilayah, terdiri dari: a. Strategi Pengendalian Forum; dan b. Tertib Administrasi Penyelenggaraan. Bab VII SERTIFIKASI Pasal 17 (1) Sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan secara penuh dan dinyatakan lulus berdasarkan penilaian dari Tim Instruktur; (2) Sertifikat terdiri dari:

16 a. Sertifikat MK ISNU I; b. Sertifikat MK ISNU II; c. Sertifikat Instruktur; dan d. Sertifikat Fasilitator. Pasal 18 (1) Sertifikat diterbitkan PP ISNU dan ditandatangani oleh Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Umum. (2) Pada sertifikat sebagaimana ayat (1) dicantumkan: a. Nomor Sertifikat; b. Nama Peserta; b. Tempat dan Tanggal Lahir; c. Materi dan Pemateri; dan d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan. Bagian Kelima Promosi dan Distribusi Kader Pasal 19

17 (1) Promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada struktur kepengurusan; (2) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap kader-kader berdasarkan kapasitasnya; (3) Kader Utama berhak untuk dipromosikan menjadi mandataris pada jenjang kepengurusan yang lebih tinggi; (4) Kader Utama berhak dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai mandataris di setiap tingkat kepengurusan. Pasal 20 (1) Distribusi kader dilakukan dengan membantu menempatkan kader pada lembaga, instansi, dan profesi tertentu sesuai dengan kapasitas kader demi kepentingan organisasi;

18 (2) Strategi distribusi kader dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap tingkatan. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 21 (1) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kaderisasi; (2) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dilakukan secara periodik. Pasal 22

19 (1) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan di Rapat Harian ISNU di semua tingkat kepengurusan; (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan kaderisasi. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Kegiatan MKNU dan Sertifikat MKNU yang telah dilaksanakan dan diterbitkan sebelum disahkannya Peraturan Organisasi ini tetap diakui sebagai produk kaderisasi yang sah.

20 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 (1) Ketentuan lebih lanjut terkait Peraturan Organisasi ini akan dijabarkan lebih lanjut melalui Juklak dan Juknis; (2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, 19 November 2021/14 Rabiul Akhir 1443 Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum Ketua Umum Muhammad Kholid Syeirazi Sekretaris Umum

81 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama PERATURAN ORGANISASI NO 5 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA RAPAT ORGANISASI Musyawarah Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, setelah: Menimbang : (1) bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual; (2) bahwa dalam rangka melaksanakan fungsinya diperlukan tata cara organisasi yang konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) dan (2), maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Rapat Organisasi; Mengingat : (1) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;(2) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA RAPAT ORGANISASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan: (1) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang didirikan pada tanggl 19 November 1999. (2) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PD ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang maksud, asas, prinsip perjuangan, sifat dan fungsi berdirinya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Lamongan, tahun 2012. (3) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PRT ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem manajemen keorganisasain Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam dalam Kongres I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Lamongan, tahun 2012. BAB V MUKERNAS.pmd 81 11/04/2014, 13:46

82 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (4) Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan (5) Keputusan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat (6) Quorum adalah batas jumlah peser t a rapat sebagai syar at sah dilaksanakannya rapat (7) Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut mennetukan sah tidaknya rapat (8) Pimpinan rapat adalah seseorang yang bertanggung jawab mengatur jalannya rapat (9) Sekretaris rapat adalah seseorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab mencatat semua pembicaraan dalam rapat (10) Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis maupun rekaman suara. BAB II JENIS-JENIS RAPAT Pasal 2 Jenis-jenis Rapat terdiri dari: (1) Rapat Pleno (2) Rapat Harian (3) Rapat-rapat lain yang dianggap perlu BAB III QUORUM Pasal 3 (1) Suatu rapat dianggap mencapai quorum apabila peserta rapat mencapai 50% (lima puluh perseratus) + 1 dari jumlah peserta yang seharusnya. (2) Apabila rapat tidak mencapai quorum, maka rapat wajib ditunda untuk menghadirkan peserta rapat yang belum hadir (3) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan maupun tertulis dianggap hadir untuk memenuhi quorum dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan rapat bersangkutan (4) Untuk mencapai quorum tersebut, rapat ditunda selama 2 x 15 menit (5) Setelah diusahakan untuk menghadirkan peserta dan sudah ditunda selama 2x15 menit rapat tidak mencapai quorum, maka peserta yang sudah hadir dapat memutuskan untuk melanjutkan rapat. BAB V MUKERNAS.pmd 82 11/04/2014, 13:46

83 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama BAB IV RAPAT PLENO Pasal 4 (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua pengurus (2) Rapat Pleno diadakah sekirang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja. (4) Undangan Rapat Pleno sudah harus disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan menginformasikan agenda rapat. Pasal 5 (1) Rapat Pleno Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum PP ISNU (2) Rapat Pleno Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua PW ISNU (3) Rapat Pleno Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa dimipin oleh Ketua PC/PCI ISNU (4) Rapat Pleno Pengurus Wakil Cabang dipimpin oleh Ketua PWC ISNU Pasal 6 (1) Ketua Umum PP ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal (2) Ketua PW ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PW ISNU (3) Ketua PC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PC ISNU (4) Ketua PWC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PWC ISNU Pasal 7 (1) Hasil-hasil rapat pleno termasuk berita acara hasru ditandatangani oleh pimpinan rapat (2) Hasil-hasil rapat pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan rapat harian BAB V RAPAT HARIAN Pasal 8 (1) Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus Harian. (2) Rapat Harian diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. (3) Rapat Harian membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan, dan pengembangan program kerja. BAB V MUKERNAS.pmd 83 11/04/2014, 13:46

84 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (4) Undangan Rapat Harian sudah harus disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan menginformasikan agenda rapat. Pasal 9 (1) Rapat Harian Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum PP ISNU (2) Rapat Harian Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua PW ISNU (3) Rapat Harian Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa dimipin oleh Ketua PC/PCI ISNU (4) Rapat Harian Pengurus Wakil Cabang dipimpin oleh Ketua PWC ISNU Pasal 10 (1) Ketua Umum PP ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal (2) Ketua PW ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PW ISNU (3) Ketua PC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PC ISNU (4) Ketua PWC ISNU dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua dan/atau Sekretaris PWC ISNU Pasal 11 (1) Hasil-hasil rapat harian termasuk berita acara harus ditandatangani oleh pimpinan rapat (2) Hasil-hasil rapat harian mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi keputusan rapat-rapat lain yang dianggap perlu BAB VI RAPAT-RAPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU Pasal 12 (1) Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan (2) Rapat ini tidak mengenal pembatasan waktu dan pembatasan peserta (3) Keputusan-keputusan rapat ini mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Harian BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Rapat-rapat dalam organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti ketentuan ini BAB V MUKERNAS.pmd 84 11/04/2014, 13:46

85 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Pusat ISNU Pasal 15 Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Depok Pada tanggal : 14 September 2013 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG M. Kholid Syeirazi, M.Si dr. Ivan Rovian, M.K.P Ketua Sekretaris BAB V MUKERNAS.pmd 85 11/04/2014, 13:46

86 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama BAB V MUKERNAS.pmd 86 11/04/2014, 13:46

73 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama PERATURAN ORGANISASI NO 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN KEPENGURUSAN ORGANISASI Musyawarah Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, setelah: Menimbang : (1) bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual; (2) bahwa dalam rangka melaksanakan fungsinya diperlukan tata cara organisasi yang konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Pengesahan Kepengurusan Organiasi; Mengingat : (1) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;(2) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA PENGESAHAN KEPENGURUSAN ORGANISASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan: (1) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang didirikan pada tanggl 19 November 1999. (2) Peraturan Dasar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PD ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang maksud, asas, prinsip perjuangan, sifat dan fungsi berdirinya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam Kongres I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Lamongan, tahun 2012. (3) Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut PRT ISNU, adalah peraturan yang mengatur tentang sistem manajemen keorganisasain Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang disusun dan ditetapkan dalam dalam Kongres I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Lamongan, tahun BAB IV MUKERNAS.pmd 73 11/04/2014, 13:42

74 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama 2012. (4) Pengesahan adalah tindakan organisasi yang menetapkan dan mengesahkan (legalisasi) susunan kepengurusan organisasi di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (5) Pembekuan adalah tindakan organisasi yang menghentikan dan membubarkan tugas, dan tanggung jawab ser ta kewenangan suatu kepengurusan di lingkungan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama BAB II PENGESAHAN PENGURUS Pasal 2 (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Kongres Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (2) Penyusunan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Umum PP ISNU terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu beberapa orang mede formatur (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kongres berakhir (5) Surat Pengesahan (Keputusan) Susunan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Tim formatur dengan dilampiri berita acara persidangan. (6) Susunan Pengurus Pusat terdiri dari: a. Pelindung b. Dewan Penasehat c. Dewan Kehormatan d. Dewan Ahli e. Pengurus Harian f. Departemen-departeman sesuai dengan kebutuhan Pasal 3 (1) Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (2) Penyusunan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu beberapa orang mede formatur (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya (1) satu bulan setelah Konferensi Wilayah berakhir (5) Tim formatur mengirimkan surat permohonan pengesahan (Keputusan) BAB IV MUKERNAS.pmd 74 11/04/2014, 13:42

75 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Peraturan Organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Susunan Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat dengan dilampiri berkas sebagai berikut: a. Ketetapan Konferensi Wilayah tentang Penetapan Ketua Wilayah terpilih b. Keputusan Tim Formatur tentang Susunan Pengurus Wilayah c. Berita Acara persidangan Tim Formatur d. Data Pengurus Wilayah sebagaimana lampiran form Peraturan Organisasi ini (6) Surat Pengesahan (Keputusan) Susunan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. (7) Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari: a. Pelindung b. Dewan Penasehat c. Dewan Ahli d. Pengurus Harian e. Biro-biro sesuai dengan kebutuhan Pasal 4 (1) Ketua Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (2) Penyusunan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur (3) Tim formatur terdiri dari Ketua Cabang/Pengurus Cabang Istimewa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama terpilih sebagai Ketua Tim formatur dibantu beberapa orang mede formatur (4) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya (1) satu bulan setelah Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa berakhir (5) Tim formatur mengirimkan surat permohonan pengesahan (Keputusan) Susunan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa kepada Pengurus Pusat dengan dilampiri berkas sebagai berikut: a. Rekomendasi pengesahan Susunan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa dari Pengurus Wilayah b. Ketetapan Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa tentang Penetapan Ketua Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa terpilih c. Keputusan Tim Formatur tentang Susunan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa d. Berita Acara persidangan Tim Formatur e. Data Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa sebagaimana lampiran form Peraturan Organisasi ini BAB IV MUKERNAS.pmd 75 11/04/2014, 13:42